Ketersediaan Obat dalam
Penyelenggaraan JKN: Formularium Nasional dan
e-Catalogue Obat Direktorat Tata Kelola Obat Publik & Perbekalan Kesehatan Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan
Upaya Peningkatan Ketersediaan dan Keterjangkauan Obat dalam JKN Pengaturan Obat E-Purchasing
ForNas Penetapan jenis berdasarkan kriteria pemilihan obat
e-Catalogue Penetapan harga berdasarkan hasil lelang dan negosiasi oleh LKPP
Kendali Mutu – Kendali Biaya
Obat aman, bermutu, berkhasiat, Cost-effective
-519 item dalam 923 sediaan/ kekuatan -Obat Rujuk Balik : 46 item dalam 95 sed/kek SK Menkes No. 328/ Menkes/ SK/ VIII/2013
FORNAS
-538 item dalam 961 sediaan/ kekuatan -Obat Rujuk Balik : 82 item dalam 155 sed/kek -3 item perubahan restriksi dan penulisan -Pengeluaran 1 item obat dari Fornas REVISI FORNAS
Adendum II FORNAS
2 Sept 2015
26 Mei 2014
31 Des 2015 KMK No HK.02.02/ Menkes/ 363/ 2015 tentang perubahan Fornas
Adendum I FORNAS I Adendum
19 Sep t 2013 KMK No 159/
Menkes/ SK/ V/ 2014 tentang perubahan Fornas
KMK No HK.02.02/ Menkes/ 523/ 2015 tentang Fornas
•521 item dalam 930 sediaan/ kekuatan •Obat Rujuk Balik : 81 item dalam 153 sed/kek •6 item perubahan restriksi dan penulisan
562 item dalam 983 sediaan/ kekuatan -Obat Rujuk Balik : 75 item dalam 151 sed/kek
e-Purchasing Berdasarkan e-Catalogue Independen
Kerjasama LKPP dengan Kementerian Kesehatan
National
Website LKPP
Harga Kompetitif
Tender atau negosiasi oleh LKPP berdasarkan RKO dan kapasitas produksi
RKO 2015
RKO 2016
Dinkes: 461 RS Pemerintah: 505 RS Swasta: 79 Apotek PRB: 51
Dinkes: 507 RS Pemerintah: 499 RS Swasta: 11 Apotek PRB: 294 Addendum: 93
4
e-Catalogue Obat Tahun 2013-2015
∑ Sediaan
• 326 item obat generik saja (2013) • 796 item obat generik dan nama dagang (2014-2015)
∑ Industri Farmasi
• 29 Industri Farmasi (2013) • ± 100 Industri Farmasi (2014-2015)
Pengguna
• Dinas Kesehatan Prov, Kab/Kota • RS Pemerintah (2013) & RS Swasta yg bekerjasama dgn BPJS (2014-2015)
Proses e-Katalog Obat Tahun 2016 Jumlah Total 928 Item
1)
Paket Lelang
Paket Negosiasi
446 Item
467 Item
Sepakat
Tidak akan ikut Katalog3)
446 Item
18 Item
Dilakukan adendum perpanjangan kontrak payung dengan IF Penyedia e-Katalog 2014-2015 2) Sudah mulai ditayangkan sejak 1 Januari 2016 3) Tidak ikut untuk tahun 2016 (sudah ada penyedia lain yang menang)
Kendala Penerapan e-catalogue Obat (1)
Satker/Fasyankes Kendala Tidak ada di e-Catalogue Pemesanan tidak direspons oleh IF Penyedia sementara kebutuhan mendesak dan tdk dapat ditunda IF Penyedia telah menyetujui pemesanan tapi baru tersedia beberapa bulan kemudian atau waktu pengiriman terlalu lama Penolakan pemesanan oleh IF Penyedia karena stok tidak tersedia IF penyedia dikenakan sanksi administratif berupa PSK
Solusi Pelaksanaan pengadaan dilakukan melalui metode pemilihan penyedia sesuai Perpres Pengadaan B/J Pemerintah
8
Kendala Penerapan e-catalogue Obat (2)
Satker/Fasyankes Kendala
Solusi
Kendala operasional e-purchasing Pelaksanaan pengadaan dilakukan secara offline (manual) langsung kepada IF Penyedia
Regulasi Pendukung 1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 63/2014 ttg Pengadaan Obat berdasarkan Katalog Elektronik 2. Peraturan Kepala LKPP No. 14/2015 ttg e-Purchasing 3. Surat Edaran Kepala LKPP No. 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Purchasing 9
Permenkes No. 63 tahun 2014 ttg Pengadaan Obat berdasarkan Katalog Elektronik (e-Catalogue)
Jika ada kendala operasional dalam aplikasi, pembelian e-catalogue secara
manual dengan pemesanan langsung ke penyedia / industri farmasi Penolakan oleh industri farmasi dg menyampaikan alasan penolakan beralih ke metode pengadaan lain sesuai Perpres Pengadaan B/J Pemerintah Satker melaporkan penolakan kepada LKPP, cc ke Binfar & Alkes
FKTP dan FKTRL swasta yang bekerjasama dengan BPJS: dapat melaksanakan pengadaan obat berdasarkan katalog elektronik melakukan pembelian e-catalogue secara manual dengan
pemesanan langsung ke penyedia /industri farmasi
dapat
1. Daftar harga dasar obat PRB, Penyakit Kronis dan Sitostatika yg belum ada di e-Catalogue (19 sediaan) 2. Harga obat per satuan terkecil, termasuk PPN sebesar 10% pada regional I, II, III dan IV 3. Digunakan sbg harga dasar bagi faskes untuk pengajuan klaim. 4.Dalam hal obat tersebut telah tercantum dalam e-Catalogue, maka harga ini tidak berlaku lagi
e-MONEV IMPLEMENTASI e-KATALOG OBAT LKPP
Server e-Catalogue LKPP
Kemenkes Aplikasi Rencana Kebutuhan Obat (RKO) Aplikasi Data Realisasi ePurchasing dan Manual dll
Server Aplikasi e-Monev
Stakeholder:
Kementerian Kesehatan (Dit. Tata Laksana Oblik dan Perbekkes) Penyedia Farmasi (Industri Farmasi, PBF) Faskes dan Satker bid. Kesehatan (RS, Apotek, PKM, Apotek, Dinkes) Output: Realisasi dan ketersediaan pengadaan obat katalog Rencana Kebutuhan Obat (RKO) tahun berikutnya
Verifikasi thdp RKO Tahun Berjalan
IF
• Input Komitmen Produksi • Input pemesanan obat
PBF
• Input pengiriman obat •
Faskes Dinkes
• Input penerimaan obat • Input RKO Tahun Berikutnya
Rekapitulasi RKO Tahun Berikutnya
RKO Tahun berjalan pembanding realisasi pengadaan obat tahun berjalan RKO Tahun berikutnya bahan evaluasi penetapan katalog obat tahun berikutnya
Direktorat Bina Obat Publik melalui: Email:
[email protected] Telepon: 081281753081 atau (021) 5214872 • • •
• • •
Nama, sediaan, kekuatan obat dan ID Paket; Nama pabrik obat dan nama distributor obat; Tempat kejadian (nama dan alamat kota/kabupaten dan propinsi, depo farmasi/apotek/instalasi farmasi rumah sakit pemesan obat); Tanggal pemesanan obat; Hasil konfirmasi dengan distributor setempat; dan Hal-hal lain yang terkait.
Kesimpulan: Ketersediaan Obat Seleksi Obat
Fornas • Daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan harus tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai acuan dalam pelaksanaan JKN
Rencana Kebutuhan Obat (RKO)
Perencanaan • Perencanaan yang akurat
• Dukungan data RKO dari faskes dan satker • e-monev realisasi terhadap RKO
e-Purchasing berdasarkan e-Catalogue • Komitmen 3 pihak (IF, PBF dan satker/faskes)
Pengadaan • e-monev realisasi terhadap RKO dan komitmen industri/kapasitas
TERIMA KASIH
22
