GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 14 TAHUN 1990 TENTANG PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN DAN SANTUNAN SERTA UANG DUKA BAGI ANGGOTA PERTAHANAN SIPIL DAN KELUARGANYA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG
: a. bahwa
untuk
membantu
dan
meringankan
beban
kepada
anggota Pertahanan Sipil maupun keluargannya yang cacat ataupun tewas dalam melaksanakan tugas perlu diberikan Piagam Penghargaan, Santunan maupun Tunjangan kepada yang bersangkutan maupun keluarga yang ditinggalkan ; b. bahwa sehubungan dengan maksud konsideran Menimbang huruf a, pemberian Penghargaan, Santunan maupun Tunjangan kepada anggota Pertahanan Sipil maupun keluarganya perlu diatur dan dituangkan dalam suatu Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur. MENGINGAT
: 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ; 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1972; 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1972; 4. Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan Pang-lima Angkatan
Bersenjata
dan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
Kep/37/XI/1975 ; 240 A Tahun 1975 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 ; 6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 604 Tahun 1988. MEMPERHATIKAN : Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor T,340/2063/SJ tentang Pemberian Piagam, Pemakaman, Santunan dan Tunjangan Keluarga bagi anggota Pertahanan Sipil.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
1
MEMUTUSKAN MENETAPKAN
: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN DAN SANTUNAN SERTA UANG DUKA BAGI ANGGOTA PERTAHANAN SIPIL DAN KELUARGANYA BAB I KETENTUAN UMUM 1 Pasal 1 Yang dimaksud istilah : a. Kecelakaan,
adalah
suatu
peristiwa
mendadak
yang
tidak
dikehendaki mengakibatkan seseorang atau lebih menderita sakit, cacat atau meninggal dunia ; b. Kecelakaan karena tugas adalah kecelakaan yang dapat terjadi karena : Dalam dan atau karena menjalankan tugas dan kewajiban serta ̶
fungsinya; ̶
Keadaan - keadaan lain yang ada hubungannya dengan tugas; ̶
Perbuatan dan atau kejadian yang dilakukan pihak lain yang tidak bertanggung jawab ;
c. Sakit, adalah terganggunya organ tubuh manusia sehingga tidak dapat melakukan tugas sehari - harinya dalam sementara waktu ; d. Cacat, adalah kelainan jasmani dan atau rohani karena kecelakaan yang sifatnya sedemikian rupa sehingga menimbulkan gangguan uatuk melakukan kegiatan sehari - hari; e. Tewas, adalah meninggal dunia karena menjalankan tugas dan kewajiban atau karena sebagaimana dimaksud pada huruf b pasal ini. BAB II PERAWATAN DAN BANTUAN ATAU SANTUNAN CACAT Pasal 2 Bagi anggota Pertahanan Sipil yang mengalami kecelakaan dan atau menderita sakit dalam atau akibat melaksanakan tugas, kewajibannya dalam pelaksanaan fungsinya berhak memperoleh : a. Bantuan uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk biaya pengobatan, perawatan kesehatan di PUSKESMAS atau Rumah Sakit Umum Daerah setempat bagi yang sakit/luka ringan;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
2
b. Bantuan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah setempat bagi yang sakit/luka berat
Pasal 3
(1) Bagi anggota Pertahanan Sipil yang cacat sehingga tidak dapat bekerja lagi atau melaksanakan tugas
kewajibannya yang
dinyatakan secara tertulis oleh Tim Penguji Kesehatan, berhak memperoleh
bantuan
atau
santunan
cacat
dan
piagam
penghargaan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ; (2) Besarnya santunan cacat sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan bekerja atas kelainan/cacat yang dideritanya yaitu : a. Apabila kehilangan fungsi pengllhatan pada kedua belah mata atau pendengaran pada kedua belah telinga atau kedua belah lengan dari pangkal bahu, men dapat bantuan atau santunan cacat sebesar Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah); b. Apabila kehilangan fungsi penglihatan pada sebelah mata atau pendengaran pada sebelah telinga, sebelah kaki dari pangkal paha, sebelah lengan dari pangkal bahu, kedua belah kaki dan lutut kebawah, kedua belah tangan dari sikut kebawah mendapatkan bantuan/santunan cacat sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); (3) Apabila kehilangan fungsi sebelah kaki dari lutut kebawah, sebelah tangan dari sikut kebawah atau rusaknya hidung sehingga merubah bentuk, mendapatkan bantuan atau santunan cacat sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ; (4) Apabila kehilangan fungsi jasmani yang dipersamakan dengan cacat sebagafmana pada ayat (1) sampai dengan (2) pasal ini, atas cacat sebagian atau seluruh badan dan cacat ingatan yang tidak tertuang pada ayat (1) sampai dengan (3) pasal ini mendapatkan bantuan atau santunan cacat antara Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
3
BAB IV UANG DUKA DAN TANDA PENGHARGAAN Pasal 4 Bagi anggota Pertahanan Sipil yang tewas, dalam menjalankan tugas, kepada ahli warisnya diberikan uang duka sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tanda penghargaan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur. BAB V PEMBIAYAAN Pasal 5 (1) Biaya untuk keperluan pengobatan, perawatan pada PUSKESMAS atau Rumah Sakit Umum Daerah, dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II yang bersangkutan ; (2) Biaya untuk bantuan atau santunan cacat dan uang duka serta pemberian Tanda Penghargaan menjadi tanggung jawab Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur (Anggaran Markas Wilayah Pertahanan Sipil Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur), BAB VI KETENTUAN LAIN - LAIN Pasal 6 (1) Bagi anggota Pertahanan Sipil yang diperbantukan untuk tugas tugas BANPUR dan BANMIN kepada ABRI yang yang mengalami sakit, cacat, tewas dan wafat pengaturannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan Panglima Angkatan Bersenjata dan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Nopember 1975 Nomor Kep/37/XI/l975; 240 A Tahun 1975 (2) Bagi anggota Pertahanan Sipil pada Matrik - Matrik Proyek Vital, Instansi dan Perusahaan ketentuan santunan cacat, uang duka, sesuai dengan ketentuan di lingkungan Proyek Vital, Instansi, Perusahaan dan menjadi tanggung jawab Proyek Vital, Instansi, Perusahaan tersebut. Pasal 7 Ketentuan pemberian bantuan santunan dan atau uang duka ini hanya berlaku bagi anggota Pertahanan Sipil bukan Pegawai Negeri, yang diperlukan sekali pemberian dalam suatu keadaan tertentu.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
4
Pasal 8 Prosedur perolehan dan persyaratan pemberian Piagam Penghargaan Santunan, serta uang duka bagi anggota Pertahanan Sipil dan keluarganya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
BAB VIIPENUTUP Pasal 9 (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ; (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
Ditetapkan di : Surabaya Tanggal
: 15 Januari 1990
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
ttd
PROPINSI JAWA TIMUR TGL 15-01-1990 No. 14/D3
SOELARSO SALINAN Keputusan Ini Disampaikan Kepada: Yth. :
1. Sdr.
Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr.
Direktur Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri di Jakarta
3. Sdr.
Direktur Pembinaan Ketentraman dan Pertahanan Sipil Direktorat Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
4. Sdr.
Panglima Daerah Militer V/Brawijaya di Surabaya,
5. Sdr.
Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya.
6. Sdr.
Ketua DPRD Propinsi Daerah TIngkat I Jawa Timur di Surabaya.
7. Sdr.
Pembantu Gubernur di Jawa Timur.
8. Sdr.
Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
9. Sdr.
Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
10. Sdr.
Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
11. Sdr.
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Timur.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
5
