68 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN MP3EI

8

68

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN MP3EI

Dalam rangka pelaksanaan MP3EI, perlu dukungan perbaikan berbagai regulasi agar percepatan pelaksanaan proyek-proyek MP3EI dapat dilaksanakan tanpa ada hambatan. Sampai akhir Maret 2013, Tim Kerja Regulasi KP3EI telah melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mendorong perbaikan berbagai regulasi yang diperlukan dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek-proyek MP3EI. Jumlah regulasi yang telah diselesaikan oleh Tim Kerja untuk mendukung percepatan pelaksanaan proyek-proyek MP3EI sebanyak 44 peraturan dan 17 peraturan yang masih dalam proses perbaikan. Ditinjau dari kategori regulasi yang telah diselesaikan oleh Tim Kerja Regulasi KP3EI, secara umum terkait dengan:  Penyelenggaraan tanah untuk pembangunan dalam rangka kepentingan umum;  Tata cara pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar;  Tata cara pengadaan dan pembebasan tanah;  Masalah tumpang tindih kawasan pertambangan dengan kawasan hutan, IPPKH, dan pengelolaan kawasan hutan dan IUP (Izin Usaha Pertambangan);  Tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan;  Pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday) untuk mendorong investasi;  Penetapan dan penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);  Penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;  Pengaturan Rencana Tata Ruang Pulau dan RTR Kawasan Strategis Nasional (KSN);  Pengembangan kawasan strategis dan infrastruktur Selat Sunda;  Rencana Induk Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025. Sedangkan regulasi yang masih dalam proses perbaikan, antara lain menyangkut beberapa hal, yakni:  RPP tentang fasilitas perlakuan PPh, PPN, dan PPn BM serta perlakuan kepabeanan dan cukai atas pemasukan dan pengeluaran barang ke, dari, dan yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);  RPP tentang Reforma Agraria;  RPP tentang Perubahan PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;  RPP tentang Perubahan Kedua atas PP No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;  RPP tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pelabuhan dan Bandar Udara pada KPBPB.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | 2013


Tabel 8.1 Regulasi yang telah Diperbaiki dan dalam Proses No

Peraturan

Jumlah Selesai Proses 1 2 10 11

1 2

Undang-undang Peraturan Pemerintah (PP)

3

Peraturan Presiden (Perpres)

19

4 5 6 7

Keppres Inpres Peraturan Menteri Perda

1 1 12 1

Total

44

4

Keterangan Selesai: PP81/2012 dan PP 100/2012 sebagai Revisi PP 2/2011 Proses: PP tentang Jalan Tol, PNBP, Listrik, Batam Selesai: Perpres 73/2012 dan Perpres 88/2012 Proses: Perpres Penugasan BUMN

Perlu Revisi Perda RTRW Kab. Simalungun untuk mendukung Investasi 17

Sumber : Sekretariat KP3EI

Tabel 8.2 Regulasi yang sudah Selesai untuk Mendukung MP3EI No

Peraturan

Substansi yang telah Diperbaiki

1

UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan dalam rangka Kepentingan Umum PP No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Percepatan pengadaan tanah dalam rangka pembangunan kepentingan umum Peningkatan pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam dan pelaksanaan UndangUndang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (sebagai pengganti PP No. 68 Tahun 1998 tentang

2

PIC BPN

Kementerian Kehutanan


69

70


No

Peraturan


PIC

Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam) 3

4

PP No. 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 1 Tahun 2007 tentang Fasiliitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Tertentu atau di Daerah Tertentu PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025

5

PP perubahan atas PP No. 23 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP)

6

PP No. 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung

7

PP No. 29 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei

8

PP No.60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

Penetapan subsektor baru sesuai prioritas MP3EI yang layak untuk menerima fasilitas pajak Penghasilan Badan (Pasal 31A UU PPh)

Kementerian Keuangan

Percepatan pengembangan pariwisata dan sebagai pelaksanaan amanat Pasal 9 UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Perlunya pengaturan mengenai pemindahan izin usaha pertambangan (IUP) dari PT. Bukit Asam kepada anak perusahaan, dalam rangka pembangunan jalur kereta api Tj. Enim-Tarahan (KE Sumatera) Pengaturan mengenai pelaksanaan dan operasionalisasi KEK di Tanjung Lesung dalam rangka mendukung MP3EI Pengaturan mengenai pelaksanaan dan operasionalisasi KEK di Sei Mangkei dalam rangka mendukung MP3EI Menyangkut “keterlanjuran” penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non hutan

Kementerian Pariwasata dan Ekonomi Kreatif.


Kementerian ESDM

Kemenko Bidang Perekonomian

Kemenko Bidang Perekonomian

Kementerian Perekonomian


No

Peraturan


PIC

9

PP No. 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan

Menyangkut “keterlanjuran” penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan”


10

PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Kemen LH

11

PP No. 100 Tahun 2012 tentang Perubahan PP No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan KEK

Peraturan pelakasanaan dari UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan mengatur mengenai pengelolaan sampah untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus yang mendukung MP3EI

12

Perpres No. 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Tertentu

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

13

Perpres No. 65 tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

14

Pepres No. 66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagaimana diubah dengan Perpres No. 84 Tahun 2011

Pengaturan mengenai penggunaan BBM bagi transportasi dan sebagai revisi terhadap Perpres No. 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu Perlunya aturan pelaksanaan yang mempertajam rencana pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat sebagai aturan pelaksana dari Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014 Perlunya aturan pelaksanaan yang mempertajam rencana pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat aturan pelaksana dari Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014


Kementerian PPN/Bappenas

Kementerian PPN/Bappenas


71

72


No

Peraturan


15

Perpres No. 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

16

Perpres No. 45 Tahun 2011 tentang RTR Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan

17

Perpres No. 55 Tahun 2011 tentang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sunguminasa, dan Takalar

18

Pepres No. 62 Tahun 2011 tentang Kawasan Perkotaaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo

19

Perpres No. 13 Tahun 2012 tentang RTR Pulau Sumatera

20

Pepres No. 88 Tahun 2011 tentang RTR Pulau Sulawesi

21

Perpres No. 3 Tahun 2012 tentang RTR Pulau Kalimantan

Pengaturan tata cara pengadaan, mekanisme dan persyaratan unsolicited project, jaminan pemerintah, pembebasan tanah, serta penyelenggaraan pengembangan insrastruktur secara ‘business to business’ di dalam kawasan pengusahaannya Percepatan penetapan Perpres tentang RTR KSN di Bali untuk pelaksanaan pembangunan proyekproyek MP3EI Percepatan penetapan Perpres tentang RTR KSN di kawasan Makassar dan sekitarnya untuk pelaksanaan pembangunan proyekproyek MP3EI Percepatan penetapan Perpres tentang RTR KSN di kawasan Medan dan sekitarnya untuk pelaksanaan pembangunan proyek-proyek MP3EI Percepatan penetapan Perpres tentang RTR Pulau Sumatera untuk pelaksanaan pembangunan proyekproyek MP3EI Percepatan penetapan Perpres tentang RTR Pulau Sulawesi untuk pelaksanaan pembangunan proyekproyek MP3EI Percepatan penetapan Perpres tentang RTR Pulau Kalimantan untuk pelaksanaan pembangunan proyekproyek MP3EI


PIC Kemenko Bidang Perekonomian

Kementerian PU

Kementerian PU

Kementerian PU

Kementerian PU

Kementerian PU

Kementerian PU


No

Peraturan

22

Perpres No. 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda

23

Perpres No. 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun

24

Perpres No. 28 Tahun 2012 tentang RTR Pulau Jawa-Bali

25

Perpres No. 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah

26

Perpres No. 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah untuk Pembangunan dalam rangka Kepentingan Umum

27


PIC

Pengaturan mengenai Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda termasuk tata cara pengadaan mekanisme dan persyaratan unsolicited project, jaminan pemerintah, serta skema pengusahaan Percepatan penetapan Perpres tentang RTR KSN untuk memberi jaminan pelaksanaan pembangunan proyek-proyek MP3EI Percepatan penetapan Perpres tentang RTR Pulau Jawa dan Bali guna mendukung MP3EI

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Perlunya aturan pelaksana yang lebih detail tentang pertambangan bawah tanah dalam rangka investasi geothermal (perpres) sebagai aturan pelaksana dari PP No.68 Tahun 1998 tentang Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Suaka Alam Penguatan pengaturan tentang PSO, IMO, dan TAC Perkretaapian dalam bentuk perpres sebagai revisi dari SKB Tiga Menteri tentang PSO, IMO, dan TAC Perkeretaapian


Peraturan operasional terhadap UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan dalam rangka Kepentingan Umum


Kementerian PU

Kementerian PU

Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Bappenas


73

74


No

Peraturan

28

Perpres No. 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove

29

Perpres No. 88 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi pada Tingkat Nasional

30

Perpres No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Keppres No. 22 Tahun 2011 tentang Badan Promosi Pariwisata Indonesia

31

32

Inpres No. 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut


PIC

Pengaturan mengenai pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan yang merupakan bagian integral dari pengelolaan wilayah pesisir yang terpadu dengan pengelolaan daerah aliran sungai diperlukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi lintas sektor, instansi, dan lembaga Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi pada Tingkat Nasional sebagai arahan strategis untuk mendukung pengelolaan sistem informasi sumber daya air Sebagai pelaksanaan Keputusan MK terhadap BP Migas


Pelaksanaan Pasal 36 UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Kehutanan

Penyeimbangan dan penyelarasan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan serta upaya penurunan emisi gas rumah kaca melalui penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi) dan area penggunaan lain


Kemenko Perekonomian

Kementerian ESDM


No

Peraturan

33

Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.011/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

34

Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.011/ 2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

35

PeraturanMenteri Keuangan No. 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor

36

Peraturan Menteri Keuangan No. 142/PMK.04/2011 tentang Impor Sementara

Substansi yang telah Diperbaiki Peninjauan kembali Struktur Tarif Bea Keluar yang Mendorong Industri Hilir produk CPO turunannya khususnya yang terkait dengan penerapan bea keluar progresif untuk kelapa sawit, karet, kakao, termasuk industri turunannya (contoh: industri bio diesel) dan PPN yang terintegrasi agar tidak ada lagi pajak ganda (double taxation) Perlunya pengaturan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday) untuk mendorong investasi dan sebagai aturan pelaksana dari UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan PP No. 94 Tahun 2010 Perubahan terhadap sistem klasifikasi barang dalam rangka pelaksanaan Amandemen Kelima Harmonized System (HS) dan Revisi Kedua ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN) serta untuk memenuhi kebutuhan penyesuaian sistem klasifikasi barang nasional Dibutuhkan bagi kendaraan atau sarana pengangkut yang digunakan sendiri oleh wisatawan mancanegara dan pemasukan barang pendukung kegiatan MICE (meeting, incentive, convention, exhibition), Revisi Peraturan Menteri Keuangan No. 140 Tahun 2007 tentang Impor Sementara

PIC Kementerian Keuangan





75

76


No

Peraturan

37

Peraturan Menteri ESDM No. 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri, Peraturan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri ESDM No. 03 Tahun 2010 tentang Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pemenuhhan Kebutuhan dalam Negeri Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar

38

39

Permen Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan, dan Penarikan Varietas

40

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan


PIC

Perlunya peraturan yang mengatur tentang Penerapan DMO untuk migas, batubara, dan gas untuk pengembangan industri

Kementerian ESDM

Perlunya peraturan yang mengatur kejelasan kriteria dan pendayagunaan atas tanah terlantar, khususnya untuk budidaya tanaman (tanaman pangan, holtikultura dan/atau perkebunan) dan ternak sebagai aturan pelaksana PP No.11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 23 PP No. 21/2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik, serta memperlancar pelaksanaan pengujian, penilaian, pelepasan, dan penarikan varietas Perlu pengaturan pelaksanaan mengenai kriteria, persyaratan kawasan, lahan, lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan, dan tata cara alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai aturan pelaksana dari PP No.1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Menyangkut

BPN


Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian


No

41

42

43

44

Peraturan


Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.02/ 2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari APBN Perda Kab. Simalungan No. 10 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Simalungun

“Keterlanjuran Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Non Kehutanan” Peraturan pendukung dari Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan pendukung dari Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Peraturan pendukung dari Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Perlu perubahan atas perda RTRW Simalungun dalam rangka mendukung investasi di Kabupaten Simalungun

PIC

Kementerian Dalam Negeri

Badan Pertanahan Nasional


Pemerintah Kabupaten Simalungun


Tabel 8.3 Regulasi yang sedang Diperbaiki untuk Mendukung MP3EI No

Peraturan

Substansi yang Diperbaiki

1

Perubahan UU No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah

Menyangkut aset BUMN sebagai Kekayaan Negara

2

PIC

Keterangan


Pembahasan di DPR

Kementerian PDT

Pembahasan di DPR


77

78


No 3

4

5

Peraturan Tertinggal RPP tentang Fasilitas Perlakuan PPh, PPN, dan PPn BM serta Perlakuan Kepabeanan dan Cukai atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Revisi PP No. 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas PP No. 146 Tahun 2000 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai RPP Pengelolaan B3, Limbah B3, dan Dumping

6

RPP tentang Reforma Agraria

7

RPP tentang Perubahan PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol

8

RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2008 tentang


PIC

Keterangan

Pengembangan KEK dalam rangka mendukung MP3EI dan sebagai pelaksanaan UU No. 39 Tahun 2009 tentang KEK

Kementerian Keuangan, Kementerian Perekonomian

Sedang dalam pembahasan antar kementerian/ lembaga

Perlunya perluasan klasifikasi jenis barang dan/atau jasa yang perlu mendapatkan fasilitas pembebasan PPN


Finalisasi Draft RPP di Kementerian Keuangan

Pengaturan mengenai pengelolaan dan limbah B3 sebagai Revisi PP No. 18 Tahun 1999 jo. PP No. 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3 Penataan kembali struktur, ketimpangan penggunaan, pemanfaatan, penguasaan, dan pemilikan tanah Pengaturan mengenai pengusahaan jalan tol yang dilakukan Pemerintah dan BUMN

Kementerian Lingkungan Hidup

Pembahasan antar kementerian/ lembaga

BPN Sekretariat Negara

Revisi tahap akhir di BPN


Optimalisasi penerimaan PNBP kehutanan


Pembahasan antar kementerian/ lembaga Finalisasi antar kementerian



No

9.

10

11

12

13

Peraturan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Departemen Kehutanan RPP tentang Perubahan PP No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik RPP tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pelabuhan pada KPBPB Batam RPP tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bandar Udara pada KPBPB Batam RPP tentang Perubahan Kedua atas PP No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam RPP tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu


PIC

Keterangan

Pengaturan mengenai penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik

Kementerian ESDM

Finalisasi antar kementerian

Pengelolaan pelabuhan di KPBPB Batam untuk menunjang percepatan pengembangan Pulau Batam Pengelolaan Bandar Udara di KPBPB Batam untuk menunjang percepatan pengembangan Pulau Batam Penambahan wilayah KPBPB Batam






Pembahasan antar kementerian

Pengaturan untuk meningkatkan investasi langsung guna mendorong pertumbuhan ekonomi, serta untuk pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan bagi bidang usaha tertentu dan/atau daerah tertentu

Kementerian Perekonomian dan Kementerian Keuangan

Pembahasan tingkat awal di Kementerian Keuangan


79

80


No

Peraturan

14

RPerpres tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

15

RPerpres tentang Penugasan PT. Hutama Karya untuk Membangun Jalan Tol Trans Sumatera RPerpres tentang Pembangunan Jalan Papua dan Papua Barat RPerpres tentang Rencana Tindak Penciptaan Kesempatan Kerja

16

17


PIC

Keterangan

Pengaturan prosedur dan kelembagaan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu di tingkat pusat dan daerah Untuk mendukung percepatan pengembangan Koridor Ekonomi Sumatera dan konektivitas





Pengaturan untuk mendukung percepatan infastruktur di Papua dan Papua Barat Pengaturan untuk mendukung pencipataan lapangan kerja sebanyak 1 juta orang



Kementerian Perekonomian, Bappenas




68 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN MP3EI

Recommend Documents