Harapan-Kenyataan dan Solusi Penyelenggaraan JKN
Pengantar • • • •
Latar belakang lahirnya SJSN Amanat Konstitusi negara UUD ‘45 Kepesertaan wajib dan 9 prinsip penyelanggaraan JKN kini sedang mengarah pada kiblatnya (mulai 2014), Cakupan UHC 2019 sedang jadi mimpi Jama’ah, • PerPres No 12/2013, tentang Jaminan Kesehatan (direvisi mjd No 111/2013). Ini akan menjadi RAMBU-RAMBU JKN. • Revisi melalui PerPres 19/2016 Tunda Fasal 16f kenaikan iuran Rp 25.500 menjadi Rp 30.000
wajib menuai BANYAK implikasi “Sekali diwajibkan jutaan warga terjamin”, sehingga: • Mencapai subsidi silang dan skala ekonomi (economics of scale) paling optimal; • Prediksi risiko lebih stabil; • Bebas kegagalan pasar karena seleksi bias hilang 100%; • Tidak ada dikotomi asuransi • Mendorng JKN produk idaman, bukan inferior. • Berkeadilan dan kinerja kesehatan
Efek Domino JKN: Semua pelaku “Senang ” JKN • Demand Masyarakat Naik • Financial protection
• Kinerja membaik • Apresiasi dunia
PESERTA
FASKES
REGU LATOR
BPJS
• Income (institusi & nakes) naik signifikan
• Asuradur tersohor
Dampak JKN thd status kesehatan, produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dll: Perlu Kajian Mendalam
Deteksi Kesinambungan JKN dari beberapa Aspek 1. KEPESERTAAN
5. REGULASI
LIMA DETEKSI
4. PENDANAAN
3. PENYAKIT
2. Yankes
Masalah 1 Aspek Kepesertaan • Kepesertaan masih bertumpu pada PBI , Bgmn PPU? • Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU): - Membayar Iuran Rendah - Advers Selection
Universal Health Coverage (Membership Projection 2015-2019) Proyeksi (dalam jutaan)
Jumlah Penduduk, Target Peserta JKN & PBI-KIS 2015-2019
300.0 250.0
Tahun
%-Peserta JKN
2015 2016 2017 2018 2019
60% 70% 80% 90% 95%
268.0 255.4
258.7
261.8
265.0 230.7
210.5
200.0 150.0 100.0
257.5
155.6 135.6 88.2
92.4
96.9
102.0
107.2
50.0 0.0
Penduduk (Jiwa) Peserta JKN (Jiwa) PBI-KIS (Jiwa)
2015 255.4 135.6 88.2
2016 258.7 155.6 92.4
2017 261.8 210.5 96.9
2018 265.0 230.7 102.0
2019 268.0 257.5 107.2 57
Cakupan Kepesertaan Bs.d 30 Sept. 2015 No
Uraian
1
2
A. B. 1
2
3
C.
Penerima Bantuan Iuran Bukan Penerima Bantuan Iuran Eks Askes/TNI/POLRI a.PNS b.TNI/POLRI/PNS Kemhan/Polri c.Pejabat Negara (PN) d.Pegawai Pemerintah Non PNS e.Penerima Pensiun (PP) 1). PP PNS 2) PP TNI/POLRI 3) PP PN f. Veteran g. Perintis Kemerdekaan (PK) Sub Total 1 Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU) a.Pegawai Swasta/BUMN/Lainnya 1)Eks Jamsostek 2)Perusahaan BUMN 3)Lainnya b. Warga Asing bekerja ≥ 6 bulan Sub Total 2 Individu a.Pekerja Mandiri (PM) b.PBPU selain PM c.Investor d.Pemberi Kerja e.Penerima Pensiun Swasta Lain Sub Total 3 Total B Integrasi Jamkesda Total
Jlh Peserta 8=6+7
86.436.160 12.041.222 2.691.334 9.231 297.986 3.234.032 1.122.371 8.611 422.899 2.710 19.830.396
8.246.267 1.014.562 11.713.943 20.974.772 13.741.394 64 1.582 116.211 13.859.251 54.664.419 11.221.611 152.322.190
JUMLAH PESERTA JAMINAN KESEHATAN No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Segmen Peserta Penerima Bantuan Iuran PNS TNI/POLRI/PNS Kemhan Pejabat Negara Pegawai Pemerintah Non PNS Pegawai Swasta/BUMN/Lain Pekerja Mandiri Investor Pemberi Kerja Penerima Pensiunan Veteran Perintis Kemerdekaan Jamkesda dan PJKMU Askes (Transisi) Total
Nov-15 86.436.161 12.321.559 2.708.734 9.302
Des-15 87.828.613 12.354.899 2.713.853 9.269
Jan-16 86.074.189 12.383.522 2.720.046 9.197
327.729
337.407
338.673
22.052.634 14.564.217 71 1.974 4.518.650 421.074 2.723
22.447.094 14.961.768 76 2.090 4.540.660 421.225 2.718
22.958.810 15.379.463 74 2.234 4.555.977 421.377 2.718
11.691.131
11.170.615
12.307.510
155.055.959 156.790.287
157.153.790
MASALAH 2 Aspek Pelayanan Kesehatan
FKTP YANG BEKERJA SAMA DGN BPJS KESEHATAN
FKTP : Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkt Pertama
Jumlah FKTP s.d 30 Sep. 2015 No 1 A 1 2 3 4 5 B
Jenis Faskes 2 FKTP: Dokter Praktek Perorangan Faskes TNI/Polri Klinik Pratama Puskesmas RS D Pratama Sub total A FKTP Gigi: Dokter Gigi Praktek Mandiri Total (A+B)
Jlh s.d Sept. 2015 3 4.391 1.291 3.057 9.799 9 18.547 1.110 19.657
Jumlah Kunjungan dan Rujukan RJTP per Jenis FKTP s.d 30 September 2015 No.
Jenis Faskes
1
A 1 2 3 4 5 B
s.d September 2015 Jumlah Kunjungan Jumlah Rujukan 2
FKTP: Dokter Praktek Perorangan Faskes TNI/Polri Klinik Pratama Puskesmas RS Type D Pratama Sub total A FKTP Gigi: Dokter Gigi Praktek Mandiri Total (A+B)
3
4
9.187.279
1.131.815
1.862.465 14.505.884 48.890.909 4.766 74.451.303
341.421 1.698.664 5.782.570 683 8.955.153
824.757 75.276.060
27.151 8.982.304
Jumlah Kunjungan dan Rujukan RJTP per Jenis FKTP s.d 30 September 2015 No.
Jenis Faskes
1
A 1 2 3 4 5 B
s.d September 2015 Jumlah Kunjungan Jumlah Rujukan 2
FKTP: Dokter Praktek Perorangan Faskes TNI/Polri Klinik Pratama Puskesmas RS Type D Pratama Sub total A FKTP Gigi: Dokter Gigi Praktek Mandiri Total (A+B)
3
4
9.187.279
1.131.815
1.862.465 14.505.884 48.890.909 4.766 74.451.303
341.421 1.698.664 5.782.570 683 8.955.153
824.757 75.276.060
27.151 8.982.304
Masalah 3 Aspek Pendanaan Dana Jaminan Sosial bidang Kesehatan
Kondisi Keuangan sd 30 Sept 2015 Tahun
Pendapatan
Pengeluaran
Ket
2014
40.719.886 T
42.658.702
(1.938.816) T
2015 (sd 30 Sept)
39.136.121 T
41.412.899 T
(2.276.778) T
DJS Kesehatan Laporan Posisi Keuangan ISU TERKINI
LAPORAN POSISI KEUANGAN JAN 2016 Aset
Piutang iuran
6.147.197
65%
Aset
Growth -6,25%
4.012.532
66% 2.254.214
Pungutan
Aset
10.804.092
Piutang iuran
Rasio kolektibilitas iuran Tren menurun
Liabilitas
Growth 9,05%
tren defisit aset netto,piutang PBPU tinggi, rasio kloim diatas 100%
Kepatuhan
44,74%
Liabilitas
Kesehatan keuangan
PBPU
32,14%
Monitoring dampak sistemik Validitas data perlu diperbaiki
Aset Netto
(4.656.896)
Aset Neto 12,90%
JUMLAH PESERTA JAN 2016
Growth -39,05%
LAPORAN AKTIVITAS JAN 2016 Pendapatan Iuran
5.161.495 Growth 36,69%
Beban Jaminan
4.861.794 Growth 4,62%
LAPORAN POSISI KEUANGAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN (Dalam Jutaan Rupiah)
Uraian Aset Growth Aset Liabilitas Growth Liabilitas Aset Neto Growth Aset Neto
Nov-15
Des-15
Jan-16
5.078.528 3,15%
6.557.037 29,11%
6.147.197
9.562.062
9.907.291 10.804.092
-8,87%
3,61%
-6,25%
9,05%
(4.483.533) (3.350.254) (4.656.896) 19,49%
Sumber: Laporan Keuangan Bulanan Program Jaminan Kesehatan Periode Desember 2015
25,28%
-39,00%
RINCIAN PIUTANG IURAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN (Dalam Jutaan Rupiah)
No 1 2 3 4
5
Rincian Piutang Piutang Iuran IW Pemerintah Daerah Piutang Iuran Wajib PNS,TNI dan POLRI Piutang Iuran Pensiunan PNS, TNI dan POLRI Piutang Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah/Jamkesda Piutang Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)
Piutang Iuran Badan Usaha (Swasta) Piutang Iuran JPK Eks 7 Jamsostek Sumber: Laporan Keuangan Bulanan Program Jaminan Kesehatan Periode Desember 2015 Jumlah Piutang Iuran 6
Nov-15
Des-15
Jan-16
682.775
727.981
978.939
-
-
114.019
214.650
317.085
161.110
268.273
61.726
174.816
2.628.341
2.788.679
2.254.214
428.118
316.178
329.434
15.453
15.453
-
4.237.611
4.227.103
4.012.532
LAPORAN POSISI KEUANGAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN KETERANGAN ASET - Kas dan Bank - Deposito
- Piutang Iuran - Piutang COB - Piutang Investasi - Piutang Hasil Investasi - Piutang Kontribusi BPJS - Piutang Kepada BPJS - Piutang Lain
JAN 2016
KETERANGAN LIABILITAS
274.894.149.007
-Utang Jaminan Kesehatan
1.488.080.000.00 - Pendapatan Diterima Dimuka 0
2.538.349.060.246 556.885.543.936
- Akumulasi Iuran yang Belum Dapat
4.012.532.219.60 Teridentifikasi Pesertanya 6 6.297.451.078 29.311.461.143 2.560.299.231
88.587.462.100
- Utang Kepada BPJS - Beban Operasional - Talangan Jumlah Utang Kepada BPJS - Utang Kepada Pihak Ketiga - Utang COB
Sumber: Laporan Keuangan Bulanan Program Jaminan Kesehatan Periode Januari 2016
- Uang Muka
JAN 2016
- Utang Pajak
246.064.133.414 1.872.000.000.000 2.118.064.133.414 6.358.580 2.486.498.281
ISU-ISU STRATEGIS TERKAIT PENGAWASAN BPJS KESEHATAN A. Kesehatan Keuangan 1. Trend Defisit aset neto masih akan terus berlangsung. Per Januari 2016 terjadi peningkatan defisit aset netto sebesar 39% menjadi 4,6 Triliun. 2. Langkah Mitigasi terhadap Piutang iuran PBPU yang tinggi (65% dari total piutang iuran) 3. Klaim rasio di atas 100% (posisi september 105,8%)
B. Kepatuhan Pungutan BPJS Kesehatan (30 Des2015) yang terhutang sebesar Rp 1,79 Miliar yang terdiri dari Pokok Rp 1,73 Miliar dan denda Rp 49,4 Juta
C. Rasio Kolektibilitas Iuran Trend menurun
D. Monitoring Dampak Sistemik Validitas data yang dimiliki masih perlu diperbaiki
SOLUSI
1. Aspek Kepesertaan • Melakukan percepatan cakupan semesta JKN terutama PPU yang sekarang mencapai 20,9 jt • Memperluas kerjasama kemitraan dengan badan-badan usaha untuk percepatan kepesertaan PPU • Manajemen PBPU : - Penguatan sistem kolektibilitas iuran (sangsi) - Urun Biaya
2. Aspek Pelayanan Kesehatan • Diselesaikan di layanan primer (FKTP) • Meningkatkan kompetensi SDM Kes. Penguatan Pada pelayanan primer kepastian secara konsisten sehingga pelayanan rujukan dapat ditekan; • Perluasan FKTP dengan menyertakan klinik – klinik Badan Usaha, klinik swasta dan praktik mandiri, • Khususkan pada Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK); • Peningkatan UKM dan Peningkatan dana BOK
Aspek Pelayanan Kesehatan • Peningkatan Koordinasi dan bangun kemitraan dengan Rumah Sakit berbagai diskusi/sosialisasi dan advokasi terkait dengan penerapan prospective payment system INA-CBGs; • Kerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah terkait dengan kelengkapan sarana prasarana serta SDM Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit, Pembagian Jasmed dan Insentif • Perlu perluasan penyertaan Rumah Sakit (FKTL) swasta dan pembangunan Rumah Sakit baru bekerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah ;
Aspek Pelayanan kesehatan • Perlu pengembangan sistem anti-fraud yang terintegrasi dan di reviu secara berkala; • Perlu dibuat pentahapan menuju Universal Health Coverage Tahun 2019 dengan tidak membedakan paket medis dan non-medis serta tidak ada perbedaan kelas perawatan untuk peserta jaminan kesehatan. • Percepatan aplikasi “bridging” SIM RS dengan SIM BPJS Kesehatan ke seluruh Indonesia untuk mengurangi waktu tunggu • Pemberlakuakn remunerasi bagi semua RS yang bekrjasama dengan BPJS
3. Aspek Pendanaan • Harus dilakukan penyesuaian besaran iuran PBI, iuran PBPU dan PPU secara berkala dengan nilai cukup • Kendali biaya dengan tidak mengorbankan mutu pelayanan kesehatan • Menerapkan mekanisme urun biaya pada pelayananpelayanan yang dapat menimbulkan moral hazard. • Urun biaya segmen peserta mandiri atau PBPU, claim rasio sangat tinggi (527%) dengan kolektibilitas iurannya rendah; • Harus dilakukan peninjauan kembali besaran tarif INA-CBGs berkisar antara 6 s/d 8%;
Solusi Sistemik: Besar Pasak daripada Tiang 1. Revisi Iuran (PerPres 111/2013) PBI & NonPBI. Sudah dilakukan dan segera diberlakukan 2. Tarif (Permenkes 59/14) Agar klaim rasio maksimal 90% (butuh pemodelan) Keharusan penyesuaian iuran dan penyesuaian tarif 3. Remedial CBGs & KAPITASI via Cost-containment Link kapitasi dan CBGs dengan KINERJA Aplikasi luaran HTA STANDAR cost-effective, pedoman pola praktik, pemantauan, eliminasi dispute antar BPJS dg Faskes.
Remark 1. Konsensus UHC 2019 berimplikasi pada kenaikan BIAYA kuratif; Efek domino bagi semua pelaku • Perbaikan akses & perlindungan keuangan peserta; kenaikan income FASYANKES, dll 2. Kesinambungan pendanaan terancam jika iuran baru tidak segera diberlakukan, serta nihilnya rasionalisasi tarif dan penegakkan cost-containment. 3. Tren kenaikan biaya kuratif harus dipotong sedini mungkin. Paradigma sehat via KesMas (promosi & pencegahan) MUTLAK..
• Perkuat dana promosi & pencegahan
Next kita perlu Inovasi penyelenggaraan JKN
TERIMA KASIH
