EVALUASI PELAKSANAAN MP3EI Pengaruh MP3EI terhadap Mata Pencaharian dan Hak – Hak Dasar Masyarakat FGD ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL (OMS)
Hotel Bidakara, 16 Januari 2014
PENDAHULUAN • Pada tanggal 27 Mei 2011, pemerintah melaunching Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). • Not Business as Usual? • MP3EI berbasis pada pembangunan enam koridor ekonomi (regional based development) • Muncul efek MP3EI terhadap masyarakat dan pemerintahan di daerah seperti sinkronisasi kebijakan, konflik lahan, ketahanan pangan, penguasaan ekonomi oleh kelompok kapitalis melalui skema PPP, ketenagakerjaan dan lain – lain.
KONSEP DAN DESAIN MP3EI
KORIDOR EKONOMI
1. Koridor Ekonomi Sumatera memiliki tema pembangunan sebagai “sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energy nasional”. 2. Koridor Ekonomi Jawa memiliki tema pembangunan sebagai “pendorong industry dan jasa nasional”. 3. Koridor Ekonomi Kalimantan memiliki tema pembangunan sebagai “pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energy nasional”. 4. Koridor Ekonomi Sulawesi memiliki tema pembangunan sebagai “pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, migas dan pertambangan nasional”. 5. Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara memiliki tema pembangunan sebagai “pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional”. 6. Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku memiliki tema pembangunan sebagai “pusat pengembangan pangan, perikanan, energy dan pertambangan nasional”
AKTIVITAS EKONOMI UTAMA SRTIAP KORIDOR Aktivitas Ekonomi Steel Food and beverages Textiles Transportation equipment Shipping Nickel Copper Bauxite Palm oil Rubber Food agriculture Tourism ICT Coal Oil and gas Jabodetabek area Sunda SNS area Defense equipment Animal husbandry Timber Cocoa Fishery
Koridor Ekonomi Sumatera
Jawa
©
©
Kalimantan
Sulawesi
Bali – Nusa Tenggara
Papua – Kep. Maluku
© © © © © ©
© ©
©
©
© ©
© ©
© © ©
© ©
©
©
© © © © © © ©
©
©
KEBUTUHAN INVESTASI (AWAL) Koridor Ekonomi
Nilai Investasi (Rp. Triliun)
Persentase (%)
714
18
1.290
32
Kalimantan
945
24
Sulawesi
309
8
Nusa
133
3
Kep.
622
15
4.012
100
Pemerintah
401
10
BUMN
722
18
2.046
51
PPP
843
21
Total
4.012
100
Sumatera Jawa
Bali – Tenggara Papua – Maluku Total
Sektor Swasta
Koridor Ekonomi
Nilai Investasi (Rp. Triliun)
Persentase (%)
Steel Food and beverages Textiles Transportation equipment Shipping Nickel Copper Bauxite Palm oil Rubber Food agriculture Tourism ICT Coal Oil and gas Jabodetabek area Sunda SNS area Defense equipment Animal husbandry Timber Cocoa Fishery Total Main Activities Infrastructure Total Investment
100 25 9 32
2.49 0.62 0.22
16 183 197 137 92 3 108 58 4 213 463 352 150 2 7 32 1 41 2.226 1.786 4.012
0.80 0.40 4.56 4.91 3.41 2.29 0.07 2.69 1.45 0.10 5.31 11.54 8.77 3.74 0.05 0.17 0.80 0.02 1.02 55.48 44.52 100.00
TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM
PROYEK MP3EI DI GROUNDBREAKING, PER 2013
Sumber: Menko Perekonomian, 2013
AGENDA RISET Ketahanan pangan
Keterbukaan Pasar Kerja
EFEK MP3EI TERHADAP MATA PENCAHARIAN DAN HAK DASAR
Kapitalisme - PPP
Konflik Lahan
TAHAPAN PELAKSANAAN RISET 1
Literature Review
2
FGD Pemda, OMS, dan Komunitas di Sulawesi Selatan
3
FGD dan Indepth Interview Pemda, OMS dan Komunitas di NTT
4
Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi MP3EI dengan Bappenas dan OMS
5
Indepth Interview Kemenko Perekonomian dan Bappenas
6
FGD OMS
7
Diskusi dengan Komunitas Buruh
MP3EI DAN KETAHANAN PANGAN
LATAR BELAKANG • Tiga koridor utama dalam system ketahanan pangan dalam MP3EI; KE Sulawesi, KE Bali – Nusa Tenggara dan KE Papua – Maluku • Dua koridor untuk mendukung ketahanan energy berbasis bahan bakar nabati; KE Sumatera dan KE Kalimantan • MP3EI dan dukungan terhadap kapitalisme pertanian • Hilangnya hak – hak petani dan cengkraman korporasi • Eksploitasi terhadap lingkungan dan tenaga kerja • Mempesersempit akses wanita pada komunitas petani terhadap sumber – sumber mata pencaharian • Krisis terhadap pangan dan ancaman kelaparan
PRASYARAT MENCAPAI KETAHANAN PANGAN MENURUT MP3EI 1. Ketahanan pangan memperhatikan dimensi konsumsi dan produksi; 2. Pangan tersedia secara mencukupi dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sehat dan produktif; 3. Upaya diversifikasi konsumsi pangan terjadi jika pendapatan masyarakat meningkat dan produk pangan dihargai sesuai dengan nilai ekonominya; 4. Diversifikasi produksi pangan terutama tepung-tepungan, disesuaikan dengan potensi produksi pangan daerah; 5. Pembangunan sentra produksi pangan baru berskala ekonomi luas di Luar Jawa;
6. Peningkatan produktivitas melalui peningkatan kegiatan penelitan dan pengembangan khususnya untuk bibit maupun teknologi pasca panen
TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM
Komoditi Pertanian
Koridor Ekonomi Sumatera
Kelapa sawit Karet Tanaman pangan Peternakan Kakao Perikanan Sumber: Menko Perekonomian, 2011
Kalimantan
Sulawesi
Bali – Nusa Tenggara
Papua – Maluku
MP3EI DAN KESALAHAN DESAIN KETAHAN PANGAN • Koridor Jawa merupakan koridor yang paling potensi sebagai sentra pangan nasional, tapi justru koridor ekonomi Jawa tidak ditetapkan sebagai koridor yang focus pada sector pangan.
• Distribusi konsumen (penduduk) berada pada Pulau Jawa dan Pulau Suamtera, hampir 70% penduduk Indonesia berada di dua pulau ini. Artinya, kebutuhan pangan terkosentrasi pada dua pulau ini. Ketika produksi jauh dari konsumen (penduduk) maka resiko terjadinya kerawanan pangan semakin besar. • Pilihan komoditi pangan dalam tiga koridor tersebut justru berorientasi pada ekspor dan bukan memenuhi konsumsi pangan masyarakat local. Ini akan menimbulkan masalah terhadap system keseimbangan pangan masyarakat. • Pengembangan sentra pangan di tiga koridor tersebut lebih diarahkan pada industrialisasi pangan, dimana pemerintah mendorong korporasi atau pemilik modal besar untuk terlibat dalam industry ini. Kebijakan ini akan menciptakan dominasi korporasi sehingga cenderung akan menciptakan liberalisasi pangan yang beresiko terhadap kerawanan pangan.
SEMAKIN MENURUNNYA KONTRIBUSI PERTANIAN TERHADAP PEREKONOMIAN
Sumber: BPS (diolah)
TRANSFORMASI STRUKTURAL YANG SALAH
No
Rumah Tangga Usaha Pertanian (000) Perubahan ST 2003 ST 2013 Absolut % 31,232.18 26,135.47 (5,096.72) (16.32)
Sub Sektor Sektor Pertanian Sub Sektor: 1 Tanaman Pangan 18,708.05 Padi 14,206.36 Palawija 10,941.92 2 Holtikultura 16,937.62 3 Perkebunan 14,128.54 4 Peternakan 18,595.82 5 Perikanan 2,489.68 Budidaya Ikan 985.42 Penangkapan Ikan 1,569.05 6 Kehutanan 6,827.94 7 Jasa Pertanian 1,846.14 Sumber: Sensus Pertanian 2003 & 2013 (diolah)
17,728.16 14,147.86 8,624.23 10,602.14 12,770.57 12,969.21 1,975.25 1,187.60 864.51 6,782.96 1,078.31
(979.89) (58.49) (2,317.69) (6,335.48) (1,357.97) (5,626.62) (514.43) 202.19 (704.54) (44.98) (767.83)
(5.24) (0.41) (21.18) (37.40) (9.61) (30.26) (20.66) 20.52 (44.90) (0.66) (41.59)
BESARNYA PETANI GUREM
Sumber: Sensus Pertanian 2013 (diolah)
FAKTOR KONSUMSI PANGAN MASYARAKAT Variabel
Model 1 (Makanan + Non Makanan)
Model 2 (Makanan)
11.471 (8.618) 0.083 (1.185) 0.249 (0.610) -0.278 (-3.080) -
7.375 (5.894) 0.199 (3.070) 0.835 (2.240) -0.013 (-0.154) -0.018 (-0.794) 0.448 1.467 4.865
Konstanta PDRB Perkapita (X1) MYS (X2) Kemiskinan (X3) Produksi beras (X4) R-Square Durbin Watson F
InY 1 InX 1 InX 2 InX 3 InY 2 InX 1 InX 2 InX 3 InX 4
0.436 1.463 6.706
Sumber: Susenas & BPS (diolah)
DAERAH RAWAN PANGAN
Sumber: Dewan Ketahanan Pangan Nasional, 2013
KETERGANTUNGAN TERHADAP IMPOR
2012
Per September 2013
Volume (Ton)
Nilai (US$. Juta)
Volume (Ton)
Nilai (US$. Juta)
Pangan
13,345,737
6,297
9,058,766
3,897
Holtikultura
2,138,764
1,813
1,296,374
1,261
Perkebunan
1,571,363
3,112
1,049,136
1,951
Peternakan
1,201,742
2,698
857,696
2,068
Total
18,257,606
13,920
12,261,971
9,177
Komoditi
Sumber: Kementerian Perdagangan, 2013 (diolah)
IMPOR BEBERAPA KOMODITI
Sumber: Kementerian Perdagangan 2013 (diolah)
MP3EI DAN KONFLIK LAHAN
LATAR BELAKANG • Pembangunan Mega Proyek selalu menimbulkan konflik terhadap lahan. Ex. Pembangunan KE di Malaysia; di Brasil; Thailand; Sungai Mekong dan lainnya. • Studi Sophie Chao (2013) menunjukan banyak konflik lahan di Indonesia merupakan konsekwensi dari banyaknya akuisisi lahan oleh pihak swasta dan lemahnya pengaturan lahan karena maraknya praktek – praktek korupsi di system birokrasi terutama di institusi pertanahan. • Desain MP3EI adalah membuka peluang bagi swasta untuk akuisisi lahan masyarakat. • Pembangunan infrastruktur dipacu dengan mengeluarkan UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
• MP3EI diarahkan untuk mendorong pengembangan industry kelapa sawit, sector ini merupakan penyumbang konflik lahan terbesar di Indonesia. • MP3EI membingkai regulasi – regulasi yang selama ini menjadi penyebab munculnya konflik lahan di Indonesia seperti UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU. No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil, dan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
PEMBANGUNAN KORIDOR EKONOMI, INFRASTRUKTU DAN PEMBEBASAN LAHAN No 1
Nama Proyek Pembangunan Rel Kereta Api Soekarno Hatta Int’ Airport – Manggarai
2 Pembangunan Terminal Gedebage 3 Revitalisasi Stasiun Kereta Api Yogyakarta 4 Pembangunan Jembatan Selat Sunda 5 Pembangunan Jalan Tol Manado – Bitung 6 Pembangunan Jalan Tol Tanjung Priuk 7 Pembangunan Jalan Tol Balikpapan - Samarinda 8 Pembangunan Jalan Tol Kayu Agung – Palembang - Betung 9 Pembangunan Jaringan Penyedian Air Bersih Bekasi 10 Pembangunan Jaringan Penyedian Air Bersih Bali 11 Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir dan Pengolahan Sampah Bogor – Depok 12 Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir dan Pengolahan Sampah Surakarta 13 Pembangunan Pelabuhan Internasional Maloy – Kalimantan Timur 14 Perluasan Pelabuhan International Tanjung Priuk di Cilamaya, Kerawang 15 Perluasan Pelabuhan Internasional Tanjung Sauh – Batam 16 Pembangunan Bandara Internasional Baru di Bali 17 Pembangunan Bandara Internasional Kulonprogo 18 Pembangunan Rel Kereta Api Pulau Baai – Muara Enim 19 Pembangunan MRT Surabaya 20 Pembangunan Monorail Bandung 21 Pembangunan Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan 22 Pembangunan Jalan Tol Pandaan – Malang 23 Pembangunan Jalan Tol Pasir Koja – Soreang 24 Pembangunan Jakarta Sewage Treatment Plant Sumber: Bappenas, 2013
Jumlah Lahan Status Nilai Proyek Dibebaskan (Ha) Proyek (US$. Juta) 845
PPP
2.570
30 62,6 1.740 975 89,6 792 893 0,8 8 56 17 200 150 150 1.120 637 1.840 392,8 412,8 482,2 300,9 120 6,9
PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP
133 828,6 25.000 353 612,5 1.200 836,1 20 218 40 30 1.780 1.135 805 510 500 3.000 1.170 2.868 1.015 420 47,2 173,5
KONFLIK LAHAN DI INDONESIA (STUDI KPA, 2013)
Sumber: KPA 2013
PENGUASAAN KORPORASI TERHADAP PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
Luas Area Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia
Sumber: Dirjen Perkebunan & Sawit Watch (diolah)
Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia
CENGKRAMAN KORPORASI DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT Perusahaan Astra Agro Lestari Sinar Mas Group IndoAgri Wilmar Group PP London Sumatera Plantation PTPN III PTPN IV PTPN V Bakrie Sumatera Plantation Sampoerna Agro Bumitama Agri Guthrie Berhad Sime Darby Tabung Haji Plantation Kuala Lumpur Kepong Golden Hope Plantation Sumber: Total Prakarsa, 2013
Status Perusahaan (Pemilik) Indonesia Indonesia Indonesia Singapura Indonesia BUMN – Indonesia BUMN – Indonesia BUMN – Indonesia Indonesia Indonesia Singapura Malaysia Malaysia Malaysia Malaysia Malaysia
Luas Lahan (Ha) 272,994 278,400 230,919 186,623 106,407 105,290 136,737 77,064 103,288 114,827 113,383 221,685 289,422 82,147 98,792 12,883 2,430,861
PETA KONFLIK LAHAN DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (STUDI SAWIT WATCH)
Sumber: Sawit Watch, 2013
MP3EI DAN CENGKRAMAN KAPITALISME MELALUI SKEMA PPP
LATAR BELAKANG • Rendahnya daya saing usaha di Indonesia diakibatkan oleh minimnya infrastruktur (WEF, 2013). • Keterbatasan APBN/APBD untuk membangun infrastruktur. • Skema PPP bisa mengatasi persoalan pendanaan? • PPP versi Indonesia v.s. PPP versi Malaysia. • Bias pada sector swasta – peluang bagi swasta mengeksploitasi sumberdaya alam. • Rakyat dan lingkungan penerima efek terbesar. • Maros Water Supply menjadi beban bagi konsumen karena kenaikan biaya/tariff sedangkan Pemda tidak menerima bagi hasil yang memadai.
PROYEK MP3EI DENGAN SKEMA PPP (FINAL) 1. Pembangunan Jalan Tol Tanjung Benoa – Bali : Kerusakan lingkungan 2. Maros Water Supply : Kenaikan tariff dan memperkuat cengkraman korporasi terhadap penyedian air bersih yang sebenarnya kewajiban negara. Pemda tidak mendapatkan penerimaan bagi hasil yang sesuai. 3. Lampung Water Supply : hilangnya hak – hak masyarakat terhadap sumber air bersih di Lampung.
4. Umbulan Water Supply : beresiko terhadap penurunan debit air dari sumber mata air Umbulan, kenaikan tariff, keuntungan bagi penerimaan daerah
PROYEK PRIORITAS DAN STRATEGIS MP3EI DENGAN SKEMA PPP No 1
Nama Proyek Pembangunan Rel Kereta Api Soekarno Hatta Int’ Airport – Manggarai
2 Pembangunan Terminal Gedebage 3 Revitalisasi Stasiun Kereta Api Yogyakarta 4 Pembangunan Jembatan Selat Sunda 5 Pembangunan Jalan Tol Manado – Bitung 6 Pembangunan Jalan Tol Tanjung Priuk 7 Pembangunan Jalan Tol Balikpapan - Samarinda 8 Pembangunan Jalan Tol Kayu Agung – Palembang - Betung 9 Pembangunan Jaringan Penyedian Air Bersih Bekasi 10 Pembangunan Jaringan Penyedian Air Bersih Bali 11 Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir dan Pengolahan Sampah Bogor – Depok 12 Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir dan Pengolahan Sampah Surakarta 13 Pembangunan Pelabuhan Internasional Maloy – Kalimantan Timur 14 Perluasan Pelabuhan International Tanjung Priuk di Cilamaya, Kerawang 15 Perluasan Pelabuhan Internasional Tanjung Sauh – Batam 16 Pembangunan Bandara Internasional Baru di Bali 17 Pembangunan Bandara Internasional Kulonprogo 18 Pembangunan Rel Kereta Api Pulau Baai – Muara Enim 19 Pembangunan MRT Surabaya 20 Pembangunan Monorail Bandung 21 Pembangunan Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan 22 Pembangunan Jalan Tol Pandaan – Malang 23 Pembangunan Jalan Tol Pasir Koja – Soreang 24 Pembangunan Jakarta Sewage Treatment Plant Sumber: Bappenas, 2013
Status Proyek
Nilai Proyek (US$. Juta)
PPP
2.570
PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP
133 828,6 25.000 353 612,5 1.200 836,1 20 218 40 30 1.780 1.135 805 510 500 3.000 1.170 2.868 1.015 420 47,2 173,5
TERIMA KASIH SELAMAT BERDISKUSI
