GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 198 TAHUN 1990 TENTANG PENGAMANAN JARINGAN IRIGASI DAN BANGUNAN PELENGKAPNYA DI JAWA TIMUR GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG
: a. bahwa untuk menjamin kelangsungan fungsi jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapnya, sesuai pasal 48 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 15 Tahun 1986 tentang Irigasi di Jawa Timur, perlu adanya ekploitasi dan pemeliharaan yang meliputi pemeliharaan, pencegahan, penunjangan, rehabilitasi dan peningkatan yang perlu dukungan peran aktif dari anggota masyarakat; b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a konsideran Menimbang ini, perlu mengatur pengamanan jaringan irigasi dan bangunan pelengkapnya di Jawa Timur dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.
MENGINGAT
: 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ; 2. Undang - undang Nomor 11 Tahun 1974 ; 3. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981; 4. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1982 ; 5. Peraturan Pemerintoh Nomor 22 Tahun 1982 ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 ; 10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 15 Tahun 1986 ; 11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 201 Tahun 1987. MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PENGAMANAN JARINGAN IRIGASI DAN BANGUNAN PELENGKAPNYA DI JAWA TIMUR
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
1
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : a. Gubernur Kepala Daerah, adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ; b. Kepala Dinas Tingkat I, adalah Kepala Dinas Pekerjaan umum Pengairan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; c. Kepala Daerah Tingkat II, adalah Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur; d. Pejabat yang ditunjuk, adalah Pembantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah atau Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah di Jawa Timur ; e. Irigasi, adalah Usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian ; f. Jaringan Irigasi, adalah Saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya ; g. Daerah Irigasi, adalah k,esatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi; h. Bangunan pelengkap, adalah bangunan yang diperlukan dalam menunjang kelancaran- pengaturan air irigasi (antara lain jalan inspeksi, jembatan inspeksi, rumah jaga, jaringan telepon) ; i. Pemeliharaan, adalah perawatan dan perbaikan-perbaikan yang harus dilaksanakan secara teratur dan terus menerus untuk menjamin keselamatan dan kelestarian jaringan, sehingga eksploitasinya dapat dijalankan secara baik ; j. Pengamanan, adalah usaha untuk mencegah kerusakan yang dikhawatirkan terjadi pada jaringan irigasi yang dapat mengakibatkan menurunnya fungsi semula; k. Penunjangan, adalah penanganan jangka pendek terhadap jaringan irigasi yang rusak akibat bencana alam atau lainnya sebelum program peningkatan atau rehabilitasi dapat dilakukan untuk menjaga agar jaringan irigasi dapat berfungsi sebagaimana mestinya; l. Rehabilitasi, adalah usaha penanganan yang sifatnya jangka panjang terhadap jaringan irigasi yang rusak akibat bencana alam atau lainnya, agar dapat berfungsi seperti semula ; m. Peningkatan, adalah usaha meningkatkan kemampuan jaringan irigasi untuk dapat melayani penyaluran dan pembagian air yang lebih baik dari semula; n. Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA), adalah wadah himpunan dari petani atau kelompok tani yang mengelola air irigasi dalam suatu desa atau petak tersier atau daerah irigasi pedesaan.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
2
BAB II RUANG LINGKUP PENGAMANAN Pasal 2 (1) Untuk mempertahankan kelestarian fungsi jaringan irigasi dan bangunan pelengkapnya perlu diadakan pengamanan secara intensip dan terus menerus ; (2) Pengamanan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi pemeliharaan, pencegahan, penunjangan, rehabilitasi dan peningkatan. BAB III PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGAMANAN Pasal 3 Kepala Dinas Tingkat I mempunyai kewajiban melaksanakan pengamanan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapnya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Pasal 4 (1) Badan Hukum, Badan Sosial, Perorangan, HIPPA dan setiap anggota masyarakat wajib turut serta secara aktif melaksanakan pengamanan jaringan irigasi dan bangunan pelengkapnya; (2) Pencegahan dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Keputusan ini, meliputi kegiatan : a. mencegah terjadinya hambatan aliran air; b. mencegah terjadinya pencemaran air; c. mencegah perbuatan yang dapat merusak jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapnya ; d. mencegah penggunaan air yang dapat merugikan pemakai air yang lain. BAB IV TATA LAKSANA Pasal 5 Dalam rangka pelaksanaan pengamanan dimaksud dalam pasal 3 Keputusan ini, Kepala Dinas Tingkat I menetapkan pedoman tata laksana eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan bangunan pelengkapnya. Pasal 6 (1) Badan Hukum, Badan Sosial, Perorangan dan HIPPA serta setiap anggota masyarakat dalam rangka turut serta secara aktif pada kegiatan pengamanan dimaksud dalam pasal 4 Keputusan ini, wajib menaati dan tidak melanggar larangan yang telah ditetapkan Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
3
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi : a. Tidak melakukan atau tidak membiarkan kegiatan yang merugikan ; b. Tidak melakukan pengolahan tanah yang dapat mengakibatkan timbulnya longsoran yang membahayakan jaringan irigasi yang bersangkutan ; c. Mencegah terjadinya pencemaran air dengan tidak membuang benda baik cair atau padat dalam rangka pengendalian kualitas air; d. Tidak memandikan dan tidak memberi minum ternak di tempat yang bukan tempat pemandian ternak; e. Mematuhi peraturan garis sempadan air untuk bangunan dan garis sempadan air untuk pagar ; f. Kewajiban lain yang ditentukan oleh Kepala Dinas Tingkat I atau Pejabat yang ditunjuk, (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi: a. Menyadap air dari saluran pembawa, kecuali pada tempat yang sudah ditentukan ; b. Mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan dalam jaringan irigasi maupun bangunan pelengkapnya ; c. Mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan selain dari yang tersebut pada huruf b ayat ini, yang berada didalam, diatas maupun meliputi saluran irigasi; d. Kegiatan membuang benda padat dan atau cair yang berakibat menghambat aliran, mengubah sifat air serta merusak bangunan jaringan irigasi beserta tanah turutannya; e. Menggembalakan, menambatkan atau menahan ternak pada bangunan pengairan atau diluar bangunan dengan jarak yang diperkirakan ternak dapat masuk kedalamnya; f. Membuat galian atau membuat selokan sepanjang saluran dan bangunan yang dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas dan fungsi saluran serta bangunannya; g. Merusak tanaman pelindung tangkis, saluran dan bangunannya; h. Menanami pada tangkis saluran, berem dan alur saluran ; i. Menghalangi atau merintangi kelancaran jalannya air dengancara apapun ; j. Larangan lain yang ditentukan oleh Kepala Dinas Tingkat I atau Pejabat yang ditunjuk. BAB V PENGAWASAN Pasal 7 Pengawasan terhadap pelaksanaan pengamanan jaringan irigasi dan bangunan pelengkapnya ditentukan sebagai berikut :
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
4
a. Pada jaringan utama (primer dan sekunder} dilakukan oleh Kepala Dinas Tingkat I atau Pejabat yang ditunjuk ; b. Pada jaringan tersier dan kwarter dilakukan oleh Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA). BAB VI KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP Pasal 8 (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, peraturan pelaksanaan yang telah ada masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini; (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Tingkat I. Pasal 9 (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggat ditetapkan ; (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Ditetapkan di : Surabaya Tanggal : 5 Mei 1990
DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TGL 05-05-1990 No. 198/D3
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR ttd SOELARSO
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
5
SALINAN Keputusan Ini Disampaikan Kepada : Yth :
1. 2. 3. 4.
Sdr. Sdr. Sdr. Sdr.
5. Sdr. 6. Sdr. 7. Sdr. 8. Sdr. 9. Sdr. 10. Sdr. 11. Sdr.
Menteri Dalam Negeri di Jakarta. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta. Pembantu Gubernur di Jawa Timur. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Timur di Surabaya. Kepala Biro Bina Pengembangan ) Produksi Daerah ) Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Kepala Biro Bina Kependudukan dan ) Jawa Timur di Surabaya Lingkungan Hidup ) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya. Pembantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah di Jawa Timur. Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah di Jawa Timur.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
6
