HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja RSUD Dr. Moewardi RSUD Dr Moewardi sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana disebutkan di dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomer 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa

Daerah

Provinsi

Jawa

Tengah

mempunyai

tugas

pokok

menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan,

peningkatan,

menyelenggarakan

pencegahan,

pendidikan

dan

pelayanan pelatihan,

rujukan,

dan

penelitian

dan

pengembangan serta pengabdian masyarakat. Penyelenggaraan tugas pokok yang dimaksud diatas, RSUD Dr. Moewardi mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan 2. Pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan 3. Penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan 4. Pelayanan medis 5. Pelayanan penunjang medis dan non medis 6. Pelayanan keperawatan 7. Pelayanan rujukan 8. Pendidikan dan pelatihan 9. Penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat 10. Pengelolaan keuangan dan akuntansi

commit to user

40


digilib.uns.ac.id 41

11. Pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum. Organisasi RSUD Dr. Moewardi yang terdiri dari : 1. Direktur 2. Wakil Direktur Pelayanan, membawahi : a). Bidang Pelayanan Medis; b). Bidang Pelayanan Keperawatan; c). Bidang Pelayanan Penunjang. 3. Wakil Direktur Keuangan, membawahi : a). Bidang Anggaran dan Perbendaharaan b). Bidang Akuntansi dan Verifikasi c). Bidang Pengelolaan Pendapatan 4. Wakil Direktur Umum, membawahi : a). Bagian Perencanaan b). Bagian Sekertariat c). Bagian Organisasi dan Kepegawaian d). Bagian Pendidikan dan Penelitian 5. Kelompok Jabatan Fungsional Lebih jelasnya berikut ini bagan Struktur Organisasi RSUD Dr. Moewardi secara menyeluruh :

commit to user

42 STRUKTUR ORGANISASI RSUD DR MOEWARDI TMT. 02 JANUARI 2013 DIREKTUR Drg. R. BASOEKI SOETARDJO, MMR NIP. 19581018 198603 1 009

WAKIL DIREKTUR PELAYANAN DIRANGKAP WADIR UMUM SBG PLT -

BIDANG PELAYANAN MEDIK

BIDANG PELAYANAN KEPERAWATAN

BIDANG PELAYANAN PENUNJANG

Drg. IDA WITIASATI, M.Kes NIP. 196211261987112001

SUKARDI SUGENG RAHMAD, SKP,MPH NIP.196001091981121003

ARI SUBAGIO, SE, MM NIP. 196601311995031002

SEKSI SUMBER DAYA PELAYANAN MEDIS

SEKSI SUMBER DAYA PELAYANAN KEPERAWATAN

WAKIL DIREKTUR KEUANGAN

WAKIL DIREKTUR UMUM

Drs. SYAHRUDIN HAMZAH, SE, MM NIP. 19600404 199003 1 014

Dr. NANA HOEMAR DEWI, M. Kes NIP. 195709241986032003

BIDANG ANGGARAN & PERBENDAHARAAN

BIDANG AKUNTANSI & VERIFIKASI

BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN

KATINO ATMOSUWARNO, SE, MM NIP. 196302061983101001

BUDI IRIANTO, SE NIP. 196304251998031003

Drs. HENDRAJANA, MM NIP. 196302231989031004

BAGIAN PERENCANAAN

BAGIAN SEKRETARIAT

BAGIAN ORGANISASI & KEPEGAWAIAN

Drs. WIDO NIP. 196204081989031010

SLAMET GUNANTO, SKM, M.Kes NIP. 196603101989021002

Drs. ROSYID SUKIONO, MM NIP. 195806181980031005

BAGIAN PENDIDIKAN & PENELITIAN Drs. BAMBANG SUGENG WIJONARKO, MM NIP. 196503081990031007

SEKSI SUMBER DAYA PELAYANAN PENUNJANG

SEKSI PENYUSUNAN & EVALUASI ANGGARAN

SEKSI AKUNTANSI KEU & MANAJEMEN

SEKSI PENGEMBANGAN PENDAPATAN

SUB BAGIAN BINA PROGRAM

SUB BAGIAN TATA USAHA

SUB BAGIAN ORG& ADMINISTRASI PEGAWAI

SUB BAGIAN PEDIDIKAN & PELATIHAN

EKO HARYATI, Skep NIP. 196607271989022001

TITIEK PRAPTINI, SKM,M.Kes NIP. 196902261992032007

GINI RATMANTI, SKM, M.Kes NIP. 196504281987032006

ARIS SUSENO, SE, MM NIP. 196209061986031015

SUTASMO, SE NIP. 196007091981031004

POERWANTO, SKM, MSi NIP. 196504131988031011

SIGIT CATUR HARJANTO, SH NIP. 196212161989031009

MULYATI, SH,M.Kes NIP. 19205061987032009

Drs MUKTIYO, MM NIP. 196502121994031004

SEKSI MUTU PELAYANAN MEDIS

SEKSI MUTU PELAYANAN KEPERAWATAN

SEKSI MUTU PELAYANAN PENUNJANG

SEKSI PERBEND & PENT. PENGELUARAN

SUB BAGIAN RUMAH TANGGA

SUB BAGIAN MUTASI PEGAWAI

Dr. HARSINI, Sp.P NIP. 197002052001122002

SANTOSO SEKTI W, Skep, Ns NIP. 196312281992011001

WENI CHRISHARTOYO, SST NIP. 196710071990031014

PUJIATMO SUGENG, AKS, MM NIP. 197412271998031004

SUB BAGIAN PENELITIAN & PERPUSTAKAAN

Dr. ROH HARDJANTO NIP. 196005131989031010

SEKSI VERIFIKASI

SEKSI PENATAUSAHAAN PENDAPATAN

SUB BAGIAN MONITORING & EVALUASI

MUH. MANSUR, SE, MM NIP. 197212091994021003

SRI WAHYUNI, Skep, MM NIP. 196512101989032008

Drs. DARSONO, Apt NIP. 196105041996031001

Sumber : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah

Gambar 3. Struktur Organisasi

AGUS ISMU HARTANTO, S.SiT NIP. 196207241990031006

SUB BAGIAN PEMASARAN

SUB BAGIAN HUKUM DAN HUMAS

TUTIK NURANI, S.Kep NIP. 196604211985112001

Dr. ELYSA NIP. 196805072007012023

BUDI SARSITO, SKM NIP.19700226199303 1003

SUB BAGIAN PENGEMBANGAN PEGAWAI ASRI ASTHERIA, S.Sos NIP. 197106301992032007

Drg. ARYOSENO NIP. 195911041989011001

SUB BAGIAN KERJASAMA PENDIDIKAN Drs. ANGGITA PRATAMILANGSA, MM NIP. 196510221994022001



Upaya untuk menunjang pengelolaan, rumah sakit dibentuk komite medik yang ditetapkan dengan Surat Keputusan direktur sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku. Komite medik RSUD Dr. Moewardi dengan susunan organisasinya terdiri dari : a. Ketua; b. Wakil Ketua; c. Sekertaris; d. Sub komite Kredensial, bertugas menapis profesionalisme staf medis; e. Sub komite Mutu Profesi, bertugas mempertahankan kompetensi dan profesionalisme staf medis; f. Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi, bertugas menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi staf medis. Kaitannya dengan organisasi RSUD Dr. Moewardi tersebut diatas, memberi gambaran pentingnya hubungan Direktur dengan Komite Medik. Direktur menetapkan kebijakan, prosedur dan sumber daya yang di perlukan dalam menangani pengelolaan rumah sakit, sedangkan Komite Medik menangani masalah keprofesian dengan mengendalikan staf medis yang melakukan pelayanan medis di rumah sakit. Pengendalian tersebut dilakukan dengan mengatur secara rinci kewenangan melakukan pelayanan medis. Pengendalian ini dilakukan secara bersama oleh Direktur dan Komite Medik. Komite Medik melakukan kredensial meningkatkan mutu profesi dan menegakkan disiplin profesi serta merekomendasikan tindak lanjutnya kepada Direktur, sedangkan Direktur menindaklanjuti rekomendasi Komite Medik dengan mengerahkan semua sumber daya agar profesionalisme para staf medis dapat diterapkan di rumah sakit. Komite Medik memegang peran utama dalam menegakkan profesionalisme staf medik yang bekerja di rumah sakit sehingga dengan profesionalisme dapat meminimalisir terjadinya kesalahan bagi tenaga commit to user



medis dalam menjalankan tugasnya. Organisasi RSUD Dr Moewardi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan RSUD Dr. Moewardi Lebih jelasnya mengenai susunan organisasi Komite Medik dapat dilihat pada bagan sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KOMITE MEDIK NOMOR: 188.4/2540/2012 Sumber : Papan Monograf

KETUA Prof Dr. SUROTO, dr., SpS(K)

WAKIL KETUA DJOKO SUSIANTO, dr., SpM

SEKRETARIS ANA RIMA, dr., SpP

SUB KOMITE KREDENSIAL

SUB KOMITE MUTU PROFESI

TRISULO W, dr., SpJP(K), FIHA, FAPSC, FasCC

SUBANDRIJO, dr., SpB, SpBTKV

Dr. SUPRIYADI HARI R, dr., SpOG

Dr. SUGIARTO, dr., SpPD

SUB KOMITE ETIKA DAN DISIPLIN PROFESI Dr. SRI SULISTYOWATI, dr., SpOG(K) MARDIATMI, dr., SpKJ(K)

Gambar 4. Struktur Organisasi Komite Medik

commit to user



B. Pembahasan 1.Tanggung Jawab Hukum Keperdataan Atas Kelalaian Yang Dilakukan Seorang Dokter di RSUD Dr. Moewardi Pemahaman yang relatif minimal yang dimiliki seorang pasien atau masyarakat awam saat ini sulit untuk membedakan antara risiko medis dengan malpraktik. Masyarakat cenderung lebih melihat hasil pengobatan dan perawatan, namun hasil dari pengobatan dan perawatan tidak dapat diprediksi secara pasti. Hal ini didasarkan pada kesembuhan penyakit yang tidak semata berdasarkan pelayanan medis, namun juga dipengaruhi oleh faktor lainnya, seperti kemungkinan adanya komplikasi, daya tahan tubuh yang tidak sama, dan kepatuhan dalam standar profesi yang telah berlaku. Praktiknya, seorang dokter maupun tenaga kesehatan hanya

memberikan

jaminan

proses

yang

sebaik

mungkin

(inspanningverbintenis), tidak menjanjikan hasil (resultaatverbintenis) (Ns. Ta’adi, 2013 : 54). Kurangnya pemahaman tersebut menjadikan pasien atau keluarga bahkan masyarakat lainnya menjadi semakin kritis untuk mengajukan gugatannya jika mereka mendapati bahwa ada yang kurang kaitannya dengan penyembuhan maupun pelayanan kesehatan yang diberikan kepadanya. Sampai saat ini belum ada jaminan bahwa suatu pelayanan medis yang diberikan oleh seorang dokter dapat memberikan kepuasan yang sempurna. Suatu saat tertentu pelayanan medis tersebut justru menimbulkan kerugian besar bagi pasien seperti misalnya cacat atau berakibat kematian pada si pasien, maka dari itu seorang pasien mempunyai hak untuk melakukan gugatan secara tertulis atas hal tersebut. Dasar dari pernyataan tersebut tertuang di dalam Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 66 ayat (1), yang menyebutkan bahwa ”setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada commit to user



ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia”. Untuk lebih memahami tentang mekanisme gugatan adanya kemungkinan terjadinya kelalaian (malpraktik) dan klasifikasinya dapat dilihat dalam bagan berikut ini :

Gugatan terjadinya Kelalaian

Penilaian dengan Tolak ukur standar profesi

Ada/ tidaknya Culpa

Culpa Lata (Kesalahan berat)

Culpa Levis (Kesalahan ringan) Jika tidak ada Kesalahan

Pertanggung Jawaban Berupa : 1. Pidana 2. Administrasi 3. Perdata

Memenuhi Standar Profesi

Sanksi dapat berupa : 1. Perdata 2. Administrasi

Bebas

Gambar 5. Mekanisme Gugatan

Membahas kaitannya dengan tanggung jawab hukum keperdataan yang ada di RSUD Dr. Moewardi tentunya kita perlu memahami terlebih dahulu tentang jenis tanggung gugat di dalam hukum perdata. Menurut Sofyan Dahlan dalam bukunya menyebutkan beberapa macam tanggung gugat seperti (Sofyan Dahlan, 1999 : 34) :

commit to user



1. Contractual liability, yaitu tanggung gugat yang timbul akibat dilaksanakannya suatu kewajiban dari hubungan kontraktual. Dalam bidang pelayanan kesehatan, kewajiban yang harus dilaksanakan adalah kontrak upaya ( inspanning verbitenis), bukan kontrak hasil (resultaatverbitenis),

sehingga

helath

care

provider

hanya

bertanggung gugat atas upaya medis yang tidak memenuhi standar. 2. Liability in tort. Tanggung gugat ini tidak berdasarkan adanya contractual obligation, namun atas perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad). 3. Strict liability. Sering disebut tanggung gugat tanpa kesalahan (liability without fault) karena seseorang harus bertanggung jawab meskipun tidak melakukan kesalahan. Tanggung gugat seperti ini biasanya berlaku untuk product sold atau article of commerence. Di negara common law, produk darah sering dianggap sebagai product sold sehingga produsennya harus bertanggung gugat untuk setiap tranfusi yang menularkan virus hepatitis atau HIV. 4. Vicarious liability. Tanggung gugat yang timbul karena kesalahan yang dibuat oleh sub- ordinat. Dalam kaitannya dengan tanggung gugat jenis ini rumah sakit (sebagi employer) dapat bertanggung gugat atas kesalahan yang dibuat oleh tenaga kesehatan (employee) yang bekerja dirumah sakit tersebut. Melihat keseluruhan tanggung gugat diatas RSUD Dr Moewardi dapat di klasifikasikan dalam tanggung gugat yang timbul karena kesalahan yang dibuat oleh sub- ordinat (Vicarious liability). Rumah sakit bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatannya. Pada dasarnya tanggung jawab keperdataan bertujuan untuk memperoleh ganti kerugian yang diderita oleh si penderita atau pasien. Ketika seorang pasien mengeluhkan hal yang menurutnya merugikan maka seorang pasien dapat mengajukan keluhan terhadap pihak yang commit to user



bersangkutan. Bentuk dari hubungan hukum antara seorang dokter dan pasien adalah suatu perikatan yang dapat lahir dari suatu perjanjian atau dari undangundang. Pada perikatan akan terdapat suatu kata sepakat dari para pihak untuk melakukan perbuatan hukum tertentu di bidang jasa pelayanan kesehatan dan objeknya adalah pelayanan kesehatan. Pada perikatan ini seorang dokter dituntut untuk memberikan prestasi berupa pelayanan semaksimal mungkin. Ukuran yang dipakai untuk meminta tanggung jawab hukum seorang dokter adalah dengan melihat apabila sudah terjadi pelanggaran terhadap standar ukuran profesi dokter. Dasar atas tanggung jawab keperdataan tersebut dapat dilihat di dalam Pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa ”Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kesalahan itu, mengganti kerugian tersebut” seorang pasien dapat menggugat seorang dokter apabila dokter tersebut telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini dapat diajukan apabila sudah terdapat fakta yang berwujud suatu perbuatan melawan hukum yang jelas. Menurut pasal ini syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikatakan melawan hukum adalah (Bahder Johan Nasution, 2005:66) : 1 Pasien harus mengalami kerugian 2 Ada kesalahan 3 Ada hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian 4 Perbuatan tersebut melawan hukum. Pertanggung jawaban secara keperdataan tidak hanya untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati- hatinya, dalam hal ini juga di pertegas bahwa tanggung jawab ini juga dikaitkan dengan kelalaian dan kurang hati- hatinya seorang dokter dalam menjalankan profesinya, sehingga dituntut untuk selalu tepat dalam memberikan suatu pelayanan commit to user



kesehatan kepada pasien. Pasal 1239 yang mengatur mengenai wanprestasi juga dapat menjadi dasar dari pertanggung jawaban keperdataan, karena wanprestasi di dalam pelayanan medis ditimbulkan dari tindakan seorang dokter berupa tindakan medis yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Pelayanan medis ini dapat berupa suatu tindakan kurang hati- hati atau akibat kelalaian dari seorang dokter yang bersangkutan sehingga menyalahi tujuan yang disepakati. Kaitannya

dengan

masalah

pertanggung

jawaban,

perlu

diperhatikan pula bahwa baik dokter maupun pasien memiliki hak dan kewajiban yang dalam hal pelayanan medis sangat diutamakan pelaksanaannya.

Mengacu pada ketentuan Pasal 50 Undang- undang

Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang secara jelas menyebutkan beberapa hak-hak dokter tersebut antara lain: 1. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional; 2. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional; 3. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; 4. Menerima imbalan jasa. Selain adanya hak-hak yang dimiliki seorang dokter sebagai tenaga medis, perlu diketahui pula ada beberapa kewajiban yang melekat pada profesi seorang dokter, dimana kewajiban-kewajiban itu diatur dalam ketentuan Pasal 51 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, antara lain: 1. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;

commit to user



2. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang memiliki keahlian atau kemampuan lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan; 3. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia; 4. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; 5. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi. Dokter sebagai manusia biasa yang memiliki keahlian dan profesi membuktikan diri untuk memberikan pelayanan medis semaksimal mungkin yang secara moral dan disiplin membaktikan diri untuk perikemanusiaan akan selalu mengutamakan kewajiban diatas hak-hak atau kepentingan pribadinya. Aegroti salus lex suprema yang berarti keselamatan pasien adalah hukum tertinggi (yang utama), menjadi salah satu semboyan yang terpatri dalam jiwa seorang dokter. Kewajiban seorang dokter tidak hanya kewajiban umum tetapi meliputi juga kewajiban terhadap pasien yang terdapat pada Pasal 10 Kode Etik Kedokteran Indonesia yaitu setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan ketrampilannya untuk kepentingan pasien, dalam hal ini ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka atas persetujuan pasien ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut, kemudian pada Pasal 11 yaitu setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasehatnya dalam beribadat dan atau dalam masalah lainnya, Pasal 12 yaitu setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia dan Pasal 13 yaitu setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu commit to user



tugas perikemanusiaan kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya. Kemudian kewajiban terhadap teman sejawat terdapat pada Pasal 14 dan 15 Kode Etik Kedokteran Indonesia yang menyebutkan bahwa setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan dan setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawat, kecuali dengan persetujuan atau berdasarkan prosedur yang etis dan kewajiban terhadap diri sendiri terdapat pada Pasal 16 dan 17 Kode Etik Kedokteran Indonesia yang menyebutkan bahwa setiap dokter harus memelihara kesehatannya supaya dapat bekerja dengan baik dan juga setiap dokter harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/ kesehatan. Tidak

menutup

kemungkinan

jika

seorang

dokter

dalam

melakukan pekerjaannya gagal menyelamatkan pasien karena alasanalasan diluar kekuasaan seorang dokter. Akan ada pertanggung jawaban hukum keperdatan bagi rumah sakit dimana dokter tersebut bekerja jika memang benar kesalahan tersebut murni kelalaian yang telah dilakukan seorang dokter di RSUD Dr. Moewardi. Komite medik yang dibentuk oleh Direktur RSUD Dr. Moewardi sebagai organisasi non struktural mempunyai peran dalam upaya peningkatan keselamatan pasien. Menurut Prof. Dr. Suroto, dr., SpS(K) selaku ketua Komite Medik menyatakan bahwa tanggung jawab keperdataan bagi dokter yang bersangkutan atas kesalahan/ kelalaian yang dilakukan disikapi dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan, dalam hal ini komite medik lebih mengarah kepada pencegahan dan peningkatan profesi (Prof. DR. Suroto, dr, SpS(K), 16 Juli 2013 :10.15 WIB). Komite medik mempunyai perangkat organisasi seperti sub komite mutu profesi yang mempunyai tugas menjaga mutu profesi medis, sub komite etik dan disiplin profesi yang mempunyai tugas melindungi commit to user



pasien dari pelayanan staf medis yang tidak memenuhi syarat atau tidak layak serta memelihara dan meningkatkan mutu profesionalisme staf medis di rumah sakit. Permasalahan sengketa medis yang terjadi setelah adanya suatu dugaan atas kelalaian yang dilakukan oleh dokter di rumah sakit tentunya menjadi permasalahan yang cukup dominan terjadi di setiap rumah sakit, dalam hal serupa yang terjadi di RSUD Dr. Moewardi, menurut dr. Elysa selaku kepala sub bagian humas dan hukum RSUD Dr. Moewardi menyatakan bahwa prosedur penyelesaian yang akan dilakukan oleh rumah sakit yang pertama adalah pihak pasien/ keluarga membuat keluhan secara tertulis dari keluarga kemudian pihak rumah sakit akan melakukan mediasi terlebih dahulu dengan mengumpulkan semua pihakpihak yang terkait dengan sengketa tersebut yaitu dokter, perawat, pasien wadir pelayanan dan humas. Hal ini sejalan dengan ketentuan di dalam Pasal 29 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa “dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi”. Apabila bisa di selesaikan secara kekeluargaan maka sengketa tersebut dapat diselesaikan sampai tahap tersebut saja, namun apabila pihak pasien masih belum bisa menerima sampai adanya tuntutan maka tim sengketa medis yang akan menyelesaikan dengan melakukan rapat intern terhadap semua pihak yang terkait (dr. Elysa, 1 Juni 2013 : 10.45 WIB). Penyelesaian kasus atas keluhan dari pasien yang merasa dirugikan memang sampai saat ini di RSUD Dr. Moewardi belum pernah sampai ke pengadilan. Rumah sakit akan lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan dengan jalan mediasi walaupun rumah sakit akan tetap bertanggung jawab dengan jalan mengganti kerugian dalam hal ini merupakan pertanggung jawaban secara keperdataan.

commit to user



Selain ganti kerugian berupa uang, di rumah sakit ini juga memberikan pertanggung jawabannya dengan cara membebaskan seluruh biaya perawatan yang telah diterima oleh pasien dengan harapan pasien dapat lebih terbantu dengan hal tersebut. Pertanggung jawaban berupa kerugian merupakan pertanggung jawaban secara hukum keperdataan karena kaitannya dengan pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang menyebutkan mengenai perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian terhadap orang lain mewajibkan orang tersebut untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. Seorang dokter yang tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan standar profesi kedokteran dan tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan dapat dikatakan telah melakukan kesalahan/ kelalaian, di RSUD Dr. Moewardi dikenal dengan sebutan SOP (Standart Operational Prosedure). Menurut dr. Roh hardjanto selaku kepala seksi sumber daya pelayanan medis menyatakan bahwa yang dimaksud SOP (Standart Operational Prosedure) adalah langkah baku untuk menyelesaikan proses kerja rutin yang berisi penjelasan atas standart profesi yang dibuat oleh Kolegium (dr. Roh Hardjanto, 1 Juni 2013 : 9.30 WIB. Salah satu prosedur tetap pelayanan profesi di rumah sakit ini adalah prosedur terhadap pelayanan operasi gawat darurat diluar jam kerja yang dilakukan oleh dokter spesialis anestesi atau residen anestesi yang pertama, dokter operator membuat konsulan / permintaan ke dokter spesialis anestesi, kemudian dokter yang bersangkutan yang telah memenuhi syarat melakukan pemeriksaan pre operatif (anamnesis dan pemeriksaan fisik), pemeriksaan darah rutin dan pemeriksaan penunjang lain yang diperlukan, membuat kesimpulan diagnosis anestesi, membuat informed consent, memerintahkan perawat di unit gawat darurat untuk mempersiapkan segala keperluan pasien, 30 menit sebelum operasi pasien diantar ke kamar operasi, persiapan di kamar operasi meliputi persiapan mesin anestesi monitor, alat dan obat yang akan dipakai, alat dan obat commit to user



emergensi, terakir prosedur tindakan (anestesi umum, anestesi regional, maupun bentuk lain) diatur sesuai acuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kelalaian yang dilakukan oleh seorang dokter memang dapat digugat ganti rugi secara perdata dalam hal pasien menderita kerugian secara materiil. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 58 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”. Setiap orang yang merasa dirugikan dalam hal ini yang dirugikan adalah pasien, dapat menuntut ganti kerugian terhadap seorang dokter jika di dalam upaya pelayanan kesehatan yang di berikan mengakibatkan dirinya menderita cacat fisik maupun kerugian yang lain terkait dengan kesehatannya. Namun tuntutan ganti rugi tersebut juga perlu memperhatikan posisi gugatan yang diajukan, dengan melihat apa yang dilakukan seorang dokter terhadap pasien tersebut memang murni untuk menyelamatkan pasien tersebut atau melanggar aturan yang berlaku di dalam standar profesi kedokteran yang ada, hal ini dapat dilihat di Pasal 58 ayat (2) yang menyatakan “ Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat”. Perlu diketahui meskipun antara dokter dan pasien terikat dalam hubungan dengan dasar perjanjian, pasien mungkin sulit untuk menggugat seorang dokter dengan dasar wanprestasi, karena ukuran seorang dokter melakukan kesalahan tidak hanya dokter dapat memenuhi prestasi saja melainkan seorang dokter dalam melakukan pelayanan medis dapat memenuhi standar profesi kedokteran atau tidak, maka dari itu dasar commit to user



gugatan terhadap dokter dalam hal kelalaian yang dilakukannya dapat dibuktikan dengan Pasal yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum yaitu Pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Hubungan dokter dengan pasien dapat dihubungkan dengan pasal tersebut, dengan menetapkan unsur- unsur dari perbuatan melawan hukum salah satunya adalah dengan adanya perbuatan melanggar hukum dengan adanya kelalaian yang dilakukan oleh dokter itu sendiri kemudian perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi pasien sehingga terdapat hubungan sebab dan akibat antara kelalaian yang dilakukan dokter tersebut dengan kerugian yang diderita pasien tersebut. Setiap orang yang mengatakan bahwa terdapat suatu perbuatan melawan hukum, tentunya pihaknya wajib untuk membuktikan jika telah terjadi suatu perbuatan melawan hukum tersebut dalam hal ini membuktikan kelalaian/ kesalahan dokter. Pasal 1865 Kitab Undangundang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri mau pun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan dengan hak atau peristiwa tersebut”. Selain sub bagian humas dan hukum, bagian pelayanan medis di RSUD Dr. Moewardi tentunya juga memiliki peran dalam hal penyelesaian kasus gugatan yang diajukan oleh seorang pasien terhadap seorang dokter. Menurut dr. Roh Hardjanto selaku kepala seksi sumber daya pelayanan medis menyatakan bahwa hal yang pertama dilakukan dalam penyelesaian sengketa medis adalah dengan mengundang pihakpihak yang terkait terlebih dahulu. Kemudian statusnya akan dilihat, siapa yang melakukan dan semua yang terkait akan dikumpulkan kemudian dibicarakan bersama agar tidak menjadi masalah dengan kata lain di

commit to user



mediasi kan terlebih dahulu, agar tidak timbul permasalahan lagi diluar (dr. Roh Harjanto, 1 Juni 2013 : 9.30 WIB). Permasalahan hukum atau kasus hukum yang terjadi pada rumah sakit ini pada dasarnya akan diusahakan melakukan penyelesaian dengan jalan melakukan mediasi, dengan begitu permasalahan yang terjadi tidak menjadi berlarut- larut dan diselesaikan secara baik- baik. Bentuk pertanggung jawaban keperdataan pada dasarnya akan terealisasi jika semua hal yang harus dipenuhi dapat tercapai, seperti pelayanan medis yang diberikan memang benar telah melanggar aturan dan standar profesi yang berlaku serta pembuktian bahwa dokter tersebut telah benar- benar melakukan kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian terhadap pasien maupun keluarga.

2. Perlindungan hukum dokter atas kelalaian yang dilakukan di RSUD Dr. Moewardi Dengan

adanya

perkembangan

dunia

kesehatan

saat

ini,

masyarakat menjadi semakin sadar atas hak-haknya terkait dengan masalah pelayanan medis. Hal tersebut membuat masyarakat secara otomatis menuntut adanya transparansi pelayanan medis, terutama dalam kaitan hubungan dokter dengan pasien dan menyangkut keluhan yang dialami pasien serta pengobatan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien. Hal yang sangat mendasar dalam pelayanan medis yang sering kali dipermasalahkan masyarakat, pasien adalah menyangkut mutu pelayanan, penerapan aturan yang berlaku, kedisiplinan waktu atas pelayanan yang diberikan keterbukaan/ transparansi yang sering diduga melakukan kelalaian medis. Ditinjau dari aspek legal rumah sakit dimana seorang dokter selaku pemberi pelayanan medis dalam melaksanakan profesinya tentunya harus mendapat perlindungan hukum demikian juga pasien selaku penerima pelayanan kesehatan mempunyai hak dan kewajiban commit to user



sehingga diharapkan dapat tercipta hubungan yang harmonis dalam pelayanan kesehatan agar hubungan antara dokter dengan pasien dan juga rumah sakit merupakan hubungan yang sangat kompleks dan terus berkembang sesuai dengan perubahan di dalam kehidupan masyarakat dan perkembangan teknologi dibidang kedokteran. Hubungan antara seorang dokter dan pasien sering kali terdapat beberapa permasalahan dengan adanya dugaan terjadinya kelalaian medis yang dilakukan oleh seorang dokter terhadap pasien, hal tersebut dapat juga disebabkan karena kurangnya pemahaman atau persepsi yang tidak sama atas hak dan kewajiban baik pemberi dan penerima pelayanan kesehatan. Permasalahan hukum yang timbul tersebut dapat diakibatkan kesalahan atau kelalaian seorang dokter yang bekerja di rumah sakit atau diakibatkan kesalahan dalam menerapkan kebijaksanaan atas peraturan dan juga diakibatkan kekurangan pengetahuan seorang dokter tentang hukum kesehatan atau peraturan Perundang- Undangan dibidang kesehatan. Seorang dokter tentunya di dalam melaksanakan tugasnya perlu bersikap hati- hati untuk mengambil suatu tindakan medis dengan menerapkan beberapa etika atau aturan yang berlaku di dalam bidang kedokteran maupun kesehatan, jika seorang dokter terbukti melanggar atauran yang berlaku dalam hal ini SOP (Standar Operational Prosedure) maka tidak menutup kemungkinan dokter tersebut dapat digugat oleh pasien yang merasa dirugikan. Dugaan kelalaian yang menyebabkan kerugian terhadap pasien maupun keluarga pasien di RSUD Dr. Moewardi diantaranya adalah terkait dengan tindakan pembedahan terapi pemberian obat atau suntikan serta kurang cermat dalam menetapkan diagnosa dan lain- lain. Sehubungan dengan hal tersebut seorang dokter memerlukan suatu perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif. Hal yang menjadi dasar adanya perlindungan hukum bagi seorang dokter adalah commit to user



dengan mengacu pada Pasal 50 Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran yang menyebutkan bahwa “seorang dokter mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional”. Rumah sakit harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh dokter yang memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit melalui pembentukan berbagai perangkat aturan di rumah sakit meliputi, peraturan internal rumah sakit (hospital by laws), standar prosedur operasional dan berbagai pedoman pelayanan kesehatan serta melalui penyediaan SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang medikolegal. Hal lain yang perlu mendapat perhatian bersama oleh seluruh pihak di rumah sakit adalah menyangkut pelaksanaan etika profesi dan etika rumah sakit sehingga penyelenggaraan Pelayanan secara beretika akan sangat mempermudah seluruh pihak dalam menegakkan aturan-aturan hukum. Dasar atas ketentuan yang menyebutkan bahwa rumah sakit mempunyai kewajiban untuk memberi perlindungan hukum terhadap seorang dokter tertuang di dalam Pasal 29 ayat (1) UndangUndang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyebutkan bahwa rumah sakit mempunyai kewajiban melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas. Menurut dr. Elyza selaku Kepala Sub bagian Humas dan Hukum menyatakan bahwa di dalam upaya perlindungan hukum yang diberikan rumah sakit terhadap dokter yang ada di RSUD Dr. Moewardi, rumah sakit memberi perlindungan seperti (dr. Elyza, 1 Juni 2013: 10.45 WIB) : 1. Intern kebijakan pelayanan 2. Standar Pelayanan 3. Asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter

commit to user



4. SOP (Standar Operational Prosedure) dengan adanya hal ini diharapkan RSUD Dr. Moewardi dapat terlindung dari komplain pasien. Kita ketahui, terdapat dua bentuk perlindungan hukum meliputi, perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum represif merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang timbul untuk menyelesaikan apabila terjadi suatu sengeketa. Perlindungan Hukum yang diberikan rumah sakit terhadap para dokter yang bekerja di RSUD Dr. Moewardi secara preventif, dalam bentuk upaya dalam peningkatan kualitas pelayanan diantaranya dengan penyelenggaraan ceramah ilmiah, diskusi, simposium, lokakarya dan sebagainya yang diikuti oleh seluruh dokter yang bekerja di RSUD Dr. Moewardi, yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta keahlian seorang dokter dalam menjalankan profesinya, sehingga dengan adanya program tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya kelalaian atau kesalahan di dalam menjalankan profesinya. Peningkatan kualitas bagi setiap dokter yang bekerja dirumah sakit ini tidak terlepas dari peran komite medik dalam rangka mewujudkan seorang dokter yang memiliki profesionalisme yang tinggi. Menurut Prof. Dr. Suroto, dr., SpS(K) selaku Ketua Komite Medik menyatakan bahwa program konkrit yang telah dilaksanakan RSUD Dr. Moewardi dalam rangka pengembangan profesionalisme yaitu dalam bentuk memberikan pendidikan tambahan, melakukan audit medik, melakukan kerjasama dengan komite lain seperti komite mutu dan komite keselamatan pasien (Dr. Suroto, dr., SpS(K), 6 Juli 2013: 10.15 WIB). Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas setiap dokter yang bekerja di RSUD Dr. Moewardi. commit to user



Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bagi dokter dapat dilihat sebagai upaya perlindungan hukum secara preventif dalam perspektif bahwa peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kompetensi seorang dokter akan dapat meminimalisir terjadinya kesalahan/ kelalaian dokter dalam menjalankan profesinya. Seiring dengan meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat serta tuntutan pelayanan yang prima terhadap dokter yang bekerja di rumah sakit, maka profesi dokter pada saat ini dianggap rawan terhadap dugaan kelalaian yang berujung dengan gugatan hukum. Menyikapi hal tersebut maka profesi dokter perlu melakukan antisipasi dan penanganan risiko ( Risk Management) , salah satu cara penanganan risiko adalah dengan cara mengalihkan risiko tersebut (Risk Transfer) yang tak terduga kepada pihak ketiga dalam hal ini pihak asuransi khususnya yang berkaitan dengan tuntutan ganti rugi material. Terkait dengan hal tersebut RSUD Dr. Moewardi berusaha mengalihkan risiko yang terkait dengan tuntutan ganti rugi kepada lembaga asuransi yang dalam hal ini disebut asuransi tanggung gugat profesi. Adanya kontrak antara RSUD Dr. Moewardi dengan PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967 yang menyebutkan bahwa ruang lingkup pertanggungan menurut Rian Estiningsih selaku account officer liability PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, adalah (Ryan Estiningsih, 3 Juni 2013: 14.02 WIB) : 1. Pertanggungan asuransi proteksi dokter, khususnya aspek medikolegal yang ditanggung oleh pihak pertama kepada anggota pihak kedua dalam hal ini pihak pertama adalah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 dan pihak kedua adalah RSUD Dr. Moewardi. 2. Lingkup pertanggungan yang diberikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua, mencangkup kerugian akibat menjalankan profesi medis yang secara hukum bertanggung jawab membayar commit to user



ganti rugi dari kerugian yang timbul dari cedera badan yang disebabkan oleh kejadian yang terjadi di daerah lingkup hukum jaminan selama masa berlakunya polis yang berbentuk ganti rugi pasien dan biaya pengacara. 3. Objek yang dijamin dalam perjanjian asuransi ini adalah dokter yang bekerja di bawah naungan RSUD Dr. Moewardi yang diikutkan dalam program Asuransi Proteksi Profesi Dokter. 4. Sebagai kompensasi dari adanya pertanggungan tersebut, maka pihak kedua berkewajiban untuk membayar biaya yang disebut premi kepada pihak pertama. 5. Pertanggungan asuransi proteksi profesi dokter hanya berlaku di RSUD Dr. Moewardi/ dokter yang mempunyai surat ijin praktek (SIP) di RSUD Dr. Moewardi. Hal ini bisa di pandang sebagai upaya perlindungan hukum secara represif sehingga bisa memberikan rasa aman bagi profesi dokter dalam menjalankan tugasnya di RSUD Dr. Moewardi. Hal ini juga diakui oleh Prof. DR. Suroto, dr, SpS(K) selaku Ketua Komite Medik RSUD Dr. Moewardi, bahwa asuransi tanggung gugat profesi dokter ini dapat memberikan rasa tenang bagi dokter dalam menjalankan tugasnya (Prof. DR. Suroto, dr, SpS(K), 16 Juli 2013 :10.15 WIB) Selama kurun waktu 3 tahun kerjasama antara RSUD Dr. Moewardi dengan PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967, terkait dengan pertanggungan risiko yang telah terealisasi dalam bentuk pembayaran klaim oleh pihak penanggung kepada pihak tertanggung mempunyai karakteristik bahwa profesi yang termasuk klasifikasi A (spesialis kebidanan dan kandungan dan spesialis anesthesi)

dan klasifikasi B

(spesialis bedah, mata dan THT) yang paling banyak realisasi klaimnya. Hal ini sesuai dengan format klasifikasi yang telah disusun oleh PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967 bahwa klasifikasi A nilai preminya commit to user



adalah yang paling besar kemudian diikuti oleh klasifikasi B, C dan D dengan nilai premi dibawahnya secara berurutan, sedangkan nilai atau besaran premi berbanding lurus dengan besarnya risiko yang bisa diperkirakan Berikut daftar klasifikasi dokter dalam kaitannya dengan risiko profesi ganti rugi kepada pasien : 1. Dokter dengan klasifikasi A merupakan dokter spesialis khusus ber risiko tinggi meliputi kebidanan dan penyakit kandungan (SpOG). 2. Dokter dengan klasifikasi B merupakan dokter spesialis bedah dan/atau intervensi meliputi bedah umum (SpB), bedah urologi (SpU), bedah ortopedi (SpBO) atau SpOT (ortopedi dan traumatologi), bedah plastik (SpBP), bedah onkologi (SpB), bedah digestif (SpBD), bedah saraf (SpBS), bedah anak (SpBA), bedah thoraks (SpBT) didalamnya terdapat bedah jantung, mata (SpM), THT (SpTHT), gigi (Drg). Klasifikasi B ini dengan tingkat risiko dibawah klasifikasi A. 3. Dokter dengan klasifikasi C merupakan dokter spesialis bukan bedah dan atau intervensi meliputi penyakit dalam (SpPD), kesehatan anak (SpA), jantung dan pembuluh darah (SpJP), paru (SpP), Radiologi (SpRad), kulit dan kelamin (SpKK), saraf/ neurologi (SpS), psikiatri/ kesehatan jiwa (SpKJ), rehabilitasi medik (SpRM), patologi anatomik (SpPA), patologi klinik (SpPK), gizi klinik (SpGK), kedokteran olah raga (SpOR), kedokteran penerbangan (SpKP), kedokteran kelautan (SpKL), gigi (Drg) dokter gigi biasa dan dokter gigi tanpa bedah. Klasifikasi C ini dengan tingkat risiko dibawah klasifikasi B. 4. Dokter dengan klasifikasi D merupakan dokter umum dan dokter berpraktek umum meliputi farmakologi klinik ( SpFK), mikrobiologi klinik (SpMK), parasitologi klinik (SpPar), dokter okupasi (SpOK), andrologi (SpAnd), Forensik (SpF), dokter umum, residen. Klasifikasi D ini dengan tingkat risiko dibawah klasifikasi C. commit to user



Terkait dengan nilai klaim dibanding nilai premi yang dibayarkan dari tahun ke tahun terdapat penurunan nilai klaim dan nilainya jauh di bawah nilai premi yang dibayar oleh RSUD Dr. Moewardi dan bahkan untuk pertanggungan tahun ini selama kurun waktu 8 bulan dari satu tahun periode asuransi belum ada klaim sama sekali. Asuransi ini menjadi salah satu perlindungan hukum bagi dokter yang bekerja di RSUD Dr. Moewardi karena asuransi ini memiliki tujuan memberikan proteksi diri terhadap seorang dokter atas profesi yang akan berdampak pada ketenangan bekerja yang membuahkan kinerja pelayanan kesehatan kepada masyarakat semaksimal mungkin. Asuransi tanggung gugat profesi dokter dalam hal ini memberikan perlindungan berupa : 1. Bantuan hukum dan medikolegal kepada dokter yang menerima tuntutan dalam menjalani proses penyelesaian pada dugaan adanya kelalaian, dokter dibantu/ didampingi dalam melakukan proses pembelaan hukum. 2. Advokasi oleh tim Medikolegal yang handal sewaktu terjadi klaim, tim tersebut handal dalam bidang kedokteran maupun bidang hukum. 3. Melakukan upaya- upaya peningkatan kesadaran hukum , etik dan safe practice bagi tertanggung melalui penyuluhan medikolegal. 4. Biaya ganti rugi dapat dicairkan pada masa pra peradilan (atas persetujuan dokter dan tim medikolegal setelah melakukan analisis strategik medikolegal). 5. Menjamin juga tindakan yang dilakukan oleh asisten dokter (perawat, bidan), tindakan tersebut dibawah petunjuk dan kontrol pengawasan dokter. Terkait dengan beberapa hal tersebut maka asuransi tanggung gugat profesi dokter yang diikuti oleh RSUD Dr. Moewardi tersebut dapat dikatakan sebagai wujud perlindungan rumah sakit terhadap dokter yang commit to user



bekerja di RSUD Dr. Moewardi. Asuransi tanggung gugat profesi dokter dapat dikategorikan sebagai perlindungan hukum secara preventif karena sifat asuransi ini memberikan perlindungan atau proteksi diri seorang dokter sebelum adanya dugaan kelalaian dengan melakukan upaya- upaya peningkatan kesadaran hukum, etik dan safe practice bagi dokter melalui penyuluhan medikolegal berupa clinic risk management untuk pencegahan klaim serta teknik menghadapi tuntutan dan klaim yang benar. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya suatu komplain atau dugaan adanya kelalaian yang dilakukan seorang dokter karena kesadaran hukum, etik dan safe practice telah dicapai dengan baik. Asuransi ini juga dapat disebut sebagai perlindungan secara represif karena perlindungan hukum yang diberikan asuransi ini berupa proteksi diri seorang dokter setelah adanya komplain dan adanya dugaan kelalaian yang dilakukan seorang dokter. Bentuk dari perlindungan hukum yang diberikan berupa memberikan bantuan hukum bagi dokter dengan membayar ganti kerugian yang diajukan oleh pasien yang telah dirugikan dan juga advokasi oleh tim medikolegal sewaktu terjadi klaim. Asuransi tanggung gugat profesi dokter ini mengutamakan cara penyelesaian kasusnya dengan cara non ligitasi atau diluar pengadilan. Hal ini bertujuan untuk menjaga privasi dan reputasi seorang dokter dan publikasi media dan permasalahan menjadi tidak berbelit karena kesepakatan

damai

tercapai

walaupun

dengan

adanya

beberapa

persyaratan yang harus dipenuhi misalnya dengan ganti kerugian berupa klaim. Menurut Ryan Estiningsih selaku account officer liability yang bertanggung jawab terhadap produk asuransi ini menyebutkan bahwa prosedur penanganan klaim asuransi tersebut adalah (Rian Estiningsih, S.Si, 3 Juni 2013: 14.02 WIB):

commit to user



1. Ketika timbul klaim (berupa tuntutan dari pasien/ keluarga pasien/ adanya surat pengacara pasien) dokter peserta asuransi segera melaporkan secara tertulis kepada kantor cabang Bumida dengan melengkapi berkas- berkas yang dipersyaratkan. 2. Kantor cabang Bumida setelah menerima laporan klaim dokter/ peserta asuransi, dalam waktu maksimal 2 kali 24 jam harus menyerahkan tembusan laporan klaim dan berkas kelengkapan dokumen kepada kantor pusat Bumida, agar kantor pusat Bumida segera menunjuk ABH and Associates pusat untuk melakukan pendampingan klaim. 3. Proses otorisasi klaim oleh kantor pusat Bumida dapat dilakukan setelah menerima laporan analisis medikolegal final oleh ABH and Associates Pusat. 4. Dokumen kelengkapan lain yang harus dilengkapi oleh cabang setelah keluar otorisasi dan dilakukan penandatanganan kesepakatan damai antara pihak dokter peserta asuransi dengan pihak pasien/ keluarga pasien adalah : a) Surat kesepakatan damai antara dokter peserta asuransi dengan pihak pasien/ keluarga pasien. b) Kwitansi pembayaran dokter dengan pasien.

commit to user



Lebih jelasnya alur penanganan klaim asuransi tanggung gugat profesi dokter dapat digambarkan sebagai berikut :

Tuntutan Klaim (Pasien/ Keluarga Pasien) Kelengkapan Dokumen : Klaim Dokter (Peserta Asuransi)

1 Surat tuntutan pasien/ surat dari pengacara pasien. 2 Fotokopi Polis Asuransi. 3 Fotokopi Surat Ijin Praktek dan Surat Tanda Registrasi. 4 Rekam Medis kasus. 5 Laporan kronologis kejadian medis. Otorisasi Klaim

Kantor Cabang Bumida (Seksi Teknik/ Klaim)

Kantor Pusat Bumida (Bag. Aneka/ Klaim)

Laporan Klaim+ Copy Kelengkapan dokumen Konsolidasi

Analisis Medikolegal Final

ABH and Associates Lokal

ABH and Associates Pusat Analisis Medikolegal

Gambar 6. Alur penanganan klaim Sumber : Surat Internal Divisi Teknik Bumida

Dibalik keseluruhan manfaat yang diberikan oleh asuransi ini, apabila dilihat kembali tentunya untuk menuju suatu perlindungan hukum yang lebih baik asuransi ini perlu untuk dikaji kembali. Terkait dengan commit to user



perbandingan klaim dengan premi yang dibayar yang tidak sebanding. Seperti halnya menurut Mulyati, S.H, M.Kes selaku kepala sub bagian organisasi dan administrasi pegawai yang menyatakan bahwa asuransi tanggung gugat perlu ditinjau kembali. Jika harus diadakan, cukup untuk dokter- dokter yang beresiko saja. Asuransi tanggung gugat profesi dokter sekarang diikuti oleh seluruh dokter yang bekerja di RSUD Dr. Moewardi dengan jumlah tenaga medis mecapai 221 orang dengan spesialisasinya masing- masing (Mulyati, S.H, M.Kes, 8 Juli 2013 : 10.00 WIB). Pada dasarnya perlindungan hukum ini tidak dimaksudkan sematamata untuk membela yang salah, akan tetapi lebih diarahkan kepada, jika terjadi kesalahan agar yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Meskipun terjadi kesalahan, untuk kemudian dapat diperhitungkan faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan sebagai faktor obyektif dalam menjatuhkan sanksi serta agar hak – hak yang bersangkutan tetap dapat dihormati semua pihak.

commit to user

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Recommend Documents