EVALUASI PELAKSANAAN JKN
FACHMI IDRIS Direktur Utama
www.bpjs-kesehatan.go.id
Pengantar Tantangan Pelaksanaan JKN
Harapan BPJS Kesehatan
Pengantar
Dasar Hukum (1) UU No.40 Tahun 2004 • Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
UU No.24 tahun 2011 • Tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial
PERPRES No.12 Tahun 2013 • Tentang Jaminan Kesehatan
PERPRES No.111 Tahun 2013 • Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013
Permenkes 71 Tahun 2013 • Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional
6. Permenkes No.69 Tahun 2013 • Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama & Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 4
Dasar Hukum (2) Kepmenkes Nomor 455/Menkes/SK/XI/2013 • Tentang Asosiasi Fasilitas Kesehatan
SE Menkes 31 Tahun 2014 • Tentang Pelaksanaan Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama & Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
SE Menkes 32 Tahun 2014 • Tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS Kesehatan Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama & Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
5
• Perpres 32/2014 tentang pengelolaan dana kapitasi JKN: www.bpjs-kesehatan.go.id/semuadownload.html
Tantangan Pelaksanaan JKN
Era PT Askes (Persero) vs JKN (1) No
Aspek
1
Kepesertaan
2
Faskes
Faskes pengalihan Semua memenuhi kriteria belum semua kredentialing memenuhi kriteria kredentialing
Semua memenuhi kriteria kredentialing
3
Sistem Pelayanan
Sistem rujukan berjenjang
Sistem rujukan berjenjang
Sistem rujukan berjenjang
4
Sistem Pembayaran a. FKTP
Kapitasi
Kapitasi
Kapitasi dengan pay for performance
b. FKTL
Paket dan Fee For Service
INA-CBG’s + carve out
INA-CBG’s
*) data per 17 April 2014
PT Askes (Persero)
JKN tahun 2014
16.169.701
120.155.268*)
Ideal Universal coverage
Era PT Askes (Persero) vs JKN (2) No
Aspek
PT Askes (Persero)
JKN tahun 2014
Ideal
5
Aplikasi
Bridging: 1. SJP 2. Penagihan 3. Verifikasi
Belum bridging: 1. FKTP 2. SEP 3. INA-CBG’s 4. Verifikasi
Bridging: 1. FKTP 2. SEP 3. SIRS* 4. INA-CBG’s 5. Verifikasi
6
Sistem mutu
1. DPM
1. HTA 2. Tim Kendali Mutu dan Biaya (Audit Medis) 3. Clinical Advisory 4. DPM
1. HTA 2. Tim Kendali Mutu dan Biaya (Audit Medis) 3. Clinical Advisory 4. DPM
*Sistem informasi RS
TANTANGAN PELAKSANAAN JKN ASPEK KEBIJAKAN 1. BELUM TERBITNYA BEBERAPA REGULASI ASPEK KEPESERTAAN
1. RISIKO ADVERSE SELECTION 2. PEMAHAMAN KEBIJAKAN/REGULASI YANG BELUM MERATA ASPEK PELAYANAN KESEHATAN
1. POLA PELAYANAN KESEHATAN 2. POLA PELAYANAN OBAT ASPEK FASILITAS KESEHATAN
1. KECUKUPAN FASKES DAN TENAGA MEDIS 2. STANDARDISASI KUALITAS FASKES
ASPEK KEBIJAKAN
BELUM TERBITNYA BEBERAPA KEBIJAKAN YANG PENTING UNTUK KELANCARAN IMPLEMENTASI JKN: REGULASI TENTANG PEMANFAATAN KAPITASI JUKNIS/MANLAK/PEDOMAN TENTANG INA CBG’s IMPACT
PEMAHAMAN YANG TIDAK SERAGAM IMPLEMENTASI YANG BERBEDA-BEDA POTENSI KONFLIK ANTAR PEMANGKU KEPENTINGAN SOLUSI? ADVOKASI PERCEPATAN REGULASI DAN KEBIJAKAN KERJA SAMA ANTAR STAKEHOLDERS DALAM MENYAMAKAN PERSEPSI
ASPEK KEPESERTAAN RISIKO ADVERSE SELECTION
HARAPAN PENAMBAHAN PESERTA YANG SIGNIFIKAN UNTUK SUKSESNYA IMPLEMENTASI CAKUPAN SEMESTA TERJADI RISK POOLING DAN SUBSIDI SILANG ANTAR PESERTA
KENYATAAN PENAMBAHAN PESERTA CUKUP SIGNIFIKAN PADA TRIWULAN I POTENSI ADVERSE SELECTION PADA PESERTA MANDIRI (VOLUNTARY)
UPAYA BPJS KESEHATAN MEMPERBAIKI RISK POOLING ADVOKASI PENDAFTARAN PESERTA MANDIRI SEHAT MENINGKATKAN TARAF KESEHATAN PESERTA EXISTING MENGGALAKKAN PROGRAM PROMOTIF PREVENTIF MENINGKATKAN KUALITAS SOCIAL MARKETING
Jumlah Peserta sd 17 April 2014 Jumlah Peserta Jumlah Peserta Yg Yg Aktif Menunggak
JENIS KEPESERTAAN A. Peserta PBI 1. PBI APBN 2. PBI APBD Sub Total : B. Peserta NON PBI 1. Pekerja Penerima Upah a. Eks. Askes Sosial b. TNI c. POLRI d. Eks. Jamsostek dan BU Baru 2. Pekerja Bukan Penerima Upah 3. Bukan Pekerja a. Penerima Pensiun Pemerintah b. Veteran c. Perintis Kemerdekaan d. Penerima Pensiun Swasta e. Bukan Pekerja Lainnya Sub Total : GRAND TOTAL :
86.400.000 4.717.284 91.117.284
-
11.373.174 1.288.840 970.994 6.109.060 1.686.005
2.488.158 193.344
4.461.245 450.271 2.704 13.568 430 26.356.291 117.473.575
123 68 2.681.693 2.681.693
Total Peserta 86.400.000 4.717.284 91.117.284
11.373.174 1.288.840 970.994 8.597.218 1.879.349 4.461.245 450.271 2.704 13.691 498 29.037.984 120.155.268
Perkembangan Jumlah Peserta PBPU Periode Mgg. I (7 Jan14) s/d. Mgg. 15 (17 April 14) 1800000.0 1686005.0 1600000.0
1592139.0 1558705.0 1416930.0
1400000.0
1293698.0 1200000.0
1149193.0 1003683.0
1000000.0
856464.0
800000.0
742898.0 615712.0
600000.0
486946.0 400000.0 200000.0 -
369121.0 289587.0 187105.0 97221.0 14217.0 Mgg. 1 Mgg. 2 Mgg. 3 Mgg. 4 Mgg. 5 Mgg. 6 Mgg. 7 Mgg. 8 Mgg. 9 Mgg. 10Mgg. 11Mgg. 12Mgg. 13Mgg. 14Mgg. 15Mgg. 16
Data Utilisasi Peserta Mandiri % Jiwa Berobat 037 040
034
035 030 025
015
020
012 015 010 005
002
-
Berobat 8-64 Hari sebelum mendapatkan Kartu
Berobat 1-7 Hari sebelum mendapatkan Kartu
Berobat 0 Hari setelah Berobat 1-7 Hari mendapatkan Kartu setelah mendapatkan Kartu
Berobat 8-75 Hari setelah mendapatkan Kartu
Jumlah Jiwa Berobat
17
www.bpjs-kesehatan.go.id
ASPEK KEPESERTAAN PEMAHAMAN KEBIJAKAN DAN REGULASI
HARAPAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DIPAHAMI OLEH SEMUA STAKEHOLDERS SEMUA STAKEHOLDERS MEMILIKI AKSES TERHADAP SEGALA BENTUK DISEMINASI REGULASI DAN KEBIJAKAN TENTANG JKN
KENYATAAN PESERTA JKN MEMILIKI KERAGAMAN DALAM:
TINGKAT PENDIDIKAN AKSES TERHADAP TEKNOLOGI DAN MEDIA SEBARAN GEOGRAFIS YANG BERAGAM JENIS PEKERJAAN TINGKAT EKONOMI
DIVERSIFIKASI TERSEBUT MENYEBABKAN PEMAHAMAN REGULASI BERVARIASI DAN EKSPEKTASI BERBEDA
UPAYA BPJS KESEHATAN SOSIALISASI BERBASIS PENDEKATAN SEGMENTASI PESERTA OPTIMALISASI WEBSITE, CALL CENTER, BANNER, PAMFLET DAN SUARA PELANGGAN
Sosialisasi Langsung Pertemuan Dengan Pekerja/Pemberi Kerja • TNI • POLRI • KORPRI • JPK Jamsostek • Serikat Pekerja • Asosiasi Pengusaha dll
Pertemuan Dengan Komunitas • Anak Muda/Pelajar/Mahasiswa • Akademisi • Wanita • Pensiunan • Asosiasi Profesi • Asosiasi Pedagang Kaki Lima dll
Pertemuan Dengan Toga-Toma • Tokoh Agama • Tokoh Masyarakat • Masyarakat Umum, dll
1,838 x Selama tahun 2013 –Maret 2014
Sosialisasi Tidak Langsung (Media Promosi) Above The Line • TV Swasta Nasional • KP
• Nasional • Lokal • KP, Divre dan Cabang
• Radio Swasta • RRI • KP, Divre dan Cabang
TVC
Radio
Surat Kabar
Media Luar Ruang • BSH • Dalam Kota Jakarta • 33 Propinsi • KP, Divre dan Cabang
ASPEK PELAYANAN KESEHATAN
PRA JKN
JKN
PEMBIAYAAN PELAYANAN PEMBIAYAAN KESEHATAN KESEHATAN DENGAN SISTEM KAPITASI MENGGUNAKAN SISTEM KAPITASI DAN FEE-FOR-SERVICE (NONDAN INA CBG’s JAMKESMAS) TERDAPAT PEMBAGIAN RISIKO POTENSI SUPPLIER-INDUCEDFINANSIAL ANTARA FASKES DENGAN DEMAND TINGGI PEMBAYAR TIDAK MENDORONG EFISIENSI MENDORONG EFISIENSI dampak FASKES MELAKUKAN: COPING MECHANISM DENGAN EFISIENSI PELAYANAN NAMUN TETAP MENJAGA KUALITAS; ATAU DEFENSIVE MECHANISM DENGAN MELAKUKAN PENGURANGAN INTENSITAS PELAYANAN DAN READMISI
ASPEK PELAYANAN KESEHATAN PERUBAHAN POLA PELAYANAN KESEHATAN
HARAPAN PESERTA MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS SISTEM INA CBG’s BERDAMPAK PADA EFISIENSI BIAYA PELAYANAN KESEHATAN FASKES TIDAK MELAKUKAN DEFENSIVE MECHANISM YANG BERDAMPAK PADA PENURUNAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG DITERIMA PASIEN
TANTANGAN SISTEM PEMBAYARAN INA CBG’s BELUM DIPAHAMI OLEH SEMUA STAKEHOLDERS TERJADI PERUBAHAN POLA PELAYANAN KESEHATAN SEBAGAI MEKANISME DEFENSIF (READMISI, UNBUNDLING, PENGURANGAN PELAYANAN)
UPAYA KEMENKES BERSAMA BPJS KESEHATAN TERUS MELAKUKAN UPAYA SOSIALISASI FILOSOFI INA CBG’s MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI PERILAKU FASKES DAN ANALISIS DAMPAK (IMPACT ANALYSIS) MEMBENTUK TIM KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA, SATGAS PROFESI DAN DEWAN PERTIMBANGAN MEDIK
ASPEK PELAYANAN KESEHATAN PERUBAHAN POLA PELAYANAN KESEHATAN PELAYANAN CAPD PRA JKN CAPD DIBAYAR PER PAKET 90 BAGS DAN 120 BAGS (tergantung kebutuhan pasien) HARGA CAPD FRANCO RUMAH PASIEN (memudahkan akses mengingat volume consumable CAPD yang besar dan umumnya pasien CAPD berdomisili jauh dari RS) KLAIM DIAJUKAN OLEH PT KALBE FARMA
PELAYANAN CAPD JKN CAPD PER PAKET BULANAN HARGA CAPD FRANCO RS KLAIM DIAJUKAN OLEH RS KEPADA BPJS KESEHATAN
dampak Keluhan peserta karena mengeluarkan ongkos transportasi untuk mengambil consumable CAPD di RS
ASPEK PELAYANAN KESEHATAN PERUBAHAN POLA PELAYANAN KESEHATAN Effectiveness
Safety
Efficiency DIMENSI KESEHATAN YANG DIUKUR
TIM KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA Accessiblity
Timeliness Patientcentreness
Quality of Care “a Process For Making Strategic Choices in Health System” , WHO, 2006
OUTCOME: CUSTOMER SATISFACTION INDEX PROVIDER SATISFACTION INDEX STATUS KESEHATAN
24 24
ASPEK PELAYANAN KESEHATAN PERUBAHAN POLA PELAYANAN OBAT
HARAPAN
TANTANGAN
PELAYANAN OBAT SESUAI DENGAN FORMULARIUM NASIONAL YANG DITETAPKAN OLEH KEMENKES PELAYANAN OBAT BERORIENTASI PADA MUTU DAN EFEKTIVITAS JAMINAN KETERSEDIAAN OBAT DI SELURUH INDONESIA UNTUK MENINGKATKAN EQUITY OF ACCESS TANPA HAMBATAN GEOGRAFIS
TERJADI PERUBAHAN POLA PELAYANAN OBAT AKIBAT PERUBAHAN SISTEM PEMBAYARAN KETERSEDIAAN OBAT TERKENDALA AKIBAT:
E-CATALOG YANG TIDAK DITERBITKAN BERSAMAAN DENGAN FORMULARIUM NASIONAL BEBERAPA RS TIDAK MEMILIKI CUKUP DANA OPERASIONAL MENJAMIN KETERSEDIAAN OBAT SEHINGGA MENYEBABKAN TERJADI BLOCKED ACCOUNT OLEH DISTRIBUTOR OBAT
SOLUSI MASA TRANSISI SE MENKES NO HK/MENKES/31/I/2014 DAN HK/MENKES/31/I/ 2014 ANTARA LAIN MENGATUR TENTANG POLA PELAYANAN OBAT KRONIS PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN DPHO PT ASKES (PERSERO) PEMBERIAN UANG MUKA KERJA KEPADA RS 50% SD 75% DARI KLAIM YANG DIAJUKAN
ASPEK FASILITAS KESEHATAN KECUKUPAN DAN KUALITAS FASKES DAN NAKES
HARAPAN
TANTANGAN
FASILITAS KESEHATAN TERSEDIA DALAM JUMLAH YANG CUKUP DAN TERDISTRIBUSI MERATA FASILITAS KESEHATAN MEMENUHI STANDAR MUTU TENAGA KESEHATAN TERSEDIA DENGAN JUMLAH YANG CUKUP DAN TERDISTRIBUSI MERATA TERJADI EQUITY OF AKSES TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN YANG BERMUTU
PENINGKATAN CAKUPAN PESERTA TIDAK DIIMBANGI DENGAN PENINGKATAN JUMLAH FASKES TERJADI PENINGKATAN BEBAN KERJA FASKES DAN ANTRIAN PELAYANAN YANG PANJANG DISTRIBUSI NAKES TIDAK MERATA, TERUTAMA DAERAH RURAL KUALITAS FASKES BELUM TERSTANDARDISASI
TANGGUNG JAWAB SIAPA? PERPRES NOMOR 12 TAHUN 2013 PASAL 35 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan Fasilitas Kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan kesempatan kepada swasta untuk berperan serta memenuhi ketersediaan Fasilitas Kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan
Pertumbuhan Peserta BPJS Kesehatan IDEAL Peserta + 950.864 peserta
121.6 Juta Desember 2014
+ 1.951.659 Peserta + 499.450 Peserta
April 2014* Jumlah Peserta : 120.155.268 Maret 2014 Jumlah Peserta : 119.204.404
Februari 2014 Jumlah Peserta : 117.553.535 Januari 2014, Jumlah Peserta : 117.054.085
Data sd 17 April 2014
FKTP Kerjasama
22,531
Fasilitas Kesehatan yang melayani Peserta BPJS Kesehatan
SAAT INI
I. FASKES PRIMER No
Tipe Faskes Nama
Kode
Jumlah
I. FASKES PRIMER 1 BP Balai Pengobatan 2 DU Dokter Umum 3 P1 Puskesmas 4 P2 Puskesmas + TT 5 DG Dokter Gigi
669 5.236 8.856 1.113 749
RASIO FKTP : PESERTA = 1 : 7,547
CUKUPKAH???
Jumlah : 16.623 II. FASKES RUJUKAN 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14
A B C D S A A Kh J DS
RS Kelas A RS Kelas B RS Kelas C RS Kelas D RS Swasta RS TNI RS POLRI RS Khusus RS Jiwa Klinik Utama
17 134 276 144 557 102 39 110 32 30
Jumlah :
Sumber: RefPPK Online
1.441
TERGANTUNG DARI: KETERSEDIAAN NAKES KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR BED OCCUPANCY RATE? DISTRIBUSI FASKES SECARA GEOGRAFIS?
RASIO FKTL : PESERTA = 1 : 83.384
28
DOKTER PRAKTIK PERORANGAN JUMLAH PESERTA TERDAFTAR
3% DOKTER PRAKTIK PERORANGAN TOTAL FASKES
DOKTER PRAKTIK TOTAL FASKES PERORANGAN JUMLAH PESERTA TERDAFTAR
3.418.912
109.584.409
% DOKTER PRAKTIK PERORANGAN
RASIO DPP VS PESERTA 1 : 1.388 (STANDAR WHO 1 : 2500, STANDAR IDI 1:3000)
3%
BESARAN BIAYA KAPITASI DI DOKTER PRAKTIK PERORANGAN HANYA 6% (RP 29.304.864.000,-) DARI TOTAL KAPITASI MARET2014 (Rp 427.263.808.500,-) DATA KAPITASI Maret 2014
DISTRIBUSI PESERTA DI DOKTER PRAKTIK PERORANGAN MASIH RENDAH
REDISTRIBUSI PADA TRIWULAN II 2014
Pemenuhan kebutuhan Faskes Tingkat Pertama, untuk : • • •
Peserta baru Pemerataan distribusi peserta dengan rasio 1 dokter umum melayani 5.000 peserta Jumlah Puskesmas yang melayani peserta lebih dari 15.000 : 2.347 Puskesmas
Peserta
121.6 Juta Desember 2014
FKTP Kerjasama
22,531
Maret 2014, Peserta : 119.204.404 FKTP : 16.785 Sumber: RefPPK Online – per Maret 2014
6.746 FKTP baru untuk bekerjasama
Dibutuhkan selama tahun 2014
ASPEK FASILITAS KESEHATAN KECUKUPAN DAN KUALITAS FASKES DAN NAKES
UPAYA YANG DILAKUKAN: 1. MENAMBAH FASKES TINGKAT PERTAMA SUPPLY SIDE MENAMBAH JUMLAH DOKTER PRAKTIK PERORANGAN DAN KLINIK YANG BEKERJA SAMA PROSES KREDENSIALING UNTUK KONTROL MUTU 2. REDISTRIBUSI PESERTA TERDAFTAR BERDASARKAN KEINGINAN PESERTA (CONSENTED) DIBUKTIKAN DENGAN DAFTAR ISIAN PESERTA MULAI APRIL 2014 3. MENGURANGI WORKLOAD RUMAH SAKIT PENGUATAN FUNGSI FKTP OPTIMALISASI SISTEM RUJUKAN BERJENJANG 31
ASPEK FASILITAS KESEHATAN KECUKUPAN DAN KUALITAS FASKES DAN NAKES
MENGURANGI WORKLOAD RUMAH SAKIT FKTP BERFUNGSI OPTIMAL
hanya kasus yang tidak bisa diselesaikan secara tuntas di faskes tingkat bertama (kompetensi 4A)
MERUJUK BALIK PENDERITA KRONIS YANG STABIL RS FOKUS MENANGANI KASUS SESUAI KOMPETENSI
PENGUATAN RUJUKAN BERJENJANG TERSELEKSI
RUMAH SAKIT
KOORDINASI DAN KEMITRAAN DENGAN FASKES TK I
MEMBANTU PENINGKATAN KOMPETENSI DOKTER FASKES TK I
WORKLOAD MENURUN
32
ASPEK FASILITAS KESEHATAN STANDARDISASI KUALITAS FASKES PERMENKES 71/2013 PASAL 5 (1) Untuk dapat melakukan kerja sama dengan BPJS Kesehatan, Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan. (2) Selain ketentuan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Kesehatan dalam melakukan kerja sama dengan Fasilitas Kesehatan juga harus mempertimbangkan kecukupan antara jumlah Fasilitas Kesehatan dengan jumlah Peserta yang harus dilayani. PERMENKES 71/2013 PASAL 40 (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh Fasilitas Kesehatan tingkat pertama milik TNI/Polri dinyatakan sebagai klinik pratama. (2) Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan dengan perizinan klinik pratama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
ASPEK FASILITAS KESEHATAN STANDARDISASI KUALITAS FASKES PERMENKES 71/2013 PASAL 41 (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dikecualikan dari kewajiban terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); dan b. seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dikecualikan dari persyaratan sertifikat akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 6. (2) Fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku. (3) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
KUALITAS FASKES BELUM TERSTANDARDISASI 34
Harapan BPJS Kesehatan
HARAPAN BPJS KESEHATAN
Dukungan dan kerja sama semua pihak dalam pembangunan sistem pelayanan kesehatan yang bermutu
KECUKUPAN FASKES DAN TENAGA MEDIS
SUMBER: 1. http://health.okezone.com/read/2014/01/07/482/923119/peminat-tinggi-pendaftaran-peserta-bpjs-di-rsud-depok-membludak/large 2. http://megapolitan.kompas.com/read/2014/03/19/1908200/Perawat.Keluhkan.Lonjakan.Pasien.BPJS.Kesehatan
TERIMA KASIH
