QUISIONER UNTUK BUKU APA & SIAPA
132 SENATOR INDONESIA 2014 - 2019 ---------------------------------------------------------------------------------------------------A. Biodata Nama lengkap
: Abdul Qadir Amir Hartono, SE.,SH., MH.
Nama panggilan
: Abdul Qadir / Gus Anton (Panggilan di Daerah)
Gelar dlm keluarga : Putera salah seorang Kiai (Ulama) KH. Drs. Achmad Sjafi’y, SH.,M.Si. biasa dipanggil dengan sebutan Gus Anton TTL
: Sumenep, 30 September 1974
Jenis Kelamin
: Pria
Agama
: Islam
Daerah asal
: Kota Malang
Pendidikan Terakhir: Strata 2 (S2)
Keluarga: Nama Istri Robiatul Husniyah, SPt. tahun menikah 2001 Anak-anak: 1. Nadhiva Nurizzakiya Al-Ula 2. Keisha Arya Maika Ahmad Alamat lengkap Nomor Tlp/Hp Email
: Jl. Tlogo Joyo 45 B Rt. 004 Rw 001 Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144 : 0341-572395/081945363738/085330865789 :
[email protected]
B. PERTANYAAN: 1. Mengapa Bapak/Ibu tertarik dan memilih --(memilih kembali bagi incumbent)-menjadi anggota DPD/Senator. Mohon sebutkan kisah singkatnya? Selain panggilan hati untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan Negara, Latar belakang sebagai seorang akademisi dan praktisi khususnya di bidang hukum menjadi salah satu alasan bagi saya untuk mencalonkan diri menjadi salah satu calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) dari daerah pemilihan Jawa Timur. Melalui kompetensi ilmu hukum itulah, tergerak bagaimana mengupayakan DPD RI menjadi lembaga yang kuat (tidak dipandang sebalah mata), setara dengan DPR dan efektif guna memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah untuk menuju masyarakat Indonesia yang bermartabat, sejahtera, dan berkeadilan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Memiliki harapan besar untuk memperjuangkan eksistensi dan penguatan DPD RI periode ketiga yaitu 2014-2019 kedepan menjadi cikal bakal sejarah baru dimana DPD RI menjadi lembaga yang kuat, seimbang dan setara dengan DPR sebagaimana harapan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Provinsi Jawa Timur.
2. DPD itu baru lahir 2004 sebagai perwujudan dari Fraksi Utusan Daerah yang sebelum ini ada. Apa pandangan Bapak/Ibu tentang keberadaan dan fungsi DPD?
Tugas dan wewenang DPD dalam Legislasi dapat mengajukan rancangan undangundang (RUU) kepada DPR dan Ikut membahas RUU dengan Bidang Terkait: Otonomi daerah; Hubungan pusat dan daerah; Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; Pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya; Perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pada fungsi Pertimbangan, DPD RI Memberikan pertimbangan kepada DPR. Sedangkan dalam Fungsi Pengawasan, Tugas dan wewenang DPD RI ialah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti serta menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan BPK, melalui Bidang Terkait : Otonomi daerah; Hubungan pusat dan daerah; Pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah; Pengelolaan sumberdaya alam serta sumberdaya ekonomi lainnya; Perimbangan keuangan pusat dan daerah; Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN); Pajak, pendidikan, dan agama. Berdasarkan penjelesan kewenangan DPD di atas, menunjukkan lemahnya wewenang DPD. Sehingga, konsep bikameral sering dibahasakan sebagai “weak
bicameral” atau “soft bicameral”. Istilah tersebut muncul dalam sistem parlemen di Indonesia, karena DPD mempunyai wewenang yang sangat terbatas dan hanya terkait dengan soal-soal kedaerahan. Dalam konstitusi ditentukan bahwa DPD hanya dapat mengajukan RUU, ikut membahas RUU dan dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, dengan catatan bahwa kewenangan tersebut hanya terbatas pada undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah (Pasal 22D UUD NRI 1945). guna membangun prinsip checks and balances dalam lembaga perwakilan rakyat Indonesia harus ada perubahan radikal terhadap fungsi legislasi yaitu dengan tidak lagi membatasi DPD seperti saat ini. Kalau ini dilakukan,gagasan menciptakan kamar kedua di lembaga perwakilan rakyat guna mengakomodasi kepentingan daerah dalam menciptakan keadilan distribusi kekuasaan menjadi dapat diwujudkan. Bagaimanapun, dengan pola legislasi sekarang, DPD tidak mungkin mampumengartikulasikan kepentingan politik daerah pada setiap proses pembuatan keputusan di tingkat nasional terutama dalam membuat undang-undang yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. 3. Apa saja kepentingan masyarakat dan daerah yang mungkin akan Bapak/Ibu perjuangkan di tingkat nasional melalui lembaga DPD RI? Setelah banyak diperbincangkan di media terkait dengan kinerja DPD yang semakin progresif dan menunjukkan eksistensi kelembagaan yang patut dibanggakan, saatnya proses penguatan kelembagaan DPD menjadi keharusan yang diperjuangkan oleh Anggota terpilih DPD 2014-2019. Beberapa poin terkait tentang penguatan lembaga perwakilan adalah sebagai berikut :1 1) Kewenangan dan pelaksanaan fugsi parlemen antara DPR dan DPD relatif berimbang, yakni dalam fungsi legislasi, anggaran, kontrol, representasi, dan rekruitmen politik. Karena pada prinsipnya efektifitas sistem kamar dalam lembaga perwakilan sangat ditentukan oleh perimbangan kewenangan antarkamar. 2) Khususnya dalam fungsi legislasi, DPD sebagai kamar kedua di lembaga perwakilan harus mampu mengartikulasikan kepentingan daerah pada setiap proses pembuatan keputusan di tingkat nasional, terutama dalam pembuatan undang-undang yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. artinya setiap RUU yang dibahas harus mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dan DPD (termasuk RUU APBN). 3) MPR terdiri atas DPR dan DPD sebagai lembaga, tidak lagi mewadahi anggota DPR dan DPD. Konsekuensinya, jumlah kuorum dalam pengambilan keputusan majelis (pemakzulan dan perubahan UUD 1945) ditentukan di tiap kamar meskipun pada akhirnya keputusannya diambil secara keseluruhan. Untuk pemakzulan, kuorum sidang adalah ¾ jumlah anggota DPR dan ¾ jumlah anggota DPD. Keputusan disetujui 2/3 jumlah anggota DPR dan 2/3 jumlah anggota DPD yang hadir. Untuk perubahan UUD 1945, kuorum sidang adalah
1
Pokok-Pokok Usul Peruahan Kelima Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945 oleh Kelompok DPD di MPR RI, hal.3-4
2/3 jumlah anggota DPR dan 2/3 jumlah anggota DPD. Keputusan disetujui 50 % + 1 dari jumlah anggota DPR dan 50 % +1 dari jumlah anggota DPD. 4) DPR dan/atau DPD dapat mengajukan usul pemakzulan 5) DPR maupun DPD berwenang mengusulkan perubahan UUD 1945 Untuk menjalankan tanggung jawab sebagai Anggota DPD RI Terpilih dari Daerah Jawa Timur Periode 2014-2019, berikut ini langkah-langkah yang saya akan wujudkan selama duduk sebagai Senator Jawa Timur : a) Memperjuangkan aspirasi rakyat daerah Jawa Timur untuk mewujudkan pemerataan pembangunan kesejahteraan rakyat dalam rangka memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara berkesinambungan. b) Mendorong perhatian yang lebih besar dari pemerintah pusat terhadap isu-isu penting di daerah Jawa Timur c) Memperjuangkan penguatan status DPD RI sebagai salah satu badan legislatif dengan fungsi dan kewenangan penuh untuk mengajukan usul, ikut membahas, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, terutama yang menyangkut kepentingan daerah Jawa Timur d) Meningkatkan fungsi dan wewenang DPD RI untuk memperkuat sistem check and balance melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Usulan Amandemen Kelima UUD NRI 1945) e) Mengembangkan pola hubungan dan kerja sama yang sinergis dan strategis dengan pemilik kepentingan utama di Jawa Timur dan di pusat.
4. Selama ini DPD RI belum berperan maksimal karena masih memiliki kewenangan yang terbatas dibanding DPR-RI. Apa harapan dan upaya yang akan Bapak/Ibu lakukan agar DPD RI benar-benar berfungsi sebagai lembaga penyeimbang (checks and balances) di bidang legislasi? Upaya konstitusional untuk menguatkan lembaga DPD RI benar-benar berfungsi dan beperan sebagaimana alasan Dasar pembentukannya yaitu pada perubahan Ketiga UUD 1945 dalam Pasal 22C, 22D dan 22E UUD 1945. Keterbatasan kewenangan DPD RI termaktub baik dalam Pasal 22D Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 maupun Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) yang menunjukkan betapa terbatasnya wewenang DPD. DPD hanya ikut membahas RUU tertentu yang berkaitan dengan otonomi daerah dan dapat memberi pertimbangan kepada DPR saat DPR melaksanakan kewenangannya. Wewenang DPD terbatas dan sempit, karena DPD hanya untuk memberi pertimbangan. Seolah-olah DPD hanya berposisi sebagai Dewan Pertimbangan DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itulah secara konstitusional, untuk membangun kesetaraan DPD dan DPR serta memperkuat fungsi legislasi DPD dalam bingkai bikameral simetris hanya dapat dilakukan dengan melanjutkan perubahan terhadap UUD 1945 terhadap sisi kelemahan yang cukup mendasar [Pokok-Pokok Usul Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Info Memo Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Agustus 2013), Naskah Akademik Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Februari, 2011), Naskah Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Usul Perubahan Pasal Beserta Alasannya (Februari, 2011) merupakan hasil pembahasan DPD RI Periode 2009-2013]
5. Sebagai negarawan, bagaimana Bapak/Ibu melihat kemajuan Indonesia hingga saat ini dan bagaimana harapan Bapak/Ibu ke depannya dalam meningkatkan daya saing, terutama saat Indonesia menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean 2015? Kemajuan Indonesia signifikan khususnya dalam perekonomian. Terbukti pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia (4,5 %) setelah RRT dan India. Itulah modal utama untuk menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean 2015 kedepan. Indonesia yang memiliki populasi terbesar, merupakan asset yang akan diperebutkan dalam kancah MES 2015. Selaras dengan tujuan misi terbentuknya ASEAN Community 2015 ialah dalam rangka menjadikan perekonomian di ASEAN lebih maju dibandingkan dengan kondisi di ASEAN saat ini. Sehingga persiapan ekstra harus dilakukan untuk menyongsong kebangkitan ekonomi ASEAN khususnya Indonesia sebagai Chair ASEAN Community 2015.
6. Tuliskan motto hidup, warna kesukaan, musik favorit, hobby dan kenangan masa lalu yang tak terlupakan (semua beserta alasan singkatnya).
Motto Hidup : Khoirunnaas anfauhum linnaas Warna Kesukaan : Putih Musik Favorit : Rock Hobby : membaca, silaturrahiem Kenangan Masa Lalu yang tak terlupakan : ---
Malang, 16 September 2014 Senator Terpilih
Abdul Qadir Amir Hartono, SE.,SH.,MH.
