Gila!!! KTUN Dianulir. di PN Klas 1A Padang

Surat Kabar

Harapan Rakyat Online

HR_online_DKI

harapan_rakyat_nasional

Edisi 538 | Thn. XIII | 07 - 14 November 2016

Keadilan dan Kesejahteraan

www.harapanrakyatonline.com

Terbit Setiap SENIN • HARGA Rp. 7.000,- (Luar Jawa + Ongkos Kirim)

Oknum Kejati Asyik Kadis Pendidikan DKI Abaikan Chandra Siregar Permen Diknas No 16/2016 Ketua Pertina Labusel Main Judi Jam Dinas

JAKARTA, HR - Kadis Pendidikan Pemprov DKI Jakarta diduga membatalkan Permen Dikbud No 16 Tahun 2016 dengan Surat Edaran Kadis Pendidikan Pemprov DKI Jakarta No: 1074 Tahun 2016. Mengacu kepada UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kadis Pendidikan Pemprov DKI Jakarta mengabaikan Permen Dikbud No 16 Tahun 2016 dan membuat peraturan sendiri untuk merubah tata cara peruntukan dana BOS, ■ Bersambung ke hal.15

Sopan Ariyanto

LABUSEL, HR - Musda Pertina Kabupaten Labuhanbatu Selatan menghantarkan Candra M Siregar menjadi ketua Pertina periode 2016 s/d 2019. Kegiatan Musda dilangsungkan di aula kantor KONI Jalan Labuhan, Kecamatan Kotapinang, Rabu (02/11). Candra M Siregar mantan petinju ■ Bersambung ke hal.15

Foto bersama selesai Musda Pertina Labusel.

MEDAN, HR - Lemahnya penegakkan hukum dalam pemberantasan judi oleh Kejaksaan Tinggi Sumut di Medan, sepertinya tebang pilih dan seolah-olah main sebelah mata. Para pemain judi di sekitar luar lingkungan kantor Kejati sepertinya dibiarkan dan seolah-olah ■ Bersambung ke hal.15

TERVERIFIKASI ADMINISTRASI

Beberapa oknum Kejati Sumut lagi asyik main judi kartu dengan taruhan uang dengan memakai seragam lengkap dinas dan bermain pada jam dinas kerja.

Pemenang Berstatus Blacklist Masih Dibenarkan LKPP

Gila!!! KTUN Dianulir di PN Klas 1A Padang

JAKARTA, HR – Sebagai tindak lanjut pemberitaan Surat Kabar Harapan Rakyat dan www.harapanrakyatonline.com berjudul, “Perusahaan Diblacklist, Menang di Satker Bandar Mutiara Palu” yang sampai saat ini belum ada tanggapan dari Pimpinan Satker Bandar Udara Mutiara Palu. Padahal, Surat Kabar Harapan Rakyat sudah melayangkan surat konfirmasi dan klarifikasi bernomor : 037/HR/IXSI/2016 tanggal 8 September 2016 kepada Satker Bandar Mutiara Palu, namun sampai saat ini tidak ada tanggapan. Seperti diketahui yang dimuat HR sebelumnya, penetapan pemenang oleh PT Karya Batam Mandiri Perkasa atau Karya Banguna Mandiri Persada (PT KBMP) memenangkan proyek dilingkungan Kementerian Perhubungan, Satker Bandar Mutiara Palu pada paket Pekerjaan Timbunan Tanah di Area Runway Strip, Pembuatan Saluran Terbuka, Pemasangan Pagar Pengaman Type A di Area Sisi Udara, 1 Paket (Lelang Tidak Mengikat) dengan penawaran harga Rp 66.456.800.000 atau 94,99 persen dari nilai HPS Rp 69.955.000.000 yang bersumber dana APBN 2016. Bahkan, perusahaan PT KBMP pun juga sebagai pemenang di paket Penimbunan Area

Sisi Udara Tahap I (Lelang tidak mengikat) dengan penawaran harga Rp 30.860.000.000, dari nilai HPS Rp 32.492.000.000, di Satker Bandara Udara Tanah Merah, Papua yang juga masuk dibawah naungan Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, yang mana posisi jadwal lelangnya juga sama dengan jadwal lelang di Bandara Mutiara Palu. Proses lelang yang dimulai pengumuman pascakualifikasi tanggal 9 Desember 2015 hingga penetapan pemenang tanggal 30 Desember 2015 serta tanggal kontrak pada 11 Januari 2016 itu, pada paket Pekerjaan Timbunan Tanah di Area Runway Strip, Pembuatan Saluran Terbuka, Pemasangan Pagar Pengaman Type A di Area Sisi Udara, 1 Paket (Lelang Tidak Mengikat), yang mana lokasi proyek di Bandara Morowali itu diikuti 19 peserta, sedangkan memasukkan penawaran harga hanya dua perusahaan yakni PT KBMP dengan ■ Bersambung ke hal.15

NUSANTARA

lokasi tanah

Orang Sudah Meninggal

Kok Bisa Tanda Tangan ? MUARAENIM, HR Menindak lanjuti terbitan HR edisi 537 tentang BPN Muara Enim diduga terbitkan sertifikat bodong. Memang banyak terjadi kejanggalan-kejanggalan, diantaranya letak objek Karim Ilyas yang tercantum dalam sertifikat atas nama H Suwandi terletak di wilayah Kelurahan Air Lintang, sedangkan objek yang diklaim berada di wilayah Desa Karang Raja. Menurut petugas dari Desa Karang Raja maupun petugas dari Kelurahan Air Lintang yang diklaim oleh pihak pemegang sertifikat atas nama H Suwandi tidak sesuai dengan objek yang mereka klaim. “Dari bukti pembayaran PBB (Pajak Bumi Bangunan) sejak terbitnya sertifikat tersebut Tahun 2011, pihak H Suwandi baru ■ Bersambung ke hal.15

Pengadaan Interior Gedung IFRDMD II Satker BP3U KKP

Tender di BPIW Kemen PUPR Dipertanyakan

JAKARTA, HR – Ada yang aneh saat tender yang dilaksanakan Pokja II ULP Satker Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI saat tender pengadaan interior Gedung IFRDMD II dengan HPS Rp600 juta dari APBN TA 2016. Paket ini dimenangkan CV Monnaco, penawar ketiga Rp559.079.900. Untuk paket ini, Pokja II ULP Satker BP3U KKP telah tiga kali melakukan ■Bersambung ke hal.15

JAKARTA, HR – Tender paket Perancangan dan Pembangunan Terintegrasi Anjungan Cerdas di Wilayah Pengembangan Strategis Yogya-Prigi-Blitar-Malang (Multi Years) dilingkungan Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian PUPR RI diduga bermasalah, dengan meme-

Menteri Susi Diminta Bertindak

Menteri KKP Susi Pudjiastuti

Pemenang Diduga Tak Miliki ‘Subbidang Terintegrasi’ nangkan perusahaan yang tidak memiliki subbidang khusus terintegrasi. Sesuai tayang di website LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, paket Perancangan dan Pembangunan Terintegrasi Anjungan Cerdas di Wilayah Pengembangan Strategis Yogya-PrigiBlitar-Malang dengan kode lelang 17437064 dan HPS

senilai Rp 63.190.000.000, yang bersumber APBN2016, dimenangkan PT IK senilai Rp 56.869.172.700, dan sesuai jadwal kontraknya ditetapkan 29 Juli 2016. Ketika proses lelang, dimana ULP Pokja Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW mensyaratkan untuk SBU sesuai judul paket yakni, “Perancangan ■ Bersambung ke hal.15

Terlapor Upa Labuhari Dipanggil Penyidik

Pekerjaan Sarana Pendidikan di SMKN 53 Jakarta

PT Nindya Karya (Persero) Keruk Timbunan Sampah JAKARTA, HR – Terkait pemberitaan Surat Kabar Harapan Rakyat di halaman satu, edisi 537, 31 Oktober – 07 November 2016, dan www. harapanrakyatonline.com, berjudul “Pekerjaan Pengurugan SMKN 53 Jakarta, PT Nindya Karya (Persero) Timbun Pakai Sampah; mendapat apresiasi dari Arif selaku Manager Proyek PT Nindya Karya (Persero). Dikatakan Arif, pihak berterima kasih telah diingatkan, dan sebagai tindak lanjut dari pemberitaan itu, pihaknya langsung melakukan pembongkaran urugan di lokasi proyek. Puluhan mobil truk telah disiapkan PT NK untuk membersihkan lokasi itu dari sampah. Terkait itu, Arif did-

ampingi stafnya, Rijal, menjelaskan, bahwa PT NK sangat berkomitmen atas kontrak yang telah disepakati Satker, yakni Dinas Pendidikan DKI. “Sampah-sampah telah kami bersihkan, dan kami ganti dengan urugan tanah merah. Walaupun volume yang tercantum dalam spek berbeda dengan kondisi lapangan, PT NK tetap bertanggungjawab dan telah memenuhi spek yang telah ditentukan pihak perencana atas keinginan owner yakni Disdik DKI,” ujarnya. Berdasarkan pantauan HR, terlihat aktivitas pengangkutan sampah-sampah yang berada di lokasi proyek. Seluruhnya diangkut dan dibuang ke Bantar Gebang, Bekasi. Proses pengangkutan ■ Bersambung ke hal.15

CELOTEH PN Klas 1A Padang bisa anulir sengketa KTUN - Maruk bener ya...Dasar gemblung !!! KPK Ajak 50 Guru untuk Menulis Antikorupsi - Ah…, kebanyakan retorika

Kapolres: Tidak Ada Orang Kebal Hukum JENEPONTO, HR – Serikat Pers Reformasi Nasional (Sepernas) DPC Jeneponto, mempertanyakan kelanjutan kasus dugaan penganiayaan wartawan Metro TV oleh oknum pengacara di Mapolres Jeneponto, Selasa (25/10). Penganiayaan itu terjadi pada Kamis (13/10) lalu, di Mapolres Jeneponto. Ketua Sepernas Jeneponto, Agussalim,S.Pd mempertanyakan sejauh mana hasil penyelidikan kasus yang sementara berproses di Reskrim Polres Jeneponto.

Para wartawan yang datang diterima langsung Kasat Reskrim AKP Ismail Samad di ruang Kasat Reskrim Polres Jeneponto, Selasa (25/10). Ismail Samad menyampaikan, terlapor Upa Labuhari (oknum pengacara) sudah diberikan surat undangan. Pasalnya, kasusnya masih dalam tahap lidik. Menjawab pertanyaan Ketua Sepernas Agussalim, apakah terlapor akan datang atau tidak, Ismail Samad menjawab bahwa terlapor Upa Labuhari pasti akan datang karena masih

mendampingi kliennya Muh Tahir Latu yang kasusnya masih berproses di Polres Jeneponto terkait pungli. Terkait sebutan undangan yang dilayangkan kepada Upa Labuhari oleh pengakuan Kasat Reskirim Polres Jeneponto, Ismail Samad, rupanya mengundang juga kebingungan tersendiri Kapolres Jeneponto, AKBP Joko Sumarno. "Aku juga kurang ngerti kalau Kasat Reskrim bilang si Upa Labuhari sudah dikasi undangan, emangnya undangan ada

hajatan kali," ujar Joko Sumarno, Senin (31/10). Dikatakan tidak boleh seorang Kasat Reskrim bicara seperti itu, mestinya dia bilang sama wartawan, bahwa pihaknya telah melayangkan surat panggilan ke tersangka, itu kan memang sudah prosedur, siapapun yang melapor harus dilayani dan siapapun pelakunya yang lapor kita harus panggil untuk diperiksa. "Kami di sini tak pandang bulu, siapapun yang melanggar hukum harus diproses

tidak terkecuali Upa Labuhari, semuanya harus tersentuh hukum, mau ringan atau berat nanti faktanya yang membuktikan," ujar Kapolres. Joko menegaskan tak ada alasan bagi Kasat untuk tak melanjutkan kasus ini, karena hingga saat ini belum ada juga laporan ke saya dari Kasat soal perkembangan kasus.terhadap pemukulan wartawan Metro TV, tapi nanti saya panggil kasat menghadap,” tegas Joko Sumarno. ●syarifuddin sitaba

KPK Ajak 50 Guru untuk PETI Ilegal ‘Banjir’ di Sintang Menulis Antikorupsi BALI, HR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak 50 guru untuk menulis antikorupsi. Melalui kegiatan “Anti-Corruption Teacher Supercamp: Guru Beraksi Menulis Antikorupsi”, para peserta akan menjalani "karantina" pada Senin-Jumat (31/10-4/11) di Nusa Dua, Bali. Nantinya, para peserta akan menghasilkan karya tulis yang bernafaskan nilai antikorupsi untuk mendukung gerakan pemberantasan korupsi di Tanah Air. Para peserta terbagi dalam empat kategori, yakni kategori cerita bergambar, cerita pendek (cerpen), komik, dan skenario film pendek remaja.

Suasana kegiatan “Anti-Corruption Teacher Supercamp: Guru Beraksi Menulis Antikorupsi”.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan ■ Bersambung ke hal.15

SINTANG, HR – Pertambangan ilegal di Kecamatan Sepauk khususnya, Kabupaten Sintang pada umumnya, sepertinya tidak terbendung lagi. Dimanamana kegiatan ilegal sudah menjadi pemandangan yang umum disaksikan, khususnya sepanjang Jalan Sepauk dari simpang Lengkenat sampai ke Ibukota Nanga Sepauk, mesin dongpeng sangat jelas terdengar meraung-raung ketika kita melintasi jalan tersebut. Hasil investigasi tim media dan LSM beberapa minggu lalu, Ak, salah seorang yang pernah menampung hasil tambang emas di Kecamatan Sepauk, men-

gatakan, saya siap bongkar siapa saja aparat hukum yang bermain dalam hal pertambangan ilegal ini! Dulu memang pelanggan saya jual emas ke sini cukup lumayan, sekarang saya sudah berhenti sebab tidak mampu kasih setoran yang besar, sekarang langganan saya pindah ke tempat Dony Simpang Manis Raya, karena ada oknum mengarahkan untuk menjual ke sana dengan harga yang lebih tinggi dari saya. Di satu sisi hasil investigasi di daerah Kecamatan yang sama yaitu Desa Serang Setambang dan

Bedayan, Ard, penampung emas illegal, mengatakan, kami pernah didatangi Intel Polres Sintang, Ur. Dan ada juga pejabat Polres Sintang pernah mengumpulkan kami semua penampung, ketika ditanya apakah oknum tersebut ada meminta sejumlah uang, Ard mengatakan, tidak ada. Ketika hal ini dikonfimasi dengan Kasat Reskrim Polres Sintang, membenarkan hal ini memang tidak ada menerima sejumlah uang. Yang menjadi pertanyaan kenapa pertambangan ilegal di Kabupaten Sintang ■ Bersambung ke hal.15

Nasional

2

Edisi 538 | Thn. XIII | 07 - 14 November 2016

Amankan Sidang Umum Interpol

Diterbitkan Oleh : PT Akrin Media Cemerlang Nomor AHU-2438112.AH.01.01.TAHUN 2015

NPWP: 73.165.501.5-034.000 ALAMAT TATA USAHA: Ruko Taman Palem D1 No.72 RT.006/014 Cengkareng Jakarta Barat Penasehat : Thomas D.Naibaho, Ir. Nikolas Sinar, MBA Elfreth Simamora, SH Kuasa Hukum : Darmon Sipahutar, SH Pem.Umum/Pemred : Agus Naibaho Wakil Pemimpin Umum : Lie In Tjan Wa. Pemred/Penjab : Kornelius N, SH Redaktur Pelaksana : Johnny Tumanggor, SH Redaktur Senior : Abdul Purba Franky P Redaktur Eksekutif : P. Silaban S. Dwi Prakoso M. Aritonang Rudolf Naibaho, SE Juang P Naibaho ST Redaktur : Amigo B Hartono Litbang : M Sinambela MRo Drs. Edi Pangaribuan Koorwil Jawa Barat : Boy M Sinambela ATT Koorlip Wil OKU Timur : Abdulah H Koorlip Prov. Riau : Edward J. Siadari Korwil Sumsel : Koorwil Sumut : Arnolf Simanjuntak Koorwil Jambi Koorwil Lampung Koorwil Prov. Kaltim Koorwil Kalbar

: Drs Nelson Sihaloho : M Athor : Rudolfo : T.M.Sihotang, S.Pd,M.Pd.K

Tata Letak/Grafis : Muhibuddin Wali Dewan Redaksi : Agus Naibaho (Ketua), Kornelius N, SH R Cavilano Johnny Tumanggor, SH Amigo B Hartono (anggota) Sekretaris/TU/Keuangan : Frily Syitara Manager Sirkulasi : St Arifin Aritonang Roy Naibaho

Polda Bali Gandeng TNI dan Pecalang

Kapolda Bali Sidak Pasukan

BALI, HR - Untuk mengamankan jalannya sidang Umum Interpol yang akan diselenggarakan di Nusa Dua Bali. Polda Bali serta TNI dan ratusan pecalang atau petugas keamanan adat ikut di libatkan. Pengamanan Sidang Umum Interpol ke-85, yang rencananya akan diselenggarakan 7-10 November 2016 di Nusa Dua, Bali. Pihak Polda Bali bersama dengan aparat kepolisian dan TNI. "Pengamanan melibatkan polisi, TNI dan pecalang. Nanti kami akan sesuaikan (pengamanan)," ujar Kepala Polda Bali, Inspektur Jenderal Sugeng Priyanto, Selasa (1/11) malam. Menurut dia, sebanyak 3.800 personel kepolisian ikut mengamankan pelaksanaan sidang umum tersebut yang terdiri dari petugas Polda Bali sebanyak 1.898 orang, satuan wilayah (polres/polresta) sebanyak 1.516 orang dan dibantu Mabes Polri sebanyak 387 orang. Jumlah itu belum termasuk Pecalang dan aparat TNI dari Kodam IX/ Udayana. Pecalang yang terlibat berasal dari beberapa desa adat yang terletak di kawasan Nusa Dua, terutama didekat areal Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), tempat berlangsungn-

ya sidang umum Interpol. Operasi pengamanan, kata dia, mulai dilaksanakan pukul 00.00 Wita pada 4 November 2016 hingga 12 November 2016. Kapolda Bali menjelaskan sejumlah agenda dibahas dalam pertemuan tersebut yakni terorisme, kejahatan siber, narkotika hingga perdagangan manusia. "Hampir semua isu kepolisian terutama kejahatan lintas negara akan didiskusikan dalam forum ini," ucapnya. Sidang Umum Interpol ke-85 dihadiri sekitar 2.000 delegasi dari 190 negara belum termasuk anggota keluarga sehingga diperkirakan jumlahnya hingga 4.000 orang. Sebelumnya, Polda Bali telah melakukan sejumlah agenda pengamanan di antaranya simulasi pengamanan untuk menghadapi situasi unjuk rasa yang berujung anarkis. Kapolda

Karena Kondisi Infrastruktur Jalan

Alur Logistik di Bengkulu Rendah BENGKULU, HR - Provinsi Bengkulu salah satu wilayah yang masih memiliki potensi ekonomi yang sangat menjanjikan besar. Saat ini terus berjuang untuk menjadi daerah potensial sebagai penggerak ekonomi di kawasan barat Indonesia. Wakil Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah mengatakan, potensi ekonomi bengkulu yang luar biasa masih belum tergarap secara maksimal, kendala utama yang dihadapi saat ini adalah aksesibilitas yang sangat terbatas, kondisi infrastruktur jalan penghubung antar kabupaten dan provinsi tetangga saat ini 40,3 persen rusak berat. “Akibat keterbatasan infrastruktur membuat distribusi barang sangat rendah,”ungkap Rohidin disela-sela serah terima jabatan kepala Bank Indonesia Perwakilan Bengkulu. Rohidin menambahkan meskipun pertumbuhan ekonomi Bengkulu saat ini terhitung tinggi dan inflasi dalam kondisi stabil, tetapi angka kemiskinan dan jumlah pengangguran di Bengkulu masih berada diatas rata-rata nasional. Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Ronald Waas mengaku prihatin terhadap kondisi infrastruktur Bengkulu, meskipun pemerintah saat ini tengah melakukan perbaikan jalan lintas penghubung antara Bengkulu dengan provinsi tetangga, tidak akan berdampak secara langsung terhadap perekonomian Bengkulu secara regional. Masalah lain yang menghadang daerah ini untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi adalah pelabuhan yang saat ini dalam kondisi pendangkalan alur, lalu llintas logistik dan aktifitas ekspor barang menjadi terganggu. “Efeknya tentu saja terhadap laju inflasi, harus dilakukan riset secara regional sebagai aspek parsial untuk mengidentifikasi tantangan dan merumuskam opsi kebijakan terhadap perekonomian Bengkulu,”jelas Ronald. ●jlg Surat Kabar

Keadilan dan Kesejahteraan

Alamat Redaksi/Iklan: Jl. Kristal Blok C No. 79 Perumahan Permata - Jakarta Barat Telp. : 021 - 5451670, 0812 1326 8235 Fax. : 021 - 5451670 e-mail : [email protected]

Bank DKI: KCP Daan Mogot No.Rek 304-08-00054-1 a.n. PT. Akrin Media Cemerlang Bank: BCA KCP Taman Kencana No.Rek : 5310214959, Bank BRI KC Jakarta Kalideres No.Rek : 0399-01-005867-50-7 Bank Mandiri KCP Jakarta Kalideres No. Rek: 118-00-0421341-8 a/n Agustus Naibaho, Jakarta Barat

DEKLARASI BERSAMA : Bupati Sergai Ir. H. Soekirman sedang menandatangani Deklarasi Bersama Masyarakat Pencinta Sungai Baungan disela-sela Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tingkat Kabupaten Sergai Tahun 2016 di bantaran Sungai Baungan Kecamatan Perbaungan, Rabu (2/11). ●p silaban

Pemkab Sergai Peringati Hari Lingkungan Hidup Se-Dunia PERBAUNGAN, HR - Indonesia sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman hayati dan merupakan rumah dari 17% total spesies yang ada di dunia dan untuk kelautan setidaknya terdapat ribuan spesies. Namun keanekaragaman hayati itu menghadapi ancaman kepunahan karena perusakan habitat dan perburuan. Oleh karenanya, pemerintah menegaskan perlindungan terhadap Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL). Permasalahan lingkungan yang sangat serius lainnya yakni pencemaran air dan udara, persampahan dan B3 maupun limbah B3 serta kerusakan akibat pertambangan. Hal ini jugalah yang menjadi permasalahan di

Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai). Hal ini dikemukakan Bupati Soekirman dalam sambutannya saat menghadiri Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tingkat Kabupaten Sergai Tahun 2016 di bantaran Sungai Baungan Kecamatan Perbaungan, Rabu (2/11). Sejalan dengan semangat peringatan Hari Lingkungan Hidup di tingkat Nasional, peringatan Hari Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sergai yang dilaksanakan bulan November bertepatan dengan Hari Menanam Pohon Nasional yang jatuh 28 November, Bupati Soekirman juga mengajak seluruh masyarakat dan para stake-

Bali mengimbau masyarakat untuk ikut berpartisipasi menjaga keamanan untuk menyukseskan pelaksanaan sidang umum Interpol. Sebanyak 3.800 personel gabungan dari Satgas Polda Bali dan Mabes Polri akan diterjunkan untuk mengamankan sidang International Police (Interpol) di BDNCC, Nusa Dua, pada 7 November 2016. Kapolda Bali Irjen Sugeng Priyanto, SH., MA., menuturkan tidak hanya dari tim kepolisian yang akan mengamankan jalannya sidang Interpol tetapi juga melibatkan TNI dan Pecalang. Pihaknya mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk dapat membantu mengamankan acara yang akan dikunjungi polisi dari 190 negara itu. "Pengamanan ini bukan urusan Polri dan TNI, tetapi ini urusan seluruh masyarakat, seluruh komponen yang ada. Karena sidang ini anggotanya dari 190 negara di dunia dan semuanya menjadi anggota PBB,” papar Kapolda di Lapangan Niti Mandala, Renon, Selasa (2/11). Pengamanan sidang Interpol di Nusa Dua mulai diberlakukan pada Kamis 3 November 2016 besok pukul 00.00 Wita sampai Kamis 10 November 2016 berakhir pukul 00.00 Wita. "Kita sudah menggelar simulasi, kita sudah menggelar Operasi Cipta Kondisi dan hari ini kita menggelar pengamanan sidang Interpol. Itu karena operasi pengamanan Sidang Interpol nanti malam pukul 00.00 Wita resmi dibuka dan akan berakhir pada 10 November sampai seluruh peserta meninggalkan Bali," tuturnya. Pihaknya meminta seluruh masyarakat untuk tidak membuat kegaduhan selama sidang Interpol berlangsung agar Bali aman kondusif. "Kita ingin situasi kamtibmas yang kondusif, aman, lancar, dan sukses," tuturnya. ●ans

holder untuk ikut berpartisipasi menyelamatkan tumbuhan dan satwa sebagai penyangga kehidupan mulai dari lingkungan masing-masing dengan menanam bunga dan pohon di halaman rumah serta memelihara tanaman yang terdapat di bantaran sungai dan pantai, ujar Bupati Sergai. Sebelumnya, Kakan Lingkungan Hidup Sofian melaporkan bahwa tujuan dilaksanakannya peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini sebagai upaya menggerakkan berbagai komponen masyarakat dalam melakukan aksi nyata melindungi dan mengelola lingkungan hidup serta meningkatkan pemahaman stakeholder di Kabupaten Sergai. Acara dimeriahkan dengan jalan santai sambil memungut sampah, penanaman pohon secara simbolis di bantaran Sungai Baungan, penandatangan Deklarasi Masyarakat Pencinta Sungai Baungan oleh Kades Kota Galuh, Citaman Jernih, Desa Melati II dan Lurah Simpang Tiga Pekan, penyerahan bibit pohon, pemberian penghargaan kepada perusahaan yang taat pada peraturan lingkungan hidup. Acara ini juga disambungkan dengan Kantor Pusat Environment Online International (ENO) di Finlandia. Hadir pada kegiatan tersebut Kapolres Sergai AKBP Eko Suprihanto, Kajari Kabupaten Sergai Erwin Panjaitan, mewakili Dandim 0204/DS, Ketua PN Tebing Tinggi dan DPRD, Ketua TP PKK Ny Hj Marliah Soekirman, Ketua GOPTKI Ny Rosmaida Darma Wijaya, Ketua DWP Ny drg Khairani Hadi Winarno dan para undangan lainnya. ●p silaban

FOTO BERSAMA: Bupati Sergai Soekirman juga sebagai Ketua FAJI Sumut didampingi Wabup Darma Wijaya dan Ketua TP PKK Ny Hj Marliah Soekirman foto bersama Manager Tim Joni Walker Manik, official dan para atlet FAJI Sumut yang akan berlaga pada WRC Wadi Advantures, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab di Titik 0 KM Kota Medan (Tugu Kantor Pos Besar Medan), Sabtu (29/10). ●p silaban

Berlaga di Kancah Internasional

Bupati Soekirman Lepas Atlet Arung Jeram SEI RAMPAH, HR - Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Soekirman yang juga sebagai Ketua Pengprov Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) Sumut bersama Wabup Darma Wijaya, Sabtu (29/10) di Titik 0 KM Kota Medan (Tugu Kantor Pos Besar Medan) melepas para skrikandi atlet arung jeram yang akan berlaga pada event Internasional yakni World Rafting Championship (WRC) Wadi Advantures di Abu Dhabi Uni Emirat Arab pada 31 Oktober hingga 5 November 2016 mendatang. Para atlet yang akan diutus untuk membela nama Indonesia pada ajang olahraga yang digelar International Rafting Federation (IRF) tergabung dalam Tim U 23 untuk kelas R4 putri yang terdiri dari 5 personil merupakan tim yang menjuarai Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Arung Jeram Indonesia tahun 2015 dan PON XIX Jawa Barat September yang lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Pengprov FAJI Sumut Soekirman men-

gatakan, keberangkatan tim U23 kelas R4 putri ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Sumut. Kepada para atlet, Soekirman berpesan agar selalu menjaga empat hal yang menjadi modal utama yakni Bone (kekuatan otot dan tulang), Brave (keberanian), Brain (kecerdasan) dan Behaviour (tingkah laku). Untuk itu tetaplah menjadi tim yang kompak dan optimis akan meraih prestasi di WRC nantinya. Turut hadir Ibu Ketua TP PKK Sergai Hj Marliah Soekirman, Sekretaris Pengprov FAJI Sumut Elwinriza Pahlevi, Manajer Tim Joni Walker Manik, Wakil Pimpinan Bank Sumut Cabang Sei Rampah, Koordinator USAID Prioritas Sumut Agus Marwan, para official dan media baik cetak maupun elektronik. Kelima srikandi arung jeram yang akan berlaga di WRC Abu Dhabi yakni Putri Amelia, Mariana Manik, Nurshanah Tambak, Putri Mentari Rahman dan Nurimah Pasaribu. ●p silaban

Jembatan Perbatasan Lingkar Selatan Manonjaya akan Dibangun CIAMIS, HR - Rencana pembangunan jembatan Benteng-Manonjaya (Betman) yang menghubungkan antara Kabupaten Ciamis dengan Kabupaten Tasikmalaya saat ini sudah masuk tahap penyusunan Detail Enginering Design (DED) atau perencanaan teknis. Pembangunan jembatan yang merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama antar tiga wilayah, yakni Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya ini diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp 400 milyar. "Jembatan Betman perlu dibangun, karena selama ini jalan alternatif menuju Tasikmalaya hanya mengandalkan jembatan Cirahong milik PT KAI yang harus menggunakan sistem buka tutup"jelas kepala bidang fisik dan prasarana Bapedda H Tino Aryamto saat ditemui di ruanganya, Kamis (3/10/2016). Menurut H Tino, karena jembatan ini menghubungkan dua kabupaten, maka anggarannya bisa berasal dari provinsi ataupun pusat. Karena bila mengandalkan dari dua APBD sangat cukup berat dengan anggaran sebesar itu. “Sekarang sudah sampai DED, kemarin studi kelayakan (FS) oleh Ciamis sementara untuk DED oleh Tasikmalaya,’katanya. Dijelaskan H Tino, pada tahun anggaran 2017 tepatnya di anggaran perubahan rencananya akan mulai pembebasan untuk lahan akses jalan dari

jalan lingkar selatan menuju lokasi jembatan. Total luas lahan yang harus dibebaskan di wilayah Ciamis mencapai 5,5 hektar, sementara untuk Tasikmalaya seluas 4,7 hektar. Total bentangan Tino Aryamto jembatan mencapai 300 meter dengan lebar 14 meter dengan tambahan bahu jalan, atau berm sekitar 2,5 meter. Dikedua ujung jembatan dalam DED nantinya akan dibangun semacan rest area sebagi pintu masuk dua wilayah. “Sebetulnya dalam kesepakatan bersama tidak hanya dalam kerjasama infrastruktur, tetapi yang lainnya juga. Namun didepan mata saat ini adanya pembangunan bendungan leuwi keris, sehingga jembatan ini dapat menunjang karena dibawahnya termasuk daerah genangan,” jelasnya. Lebih lanjut kata H Tino, kedepan kawasan di sekitar jembatan Betman akan menjadi rintisan wisata Kabupaten Ciamis. "Dikawasan tersebut beberapa tempat sangat menunjang untuk dijadikan tempat wisata, seperti wisata jembatan ranca bungur, taman buah dan taman bungai di Dusun Guha. Bahkan bisa juga dijadikan taman rekreasi di bekas TPA"paparnya. ●vie.

Kades Cidahu Prioritaskan Jalan Lingkungan SUBANG, HR - Banyak program pemerintah desa yang memprioritaskan jalan lingkungan (Jaling). Karena jalan salah satu aset desa dalam mengembangkan tingkat perekonomian masyarakat, salah satunya di Desa Cidahu. Jalan di desa ini menjadi prioritas utama program pembangunan. Akan tetapi tidak semua jalan bisa terakomodir karena keterbatasan anggaran Sejak dilantik tahun 2012 lalu, kades cidahu bertekad untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan dan yang lainya. Desa Cidahu Kecamatan Pagaden Barat memiliki luas wilayah lebih kurang 452 H, dengan jumlah penduduk 4799 jiwa, dan 21 RT serta 8 RW. Desa Cidahu merupakan desa yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Subang, Kepala Desa Cidahu, Toto ST ketika dikonfirmasi di tempat kerjanya oleh Harapan

Rakyat, menuturkan, bahwa jalan menjadi aset masyarakat dalam menjalankan rutinitas sehari-hari. Jadi menurutnya program jalan sangatlah penting untuk menunjang aktifitas warga setempat. “Dan Alhamdulillah desa kami sering dapat bantuan dari pihak pertamina melalui dana CSR yang diperuntukan jalan dan drenase yang ada diwilayah desanya,‘’ungkap. Toto menerangkan program desa juga tidak hanya terfokus pada pembangunan jalan saja. Masih banyak program-program yang lainya yang tidak kalah pentingnya. Menurut Toto dalam mengembangkan kesejahtraan masyarakat harus ditunjang dengan pembangunan infrastruktur lainya. Selain itu penekanan jumlah penduduk dan bantuan modal usaha yang juga menjadi salah satu program penting di desanya. ●herdi

Pem.Perusahaan: Robert Cavilano Staf Redaksi: Josapat, Roganda, B.Nainggolan, David.P,SH, Djamaludin, Nusa Putra.S,SH, Syamsudin.SH, Krisman.N, Didit Alamsyah, Tomy.J, Dedi Junaedi, S.Wahidin, Lim Bi Sen, Lisbond.S, Patur Hutauruk, Muslim Simamora, Velly L Pakpahan, Tujiatno, Jaelani, H.Najihun, Drs.Moh Sholeh, Hoklen Manullang, Peterus, Thomson Gultom, Kinso Sitanggang, Umar Abd Aziz, N, Hisardo Danel Nasib Simbolon, SH., Maripin Sagala, Ridu Sinaga, Eduard Sianipar, Periston Sitanggang, SH, Karlos Naibaho, Jonni Sitanggang, Thamrin Siahaan, Luhut Sitindaon, Drs Ketut Bherty Eka Putra, Darivin Naibaho, Drs Parluhutan S AK, Mangontang Silitonga SH. ●Prov.Banten: Harya Priyatna (Kepala), Dede Gunawan SE, Mukhtar ●Kota/Kab Serang: Rimpun Manurung (Kabiro) ●Kota Tangerang : Herliza.J (Kabiro), Zakaria, Nurdin. S, Haryo Miliarto Ludi, Noni Susanti ●Kota.Tangsel: Badrudin ●Kab. Tangerang: Ramos Danu (Kabiro), Hamonangan.S, Darma.P, A. Mulyono, Osdin Sidabutar, Linda, Roy.N.Damanik, Titing. M, H. Zainur Wahidi. ●Pengadilan/Kejaksaan: Erwin.TB. ●Kab. Lebak : ●Prov. Jabar : Horas Silaban, Daniel Siagian, Dedi Silalahi. ●Bdg. Kota: Pemilu (Kabiro), S. Tamba ●Kab. Bandung: Astor.Sihombing (Kabiro) ●Bdg. Barat: Sahata Sinambela, Marius Zega ●Kota. Cimahi: Astor.Sihombing ●Kab. Sukabumi: Ida Muzdalifah. ●Kab/Kota.Tasik: Peri.N.Y (Kabiro), Irfan Fauzi, Asep Irawan ●Kab. Cianjur: ●Kab. Garut : Deni.T Permana ●Kab. Bogor: Gonggom. Sihite (Kabiro), Andi Simon Pakpahan. ●Kota Bogor: Kevin Manurung ●Kota Depok: Sabar.S (Kabiro), Veronika, Fernand Sihombing ●Kota Bekasi: Medasly, Hoklen.Manullang ●Kab.Bekasi: ●Kab.Karawang: Rudi Ardiansyah (Kabiro) ●Kab.Ciamis/Banjar: Deden.D (Kabiro), Teddy Setiawan, Kusnama, Asep. A.K, Dede Mahmud, Pepi irwan, Dadang. K. Kab. Pangandaran: Kusmana (Kabiro), Ruhyatul Hendra, Herry Sugianto, Nurzamam Sutrisno. ●Kab. Cirebon: Syaripudin, ●Kab. Majalengka: Lintong Situmorang. ●Kab. Purwakarta: Trio Adi Purnomo. ●Kab. Subang: Hernalom Panjaitan (Ka Biro), Rasjaya, Asep Yulian Dasempa, Johny Hutagalung, Mistam Jaya Maulana. ●Subang Selatan : M Tohir. ●Subang Pantura: Herdi Firdaus, Asep Rachmat, Heri Sunarya. ●Indramayu : ●Kab. Kuningan: Raden Achadiat (Kabiro) ●Prov.Jateng : ●Kab. Brebes: Syaripudin, Dodi Siswanto ●Kab. Klaten : Jacksopen Damanik (Kabiro), Ani Sumadi Prov.Jatim : Apollo P. Sihombing (Kepala), Sultan HK, ●Kab. Sidoarjo: Carlo Tambunan ●Prov. Bali: Anas (Kabiro), ●Biro Denpasar: Barata Rajasa ●Prov. Lampung: ●Kab. Lamsel: Hari Susanti (Kabiro) Sehroli Kab. Lambar: M. Suryadi (kabiro), Herdi ●Prov. Sumsel: Adelia ●Kab. Mura/Lubuklinggau/Muratara:●Kab. M.Enim : Lingga (Kabiro), Khairil Mustahdi, Julian Agusti ●Kab. Parabu Muli : Zaironi (Kabiro) ●Kab. Lahat: David Zazili, ●Kab. Muba: Charles, Andines ●Kab. Pagar Alam: Jauhari Gunawan,SE (Kabiro), ●Kab.OKU Timur: Akbar ●Kab. Ogan Ilir: ●Kab. OKI: Maladewi ●Kab.Okusel:●Prov. Jambi : Ardiansyah ●Kab.Muaro Jambi : ●Kota S.Penuh/ Kab.Kerinci : Henry.S(Kabiro), Arifman Pakpahan ●Kab. M.Bungo/Tebo: Azwari(Kabiro), Adi. Abdullah Yahya, Firdaus, M.Amin, Suid ●Kab.Tanjab Barat : Agus Edi Silalahi (Kabiro), ●Kab.TanjabTimur: Jibar (Kabiro). Hardiansyah, Antony Andy SP. MM ●Kab. Sarolangon : Suripto (Kabiro), R. Sitompul ●Prov. Bengkulu: John.L.G (Kepala), Joner. Butar-butar, ●Kab.Bengkulu Utara: Edi Supri, S. Tamba ●Kab.Mukomuko: Pangihutan Manullang (Kabiro), Aman Sipahutar, April, Yadi Hermawanto ●Perwk. Prov. Riau: Buana Tamba (Kepala), ●Pekanbaru : Medison (Kabiro), Edward Siadari, Ramses, Viktor Tampubolon, Doktrin Elfis, SH, Kampiter Tinambunan, Margono. ●Kab.Kampar :Hemat Sitepu (Kabiro), Irwan Sitanggang ●Kab.Pelalawan : Fery Gultom (Kabiro), Sugiyanto Sinaga, Belgianto Sinaga ●Kab.Rokan Hulu: Sony Pakpahan●Kota Batam: Marlon Pransen.LG (Kabiro), Danggang, ●Kota Tj.Pinang: Hasiholan.M (Kabiro), ●Kab. Lingga : Azwar (Kabiro), ●Kab. Natuna: Alfiana (Kabiro) Dede, Herman Sugianto ●Kab. Karimun: Listony. Nadeak (Kabiro), Sulis Sumiati ●Perwk. Sumut : Arnolf Simanjuntak ●Biro Medan: Rimbun Sihite (Kabiro), Henri. S Manullang, Irwan Manalu, Ss ●Kab.Deli Serdang: Simon Saragih (Kabiro), ●Kab. Sergei / T.Tinggi: P. Silaban, (Kabiro) Nurhalizah, HS, Arnolf Simanjuntak, Leonardo Sianturi ●Kota Siantar: April B Hotto Parulian Naibaho (Kabiro) ●Kota Siantar/Kab. Simalungun : Jamidin. Hutagalung (Kabiro). ●Kab. Simalungun: Binsar Simarmata,Ss,Mm (Kabiro), Mangisi Lunggu, Sidabutar ●Kab.Batubara : Jefri Darwin Marbun (Kabiro), Edison Marbun ●Kab.Labusel : Bahaluddin Siregar (Kabiro) ●Kab.Labura : Pardamean Hasibuan (Kabiro) ●Kab. Labuhan Batu: Bincar Hutagalung (Kabiro), Zainul Siregar ●Kab.Samosir : Gonggom. Sinaga (Kabiro), Manahan Naibaho, Puntu sinaga ●Kab.Humbahas : Marsikkat Naibaho (Kabiro), Bernard Sinaga ●Kab.Taput : Friska Panjaitan (Kabiro), Jefry, LS, Paunjur. S, Jorj Boss Hutabarat .●Kab. Tapteng: Parasian Manalu (Kabiro) ●Kab. Nisel : Samueli Halawa (Kabiro) ●Perwk. Sumbar : Amsir Rustam,SE (Kepala) ●Kota Padang : Farizal. Bsc, Faisal Indra, Andi Saputra ● Kab. Solok: Syafrizal ●Kab. Pesisir Selatan: Iin Prozendra, ●Prov. Babel: Sopian Kadir (Kabiro), Agus Priyadi, Agus Priyadi. ●Kab. Belitung / Belitung Timur : Sudarman (Kabiro), Rizali, Marjono, Bob Welly. B, Ali Hasmara, Indra ●Perwk. SulSel : Rangga (Kepala) ●Kota Makassar : Randy, Samsir. ●Biro Takalar : Abdul Kadir ●Perwk. Sulteng/Jeneponto/Sulselbar/Bantaeng/Bulukumba: Syarifuddin Sitaba ●Kab. Gorontalo/Gorontalo Utara : Prov. Kalsel : ●Kab. Kotabaru / Tanbu: A. Mokodompit, Marwan, ●Prov. Kalteng : David Juniar. S, ●Kab. Kotawaringin Barat: Syahrudi ●Prov. Kaltim :Rudolfo (Kepala) ●Kab. Berau : ●Bppn/Kab. Kutai Kartanegara: Lilik.S (Kabiro), Heryanto, Marsudi ●Kab. Ku-Tim: Adi Sagaria.●Kota Samarinda : ●Prov. Kaltara : Herman (Kabiro) ●Kota Tarakan: Herman ● Kab.Nunukan : Runi Abdullah ●Kab. Bulungan: ● Kab. Tana Tidung : ●Kab. Malinau : ●Prov. Kalbar: Azumi Siregar (Kepala), ●Kota Pontianak: U. Bram Yuswar, Chairil Anwar, Arifin. ●Kab. Sambas: Muslimin (Kabiro), ●Kab. Ketapang: Joni Patikawah ●Kab. Melawi : Abdul Gaparudin (Kabiro) Sofyan Mulyana, Sukiman, Sugianto Adi ●Kab. Sanggau: Sumianto (Kabiro) ●Kab. Kapuas Hulu: Mol Yadi (Kabiro) ●Kab. Sintang : Eriston Simanjuntak (Kabiro), Eriston Simanjuntak. ●Kab. Sekadau: ●Kota Singkawang : Asmin ●Prop. Papua Barat:

Percetakan: PT. Aliansi Temprina Nyata Grafika - Jl. Raya Benda No. 26 – Rawa Bokor, Tangerang – Telp. (021) 5553472, Fax. (021) 5553473

Isi diluar tanggung jawab percetakan

3

Sambut Sumpah Pemuda

Pemuda Jeneponto Unjuk Rasa JENEPONTO, HR – Sejumlah Pemuda yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Penegak Sumpah Pemuda dan Keadilan (GPSPK) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Kejari Jeneponto jalan Pelita kecamatan Binamu, Jumat, (28/10). Dalam aksinya mereka memin­ ta penuntasan kasus korupsi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jeneponto yang ditangani Kejari Jeneponto sejak tahun 2014, de­ ngan membawa spanduk, berbagai macam tulisan “Tuntaskan Korupsi dan Pungli di Jeneponto”. Koordinator GAM “Gerakan Aktivis Mahasiswa” Pandu Winata mengatakan kegaitan ini untuk meperingati hari sumpah pemuda (28/10) dengan berunjuk rasa sebagai refleksi kepemimpinan Bupati Iksan Iskandar dan Kejaksaan Nege­ ri Jeneponto dalam memberantas tindak pidana korupsi. “Kami hanya berharap agar Kajari Jeneponto secepatnya menuntaskan kasus korupsi di rumah sakit Lanto Daeng Pasewang tahun 2014 dan 2015,” ujar Pandu Pandu mendesak pemerintah

dan DPRD Jeneponto untuk segera merealisasikan peraturan daerah Miras dan Hiburan Malam, serta transparasi penggunaan anggaran serta utang daerah yang masih tersisa Rp 17,5 milyar berdasarkan LHP BPK RI Sementara itu, Sekretaris HMI Jeneponto Amrullah meminta untuk segera melakukan perbaikan pekerjaan peningkatan jalan paket 8 di kecamatan Kelara yang menelan anggaran Rp2,9 M tahun anggaran 2016. “Berharap Dinas PU untuk tertib dalam melakukan pelelangan pekerjaan yang mengacu kepada petunjuk tekhnis, dan kepada bapak Kapolres Jeneponto untuk segera mengusut tuntas pemukulan kontributor Metro TV, karena sudah dianggap mencederai azas demokrasi,” tutur Amrullah di depan kantor Kejari Jeneponto, Jumat (2/10). Pengunjuk rasa selajuntnya, bergerak meninggalkan kantor Kejari Jeneponto menuju gedung DPRD Jeneponto dengan menggunakan sepeda motor dengan pengawalan polisi. ●syarifuddin sitaba

Diknas Jeneponto Dukung FDS JENEPONTO, HR – Program full day school (FDS) yang diwacanakan Kementerian Pendidikan RI, mendapat dukungan di daerah. Sebut saja Kadis Pendidikan Jeneponto Nuralam Basyir. Nuralam Basir mengaku akan mensupport program FDS yang diwacanakan Kementerian Pendidikan tersebut. “Kami di daerah mendukung, tapi kan baru wacana belum menjadi produk hukum,” kata Nuralam Basyir kepada media ini, Selasa (25/10). “Kondisi pendidikana pada saat ini menuntut guru itu harus lebih banyak di sekolah. Siswa juga harus

lebih banyak di sekolah bukan hanya menerima mata pelajaran, tetapi untuk pembentukan karakter, budi pekerti melalui kegiatan ekstra kuriler. Makanya, kalau ini dipadukan akan memakan waktu yang cukup lama,” tegas Nuralam Basyir. Selain itu, kata Nuralam Basyir, bisa dibayangkan jika guru PNS hanya mengajar 2-3 jam sehari. “Enak sekali, kalau tidak ngajar langsung pulang dia. Jadi, kalau sudah tinggal di sekolah 8 jam, ini sudah ada keadilan sebagai aparatur sipil negara (ASN),” katanya. ●syarifuddin sitaba

Pemkot Medan Akan Seminar

Implementasi JKN dan Mutu Pelayanan Kesehatan Puskesmas MEDAN, HR - Walikota Medan HT Dzulmi Eldin S diwakili Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Hasan Basri membuka secara resmi seminar akhir implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan mutu pelayanan kesehatan puskesmas Kota Medan di Hotel Grand Antares Medan, Jumat (28/10). Seminar ini mengarah pada penelitian terhadapat implementasi JKN yang dilihat dari aspek internal, eksternal, proses dan mutu pelayanan di 3 puskesmas, yaitu Puskesmas Belawan, Glugur Kota dan PB Selayang II Medan. Hadir sebagai narasumber/ tenaga ahli dari Fakultas Kesehatan Masyarakat USU Dr Juanita SE M Kes, tenaga ahli pembanding Dr Zulfendri SKM, Kepala SKPD terkait di jajaran Pemko Medan, Kepala Puskesmas se Kota Medan, Tim Jarlitbangkes Kota Medan, serta PKK Pokja IV Kota Medan. Eldin dalam sambutannya menyampaikan, akan terus melakukan perbaikan terutama dalam hal kelengkapan sarana pelayanan, termasuk pemertaan ketersediaan dokter, tenaga medis dan obat-obatan. Ia juga mengungkapkan, akan meningkatkan kualitas layanan para petugas di puskesmas, yaitu dengan sepenuh hati melayani pasien dengan pelayanan prima sehingga tingkat kepuasan masyarakat semakin tinggi. Sementara itu, Hasan Basri mengungkapkan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi kebijakan JKN menyebabkan terjadi perbedaan pemahaman, belum lengkapnya peraturan pelaksanaan yang mengatur mekanisme pelayanan BPJS dan belum sinkron-

nya aspek teknis dalam pelayanan dilapangan. Pada seminar ini, Dr Juanita SE MKes selaku tenaga ahli/narasumber dalam paparan penelitiannya menjelaskan, bahwa dari aspek sarana prasarana, dengan keluarnya Permenkes No 21/2016, kedepan penggunaan dana kapitasi untuk penggunaan dukungan biaya operasioanl pelayanan kesehatan akan dapat lebih fleksibel. “Koordinasi puskesmas dengan berbagai pihak seperti dengan Dinas Kesehatan, Pemda, Inspektorat dan BPJS sudah berjalan baik. Namun perlu adanya peningkatan mutu SDM kesehatan agar pelayanan yang diberikan kepada pasien semakin baik lagi kedepannya,” jelasnya. Sebelumnya, Bahrian Effendi selaku Kabid Sosial dan Budaya Balitbang Kota Medan melaporkan, riset ini merupakan hasil kegiatan tim koordinasi Pokja Jarlitbang Bidang Kesehatan Kota Medan, dan akan diajukan sebagai usulan pogram kerjasama dengan Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak) Balitbang Kementerian Kesehatan RI Tahun 2016. “Peserta seminar berjumlah 100 orang, terdiri dari SKPD, tim pokja, staf Balitbang, serta narasumber. Surveyor sebanyak 61 orang dan Kepala Puskesmas Kota Medan sebanyak 39 orang,” ujarnya. ●rs

SMK 1 Nanga Taman Butuh Pagar Tebing SEKADAU, HR – Salah satu sekolah kejuruan SMKN 1 Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau, Kepsek minta sekolahnya dibangun pagar tebing. Pasalnya posisi gedung sekolah ini berada di areal dataran tinggi (bukit) sudah pasti dikiri depan belakang jurang apalagi musim penghujan tanah mulai terkikis longsor mengancam. Saat didatangi Harapan Rakyat diruang kerjanya Kepala SMKN 1 Nanga Taman, Buser, SPd menerangkan SMK 1 ini dibangun pada tahun 2014 dengan luas tanah 1 hektar. 5 tenaga PNS 7 tenaga honor dan saya kepala sekolah kedua ujar Buser. Lanjut Buser untuk saat ini jumlah siswa – siswi sudah mencapai 230 murid tentunya masih banyak perlu ditata gedung sekolah ini. Masalah lokal kita masih kurang saya ingin sekolah ini seperti sekolah Kejuruan lainnya tentu menjadi suatu kebanggaan kami, ujar Buser. Untuk saat ini kita lagi berbenah menata pekarangan sekolah den-

Nasional

Edisi 538 | Thn. XIII | 07 - 14 November 2016

Indikasi Pungli di SDN 06 Nanga Pinoh Kab Melawi

Bukti Tanda Pungutan Pedagang (kiri). H. Soleman Kepala SDN 06 Nanga Pinoh (kanan)

MELAWI, HR – Sekolah Dasar Negeri (SDN) 6 Nanga Pinoh yang terkenal dengan Sekolah Favorit dan Elite, kalau di lihat dari jumlah murid sebanyak 600 murid lebih itu maka dapat dipastikan bahwa Sekolah Dasar Negeri 06 tersebut merupakan sekolah dasar terbesar di Kabupaten Melawi. Sekolah Dasar Negeri No 06, ini tergolong sekolah yang belum pernah bermasalah dan tidak mendapat sorotan awak media tentang masalah yang ada, baik di dalam sekolah maupun luar sekolah. Sekolah Dasar Negeri No 06 Nanga Pinoh ini tiba-tiba menjadi bidikan awak media setelah adanya desas-desus dari para pedagang jajanan sekolah jelang dilaksanakannya penilaian lomba sekolah sehat yang baru-baru ini diselenggarakan, di mana sejak jelang hari penilaian sekolah sehat tersebut para pedagang yang biasanya berdagang di dalam pagar lingkungan sekolah di minta untuk tidak berdagang lagi di dalam pagar sekolah untuk seterusnya yang biasanya para pedangan tersebut hanya di larang pada saat mau lomba saja kini tidak di perkenakan berdagang di dalam pagar sekolah selamanya. Berawal dari hal tersebut SD. 06 yang adem ayem mulai dilanda gosip yang di kategorikan adanya Pungutan Liar alias pungli, terhadap para pedagang dalam pagar sekolah bahkan ternyata pihak sekolah juga memungut retribusi dengan alasan untuk kebersihan sekolah kepada pedagang di luar pagar sekolah dengan alasan karena pagar terbuka dan murid SD 06 belanja jajanan ke luar lingkungan sekolah. Terlepas dari benar atau tidak saat Kepala Sekolah H.Soleman di konfirmasi awak media di ruang kerjanya, (2/11), membenarkan adanya pungutan yang oleh Soleman disebut restribusi yang tidak dipaksakan atau suka rela itu, sementara hasil investigasi awak media di lapangan dan bukti yang dikumpulkan

oleh awak media pungutan restribusi tersebut sudah dituliskan nilai nominal restri busi yang harus dibayar sebesar Rp.5.000/hari/pedagang baik yang ada dalam pagar sekolah maupun diluar sekolah yang bubuhi cap stempel sekolah pada lembara tiket atau karcis pungutan tersebut bahkan bagi pedagang yang tidak membayar restribusi selam lima hari di tuliskan Rp.5.000 x 5 hari demikian juga yang tidak bayar seminggu kalender sekolah di kalikan 6 hari jadi sebesar Rp.30.000. Desas-desus pungutan liar ini mulai dirasakan oleh para pedagang ketika sejak ketika pihak sekolah membangun kantin sekolah ternyata pedagang pedagang yang selama ini membaryar restribusi tidak mendapatkan tempat di tempat yang di bangun oleh pihak sekolah, terlebih seorang pedagang warung klontong dan jajanan ‘Wahni’ yang berdagang di rumahnya sendiri yang kebetulan berada dekat bagian belakang sekolah dan telah membayar restribusi kurang lebihnya selama empat tahun lamanya ternyata juga sampai memohon mohon kepada kepala sekolah untuk mendapat tempat di tempat yang di ijinkan oleh pihak sekolah ternyata tidak mendapatkan tempat bahkan katanya Kepala sekolah mengaku tidak tahu menahu dengan pungutan tersebut. Wahni yang saat itu ditemui awak media merasa keberatan dengan tindakan dan kebijakan sekolah kalau tidak mendapatkan kebijakan sekolah terkait dengan tempat berdagang, apa lagi dengan pernyataan pihak sekolah tentang uang pungutan yang mengatasnamakan uang kebersihan dan tidak di paksa

alias suka rela itu, sementara dirinya merasa berdagang tidak mengotori lingkungan sekolah dan membayar sesuai dengan yang sudah tertera pada kertas pungutan yang di cap sekolah itu. “Masak saya yang sudah membayar restribusi selama empat tahun lalu tidak mendapat kebijakan sama sekali,” ketusnya kepada wartawan, (2/11). Terlepas dari masalah pungutan pedagang jajanan yang ada di lingkungan sekolah, hasil ivestigasi awak media di lokasi tersebut yang saat ini pagar sekolah bagian belakang ditutup yang biasanya di gunakan murid maupun wali murid yang mengantar dan jemput anaknya sekolah pada saat jam istirahat sekolah anak anak murid masih berusaha lompat menaiki pagar sekolah yang notabene bisa membahayakan anak anak, bukan hanya itu ternyata ditutpnya pintu pagar sekolah bagian belakang juga sangat di sayangkan oleh sejumlah orang tua murid yang melihat kondisi itu, bahkan ada diantaranya orang tua murid masih memaksakan anaknya untuk tetap melewati pagar tersebut dengan membantu mengangkat anaknya melewati pagar tersebut. Menanggapi hal tersebut lebih meluas permasalahan yang ada tentang penutupan pintu pagar belakang yang selama ini juga di gunakan oleh anak anak mengaji Al Qur’an dan warga sekitar yang berjama’ah Sholat di Surau sekolah tersebut, yang selama ini akhirnya tidak lagi ada kegiatan anak anak mengaji dan warga Sholat Jama’ah di Surau itu lagi, bahkan pihak sekolah di anggap kejam dengan tindakanya tersebut sampai sampai pintu pagar warga yang bukan milik sekolahpun yang masih di gunakan oleh anak anak murid keluar masuk area sekolah, oleh pihak sekolah di gembok tanpa seijin pemiliknya saat pemilik pagar di konfirmasi via telephone. Kebijakan sekolah yang kian membuat tidak harmonisnya dengan warga sekitar dan para pedagang yang telah memenuhi kewajiban membayar restribusi tersebut, di harapkan kepada pihak pemerintah terkait untuk meninjau kebijakan tersebut termasuk pungutan yang menggunakan cap sekolah secara hukum “Kami selaku pedagang yang ada di luar sekolah dengan adanya hal tersebut jika tetap tidak ada solusi dan anak anak sekolah tetap lompat dari pagar sekolah, kami tidak bertanggung jawab jika sampai terjadi suatu hal yang mencederai anak anak tersebut” ucap pedagang yang ada di luar sekolah. ●abd/skn

Rapat Paripurna IX Masa Sidang III Tahun 2016 DPRD Kab Melawi MELAWI, HR - DPRD Melawi menggelar Paripurna ke-9 masa sidang III, dengan agenda penyampaian rancangan, Kebijakan Umum APBD dan Perioritas Platfon Anggaran Sementara (KUA PPAS RAPBD) Perubahan, Melawi tahun anggaran 2016. Rapat berlangsung di Aula DPRD Melawi, Selasa (1/11), dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kluisen. Hadir pula unsur pimpinan Wakil Ketua Iif Usfayadi, Wakil Bupati Melawi Dadi Sunarya, para Kepala SKPD, Forkopimda, tokoh masyarakat. Sesuai peraturan dan tata tertib dewan, rapat ditetapkan memenuhi kuorum yakni dihadiri 18 dari 30 anggota DPRD Melawi. Wakil Bupati Melawi Dadi Sunarya juga menjabarkan dalam pidatonya, menyampaikan pokok-pokok subtansi rancangan (KUA PPAS APBD) Melawi 2017. Pemkab Melawi mentargetkan pendapatan daerah Kabupaten Melawi pada 2017 sebesar Rp 853 Miliar lebih. Kemudian penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai

Rp 29 Miliar.”Sementara untuk pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan secara umum diasumsikan mencapai Rp 687 Miliar. Untuk pendapatan daerah dari pendapatan lain-lain yang sah, mengalami penurunan, untuk tahun 2017 ditargetkan Rp 136 Miliar. Secara umum RAPBD Melawi 2017 sebesar Rp 849 Miliar lebih. Wakil Bupati Melawi Dadi Sunarya, juga mengatakan akibat krisis

Ekonomi yang ada di Daerah daerah, termasuk di Kabupaten Melawi, ini kita terdapat penurunan PAD karna Masyarakat hanya bisa mengandalkan pertanian dan perkebunan saat ini harga hasil perkebunan Karet dan Kelapa Sawet sangat menurun, dari itu lah mari kita sama sama memikirkan mana jalan yang terbaik buat Masyarakat kita dari kota sampai ke Desa Desa, pungkasnya. ●●abd

Lubuk Tajau Punya PLTA SEKADAU, HR – Di pedalaman Kabupaten Sekadau Kecamatan Nanga Taman ada sebuah desa bernama Lubuk Tajau dengan jarak 60 Km dari ibukota kabupaten bertahun – tahun masyarakat desa ini Herman Rembo warga Desa Lubuk Tajau hidup tanpa penerangan PLN. Sekarang sudah memiliki listrik tenaga air hasil karya masyarakat setempat, bahkan karya itu mendapat penghargaan reword dari pemerintah pusat sempat dikunjungi juga oleh pejabat istana negara staff ahli kepresidenan. Herman, warga Lubuk Tajau menuturkan kepada wartawan koran ini ceritanya, kami pernah mengajukan penerangan listrik ke Pemda Kabupaten tapi hasilnya nol. Pelayanan jangankan kekampung – kampung dikecamatan saja langganannya mati melulu itu bisa berjam – jam per hari. Lalu , ada tawaran lembaga energi dari Jawa kami dianjurkan membuat proposal saran itu kami ikuti Kabupaten kami lewatkan mereka juga tahu demikian juga Provinsi . Lalu kami langsung ke pusat Usulan kami diterima kalau tidak salah ada 40 usulan di seluruh Indonesia, 20 diterima dari 40 usulan. Dari 20 usulan termasuklah Lubuk Tajau ini. Bantuannya tidak berupa uang tetapi berupa barang. Didatangkan mesin. Dulunya desa ini menggunakan listrik pribadi pada waktu itu harga bbm bukan main mahalnya untuk pemakaian listrik 1 bulan saja bisa mengeluarkan uang 1 juta untuk biaya bbm itupun hidup Cuma beberapa jam setelah itu off. Soal pengajuan penerangan listrik ke pemerintah daerah sudah berkali – kali sampai kami dulu jenuh menjadi pesimis bahkan proposal itu sampai bekulat. Nah, kalau sudah musim orang pilih orang (Pilkada) Caleg -Caleg bermunculan masuk kampung keluar kampung layaknya orang jual gula bicara program hebat begitu duduk di kursi empuk lupa akan janji bahkan tak pernah muncul yang tinggal Cuma gambar orangnya, Kata Herman. Dilanjutkan Herman banyak Desa lain di Sekadau ini coba membuat listrik dengan memanfaatkan air tapi tidak berhasil gagal semua. Salah satu contoh listrik tenaga air di Desa Nuak begitu air pasang lampu pecah begitu air surut lampu redup. Akhirnya tidak berfungsi sama sekali. Awalnya ide kami ini dianggap omong kosong Buktinya sampai sekarang listri tenaga air desa ini tetap melayani warga. Sudah sekitar 300 rumah merasa terbantu. Harapan kami kedepan, pemerintah tolong bantu dibangun gardu atau diabntu kabel rentang panjang. Sebab tenaga listrik yang dibutuhkan 50.000 Kwh sedangkan tenaga listrik yang kami buat cuma 7500 Kwh artinya masih kekurangan 42500 Kwh. Kasihan, masih banyak rumah warga di Lubuk Tajau ini belum menikmati penerangan listrik ujar Herman mengakhiri pembicaraannya sambil mengajak wartawan koran ini, ngopi dulu pak. ●fin

Camat Parmonangan Anggap Sepele Lambang Negara TARUTUNG, HR - Camat Parmonangan, kabupaten Tapanuli Utara, Sumut tidak menghiraukan bendera negara Republik Indonesia yang dipasang di depan kantor Camat Parmonangan pada hari Kamis, 27 Oktober 2016, bendera yang seharusnya berwarna merah putih dibiarkan terbalik menjadi putih merah seperti bendera negara Polandia selama kurang lebih 5 jam. Hal ini berlangsung sekitar jam 7 : 30 sampai jam 12:59 WIB. Camat Parmonangan Donny Simamora ketika dimintai konfirmasi melalui telepon selulernya mengatakan, bahwa itu cuma salah pasang dan hanya kesalahan sepele. Padahal, sudah jelas dan secara nyata melanggar konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 35 UUD 1945 yang berbunyi Bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Beberapa warga yang sedang melintas dari depan kantor Camat ketika dimintai tanggapan mengenai bendera yang dipasang terbalik mengatakan, bahwa ini sudah termasuk penghinaan terhadap negara dan harus ditindak supaya tidak ada lagi masyarakat yang sepele terhadap lambang dan simbol negara apalagi seorang PNS yang menerima gaji dari negara. Masyarakat juga meminta kepada Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan untuk mengevaluasi Donny Simamora yang baru beberapa minggu sebelumnya dinobatkan sebagai Camat terbaik ke II se-kabupaten Tapanuli Utara, tetapi malah melakukan kesalahan fatal dengan melakukan penghinaan terhadap negara kesatuan republik Indonesia. Kasi PMD boru Simamora dan Kasi Kesos boru Purba yang berada di kantor Camat ketika dimintai keterangan mengatakan, bahwa yang memimpin apel pada hari itu adalah bapak camat, tetapi mereka tidak ada satu orangpun yang memperhatikan bahwa bendera dipasang terbalik. Sementara Sekretaris Camat mengatakan, sebaiknya rekan-rekan pers langsung saja konfirmasi ke camat dengan alasan bahwa dia harus segera pergi untuk menemani DPR dalam rangka kunjungan kerja ke salah satu desa di kecamatan Parmonangan. ●jbh

Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Melawi Kepala SMK 1 NangaTaman Buser, S.Pd

gan melibatkan siswa – siswi seperti menanam pohon, menanam bunga , membuat pot, kita manfaatkan material seadanya. Untuk pengaman tebing memang kita sangat berharap itu dibangun jika tidak, tanah di sekitar areal sekolah ini mulai terkikis apalagi saat ini musim penghujan dari Oktober - November sangat berpengaruh ucap Buser. ●fin

Bupati Melawi dan Tim Penilai Sekolah Sehat Provinsi.

MELAWI, HR – Bupati Melawi Panji S.Sos optimis sekolah di Melawi akan mendapat penilaian terbaik. “Se-

kolah tersebut diantaranya TK Negeri Pembina Nanga Pinoh, SDN 6 Nanga Pinoh, SMPN 2 Belimbing dan SMAN 1 Belimbing,” ujarnya saat menyampaikan kata sambutan dengan tim penilai lomba sekolah sehat tingkat Provinsi di TK Pembina Nanga Pinoh, Selasa (1/11). Bupati Panji S.Sos didampingi Ketua TP PKK Melawi Nurbetty Mulyastri Panji, mengatakan, adanya penilaian lomba sekolah sehat akan memberikan motivasi bagi dunia pendidikan di Kabupaten Melawi. "Dari lomba ini diharapkan dapat mendorong terciptanya sekolah sehat berstandar Nasional bahkan internasional," kata Bupati.

Menurutnya dalam pelaksanaan fungsi pendidikan, sekolah perlu mendapatkan perhatian yang serius, sehingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan. “Sekolah dapat berfungsi sebagai wahana, untuk peningkatan SDM sebagai generasi penerus bangsa,” ujarnya. Dikatakannya, pembinaan lingkungan sekolah sehat ini dilakukan baik fisik maupun non fisik. Hingga sarana dan prasarana penunjang aktifitas belajar. Sehingga penilaian sekolah sehat ini akan memberikan dorongan dan memotivasi dan meningkatkan pembinaan usaha kesehatan sekolah. Terutama oleh instansi terkait.

Penilaian yang dilakukan ini akan sangat berguna bagi jajaran Pemerintah Kabupaten Melawi dalam memperbaiki kekurangan dan pelajaran guna perbaikan kedepannya, semoga prestasi sekolah dinilai sebagai duta terbaik untuk Kabupaten Melawi, dalam penilaian sekolah Sehat Tingkat Provinsi akan mendapatkan predikat yang memuaskan, atas nama pemerintah Kabupaten Melawi Panji S,Sos mengucapkan terima kasih kepada Tim juri yang telah melaksanakan tugas penilaian. Harapan Bupati semoga Tim Juri dapat memberikan penilaian yang terbaik sehingga Kabupaten Melawi dapat meraih juara yang terbaik. ●abd

4

Megapolitan Kota Tangerang Pilot Project Pengembangan Smart City

Kepsek SDN Cijantung 02 Pagi

Sosok Pemimpin Penuh Dedikasi JAKARTA, HR - Kiprahnya untuk memimpin SDN Cijantung 02 Pagi kecamatan Pasar Rebo tidak diragukan lagi. Keuletan dan kerja kerasnya dalam memimpin selama ini menjadikan Mardiati SPd sebagai sosok pemimpin penuh dedikasi di mata guru-guru maupun orang tua muridnya. Tak hanya itu, baru berjalan setahun kepemimpinannya di SDN Cijantung 02 Pagi sudah berhasil menerapkan berbagai program yang tentunya bermuara pada peningkatan mutu pendidikan. Sementara, Mardiati SPd yang ditemui di ruang kerjanya beberapa minggu yang lalu menuturkan peningkatan mutu pendidikan merupakan dambaan setiap lapisan masyarakat termasuk para pelaku dunia pendidikan. Sebab peran pendidik (guru) adalah membentuk kepribadian dan sumber daya manusia, karena itu semua pihak perlu memberikan perhatian yang maksimal demi kemajuan pendidikan saat ini. Lebih jauh, Mardiati SPd yang terlihat sederhana ini menambahkan untuk meningkatkan mutu pendidikan berbagai upaya akan dilakukan demi terlaksananya kegiatan belajar mengajar (KBM) yang berkualitas. Kerjasama semua pihak pengelola sekolah sangat dibutuhkan dalam pencapaian program karena tanpa kepedulian, tanpa orang tua mustahil ada peningkatan. Mardiati menuturkan, pendidikan merupakan tempat pembinaan anak bangsa dengan menumbuhkan potensi diri anak menjadi berkualitas demi tercapainya pendidikan yang berkarakter dan bermutu. Belum lama ini sekolahnya diundang dalam kegiatan Pramuka di Yogyakarta, imbuhnya. ●eduart

Walikota Tinjau Lokasi Lomba P2WKSS

TANGERANG, HR - Walikota Arief R Wismansyah yang juga pembina TP-PKK Kota Tangerang meninjau lokasi lomba P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera) tingkat Provinsi Banten di kelurahan Cimone Kecamatan Karawaci Kota Tangerang, Rabu (02/11). Walikota didampingi Kepala Badan Pemberdayaan Masyarajat dan Keluarga Berencana (BPMKB) Rahmad Hadis dan Kepala Dinas Binamarga dan SDA, Nana Trisyana serta Kepala Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang berkeliling ke sejumlah titik yang akan menjadi penilaian lomba. Ia meninjau realisasi program P2WKSS, sepuluh program PKK, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan tanaman keluarga yang dikembangkan oleh kader PKK bersama masyarakat didampingi sejumlah instansi pemerintah kota seperti Camat dan Lurah. “Peninjauan ini sangat penting sebagai bahan evaluasi dan koreksi untuk melihat bagian–bagian yang masih membutuhkan pembenahan,” kata Walikota. Kehadiran Walikota yang didampingi pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) menunjukkan komitmen pemerintah kota dalam mendorong partisipasi warga. Karena partisipasi masyarakat sangat menentukan suksesnya P2WKSS. Tak kalah penting lanjut Walikota, program P2WKSS manfaatnya juga akan berimplikasi langsung ke masyarakat mulai dari peningkatan kesehatan dan taraf hidup masyarakat melalui usaha mandiri yang ada di lingkungan yang mengikuti program P2WKSS. Seperti yang ditunjukkan oleh para ibu rumah tangga di RW 03 Kelurahan Cimone yang mempunyai produk kerajinan berupa tas dan bros yang mempunyai nilai jual. "Artinya program P2WKSS harus benar-benar bermanfaat buat masyarakat," tukasnya. ●haryo/jawe

TANGERANG, HR - Universitas Gajah Mada (UGM) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri menjadikan Kota Tangerang sebagai pilot project pengembangan Smart City di Indonesia. Hal tersebut tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang yang dalam beberapa tahun terakhir terus melakukan pembenahan pelayanan publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi. Sebagai langkah awal, pihak UGM melalui Central for Digital Society (CfDS) memberikan pelatihan pengembangan Smart City kepada para aparat Pemkot Tangerang di Ruanng Akhlakul Karimah Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Senin (31/10). "Kota Tangerang menjadi salah satu kota potensial yang memang dalam beberapa tahun terakhir su-

dah begitu luar biasa pengembangan smart city-nya," terang Managing Director of CfDS, Dedy Permadi saat memberikan sambutan didepan para peserta Smart City Training. Disampaikan, Smart City merupakan jawaban terhadap perkembangan populasi penduduk dunia yang demikan pesat. "Salah satu solusi untuk menghadapi perkembangan jumlah penduduk yang begitu luar biasa adalah pemanfaatan Smart City, karena Smart City diproyeksikan 30 tahun kedepan bisa menghemat energi dunia sebesar 30 %," terangnya. Sementara itu, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Gensly

Jamaah Masjid Duri Kosambi, Jakarta Barat sedang berorasi.

Warga Duri Kosambi Ikut Demo Aksi Bela Islam JAKARTA, HR – Ratusan jamaah masjid dari berbagai wilayah berkumpul di depan kantor Kelurahan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Para jamaah akan turut serta bergabung dalam aksi unjuk rasa yang digelar sejumlah ormas Islam. Mereka menyuarakan aspirasinya guna mendesak penuntasan kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Teriakan “Allahu Akbar” dan alunan sholawat mengiringi konvoi para jamaah yang didominasi dari kalangan pemuda. Mereka terlihat membaur membawa perlengkapan logistik yang sudah dipersiapkan oleh warga sekitar berjumlah kurang lebih lima ratusan. Sebelum berangkat para jamaah sudah mendapatkan pengarahan dari koordinator masing–masing wilayah. Massa yang berpusat di masjid istiqlal akan berjalan kaki atau longmarch hingga sejauh 3,8 kilom-

eter menuju Istana Merdeka. Rute tersebut disampaikan Kapolda Metro Jaya, Irjen M Iriawan akan dimulai usai pelaksanaan shalat Jum’at di Masjid Istiqlal atau sekitar pukul 13.00 WIB. Didampingi pejabat teras Polda Metro Jaya rombongan yang berkumpul di halaman Masjid Istiqlal akan berjalan kaki menuju Hotel Borobudur melalui Pejambon dan belok kearah Gereja Imanuel persis di depan Gambir. Usai berorasi di kantor Bareskrim Mabes Polri, massa akan berbelok ke kanan melewati Kedutaan Besar Amerika dan menyusuri jalan Merdeka Selatan untuk kembali berorasi di depan Balai Kota. “Setelah itu pendemo akan lurus terus ke Patung Kuda, belok kanan lanjut ke Merdeka Barat menuju istana. Titik terakhirnya ada disana dan selanjutnya massa akan membubarkan diri,” ujarnya. ●jm

SDN Ciracas 10 Pagi Tingkatkan Kualitas Pendidikan JAKARTA, HR - SDN Ciracas 10 pagi kecamatan Ciracas senantiasa terus konsisten melakukan upayaupaya pengembangan program peningkatan kualitas Cecep Suparman pendidikan bagi seluruh peserta didiknya. Hal itu antara lain dilakukan melalui peningkatan kualitas proses kegiatan belajar mengajar, sara prasarana, pembinaan ahlak karima maupun pengembangan ekstra kurikuler. Usaha peningkatan kualitas pendidikan dapat terus dilakukan dengan baik terlebih kita senantiasa berupaya

mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kesungguhan dalam pengembangan sekolah, sehingga secara bertahap mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan sekolah ke arah yang lebih baik, tutur kepala sekolah SDN Ciracas 10 pagi H Cecep Suparman kepada HR beberapa Minggu yang lalu. Menyinggung upaya apa yang sudah dilakukan untuk pengembangan sarana prasarana sekolah, Cecep yang terlihat low profil menyatakan sarana prasarana sekolah yang dipimpinnya saat ini sangat mendukung untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan dukungan guru serta kelengkapan sarana prasarana prestasi SDN Ciracas 10 pagi akan semakin maju terus, imbuhnya. Ditanya soal prestasi Cecep men-

500 Sapi Asal NTT Tiba di Pelabuhan Tanjung Priok JAKARTA, HR - Kapal ternak Tol Laut Camara Nusantara 1 yang dioperasikan PT Pelni telah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta pada Minggu (30/10/2016) pukul 14.00 WIB. Kapal itu membawa 500 ekor sapi dari Nusa Tenggara Timur (NTT). "Pelayaran kali ini muatannya penuh dan seluruh muatan, semua sapi untuk mensuplai kebutuhan DKI Jakarta. Tidak ada yang dibongkar di Surabaya maupun Cirebon," kata Manajer Komunikasi dan Hubungan Kelembagaan PT Pelni, Akhmad Sujadi di Jakarta. Kapal ternak Tol Laut berjadwal

tetap ini berangkat dari NTT menempuh perjalanan selama 5 hari pelayaran langsung dari Kupang, Waingapu ke Tanjung Priok ini setelah bongkar sapi, kapal akan singgah di Cirebon untuk mengisi BBM, air tawar dan pakan ternak sebelum kembali ke NTT. Sejak dioperasikan Pelni KM Camara Nusantara 1 sudah 20 kali berlayar dengan muatan 10 ribu ekor lebih sapi untuk DKI, Cirebon dan sebagian Surabaya. "Sekitar 99 persen untuk memasok kebutuhan daging di DKI Jakarta. Sedikit yang untuk Surabaya dan Cirebon," terangnya. Meskipun baru dioperasikan 1

Rehab SDN Sangiang I Diduga tidak Sesuai RAB TANGERANG, HR - Pekerjaan rehab dua ruang kelas SDN Sangiang I, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang sebesar Rp 144 juta yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2016 dengan cara swakelola diduga menyimpang atau tidak sesuai rencana anggaran biaya (RAB). Berdasarkan pantauan koran ini, indikasi adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pihak sekolah, seperti kaso kayu bagian atas sebagai penyangga atap yang terbuat dari baja ringan tidak diganti atau masih menggunakan material sebelumnya. Parahnya lagi, lantai keramik gedung sekolah tidak diganti. Padahal sesuai RAB lantai tersebut harus dibongkar kemudian diganti dengan keramik yang baru. Selain itu berdasarkan informasi, atap sekolah yang sebelumnya terbuat dari genteng hingga kini tidak diketahui keberadaannya, padahal genteng tersebut merupakan aset pemerintah. Bahkan, dalam pekerjaan rehab ruang kelas tersebut, Safrudin selaku Kepala Sekolah (Kepsek) SDN Sangiang I disebut-sebut tidak melibatkan panitia maupun bendahara sesuai aturan yang berlaku. Kepsek SDN Sangian I, Safrudin saat dikonfirmasi Kamis, (3/11) berdalih, lantai keramik tidak diganti karena kondisinya masih bagus. Berbagai pihak menduga, terjadinya penyimpangan dalam pekerjaan rehab sekolah itu akibatnya kurangnya pengawasan dari pihak UPT Pendidikan Sepatan Timur. "Jika saja ada pengawasan dari instansi terkait, kejadian seperti ini tidak mungkin terjadi. Atau jangan-jangan Kepsek ada "bermain" dengan pihak UPT," ujar salah seorang warga. Jika terbukti telah terjadi penyimpangan dan penyelewengan dana dari pemerintah pusat melalui dana APBN itu, warga berharap Bupati Tangerang melakukan tindakan tegas. "Kita juga meminta pihak Kejaksaan mengusut dugaan penyimpangan dalam rehab gedung sekolah itu," tegas warga lainnya. ●zn

MAp yang juga Kasubdit Peningkatan Kapasitas Daerah menyampaikan bahwa terpilihnya Kota Tangerang sebagai salah satu pilot project SMart City di Indonesia tidak terlepas dari usaha pembenahan yang telah dilakukan oleh Pemkot Tangerang dalam pelayanan publik. "Kita memilih 7 kota dan 3 kabupaten dalam rangka pelaksanaan Smart City dan Kota Tangerang menjadi salah satunya," ujarnya. Sementara itu, Wakil Walikota Tangerang H Sachrudin yang juga hadir membuka langsung acara tersebut mengatakan konsep kota cerdas diharapkan mampu mengatasi permasalahan perkotaan saat ini. Lanjut Wakil, pengembangan berbagai aplikasi saat ini di Kota Tangerang untuk mendukung pelayanan masyarakat agar cepat dan tepat. "Sebagai komitmen Kota Tangerang dalam pembangunan kota cerdas, Kota Tangerang merekrut pegawai berkemampuan programer agar mampu mendukung merealisasikan hal tersebut," ungkap Wakil dalam acara yang berlangsung di Ruang Akhlakul Karimah Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lantai 3. Kota Tangerang bersama 10 kota lain di Indonesia dijadikan pilot projet pengembangan smart city yang merupakan kerjasama 3 pihak, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Universitas Gajah Mada, dan Microsoft Indonesia. ●haryo/jawe

Edisi 538 | Thn. XIII | 07 - 14 November 2016

Foto bersama seusai melaksanakan simulasi

Penanggulangan Kebakaran Berjalan Lancar dan Sukses TANGERANG, HR - Musibah terjadinya kebakaran kerap kali terjadi dan datangnya pun tak terduga. Hal tersebut lah yang menjadi dasar keinginan warga masyarakat perumahan mengadakan kegiatan simulasi penanggulangan kebakaran yang bertujuan adalah untuk pencegahan bila sewaktu-waktu terjadi kebakaran di dalam ruang lingkup perumahan. Tentunya simulasi penanggulangan kebakaran yang diadakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kebakaran (Damkar) Kab Tangerang mendapat respon baik oleh warga masyarakat di lingkungan Perumahan Gren Puri Asih Jl Rosela Blok C2/ C3 RT 04-05 RW 07 Desa Kadu Jaya, Kec Curug, Sabtu (29/10). Acara digelar pukul 09 WIB, warga masyarakat Perumahan Gren Puri Asih

Berkumpul dan langsung diberi arahan dan binaan dari narasumber serta pelatih Dinas Pemadam Kebakaran Kab Tangerang. Warga yang diikutsertakan dalam kegiatan simulasi diambil dari dua RT, yaitu RT, 04 dan RT, 05 yang berjumlah 25 warga, 6 ibu rumah tangga dan selebihnya Kepala Rumah Tangga. Saat diberikan arahan warga masyarakat begitu antusias dan mengikuti arahan-arahan yang diberikan oleh narasumber Kasubag Tata Usaha UPT BPBD Damkar Kab Tangerang, S Henry DM, Instruktur Damkar dan hadir didalam acara simulasi Binamas Kadu Jaya Aiptu M Saidu dan Babinsa Kadu Jaya Serda Purwanto. Kasubag Tata Usaha UPT BPBD Damkar Kab Tangerang, S Henry DM yang akrab disapa Henry saat ditemui HR ditengah-tengah

gungkapkan, baru sebulan yang lalu sekolah yang dia pimpin mendapat juara satu pencak silat 02SN tingkat nasional atas nama siswa (Muhammad Gilang Ramadan) dan juara satu bikin gambar tingkat Jakarta Timur atas nama siswi (Tarissa Dinanti Putri). Cecel Suparman juga menambahkan sebagai bentuk rasa tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah yang telah memberikan kepercayaan untuk mendidik para siswa/siswi dengan baik, serta sebagai wujud tanggung jawab profesi sebagai pendidik seluruh personil SDN Ciracas 10 pagi kecamatan Ciracas senantiasa komitmen mewujudkan layanan pendidikan terbaik dan berkualitas terhadap seluruh peserta didiknya. ●eduard kapal ternak, dampak pengoperasian kalal Tl Laut angkutan ternak ini sudah terasa. Pasokan daging dalam negeri dari NTT ke Jakarta secara langsung dapat dipenuhi secara rutin setiap dua minggu rata-rata 500 ekor atau 1.000 setiap bulan. Demikian juga para pedagang dan peternak sapi di NTT sangat gembira dengan hadirnya kapal ternak ini. Mereka bisa menghemat ongkos kirim dan kondisi ternaknya tetap sehat dengan bobot tidak susut karena diangkut dengan kapal khusus untuk ternak. Selain memberikan pasokan sapi secara terjadwal dan teratur kapal ternak ini dapat mendorong meningkatnya konsumsi daging dalam negeri yang akan berdampak kepada peningkatkan kesejahteraan peternak sapi di NTT. ●krisman/velly kesibukannya seusai memberikan sosialisasi arahan tentang tugas-tugas fungsi petugas Pemadam Kebakaran saat memadamkan api. Kepada HR, mengatakan, dari apa yang sudah diadakan di lima wilayah Kecamatan Yaitu Kec Curug, Kec Legok, Kec Kelapa Dua, Kec Pagedangan dan Kec Cisauk yang tepatnya di Wilayah VI sebagai wujud keinginan yang kedepannya kita dapat memberi kemudahan kepada masyarakat dalam membantu pencegahan adanya kebakaran. Ini sebagai langkah awal dalam memberikan sosialisasi simulasi penanggulanag kebakaran dan ruang edukasi kebakaran. Ketua RT 04 Marius yang ikut serta dalam simulasi penanggulangan kebakaran saat ditemui HR seusai acara mengatakan, kegiatan yang terselenggara hari ini merupakan momen yang sangat berharga dan berfaat untuk warga masyarakat yang ada di lingkungan RT, 04 dan RT, 05/ 07. Dengan diadakannya kegiatan simulasi kebakaran ini akan menambah wawasan dan ilmu yang sangat berharga untuk warga saya dan tentunya warga akan siap bila terjadi sesuatu terutama dalam penaggulangi adanya bahaya kebakaran. Sementara, ditempat terpisah, Binamas dari Desa Kadu Jaya yang sempat hadir di acara kegiatan simulasi Penanggulangan kebakaran mengatakan kepada HR, bahwa warga masyarakat lingkungan Perumahan sudah sepatutnya dan seharusnya tahu tentang penanganan-penanganan adanya keamanan. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban sangat diperlukan adanya peran serta warga dalam menciptakan suasana wilayah tetap aman, nyaman dan kondusif dari berbagai hal yang berhubungan keamanan lingkungan. ●angga mc

Persiapan keberangkatan massa.

Keberangkatan Massa Aksi Damai Bogor Aman Lancar BOGOR, HR – Kapolresta Bogor Kota, Polda Jabar, Suyudi Ario Seto, mengatakan, sekitar 300 orang peserta aksi damai berangkat pada Jumat (4/11) pagi ini. Pengamanan sudah dilakukan sejak pekan lalu. Suyudi mengatakan pengamanan dan keberangkatan berjalan aman dan lancar. "Dari pekan lalu sudah ada tindakan preventif, langkah-langkah awal pengamanan termasuk di beberapa titik," kata Suyudi di depan Masjid Raya Kota Bogor, Jumat (4/11). Walaupun titik kumpul massa aksi damai bertempat di area Masjid

Raya Bogor, Baranangsiang, akan tetapi kepolisian melakukan pengamanan setidaknya di empat titik. Empat titik itu, seperti pintu masuk simpang Pomad, simpang Ciawi, tol Borr, dan area Barangsiang sendiri. "Kemudian di beberapa terminal juga, seperti Baranangsiang, Laladon dan stasiun," tambah dia. Suyudi menambahkan, kepolisian mengerahkan 350 personel yang terbagi di beberapa wilayah, 400 Brimob dan 500-an TNI. "Keberangkatan massa sudah sejak tadi malam, subuh dan pagi ini," tambahnya. ●gonggom

Kejuaraan Muay Thai Perebutkan Sabuk Dandim TANGERANG, HR - Kejuaraan Muay Thai amatir Tangerang Cup 2 memperebutkan sabuk Dandim 0506/TGR digelar di Mall Metropolis Kota Tangerang Sabtu (29/10). Kegiatan yang diikuti oleh atlet amatir junior dan senior dari berbagai klub baik kota/kabupaten maupun provinsi yang ada di Indonesia. “Ada dari Makassar, Tasikmalaya, Bandung, Cirebon, Pekalongan, Bekasi, dan Tangerang yang terdiri dari 24 partai yang diantaranya 5 partai putri dan 19 partai putra amatir yunior,” kata ketua panitia pelaksana Bambang Sukirman. Kejuaraan tersebut, Kata Bambang, bertujuan untuk memberikan wadah penyaluran minat dan bakat atlet khususnya di bidang beladiri Muay Thai. “Kegiatan ini untuk membantu mengembangkan bakat remaja dalam olahraga Muay Thai guna mencapai prestasi,” tukasnya. Sementara, Ketua PB MuayThai Kota Tangerang Tomy Rano Armansyah SH berharap kedepan dalam penyelenggaraan dapat menjadi lebih baik lagi. “Masih banyak harapan dan impian yang kami ingin wujudkan bersama, dalam hal meningkatkan minat beladiri Muay Thai khususnya di kota Tangerang,” kata Tomy.

Dengan demikian, ia berharap agar Cabang Olahraga tersebut dapat lebih mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah Kota Tangerang melalui KONI. “Harapan kami agar Muay Thai lebih diperhatikan dan mari bersama kita menjaga agar event seperti ini bisa dapat terus diadakan dan menjadi budaya di tengah masyarakat yang mencintai olahraga beladiri Muay Thai,” harapnya. Sementara itu, Dandim 0506/ Tgr Letkol Inf Acgiruddin mengatakan, diadakan perlombaan ini juga untuk mencari bibit–bibit muda. Kegiatan ini juga diadakan tepat pada berlangsungnya Hari Sumpah Pemuda. Perlombaan tersebut diikuti oleh para muda – mudi tingkat junior amatir Muay Thai. “Para pemuda bisa mengembangkan bakatnya dalam olahraga Muangthai tersebut guna mencapai prestasi,” ucapnya. Menurut Dandim 0506/Tgr pada ajang tersebut dapat memperoleh nilai–nilai luhur. Semacam sportivitas dan persatuan bangsa. ”Nanti ke depannya akan terus diadakan acara semacam ini untuk generasi muda,” katanya. ●haryo/jawe

5

Apartemen Paragon Village Diduga jadi Tempat Transaksi Narkoba TIGARAKSA, HR - Apartemen Paragon Village Tower C diduga sering digunakan transaksi Narkotika jenis sabu. Kali ini, pelaku berinisial HR alias Bento (21), warga Perumahan Binong Permai, Desa Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dibekuk Satuan Reserse Narkoba (Satnarkoba) Polresta Tangerang, ketika hendak transaksi barang haram yang saat ini sedang gencar diberantas Kepolisian maupun instansi terkait. Hal tersebut diungkapkan oleh Kasat Narkoba Polresta Tangerang Kompol Sukardi kepada wartawan, Kamis (3/11). "Tertangkapnya pelaku berdasarkan informasi salah seorang warga yang tak mau disebutkan namanya, bahwa pada Apartemen Paragon Village Tower C, yang terlihat megah itu akan digunakan untuk transaksi sabu," jelasnya. Lanjut Sukardi, setelah mendapatkan informasi tersebut, tim unit Satnarkoba melakukan penye-

lidikan, dan sesuai informasi yang didapatkan, pihaknya melakukan penangkapan terhadap tersangka. "Karena yakin dan sesuai ciriciri yang ia dapatkan, sesampainya dilokasi terlihat seorang laki-laki terlihat mencurigakan hendak masuk dalam sebuah kamar 05 lantai 9 Apartemen Paragon Village Tower C, di Jalan Raya Binong Kavling 9 Karawaci Kabupaten Tangerang, lalu kita (Polisi-red) lakukan penangkapan dan penggeledahan, yang kedapatan barang bukti Narkotika jenis sabu di dalam lemari pakaian dalam kamar tersangka," ujarnya. Saat itu, setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan, ketika dalam lemari kamar tersangka ditemukan, mengakui barang haram tersebut miliknya. Pelaku dan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus Plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 2,69 gram telah diamankan di Mapolresta Tangerang. Guna penyidikan lebih lanjut tersangka dikenakan Pasal 114 ayat (1) subsidair pasal 112 ayat (1) Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ●r danu

SMPN 142 Jakarta Peringati Hari Sumpah Pemuda

Cucu Rustini, Kepsek SMPN 142 Jakarta

JAKARTA, HR – Sumpah Pemuda merupakan keputusan kongres kedua yang diselenggarakan selama dua hari yaitu pada tanggal 27 – 28 Oktober 1928 di Jakarta dengan menegaskan cita–cita akan ada tanah air Indonesia, Bangsa Indonesia dan Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, untuk mengingat sejarah perjuangan bangsa Indonesia merebut kemerdekaan Bangsa dan Negara Indonesia, maka pada moment hari Sumpah Pemuda ke-88 tahun 2016, SMPN 142 Jakarta melaksanakan upacara untuk mengingatkan kembali tentang perjuangan para pahlawan kemerdekaan Indonesia. Kegiatan Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-88 tahun

2016 dilaksanakan pada hari Jum’at, (28/10) di halaman SMPN 142 Jakarta. Upacara diikuti oleh seluruh siswa, bapak dan ibu guru serta karyawan/karyawati SMPN 142 Jakarta. Pembina upacara adalah Cucu Rustini SPd, MM selaku Kepsek. Pelaksanaan upacara berjalan khidmat dan lancar. Semua siswa mengikuti upacara dengan penuh semangat. Cucu Rustini dalam sambutannya mengingatkan kembali tentang perjuangan para pahlawan khususnya para pemuda Indonesia untuk merebut kemerdekaan bangsa Indonesia, mengingatkan perjuangan untuk merebut kemerdekaan perlu semangat, persatuan, pengorbanan dan kerjasama. Oleh karena itu, para siswa sebagai generasi penerus bangsa harus melanjutkan perjuangan Bangsa dengan senantiasa belajar terus menerus guna mengisi kemerdekaan Indonesia. Semoga dengan pelaksanaan upacara Hari Sumpah Pemuda ke88 bisa memberikan inspirasi bagi kita semua khususnya para siswa, sehingga mampu mengisi kegiatan kemerdekaan Indonesia dengan hal–hal yang positif dan berprestasi di bidang akademik maupun non akademik. ●jm

Megapolitan

Edisi 538 | Thn. XIII | 07 - 14 November 2016

JPU Desi Diduga Bacakan Tuntutan Sebelum Rentut

Berdiri JPU Desi

JAKARTA, HR - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Desi dari Kejaskaan Negeri Jakarta Pusat diduga bacakan tuntutan yang belum diajukan rencana tuntutan (Rentut) di Pengedilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jl Bungur, Kamis (03/11/16). Terdakwa Mursit dijatuhi tuntutan 5 tahun dan 6 bulan pidana penjara denda 1,3 miliar subsider 3 bulan pidana, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memiliki dan menyimpan narkotika jenis bukan tanaman seberat 1 gr tanpa hak sebagaimana diatur dalam Pasal

112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedianya, hari itu agenda persidangan adalah pemeriksaan saksi dari kepolisian. “Majelis, kita sudah mengirimkan surat panggilan saksi, tetapi saksi tidak dapat hadir karena sedang tugas luar kota, kesaksian

kami dibacakan saja,” kata JPU. Hakim pun setuju keterangan saksi dibacakan. Tetapi majelis bertanya kepada terdakwa, apakah setuju keterangan saksi dibacakan, dan di-ya-kan terdakwa. Sehingga, keterangan saksi itu dibacakan di persidangan sesuai yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Usai JPU membacaan keterangan saksi, kemudian hakim bertanya kapan tututan?, JPU menjawab sudah siap. “Apa mau dibacakan sekarang?” tanya hakim, “Ya bu hakim,” jelas jaksa. Usai persidangan ketika Desi dikonfirmasi mengatakan, sudah rentut. “Sudahlah bang! Mana berani kita tuntut kalau belum rentut. Dipecat saya nanti,” jawab Desi. Bagaimana anda membuat rentut padahal keterangan saksi dan keterangan terdakwa blum didengarkan di persidangan? Apa yang menjadi pertimbangan anda membuat tuntutan? tanya HR, “Ini sudah sidang yang kelima, jadi sebelumnya hakim sudah bilang untuk mepersiapkan tuntutan,” jawab Desi. ●tom

Kota Tangerang Raih National Procurement Award 2016

JAKARTA, HR - Walikota Tangerang Arief R Wismansyah menerima penghargaan 'National Procurement Award 2016' dengan Kategori Penerapan Standar LPSE dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia. Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala LKPP Republik Indonesia Agus Prabowo di Balai Kartini, Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (03/11). Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan tingginya komitmen dalam penerapan standarisasi penyelenggaraan pengadaan barang/

jasa melalui LPSE e-procurement di Pemerintahan Kota Tangerang. Walikota mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan berkomitmen tinggi untuk kemajuan Kota Tangerang terutama unit LPSE Kota Tangerang. "Motivasi buat Pemkot untuk bisa lebih baik lagi dalam penyelenggaraan pengadaan dan mendorong kualitas pembangunan di Kota Tangerang," ujar Walikota. Penghargaan tersebut merupakan penghargaan kesekian kali yang diperoleh pemkot di bidang e-procurement setelah sebelumnya

mendapatkan penghargaan National Procurement Award kategori Kepemimpinan pada tahun 2015 dan penghargaan LPSE dengan paket terbanyak semeter I kategori Kota TA 2011, LPSE dengan paket dan pagu terbesar pada semeter II kategori Kota TA 2011, LPSE dengan User Support Terbaik Kategori Kota tahun 2012, serta LPSE dengan Kinerja Sistem Terbaik Kategori Kota 2013 dan ISO 9001:2008 tentang manajemen mutu layanan pengadaan secara elektronik. Sebagai fasilitator untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa yang bersih, terbuka dan akuntabel di Kota Tangerang, sejak tahun 2010 LPSE Kota Tangerang telah menyelesaikan 3.388 paket dengan pagu Rp 3.976 triliun. Jumlah paket yang belum dilelang sebesar 37 paket, dan efisiensi sebesar 34% atau Rp 1,3 T. Sampai bulan Oktober 2016 telah menyelesaikan 592 paket lelang dengan sisa masih berjalan dari total 741 paket. ●haryo/noni

DAK Cara Swakelola Sarat Penyimpangan Pemagaran SDN Kedawung II dan III Disoal TANGERANG, HR - Selama ini perhatian pemerintah pusat maupun daerah untuk memajukan dunia pendidikan dengan cara mengalokasikan dana yang cukup besar, sangat diapresiasi oleh masyarakat. Sayangnya, dalam pelaksanaannya khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari pemerintah pusat melalui APBN untuk rehab gedung sekolah dengan cara swakelola tidak jarang bermasalah karena dikerjakan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Indikasi terjadinya penyimpangan dan penyelewengan dana yang dilakukan oleh pihak sekolah, terjadi di SDN Kedawung Barat II dan SDN Kedawung Barat III, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang dalam proyek pemagaran.

Tahun 2016 ini SDN Kedawung Barat II dengan Kepsek Zubaidah dan Kepsek SDN Kedawung Barat III masing-masing menerima kucuran DAK untuk pemagaran Rp 200 juta. Pekerjaan pemagaran di kedua sekolah negeri itu ditengarai bermasalah atau tidak sesuai RAB. Sejauh informasi diperoleh koran ini, berdasarkan RAB, pondasi pagar untuk kedua sekolah itu harus digali sedalam 60 cm. Namun, pondasi untuk SDN Kedawung II hanya digali sedalam 30 cm, dan SDN Kedawung III hanya 40 cm. Selain masalah kedalaman galian untuk pondasi yang tidak sesuai ketentuan, diduga besi yang digunakan merupakan besi bekas. Kemungkinan itu terlihat dari potongan besi yang berkarat dan bengkok.

Mengingat banyaknya persoalan dalam pengelolaan dan penggunaan DAK yang dikerjakan dengan cara swakelola atau oleh pihak sekolah yang cenderung mencari "keuntungan", ke depan diharapkan setiap rehab gedung sekolah dan pemagaran ditangani oleh pemerintah daerah melalui instansi terkait. "Selama ini ada kecenderungan rehab gedung sekolah maupun pemagaran jadi ajang untuk memperkaya diri, tanpa memperhatikan kualitas pekerjaan. Urusan perbaikan gedung maupun sarana lainnya di sekolah yang didanai DAK serahkan saja kepada pemerintah daerah, dan Kepsek fokus untuk memajukan pendidikan di sekolah masing-masing," ujar sejumlah warga. ●zn

Pelindo III Persiapkan Dwelling Time, Layanan Relokasi IPO Anak Usaha Peti Kemas Tanjung Priok Diperpanjang JAKARTA, HR - PT - Pelabuhan Indonesia III (Pelindo III) memang tengah didera isu tidak sedap. Petinggi perusahaan ini harus berurusan dengan penegak hukum lantaran diduga melakukan pungli. Toh, hal ini tidak menghambat rencana perseroan ini melakukan ekspansi. Untuk membiayai ekspansinya tahun depan, perusahaan penyedia jasa kepelabuhanan ini membidik pendanaan dari pasar modal. Pelindo III berencana melepas saham salah satu anak usahanya, PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI) ke publik melalui penawaran perdana saham alias initial public offering (IPO). Direktur Utama Pelindo III Orias Petrus Moedak mengatakan, perusahaan ini mempertimbangkan untuk melepas saham dengan kisaran 20% hingga 30% saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh. "Kemarin kami memang mengajukan BJTI untuk IPO, tetapi harus melihat hasil analisisnya terlebih dulu," papar dia di Jakarta, Kamis (3/11). Orias mengatakan, rencana IPO ini tengah dianalisa. Perusahaan pengelola beberapa pelabuhan di be-

berapa daerah di Indonesia ini telah menunjuk PT Danareksa Sekuritas untuk membuat kajian atas rencana IPO anak usahanya tersebut. Hasil analisa ini akan menentukan apakah nantinya perseroan ini akan mencari dana dengan cara melepas saham perdana anak usaha atau menerbitkan obligasi. Orias menjelaskan, perseroan membutuhkan pendanaan sekitar Rp 2 triliun untuk mengembangkan anak usahanya yang terletak di Surabaya, Jawa Timur tersebut. Meski demikian, Orias juga tengah mempertimbangkan pembiayaan dengan skema penerbitan obligasi. Selain Pelindo III, PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) juga pernah menyatakan akan melakukan penawaran saham perdana tiga anak usahanya. Tiga anak usaha tersebut yakni PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP), PT Indonesia Kendaraan Terminal (IKT), dan PT Jasa Armada Indonesia (JAI). Pelindo II menargetkan meraih dana Rp 4 triliun dari IPO tiga anak usaha tersebut. Dana itu nantinya akan dipakai untuk pengembangan bisnis kepelabuhan Pelindo II. ●krisman/velly

JAKARTA, HR - Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta memperpanjang waktu pelaksanaan kegiatan relokasi peti kemas impor dari terminal peti kemas lini satu pelabuhan ke tempat penimbunan sementara (TPS) di wilayah pabean Priok. Sebelumnya, kegiatan relokasi dibatasi hanya hingga pukul 17.00 WIB setiap hari tetapi kini menjadi hingga pukul 24.00 WIB dan mendukung layanan 24/7 atau 24 jam seminggu. Kepala KPU Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Fajar Doni mengatakan langkah itu ditempuh untuk mempercepat pengeluaran barang dari lini satu pelabuhan ke kawasan buffer sehingga dwelling time di pelabuhan Priok bisa terus ditekan seperti yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo agar dwelling time Priok kurang dari tiga hari. Namun saat ini, ucapnya, baru dua TPS buffer di Priok yang diizinkan untuk bisa melayani relokasi peti kemas impor tersebut hingga pukul 24.00 WIB setiap harinya yakni TPS Agung Raya dan

TPS Wira Mitra Prima. "Yang lainnya akan menyusul setelah kita lakukan monitoring dan evaluasi," ujarnya saat peresmian pengoperasian custom control room (CCR) Bea dan Cukai Tanjung Priok, Rabu (2/11/2016). Berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara Indonesia (Aptesindo) saat ini terdapat 10 fasilitas TPS yang berada di wilayah Pabean Priok sebagai buffer terminal peti kemas ekspor impor dari Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja, Terminal Mustika Alam Lestari (MAL) dan Terminal 3 Pelabuhan Priok. Kegiatan relokasi peti kemas impor dari lini satu ke TPS buffer dilaksanakan dan diatur melalui Permenhub No. 116/2016 tentang Perpindahan Barang yang Melewati Batas Waktu Penumpukan/ Longstay. Beleid tersebut untuk mengurangi dwelling time di empat pelabuhan utama yakni Tanjung Priok, Tanjung Perak Surabaya, Belawan Medan dan Pelabuhan Makassar. Fajar mengemukakan, dengan ber-

operasinya custom control room (CCR) itu, kegiatan pemasukan, pengeluaran dan penimbunan barang di fasilitas tempat penimbunan sementara (TPS) yang berada di wilayah pabean Priok bisa terdeteksi secara akurat. Selain itu, ujar dia, CCR tersebut juga untuk mengawasi proses bisnis di TPS, serta memantau pergerakan barang impor yang selama ini sudah dapat di deteksi menggunakan elektronik seal (e-seal) kontainer. Dia mengatakan, penyiapan fasilitas CCR KPU Bea dan Cukai Priok itu sesuai amanat Perdirjen Bea dan Cukai No. 6/BC/ 2015 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Pabean dan TPS. Peresmian dan pengoperasian CCR KPU Bea dan Cukai Priok itu juga dihadiri kalangan pengusaha dan pengguna jasa pelabuhan Priok yang diwakili asosiasi di antaranya Aptesindo, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Asosiasi Pengusaha Jalur Prioritas (APJP). ●krisman/velly

Terdakwa Merasa Tidak Pernah Diperiksa Penyidik TANGERANG, HR - Ungkapan terdakwa Tumpang Sugian kepada wartawan disaat menunggu panggilan sidang di Pengadilan Negeri Tangerang mengatakan, bahwa untuk kasus ini yang akan disidangkan dirinya belum pernah diperiksa di penyidik dan terkesan dipaksakan. Dia tidak merasa melakukan karena menurutnya dia masih memiliki tanah seluas 8 Ha termasuk sebagian dikuasai pengembang Alam Sutera, jelas Tumpang, dia tidak bisa mendapatkan kebebasan untuk membuktikan dan menunjukan dimana letak tanah yang ia miliki. Sekarang sebagian tanah dari luas tanah yang diakui miliknya sudah menjadi HGB oleh pengembang untuk perumahan Alam Sutera. Namun, karena saya dibawa ke mari untuk sidang, saya pasrah, karena apapun yang saya katakana, saat ini pasti dianggap bersalah. Kata-kata tersebut juga diutarakan di ruang sidang ketika ketua majelis hakim Sun Basana Hutagalung menanyakan kepada Tumpang sidang Kamis 3/Oktober 2016, apakah ada keberatan dengan dakwaan jaksa penuntut umum yang dibacakan jaksa Fajar yang didalamnya terkandung pasal yang didakwakan dakwaan kesatu 263 KUHP, kedua pasal 264 KUHP dan dakwaan ketiga pasal 266 KUHP. Dalam dakwaan tanah seluas 764 meter di daerah kecamatan Sindang Jaya pembayarannya sebesar Rp 313.600.000 diterima terdakwa dari Delta Mega Persada dan hal ini boleh-boleh saja saya dikatakan menikmati hasilnya penjualan tanah tersebut. Kalaupun demikian, saya sanggup untuk mengembalikanya, karena tanah saya juga masih lebar dan sekarang ini sudah jadi perkara, saya pasrah. Pasrah bukan berarti saya salah, tegas Tumpang Sugian dan minta keadilan. ●tb

Pesinetron Jupiter Kecewa Sidang Tuntutan Ditunda Lagi JAKARTA, HR - Sidang terdakwa Jupiter Fourtissimo, kasus penyalahgunaan narkoba kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Kamis (3/11). Namun, sidang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dani Ari dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat lagi-lagi harus ditunda. Kepada ketua majelis hakim Agus Setiawan, JPU mengaku masih menemui kendala dalam menyusun tuntutan untuk Jupiter dan kembali meminta waktu. Hakim mengabulkan permintaan JPU dan memutuskan sidang dilanjutkan Selasa pekan depan, 8 November 2016. Penundaan sidang yang terjadi untuk kesekian kalinya membuat Jupiter Fourtissimo kecewa. "Iya, dia kecewa. Kan dia sudah siap mendengar tuntutan, tapi kok kenapa ditunda lagi," kata Fransisca, pengacara Jupiter Fortissimo, setelah selesai sidang. ●jt

Polres Tanjung Priok Sita 112 Ton Pupuk Urea Ilegal JAKARTA, HR - Polres Pelabuhan Tanjung Priok mengamankan 112 ton pupuk urea ilegal. Pupuk tersebut hendak dikirimkan ke luar Jawa melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Hanny Hidayat mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena merugikan konsumen. "Akibat dari penggunaan pupuk ilegal ini, petani bisa gagal panen karena kandungan pupuk tidak sesuai dengan standar SNI yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian," ujar Hanny kepada wartawan, Jumat (28/10/2016). Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP Dedi menerangkan, kasus ini terungkap setelah polisi mendapatkan informasi adanya truk kontainer yang memuat pupuk ilegal memasuki Pos IX Pelabuhan Tanjung Priok para Senin (10/10). Pada saat itu, polisi mengamankan 2 unit kontainer yang memuat 48 ton pupuk merk NPK Plus Ponska yang diduga palsu. Pupuk tersebut hendak dikirim ke Medan, Sumatera Utara dengan menggunakan kapal KM Oriental 3. Kemudian, pada tanggal 13 Oktober, polisi kembali mengamankan 3 truk kontainer yang memuat 72 ton pupuk NPK diduga palsu di Jl Raya Pelabuhan Tanjung Priok, Jakut. Pupuk tersebut rencananya akan dikirim ke Bengkulu. Lima orang pelaku ditangkap dalam kasus ini. Atas perbuatannya, para pelaju dijerat dengan Pasal 106 jo Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 113 jo Pasal 57 UU No 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan atau Pasal 120 ayat (1) UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustruan, dan atau Pasal 62 jo Pasal 8 UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan atau Pasal 37 ayat (1) jo Padal 60 huruf f UU No 12 Tahun 1992 tentang Budisaya Tanaman. ●krisman/velly

JPU Yansen Hadirkan Saksi Ahli Pasal 127 JAKARTA, HR - Jaksa Penunutut Umum (JPU) Yansen Dau dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara menghadapkan saksi ahli Asesmen dari Yayasan Sembilan sebagai saksi terhadap terdakwa Mahyudi Musa Alias Rudi Bin Muhammad Musa dan Maulana Zhaddery bin Swandi yang didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1), Jo Pasal 112 ayat (1), Jo Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Jl Gajah Mada, No.17, Jakarta Pusat, Rabu (02/11/16). Saksi ahli dihadapan persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Usaha Ginting, mengatakan, bahwa kondisi para terdakwa masih belum ketergantungan berat masih skala cobacoba, karena terpengaruh lingkungan. Diduga bahwa Jaksa Yansen akan menuntut kedua terdakwa dengan Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban narkotika, sehingga JPU menghadirkan ahli asesment dari Yayasan tersebut. Usai persidangan pemeriksaan ahli kedua terdakwa terlihat cukup gembira menyalami saksi dan JPU seolah-olah keinginannya sudah tercapai. Padahal, untuk pelaksanaan Pasal 127, harus sesuai dengan PP 25 tahun 2011 sebagai petunjuk pelaksanaan tehnis rehabilitasi, yakni Rumah sakit yang ditunjuk pemerihtah. Sementara Yayasan 9 tidak masuk dalam kategori tersebut. ●tom

6 Antar Jenazah Warga

Kapolsek Jatiuwung Pinjamkan Mobil Dinas JATIUWUNG, HR - Patut diacungin jempol, Jajaran Polsek Jatiuwung Polres Metro Tangerang Kota memberikan pelayanan ikut mengantarkan dengan mobil dinas Pick Up Patroli, ketika warga mendapatkan musibah atau meninggal dunia. Saat melakukan pemakaman Polisi melakukan pengawalan hingga selesai. Ini adalah salah satu bentuk kepedulian Polisi dalam memberikan pelayanan untuk menciptakan kebersamaan dalam segala hal, baik Kamtibmas maupun yang lainnya. Kapolsek Jatiuwung Polres Metro Tangerang Kota Kompol Agung Budi Leksono mengatakan, saat itu, datang salah seorang warga Kampung Jati RT 03/04 Kelurahan Jatiuwung Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, dalam kondisi hujan deras datang untuk meminta bantuan, bahwa keluarganya (Alm) Ernawati meninggal dunia dikarenakan sakit. "Karena hujan deras dan tidak memiliki kendaraan minta bantuan untuk diantarkan jenazahnya saat pemakaman, dengan mobil Dinas Pick Up Patroli," ujarnya. "Kami melakukan ini tak semata-mata untuk mencari sensasi, tapi dengan ikhlas rasa bentuk kepedulian terhadap warga yang mendapatkan musibah atau meninggal dunia," kata Agung Budi Leksono, Kamis (3/11). "Demi terwujudnya rasa aman terhadap masyarakat, kita (Polisi-red) harus bersinergi dengan warga. Kami tak bisa berbuat apa-apa kalau tidak ada kebersamaan dengan warga, semua kalau bila dilakukan bersama-sama maka dapat terwujud Kamtibmas pada Wilayah hukum Polsek Jatiuwung," ungkapnya. Lanjut Agung, selain mengikuti saat pemakaman terhadap warga, pihaknya akan rutin melakukan Patroli kewilayahan. "Kami rutin Patroli kewilayahan untuk menjaga Kamtibmas dan juga warga bila mendapatkan musibah maupun yang lainnya, agar segera melaporkan dan meminta bantuan ke Kantor Polisi terdekat," paparnya. Menurut KSPK Polsek Jatiuwung Aiptu Hartono, ketika salah seorang warga datang meminta pertolongan, secara sepontan langsung inisiatif meminjamkan Kendaraan Dinas Patroli. "Dengan didorong rasa kemanusiaan dan Pelayanan terhadap Masyarakat dan memberikan pelayanan yang maksimal, kami mengantarkan Almarhumah Ibu Ernawati ke tempat peristirahatan terakhirnya," jelasnya. Sementara itu, salah seorang warga yang mewakili masyarakat Kampung Jati Rt 03/04 Kelurahan Jatiuwung Kecamatan Cibodas Kota Tangerang mengucapkan banyak terimakasih kepada Kapolsek dan jajarannya atas bantuan kemanusiaan yang di berikan. ●r danu

Undang Rudayat

Kades Cibatuireng Berhasil Bangun Infrastruktur Desa TASIKMALAYA, HR - Untuk meningkatkan infrastruktur pembangunan jalan lingkungan di Desa Cibatuireng, H Undang Rudayat S.Sos selaku Kepala Desa Cibatuireng, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya kini telah berhasil menyelesaikan sejumlah pekerjaan, khususnya pembangunan infrastruktur, H Undang Rudayat baik pembagunan jalan utama desa maupun jalan lingkungan, dimana hampir setiap tahun Desa Cibatuireng mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dalam hal pembangunan Desa Cibatuireng semenjak dipimpin H Undang telah terlihat infrastruktur dimana-mana telah dibangun. Termasuk pembangunan Jalan Ranca Bakung Cibatu yang panjangnya kurang lebih 3 Km, dan jalan ini yang menghubungkan kebeberapa desa. Dan banyak lagi keberhasilan program lainnya, yangmana terlihat kemajuan dalam membangun dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa diantaranya industry, yaitu bergerak dibidang bordir dan satu lagi dibidang peternakan budi daya ayam pedaging. Tidak hanya itu, warga Desa Cibatuireng diberi pelatihan-pelatihan khusus oleh desa dan didampingi oleh dinas peternakan yang di aksanakan setiap enam bulan sekali. Keberhasilan H Undang dalam membangun dapat pengakuan langsung masyarakat Desa Cibatuireng, dimana sebagai masyarakat merasa bangga dengan keberhasilan H Undang membangun Desa Cibatuireng. Bahkan tidak sedikit warga Desa Cibatuireng masih berharap H Undang mau melanjutkan pembangunan. Salah satu warga Kp.Cipanyarang, Onong (47) berharap untuk kedepannya H Undang mau mencalonkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) di wilayah Karangnunggal ini, yang nantinya khususnya masyarakat Desa Cibatuireng umumnya warga Karangnunggal mempunyai perwakilan yang bisa menyampaikan aspirasinya dan merealisasikan pembangunan di wilayah karangnunggal. “Walaupun baru menjabat sebagai Kades, tetapi H Undang bisa mengajukan ke pemerintah membangun jalan utama Cibatuireng - Cibatu yang hampir selesai. Disinilah harapan masyarakat agar semua keberhasilan dalam membangun harus dilanjutkan lagi. Dan khususnya warga Desa Cibatuireng akan mendorong H Undang untuk naik ke legislatip,”terang Onong. Terpisah, Kepala Desa Cibatuireng, H Undang merasa gemberi dan terharu. ‘Saya merasa gembira dan terharu dengan kepercayaan masyarakat kepada kinerja yang telah dilakukan selama ini, Itupun berkat kerja sama antara pimpinan dan bawahan, begitu juga rasa gotong royong masyarakat Desa Cibatuireng sangat tinggi,”ungkapnya. Saya sangat berterimaksih kepada warga yang sangat peduli dan sadar akan gotong royong. Karena terus terang apalah artinya saya kalau tidak ada peran serta dari masyarakat khususnya dalam bidang pembangunan.. Dan saya selalu melakukan komunikasi langsung dan ingin menjadi pemimpin yang merakyat,sambung H Undang. Menurunya pendekatan ke warga yaitu melalui pengajian-pengajian yang dilakukan ke setiap DKM yang ada di wilayah Cibatuireng. ●air

Megapolitan

Walikota Depok Resmikan 2 Kampung Pembauran DEPOK, HR - Walikota Depok Mohammad Idris siang tadi membuka kegiatan peluncuran Kampung Pembauran di Lapangan Komplek Deppen RRI, Jumat (28/10/2016). Ada dua lokasi Kampung Pembauran di Kota Depok, yaitu RW 02 Kelurahan Cisalak Kecamatan Mekarsari dan RW 08 Kelurahan Limo Kecamatan Limo. Ada pun tujuan program Kampung Pembauran ialah mengimplementasikan gagasan Depok Bersahabat untuk semua membangun kampung model yang mencerminkan kerukunan masyarakat dari berbagai golongan, menjadikan perbedaan masyarakat sebagai sebuah kekayaan sosial, membangun solidaritas sosial atas dasar persamaan agenda, membangun tradisi dialogis dalam menyelesaikan perbedaan serta memoderasi potensi radikalisme dan ekslusivisme masyarakat Depok. Dalam sambutannya, Walikota mengatakan bahwa ini merupakan salah satu hal yang harus dibanggakan oleh Warga Depok, karena ini merupakan pertama kali di Indonesia. Adanya dua lokasi Kampung Pembauran ini juga merupakan pembukaan sekaligus menepis sigma bahwa masyarakat Jawa Barat merupakan masyarakat yang intoleran dan eksklusif.

“Depok merupakan kota pertama yang me-launching Kampung Pembauran. Ini hal yang perlu kita syukuri dan support bersama– sama,” ujarnya. Diungkap Mohammad Idris, Kampung Pembauran adalah kampanye sosial, sebuah pesan bagi bangsa Indonesia, bahwa Kota Depok sebagai bagian dari Indonesia yang siap menjadi pioner pengembangan semangat kehidupan yang majemuk menjadi sebuah masyarakat yang multikultur. Dirinya juga berharap, semua lapisan masyarakat dapat saling bersinergi untuk menciptakan keharmonisan antar suku dan budaya yang ada di Depok. Hal tersebut diperlukan karena Kota Depok ini sekarang sudah menjadi kota yang tingkat pluralitasnya tinggi, terbukti dengan tinggalnya banyak masyarakat dari berbagai suku yang ada di Indonesia. “Mudah–mudahan yang kita lakukan ini, merupakan bukti kerja

kita semua untuk menciptakan kesejahteraan dan meningkatnya pembangunan Kota Depok,” sambungnya. Sementara itu, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dadang Wihana Kota Depok mengatakan, bahwa dua Kampung Pembauran yang ada di wilayah barat dan timur Kota Depok ini memiliki karakteristik yang berbeda di RW 02 Kelurahan Cisalak lebih cenderung mencerminkan masyarakat urban, sementara RW 08 Kelurahan Limo cenderung lebih plural. “Untuk di Limo lebih banyak warga Tionghoa dan Betawi, namun mereka sudah asimilasi yang menjadi warga lokal. Bahkan ada juga warga Tionghoa yang sudah memeluk agama Islam,” jelasnya. Dirinya juga mengatakan, bahwa nantinya direncanakan tiap Kecamatan akan memiliki satu buah Kampung Pembauran. Untuk saat ini baru dua titik saja yang akan dijadikan pilot projek Kampung Pembauran. “Rencananya tiap Kecamatan memiliki satu Kampung Pembauran, sebagai bukti bahwa harmonisasi suku dan budaya di Depok memiliki harmonisasi yang baik,” ujarnya. ●ss

Jalinan Multi Power

Sinergi Antara PGN dan Rumah Zakat

TANGERANG, HR - Pada hari Kamis (27-10-2016) Perusahaan Gas Negara (PGN) dan RZ (Rumah Zakat) bekerja sama dengan KWT Anggrek Baroka RW 03 kembali melakukan jalinan program kerja sama untuk bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya berupa serah terima mobil sehat. Selama kurun waktu 7 tahun PGN, RZ dan Desa Binaan KWT Anggrek Baroka RW 03 Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang menjalin kerja sama dalam unsur kemanusiaan. Sebelumnya PGN, telah begitu aktif dan komitmen dalam membantu terhadap Desa Binaan KWT Anggrek Baroka RW 03 terutama perihal

kegiatan sosial di antaranya bantuan terhadap Posyandu berupa kursi dan timbangan elektrik. Bahkan secara bersama-sama menggelar pengobatan massal kepada 200 warga RW 03 Kelurahan Babakan. Selain itu, di lingkungan RW 03 pun memiliki Kampung Asri, Kebun KWT dan Bank Sampah. Dari Mobil Sehat tersebut RZ dapat membelikan manfaatnya kembali kepada masyarakat yang ada di sekitarnya berupa pelayanan kesehatan. Menyangkut operasional mobil sehat PGN sudah tersebar di beberapa wilayah indonesia antara lain Medan, Lampung, Palembang, Surabaya dan Tangerang. “Berkat jalinan kerja sama

ini semoga dapat menghasilkan manfaatnya bagi masyarakat serta memberikan efek yang positif bagi masyarakat Desa Binaan KWT Anggrek Baroka RW 03. Kami pun sangat bangga serta takjub apa yang selama ini telah dilakukan oleh KWT Anggrek Baroka RW 03 sangat membuahkan hasil, berbagai ide KWT ini menciptakan tanaman hidroponik. Secara konvesional maupun modern, ternyata hasilnya sangat baik dan bermanfaat,” sambut Eni Indriastuti CSR PGN. Lebih lanjut, Asep Nurdin selaku Chief Marketing Officer RZ menyampaikan kami selama 7 tahun menjalin kerja sama dengan PGN dan elemen masyarakat lainnya terus tumbuh serta berkembang sangat baik. “Kami pun sangat terbuka untuk program selanjutnya,” ucapnya. “Kami sangat apresiasikan kegiatan ini dan mudah-mudahan akan terus berlanjut. Ini berkesinambungan dengan program Pemkot Kota Tangerang untuk memberdayakan KWT yang ada di Kota Tangerang, yakni Tangerang Hijau, Tangerang Bersih dan Tangerang Live,” ujar H Abu Sofyan, Lurah Babakan. ●haryo/jawe

Independesi Hakim Dipuji Tedakwa KDRT Diputus Percobaan JAKARTA, HR – Akhirnya, terdakwa Poltje dihukum percobaan oleh Ketua Majelis Hakim IBN Oka Diputra SH di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Jl Gajah Mada No 17, Jakarta Pusat, Rabu (02/11/16). Dalam amar putusannya, majelis mengatakan, bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan yakinkan bersalah melakukan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) melanggar Pasal 44 ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDR). Sesuai dengan keterangan saksi dan korban dan terdakwa yang layak dipercaya di persidangan bahwa terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap anak korban Pandhu, tetapi terdakwa sebagai orang tua hanya memberikan sekali cubitan di paha dan sekali tamparan kecil dipipi yang tidak menimbulkan

penyakit. Untuk perlakukan itu tidak ada niat dari terdakwa untuk menyakiti tetapi hanya sebagai teguran terhadap anak, karena sering terlambat pulang sekolah. Tetapi karena undang undang telah ada yang melarang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga secara pisik maupun psikis, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya, ucap IBN Oka Diputra dalam putusannya. Pensehat Hukum Terdakwa Dominggus Maurits, SH, MH dari Lembaga Advokat Dominika mengatakan, bahwa putusan hakim sangat netral. “Independensi hakim sangat teruji dalam memeriksa perkara klien kita. Meskipun ada tekanantekanan, majelis tetap berpendirian dan berpatokan bahwa putusan sesuai dengan hasil yang terungkap di persidangan, ucap Dominggus menanggapi putusan percobaan terhadap kliennya.

Sebelumnya JPU Theodora Marpaung dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara menjatuhkan tuntutan 1 tahun dan 6 bulan pidana penjara terhadap terdakwa Poltje karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 44 ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Sebelumnya, Dominggus dalam surat Pledoi yang dibacakan pada persidangan Kamis (13/10/16), pada intinya memohon kepada majelis hakim agar membebaskan kliennya dari segala tututan hukum. Karena sesuai dengan hasil yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi korban dan terdakwa bahwa terdakwa hanya melakukan cubitan dipaha kanan sekali dan menampar pipi sekali yang tidak mengakibatkan terhalangnya korban dalam melakukan aktifitasnya. Sehingga kesaksian tersebut telah mematahkan dakwaan JPU dalam tuntutan Pasal 44 ayat (1). ●tom

Edisi 538 | Thn. XIII | 07 - 14 November 2016

Jalan Raya Serang Sempat Macet

Warga dan Babinkamtibmas Bersihkan Dahan Tumbang CIKUPA, HR - Akibat angin ribut sebuah pohon tua yang berada di pinggir Jalan Raya Serang tak jauh dari Bitung, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, tiba-tiba dahan besar roboh hingga akarnya tercabut dan menghalangi jalan. Tak pelak, dengan adanya insiden tersebut menyebabkan kemacetan. Menurut Kapolsek Cikupa Polresta Tangerang Kompol Bakhtiar Siregar, setelah melihat insiden tumbangnya pohon yang mengakibatkan tersendatnya Lalulintas, anggota Babinkamtibmas langsung ke TKP ikut membersihkan batang pohon dari tengah jalan. "Dahan tersebut tumbang dengan sendirinya, dikarenakan diterpa angin kencang hingga akarnya tercabut," kata Kompol Bakhtiar Siregar kepada wartawan, saat dihubungi lewat selularnya, Rabu (2/11). Lanjut Kapolsek, Kemungkinan pohon ini sudah tua. Jadi wajar kalau dahannya tumbang dan roboh hingga akarnya tercabut.

Akibat tumbangnya dahan pohon besar di sepanjang Jalan Raya Serang tersebut, mengakibatkan kemacetan. Namun, dengan cepat keadaan lalu lintas pada sekitar insiden itu dapat teratasi oleh Jajaran Anggota Polsek Cikupa Polresta Tangerang. "Ya pastinya akibat dahan tumbang mengakibatkan macet, tapi tidak begitu lama dapat kami atasi," jelasnya. Sementara itu, saat terjadinya dahan tumbang tersebut, terlihat beberapa kendaraan roda dua, dan roda empat pun harus berputar arah atau masuk ke gang perkampungan, sebab jalan agak tersendat. Sangat disayangkan, atas kejadian ini tak terlihat petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang. "Kita (Polisi-red) bersama masyarakat sekitar kejadian membersihkan dahan pohon yang tumbang. Tapi, setelah selesai dan sudah lancar BPBD baru datang membantu," pungkasnya. ●r danu

Peringati Sumpah Pemuda Sambil Peduli Sesama Manusia TANGERANG, HR - Sumpah Pemuda adalah bukti otentik bahwa memang pada tanggal 28 Oktober 1928 bangsa Indonesia dilahirkan oleh dengan semangat perjuangan. Magnet semangat perjuangan itu masih tergambar di lingkungan Kepemudaan Karang Taruna Tunas Karya RW 013 Kelurahan Kunciran Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang. Tepatnya dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda 2016, dengan menggelar Musik Sosial sambil memberikan santunan ke para kaum dhuafa. Ini adalah bentuk jiwa nasionalisme dan sosial yang tinggi di tunjukkan oleh Pemuda Karang Taruna Tunas Karya RW 013 dan patut diapresiasi tujuan kemanusiaan tersebut. Sebanyak 17 band yang turut berpartisipasi agenda kegiatan musik sosial tersebut diantaranya Samsaka, Nefals dan sebagainya. Antusias penonton pun sangat ramai dan menikmati acara ini dengan berlangsung dalam kedamaian dan persatuan serta tidak terjadi halhal yang tidak diinginkan. Karena ini semua berkat kerjasama antara pihak panitia dengan pihak keamanan yang langsung diterjunkan dari Polsek Cipondoh, Sabtu (29-102016). “Tujuan dari kegiatan ini memperingati Hari Sumpah Pemuda denga cara memberikan santunan

ke para Dhuafa yang berada di Kelurahan Kunciran Indah. Selain itu, kita menjalin persahabatan dan silahturahmi berbagai elemen masyarakat lainnya serta mencegah unsur Pemuda-pemudi dari bahaya penyalahgunaan narkoba dan pergaulan bebas yang dapat merugikan masa depannya,” ucap Bung Remi selaku Ketua Panpel. Karang Taruna Tunas Karya RW 013, ini pun sangat mendukung program Kampung Pemuda yang diadakan oleh Pemkot Kota Tangerang baik di tingkat Kelurahan, Kecamatan maupun Tingkat Kota. Bahkan, Karang Taruna Tunas Karya ini mengirimkan perwakilannya di ajang perlombaan antara lain Lomba Festival Band, Lomba Desain Kaos dan Lomba Stand Up Comedy yang diselenggarakan oleh pihak kecamatan Pinang Kota Tangerang. Karang Taruna ini sudah berdiri selama 3 tahun. Banyak kegiatan sosial lainnya yang telah mereka lakukan selain musik sosial ini. Salah satu contoh kegiatan pengajian bulanan di lingkungannya, kerja bakti dan jenis kegiatan positif lainnya. “Acaranya seru banget dan terima kasih panitia sudah mengadakan acara musik sosial ini dan penontonnya aman terkendali serta tertib,” ujar Sandi Sanjaya salah satu personil dari Band Jimbe. ●haryo

Turis Asing Minati Pasar Tradisional Unik BENGKULU, HR - Kunjungan ratusan turis asal Eropa dan Amerika ke sejumlah pasar tradisional dapat dijadikan objek wisata alternatif yang menarik bagi turis asing. “Bagi mereka pasar seperti itu sangat unik. Seperti kunjungan ratusan turis asal Eropa dan Amerika yang berkunjung ke Pasar Tradisional Pasar Minggu Kota Bengkulu barubaru ini,”ungkap Pejabat Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu selaku pemandu, Suparhim Onoh, belum lama ini kepada HR. Ia menjelaskan, aktivitas dan interaksi antara pedagang dan pembeli di pasar tradisional cukup menarik bagi wisatawan, karena di negara mereka aktivitas seperti itu tidak ditemukan lagi. Menurut Suparhim, transaksi ekonomi di pasar tradisional dapat menjadi objek wisata unik sekaligus penganekaragaman objek wisata yang ditawarkan pada turis man-

canegara. Dikatakannya kunjungan ke pasar tradisional yang ditawarkan biro perjalanan wisata kepada turis asing terbukti cukup diminati, dimana para turis mengamati dan mendokumentasi aktivitas perekonomian di pasar tradisional itu. “Seratusan turis dari Eropa dan Amerika mengunjungi sejumlah objek wisata bersejarah di Kota Bengkulu, seperti Benteng Marlborough yang merupakan benteng peninggalan kolonial Inggris. Para turis juga meminati wisata ke pasar tradisional, mereka sangat terkesan,”terang Suparhim Onoh. Lebih jahu diterangkannya, Seksi Pemasaran dan Informasi, Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu memiliki tiga pasar tradicional yang layak dijadikan objek wisata alternative, yakni Pasar Minggu, Pasar Baru Koto dan Pasar Panorama.

Bea Cukai Jambi Amankan Barang Selundupan Senilai Rp 1,6 M

Para turis berkunjung ke Bengkulu

Suparhim Onoh mengharapkan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dapat membenahi kondisi pasar tradisional, sehingga dapat memperkaya pilihan objek wisata, terutama persoalan kebersihan para turis yang berwisata ke Bengkulu akan ikut mempromosikakan ke turis lainya. “Adapun kunjungan ratusan turis asal Eropa dan Amerika baru baru ini dibawa oleh biro perjalanan wisata dari Sumatera Utara menggunakan kapal pesiar ke Bengkulu,” ucap Suparhim. ●jlg

JAMBI, HR - Aksi penyelundupan barang ilegal yang tidak dilengkapi dengan cukai dari instansi berwenang nampaknya masih marak terjadi di wilayah hukum Provinsi Jambi. Bahkan intensitasnya tergolong masih tinggi. Kepala Bea Cukai Tipe Madya B Jambi, Priyono Triadmojo mengungkapkan, selama tahun 2016 ini pihaknya telah melakukan penindakan sebanyak 43 kali terhadap penyelundupan beraneka ragam barang ilegal yant tidak dilengkapi dengan pita cukai. Bukan hanya rokok dan minuman keras saja yang diamankan, namun juga ada alat bantu seks (seks toys) yang berasal dari Cina. “Dari penindakan tersebut Bea Cukai berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar 1,6

miliar,”ujar Priyono, Selasa (1/11) kepada sejumlah wartawan. Dikatakannya dari 43 kali penindakan tersebut saat ini barang bukti diamanakan di kantor Bea Cukai Jambi. Kebanyakan jalur masuk barang selundupan melalui kawasan Tanjab Timur. Barang ini berasal dari dua perusahaan yang kini operasinya ditutup sementara, karena tak berizin. Ditegaskan Priyono beberapa kali barang-barang di dua perusahaan ini tidak memiliki izin dan dilakukan eksekusi, sebagian dilelang dan dimusnahkan. “Kedua perusahaan ini merupakan perusahaan ekspor impor dan barangnya tidak pernah melapor ke bea cukai‎,”bebernya. ●nelson/rian

7

Arogan, Komisi V Jabar akan Panggil Ridwan Kamil

Syamsul Bachri Ketua Komisi V DPRD Prov Jabar

BANDUNG, HR – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menilai sikap Walikota Bandung Ridwan Kamil yang merekomendasikan beberapa kepala sekolah di Bandung untuk diberhentikan dinilai sebagai sikap yang tidak adil karena pemberhentian tersebut tidak prosedural dan tidak substantif. Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jabar Syamsul Bachri di DPRD jabar menganggap terdapat arogansi kekuasaan dalam masalah ini dan harus segera diluruskan. Apalagi sebagaimana yang disampaikan para kepala sekolah, Inspektorat Kota

Bandung tidak pernah memverifikasi dan mengklarifikasi kepada Kepala Sekolah. Hal ini dikatakan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar yang berangkat dari kabupaten Indramayu dan Cirebon mensikapi atas aduan para para guru SMA kota Bandung yang telah menyampaikan aspirasinya ke Komisi yang dipimpinnya. Sebelumnya para kepala Sekolah di Kota Bandung menyampaikan aspirasi ke Komisi V DPRD Prov Jabar yang membidangi masalah pendidikan, atas tuduhan pungli dari Walikota Bandung Ridwan Kamil kepada mereka. Mensikapi pengaduan ini, Syamsul meminta para guru tersebut tidak perlu merasa khawatir apalagi sampai saat ini surat pemberhentian tersebut belum mereka terima. “Tetaplah bekerja seperti biasa dan fokus pada upaya peningkatan pendidikan.” Dikatakan Syamsul, Pemprov Jabar masih belum melakukan tindakan apa-apa. Ini karena proses pemberhentian tersebut memang meragukan karena tidak ada verifikasi dan klarifikasi terlebih dahulu. ●horaz

Pulau Jawa & Bali

Jalan Berlubang, Pelaksana dan Pengawas Diam

Jalan berlubang.

PANGANDARAN, HR – Sudah tak aneh lagi sarana dan prasarana transportasi umum kondisinya banyak yang sudah kurang memadai yang di latar belakangi oleh berbagai aspek kehidupan, namun di Kabupaten Pangandaran sarana transportasi umum atau jalan nasional yang menghubungkan Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Tasikmalaya, ada beberapa titik badan jalan yang kondisinya sangat memprihatinkan, becek dan berlubang seolah-olah menjadi hiasan ancaman bagi para pengguna kendaraan yang kurang hati-hati, padahal jalan nasional tersebut tergolong baru dibangun. Kondisi Jalan yang sangat memprihatinkan tersebut terutama di Jalur Pangandaran Parigi memunculkan ke prihatinan Masyarakat dan Para Pengguna Jalan,bahkan Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata melayangkan surat kepada Dinas terkait dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan Nomor Surat: 620/1276/DPUPKDI,

Marka Jalan di Jl Kebon Jati

Proyek Marka Jalan Tumpang Tindih

PPK: Ada yang Dikerjakan DBMP BANDUNG, HR - Proyek Pengadaan dan Pengecatan Marka Jalan di Kota Bandung ternyata tidak hanya ditangani oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, melainkan ada juga yang ditangani oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kota Bandung sehingga proyek marka jalan menjadi proyek yang tumpang tindih. Walau proyek Pengadaan dan Pengecatan Marka Jalan di Dishub Kota Bandung bernilai sangat besar hingga Rp 5,4 miliar, ternyata masih ada banyak proyek pengadaan dan pengecatan marka jalan yang ditangani dan dikerjakan oleh DBMP Kota Bandung. Demikian penjelasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Agung Purnomo ATD, SE, M.Si yang merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang menjabat sebagai Kepala Bidang Lalu Lintas dan Parkir Dishub Kota Bandung, saat mengklarifikasi pemberitaan surat kabar Harapan Rakyat (HR) di ruang kerjanya, Kamis, 3 November 2016 lalu. Agung Purnomo yang didampingi oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Rusman dan konsultan pengawas, mengatakan bahwa konfirmasi yang dilakukan HR bukanlah tanggal 15 Oktober sebagaimana dalam pemberitaan melainkan pada tanggal 8 Oktober 2016. Penetapan pemenang lelang sebagaimana dalam surat perjanjian adalah pada tanggal 07 Oktober 2016. Mengenai pekerjaan proyek marka jalan di Jalan Kebon Jati dan Jalan Suniaraja Kota Bandung kata Agung Purnomo bukanlah pekerjaan Dishub Kota Bandung melainkan pekerjaan DBMP Kota Bandung. “Marka di Jalan Kebon Jati dan Jalan Suniaraja bukan kerjaan Dishub, itu pekerjaan Dinas Bina Marga, ada banyak proyek marka jalan yang dikerjakan Bina Marga, itu satu paket dengan proyek hotmix (pengaspalan jalan), seperti jalan Lewi Panjang, minggu depan akan dihotmik, mereka juga yang kerjakan markanya”, kata Agung Purnomo.

Menurut PPK bahwa jika proyek Pengadaan dan Pengecatan Marka Jalan tidak selesai dikerjakan dikarenakan cuaca, banjir atau bencana alam maka anggaran yang dibayarkan adalah sesuai volume proyek yang dikerjakan. Pihak Konsultan Pengawas mengatakan bahwa proyek tersebut saat ini baru 10 persen dilaksanakan. Sebagaimana diberitakan HR pada edisi lalu, PPK Agung Purnomo mengatakan bahwa proyek Pengadaan dan Pengecatan Marka Jalan tidak ada pemenang lelang sehingga harus dilelang ulang. Walau PPK menyebut tidak ada pemenang lelang dan proyek di lelang ulang, ternyata proyek tersebut sudah berjalan dan sudah dilaksanakan. Pantauan HR, Minggu, 23 Oktober 2016 lalu menemukan bahwa beberapa ruas jalan di Kota Bandung sudah dilakukan pengecatan marka jalan. Berdasarkan website LPSE Kota Bandung, Proyek Pengadaan dan Pengecatan Marka Jalan dengan nilai pagu sebesar Rp 5.494.300.000,dimenangkan oleh PT Komuneka Jaya dengan harga penawaran Rp 5.233.376.000,-. Penandatanganan kontrak dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2016. Sumber dana adalah berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Bandung tahun anggaran 2016. Dinas Perhubungan Kota Bandung juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 135.000.000,- untuk Jasa Konsultan Pengawas Pengadaan Marka Jalan yang dimenangkan oleh CV Ertiga, dengan harga penawaran Rp 111.100.000,- . Penandatangan kontrak dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2016. Selain itu, Dishub Kota Bandung juga mengalokasikan anggaran untuk Jasa Konsultasi Penelitian Pengadaan Marka Jalan yang dimenangkan cv bagus darajat, dengan harga penawaran Rp 143.756.000,-. Penandatanganan kontrak dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2016. Tidak jelas apa fungsi kedua konsultan tersebut. ●pem

Buruh Kabupaten Purwakarta Tuntut Kenaikan UMK PURWAKARTA, HR - Hampir seluruh aliansi buruh di Kabupaten Purwakarta Jawa Barat, Rabu (2/10) mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Kabupaten Purwakarta, menuntut agar pihak Dinas Tenaga kerja Kabupaten Purwakarta bisa mengawal tuntutan peningkatan buruh yang belum terialisasi. Dalam menjalankan aksinya, hampir dari aliansi buruh yang ada di Kabupaten Purwakarta ini terlibat mendatangi kantor Disnaker wilayah Labupaten Purwakarta. Dengan melakukan aksi dorong motor mereka menuju kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat dikawal ketat oleh pihak kepolisian Kabupaten Purwakarta. Aksi buruh ini dilakukan yang kedua kalinya, para buruh menuntut atau berharap agar terealisasinya

upah kerja oleh pihak provinsi maupun pemerintah kabupaten sendiri. “Selama tututan buruh terealisasi, maka buruh akan terus melakukan orasinya, sampai tututannya terealisasi,”ungkap kordinator buruh, Fuad. Fuad dalam orasinya mengatakan, bahwasannya buruh menuntut kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) di wilayah Kabupaten Purwakarta tahun 2017 dengan minimal Rp650 ribu. Dan juga meminta agar dicabutnya UMK, padat karya, dan mencabut PP nomer 78 tahun 2015. Pihak buruh pun meminta agar hal tuntutan buruh dirapatkan di dewan Pengupahan yang sesuai undang-undang nomer 13 tahun 2003, dan menetapkan UMK yang sesuai. ●triadi

Edisi 538 | Thn. XIII | 07 - 14 November 2016

2 tentang usulan perbaikan Ruas Jalan Nasional Kabupaten Pangandaran pada tanggal 19 September 2016. Namun hingga kini belum ada jawaban yang pasti, padahal jalan tersebut masih dalam tahap pemeliharaan. Keberadaan jalan tersebut dibangun pada tahun 2014 oleh Pelaksana PT Kalapa Satangkal, kini

sudah hancur kembali, seharusnya pihak pelaksana mau memperbaiki ruas jalan tersebut karena statusnya masih dalam pemeliharaan pihak pelaksana, padahal pembangunan tersebut menghabiskan dana milyaran yang bersumber dari pajak yang dihimpun. Menurut salah seorang tokoh masyarakat, Ian, mengatakan, “secara aturan semua jalan yang di kelola oleh Pusat ada masa Pemeliharaan selama 2 tahun, jalan yang dibangun oleh pihak PT Kalapa Satangkal hingga bulan Desember 2016 yang kondisinya sudah rusak kembali, masih dalam tarap pemeliharaan dan yang bertanggung jawab pihak pelaksana. Selain itu, kata Ian, penyebab kerusakan jalan tersebut diduga ada sebuah kesalahan dalam pengerjaan konstruksi bangunan tahap Dasar Jalan yang kurang kokoh, sehingga sangatlah wajar jika menjadi penyebab utama kerusakan, kalau hotmik itu hanya sekedar pelapis saja sedangkan untuk Dasar itu jelas harus menggunakan pondasi yang kuat dan kokoh, coba lihat saja jalan yang berlubang, itu jelas terlihat Dasar jalannya, tandasnya. Dengan kondisi jalan yang sangat memprihatinkan, bahkan sering mengancam keselamatan pengguna jalan, akhirnya Bupati Pangandaran berinisiatif bekerja sama dengan pengusaha yang ada di Pangandaran untuk melakukan perbaikan/ penambalan badan jalan yang berlubang secara swadaya. ●koes

Asesmen Pemetaan Potensi dan Kompetensi Kemenkes RI MAJALENGKA, HR – Sumber Daya Manusia (SDM) faktor utama dan faktor kunci bagi organisasi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam melakukan pelayanan publik untuk menjawab tuntutan masyarakat dalam melakukan pelayanan public, Selasa (1/11), di gedung SKB Kab Majalengka. Kepala Pusat Pelayanan Sumber Daya Kesehatan Kementerian RI melaksanakan Asemen Pemetaan Potensi dan Kompetensi kepada UPTD Puskesmas se Kabupaten Majalengka. Menurut Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Kementerian RI dr. Eko Medio, menyampaikan hal ini adalah salah satu kompetensi tehnik tenaga kesehatan untuk menilai kemampuan tenaga kesehatan yang harus menempatkan kemampuan kompetensi dikabupaten Majalengka program kesehatan yang berbasis keluarga sehat, sehingga para pemberi layanan kesehatan di puskesmas Kab. Majalengka sudah mulai memprioritaskan pendekatan kepada keluarga, bagaimana masyarakat mandiri menjaga kesehatan sendiri dan kemampuan yang harus dimiliki tenaga kerja kesehatan, Asesmen Pemetaan Potensi dan Kompetensi. Kepala UPTD Puskesmas Kab Majalengka dan Bupati H Sutrisno SE.MSi sangat konten untuk

Asesmen pemetaan potensi dan kompetensi Kemenkes RI.

mewujudkan SDM kesehatan dan meminta kepada Kementerian Kesehatan RI untuk melakukan Asesmen Pemetaan dan Kompetensi kepada UPTD Puskesmas untuk melakukan masalah SDM kesehatan di Kab. Majalengka. Asesmen Pemetaan Potensi dan Kompetensi Kepala UPTD Puskesmas Kab. Majalengka yang sedianya dihadiri Bupati Majalengka melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Dr. H. Sanwasi. M.M membenarkan Asesmen Pemetaan Potensi dan Kompetensi kepada UPTD Puskesmas untuk menilai kemampuan tenaga kesehatan yang mampu berkompetensi untuk melakukan masalah sumber daya manusia (SDM) sebagai factor utama kunci organisasi

pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan pelayanan publik untuk menjawab tuntutan masyarakat. Asesmen Pemetaan Potensi dan Kompetensi Kepala UPTD Puskemas dihadiri Kepala Dinas Kesehatan dr Gandana Purwana serta seluruh Kepala UPTD Puskesmas se Kab Majalengka, usai acara rombongan pelayan sumber daya kesehatan RI menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Kab Majalengka khususnya Bupati H. Sutrisno SE.MSi karena menurut Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Kementerian RI dr. Eko Medio ini pertama kali untuk Kab Majalengka sebagai modal dan sikap melakukan pembinaan dan bimbingan. ●lintong

Kementerian PUPR akan Bangun Rusunawa di Kota Sukabumi SUKABUMI, HR – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2017 mendatang, akan membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Kota Sukabumi. "Kementerian PUPR tahun ini sudah mengalokasikan pembangunan rusunawa, sementara Pemerintah kota Sukabumi sedang melengkapi persyaratan administrasi, seperti persetujuan dari Walikota Sukabumi dan dukungan DPRD setempat," ucap Kepala Dinas Tata Ruang Perumahan dan Permukiman Kota Sukabumi Asep Irawan. Menurutnya, pembangunan fisik akan dimulai pada Februari tahun 2017, dengan target selesai pada tahun 2018 dan segera dapat digunakan oleh masyarakat. Kementerian PUPR sudah dua kali membangun rusunawa di Kota Sukabumi, yakni pada tahun 2014 di Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembursitu dan pada Maret tahun 2016 di wilayah Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, yang masing-masing mempunyai 99 unit rumah susun, Untuk tingkat hunian pun sudah mencapai 90 persen. Katanya. Keberadaan rusunawa tersebut, pemanfaatan nya diperuntukan bagi keluarga yang berpenghasilan rendah seperti pekerja kebersihan dan keluarga yang belum punya rumah sendiri.

"Untuk pembangunan rusunawa tahun depan, lokasinya berdampingan dengan rusunawa yang ada di wilayah Kelurahan Sukakarya, untuk lahan yang kami miliki seluas 8.500 meter persegi, namun sesuai ketentuan, satu unit rusunawa itu berdiri di atas lahan 4.000 meter persegi," Jelasnya. Dikatakan Asep, bentuk bangunannya akan sama dengan rusunawa yang ada di Cikundul dan Sukakarya, Karena dua rusunawa tersebut

setiap ruangan luasnya hanya 4x6 meter sementara yang akan dibangun satu ruangan luasnya 6x6 meter dan untuk kapasitanya masih sama yakni 99 unit, yang berbeda hanya luasan ruangan saja. "Fasilitas rusunawa yang akan dibangun ini lebih komplit. Di dalamnya sudah dilengkapi tempat tidur, kursi, dan almari, sehingga penyewa hanya membawa barang seadanya saja," Pungkasnya. ●ida

Pembahasan APBD 2017 Terlambat BANDUNG, HR – DPRD Provinsi Jawa Barat mengakui adanya keterlambatan dalam proses Pembahasan APBD 2017 karena harus menunggu pengubahan Struktur Organisasi tata Kerja Pemprov jabar sesuai evaluasi Kementerian Dalam Negeri. Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari di DPRD Jabar Jalan Diponegoro 27 Bandung. Ketua DPRD Ineu P Sundari Sampai saat ini disampaikan Ineu, pihaknya belum menerima lampiran RAPBD Jabar 2017. Sehingga dirinya belum mengetahui rinci program apa saja yang akan dilakukan tahun depan. Tetapi Wakil Ketuia DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ini menyakinkan, pengesahan RAPBD tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat mengingat waktu yang tinggal sebentar lagi. "Tidak melewati November," kata Ineu. Untuk APBD 2017 Ini, Ineu mengingatkan Pemprov Jabar untuk menghitung secara pasti segala sesuatu terkait perpindahan wewenang, terkait alih kelola SMA/SMK dari kabupaten/kota. Pihaknya meminta Pemprov Jabar agar memprioritaskan hal-hal yang menjadi kebutuhan utama masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. "Untuk APBD murni itu harus didahulukan urusan yang wajib," katanya. Diingatkannya juga, mengenai pemenuhan target RPJMD Jabar 2013-2018 harus menjadi fokus mengingat sisa waktu yang tinggal sebentar lagi. "Karena 2018 kan selesai (masa jabatan Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar)," pungkasnya. ●horaz

Pertemuan korban gusuran Pemkot Bekasi bersama DPRD Jabar.

DPRD Advokasi Korban Gusuran Pemkot Bekasi BANDUNG, HR – Puluhan warga Kelurahan Pekayonan Jaya dan Kelurahan Jaka Setia Jatiasih, Kota Bekasi yang menjadi korban penggusuran sewenang-wenang Pemkot Bekasi, Rabu (2/11) mengadukan nasib mereka ke DPRD Provinsi Jawa Barat di Bandung. Mereka yang terdiri dari ibu-ibu, anak-anak dan bapakbapak tersebut diterima Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewii Sundari , dan Ketua Fraksi PDIP DPRD Jabar, Waras Wasisto. Dalam pengaduannya mereka menyatakan, Pemkot Bekasi telah sewenang-wenang membongkar rumah mereka, yang berdiri di lahan yang bukan milik Pemkot Bekasi tetapi milik kementerian PUPR yang dikelola oleh Perum Jasa Tirta II yang telah memberikan ijin untuk ditinggali. Pemkot Bekasi sangat tidak manusiawi memperlakukan kami lebih dari binatang. Sebab, pembongkaran rumah diatas seluas 6,32 hektar dengan 170 KK itu dibongkar dengan sewenangwenang. Rumah kami dibongkar pada pagi hari.Sehingga anak-anak kami yang pulang sekolah siang hari melihat rumahnya sudh rata dengan tanah. Bapak dan ibu bisa bayangkan bagaimana isak tangis dan jeritan anak-anak kami melihat rumahnya rata dengan tanah,kata ibu Pani,49, warga Kelurahan Jaka Setia itu kepada Ketua DPRD dan Ketua Fraksi PDIP DPRD Jabar. Warga yang didampingi Ketua DPRD Kota Bekasi, H.Tumai dan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Bekasi/DPC PDIP Kota Bekasi, Anim Aminudin. Menanggapi hal ini Ketua Fraksi DPRD Jabar, Waras Wasisto menyatakan, pihaknya menilai apa yang telah dilakukan Pemkot Bekasi sudah mengandung unsur pidana.Walikotanya bisa dimasukkan ke penjara. Rumah rumah yang digusur Walikota Bekasi itu bukan milik Pemkot. Milik Perum Jasa Tirta seperti dijelaskan dalam suratnya ke LBH Patriot tertanggal 31 Oktober 2016 yang menyatakan, bahwa Perum Jasa Tirta II tidak pernah memberikan kuasa wewenang/persetujuan ke pihak Dinas Tata Kota Bekasi untuk melakukan pembongkaran di atas SIPLS milik Perum Jasa Tirta II. Kemudian, Perum Jasa Tirta II tidak pernah menjual lahan milik Kementerian PUPR ke Pemerintah Kota Bekasi. Surat tersebut ditandatangani Andriyanto Kepala Divisi Inventarisasi dan Pengendalian Aset. Untuk itu Waras akan mengawal permasalahan warga ini dan akan membawanya ke Komisi V DPR RI di Jakarta. Sementara itu, Ketua DPRD Jabar, Ineu menyatakan prihatin atas penggusuran rumah warga tersebut dan berjanji akan berjuang bersama-sama dengan warga yang digusur. ●horaz

Kasus DJ Seksi Butterfly

Bukti Kelemahan Pengawasan TKA di Bali BALI, HR - Female DJ asal Thailand, Katty ‘Butterfly’ ditangkap pihak imigrasi. Sebelum ditahan pihak imigrasi, diketahui DJ seksi ini sempat beraksi di diskotek Boshe, Bali. Disc Jockey (DJ) Butterfly ditangkap petugas Imigrasi Bandara Ngurah Rai, Bali, Minggu 30 Oktober 2016. DJ seksi asal Thailand ini ditangkap petugas imigrasi saat akan terbang ke Jakarta melanjutkan turnya di Indonesia. Kasi Wasdakim Imigrasi Ngurah Rai, Hario Pradipto Wisnu Kencono menyatakan, pemilik nama asli Poltee Kattarey itu ditangkap sore tadi pukul 15.30 WITA. "Penangkapan dilakukan oleh tim Imigrasi di Restoran House Been Gate 1C terminal keberangkatan domestik Bandara Ngurah Rai," ucap Hario Pradipto. DJ Butterfly sebelum ditangkap Imigrasi diketahui manggung di sebuah kelab malam di kawasan Kuta. Dia akan berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air JT- 037 dengan nomor tempat duduk 31 K yang dijadwal berangkat pukul 16.00 WITA. Saat ditangkap, DJ yang kerap berpakaian seksi ini tak melakukan perlawanan. Saat ditangkap ia hanya mengenakan kain yang diikat sedemikian rupa sehingga menjadi pakaian untuk menutupi lekuk tubuhnya. Saat ini, DJ Butterfly tengah diperiksa Imigrasi Ngurah Rai karena menyalahi izin visa. Pihak sponsor menyebut Butterfly sebagai penari, bukan DJ. "Karena penyalahgunaan visa kunjungan, namun digunakan untuk bekerja di Bali," jelas Hario Pradipto. “Penangkapan dilakukan oleh tim imigrasi di restoran House Been gate 1C terminal keberangkatan domestik Bandara Ngurah Rai,” kata Kasi Wasdakim Imigrasi Bandara Ngurah Rai, Hario Pradipto Wisnu Kencono, saat dikonfirmasi, Minggu (30/10/2016). Informasi yang dihimpun menyebutkan, DJ yang kerap tampil seksi itu ditangkap pada pukul 15.30 WITa di Bandara Ngurah Rai, Bali. Ia hendak menuju Jakarta sebelum kembali melanjutkan turnya di Indonesia. “Dia akan berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air JT- 037 yang dijadwal berangkat pukul 16.00 Wita,” kata Hario. ●ans

Pulau Jawa & Bali

8

Tim Penilai Lomba Sekolah Sehat di SMAN 2 Semarapura

SMPN 2 Nagrak Implementasi Rapor Kesehatan SUKABUMI, HR – Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mengembangkan raport kesehatan di sekolah-sekolah, buku tersebut adalah sejenis catatan riwayat kesehatan siswa mulai dari TK hingga menamatkan pendidikan ditingkat SMA. Selain rapor akademis, murid-murid sekolah tingkat SD sampai SMP kedepannya, akan menerima Buku Rapor Kesehatan. Saat ini pemberian Buku Rapor Kesehatan untuk tingkat Kabupaten Sukabumi, baru dilaksanakan di SMPN 2 Nagrak, sedangkan untuk siswa tingkat Sekolah Dasar, rencananya di SDN 1 Palabuhan ratu. murid-murid sekolah tersebut diatas, merupakan sekolah percontohan dari program Kemenkes. “Setiap anak akan mendapat sepasang buku, yaitu Buku Informasi Kesehatan yang berisi petunjuk-petunjuk cara memelihara kesehatan anak SD ataupun SMP, dan yang kedua adalah Buku Catatan Perkembangan Anak yang berisi format-format pemantauan tumbuh kembang anak yang diisi oleh Pengelola UKS masing-masing sekolah, setiap bulan dan dibina langsung oleh Puskesmas setempat,” Jelas. A.Jamaluddin,SKM Kasie Yankesdassus, didampingi oleh Eva Siti Fatimah,SKM Ausrem (Anak Usia Sekolah dan Remaja) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, saat ditemui HR diruang kerjanya belum lama ini. Lanjutnya, “Buku Rapor Kesehatan ini akan diberikan kepada orang tua murid bersama-sama dengan Rapor Akademis,” buku raport kesehatan ini berisi tentang catatan kesehatan anak, termasuk riwayat persalinan atau kelahiran anak dan cakupan imunisasi. Buku saku kesehatan ini nantinya terintegrasi dengan buku monitoring kehamilan dan balita. Dengan cara demikian, buku saku kesehatan akan lebih komprehensif dan lebih lengkap. Katanya. “Kesehatan anak hingga remaja menjadi bagian penting, untuk mencetak generasi muda yang sehat berkualitas. Itu sebabnya monitoring harus dilakukan dengan seksama dan lengkap,” buku raport kesehatan memang masih menjadi hal baru yang belum begitu popular di sekolah-sekolah. Ucapnya. Menurutnya, kegunaan buku raport kesehatan tersebut tak sekedar memantau derajat kesehatan siswa. Tetapi sekaligus bisa dimanfaatkan untuk persyaratan memperoleh beasiswa atau bantuan pendidikan lainnya. “Jika menjadi persyaratan beasiswa, tentu semua orangtua akan berupaya disiplin memenuhi hak imunisasi anak, program buku raport kesehatan akan berjalan dengan baik jika unit kesehatan sekolah (UKS) juga berjalan dengan baik. Pungkasnya. ●ida

SMA Negeri 2 Semarapura

BALI, HR – Acara penilaian lomba dilaksanakan di SMA Negeri 2 Semarapura, Rabu (26/10). Kedatangan tim rombongan penilai dipimpin I Gusti Agung Ayu Mertha Dhyani Dewi, disambut barisan Paskibra SMA Negeri 2 Semarapura serta tokoh Sendratari Hanuman bertempat di SMA 2 Semarapura, Rabu (26/10). Rombongan diterima langsung Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, Kepala Dinas Kesehatan Ni Made Adi Swapatni, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga I Nyoman Mudarta, Camat Klungkung I Komang Gde Wisnuadi, FKPD Kabupaten Klungkung serta undangan lainnya. Kepala SMA 2 Semarapura, I Gusti Made Lanang Fuji mengatakan, UKS bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi melalui peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat serta menciptakan lingkungan yang sehat. Keberadaan UKS pada SMA Negeri 2 Semarapura dapat mengubah perilaku peserta didik sehingga memiliki budaya hidup bersih dan sehat, serta mampu menanamkan perilaku tersebut dirumah maupun maupun masyarakat sekitar. Dengan visi UKS SMA Negeri 2 Semarapura yakni mewujudkan generasi muda yang sehat, cerdas dan mandiri. SMA Negeri 2 Semarapura

secara berkesinambungan mewujudkan cita-cita UKS melalui Trias UKS yakni, Pendidikan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan, dan pembinaan kehidupan sekolah sehat. SMA Negeri 2 Semarapura dengan komite sekolah selalu berusaha keras dengan program sekolah yang menitikberatkan pada pengembangan dan pola hidup sehat, jasmani dan rohani sehingga memungkinkan adanya pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis secara optimal guna menciptakan lingkungan sekolah yang sehat. Upaya-upaya yang dilakukan oleh SMA Negeri 2 antara lain, Dibidang Akademik membentuk kelompok Siswa Pecinta Mata Pelajaran (KSP), mengintegrasikan pembelajaran lingkungan hidup kesemua mata pelajaran dengan memanfaatkan semua potensi Sekolah yang ada, antara lain Tanaman Obat Keluarga (TOGA), kebun Produktif, dll, optimalisasi kerja dan peningkatan

Kader Kesehatan Remaja (KKR) yang dilaksanakan dalam mensukseskan 8 Program UKS yakni Pembebasan dari Kenakalan Remaja, bahaya merokok, narkoba, HIV AIDS, Kehamilan Pranikah, Kecacingan dan Hepatitis B. Menurut Wakil Gubernur I Ketut Sudikerta dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Bagian Kesejahteraan Biro Kesra Setda Provinsi Bali Dra. I Gusti Agung Ayu Mertha Dhyani Dewi, M.Si anak didik merupakan bagian terpenting dari sekolah yang dijadikan sasaran strategis program kesehatan karena mereka mudah dijangkau dan terorganisir dengan baik. Memiliki sifat keingintahuan yang tinggi dan mempunyai rasa ingin mencoba-coba membuat mereka mudah dimotivasi dan cepat menerima serta dapat mengadopsi pesan-pesan kesehatan. Melalui pelaksanaan kegiatan lomba Sekolah Sehat diharapkan banyak muncul terobosan yang kreatif dan inovatif dalam rangkamenggali serta memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal di sekolah sebagai bagian dari sarana pembinaan, pengembangan, dan evaluasi pelaksanaan program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), untuk mewujudkan visi dan misi UKS yakni meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas peserta didik. Bupati Suwirta dalam sambutannya menyampaikan bahwa kebersihan jika dihubungkan dengan konsep Tri Hita Karana, dimana pada Palemahan, tampilan sekolah mencerminkan orang-orang yang melakukan aktivitas didalamnya. Pada Pawongan agar para guru menjalankan fungsi sebagai pendidik yang baik. Harapan Bupati Suwirta agar KSP yang ada dapat dibina dengan baik. Dari segi Parahyangan diharapkan agar dapat menjadi manusia yang baik dan bersih. ●ans

Disdukcapil Subang Luncurkan Program Desa Tuntas Kepemilikan Akta Guru-guru honorer

Desak Honor Sesuai UMK

Ratusan Guru Honorer Serbu Kantor Gubernur

SUBANG, HR - Sekitar 109 guru honorer (K2) Kabupaten Subang menyerbu kantor Gubernur Jawa Barat (Jabar) pagi dini belum lama ini. Mereka mendesak UMK sebelum diangkat jadi CPNS. Ratusan guru honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori II Indonesia (FGHK2I) Subang itu berangkat dengan 5 kendaraan. Mereka berangkat dari halaman Masjid Agung Al-Musabaqah Subang dengan pengawalan kendaraan Patwal Plres Subang. Mereka akan bergabung dengan ribuan guru honorer lainnya di Jabar. Kedatangan mereka ke kantor gubernur ini untuk menyampaikan aspirasi terkait upah para guru honorer yang hanya Rp300 ribu per bulan. Selain itu mereka juga menuntut agar kuota penerimaan CPNS untuk guru agar ditambah hingga akan banyak guru honorer yang menjadi PNS. Kecilnya hononr nuntuk para guru itu akibat sistem pengupahan yang diberlakukan pemerintah tidak memiliki standard pengupahan yang layak. Oleh karena itu para guru honorer ini menuntut agar pemerintah bisa menetapkan sistem pengupahan dengan batas minimal. Batas minimal honor guru honorer ini idealnya disesuaikan dengan UMR. ●rasjaya

SUBANG, HR - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Subang meluncurkan program Desa Tuntas Kepemilikan Akta Kelahiran bagi usia 0-18 tahun. Program ini untuk menuntaskan masalah kepemilikan akta kelahiran warga. Hal ini diungkapkan dalam rapat evaluasi penyelenggaraan Program Desa Tuntas Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 s/d 18 tahun di Kabupaten Subang. Untuk menuntaskan kepemilikan akta lahir itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Subang menngerakkan program Desa Tuntas Kepemilikan Akta. Program ini, guna menetapkan desa yang menjadi sasaran tuntas kepemiilikan akta kelahiran. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, Dadang Kurnianuddin menyebutkan saat ini pihaknya sudah menggarap 5 desa yang dijadikan pilot project, yaitu di Desa Caracas, Desa Jaya Mukti, Pasir Bungur, Curug Rendeng dan Jatireja. "Hasilnya positif, progres peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dari jumlah warga yang belum memiliki akta lahir sebelumnya sebanyak 4.809 jiwa belum memiliki akta, sekarang tinggal 2.160 yang

belum,"terang Dadang kepada HR, Senin (31/10/2016). Ke depan atau untuk jangka menengah, jelas Dadang, pihaknya akan mengarap di 100 desa, pada 2017 dan untuk jangka panjang akan dilaksanakan di 148 desa sasaran pada tahun 2018. "Akta kelahiran ini adalah hak setiap warga, tentu saja selain program tuntas desa akta lahir. Saya menghimbau ibu yang baru melahirkan segera mengurus akta kelahiran," sarannya. Wakil Ketua Himpunan Masya­ rakat Batak Subang (HMBS), Herna-

lom Panjaitan menyambut baik hal ini. Namun sangat disayangkan ukuran Disdukcapil mengatakan angka 2160 yang belum memiliki akte lahir dari mana. Karena kalau melihat birokrasi pengurusan akta di Disdukcapil yang masih gemar pungutan liar, mustahil bisa tercapai. “Tolong dibina dulu dong, jangan hanya banner terpampang di depan Disdukcapil, yang mengatakan gratis, ternyata pungutan jalan terus,”ungkap anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Subang. ●asep yd

Hari Sumpah Pemuda ke-88 Tahun 2016 Sebagai Kebangkitan Ekonomi Pemuda

peluang sangat strategis untuk dapat melakukan percepatan pembangunan ekonomi dengan dukungan ketersediaan sumberdaya manusia usia produktif dalam jumlah yang cukup signifikan. Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-88 tahun 2016 dihadiri Wakil Bupati Majalengka DR. H Karna Sobahi M.MPd, Sekda Drs H. Ahmad Sadikin M.M, Ketua DPRD Tarsono D. Mardiana S.Sos, Ketua Pengadilan Negeri Kab. Majalengka Nendi Rusnendi SE.MH, Dandim Kapolres Majalengka AKBP Mada Roostanto SE.MH, Dandim 0617 Letkol Inf. Rama Pratama M.Si, Kakorum Yonif 321 GT Kostrad Kapten Inf. Haris Puji perwakilan Kajari Kabag Humas Kejaksaan Hasan, utusan dari Lanud S Sukani Kapten Let Maula Harry sementara peserta upacara terdiri dari kodim 0617 yonif R 321/GT Kostrad, Lanud S Sukani, Polres Majalengka, Satpol PP, Dishub, KORPRI, Pemuda Pancasila, Ormas Pemuda Paskibra, Pramuka dan siswa siswi SLTP dan SLTA. ●lintong

MAJALENGKA, HR – Peringatan Hari Sumpah Pemuda adalah suatu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dianggap sebagai ikrar kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda adalah keputusan kongres pemuda yang diselenggarakan pada 28 Oktober 1928 di Batavia (Jakarta), keputusan ini menegaskan atas cita-cita Tanah Air Indonesia Bangsa Indonesia dan Bahasa Indonesia sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia sebagai asas disetiap perkumpulan kebangsaan Indonesia agar disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan dimuka rapat perkumpulan-perkumpulan. Melalui peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-88 tahun 2016, Presiden RI Joko Widodo melalui Menpora Imam Nahrawi, Jumat (28/10), sekitar pukul 08.00 WIB, pada Upaca-

ra Hari Sumpah Pemuda ke-88 tahun 2016 di alun-alun Kabupaten Majalengka, Bupati Majalengka H. Sutrisno SE.M.Si yang bertindak sebagai Pembina Upacara dipimpin Endi Ernawansi S.Sos/Kepala Bidang Kepemudaan Disporabudpar Kabupaten Majalengka pada kesempatan Bupati Majalengka H. Sutrisno SE. M.Si membacakan teks keputusan kongres Pemuda Indonesia dari Sabang sampai Merauke terus bergerak memberikan sumbangsih pemikiran dan gagasan untuk

kesejahteraan dan kebesaran Bangsa Indonesia, terutama dimata dunia. Melalui peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-88 tahun 2016 kami menyampaikan salam hangat bagi tokoh-tokoh Pemuda di seluruh penjuru negeri dan mancanegara beserta keluarga untuk tetap berjuang dan berupaya sekuat tenaga demi kemajuan dan kemakmuran Bangsa Indonesia dan terus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Repubik Indonesia dalam peringatan Hari Sumpah

Pemuda patutlah kita berikan penghargaan dan hormat kepada Bung Karno sebagai Bapak Bangsa Tokoh Pemuda yang meneriakan kalimat “Beri aku 1.000 Orang Tua niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya, Beri aku 10 Pemuda niscaya akan ku guncangkan dunia” yang artinya data demografi Indonesia menyebutkan bahwa jumlah pemuda di Indonesia sesuai dengan UU No 40 Tahun 2009 usia antara 16-30 tahun berjumlah 61,8 juta orang atau 24,5% dari total jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 252 juta Orang (BPJS 2014) secara kuantitas 24,5% ini cukuplah besar ditambah lagi dalam waktu dekat ini mulai tahun 2020 sampai 2035 Indonesia akan menikmati suatu era yang langka yang disebut dengan bonus demografi dimana jumlah usia produktif diproyeksikan berada pada grafik tertinggi yaitu mencapai 64% dari total jumlah penduduk Indonesia sebesar 297 juta jiwa dan ber-

Edisi 538 | Thn. XIII | 07 - 14 November 2016

BI Jabar Buka Kas Titipan Pertama di BJB Sukabumi SUKABUMI, HR – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Jawa Barat (Jabar) membuka kas titipan pertama di Kota Sukabumi. Peresmian kas titipan ini didasarkan pada perkembangan ekonomi dan tingkat investasi yang pesat di Sukabumi. "Sukabumi dipilih karena perekonomiannya terlihat berpotensi terus tumbuh dan investasi yang masuk serta tingginya penyerapan tenaga kerja,” ujar Kepala Perwakilan BI Jabar Rosmaya Hadi kepada wartawan selepas meresmikan kas titipan di Bank BJB di Jalan Ahmad Yani, Kota Sukabumi. Kas Titipan ini baru pertama kali hadir di BI Jabar. Selain itu, kata Rosmaya, letak Sukabumi yang berada di selatan Jabar cukup jauh lokasinya dari Kantor Perwakilan BI di Bandung. Jarak dari Sukabumi ke Bandung sekitar 96 kilometer dengan waktu tempuh antara tiga hingga empat jam perjalanan darat. Pembukaan kas titipan BI ini, terang Rosmaya, merupakan salah satu upaya penyediaan uang milik BI sebagai titipan pada salah satu bank dalam rangka mencukupi persediaan kas perbankan di daerah. Langkah itu guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap uang rupiah yang layak edar dan untuk meng-

gantikan uang tidak layak edar. "Selain itu pengelolaan kas oleh perbankan akan menjadi lebih efisien, aman dan optimal,” kata Rosmaya. Secara tidak langsung akan dapat meningkatkan perekonomian di daerah, selepas Sukabumi, BI Jabar juga akan membuka kas titipan di Kabupaten Pangandaraan Desember 2016 dan Subang pada Januari 2017. Secara keseluruhan luas cakupan layanan BI jabar mencapai sebelas daerah mulai dari Kota/Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Cimahi, Cianjur, Subang, Purwakarta, Garut, Sumedang, dan Kabupaten/Kota Sukabumi. Jelasnya. Bank BJB dipilih sebagai tempat kas titipan BI karena memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya kapasitas khazanah, lokasi strategis, kekokohan bangunan dan besi yang menopang keamanan uang, sistem dan sumber daya manusia (SDM) yang cukup. Disamping membuka kas titipan, BI Jabar juga rutin menggelar kas keliling ke Sukabumi. Langkah lainnya yakni memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat terhadap tingkat kualitas uang yang baik dan pengenalan keaslian uang rupiah. ●ida

FKPM Minta Oknum Wartawan Pemeras Dilaporkan CIAMIS, HR - Ketua Forum Kajian Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (FKPM) Kabupaten Ciamis, Endang Jauhari merasa risih dengan oknum wartawan di Kabupaten Ciamis yang mengaku sebagai LSM. Hal tersebut diungkapkan dengan banyaknya aduan keluhan dari beberapa sekolah SMPN,SMAN ataupun SD, yang mana oknum wartawan tersebut dalam seminggu terakhir ini banyak berkunjung ke sekolah-sekolah, yang kemudian ujung-ujungnya meminta uang mengatasnamakan diri sebagai LSM. "Ya, dari berbagai media local. Ketika tidak ditangapi oleh si pihak sekolah tersebut, akhirnya oknum tersebut dengan berbalik lagi mengatasnamakan LSM,”jelasnya kepada HR, Kamis (3/11/2016). Endang mengaku keberatan dengan adanya oknum yang mengaku wartawan yang berkeliaran kesekolah-sekolah, sampai ada yang berani untuk menghentikan pembangunan yang sedang digarap oleh pihak sekolah. “Setahu saya kan wartawan itu seorang penulis berita bukan seperti penyidik. Beberapa waktu lalu sampai ada yang berani memberhentikan dan mengutak-ngatik pembangunan segala,"bebernya. Endang menyakini, sebagian besar kepala sekolah, kepala desa, bahkan kepala dinas di Pemkab Ciamis sudah pernah menghadapi intimidasi para oknum wartawan yang diyakini tidak murni dalam menjalankan tugas jurnalistiknya itu. "Ya kalau sudah mengintimidasi, berarti itu sudah criminal. Seharusnya para kepala sekolah ataupun para kepala desa tidak perlu takut. Kalau ada bukti SMS ataupun saksi yang melihat di intimidasi. laporkan saja kepada pihak yang berwajib,"katanya. Dikatakan Endang, kadang mereka juga datang berombongan. Satu rombongan terdiri atas 3 orang atau lebih. Biasanya mereka datang dengan sepeda motor atau mobil rental. "Dia memakai seragam layaknya seorang wartawan. Biasanya memakai rompi atau baju lengan panjang dengan membawa kartu pers

dan kartu lsm dengan tulisan mencolok agar lebih jelas dibaca,"paparnya. Sementara Wakil Ketua I Per­ satuan Wartawan Indonesia (PWI), cabang Endang Jauhari Ciamis,Banjar dan Pangandaran, Deni Hamdani mengatakan,hal seperti itu sudah disampaikan kepada setiap para sekolah ataupun kepala desa ataupun kepala Dinas lingkungan Pemkab Ciamis. Menurut Deni Hamdani, para wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik tentu saja tidak melakukan intimidasi atau memeras,tetapi mencari berita. "Itu jelas melanggar kode etik jurnalistik. Siapa pun yang menjadi korban pemerasan, bisa lapor ke polisi,"katanya. Deni juga menyebutkan, para oknum wartawan dan oknum LSM selama ini memang menjadi salah satu sumber biang kerok korupsi dana pendidikan. Banyak kepala sekolah pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang terpaksa harus memberikan uang kepada para wartawan bodreks, karena takut ancaman. "Mereka (oknum wartawan dan oknum LSM) sering datang ke sekolah untuk minta jatah dana BOS atau dana proyek dekonsentrasi untuk rehabilitasi gedung sekolah atau pembangunan ruang kelas baru. Seolah-olah mereka juga harus mendapatkan bagian," egasnya. Deni ju menyarankan agar para kepala sekolah tidak perlu takut kepada para oknum wartawan dan orang yang mengaku aktivis LSM tapi pekerjaannya memeras. "Kami pernah mengadvokasi para kepala SD, SMP, dan SMA di Pemkab Ciamis agar memasang data dana BOS di papan pengumuman sekolah. Sebagian besar kepala sekolah ada yang keberatan memasang informasi dan BOS karena takut didatangi oknum wartawan dan LSM tiap minggu,"pungkasnya. ●vie

Komisi 1 DPRD Kota Sukabumi melakukan hearing di DPRD Kota Sukabumi.

DPRD Kota Sukabumi Soroti Masalah Perizinan SUKABUMI, HR – Komisi 1 DPRD Kota Sukabumi mempertanyakan berbagai permasalahan mengenai perizinan, dan bentuk penertiban bangunan tak berizin kepada Dinas terkait, yakni Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Sukabumi. Hal tersebut menyusul banyaknya pengaduan dari masyarakat yang masuk kepada Anggota DPRD Kota Sukabumi. “Kami mengundang dua dinas tersebut, untuk menjelaskan mengenai perizinan hotel, klinik kesehatan dan perumahan yang ditengarai tidak memiliki izin prinsip, tapi sudah beroperasi,” kata

Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sukabumi, Faisal Anwar Bagindo usai rapat di Gedung DPRD. Bangunan yang ditengarai belum melengkapi perizinan nya, antara lain Rumah Sakit (RS) Ridogalih, dimana rumah sakit tersebut memperluas bangunan gedung, yang menyerobot bahu jalan. Selain itu, Klinik Permata Ciaul yang belum dilengkapi oleh sarana lahan parkir, dimana para pengunjung klinik tersebut memarkir kendaraan nya di badan jalan, hal tersebut sangat mengganggu bagi pengguna jalan raya. Tegas Faisal. ●ida

9

Berkedok Smelter, Diduga Bawa Timah Keluar Belitung

Karung berisi timah

BELITUNG, HR - Ironisnya dugaan penyelundupan timah dibelitung terus berlanjut, dan tampaknya selalu aman dan terkendali. Di jalur jalur tikus pelabuhan di Belitung dan Belitung Timur menjadi tempat yang aman bagi mafia timah untuk membawa timah keluar Belitung. Kapan aparat hukum Bertindak ? Ketua LSM Lintar, Ali Hasmara mengatakan, informasi tentang adanya penyelundupan timah yang dibawah keluar Belitung sudah lama. “Kami tahu, cuma tinggal tunggu waktu yang tepat untuk melakukan pengintaian. Setelah yakin dan bukti ada, akan kami laporkan ke aparat penegak hukum,karena kami tidak berhak menangkap. Kami juga sudah tahu nama-nama bos yang terlibat dalam pengiriman timah keluar Belitung. Ada jadwaljadwal pengirimannya, misalnya si A hari senin sampai selasa, si B hari rabu sampai kamis dan si C dari jumat sampai minggu. Dan kadang kadang kalau timah belum cukup mereka bergabung untuk melakukan pengiriman,”ungkap Ali belum lama ini di kantornya. Menurut Ali, ironisnya jadwal mereka untuk melakukan penyelundupan timah yang menentukan adalah diduga perusahaan smelter. Dan ternyata smelter tersebut juga diduga ikut menyelundupkan timah batangan keluar Belitung, bahkan perusahaan tersebut diduga menerima timah yang diselundupkan dari Kalimantan. “Ini semua permainan mafia timah di Belitung. Saya tidak perlu sebut satu persatu

nama bos-bos kolektor timah yang selalu menyelundupkan timah keluar Belitung, sebenarnya ini bukan rahasia lagi, seperti timah yang dibawa dari Kalimantan melalui laut di wilayah Beltim. Saya sudah lihat jenis timahnya, berbeda dengan timah Belitung, biji timah Kalimantan agak besar, lebih kecil dikit dari biji sahang dan harganya lebih murah dari timah Belitung. Tetapi ketika dicampur otomatis timahnya jadi oke,”bebernya. Kami pernah melakukan pengintaian sudah A1, malam jam 02.00 mereka akan meluncur ke sebuah pelabuhan yang dirancang sendiri untuk kegiatan tersebut. Namun akhirnya gagal karena ketika mobil kami lewat, ternyata ada mata-mata yang melihat mobil kami menuju ke pantai, dan akhirnya pengintai saat itu gagal total. Diberitahu oleh informan kami bahwa pengiriman malam ini tidak jadi, kami pun pulang dengan tangan hampa, tapi kami tahu siapa bos-bosnya yang melakukan penyelundupan timah tersebut. Kami yakin suatu saat kami akan temukan mereka dilapangan, tunggu saja infomasinya,”Jelas Ali Sementara itu Rusdi, anggota LSM Laki mengutarakan apa yang dikatakan Ketua LSM Lintar Benar. “Saya juga pernah ikut untuk melakukan pemantauan di wilayah Beltim, di beberapa pelabuhan tikus dan umum. Faktanya tempattempat tersebut menurut keterangan warga di sekitar kawasan yang dilewati sering melihat mobil truk lewat menuju ke laut, biasanya pada saat waktu magrib atau tengah malam sekitar jam 2 pagi. Tapi mereka lebih pintar setiap tempattempat tertentu ditempatkan orang orang mereka, sehingga ketika ada orang yang dicurigai, mereka akan melapor,”terangnya. Jadi sampai saat ini kami belum berhasil bertemu dengan mereka yang membawa pasir timah yang akan diselundupkan. Tapi saya yakin ada hari naas mereka, dan saat itulah kita akan menemukan mereka,”tukas Rusdi. ●tim

Sumatera

Taput Tuan Rumah Penandatanganan

Aksi Pemberantasan Korupsi oleh KPK TAPUT, HR - Kabupaten Tapanuli Utara dipilih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tuan rumah bagi acara penandatanganan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi oleh 5 (Lima) Bupati/Walikota disaksikan Forum Kordinasi Pimpinan Daerah masing-masing dan Penyerahan EPlanning dan Perizinan Terpadu bagi Badan Perizinan dan Dinas Perhubungan dan Infokom masing-masing daerah. Acara dihadiri langsung Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan selaku tuan rumah dan keempat Bupati/ walikota lainnya di Sopo Partungkoan Tarutung, Senin (24/10). “Kita mendukung penuh program KPK ini dimana program pencegahan lebih diutamakan dalam hal ini. Sosialisasi dan penandatanganan ini menjadi titik awal dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sosialisasi ini memberikan pemahaman bagi SKPD dalam pengelolaan anggaran agar terhindar dari korupsi. Kabupaten Tapanuli Utara menjadi tuan rumah bagi 5 (lima) Kabupaten Kota untuk acara penandatanganan ini dan selanjutnya kita akan laksanakan tahaptahap berikutnya,” jelas Bupati di sela-sela acara. Selanjutnya, Bupati menyampaikan bahwa penandatanganan

dan acara sosialisasi ini merupakan tindakan preventif dari KPK agar pengelolaan anggaran dari masingmasing daerah terhindar dari praktek korupsi. “Dengan Program E-Planning dan Perizinan terpadu ini maka transparansi akan semakin nyata. Pungutan liar dan gratifikasi dapat kita hentikan. Terimakasih kepada pihak KPK yang memberikan peluang dan kesempatan ini bagi para SKPD untuk lebih memahami pencegahan korupsi,” ujar Bupati menngakhiri. Pada kesempatan itu, Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan KPK Adlinsyah M Nasution menyampaikan bahwa penandatanganan dan sosialisasi ini merupakan tindakan pencegahan dan mendorong transparansi yang lebih melibatkan pengawasan secara online sehingga

Kabid Pariwisata Dishubkominfopar Kabupaten Benteng, Eka Nurmeini

Mantan Sekda Provinsi Promosikan Wisata Libatkan Pelajar SMA Benteng Kembali ke Penjara JAMBI, HR - Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Syahrasaddin sebagai terpidana korupsi dana Kwarda Pramuka Jambi priode 2011-2013 kembali dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Jambi, Selasa (1/11) pagi. Mantan Ketua Kwarda Pramuka Privinsi Jambi ini akhirnya dieksekusi oleh tim eksekutor Kajaksaan Negeri (Kejari) Jambi sekitar pukul 10.00 WIB, untuk menjalani hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung (MA). Kasi Pidsus Kejari Jambi, Arief Syafriyanto, membenarkan eksekusi terhadap Syahrasaddin. “Tadi pagi telah kita eksekusi di

Lapas Jambi, dia (Sadin-red) cukup kooperatif,”ujar Arief kepada sejumlah wartawan. Dijelaskan Arief, untuk menjalankan eksekusi terpidana datang sendiri ke Lapas tanpa surat panggilan.“Kita cuma koordinasi dengan pengacaranya, jadi dia datang sendiri dan diantar oleh pengacara dan istrinya langsung ke LP,” ujarnya. Heri Najib pengacara Syahrasaddin mengutarakan, hal yang sama bahwa kliennya susah menerima hukuman satu tahun yang dijatuhkan oleh MA. “Tadi pagi sekitar jam 10.00 Wib sudah dieksekusi di LP,”kata Heri. ●nelson/dian

Edisi 538 | Thn. XIII | 07 - 14 November 2016

BENGKULU, HR - Propinsi Bengkulu berbagai usaha mempromosikan wisata yang ada di daerah itu berbagai upaya dilakukan Dinas Perhubungan Komunikasi, Informasi (Dishubkominfo) Propinsi Bengkulu maupun Kabupaten. Seperti Dinas Perhubungan Komunikasi, Informasi dan Prawisata (Dishubkominfopar) Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) untuk mengenalkan objek wisata alam unggulannya. Kabid Pariwisata Dishubkominfopar Kabupaten Benteng, Eka Nurmeini, SE MPd menunjukkan keindahan Pantai Danau Gedang yang terdapat di Desa Padang Betuah, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Benteng, salah satunya dengan menggandeng para pelajar SMA untuk bisa membantu mempromosikan potensi wisata yang ada.

Menurut Eka Nurmeini, untuk mengenalkan tempat wisata unggulan di Kabupaten Benteng, salah satunya adalah melibatkan para pelajar SMA. “Kami harap pelajar bisa membantu pemerintah dalam menyebarkan informasi tentang destinasi wisata di Kabupaten Benteng melalui Media Sosial (Medsos),”katanya. Sebagai langkah awal, lanjut Eka, pihaknya terlebih dahulu mengenalkan wisata yang ada kepada masyarakat kususnya kepada pelajar, dengan mengunjungi lokasilokasi wisata yang ada dan mempromosikannya kepada teman-teman ataupun lingkungan tempat tinggal mereka, baik itu secara langsung (lisan) ataupun melalui media sosial. Sebab sampai saat ini masih banyak pelajar atau pun pemuda yang belum mengetahui secara keseluruhan objek wisata yang di Kabupaten Ben-

masyarakat bisa memonitor secara langsung. “Pihak KPK juga terbuka dalam menerima laporan-laporan dari masyarakat yang dianggap perlu diselesaikan KPK. Kami berharap sosialisasi dan penandatanganan ini memberikan manfaat terhadap proses dan tahapan pencegahan korupsi seperti ini kita harapkan bersama. “Terimakasih kepada Kabupaten Tapanuli Utara yang bersedia menjadi tuan rumah pada acara penandatanganan ini,” sebut Adlinsyah mengakhiri. Usai penandatanganan, pihak KPK bersama kelima Bupati/Walikota gelar Konfrensi Pers untuk pemaparan singkat mengenai acara tersebut dan manfaat yang diharapkan. Dalam konfrensi pers tersebut berlangsung Tanya jawab yang dipandu Kepala Badan Infokom Propinsi Sumatera Utara Fitrius. Tim Koordinasi Supervisi dan pencegahan KPK mendampingi Adlinsyah Nasution, Tri Samarefa, Azril Zah, Maruli Tua, Tomi Murtomo, Juliharto. Sementara tim gratifikasi terdiri dari Edi Suryanto dan Renta Marito. ●friska teng ini setelah mereka mengerti, barulah mereka dapat menyebar luaskan informasi tentang wisata Benteng. “Kami akan melakukan sosialisasi ke sejumlah SMA se-Kabupaten Benteng,” ujar Eka. Hal yang sama dikatakan mantan Kabid Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), bahwa Kabupaten Benteng meski kabupaten termuda se-Provinsi Bengkulu, namun memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA), berupa potensi wisata yang melimpah dan tersebar di seluruh kecamatan di wilayah Benteng, seperti objek wisata Sungai Suci, air terjun di Datar Lebar, Air Terjun di Desa Penembang, wisata Bukit Kandis dan sejumlah potensi wisata lainnya. Bahkan beberapa wisata di Kabupaten Benteng saat ini menjadi salah satu tujuan utama dari para wisatawan, yaitu objek wisata Wahana Surya di Desa Pasar Pedati dan Pantai Danau Gedang yang berlokasi di Desa Padang Betuah Kecamatan Pondok Kelapa, dari hasil pendataan, Benteng memiliki sebanyak 33 wisata unggulan. Lebih lanjut Eka mengungkapkan, pengembangan wisata di Kabupaten Benteng saat ini masih terkendala dengan infrastrukur akses jalan yang belum memadai seprti akses jalan menuju Air Terjun di Datar Lebar dan Air terjun di Desa Lagan Bungin masih belum memadai, padahal keduanya memiliki potensi wisata yang besar untuk dikembangkan. ●jlg

Pemko Medan Buka Dialog Kerukunan Lintas Agama Wartawan Deli Serdang Peringati Hari Sumpah Pemuda LUBUK PAKAM, HR - Upacara pengibaran Bendera Merah Putih pada peringatan Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2016 ke88, tingkat Kabupaten Deli Serdang berlangsung khidmad dengan Irup Bupati Deli Serdang H Ashari Tambunan. Bertindak sebagai Danup Dedek Rahmat Prihatin, pembaca UUD 1945 Sukarwan dan pembaca teks keputusan kongres Pemuda tahun 1928 Khairani Syam, berlangsung khidmad. Upacara juga dihadiri Wakil Bupati Deli Serdang Zainuddin Mars, Ketua TP PKK Ny HJ Yunita Ashari Tambunan, Ketua DPRD Deli Serdang Ricky Prandana Nasution, Kajari Deli Serdang Asep Mariono, Ketua PN Hedry Tarigan, Ketua Pengadilan Agama Amir Hamzah dan unsur FKPD lainnya, Sekdakab Asrin Naim, dan para undangan lainnya. Bupati Ashari Tambunan selaku irup membacakan pidato tertulis Menteri Pemuda dan Olahraga RI Imam Nahrawi, mengatakan, data demokrafi Indonesia menyebutkan bahwa jumlah pemuda Indonesia sesuai dengan UUD no 40 tahun 2009 tentang kepemudaan dengan Range usia antara 16-30 tahun, berjumlah 61,8 juta orang, atau 24,5 %

dari total jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 252 juta orang (BPS 2014). Secara Kuantitas angka 24,5 % ini cukuplah besar, ditambah lagi dalam waktu dekat ini mjulai tahun 2020 sampai 2035, Indonesia akan menikmati suatu era yang langka yang disebut dengan bonus demokrafi, dimana jumlah usia produktif Indonesia diproyeksikan berada pada grafik tertinggi dalam sejarah bangsa ini, yaitu mencapai 64 % dari total jumlah penduduk Indonesia sebesar 297 juta jiwa. Jika kita merenung dan merefleksikan pidato Bung Karno, maka sejatinya jumlam besar saja tidaklah cukup untuk bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju dan diperhitungkan di kancah dunia. Bung Karno tidak perlu menunggu bonus demografi untuk bisa memberikan kehormatan yang layak bagi bangsa dan negaranya. Bung Karno hanya membutuhkan pemuda-pemudi unggul yang memiliki kualitas dan visi yang besar dalam menatap dunia. Upacara yang berlangsung penuh keagraban ini diselingi dengan lagu-lagu perjuangan, lagu Bagimu Negeri, Maju Pemuda pemudi dan Satu Nusa Satu bangsa. ●simon saragih

MEDAN, HR - Walikota Medan HT Dzulmi Eldin S diwakili Kepala Badan Kesbangpollinmas Kota Medan Ceko Wakhda Ritonga membuka secara resmi dialog kerukunan lintas agama wartawan Kota Medan Tahun 2016 di Inna Deli Hotel Medan, Senin (31/10). Acara ini diselenggarakan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Medan. Hadir sebagai narasumber Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut H Hermansjah dan dosen Sospol USU Wan Zulkarnain, Ketua FKUB Kota Medan Palit Muda Harahap beserta seluruh jajaran, dan wartawan se Kota Medan. Eldin dalam sambutan menyampaikan, berita yang ditulis wartawan sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Agar berita tersebut tidak salah, menurut Eldin perlu adanya pengkajian terlebih dahulu apakah layak untuk disiarkan atau tidak. “Apabila sudah lepas ke masyarakat, akan susah dikontrol, sehingga sangat perlu kehati-hatian,” ungkapnya. Dikatakan Eldin, kode etik jurnalistik dan Undang Undang tentang Pers menjadi kewajiban agar wartawan tidak salah dalam menyajikan pemberitaan. “Wartawan harus menyampaikan berita dengan benar, bertanggungjawab, amanah, bisa dipercaya dan jujur,” harap Eldin. Dalam kesempatan tersebut, Eldin berharap, semua pihak termasuk FKUB Kota Medan, para tokoh agama dan masyarakat agar ikut mendukung menciptakan kenyamanan bagi wartawan dalam menjalankan tugasnya ditengah-tengah masyarakat.



“Wartawan profesional jangan dihambat, tapi didukung. Sehingga karya-karya jurnalistik yang dihasilkannya dapat bermanfaat bagi masyarakat luas,” ujar Eldin. Sementara itu, Hermansjah selaku narasumber mengatakan, jurnalis harus bijak dalam pemberitaan terkait agama. “Pemberitaan tentang agama sangat sensitif. Berbeda pengertian sedikit saja, dapat menimbulkan pemahaman yang berbeda, sehingga bisa menimbulkan konflik,” jelasnya. Selain itu, Wan Zulkarnain yang juga merupakan narasumber menyampaikan, media massa sebagai salah satu pilar bangsa sangat penting peranannya. Ia berharap, ketika menggunakan media sosial seharusnya berorientasi untuk memajukan kepada sikap melindungi, mengayomi dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama. Sebelumnya, Palit Muda Harahap selaku Ketua FKUB Kota Medan mengajak seluruh lapisan

masyarakat agar bersama-sama menjaga kerukunan umat beragama secara terus menerus karena merupakan bahagian dari kerukunan nasional. “Saya berharap FKUB dengan wartawan dapat bekerjasama dalam menjadikan Medan, kota yang kondusif,” ungkapnya. Dikatakan, hingga saat ini FKUB Kota Medan telah menerbitkan rekomendasi penerbitan rumah ibadah lebih kurang 70. Namun ia menyebutkan, diantara 70 tersebut ada yang diberikan rekomendasi sementara selama 2 tahun, yaitu yang menggunakan bangunan bukan tempat ibadah atau bukan bangunan rumah ibadah sebagai tempat ibadah seperti Mall, Restoran dan Ruko. “Didalam buku peraturan bersama untuk mendirikan rumah ibadah harus ada pengguna sebanyak 90 orang dibuktikan dengan KTP, pendukung sebanyak 60 orang beserta KTP dan disahkan oleh pejabat sesuai dengan tingakatan wilayah”. ●rs

Jembatan Tidak Sesuai Manfaat

MUARAENIM, HR - Proyek pembuatan jembatan mobil di RT.04 Desa Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Muara Enim, yang menelan biaya hampir Rp2 Milyar, ternyata belum selesai hingga saat ini,”ungkap salah satu tokoh masyarakat, Paiman. Kemudian Paiman menceritakan tentang pembangunan jembatan tersebut sebenarnya masyarakat tidak membutuhkan jembatan baru. Sebab sudah ada jembatan sebelumnya. “Buat apa jembatan mobil yang dibangun tersebut, sedangkan mobil saja gak ada jalan menuju kejembatannya, lebih baik dibangunkan buat jalan, kalau hujan yang selalu becek dari pada jembatan itu,” kata Saiman bersemangat. Kami tidak mengerti kenapa pembangunan jembatan itu tidak melibatkan masyarakat. Kami lah yang tau kebutuhan kami kalau jembatan itu tidak ada manfaatnya itu pun tidak selesai,’tambah Paiman. Akan tetapi Kadin Bina Marga Muara Enim, Yani membantah bahwa proyek tersebut tidak bermanfaat. “Kita harus menatap kedepan, daerah kita ini sangat cepat berkembang. Jadi jembatan tersebut bukan tidak selesai nanti dianggarkan lagi di Tahun 2017. Semua kan tau karena keterbatasan,”terang Yani kepada HR. ●ja

Jembatan Timbang Berhenti Beroperasi

KOTAPINANG, HR - Dua Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di Labusel berhenti beroperasi. Yaitu UPPKB Wilayah III Labuhanbatu Dinas Perhubungan Provsu di Dusun Pinangawan, Desa Aekbatu, Kecamatan Torgamba dan Dusun Sabungan, Desa Sabungan, Kecamatan Sungaikanan. Kedua UPPKB tersebut sudah berhenti selama sepekan terakhir. Tidak terlihat ada aktifitas di dua unit UPPKB tersebut pada Rabu (26/10) pagi. Hanya ada beberapa petugas yang berjaga di sekitar gedung. Semua kendaraan yang melebihi tonase bebas melintas, tanpa harus masuk lokasi timbangan dan bayar denda kelebihan muatan. Diduga, berhentinya operasi kedua jembatan timbang itu, karena gencarnya upaya pemberantasan pungutan liar saat ini. Kepala UPPKB Wilayah III Labuhanbatu Dinas Perhubungan Provsu di Pinangawan Ivansyah Lubis membantah dugaan tersebut. Menurutnya, aktifitas jembatan timbang berhenti karena kerusakan sejumlah peralatan, bukan karena isu pemberantasan pungli yang sedang marak. "Bukan karena OTT, tetapi memang terjadi kerusakan, makanya nggak beroperasi," bantahnya. Wakil Kepala UPPKB Wilayah III Labuhanbatu Dinas Perhubungan Provsu di Sabungan Arsad juga berkata sama. Dia mengakui jembatan timbang tidak beroperasi sudah hampir dua minggu dan belum bisa memastikan kapan UPPKB akan beroperasi kembali. "Kalau mengenai pengawasan kendaraan yang melintas sementara ini nggak tahulah, mungkin nanti mau dibahas lagi peraturannya," ucapnya. ●bs

Berngab Sembiring Pimpin DPC Hanura Deli Serdang TUNTUNGAN, HR - Berngab Sembiring terpilih secara aklamasi menjadi Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Deli Serdang, pada Muscab II DPC Hanura Kabupaten Deli Serdang, Kamis (27/10) di Restoran Kenanga Medan Tuntungan –Pancurbatu. Kegiatan dibuka oleh Ketua DPD Hanura Provinsi Sumut, Tuani Lumbantobing ditandai pemukulan gong bersama –sama dengan Wakil Bupati Deli Serdang Zainuddin Mars, pengurus DPP Hanura Samsudin Siregar dan Mulkan Nasution, Ketua DPD Hanura Provinsi, Ketua DPC Deli Serdang Sutrisno, Ketua Panitia dan Ketua Pimpinan Pusat Merga Silima Mbelin Sembiring Brahmana, Ketua Panitia dan sejumlah Unsur Pengurus Hanura. Wakil Bupati Deli Serdang Zainuddin Mars mengajak semua kader partai Hanura untuk berkontribusi bagi pembangunan Kabupaten Deli Serdang, lewat programnya yang disusun pada Musda II tahun 2016 ini. Sehingga visi-misi pembangunan Deli Serdang dapat kita Wujudkan yaitu “Deli Serdang yang maju, berdaya saing, religius dan bersatu dalam kebhinekaan karena tantangan kehidupan ke depan diyakini semakin kompleks, masih kita temukan adanya kemiskinan maupun pengangguran di tengah-tengah masyarakat. Meski jumlahnya sedikit, tetapi menjadi kewajiban kita bersama untuk menyahuti tuntutan dan mengangkat tarap hidup mereka kepada yang lebih baik. Untuk itu, perlu kita tingkatkan pola kebersamaan yang menjadi andalan kita selama ini di Kabupaten Deli Serdang, yaitu menyatunya 3 (tiga) pilar kekuatan yaitu pemerintah didukung pihak swasta dan partisipasi masyarakat untuk membangun di berbagai sektor seperti membedah rumah layak huni bagi keluarga kurang mampu dan kegiatan sosial lainnya. Karena disadari meski APBD Deli Serdang saat ini mencapai Rp 3,5 triliun namun belum mampu untuk menyahuti semua tuntutan kebutuhan masyarakat. Hal senada juga dikatakan Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sumut Tuani Lumban Tobing mengatakan, kader Hanura harus mendengar Hatinurani Rakyat dengan mensinerjikan programnya dengan pemkab Deli Serdang. “Mari kita tebarkan ke tengah-tengah masyarakat karena apapun yang ada pada diri kita juga milik rakyat, jadilah kader Hanura yang jujur, patuh, cerdas dan integritas,” jelasnya. ●simon saragih

APBN akan Jadi Sumber Dana Pembangunan Jalan KOTAPINANG, HR - Mulai tahun depan APBN akan mendanai pembangunan jalan lingkar Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) lingkungan Simaninggir menuju Dusun Asamjawa sepanjang tujuh kilometer lebih. Hal itu dikatakan Anggota DPD RI Parlindungan Purba pada Kamis (27/10), ketika meninjau jalan lingkar Kabupaten Labusel di lingkungan Simaninggir Kelurahan Kotapinang. Dijelaskan, anggota DPD RI punya kewajiban untuk melihat, terutama tentang jalan. Semua yang untuk rakyat katanya, dan nawacita pemerintah akan segera ditindaklanjuti. Terutama yang berkaitan dengan ketahanan pangan seperti irigasi cetak sawah, kelistrikan dan infrastruktur jalan segera ditindaklanjuti. Dijelaskan, pihaknya pun sudah meninjau Sungai Barumun Kotapinang yang mengalami pendangkalan yang mengakibatkan seringnya timbul banjir. "Mengenai Sungai Barumun, akan segera ditindaklanjuti. Begitu juga dengan listrik di Desa Torganda. Permasalahannya sudah ada tiang namun tidak dapat dipasang karena berada dikawasan hutan. Ini tugas saya," ucapnya. Tentang pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Labusel, pihaknya sangat mendukung. "Mengenai bandara saya senangsenang aja. Silakan, saya mendukung. Terus terang, saya jarang datang ke Labusel, dikarenakan tidak adanya akses penerbangan. Pastinya, jika ada proposal dari Labusel akan kita dorong," ucapnya. ●bs

Sumatera

10

Pembahasan APBD-P 2016 Labusel Dipercepat KOTAPINANG, HR - Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) 2016 oleh DPRD Kabupaten Labusel dipercepat. Hal tersebut bertujuan agar segera disahkan, sehingga rencana pembangunan tidak terkendala. "RAPBD-P memang harus cepat selesai, sehingga program pembangunan dapat berjalan. Namun kami tidak menargetkan kapan pastinya disahkan, yang jelas diupayakan secepatnyalah," ucap Ketua DPRD Labusel Jabaluddin Dasopang, Minggu (30/10), seperti yang di informasikan dari beberapa sumber yang dipercaya baru-baru ini. Dikatakan, Pemkab dan DPRD dalam seminggu ini membahas hal tersebut secara maraton. Bukan hanya siang, bahkan sampai malam hari. Bahkan hari Sabtu pun tetap dilakukan pembahasan. "Siang dan malam pembahasan dilakukan agar secepatnya rampung," ucapnya. Jabaluddin berharap, pada setiap pertemuan selama pembahasan, seluruh SKPD kooperatif menghadiri. Menurutnya, kehadiran para SKPD itu penting, karena diperlukan penjelasan-penjelasan dan kesepahaman atas setiap perencanaan mata anggaran. "Saya berharap kooperatiflah, sehingga pembahasannya lancar dan pengesahan RAPBD-P dapat dilakukan sesuai rencana," ujarnya. Sebelumnya, DPRD Labusel dan Pemkab sudah menandatangani nota kesepakatan KUA-PPAS untuk RAPBD-P 2016. Rincian RAPBD-P 2016 yaitu, Anggaran Pendapatan Rp 899 miliar lebih atau bertambah 5,25% dari sebelumnya, yakni Rp 855 miliar lebih. Sementara, anggaran belanja sebesar Rp 948 miliar lebih atau betambah 6,47% dari sebelumnya sebesar Rp 890 miliar lebih. Surplus/defisit sebesar Rp 48 miliar lebih atau naik 35,96% dari sebelumnya Rp 35 miliar lebih. ●bs

Diduga Pembangunan Boster PDAM LE Bermasalah

MUARA ENIM, HR - Hasil investigasi beberapa awak media dan LSM di lokasi Hutan Kalamudin, Muara Enim beberapa hari yang lalu, ada penemuan yang menarik, Boster PDAM LE (Lematang Enim) dibiarkan terlantar dan pagar Boster PDAM tersebut terkunci. Dan diatas pagar ditumbuhi rumput-rumput liar. HR menindak lanjuti hasil pantauan tersebut dan langsung mengkonfirmasi ke Dirut PDAM LE. Akan tetapi sangat disayangkan beberapa kali hendak konfirmasi ke Dirut PDAM selalu tidak ada di tempat. Bahkan pernah dikonfirmasi lewat telpon, namun tidak diangkat mau pun direspon.. Dilain pihak HR mendapatkan testimoni dari pengiat anti korupsi Alfrian Addini, Ketua Umum Perserikatan LSM dan Ormas OKP (PLO) Kabupaten Muara Enim, bahwa diduga kuat pembelian tanah aset PDAM LE sebesar Rp 280.000.000 diselewengkan. Pembelian tanah tersebut awalnya untuk pembangunan Boster PDAM LE, namun kenyataannya Boster tersebut dibangun di tanah PMKAB Muara Enim di lokasi hutan Kalamudin Muara. PLO menghendaki agar kasus tersebut dibuka keranah hukum. “Siapa pun yang terlibat dalam kasus ini agar ditindak setegas –tegasnya,"tandas Alfrian kepada HR. ●lg

Pemkot Pagaralam Ajukan 1.500 Formasi CPNS

PAGARALAM, HR - Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaralam memastikan mengajukan usulan kebutuhan formasi penerimaan sebanyak 1.500 formasi calon aparatur sipil negara anggaran 2016. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaralam, Imam Pasli SSTP Msi kepada teman-teman wartawa mengatakan, Pemkot Pagaralam saat ini masih kekurangan Aparatur Sipil Negara disejumlah SKPD, baik itu yang menggantikan pegawai yang pensiun maupun pegawai di lingkungan Pemkot Pagaralam yang sudah dialihkan ke Provinsi maupun pindah ke Kabupaten/Kota lainnya.”Ini baru tahap pengajuan, diharapkan sebanyak sebanyak 1.500 Calon Aparatur Sipil Negara yang diusulkan ke Kementraian Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (MEnPAN-RB) semua disetujui,”jelas Imam. Sebanyak 1.500 Calon Aparatur Sipil Negara yang diusulkan,lanjut Imam, semuanya terbagi dalam tiga bagian formasi, yakni tenaga teknis, tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Khusus dokter masih kekurangan atau dibutuhkan RSD Besemah maupun Puskesmas dan pusat pelayanan kesehatan lainnya. Setelah melalui tahapan usulan, kini pihaknya masih menunggu instruki petunjuk lebih lanjut dari MenPANRB terkait penerimaan CPNS tahun ini. ●jauhari gunawan

Dukung Swasembada Pangan

Sergai Tingkatkan Potensi Pangan Lokal

FOTO BERSAMA: Bupati Sergai Soekirman didampingi Ketua TP PKK Ny Hj Marliah Soekirman, Ketua GOPTKI Ny Rosmaida Darma Wijaya, Ketua DWP Ny drg Khairani Hadi Winarno foto bersama dengan Gubsu Erry Nuradi, Peringatan Hari Pangan Sedunia ke-XXXVI dan Hari Krida Pertanian ke-44 di halaman Kantor Badan Ketahanan Pangan Provsu, Rabu sore (26/10). ●p silaban

SEI RAMPAH, HR - Saat ini perubahan iklim yang terjadi sulit diprediksi sehingga diharapkan petani dapat menyesuaikan pola tanam. Disamping itu juga para petani harus dapat menjawab tantangan iklim yang terus berubah agar menghasilkan bahan pangan guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini dikemukakan Bupati Sergai Soekirman yang disampaikan melalui Kabag Humas Benny Saragih usai menghadiri Peringatan Hari Pangan Sedunia ke-XXXVI dan Hari Krida Pertanian ke-44 Tingkat Provsu Tahun 2016 di halaman Kantor Badan Ketahanan Pangan Provsu, melalui telepon selularnya, Rabu sore (26/10). Lebih lanjut disampaikan Kabag Humas bahwa para petani hendaknya mampu dalam menghadapi tantangan yang terjadi pada masa perekonomian global yang sangat

dinamis sekarang ini dimana harga pangan sangat fluktuatif dikarenakan perubahan iklim dan bencana alam. Oleh karenanya dihimbau kepada para petani dan stakeholder terkait agar jeli melihat potensi pangan lokal di daerah untuk meningkatkan cadangan pangan guna mewujudkan swasembada dan kedaulatan pangan. Hal ini sesuai dengan Tema Hari Pangan Sedunia yakni Membangun Kedaulatan Pangan Berkelanjutan di Era Perubahan Iklim. Sedangkan

Tema Hari Krida yaitu Dengan semangat Hari Krida pertanian kita tingkatkan produksi pangan dan penganekaragaman konsumsi pangan lokal menuju kemandirian dan kedaulatan pangan, jelas Kabag Benny. Provsu memberikan penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2016 kepada Terbaik II kategori Pelopor Ketahanan Pangan, Ahmad Zaki seorang pengusaha keripik. Disamping itu juga diberikan Dana Bansos Penguatan LDPM Tahun 2016 kepada Gapoktan Dosroha sebesar Rp.150.000.000serta Gapoktan Karya Baru dan Mekar Tani masing-masing sebesar Rp.50.000.000. Selain itu, juga diberikan Bantuan Penguatan Cadangan Pangan kepada Kelompok Lumbung Pangan Sahata dan Family Tani masingmasing sebesar Rp 175.000.000. Serta TP PKK Sergai sebagai Terbaik III Lomba Pangan Kategori Umum Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dan kategori Kreasi Menu Aplikatif untuk Keluarga. Hadir juga pada kegiatan tersebut Ketua TP PKK Provsu Ny Hj Evi Diana Erry, Ketua TP PKK Sergai Ny Hj Marliah Soekirman, Ketua GOPTKI Ny. Rosmaida Darma Wijaya, Ketua DWP Ny. drg. Khairani Hadi Winarno, Kepala BP2KP Setyarno, para Pejabat di tingkat Pemprovsu serta undangan lainnya. ●p silaban

Harapan Warga Kenegerian Pohan Tonga Mohon Ketegasan Pemerintah

Masyarakat desa Pohan Tonga dan Dusun Lumban julu saat bergotong di lokasi ex reboisasi Silangit. jefri.s

TAPUT, HR - Masyarakat Desa Pohan Tonga dan Dusun Lumban Julu, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumut dulunya adalah bahagian dari Kenegerian Pohan Tonga, dimana pada jaman Keresidenan Tapanuli berpusat di Sibolga, daerah dataran tinggi Humbang khususnya wilayah Pohan dibagi tiga Kenegerian, Kenegerian Pohan Julu, Pohan Tonga Dan Pohan Jae, sehingga batas-batas wilayah kekuasaan setiap kepala kenegerian dari dulunya telah diakui dan disahkan Keresidenan pada masa kekuasaan Belanda sesuai bisoloit yang dipegang setiap kepala Negeri masa itu. Berlalunya kekuasaan Belanda ke era Kemerdekaan Republik Indonesia hingga saat ini masyarakat adat di Bonapasogit khususnya di

Kecamatan Siborongborong masih mengakui batas batas kenegerian seperti halnya batas wilayah Toga Sihombing dengan Sibagotnipohan tetap diakui dari dua belah pihak. Sehingga, dapat disimpulkan batas wilayah setiap Kenegerian masih diakui keberadaanya. Namun semenjak adanya pemekaran Desa, batas batas tersebut terjadi pergeseran seperti halnya antara desa parik Sabungan dengan Kenegerian Pohan Tonga. Dimana menurut para tokoh masyarakat desa Pohan Tonga dan dusun Lumban Julu, desa Parik Sabungan saat ini sebahagian besar berada di wilayah kenegerian Pohan Tonga. Namun masyarakat desa parik Sabungan tetap mengakui itu masuk wilayah kenegerian Pohan Julu. Sehingga akibat pergeseran

batas wilayah tersebut telah menimbulkan ketidak serasian masyarakat Desa Pohan Tonga dan dusun Lumban Julu terhadap masyarakat desa Parik Sabungan. Hal tersebut juga diperuncing pengembalian lahan ex reboisasi kepada masyarakat oleh pemerintah terjadi tarik menarik antara masyarakat desa Pohan Tonga, dusun Lumban Julu terhadap masyarakat desa Parik Sabungan. Dimana sesuai dengan surat penyeraha tanah tertanggal 11 Desember tahun1952 oleh kenegerian Pohan Tonga kepada pemerintah melalui dinas kehutanan, menurut informasi pada tahun 2005 telah dikembalikan kepada masyarakat, namun pengembalian tersebut diduga salah sasaran sehingga, masyarakat desa Pohan Tonga dan dusun Lumban Julu atas nama masyarakat Kenegerian Pohan Tonga yang merasa dipermainkan pemerintah, tetap berjuang untuk mengusahai lahan tersebut, sambil menunggu kepastian dari pamerintah. Salah seorang tokoh masyarakat dari desa Pohan Tonga, M Sianipar demi menjaga kekondusipan dan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di tengah masyarakat, sudah seharusnya pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara turun tangan sebelum masyarakat berbenturan dan berhadapan dengan aparat hokum, terangnya. ●jefri s

Ruslan Abdul Gani, Ketua DPD II Partai Golkar Kota Pagaralam 2016- 2021

H Djazuli Kuris dan Ruslam Abdul Gani

PAGARALAM, HR - Musyawarah Daerah (Musda) pemilihan ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat II Kota Pagaralam masa bakti 2016- 2021 digelar hari Rabu (2/11_2016) di Villa Dempo Flower Gunung Gare, mempertemukan dua calon ketua. Pantauan wartawan di lapangan, Mantan ketua DPD Golkar Kota Pagaralam, H Djazuli Kuris kembali maju mencalonkan diri menjadi ketua baru dan yang menjadi rivalnya adalah ketua DPRD Kota Pagaralam, H

Edisi 538 | Thn. XIII | 07 - 14 November 2016

Ruslan Abdul Gani. Pimpinan rapat Musda kepada forum menyampaikan, bahwa kedua kandidat mempunyai potensi untuk memimpin partai berlambang pohon beringin ke depan. Tinggal lagi keinginan dari unsur- unsur organisasi dan pengurus ingin dipimpin siapa. “Baik pak Djaz maupun pak Ruslan sama-sama mempunyai potensi untuk memimpin partai ini kedepan. Tinggal lagi keinginan dari unsur organisasi pemegang suara, mau dipimpin siapa,” kata

Anita, yang juga pengurus DPD tingkat I partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan. . Pimpinan rapat Musda juga berharap agar siapa pun yang terpilih menjadi ketua nantinya mampu memajukan serta membesarkan partai ini, sehingga mampu memainkan peran dalam pembangunan daerah, terutama menjelang Pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019 nanti. “Kami berharap siapa pun yang akan terpilih nantinya harus mampu memajukan dan membesarkan partai ini kedepan, terutama menghadapi hajatan besar pilkada serentak 2018 dan pilpres 2019 mendatang,”pintanya. Sementara itu dalam penyampaian visi misinya, calon ketua H Djazuli Kuris menyampaikan, bahwa kedepan jika dia memimpin kembali partai Golkar akan melanjutkan program yang belum selesai selama dia memimpin sebelumnya. Kemudian memprogramkan asuransi bagi anggota serta simpatisan partai golkar dan mensukseskan target partai dalam pilkada maupun pilpres mendatang. “Jika saya terpilih

kembali menjadi ketua DPD nantinya, saya akan melanjutkan program yang tertunda semasa saya menjabat, diantaranya membuatkan asuransi bagi simpatisan serta pengurus partai,’janjinya. Sedangkan Ruslan Abdul Gani dalam penyampaian visi misinya menyampaikan akan segera menyatukan kembali seluruh bagian organisasi secara tranfaran. Kemudian melakukan kegiatan pengkaderan sampai ke tingkat RT berdasarkan potensi daerah dan muatan lokal, serta memodernisasi organisasi dengan melakukan diklat ataupun litbang secara terstruktur dan berkesinambungan, serta menyukseskan pilkada dan pilpres sesuai dengan intruksi pimpinan pusat partai. “Saya akan memodernisasi partai ini dengan beberapa langkah, diantaranya mengadakan diklat dan litbang serta mempersatukan seluruh unsur partai demi membesarkan dan memajukan partai ini demi kemajuan kota Pagaralam,”katanya. Setelah melalui mekanisme pemungutan suara dari sepuluh pemegang hak suara dari un-

sur organisasi partai akhirnya terpilih H Ruslan Abdul Gani, dengan skor 6 berbanding 3 dan satu suara abstein. Usai pemungutan suara, Djazuli Kuris mengucapkan selamat kepada Ruslan sebagai ketua yang baru. “Selamat untuk Ruslan sebagai ketua baru,dan saya harap seluruh yang hadir dapat menghormati dan menghargai hasil musda ini karena inilah bentuk demokrasi yang sama-sama kita bangun,”katanya. Untuk menjaga soliditas pemegang hak suara dari pengurus harian partai Golkar tingkat I Provinsi Sumatera Selatan memilih abstein dan tidak memberikan hak suaranya kepada kedua calon ketua. Ketua harian DPD tingkat I Partai Golkar Sumsel, M Yansuri menyampaikan bahwa unsur pengurus DPD tingkat I memilih abstein bukan tanpa alasan. Hal ini dilakukan untuk menjaga netralitas serta soliditas partai ini kedepan, sehingga tidak menimbulkan prasangka di dalam organisasi. “Sesuai dengan rapat pengurus DPD I Provinsi yang diamanatkan kepada saya untuk tidak memilih atau mendukung salah satu calon ketua atau abstein untuk menjaga netralitas serta soliditas partai yang sama-sama kita cintai ini,”terangnya. ●jauhari gunawan

FOTO BERSAMA: Wabup Sergai Darma Wijaya foto bersama dengan unsur Forkopimda dan kelompok pemuda usai peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-88 Tahun 2016 di halaman Kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Jum’at (28/10). ●p silaban

Pemkab Sergai Peringati Hari Sumpah Pemuda ke-88 SEI RAMPAH, HR - Jajaran Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai), Jumat (28/10) memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-88 Tahun 2016 di halaman Kantor Bupati Sergai di Sei Rampah. Bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) Wabup Darma Wijaya dan Perwira Upacara (Paup) Wahyu Syahputera serta Komandan Upacara (Danup) Budi Lubis. Hadir mengikuti upacara tersebut Ketua DPRD Sergai H Syahlan Siregar, Wakapolres Kompol Irma Ginting, Sekdakab Drs Hadi Winarno, Danramil Sei Rampah, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Kepala SKPD, PNS, anggota Paskibra, pelajar, IPK, OKP, KBPP, FKPPI, AMPI, KNPI, MPI serta organisasi kepemudaan lainnya. Dalam sambutan tertulis Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora RI) Imam Nahrawi yang dibacakan Wabup Darma Wijaya mengemukakan melalui peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini disampaikan bagi tokoh-tokoh pemuda diseluruh penjuru negeri dan manca negara beserta keluarga untuk tetap berjuang dan berupaya sekuat tenaga demi kemajuan dan kemakmuran Bangsa Indonesia serta terus menjaga keutuhan NKRI.

Penghargaan dan hormat kepada Bung Karno Bapak Bangsa tokoh pemuda masa itu, yang meneriakkan kalimat yang sangat terkenal “ Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabu semeru dari akarnya, beri aku 10 pemuda niscaya akan ku guncang dunia”. Lebih lanjut Menpora menguraikan relevansi dari pernyataan itu dalam sebuah fakta yang menyatakan bahwa data demografi Indonesia menyebutkan bahwa jumlah pemuda di Indonesia sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dengan range usia antara 16-30 tahun sebanyak 61,8 juta jiwa atau 24,5% dari total jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 252 juta jiwa (BPS,2014). Secara kuantitas angka 24,5% ini cukuplah besar, ditambah lagi dalam waktu dekat ini mulai tahun 2020 sampai 2035 Indonesia akan menikmati suatu era yang langka yang disebut dengan Bonus Demografi. Dimana jumlah usia produktif Indonesia diproyeksikan berada pada grafik tertinggi dalam sejarah bangsa ini yaitu 64% dari total jumlah penduduk Indonesia sebesar 297 juta jiwa, ujar Imam Nahrawi. ●p silaban

Walikota dan Wakil Walikota Medan takjiah atas meninggalnya Camat Medan Polonia Drs Aidal Pitra.

Pemko Medan Sosialisasi Permendagri 78/2012 MEDAN, HR - Walikota Medan HT Dzulmi Eldin S diwakili Staf Ahli Walikota Medan di Bidang Hukum dan Politik Marah Husin Lubis membuka sosialisasi Peraturan Mendagri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Kepala Arsip Nasional RI No 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan Tahun Anggaran 2016, Kamis (3/11) di Hotel Putra Mulia Jalan Gatot Subroto. Walikota dalam sambutannya, mengatakan, dalam Permendagri No 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Perintah Daerah pada dasarnya Arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan Organisasi Politik, Organisasi kemasyarakatan dan Perseorangan. Peraturan Kepala Kearsipan Nasional RI No 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan yang berbunyi, untuk mendorong penciptaan arsip dan lembaga kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standard, kearsipan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam poin pertama diperlukan suatu pedoman pengawasan kearsipan. Eldin mengingatkan, bahwa salah satu indikator penyelenggaraan pemer-

intah yang baik antara lain terlaksananya administrasi pemerintahan yang benar. Hal ini tidak terlepas dari penataan sistem pengelola kearsipan yang tepat, sehingga dapat menciptakan efektifitas, efesiensi dan produktifitas bagi suatu organisasi di lingkungan pemerintah kota. “Untuk terciptanya good governance dan clean goverment di lingkungan pemerintah kota Medan, seluruh SKPD agar dapat mempedomani Permendagri dan Peraturan Kepala Arsip nasional Ri dalam keiatan sehari-hari,” ujar Eldin. T Syaiful Masudi selaku Kepala Kantor Arsip Kota Medan dalam laporannya mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk mmeningkatkan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan bagi Pegawai Negeri Sipil tentang kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Medan, untuk dapat mengelola kearsipan secara baik dan profesional. Selain itu, kata Saiful, agar para SKPD melaksanakan Ketentuan Permendagri No 78 Tahun 2012 tentang Kearsipan di lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan Perka ANRI No 38 Tahun 2012 tentang Pengawasan Kearsipan. Peserta yang mengikuti sosialisasi ini dari SKPD di lingkungan Pemerintah kota Medan yang berjumlah 50 orang. Sedangkan narasumber langsung dari ANRI yakni Prihatni Wuryatmini dan Muhammad Ihwan. “Sosialisasi ini berlangsung selama dua hari di Hotel Putra Mulia,” ucap Syaiful. ●rs

Prona Disinyalir Ajang Pungli PAGARAlAM, HR - Program Agraria (Prona) yang digadang pembuatan sertifikat tanah yang diberikan kemudahan dari Pemerintah Pusat, disinyalir masih dimanfaatkan sejumlah oknum pejabat ditingkat kelurahan, dengan memanfaatkan situasi menarik, sejumlah embel-embel biaya alias pungutan liar (pungli). Menyikapi hal tersebut, Walikota Pagaralam, dr Hj Ida Fitriati Mkes melalui Sekdakot Pagaralam, Drs Safrudin MSi sejauh ini dirinya tak menampik adanya laporan sejumlah warga yang mempertanyakan adanya pungutan biaya oleh oknum pejabat atau PNS di sejumlah kelurahan. Padahal sebelumnya, menurutnya para lurah dan camat sudah diimbau untuk tidak melakukan penarikan biaya apalagi pungli. “Sebelumnya kita sudah mendapatkan laporannya mengenai prona masih ada yang memungut biaya yang dipatok. Kalau sekedar untuk biaya membeli beberapa materai, kan tidak segitu, hanya

puluhan ribu harganya,” katanya, seraya mengatakan terkait adanya laporan ini akan kita panggil yang bersangkutan untuk meminta kejelasannya terkait prona ataupun mengurus proses sertifikat di wilayah mereka. Laporan pengaduan ini akan ditindaklanjuti dan dipanggil yang bersangakutan, seperti lurah ataupun camat. “Akan kita panggil yang bersangkutan terkait laporan warga mereka. Saat ini praktek pungli disejumlah pelayanan publik harus diberantas, karena memberatkan masyarakat,”janjinya. Ia menghimbau, khususnya pejabat pelayan publik. “Mari layani masyarakat dengan baik dan profesional,”pinta Hj Ida Fitriati. Adi, salah satu warga Karang Dalo, sangat diberatkan dengan adanya tarif untuk menebus sertifikat Prona hingga Rp 600 ribu. “Katanya sertifikat prona gratis, kok ngambilnya di kelurahan harus nebus,”ungkapnya kepada temanteman wartawan. ●jauhari gunawan

Nusantara

11

Edisi 538 | Thn. XIII | 07 - 14 November 2016

Listrik Bermasalah Lagi

DPRD Natuna Panggil Manajer PLN Ranai Deli Serdang Wakili Sumut Lomba Cipta Menu Makan B2SA LUBUK PAKAM, HR - Kabupaten Deli Serdang menjadi duta Sumut mengikuti lomba cipta menu makan Beragam Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) tingkat Nasional, pada puncak peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-36 di Bojolali, Jawa Tengah, tanggal 27-30 Oktober 2016. Setelah menjuarai lomba Cipta Menu Makan B2SA tingkat Sumut , pada acara Hari Pangan Sedunia ke-36 tingkat Sumut dan Hari Krida Pembanguna ke- 44 di halaman Kantor Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumut di Medan, Rabu siang (26/10) dihadiri Gubernur Sumatera Utara HT Erry Nuradi didampingi Ketua TP PKK NY Evi Diana Erry Nuradi, Kepala Pusat Ketersediaan dan kerawanan pangan Kementan RI Tjuk Eko Hari Basuki, unsur FKPD dan sejumlah pejabat Pemprovsu dan jajaran ketahanan pangan. Hal itu dikemukaan Kaban Ketahanan Pangan Deli Serdang Syarifah Alawiyah di Lubuk Pakam, Kamis (27/10). Dijelaskan, juga bahwa selain pemenang lomba cipta menu makan B2SA, Deli Serdang juga mendapat berbagai penghargaan peringkat II kategori Pembina Ketahanan Pangan atas nama Sugeng Kades Karanganyar Kec Beringin.

Peringkat I Pelopor Ketahanan Pangan Parnu dari Kecamatan Pantai Labu, peringkat I kategori Pelayanan Ketahanan pangan Ruhaidi SP penyuluh pertanian, peringkat harapan I Gapoktan Namora masing- masing menerima piala, sertifikat dan uang tunai, penerima Dana Bansos penguatan LDPM Gapoktan Tani Mandiri Rp 150 juta, Gapoktan Tunas Baru Rp 150 juta, Gapoktan Tiga Serangkai Rp 50 juta dan Gapoktan Sinar Tani Rp 50 juta. Bantuan Penguatan Cadangan pangan kepada Kelompok Lumbung Pangan Tani Makmur Rp 175 juta, sertifikat Prima 3 kepada Kelompok Tani Kesuma dan Kelompok Tani Ponti. Sedangkan bantuan dari Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan Sumut berupa 25 ekor sapi indukan Brahmana Cross kepada Kelompok Rinta Desa Durin Tunggal, bantuan asuransi ternak Rp 160 juta (16 ekor) dan bantuan dari Dinas Perkebunan Sumut 4.000 batang bibit aren kepada Kelompok Tani Sekata Desa Ruma Sumbul. Selain Kabupaten Deli Serdang yang menerima piala, sertifikat dan bantuan juga diserahkan kepada Kabupaten Kota lainnya di Sumatera Utara. ●simon saragih

Manajer PLN Rayon Ranai, Hasdedi

NATUNA, HR - PLN Rayon Ranai kembali mendapat sorotan dari pemerintah daerah dan DPRD Natuna. Pasalnya, pemadaman listrik secara tiba-tiba kembali terjadi dan membuat gerah masyarakat. Kondisi tersebut tentu tidak sejalan dengan wilayah Natuna yang kini jadi sorotan nasional. berbagai macam spekulasi dugaan pun bermunculan. Pemadaman yang terkesan disengaja, membuat masyarakat menduga di dalam tubuh PLN Rayon Ranai ada oknum yang bermain “nakal” dengan cara “menyunat” minyak solar untuk pembangkit mesin diesel dan kemudian di jual. Parahnya lagi,gangguan pemadaman yang tidak terjadwal ini menimbulkan kerugian bagi para konsumen listrik PLN Rayon Ranai. Selain komponen penerangan, sejumlah alat elektronik juga mengalami kerusakan. Bukan hanya itu, beberapa konsumen melaporkan tagihan listrik mereka membengkak dari biasanya. Keluhan masyarakat tersebut segera ditindaklanjuti oleh anggota DPRD Natuna dengan menggelar hearing lintas komisi dan mengundang Manajer PLN Rayon Ranai, Hasdedi ke ruang rapat belum lama ini. Di hadapan para Anggota Dewan, Hasdedi menjelaskan jika pemadaman listrik dipicu oleh faktor alam. Hujan yang disertai angin kencang seringkali

menjadi penyebab mesin mengalami kelebihan beban. “Biasanya hal ini diakibatkan dari jatuhnya dahan pohon di jaringan listrik karena tertiup angin. Karena jika kabel listrik menyentuh tanah arus listrik dapat berbalik ke mesin induk,”terangnya. Menurut Hasdedi, PLN selama ini memang berhadapan dengan kondisi topografi di Natuna yang terdapat banyak pohon kelapa. Tidak jarang pelepah kelapa terbang ke jaringan jika terjadi hujan dan angin kencang. Pihaknya pun kerap berhadapan dengan pemilik tanaman kelapa dalam melakukan perapian dahan. Hasdedi membantah jika ditubuh PLN ada pegawainya yang mengambil keuntungan dari pemadaman tersebut, dengan mengambil minyak solar untuk dijual. Dalam hearing tersebut, Wakil Ketua DPRD Natuna,Daeng Amhar juga menyampaikan keluhannya. Dirinya menilai seringkali pegawai PLN suka bertindak sewenang-wenang di lapangan terhadap masyrakat.

Hal itu dirasakannya sendiri. Amhar menceritakan, saat itu teknisi PLN memasang tiang listrik di dalam pekarangan tanah miliknya tanpa ijin. ”Kalau cuma menggunakan tanah kita sekitar 1 meter aja dari jalan ga masalah. Tapi kadang bisa sampai 5 meter dari jalan dia pasang tiangnya, dan tanpa seijin yang punya tanah.”ungkap Amhar. Kata Amhar dirinya tidak tinggal diam, meminta kepada seorang pegawai di PLN untuk memindahkan tiang dari tanahnya,. Namun jawaban dari pegawai tersebut mengejutkan, Menurutnya bagi masyarakat yang meminta pemindahan tiang dikenakan biaya hingga belasan juta. Permintaan pemindahan tiang itu pun telah disampaikan Daeng Amhar kepada pimpinan PLN Rayon Ranai, sebelum dibawah pimpinan Hasdedi. Sayangnya tidak ada tanggapan serius dari yang bersangkutan. “Saya sudah berapa kali melapor ke PLN untuk pemindahan tiangnya, bahkan sudah bertemu dengan kepala PLN di kala itu. Tapi sampai sekarang ga ada respon dari PLN. Kalau memang harus bayar saya siap membayar, tapi harus ada bukti pembayaran semacam kwitansi, karena takutnya itu pungli,”kata Amhar menjelaskan. Keluhan Daeng Amhar langsung dijawab oleh Hasdedi. “Jika ada masyrakat yang tergganggu dengan pemasangan tiang PLN, maka dapat melakukan pemberitahuan ke kantor PLN. Dan dijamin tidak ada pemungutan biaya sepeserpun alias gratis,”ujarnya. Jika masyarakat terganggu dengan tiang PLN karena terlalu banyak menggunakan tanah warga, sebaiknya datang ke kantor PLN untuk pemberitahuan, sehingga kami bisa menghitung biaya pemindahan tiang tersebut yang akan diajukan ke pusat,”tambahnya. Menurut Hasdedi, untuk masalah pemindahan itu masyarakat tidak dikenakan biaya sepeserpun alias gratis. “Kalau ada masyarakat menjumpai oknum pegawai PLN yang meminta uang untuk pemindahan tiang tersebut, laporkan ke saya, maka akan saya pecat, karena itu pungli,”tegasnya.●fian

DPRD Samosir Setujui Ranperda P-APBD 2016 Menjadi Perda Fatullah (kaur ekbang) dan Asrofi Johan (team pelaksana)

Beberapa Titik Proyek Desa Mulyasari Mutunya Berkualitas CIREBON, HR - Dengan adanya program pemerintah pusat mencairkan dana APBN 2016 di bidang insfrastruktur, maka pembangunan Desa Mulyasari Kec. Losari, Kab. Cirebon dapat bantuan dana sekitar Rp420 juta untuk membangun bagian fisik dari anggaran tahun 2016 di beberapa titik, yakni pekerjaan senderan di Blok Pasileman sebelah kiri P=350m, lebar bawah 46 cm atas 30cm, tembok kuburan bujangan panjang 166m, tinggi 110 cm TPT bangunan P=12m, L=3,40M, tinggi kedalaman1,5 m. Drs Fatullah sebagai pelaksana proyek mengungkapkan beberapa titik proyek yang dibiayai oleh dana pemerintah dikerjakan dengan swakelola oleh warga pribumi yang sudah ahli. Menurutnya pekerjaan pun dapat binaan dari pejabat Bina Marga, Cipta Karya yang dibantu pejabat kecamatan yang bekerjasa-

ma dengan pejabat Desa Mulyasari. “Makannya pekerjaannya mutunya berkualitas sesuai bestek dan RAB, supaya masyarakat dapat kesejahteraan dari pembangunan desa ini,”terang Kuwu Drs H. Amin Sodik didampingi Sekdes Aris Sonjaya, Bendahara Nurkomisatun saat dikonfirmasi HR. Seraya mengatakan kami sebagai kuwu beserta perangkat desa banyak terima kasih atas bantuan dana dari pemerintah pusat yang melalui pemerintah kabupaten Cirebon. Menurutnya, tepatnya Desa Mulyasari pembangunannya lancar dikerjakan dengan baik, disebabkan demi kepentingan masyarakat Mulyasari dan umumnya supaya masyarakat dapat kesejahteraan dan meningkatkan ekonomi supaya bisa menuju aman, tentram dan kondusif. ●h. syaripudin

Sebuah sepeda motor ringsek dilindas mobil Elf, setelah diseruduk tronton dari arah belakang.

Laka Lantas Kembali Terjadi di Ciasem

Sepeda Motor Ringsek Dilindas Elf SUBANG, HR - Kecelakaan lalu lintas di wilayah Ciasem kembali terjadi. Kali ini kecelakaan terjadi di Kampung Krajan Desa Ciasem Tengah, Kecamatan Ciasem, Subang, sekitar pukul 12.30 WIB, Senin (31/10/2016). Beruntung dalam kejadian itu tidak ada korban jiwa. Kapolsek Ciasem Kompol Dadang Cahyadiawan memaparkan, peristiwa itu berawal dari mobil Elf dengan nopol T 7860 G yang dikemudikan oleh Joko (23) warga Kampung Karanganyar RT. 01/01 Desa Sukamandijaya, Kecamatan Ciasem melaju dari artah Pamanukan menuju CIkampek.

Namun saat melintas di lokasi kejadian, Elf itu berhenti menurunkan penumpang. Nahas, pada saat yang sama, kendaraan jenis tronton bernopol L 9132 UV dengan kecamatan tinggi menghantam bagian belakang ELf. Karuan saja, mobil Elf ini terdorong dan menggilas sepeda motor dengan nopol T 4502 TZ milik Tatang (41) warga Kampung Wanajaya RT. 19/05 Desa Ciasem. "Tidak ada korban, semuanya hanya luka. Mereka kita bawa ke Klinik. Sementara kendarannya kita evakuasi ke Mapolsek," kata Dadang. ●heri/herdi

SAMOSIR, HR - Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Samosir, Bupati Samosir membacakan nota pengantar pada sidang yang diikuti Ketua/ Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Samosir telah mendapat tanggapan perorangan dan Fraksi DPRD dan ini menjadi tugas dan PR oleh Bupati Samosir dan jajarannya. Pada hari Selasa 25 Oktober 2016 rapat paripurna DPRD Kabupaten Samosir, semua Fraksi-fraksi membacakan pendapat akhir atas Ranperda Kabupaten Samosir tentang rangcangan peraturan daerah Kabupaten Samosir dan tentang perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Samosir tahun anggaran 2016. Sebelum setiap Fraksi membacakan pendapat akhir tentunya DPRD Kabupaten Samosir melalui Fraksi memberikan masukan kepada Bupati Samosir untuk dapat ditinjau kembali dan diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang ada. Pendapat Fraksi Golkar Kami berpendapat perlu pelayanan yang maksimal kepada masyarakat terutama pada instansi-instansi publik semisal pelayanan di RSUD Dr Hadrianus Sinaga, Puskesmas, untuk itu disarankan agar pemerintah Kabupaten Samosir melakukan penempatan pejabat yang berani, tegas dan kompeten sesuai dengan keahliannya. Setelah Ranperda tentang P-APBD 2016 ditetapkan maka sisa waktu efektif tahun anggaran 2016 sekitar 1.5 (satu setengah) bulan. Oleh karena itu, kami meminta kepada eksekutif untuk melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dan kegiatan di setiap SKPD. Khususnya di tiga Dinas yaitu PU, Tarukim dan Pertanian lebih memprioritaskan program yang sifatnya cepat terlaksana dan jangan sampai membuat program yang jelasjelas tidak mungkin bisa dilaksanakan di bulan Desember, terutama yang berhubungan dengan fisik. Pendapat Fraksi Hanura Terkait dengan dana Desa, agar Bupati Samosir melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya dan mendorong setiap Desa untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran. Berkaitan dengan perencanaan kegiatan yang dilaksana-

kan di setiap SKPD tidak sama dengan perencanaan di Desa yang mengakibatkan tumpang tindih perencanaan anggaran yang sudah ditetapkan kadangkadang mengalami perubahan karena doubel perencanaan (Perencanaan di SKPD tidak sejalan dengan Perencanaan Desa). Diharapkan kepada Pemerintah untuk mendorong pelaksanaan APBD murni supaya tidak ada kegiatan fisik yang mengalami putus kontrak untuk tahun anggaran 2016 ini. Pendapat Fraksi Demokrat Mengingat usulan Pemerintah Kabupaten Samosir untuk pengadaan mobil/operasional penghisap debu yang tertuang dokumen KUA-PPAS P-APBD 2016 pada dasarnya kami dapat memahami urgensi kebijakan tersebut yakni adanya komitmen kita dalam mewujudkan Kabupaten Samosir yang berbasis Pariwisata, akan tetapi kami menyarankan agar saudara Bupati Samosir dapat mengambil langkah-langkah yang bijaksana sebagai bahan pertimbangan atas pengadaan mobil penghisap debu tersebut. Mengingat banyaknya pelaksanaan kegiatan fisik pada tahun anggaran 2016 yang belum maksimal terutama dalam hal perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan mengakibatkan kualitas pekerjaan fisik berdasarkan pengamatan terkesan kurang baik. Untuk itu, kami berpendapat bahwa perlu dilakukan evaluasi dan pembinaan yang berkesinambungan terhadap penyedia usaha jasa pelaksanaan konstruksi, konsultan perencanaan dan pengawas. Pendapat Fraksi Kebangkitan Nasional Terkait tentang data base jalan Kabupaten Samosir dan rencana induk strategis pengembangan air minum Ka-

bupaten Samosir yang sampai saat ini juga belum selesai. Kami harapkan agar sebelum pembahasan APBD TA 2017 segera diselesaikan dan disampaikan ke DPRD Kabupaten Samosir. Bahwa banyak pelaksanaan kegiatan fisik diduga dikerjakan tidak sesuai dengan dokumen kontrak, ditambah lagi bahwa para rekanan tidak menyiapkan tenaga ahli di lapangan. Demikian juga konsultan pengawas tidak pernah dijumpai di lapangan. Untuk ini, kami harapkan agar Bupati Samosir mengambil langkah-langkah agar Konsultan Pengawas betulbetul yang menguasai tugasnya. Setiap rekanan yang mengerjakan pekerjaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan kualitas dan juga dalam tahap pemeliharaan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Diharapkan supaya Bupati Samosir memblack list kontraktor-kontraktor tersebut dan melaporkan kepada DPRD Kabupaten Samosir secara tertulis. Diharapkan untuk tahun berikutnya tidak diikutsertakan dalam pembangunan di pemerintahan kabupaten Samosir. Pendapat Fraksi Nasdem Terkait dengan nota jawaban saudara Bupati Samosir mengenai pengadaan mobil penghisap debu untuk membersihkan badan jalan dan saluran dan juga menunjukkan bukti keseriusan dan komitmen pemerintah serta memotivasi masyarakat untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan kebersihan. Namun Fraksi kami berpendapat agar pengadaan mobil penghisap debu ditangguhkan/ ditunda pelaksanaannya melihat kondisi jalan Kabupaten Samosir saat ini masih tahap pembenahan dan pembangunan dan anggaran untuk pengadaan mobil penghisap debu tersebut

LAUNCHING E-DOKUMEN: Bupati Sergai Soekirman tengah menyaksikan launching E-Dokumen SP2D yang dilakukan oleh Kadis PPKA H Gustian di Hotel Grand Antares Medan, Rabu (26/10). ●p silaban

Sergai Launching Penerapan Sistem E-Dokumen SP2D SEI RAMPAH, HR - Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Soekirman membuka acara secara resmi Bimtek Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah sekaligus Launching Penerapan Sistem E-Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di Hotel Grand Antares Medan, Rabu (26/10). Soekirman menjelaskan bahwa birokrasi pemerintahan harus segera direformasi agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat sangat erat kaitannya dengan kualitas birokrasi pemerintahan, yang salah satu faktor mempengaruhinya adalah perilaku para aparat terkait dengan pelayanan publik, ujar Bupati Sergai. Pelaksanaan Bimtek bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan bendahara pengeluaran ini dalam rangka penerapan sistem E-Dokumen SP2D yakni pelayanan SP2D 1 jam. Dimana proses administrasi dalam hal pencairan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara elektronik agar lebih cepat, ujar Bupati Sergai. Untuk itu diharapkan bimtek ini dapat menjadi motivasi dalam menyusun langkah inovasi dalam mewujudkan layanan publik yang cepat, tepat serta sesuai tuntutan, harapan dan keinginan masyarakat. Kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) agar menyederhanakan proses pelayanan serta bersikaplah ramah, hangat dan transparan dalam memberikan pelayanan, pungkas Bupati Soekirman. Sebelumnya, Ketua Penyelenggara Kegiatan H Gustian melaporkan bahwa tujuan Bimtek Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Launching Penerapan Sistem E-Dokumen SP2D ini agar tercipta sistem pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan mudah bagi masyarakat maupun instansi di lingkungan Pemkab Sergai, terbangunnya sistem pengelolaan keuangan berbasis web (online), terciptanya SDM yang profesional dan handal dalam pengelolaan keuangan daerah serta terwujudnya pengelolaan keuangan yang profesional. Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 26-28 Oktober 2016 ini diikuti 150 peserta dari seluruh pengguna anggaran, PPK serta bendahara pengeluaran SKPD se-Kabupaten Sergai, jelas H Gustian. Turut hadir Ketua DPRD Sergai Syahlan Siregar, para Kepala SKPD, narasumber dari Balai Diklat Keuangan Medan Fatkhur dan undangan lainnya. ●p silaban

dialihkan untuk pembuatan Industri Pengolahan Air Limbah (IPAL) di daerah-daerah perkotaan di Kabupaten Samosir sehingga limbah Rumah Tangga tidak langsung ke Danau Toba. Dalam rangka meningkatkan pelayanan BPJS, kami sependapat dengan Bupati Samosir akan melakukan sosialisasi ke masyarakat, sehingga masyarakat memahami mekasnisme pelayanan dan rujukan mulai dari Puskesmas hingga ke Rumah Sakit, namun kami berpendapat agar Bupati melakukan perbaikan data peserta BPJS dan KIS sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, karena kami melihat bahwa data peserta BPJS dan KIS semakin amburadul. Untuk mendukung visi dan misi Kabupaten Samosir menuju daerah Pariwisata disarankan menambah anggaran untuk program dan kegiatan khusus mewujudkan pariwisata di kabupaten Samosir. Pendapat Fraksi Gerindra Kami melihat langkahlangkah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir dalam mengatasi krisis air minum dan penanggulangan masalah kemarau /cuaca ekstrim dapat kami maklumi sebagai solusi jangka pendek. Akan tetapi, diperlukan kebijakan strategis untuk mengantisipasi kemarau yang berkepanjangan maupun kondisi yang sama di kemudian hari sebagai alternatifnya kita sudah harus memikirkan pembangunan waduk di beberapa wilayah maupun pembangunan sarana air minum dengan sistem gravitasi. Namun sebelum hal tersebut dilakukan kami berpendapat sebelum Ranperda ini disepakati agar Bupati Samosir dan pimpinan DPRD Kabupaten Samosir membuat keputusan bersama yang menyatakan Kabupaten Samosir darurat kemarau panjang. Dalam hubungan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa terkait pelaksanaan kegiatan fisik di Desa, kami meminta ada koordinasi maupun pendampingan kepada Pemerintah Desa khususnya dalam penyusunan APBDes, sehingga tumpang tindih kegiatan dapat diatasi. Harapan kami untuk Tahun depan masalah ini tidak terjadi lagi. Pendapat Fraksi PDIP Perubahan APBD dilakukan pada intinya bermuara pada pengoptimalan serapan Anggaran melalui penyempurnaan rencana yang tidak sesuai dengan estimasi awal dalam perkembangan perjalanan wak-

tu menjelang tahun anggaran. Untuk itu, seyogyanya perubahan APBD setiap tahun harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga anggaran pendapatan dapat dibelanjakan seoptimal mungkin untuk memperoleh hasil dan dampak yang maksimal untuk penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Disamping kerja keras untuk mengoptimalkan penyerapan Anggaran kita juga harus berjuang mendongkrak pendapatan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan untuk menjadi alat ungkit pencapaian Visi Kabupaten Samosir yaitu ”terwujudnya masyarakat Samosir yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing berbasis Pariwisata dan Pertanian. Untuk itu, kami menyarankan kepada Saudara Bupati agar selalu melakukan langkah dan upaya yang tepat untuk memwujudkan penyerapan Anggaran yang tepat waktu dan mengoptimalkan pendapatan daerah melalui peningkatan kinerja satuan Kerja Perangkat Daerah unsur pendukung pelaksanaan tugas-tugas Saudara Bupati sebagai pimpinan eksekutif di Kabupaten tercinta ini. P-APBD Naik, PAD Turun Bersama DPRD Samosir, Bupati Samosir menyampaikan nota pengantar Bupati Samosir terkait keuangan Perubahan APBD 2016, pada rapat paripurna dikantor DPRD Samosir. Pada pembahasan rancangan peraturan daerah tentang P-APBD tersebut, Rapidin Simbolon menerangkan bahwa belanja tidak langsung Pemkab Samosir meningkat 4,90% dari sebelumnya Rp 850 miliar menjadi Rp 891 miliar. “Sementara pendapatan daerah Samosir pada APBD Rp 807 miliar, setelah perubahan APBD, menjadi Rp 786 miliar atau berkurang Rp 20.590 miliar,” terangnya. Terdapat penurunan pendapatan daerah paling banyak dari dana alokasi khusus (DAK) Rp 23 miliar lebih, hal itu akibat Surat Edaran Menteri Keuangan, tambah Rapidin. Bupati Samosir tidak lupa mengajak seluruh elemen masyarakat baik yang tinggal di Samosir maupun di perantauan untuk mau berubah dan berbenah diri guna memberikan kontribusi dalam pembangunan Samosir. ●gomgom

Nusantara

12

3 Sekolah Duta Badung Dinilai Tim PKTP Tingkat Provinsi Bali

proyek saluran air Desa panggangsari

Proyek Pedesaan Panggangsari Mutunya Berkualitas CIREBON, HR - Dengan adanya program pemerintah pusat mencairkan dana dibidang insfrastruktur pembangunan Desa Panggangsari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon mendapat bantuan dana sekitar Rp400 juta bagian fisik anggaran tahun 2016 yang untuk membangun 12 titik, yakni pekerjaan senderan Blok Nagasari 92mx2=184m, 96mx2=192, 96mx2=192m. di Blok Perum pembangunan aspal96mx3=288m, blok H 126M, blok I 134M, Blok L 64m, blok M1=46m, M2=46m, M3=42m. Blok Masjid ada pembangunna rabat beton goronggorong dengan panjang 59m, dan lebar 120m. senderan blok bengkok pertanian P 355m, pengerasan 100M, rabat beton blok Kasesi panjang 230M dan lebar 3 meter. Hasanudin sebagai pelaksana proyek ini saat dikonfirmasi mengungkapkan 12 titik proyek yang dibiayai oleh dana pemerintah dikerjakan dengan swakelola oleh warga pribumi yang sudah ahli. Untuk pekerjaanpun mendapat binaan dari pejabat Bina Marga, Cipta Karya yang dibantu pejabat kecamatan yang bekerjasama dengan pejabat Desa Panggangsari. ”Makannya pekerjaannya mutunya berkualitas sesuai bestek dan RAB. Supaya masyarakat dapat kesejahteraan dari pembangunan desa ini,”jelas Kuwu Suyitno didampingi Sekdes Santoso, Bendahara Hilda saat dikonfirmasi HR belum lama ini. “Kami sebagai kuwu beserta perangkat desa banyak terima kasih atas bantuan dana dari pemerintah pusat yang melalui pemerintah Kabupaten Cirebon, tepatnya Desa Panggangsari,”kata Suyitno. Dikatakannya pembangunannya lancar dikerjakan dengan baik, disebabkan demi kepentingan masyarakat Panggangsari. Dan umumnya supaya masyarakat dapat kesejahteraan dan meningkatkan ekonomi supaya bisa menuju aman, tentram dan kondusif. ●h. syaripudin

BALI, HR - Tim Penilai Lomba Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna (PKTP) Provinsi Bali melakukan penilaian terhadap tiga sekolah duta Kabupaten Badung tahun 2016 yakni SD 2 Kapal, SMPN 3 Abiansemal dan SMPN1 Petang yang dipusatkan di SMAN 1 Petang, Senin (31/10). Kehadiran Tim Provinsi yang dipimpin Ketua Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Cabang Bali Ny. Ayu Pastika, disambut Bupati Badung diwakil Asisten Pemerintahan dan Kesra IB Yoga Segara, Ketua YKI Cabang Badung Ny. Seniasih Giri Prasta, Ny. Wakil Bupati Kristiani Suiasa, Ketua DWP Ny. Kompyang R. Swandika, Para Camat, Tim Pembina PKTP Kab Badung, serta keluarga besar ketiga sekolah yang dinilai. Kepala Sekolah SMPN 3 Abiansemal I Nyoman Ratana, SPd didampingi Kepala Sekolah SMAN 1 Petang Ni Luh Made Ratna Agustini, SPd, MPd dan Kepala Sekolah SD 2 Kapal, Mengwi I Nyoman Jani, SPd melaporkan bahwa mengenai kanker pihaknya mengintegrasikan dalam mata pelajaran, karena sosialisasi ini penting untuk kehidupan anak-anak sesuai kebutuhan sekarang dan akan datang. Sosialisasi kanker sudah dilakukan melalui simulasi, seni, nyanyian, yel-yel, olahraga, drama tradi-

PGRI Tanjabtim Laksanakan Kongres IV Pengurus Priode 2016 -2021 TANJABTIM, HR - Bertempat di Aula gedung pertemuan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Propinsi Jambi, Rabu (2/11) telah dilaksanakan‎ Kongres ke-IV Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) periode 2016-2021 Kabupaten Tanjabtim berjalan dengan sukses. Dalam Kongres pemilihan dilaksanakan dengan cara pemungutan suara yang dihadiri oleh seluruh pengurus dikecamatan. ‎ Kegiatan Kongres ke- IV PGRI Tanjabtim dibuka oleh bupati yang diwakili oleh Asisten III, Umar Mahmud. Turut hadir dalam acara itu Kadis Pendidikan Tanjabtim Feri Marjoni, pengurus PGRI jambi dan seluruh pengurus di kecamatan dengan menghadirkan beberapa orang utusannya.

‘Si Anak Angkat’

Pebisnis Bertarung di Cagub Babel BABEL, HR – Seorang calon gubernur Kepulauan Bangka Belitung, baru-baru ini menceritakan kisah hidupnya yang mengharukan. Di hadapan majelis taklim ibu-ibu di Belinyu, Bangka, pria bernama Hidayat Arsani mengaku sebagai keturunan Tionghoa. Sayangnya, kisah perjalanan hidupnya cukup berat. Bahkan sedari kecil ia mengaku tak pernah melihat wajah orangtua kandungnya. "Saya ini keturunan Tionghoa, tapi sampai hari ini tak tahu seperti apa wajah ama (ibu) kayak apa," kata Hidayat dilansir dari Bangka Pos, Kamis (3/11). Calon gubernur dengan nomor urut 3 ini mengaku ditolong oleh keluarga Arsani dan dipungut dari tong sampah. "Saya diangkat Bapak Arsani dan Ibu Muhaya dari tong sampah," kata Hidayat yang kini menjabat sebagai Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung itu. Hidayat Arsani juga sediki bercerita tentang kehidupannya yang berat. Sebelum sukses dan mencalonkan diri sebagai gubernur, ia sering bergonta-ganti pekerjaan. Ia membangun bisnisnya dairi bawah yaitu buruh bangunan, jualan minyak, sales hingga jual beli kendaraan. Kesulitan hidupnya ini pun dijadikan sebuah media pembelajaran untuk bisa menjadi sukses dan berusaha membantu sesama. "Alhamdulillah seperti ini. Saya seorang pengusaha, saya yakin bisa memperbaiki Bangka Belitung karena besarnya saya bersama berbagai kesulitan," tutup Hidayat. ●sopian

sional, mading, poster dan paduan suara yang temanya kanker. Selain itu pembuatan makanan yang bebas pengawet, pemanis, penyedap, pengenyal dan pewarna. Dikatakan, pemkab badung telah membantu dan benar-benar memperhatikan masyakatnya melalui pelayanan papsmear, vaksinasi kanker serviks, juga telah meluncurkan program Mawas (pelayanan pemeriksaan deteksi dini kanker payudara). Bupati Badung dalam sambutannya yang disampaikan Asisten IB Yoga Segara menerangkan bahwa YKI Cabang Badung sejak tahun 2006 sudah melakukan program PKTP melalui sekolah guna memperkenalkan kanker secara dini dan pencegahannya kepada siswa melalui pola hidup bersih dan sehat. Program YKI ini ternyata mendapat sambutan antusias dari siswa dan masyarakat. "Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi media pembinaan masyarakat berkelanjutan, karena penanggulangan

kanker tidak hanya bisa dilakukan oleh Dinas Kesehatan saja, melainkan pula dengan sinergi berbagai sektor termasuk YKI Cabang Badung," jelasnya. Dijelaskan, Pemkab Badung sejak tahun 2012 sudah mengalokasikan anggaran dan melaksanakan program papsmear gratis kepada masyarakat kurang mampu dan kanker serviks gratis kepada seluruh siswi kelas 10 SMA/ SMK se- Badung serta PNS dan THL di lingkungan Pemkab Badung. "Pemkab Badung juga menyediakan bus pelayanan deteksi dini kanker terpadu guna mendekatkan pelayanan pada masyarakat," tambahnya. Ketua Tim Penilai Provinsi Ny. Ayu Pastika mengatakan, PKTP menjadi program unggulan YKI Cabang Bali sebagai upaya meningkatkan pengertian dan kesadaran masyarakat dan anak-anak sekolah, yang diharapkan menjadi agen perubahan di lingkungan terutama di keluarga. Kegiatan promotif yang sudah dilaksanakan Provinsi Bali tahun 2011 yakni pencanangan pola hidup bersih dan sehat, pencegahan kanker dan Bali bebas asap rokok. Ny. Ayu Pastika mengingatkan bahwa kegiatan PKTP ini tidak hanya dilaksanakan pada waktu lomba saja, namun dapat dilaksanakan secara rutuin dan berkelanjutan. Seperti pada setiap bulan Pebruari tepatnya pada tanggal 4 Pebruari yang merupakan hari Kanker Sedunia yang setiap tahunnya diperingati banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat prihal bahaya penyakit kanker dan mendorong usaha bersama untuk pencegahan dan perawatan yang optimal bagi penderita kanker. Materi lomba meliputi; kegiatan organisasi dan administrasi, penanggulangan kanker, kebersihan lingkungan sekolah, penyuluhan, simulasi dan hasil yang dicapai. ●ans

Dalam sambutannya Umar Mahmud mengatakan,pemerintah akan selalu memperhatikan kepentingan guru. “Tidak banyak yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini dari PGRI kabupaten, PGRI propinsi jambi maupun kepala dinas. Yang penting PGRI harus bersinergi dengan pemerintah, Insyaallah pemerintah akan selalu memperhatikan epentingan kepentingan guru yang ada,”ucapnya. Selanjutnya, ujar Asisten tiga Umar Mahmud, siapa pun sekretaris PGRI Tanjabtim kedepan, siapapun pengurus yang terpilih dengan surat keputusan ataupun bentuk format organisasi ini, kita ajukan. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang ekonomi kita meningkat. Mudah mudahan pemerintah akan

Foto bersama dengan H Ajat Sudrajat.

Acara Perpisahan Kepala SLB Jamanis Penuh Hikmat TASIKMALAYA, HR – Sehubungan dengan berakhirnya tugas Kepala SLB Jamanis Kabupaten Tasikmalaya, H Ajat Sudrajat, yang telah menjabat lebih kurang empat tahun, para guru berinisiatif mengadakan acara perpisahan dengan Kepala Sekolah.

Acara yang dilaksanakan spontanitas ini tentu saja menjadi berkesan dan menciptakan suasana haru. Dan ketika acara perpisahan berlangsung, sangatlah hikmat karena para guru dan murid hampir semuanya meneteskan air mata. Selama ini, Kepala Sekolah telah

memperhatikan,”jelasnya, seraya mengatakan kongres ke-IV PGRI Tanjabtim dengan resmi saya buka. Sekretaris PGRI, Agus Budi Hartono menjelang kongres dimulai saat dikonfirmasi HR mengutarakan bahwa kegiatan ini akan mengacu kepada AD/RT yang sudah ada, dan mengacu kepada aturan yang berlaku, karena nanti akan dibentuk dulu formatur‎ guna untuk menentukan siapa yang menjadi pengurus di periode 2016-2021, dan dilakukan dengan cara pungutan suara, agar dapat berjalan dengan demokratis. “Pokoknya kita lihat aja nanti,”ujar Agus. Selain itu PGRI tidak ikut berpolitik, baik di pemilihan DPR dan bupati, karena semua PGRI ini adalah pegawai negeri sipil,"pungkasnya. ●rian menjalin hubungan emosional dengan para guru dan siswa, sehingga di acara perpisahan itu dipenuhi tetesan air mata. Acara diisi oleh sambutan Kepala Sekolah, atas nama Guru, Kapolsek yang diwakili, kesenian yang diisi oleh para guru dan siswa. Dalam mengisi acara kesenian para guru mengekspresikan kemampuannya untuk menghibur Kepala Sekolah, ditambah lagi lagu-lagu lantunan Sunda yang membuat hati dan mata meneteskan air mata. Walaupun acara sangat sederhana, namun acara ini sangat hikmat dan berkesan. Dan acara terakhir bersalam-salaman. Sementara setelah acara selesai, Kepala Sekolah H Ajat berpesan agar prestasi yang selama ini sudah banyak diraih agar dipertahankan. Dan kalau bisa lebih ditingkatkan lagi, juga demikian mutu pendidikan sekolah juga makin ditingkatkan juga. ●air

Final di Etape 3: Circuit Race, Jalur Cepat untuk Raja Sprint Dimenangkan Pembalap George Luis Oconer KUNINGAN, HR - Etape 3 atau final stage dari Tour de Linggarjati menyajikan balap tipe sirkuit yang memutari jalur dalam kota dan lingkar luar Kota Kuningan. Mengambil start dan finish di depan Pendopo Kabupaten Kuningan jalur sirkuit ini menempuh rute sepanjang 131,72 Km terdiri dari 10 lap kecil dan 4 lap besar. Rute sirkuit ini menyajikan paduan antara tanjakan panjang, tikungan tajam dan jalur lurus yang memberi kesempatan untuk pembalap saling menyalip. Lomba dimulai tepat jam 10.00 WIB dengan perkiraan finish tercepat pada jam 12.55, yang ternyata pembalap pertama menyentuh finish pada jam 13.43 WIB, membuktikan jalur cepat pun menyajikan tantangan yang luar biasa. Kesulitan mengatur ritme menyebabkan 14 pembalap tidak bisa menyelesaikan lomba, 1 orang mengalami dehidrasi dan 13 lainnya mundur karena kelelahan. Pemenang etape ini diraih oleh pembalap asal Philipina yang tergabung dalam Tim Go for Gold yang mempunyai home based di Manila. Manajer Tim Go for Gold Mrs. Edlin menyampaikan “Kami membawa raja sprint dan baru bisa membuktikan kualitas kami di etape ini,”katanya.

Tempat kedua diperoleh pembalap asal Malayasia, Muhamad Zawawi bin Azman yang masuk bersamaan dengan pembalap asal Indonesia Hari Fitrianto yang tergabung dalam Tim Black Ink CCN – Laos dengan selisih kurang dari 0.1 detik sehingga membutuhkan foto finish untuk menentukan juara 2 dan 3. Pelepasan etape ketiga dilakukan oleh Bupati Kuningan, H Acep Purnama dan etape ketiga ini diikuti oleh 58 pembalap. Dalam pesannya Bupati Kuningan meminta semua pembalap untuk menunjukan daya juang terbaik untuk meraih prestasi maksimal dan menyuguhkan lomba yang ketat dan bermutu. Pembalap asal Negara Spanyol, Edgar Nieto mengatakan .“Kami optimis menguasai rute sirkuit, secara tim kami adalah yang terkuat. Terbukti tiga pembalap Tim Black Ink CCN berada di 10 besar, satu bahkan mencapai podium,”ungkapnya. Jalur lintasan yang memberikan ruang bagi para jawara sprint ini juga menjadikan etape 3 menjadi suguhan balap yang sangat memukau, sekian puluh pembalap melintas dengan kecepatan tinggi dan bergantian memimpin lomba selama 14 lap yang menimbulkan kekaguman penonton. Salah seorang penonton yang setia

Para pemenang

menunggu dari awal lomba, Bapak Amin asal Kelurahan Kuningan merasa kagum. “Baru pertama saya melihat pembalap secepat ini,”katanya. Kekaguman juga nampak di kalangan penonton belia yang hadir dengan membawa sepedanya masing-masing. Saat ditanya apakah mereka ingin mejadi pembalap kelas dunia, mereka menjawab “iya, mau”.

Etape ketiga ini menjadi suguhan yang sempurna untuk menutup rangkaian balap internasional Tour de Linggarjati. Balapan ini tidak hanya menyuguhkan ketatnya persaingan olahraga, tetapi juga menyajikan tontonan luar biasa yang menjadi kekaguman penonton.●rda

Edisi 538 | Thn. XIII | 07 - 14 November 2016

Manajemen Bandara I Gusti Ngurah Rai kembali menggelar Pelatihan Manajemen Risiko berbasis ISO 31000:2011.

Bandara I Gusti Ngurah Rai Gelar Pelatihan Manajemen Risiko BALI, HR - Manajemen Bandara I Gusti Ngurah Rai kembali menggelar Pelatihan Manajemen Risiko berbasis ISO 31000:2011. Berlangsung selama 2 hari pelatihan ini dibuka langsung oleh Co.General Manager Putu Puja Supradnyana di Hotel Novotel, Bali Airport. Pada dasarnya Bandara I Gusti Ngurah Rai sudah menerapkan standar manajemen risiko SNI ISO 31000:2011. Namun demikian untuk meningkatkan kesadaran akan budaya risiko maka diperlukan upaya yang berkesinambungan. “Lingkungan kerja bandara, dimanapun, memang sarat akan terjadinya incident atau accident, tetapi di sisi lain kami memiliki target zero accident. Untuk itu, diperlu-

kan upaya yang berkelanjutan dalam menumbuhkembangkan budaya risiko di seluruh lini dan unit kerja Bandara I Gusti Ngurah Rai,” ujar Putu Puja. “Risiko itu dapat dikelola, dihindari! Untuk menghindari risiko yang mungkin dapat terjadi maka kita semua harus memiliki kesadaran yang tinggi dan memahami betul akan budaya risiko,” tambahnya. Dalam pelatihan kali ini seluruh peserta akan diberikan pemahaman prinsip-prinsip manajemen risiko, bagaimana mengevaluasi dan memperlakukan risiko-risiko yang mungkin dapat terjadi dalam menjalankan operasional bandara. ●ans

Koordinator lapangan dari Kota Bogor, Abdurrahman Assegaf

Massa dari Bogor tak Bawa Peserta Dibawah 17 Tahun BOGOR, HR - Massa aksi unjuk rasa Bela Islam dari Kota Bogor, siap berangkat menuju Jakarta. sejak Jumat (4/11) pagi. Sejumlah kendaraan roda empat dan beberapa bus yang akan digunakan untuk mengangkut massa aksi telah berkumpul di depan Masjid Raya, Jalan Pajajaran, Kota Bogor. Koordinator lapangan dari Kota Bogor, Abdurrahman Assegaf menegaskan tidak ada peserta di bawah usia 17 tahun yang ikut dalam aksi unjuk rasa hari ini. "Kami tidak membawa usia di bawah 17 tahun. Semuanya harus sudah yang dewasa. Ini juga berdasarkan panggilan hati masing-masing, tidak ada paksaan, himbauan,"kata Abdurrahman. Dikatakannya, massa merupakan gabungan dari ormas islam, majelis-majelis maupun pesantren yang ada di kota maupun Kabupaten Bogor. Sejak dua hari lalu, sambung Rahman, massa berangkat secara bertahap. "Ada sekitar 3000 yang berang-

kat, sejak dua hari lalu bergiliran," ujar lelaki asal Cisarua Bogor. Seperti diketahui, aksi unjuk rasa terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali digelar hari ini. Aksi ini diperkirakan akan diikuti ratusan ribu orang. Massa akan bertolak dari Masjid Istiqlal untuk bergerak ke beberapa tempat. Berdasarkan pantauan, kondisi lalu lintas di sekitar Masjid Istiqlal mulai padat, karena sejak pagi kendaraan yang mengankut peserta unjuk rasa telah berdatangan. Selain karena bus yang menurunkan penumpang, kepadatan terjadi karena pengunjuk rasa berkumpul di sisi kanan-kiri jalan. "Jangan parkir di pinggir jalan, tidak meninggalkan parkir di tengah jalan supaya saudara kita yang datang belakangan bisa melalui jalan,"pinta salah satu koordinator demonstasi lewat pengeras suara. ●kevin

BNNK Pelalawan Tes Urine 76 Pegawai ASN PELALAWAN, HR – Guna memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kab Pelalawan, khususnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan, Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Pelalawan terus menggencarkan program tes urine pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemkab Pelalawan. Kali ini yang menjadi sasaran Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Daerah (BPBPKD) Kabupaten Pelalawan instansi keempat yang disambangi Badan BNNK Pelalawan. Dalam tes urine yang digelar BNNK Pelalawan ini, diikuti sebanyak 78 pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan honorer dilingkup BPBPKD Pelalawan. Informasi ini dibeberkan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Pelalawan ABKP Andi Salomon MH, Rabu (2/11) di Pangkalankerinci. Katanya, tes urine ini merupakan program strategis untuk mengantisipasi peredaran gelap narkoba yang saat ini sudah menyasar di segala sektor. Keterlibatan aparatur dalam memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba sebagai wujud komitmen

pemerintah daerah dalam upaya mendukung gerakan pemberantasan narkotika. " Benar, hari ini kita melakukan tes urine dilingkup kanto BPBPKD Pelalawan dan yang ikut melaksanakan tes urine sebanyak 78 orang. Tapi dalam pelaksanaan tersebut yang ikut 76 orang, dimana dua orang lagi berhalangan tidak hadir. Tes urine yang kita lakukan ini merupakan yang kelima, dimana sebelumnya kita sudah menggelar tes urine di beberapa dinas seperti RSUD Selasih, Dinas Perhubungan, komunikasi dan informasi (Dishubkominfo), Dinas Pekerjan Umum (PU) dan tes urine secara acak terhadap pegawai yang ada dilingkungan Pemkab Pelalawan," ujarnya. Lanjutnya, dalam pemeriksaan urine ini, seluruh pegawai ASN dan honorer BPBPKD Kabupaten Pelalawan dinyatakan hasilnya negatif. Namun demikian, tes urine tidak sampai disini saja, program ini tetap terus berlanjut dan menjadi agenda rutin BNNK Pelalawan untuk memerangi penyalahgunaan narkotika tersebut. Pasalnya, program ini merupakan program rutinitas sesuai surat edaran Menpan RB RI yakni ASN wajib lakukan tes urin dua kali dalam setahun. ●fery

Nusantara

13

Edisi 538 | Thn. XIII | 07 - 14 November 2016

KPU Babel : Diduga Pelaku Pelecehan Seks 929.567 Orang Masuk DPS PANGKALPINANG, HR – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Fahrurozi mengatakan daftar pemilih sementara (DPS) untuk Pilkada 2017 sebanyak 929.567 orang. "Setelah dilakukan rekapitulasi dari semua KPU kabupaten kota di Bangka Belitung, kami mendata sebanyak 929.567 orang pemilih sementara, jumlah tersebut kemungkinan masih bisa berubah saat ditetapkan sebagai pemilih tetap," katanya, Kamis (3/11). Ia mengatakan dari 929.567 pemilih tersebut berasal dari 47 kecamatan yang berada di 7 kabupaten/kota. Dalam DPS tersebut, jumlah pemilih laki-laki dan perempuan masing-masing yakni sebanyak 474.393 laki-laki dan 455.174 perempuan. Kabupaten Bangka memiliki jumlah pemilih terbanyak yaitu 210.286 orang yang terdiri dari 107.587 laki-laki dan 102.699 perempuan. Diikuti Kota Pangkalpinang terdapat 140.556 pemilih terdiri dari 70.208 laki-laki dan 70.348 perempuan, Kabupaten Bangka Selatan dengan 129.249 pemilih yang terdiri dari 66.342 laki-laki dan 62.907 perempuan. Kabupaten Bangka Barat 123.671 pemilih yang terdiri dari 63.503 laki-laki dan 60.168 per-

Oknum Guru Dilantik Menjabat Kepsek BELTIM, HR – Oknum guru SD di Pulau Batu Desa Tanjungklumpang diduga tersandung kasus pelecehan seksual dengan istri orang, saat ini membusungkan dada karena dilantik menjadi Kepala Sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur di salah satu SMA di Pergip Manggar, Jumat (28/10). Ada apa, ya?

empuan, Bangka Tengah 121.798 pemilih terdiri dari 62.836 laki-laki dan 58.963 perempuan. Kabupaten Belitung 120.270 pemilih terdiri dari 61.173 laki-laki dan 59.097 perempuan dan terakhir Kabupaten Belitung Timur sebanyak 83.737 pemilih terdiri dari 42.744 laki-laki dan 40.993 perempuan. Ia mengatakan, seluruh data pemilih sementara yang ditetapkan ini sudah termasuk dengan data pemilih potensial non E-KTP. "Nantinya data pemilih potensial ini akan disampaikan kepada Disdukcapil masing-masing kabupaten/ kota utuk diverifikasi dan dikeluarkan surat keterangan," katanya. ●sopian

Kasus Perumahan CPNS Sarolangun Kejati Tetapkan 3 Tersangka JAMBI, HR - Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi akhirnya menetapkan 3 orang tersangka kasus dugaan korupsi pada pembangunan perumahan PNS di Sarolangun, Selasa (1/11). Dan sebanyak tujuh orang saksi mulai diperiksa. Hal itu diungkapkan Imran Yusuf, Kasi Penyidikan Kejati Jambi. Menurutnya tujuh orang saksi ini diperiksa sebagai tersangka, yaitu Hasan Basri Harun mantan Sekda Sarolangun, dan dua dari pihak swasta Ferry Nursanti dan Ade Lesmana Syuhada. “Ada tujuh orang saksi yang kita undang. Sementara ada enam orang yang datang. Jadi pemeriksaan kita bagi, 3 orang pagi dan 3 orang lagi sore jam 3,”terangnya. Imran menyatakan bahwa ke enam saksi adalah Iskandar Ketua PPKAD Sarolangun, Ridwan Kabid Administrasi Pemerintahan, Pasan Kabid Asset, Emalia, mantan bendahara koperasi. Kemudian, Irma

mantan Ketua Koperasi dan Joko dan Edwar mantan Ketua Koperasi. “Mereka ini diperiksa sebagai saksi untuk tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya yaitu saudara HBH, mantan Sekda, dan yang kedua adalah pihak dari devoloper yaitu saudara ALS dan saudari FN,”ujarnya. Ditegaskan Imran, para saksi ini akan diminta keterangan terkait apa yang diketahui, apa yang merek lihat, dengar dan mereka rasakan. “Masing-masing yang kita undang ini pernah kita periksa pada tahap penyelidikan dan penyidikan, sekarang kita tinggal menyempurnakan,”ungkapnya. Soal kemungkinan keterlibatan pihak lain, Imran tidak mau berandai-andai. “Segala sesuatu mungkin saja, tetapi berdasarkan temuan alat bukti-alat bukti kami tidak mau berandai-andai, dan hari Kamis kita akan periksa 5 orang saksi lagi,”tandas Imran. ●nelson/dian

Konversi BBM ke Elpiji di Karimun Mulai 2017 BATAM, HR - Program pemerintah untuk mengganti Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Elpiji untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Karimun akan dimulai tahun 2017. Sebelumnya pemerintah sukses mengonversi BBM ke elpiji di sejumlah wilayah di Indonesia termasuk Batam dan Bintan, Provinsi Kepri. GM Pertamina MOR I Sumbagut, Romulo Hutapea mengatakan, Pertamina tengah bersiap menerima tugas penyaluran elpiji 3 kg bersubsidi sebagai pengganti BBM di Kabupaten Karimun. Namun, ia belum memastikan berapa jumlah tabung elpiji 3 kg yang akan dikirimkan ke Karimun setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar warga. “Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) masih menghitung jumlah kebutuhan warga yang tinggal di perbatasan Indonesia dengan Singapura dan Malaysia itu. Hingga kini, Pertamina memasok bahan bakar minyak tanah bersubsidi sebanyak 400 kilo liter per bulan untuk wilayah Kabupaten Karimun,”terangnya. Sementara itu, untuk konversi BBM ke elpiji untuk wilayah Kabupaten Natuna, Lingga dan Anambas, Kepri, sebut Romulo, menunggu pe-

nugasan pemerintah berikutnya."Itu terkait infrastruktur dan distribusi paket. Untuk mengirimkan elpiji harus ada sarana pengisian kembali," ujarnya. Menurut Romulo Pertamina sudah menerapkan BBM satu harga di pulau-pulau terdepan Indonesia yang berada di Kepri. Kebijakan satu harga itu hanya berlaku untuk BBM penugasan pemerintah, bukan untuk BBM non subsidi. Kebijakan satu harga itu juga hanya berlaku di lembaga penyalur seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS). "Untuk lembaga penyaluran lain, sub penyalur, harga jual masih dirumuskan pemerintah,"jelas dia. ●ss

Oknum PT PAMA Diduga Telah Menggelapkan Mobil AJKP MUARAENIM, HR - Menindak lanjuti HR edisi 537 bahwa diduga oknum PT Pama telah menyerahkan unit-unit tersebut kapada HND, terus mobil ini telah diserahkan pihak lain lagi. Adapun mobil-mobil yang diserahkan tersebut, yaitu Daihatsu Xenia BG 1038 D nomor rangka MHKV1BA2J8K020135, no mesin DC92751 tahun 2008 atas nama Koperasi Aneka Jasa Karunia Prima Mitsubisi L200 BG 9754 DG nomor rangka MMBJNKB708D092191, no mesin 4M40U-AB2760 tahun 2008 atas nama Koperasi Aneka Jasa Karunia Prima. Mitsubisi L200 BG 9757 DG no rangka MMBJNKB709B005620, no mesin 4M40UAB3159 tahun 2008 atas nama Koperasi Aneka Jasa Karunia Prima. Mitsubisi L200 BG 9758 DG no rangka MMBJNKB-091658, no mesin 4B56UCBF4401 tahun 2008 atas nama

Koperasi Aneka Jasa Karunia Prima. Lalu Mitsubisi L200 BG 9868 DG no rangka MMBJNKB709D-027148, no mesin 4M40U-AB4645 tahun 2009 atas nama Koperasi Aneka Jasa Karunia Prima. Ford Everest BG 1476 D, no rangka MNRLS4D108W213214 tahun 2009 atas nama Koperasi Aneka Jasa Karunia Prima. Akibat dari berpindah tangannya kendaraan-kendaraan tersebut secara illegal, maka pihak AJKP jelas sangat dirugikan, dan ini adalah pelanggaran hukum. Akibat dari penyerahan kendaraan – kendaraan tersebut, maka masingmasing pihak, yakni pihak PT Pama dan HDN harus mempertanggung jawabkannya secara hukum. “Kami dari pihak AJKP akan melaporkan penggelapan ini kepada penegak hukum (Polres Muara Enim),”tandas Imran Erik Safari kepada HR. ●ja

Ketua LSM Lintar Cabang Beltim, Hendri Yadi, menyesalkan sikap Hartoyo selaku Kepala Dinas Pendidikan Belitung Timur. “Sangat disayangkan seorang Kepala Dinas Pendidikan Belitung Timur yang sudah tahu bahwa oknum guru SD berinisial HZ diduga tersandung kasus pelecehan seksual dengan istri orang justru dilantik menjadi Kepala Sekolah, dimana wibawa Kepala Sekolah didepan guru dan murid-murid dimana tempat HZ menjadi kepala sekolah? Kenapa Hartoyo melantiknya, apa dasarnya? Diakan sudah melanggar kode etik guru, dan sebelum HZ dilantik menjadi Kepala Sekolah, saya sudah SMS dengan Hartoyo yang isinya antara lain apakah HZ akan dilantik sebagai kepala sekolah, dibalas Tidak Benar oleh Hartoyo melalui SMS tertanggal 18. Tapi kenyataannya justru Hartoyo melantik HZ menjadi Kepala Sekolah, apa maksud semua ini?” jelas Hendri “Padahal kami sudah menyerahkan beberapa berkas tentang HZ ke Dinas BPMBPD Kabupaten Belitung Timur dan informasi yang kami dapat Dinas BPMB telah melayangkan surat ke Dinas Pendidikan Kabupaten Beltim dan menindak lanjut atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum guru SD tersebut. “Seharusnya dilakukan pemeriksaan intern dalam menjatuhkan hukuman disiplin, sebelumnya wajib memeriksa terhadap terduga yang

telah melanggar ketentuan, tujuannya ialah untuk mengetahui apakah yang bersangkutan benar telah melakukan pelanggaran serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong dilakukan pelanggaran tersebut,” ujarnya lagi. Hukuman yang dapat dijatuhkan sebagai sanksi terhadap pelanggaran disiplin PNS ialah teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pemindahan sebagai hukuman, pembebasan tugas, dan pemberhentian. Selain dari pada keharusan, larangan, sanksi dalam peraturan disiplin PNS juga diatur tentang pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin semua diatur dalam PP RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Bab II Hukuman Disiplin, Bagian Ketiga Pelanggaran dan Jenis Hukuman, Paragraf I : Pelanggaran Terhadap Kewajiban. Pasal 9 Ayat 11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa: a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja; b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sam-

pai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja; dan c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja; Pasal 10 Ayat 9. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa: a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja; b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja; c. pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja; dan d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih; “Kami dari LSM Lintar akan mencari tahu kenapa HZ kok bisa diangkat sebagai kepala sekolah oleh Pak Hartoyo. Ada apa ? Kami akan kordinasi dengan pihak-pihak terkait maupun penegak hukum, ada apa dibalik semua ini?” ungkap Hendri Yadi. ●ali hasmara

Ruko Tempat Pesta Sabu

Polsek Pangkalan Kerinci Ringkus Pelaku PANGKALANKERINCI, HR Dua pemuda berinisial RS (28) dan RA (26) diringkus petugas di lantai 2 ruko Pangkas Buah Palo, Jalan Akasia, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Jumat (4/11/2016), lantaran kedapatan memiliki paket sabu. Menurut Kapolres Pelalawan, AKBP Ari Wibowo melalui Kapolsek Pangkalan Kerinci, Kompol Usril kepada media massa, bahwa kedua pelaku merupakan warga Pangkalan Kerinci. Diterangkannya, penangkapan terhadap kedua pelaku berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering adanya aktifitas penggunaan narkotika di tempat kedua pelaku ditangkap. "Berbekal informasi itu, kemudian Unit Reskrim Polsek Pangkaln

Kerinci melakukan penyelidikan di TKP," ungkap Kapolsek. Sekira pukul 00.20 WIB, di TKP Unit Reskrim melihat seseorang yang diketahui RS sedang memegang 1 bungkus plastik yang berisikan satu paket kecil sabu-sabu dan 1 plastik bening berles merah kosong. "Hasil interogasi terhadap pelaku, didapat informasi bahwa ia mendapatkan sabu-sabu dari pelaku

Karena Minim Anggaran

Porkab Tidak Terlaksana SAROLANGUN, HR – Penjabat Bupati Sarolangun Arief Munandar SE, Kamis (3/10) lalu, silaturahmi dengan Pengurus Koni Cabor (cabang olahraga) serta organisasi pemuda. Acara digelar di Aula Disbudparpora Sarolangun. Dalam kesempatan tersebut Arief Munandar berjanji akan menambah anggaran dana hibah bagi pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sarolangun. Akan mengganggarkan untuk kenaikan sebesar 50 persen dari anggaran semula yang sebesar RP 1 milyar menjadi Rp 1,5 milyar. Dengan demikian penambahan dana sebesar Rp 500 juta dana tersebut bisa untuk mnenambah pembinaan KONI Sarolangun Tahun 2017 mendatang. “Saya berkomitmen untuk menaikkan anggaran KONI minimal 50 persen yang diprediksi daerah mampu sehingga menjadi Rp1,5 milyar yang akan dikucurkan pada 2017 mendatang,”janjinya. Namun Arief mengingatkan agar dana tersebut dapat dipergunakan

pengurus KONI dengan sebaik – baiknya, terutama dibidang pembinaan dan peralatan cabang olahraga (cabor). Dalam acara ini juga diputuskan serta disepakati anggaran dipecah dua, ada anggaran peralatan dan pembinaan. “Silahkan cabor buat apa yang lebih diprioritaskan Kita berkomitmen untuk memajukan olahraga di Sarolangun, maka Cabor harus kita bina,”pesan Arief. Sementara Kadis Budparpora, H Saipulah mengatakan, karena terkendala anggaran di KONI, banyak even – even kegiatan perlombaan olahraga tidak bisa dilaksanakan. Salah satunya even turnamen besar Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB). “Kita menginginkan setiap cabor mengadakan even pertandingan melalui dana yang ada, dan dimasukkan Dalam cabor itu sendiri. Namun karena terkendala biaya, maka tidak terlaksana, meskipun even ini bisa untuk pemanasan bagi atlit untuk mengasah kemampuan. Sedangkan Ketua KONI Sarol-

RA yang saat itu sedang berada di kamar mandi," jelasnya. Setelah dilakukan penangkapan terhadap pelaku RA, diakuinya bahwa sabu-sabu tersebut sebelumnya dibelinya di Pekanbaru. "Terhadap kedua pelaku dan barang bukti diamankan ke Polsek Pangkalan Kerinci guna proses hukum lebih lanjut," tutup Kapolsek Usril. ●fery

angun, Syamsul Ridwan mengutarakan, bahwa saat ini ada 28 cabor yang dibina oleh KONI Sarolangun, yang sudah barang tentu membutuhkan biaya, terutama dalam persiapan menghadapi Porprof Jambidi Kabupaten Merangin. “Dalam Porprof nanti kami menargetkan meraih juara III .Mengenai sarana saya kira sudah cukup baik, GOR Sarolangun satu satunya sarana terbaik di Profinsi Jambi saat ini, serta peralatan yang disupport Pemda. Kami berharap kepada Pemerintah agar setiap Cabor bisa melaksanakan even pertandingan,”ungkapnya. Menurut Syamsul, keedepan dengan penambahan biaya tersebut, pengurus KONI akan lebih besemangat dalam membina para atlit. Dalam kegiatan silaturahmi antara Pj Bupati, Arief Munanndar dengan pengurus Cabor , organisasi pemuda juga dihadiri Sekretaris BAPPEDA Haris Munandar, OKP dalam kabupaten Sarolangun, sekretaris DPP KAD Karyadi dan OKP seKab. Sarolangun. Kedepan para atlit akan lebih diperhatikan dan yang berprestasi akan diberikan hadiah sesuai kemampuan. ●rip

Kopi Pagaralam Welcome Drink Asian Games PAGARALAM, HR - Ketua Rombongan South Sumatera Coffe Trips, Salama Srisusanti menjelaskan, coffee trips bertujuan untuk mengembangkan, mempromosikan serta mensosialisasikan kopi asli dari Sumatera Selatan, yang nantinya kopi Pagaralam akan semakin dikenal dunia lewat Asian Games 2018 mendatang. “Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin menyatakan, banyak yang belum tahu bahwa Sumsel sebagai peng-

hasil kopi robusta terbaik ke-5 di dunia. Sudah selayaknya kita mempromosikan hal tersebut melalui ajang Asian Games, dengan cara menyuguhkan kopi ini sebagai welcome drink para peserta dan official Asian Games 2018 mendatang,”ungkap Salama. Menurutnya untuk merealisasikan kopi sebagai Welcome Drink tersebut, rombongan ini mencari kopi terbaik yang ada di Sumsel, sekaligus mencari para petani dan

juga pelaku UMKM pengolahan kopi. Terpisah, Walikota Pagaralam, dr Hj Ida Fitriati MKes kepada teman-teman wartawan mengutarakan, Kota Pagaralam sedang giatgiatnya mempromoskan pariwisata. Dimana, Kota Pagaralam masuk dalam daftar 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN. Selain itu, Kota Pagaralam ditetapkan menjadi 10 destinasi wisata adventure. ●jauhari gunawan

Ramlan S,ST

DAK di DKP Lingga Berupa Alat Tangkap Buat Nelayan LINGGA, HR - Pemerintah Kabupaten Lingga dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan akan menyalurkan dana, berupa bantuan dari pemerintah pusat kepada masyarakat nelayan. Bantuan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), berupa alat tangkap ikan. Jenis bantuan yang diberikan berupa 27 unit cool box, 250 unit jaring bawal, 200 unit kawat bubu , dan 3500 unit bubu ketam. Menurut sumber dari DKP Lingga, Ramlan S,ST selaku plt Kasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Bantuan ini nantinya akan dibagikan kepada masyarakat nelayan yang memiliki Kelompok Usaha Bersama (KUB) atau kelompok koperasi nelayan yang berbadan hukum tidak individu. “Kita siap membagikan setelah nantinya selesai diverifikasi layak atau tidaknya. Karena nantinya kita tidak mau mendengar ada yang mengatakan ini itu, misalnya untuk apa saya dapat bubu. Mau kelaut tak ada pompong atau sampan. Jadi kita harus membagi kan melalui kelompok nelayan yang berbadan hukum ,biar ada yang bertanggung jawab,”jelas Ramlan. Kalau kita bagi secara individu, takut nantinya mereka jual. Jangan sampai bantuan ini dijual, makanya dibagikan melalui kelompok nelayan atau koperasi nelayan,”sambungnya. Disisi lain Ramlan juga menjelaskan program Taskin yang tahun 2015 yang diundur ke tahun 2016, yang sumber dananya dari propinsi kepri. ●ar

Bekas Satpam Nekat Mencuri PAGARALM, HR - Lantaran dililit hutang judi, Sugianto (36), warga pabrik teh, Kelurahan Gunung Dempo, Kecamatan Pagaralam Selatan berujung aksi nekat. Bapak dua anak ini melakukan aksi pencurian dengan membobol sejumlah rumah di kawasan komplek PTPN VII, dan kantor BNN Pagaralam. Informasi yang dihimpun teman-teman wartawan di lapangan, penangkapan kepada tersangka setelah dirinya meminta uang tebusan kepada korbannya senilai Rp29 juta, namun disepakati Rp10 juta, Sabtu (22/10) sekitar pukul 19.00 WIB. Mendapati informasi tersebut, salah satu korban langsung saja menghubungi anggota kepolisian, dan temuan di lokasi yang dijanjikan di kawasan Talang Kecepol, tak jauh dari Pos Retribusi wisata Gunung Dempo. Tak lama, pelaku yang datang seorang diri mengendarai motor langsung saja diringkus Unit Reskrim Polsek Pagaralam Selatan, pimpinan AKP Subra didampingi Kanit Reskrim, Bripka Dodi. Kapolres Pagaralam, AKBP Pambudi SIK, didampingi Kasat Reskrim, AKP Rahmat Kusnedi S.Kom kepada teman-teman wartawan mengatakan, dari keterangan tersangka Sugianto, dia sudah melakukan aksi pencurian di tujuh lokasi di kawasan komplek PTPN VII, diantaranya kediaman Abdi menjabat Asisten Mesin, Lamster Situmorang menjabat Kepala TU, Pukse PTPN, dan kediaman Muin dan Pras, termasuk kantor BNN yang berhasil menjebol brangkas. “Kejahatan yang dilakukan tersangka ini diakuinya sejak Mei 2016,”kata Kapolres. Dikatakan Kapolres, barang bukti milik sejumlah korban yang belum sempat dijual oleh tersangka juga sudah diamankan, seperti 4 buah BPKB motor dan truk, 6 buku tabungan, dua unit laptop, uang tunai Rp1 juta, seperangkat game Xbox, alat kesehatan, pakaian, sepatu, helm, teropong dan beberapa pak rokok. Menurut keterangan tersangka, jika aksi pencurian tersebut dikarenakan terlilit hutang judi sebesar Rp30 juta. “Aku nekat maling, bobol rumah di pucuk (kawasan Pabrik Teh, red) karena terpaksa, banyak hutang habis bejudi. Di kantor BNN aku dapat lima juta dari membobol brangkas kantor, duetnyo la habis. Sedangkan barang-barang yang aku curi belum sempat dijual, tapi nak ditebus dengan pak Abdi dan Lamster yang begawe di PTPN,”ungkap tersangka yang mengaku telah dipecat sebagai satpam di Kantor BNN Pagaralam. ●jauhari gunawan

Bupati Dr H Safrial MS memberikan hadiah kepada camat teladan

Bupati Beri Piagam ke Camat Berprestasi KUALA TUNGKAL, HR - Pemkab Tanjab Barat menggelar upacara gabungan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke- 88, tanggal 28 oktober 2016 lalu, dipimpin Bupati Tanjab Barat, Dr H Safrial MS. Setelah upacara dilanjutkan dengan menyerahkan penghargaan kepada Camat Teladan tahun 2016. Berikut daftar Camat berprestasi Kab. Tanjab Barat, yaitu Camat teladan/berprestasi 1 Camat Tungkal Ilir M Nur Kasim Kadir SE, Camat Teladan Berprestasi 2 Camat Merlung Almardi SE, dan Camat Teladan 3 Drs Takdirman dari Kec. Muara Papalik. Kepada Camat teladan 1 diberikan penghargaan berupa piagam, medali, piala dan uang pembinaan sebesar Rp12.000.000. Camat teladan 2 diberikan penghargaan berupa piagam, medali, piala dan uang pembinaan sebesar Rp 7.500.000. Camat teladan 2 diberikan penghargaan berupa piagam, medali, piala dan uang pembinaan sebesar Rp5.000.000. Selanjutnya Ny. Hj Cici Halimah menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba Kalpataru Tingkat Provinsi Jambi Kategori Pengabdi Lingkungan Juara 3 kepada Maryani S.Pd. Camat Teladan/ Berprestasi 1 berhak mewakili Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pemilihan Camat teladan Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2016. ●766-HI

Nusantara

14

DPRD Natuna Sahkan APBD-P 2016 dan Ranperda Retribusi Daerah

Bunda PAUD Ny Iriana Joko Widodo

Kunjungi 2 PAUD di Deli Serdang BATANGKUIS, HR - Ibu Negara yang juga Bunda PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Nasional Ny Iriana Joko Widodo bersama Ny Mufidah Jusuf Kalla mengunjungi kelompok bermain Yayasan Haji Muchtar PAUD Miftahul Jannah Dusun VII Gang Seri dan PAUD, RA, TK, TPA Yayasan Islam Al Iman Dusun X Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Sumatera Utara, Rabu (2/11). Kunjungan Ibu Negara ini juga didampingi sejumlah Isteri Menteri kabinet kerja serta pejabat dari direktorat PAUD Kemendikbud RI, juga dihadiri Bunda PAUD Sumut Ny Evi Diana Erry Nuradi, Pangdam I/BB Mayjen TNI Lodwyk Pusung, Kapoldasu Irjen Pol Rico Ameza Dahniel dan Pimpinan FKPD Sumut lainnya, Sekretaris Dinas Pendidikan Sumut A Bakri Tanjung. Kunjungan tersebut disambut hangat oleh Bupati Deli Serdang H Ashari Tambunan didampingi Bunda PAUD Ny Hj Yunita Ashari Tambunan serta Ketua GOPTKI Ny Hj Asdiana Zainuddin, Dandim 0204 DS Letkol Arm Asep Hendra Budiana beserta unsur FKPD lainnya, Kadis Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Dra Wastianna Harahap dan pimpinan SKPD lainnya, Camat Batang Kuis Edy Yusuf beserta Muspika dan masyarakat. Sesampainya ibu Negara beserta rombongan di Batang Kuis langsung bertemu dan bertatap muka diselingi tanya jawab dengan para anak-anak PAUD disambut dengan nyanyian selamat datang Ibu, seraya mengajak anak-anak bernyanyi, menari dan bermain layaknya seperti guru PAUD di kelas. Adapun yang dinyanyikan diantaranya lagu kasih ibu sepanjang masa, balonku ada lima dan sholawat Nabi membuat anak-anak bergembira dan bahagia, sekaligus Ibu Iriana menyerahkan berbagai bantuan berupa Alat Permaian Edukatif (APE) seperti boneka, ayunan, prosotan, tas, buku-buku cerita dan alat tulis lainnya di dua yayasan PAUD tersebut serta membagi-bagikan cendra mata kepada masyarakat yang hadir, selanjutnya Ibu Negara dan rombongan menuju Kota Medan untuk melanjutkan kunjungan kerjanya di beberapa tempat lainnya. Bunda PAUD Deli Serdang NY Hj Yunita Ashari Tambunan disela-sela kunjungan Bunda PAUD Nasional ini mengatakan bahwa kunjungan ini memiliki arti penting bagi kita, untuk memotivasi Ibu-ibu pengelola PAUD di daerah ini agar meningkatkan peran aktif dan pengabdiannya mendidik anak-anak sejak usia dini bagi upaya kita menjadikan generasi muda yang berkualitas serta ber akhlaq mulia, menjunjung tinggi ajaran agama. ●simon saragih

Hari Sumpah Pemuda

Wabup Lepas Parade Multi Etnis

LUBUK PAKAM, HR - Wakil Bupati Deli Serdang Zainuddin Mars, Sabtu pagi (29/10) dilapangan Tengku Rajamuda Lubuk Pakam melepas Parade Multi Etnis Bhineka Perkasa Jaya. Ratusan Muda Mudi berpakaian adat etnis masingmasing mengitari Kota Lubuk Pakam menuju Yayasan Sosial perguruan Dharma Bhakti sekaligus menampilkan tarian multi etnis yang dirangkai dengan peresmian sanggar seni, peresmian taman lalulintas Zebra ditandai penandatangan batu prasasti dan peletakan batu pertama pembangunan klinik Dharma Bhakti. Acara yang yang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang di iringi musik kecapi ini, turut dihadiri Ketua DPRD Ricky Prandana Nasution beserta anggota Edison Marpaung, Wadir Lantas Poldasu AKBP Marceleno, Kapolres Deli Serdang AKBP Robert Dacosta dan unsur FKPD lainnya, Asisten II Hj Saadah Lubis, Sultan Serdang T Achmad Tala’a, Muspika Lubuk Pakam, pimpinan Yayasan Dharma Bhakti Ade Chandra dan unsur pengurus lainnya. Wakil Bupati Deli Serdang H Zainuddin Mars menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang tulus atas penyelenggara Parade Akbar Multi Etnis Bhineka Perkasa Jaya Kabupaten Deli Serdang tahun 2016, yang dirangkai dengan berbagai kegiatan yayasan Sosial Dharmabhakti bekerjasama dengan organisasi lembaga masyarakat lainnya. Wabup juga menyampaikan apresiasi yang tinggi atas penyelenggaran kegiatan yang sangat positif dan strategis ini, terutama, karena dilaksanakan bertepatan kita barusaja memperingati Hario Sumpah Pemuda ke 88 tanggal 28 Oktober 2016. Oleh sebab itu, mari kita terus bergandeng tangan, bahu membahu dalam kekuatan kebersamaan, bersatu dalam kebhinekaan untuk tetap dapat melanjutkan, memantapkan dan meningkatkan pembangunan Deli Serdang kedepan, menjadi lebih maju lagi, lebih berdaya saing dengan mewujudkan masyarakatnya yang religius dan tetap bersatu dalam kebhinekaan. ●simon saragih

Bupati dan pimpinan DPRD Natuna menandatangani berita acara pengesahan APBD-P dan perda retribusi

NATUNA, HR - Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Natuna menggelar rapat Paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi DPRD terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Perubahan tahun 2016 dan terhadap Peraturan Daerah Natuna tentang retribusi daerah, Rabu (28/10) lalu. Rapat paripurna yang dihadiri oleh bupati Natuna dan 13 orang anggota DPRD tersebut dimulai pada pukul 20;00 WIB. Meskipun sepi tamu undangan dari perwakilan tokoh masyrakat, agama dan akademis, tapi kegiatan tersebut berjalan lancar hingga usai.

Fraksi Demokrat mendapatkan kesempatan pertama menyampaikan pandangannya yang dibacakan oleh Dwitra Gunawan. Demokrat meminta pemerintah dalam menggunakan anggaran daerah lebih mengutamakan skala prioritas, pemerintah juga dituntut untuk mel-

akukan peningkatan kinerja para aparaturnya dan menyiapkan skill pegawai untuk ditempatkan pada bidangnya. Fraksi Demokrat juga berharap dengan disahkannya Ranperda nomor 8 tahun 2013 tentang retribusi daerah, nantinya Perda tersebut dapat bermanfaat, terutama dalam peningkatan pendapatan asli daerah Natuna. Pemerintah juga dituntut untuk menyediakan pelayanan pembayaran retribusi yang mudah dan transparan. Sementara itu seluruh fraksi DPRD juga dapat menerima dan menyetujui besaran penambahan APBD tahun ini sebesar Rp37 miliar, sehingga yang sebelumnya pada APBD Murni disahkan sebesar Rp1,155 triliun, setelah ada penambahan berubah menjadi Rp1,192 triliun. Ketua DPRD, Natuna Yusripandi mengatakan, pengesahan APBDPerubahan merupakan kewajiban eksekutif dan legislatif sebagai salah moment untuk evaluasi atas penggunaan anggaran selama setahun. "Paripurna ini merupakan amanah undang-undang yang harus dilaksanakan oleh legislatif dan ekskutif. Dengan ini kita bisa mengevaluasi kinerja dan anggaran yang sudah dan yang belum dipergunakan. Dengan ini rapat ini dinyatakan dibuka," jelas Yusri membuka rapat, seraya mempersilahkan masing-masing fraksi menyampaiakn pidato akhirnya mengenai Ranperda APBDP itu. ●fian

Sekda Hadiri Seminar dan Diklat Pemberdayaan Aparatur Perangkat Desa KUALA TUNGKAL, HR - Dalam rangka revitalisasi peran dan fungsi kepala desa, sekretaris desa dan BPD sesuai amanat UU Desa nomor 6 tahun 2016, yang diselenggarakan dari tanggal 2-4 November 2016 digelar di Gedung Balai Pertemuan, Selasa (2/10) lalu. Sekda, Drs H Ambok Tuo dalam sambutannya mengatakan, dengan meningkatkan pengetahunan diharapkan saudara-saudara dapat melaksanakan tugas sebagai aparatur pemerintahan desa yang tangguh dan ulet, agar desa menjadi desa yang sejahtera dan mandiri. “Dengan menjadikan desa yang sejahtera dan mandiri berarti saudara juga telah mensukseskan visi pemerintah. Daerah menuju Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang maju, adil, makmur dan bermartabat dan berkualitas” terang Sekda. Dalam Sambutan H Bakri, anggota Dewan dapil Provinsi Jambi mengutarakan cukup bangga dengan pengutan perlindungan pedagang kaki lima. “Dengan kegiatan begini saya cukup bangga penguatan perlindungan pedagang kaki lima. Begitu juga tentang perang-

Anggota DPR-RI H.Bakrie menyerahkan bantuan kepada para Kades Purwodaddi Jayus disaksikan Sekda Tanjab Barat H. Ambok

kat desa, dana desa memang cukup besar,”katanya. Namun,kata H Bakri, perlu kehati-hatian dari segi tanggung jawab. Pendampingan maksimalkan pendamping desa.“Saya menghimbau dengam kades maksimalkan koordinasi dengan pendamping desa,”pesan Bakri. Harapan saya mari dana desa kelola semaksimal mungkin dan transparan. Mudah mudahan dengan acara ini kepala desa lebih mengerti dengan pengelolaan dana desa,”tambahnya.

Bakri kembali mengingatkan gunakan kesempatan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Seminar dan Diklat ini menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten, diantaranya pejabat pemerintah pusat, antara lain dari DPR-RI, DPD RI, KPK, Sekretaris Dirjen PPMD Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Turut hadir Sekda Drs H Ambok Tuo, anggota DPR RI H Bakrie, Ka. DPP APKLI, Direktur TV Desa, KA. DPW APKLI. ●766-hi

Walikota Medan Hadiri Pengukuhan IMAMMU

gan adanya organisasi IMAMMU ini mesayarakat Melayu dapat menjaga adat-adat budaya melayu serta melestarikan budaya melayu khususnya di Medan Utara dan umunya kota Medan. Sebelumnya Samsul, Arifin mengatakan sangat terharu dan bersyukur atas tebentuknya IMAMMU ini, karena Melayu itu beradab dan berbudaya. Yang tua dihormati dan yang kecil disayang. Dan katanya, dia siap mendukung IMAMMU kedepan. Gubernur Sumatera utara yang diwakili Zulkipli Taufik mengatakan sangat mendukung dan apresiasi atas terbentuknya organisasi Ikatan Masyarakat Adat Budaya Mealayu Medan Uatara ini. Diharapkan Melayu yang berada di Kota Medan akan lebih mampu menjadi kekuatan sebagai ujung tombak kemajuan bangsa dimasa mendatang. Irfan Hamidi selaku ketua Umum IMAMMU kota Medan priode 2016-2021 dalam sambutannya mengatakan ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas puak melayu di Medan Utara agar tidak adalagi masyarakat melayu Medan Utara yang bodoh, harus menjadi masyarakat yang terampil, berdedikasi yang tinggi dan profesional. ●rs

MEDAN, HR - Pemangku Adat Kesultanan Negeri Deli yang diwakili Kepala Masyarakat Adat Negeri Urung Sepuluh dua Kuto Dato Aidil Fredy Haberham gelar Sri Staiadi Raja mengukuhkan Kepenguruasan Ikatan Masyarakat Adat Budaya Melayu Medan Utara (IMAMMU) Kota Medan, Sabtu (22/10). Pengukuhan Kepengurusan IMAMMU kota Medan tersebut disaksikan Walikota Medan Dzulmi Eldin S, Kepala Badan Kesbangpol Provsu Zulkipli Taupik, Dato’ Sri Lelawangsa H Syamsul Arifin, Kesultanan Negeri Padang Tebing Tinggi Azrai Gelar Datuk Sahbandar, Ketua Angkatan Muda Melayu Indonesia Kota Medan Paijal Abdul Jalil, mewakili Polresta Belawan, mewakili Dankomal Belawan, Dan Denpom Belawan, Zulkarnain, Ainal Mardiah Pimpinan SKPD dan seluruh keluarga besar Ikatan Masyarakat Adat Budaya Melayu Medan Utara. Dzulmi Eldin turut di dalam

kepengurusan sebagai pembina organisasi IMAMMU kota Medan priode 2016-2021. Eldin mengatakan, sangat apresiasi atas pembentukan organisasi IMAMMU ini, dengan pengukuhan pengurus pada hari ini menunjukkan bahwa masyarakat Melayu Medan Utara masih kuat persatuannya. Ini bisa menjadi contoh bagi ikatan lainnya yang mengatasnamakan adat, agar dapat menjaga nilai-nilai budaya melayu. Kota Medan adalah kota multi kultural. Kota Medan dihuni 8 etnis lain yang mampu hidup berdampingan dengan harmonis dalam suasana yang penuh kedamaian. Keadaan ini menggambarkan suasana kota Medan yang religius. Menurut Walikota, Dilema Melayu pada suana dasawarsa terakhir ini adalah ketertinggalan dikancah publik. Tradisi budaya melayu hampir terpinggirkan dibandingkan dengan budaya global dan instan. Untuk itu, Eldin berharap den-

Edisi 538 | Thn. XIII | 07 - 14 November 2016

Mikail Purba Dilantik Sebagai Ketua DPD IPK Deli Serdang LUBUK PAKAM, HR - Mikail Tantara P Purba SH dilantik sebagai Ketua DPD Ikatan Pemuda Karya (IPK) Kabupaten Deli Serdang priode 2016-2010, Sekretaris Ekosupianto SE dan Bendahara Dr Thomas Darwin Sembiring oleh Sekretaris DPD IPK Sumatera Utara Ir Andi Atmoko Panggabean, Jum’at (28/10). Acara digelar di Gedung Olahraga Serbaguna Lubuk Pakam, yang diihadiri Bupati Deli Serdang H Ashari Tambunan, Ketua DPRD Ricky Prandana Nasution SE dan Anggota DPRD lainnya, Unsur FKPD, pimpinan SKPD terkait, Ketua KNPI Khairullah Siregar dan Pimpinan OKP lainnya perwakilan pengurus DPP IPK, tokoh masyarakat Drs T Achmad Tala’a, pengurus DPC IPK Kecamatan se Kabupaten Deli Serdang. Sekretaris DPD IPK Sumut Andi Atmoko Panggabean pada pidato pelantikan ini mengatakan, kader IPK sudah saatnya mengkondisikan diri menjadi pemuda harapan bangsa sebagaimana yang diikrarkan pemuda Indonesia pada 28 Oktober 1928 yang pada hari ini kita peringati. Dikatakan juga bahwa seluruh DPD IPK Kabupaten/Kota di Sumatera Utara ini sudah melaksanakan Musda yang menjadi tugas internal IPK, yang lebih penting lagi harus kita raih program eksternal seperti menjadikan kader-kader IPK mampu berkiprah di berbagai jabatan baik di legislatif maupun eksekutif. Untuk meraih itu, kader IPK

harus menyiapkan dan membekali diri sebagai kader pemimpin, sinerjikan programnya dengan pemerintah daerah, tunjukkan karya nyata bukan karya kata, tegas Panggabean. Hal senada juga dikatakan Kertua DPRD Ricky Prandana Nasution mengajak semua kader IPK untuk menjadi pembawa solusi dalam menghadapi persoalan-persoalan yang kompleks di tengah-terngah masyarakat, mari ciptakan tantangan yang ada menjadi peluang, tumbuhkan kreatifitasnya sebagai pemuda, berbudi luhur sehat jasmani dan rohani serta jauhkan diri dari Narkoba. Sementara Bupati Deli Serdang H Ashari Tambunan selain mengucapkan selamat atas pelantikan pengurus DPD IPK Deli Serdang , semoga menjadi penyemangat bagi kita untuk mewujudkan visi-misinya pembangunan Deli Serdang yaitu “Deli Serdang yang maju, berdaya saing, religius dan bersatu dalam kebhinekaan”. Karena sesungguhnya dukungan pemuda sangat dibutuhkan sebagaimana semangat 28 Oktober 1928, Pemkab Deli Serdang siap bersama pemuda bergandeng tangan untuk membangun Deli Serdang ini. Acara Pelantikan yang berlangsung penuh keakraban dan kemeriahan ini disertai pemakaian Jaket IPK kepada Bupati Ashari Tambunan sereta Tokoh Masyarakat Deli Serdang T Achmad Tala’a sebagai ungkapan tanda penghormatan dari seluruh kader-kader IPK. ●simon saragih

Walikota Minta Camat dan Lurah Gerakkan Gotong Royong MEDAN, HR - Walikota Medan T Dzulmi Eldin S meminta kepada Camat dan Lurah se Kota Medan agar mampu menjadi penggerak kegiatan gotong royong Jumat Sabtu dan program gerakan Siskamling saat menghadiri kegiatan peningkatan kapasitas Camat dan Lurah se-Kota Medan di The Hill Sibolangit, Jumat malam (21/10). Kedepannya, Eldin akan meminta laporan kegiatan tersebut secara tertulis dilengkapi dengan foto. “Saya minta nanti ada laporannya secara terstruktur, terutama untuk kegiatan gotong royong, di lingkungan mana saja yang melaksanakan dan tidak melaksanakannya. Teknis laporannya, dari kelurahan mencatat kegiatan di lingkungannya, kemudian Lurah melaporkan kepada Camat dan seterusnya hingga laporan tersebut sampai pada saya,” tegasnya. Menurut Eldin, tujuan dari kegiatan yang dilaksankan selama dua hari ini adalah untuk menjaga kekompakan dalam menjalankan tugas, dan dapat menyadari bahwa apa yang dikerjakan oleh rekan kerja, juga merupakan pekerjaan bersama. Sebagai corong dari pemerintahan, Camat dan Lurah diharapkan Eldin mampu mengayomi, melayani, serta memberikan wawasan kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing. “Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui kabar terupdate mengenai apa-apa yang telah dilakukan Pemko Medan.

Sebagai pimpinan dan yang paling dekat dengan masyarakat, Camat dan Lurah saya harap untuk menginformasikan hal-hal tersebut kepada masyarakat”, harap Eldin. Dalam kesempatan tersebut, Eldin juga berharap agar kedepannya kinerja dan pelayanan yang telah diberikan Camat dan Lurah mendapatkan penilaian yang baik dari masyarakat. Sebelumnya, kegiatan peningkatan kapasitas Camat dan Lurah se Kota Medan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Medan melalui Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kota Medan ini, dibuka oleh Walikota Medan diwakili Asisten Pemerintah Kota Medan Drs Musaddad MSi di The Hill Sibolangit (21/10) pagi. Zain Noval selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kota Medan melaporkan, kegiatan ini dilaksankan dari tanggal 21 sampai dengan 22 Oktober 2016. “Kegiatan selama dua hari ini akan diisi dengan Sibolangit Outbound Training (SOBT), paparan terkait birokrasi, dan senam pagi bersama, yang diharapkan mampu meningkatkan kekompakan dan wawasan para peserta,” jelasnya. Sementara itu, Murianto Amin selaku narasumber dalam kegiatan tersebut menjelaskan tentang pelaksanaan reformasi birokrasi terkait struktur, kualifikasi aparatur dan remunerasi yang selalu tidak berbanding lurus dengan prinsip pelayann publik. ●rs

Mendirikan Sekolah untuk Anak Malas Bersekolah SUBANG, HR - Sekolah merupakan wadah atau cara untuk mendidik anak yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, tadinya tidak bisa menjadi bisa, tadinya tidak mengerti menjadi mengerti dan juga pembentukan sebuah karakter, sehingga mereka akan mengerti tentang ke hidupan dimasa yang akan datang , Namun kita semua tahu, bahwa di lingkungan tempat kita tinggal ada diantara mereka anak usia sekolah yang gagal di tengah jalan, dengan kata lain mereka putus sekolah dengan berbagai macam alasan. Salah satu alasan mereka adalah tidak mempunyai biaya untuk sekolah,

mereka menjadi malas untuk melanjutkan sekolah, karena pada umumnya anak sekolah jaman sekarang yang diinginkan adalah kebebasan, baik secara pergaulan maupun secara pembelajaran. Mereka sering kali merasa jenuh berada di ruangan sekolah. ,”Malas bersekolah, , ia sering membolos, berdusta pada guru, pada teman dan bahkan pada orang tuanya sendiri, sehingga pada akhirnya anak tersebut memutuskan untuk tidak bersekolah. Tidak ada alasan siswa putus sekolah karena tidak ada biaya,”jelas Asep Tarjo S.Ag selaku pendidik di SMP N 2 Cikaum, belum lama ini.

Menurutnya setelah dipelajari dan diteliti mengapa anak tersebut malas bersekolah, yaitu anak tersebut kurang perhatian dari orang tua, bergaul dengan anak yang lebih dewasa dan tidak sekolah, peraturan di sekolah yang dianggapnya terlalu membebani dan tidak sesuai dengan keinginanya, juga lingkungan dimana ia tinggal kurang mendukung akan pentingnya pendidikan. “Dalam hal ini kami Asep Tarjo S.Ag selaku pendidik di SMPN 2 Cikaum, tidak bisa menutup mata. Kami mempunyai gagasan untuk mendirikan sekolah, bagi anak yang malas bersekolah,‘’kata Asep.

Ia menjelaskan, sesuai dengan keinginan Undang-undang Dasar (UUD) 1945, Pasal 31 yang berbunyi; 1, Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, 2, mengatakan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. “Itulah sebabnya kami ingin mendirikan sekolah khusus bagi anak yang malas sekolah. Kami mengajak kepada semua orang tua yang punya masalah dengan anaknya. Yang tidak mau sekolah untuk bergabung dengan sekolah kami. Insya Allah kami siap untuk membantu para orang tua dan pemerintah dalam rangka men-

sukseskan wajar diknas sembilan tahun dan wajar dikdas dua belas tahun,”terang Asep. Adapun cara kami mendidik untuk anak yang malas bersekolah, tentu kami akan melakukan mendidik secara persuasif, baik di rumah atau pun ditempat lain. “Materi yang akan kami sampaikan tentu akan disamakan dengan kurikulum di sekolah pada umumnya. Akan tetapi penyampaian materi untuk anak yang malas bersekolah dengan cara kami sendiri. Kemudian untuk peraturan dan tata tertib juga sama dengan sekolah biasa,pungkasnya. ●herdi

Tempat Pengolahan Tempurung Kelapa di Tanjung Morawa Terbakar TANJUNG MORAWA, HR - Sebuah tempat pengolahan tempurung kelapa di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, ludes terbakar, Kamis 3/11/2016. Informasi dihimpun, pabrik naas milik pengusaha bernama Ali ini berada di Jalan Industri Desa Tanjung Morawa B, terbakar tadi pagi sekitar pukul 05.20 WIB. Menurut salah seorang pekerja, Syamsuddin (27) mengatakan, kebakaran terjadi pagi tadi sekitar

pukul 05.15 WIB, dan saat kejadian dirinya sedang tidur. "Aku masih tidur bang, tapi aku mencium bau asap. Lalu aku bangun. Setelah ku cek ternyata api sudah membesar", ucapnya. Banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak Kepolisian. ●simon saragih

Sambungan

15

●Menteri Susi Diminta . . .

●Gila!!! KTUN Dianulir . . .

lelang. Pada lelang pertama, Pokja II ULP Satker memenangkan PT King 8. Namun lelang tersebut dibatalkan akibat ada sanggahan dari CV Purnama Gemilang. Sanggahan CV Purnama Gemilang ini juga tercantum dalam LPSE BP3U KKP. Selanjutnya, Pokja II ULP Satker BP3U KKP melakukan lelang ulang. Dan Pokja II ULP Satker pun memenangkan CV Purnama Gemilang sebagai pemenang. Namun, Pokja kembali membatalkan pemenang lelang akibat ada sanggahan dari peserta lelang. Ironisnya, berdasarkan LPSE BP3U KKP, tidak tercantum sanggahan dari peserta lelang lainnya. Timbul pertanyaan, dimana sanggahan itu dimuat? Apakah di laci meja oknum Pokja II ULP Satker atau di LPSE? Menurut Pimpinan CV Purnama Gemilang, Luhut Simanjuntak SE.AK, M.Ak, CA, CMA, pihaknya sudah menanyakan ke pihak Pokja II ULP Satker untuk meminta penjelasan, siapa penyanggah yang dimaksud panitia. Namun, pihak panitia lelang tidak mau memberitahukan. Bahkan, pihak CV Purnama Gemilang juga sudah mengcross cek penyanggah di LPSE BP3U KKP, juga tidak ada. Timbul pertanyaan, siapa

penawaran harga Rp 66.456.800.000 dan PT Dharma Perdana Muda dengan penawaran Rp 68.557.000.000. Perusahan yang memasukkan penawaran harga (PT KBMP) ini diduga kuat dikendalikan atau diusung orang tertentu, yang artinya pemilik perusahaan menjual atau dirental. Oleh Satker Pokja mencatat domisili pemenang yang beralamat di Graha KBMP Jl. RA. Kartini No. 42 Rawapanjang, Bekasi, dan NPWP bernomor: 02.276.102.7432.001. Timbul pertanyaan, bahwa perusahan pemenang telah masuk daftar hitam di Portal Pengadaan Nasional Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yakni berdasarkan SK PA Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Prov. Sumatera Barat No.: 019/ SK.PSDA/I/2015, dengan alasan : Perka No. 18 /2014 Pasal 3 ayat 2 Huruf f : Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab, mulai berlaku tanggal 26 Jan 2015 – 25 Jan 2017 dengan tanggal tayang 05 Februari 2015. Sedangkan lelang paket Pekerjaan Timbunan Tanah di Area Runway Strip, Pembuatan Saluran Terbuka, Pemasangan Pagar Pengaman Type A di Area Sisi Udara, 1 Paket (Lelang Tidak Mengikat) dilaksanakan pada tanggal masa sanggah 31 Desember 2015 hingga 4 Januari 2016. Dalam kurun waktu lelang itu, perusahaan pemenang telah berstatus blacklist. Dan hebatnya lagi, PT KBMP sebagai pemenang di paket Pekerjaan Timbunan Tanah di Area Runway Strip, Pembuatan Saluran Terbuka, Pemasangan Pagar Pengaman Type A di Area Sisi Udara di Bandara Mutiara Palu dan Paket Penimbunan Area Sisi Udara Tahap I, Papua yang sama-sama jadwal lelangnya dimulai tanggal 9 Desember 2015, dimana perusahaan PT KBMP juga telah di blacklist dengan masa berlakunya per tanggal 30 Des 2013 – 29 Des 2015. Blacklist masa pertama telah habis, muncul lagi blacklist kedua yakni tanggal 26 Jan 2015 – 25 Jan 2017, dan itulah kehebatan PT KBMP bisa lolos lelang dimana-mana pada saat masih berlakunya sanksi daftar hitam di Portal Pengadaan Nasional LKPP. PT Karya Batam Mandiri Perkasa atau PT Karya Bangun Mandiri Persada (PT KBMP), yang sepandaipandainya pemilik perusahaan merubahnya, namun sayang soal NPWP tidak diubah. Nama perusahaan yang diubah memang samar-samar, yakni serupa tapi sama dan sepintas lalu bila diperhatikan tidak ada perubahan, terkecuali NPWP yang bernomor : 02.276.102.7-432.001, tidak bisa dibohongi atau diutak-atik. Nomor Pokok Wajib Pajak inilah yang membawa jelas, yang menandakan perusahaan telah diblacklist, dan terkesan sepintas bila diperhatikan bahwa yang diganti Batam menjadi Karya dan Perkasa diganti menjadi Persada, yang mana tidak ada yang tahu-menahu, atau pihak Satker/Pokja apakah pura-pura tidak tahu atau tahu? Atau pemilik perusahaan dengan sengaja atau ada istilah, “bila lolos, tentu aman, bila ketahuan tentu tak apa-apa, toh juga namanya tender dan berhasil menjadi pemenang’.

yang menyanggah? Diduga sudah dikondisikan, Pokja II ULP Satker tetap membatalkan CV Purnama Gemilang sebagai pemenang lelang. Selanjutnya, Pokja II ULP Satker kembali melakukan lelang ulang kedua, dan dimenangkan CV Monnaco. Terkait hal itu, Pimpinan CV Purnama Gemilang berharap kepada Menteri KKP, Susi Pudjiastuti, untuk tidak membiarkan adanya kongkalikong antara oknum Satker/Pokja dengan rekanan tertentu yang telah menjadi binaan di Satker tersebut. “Indikasi permainan di lelang ini sangat jelas terlihat, seperti mengirim undangan pada hari Jumat, jam 23.30 WIB, untuk mengundang peserta untuk menghadiri verifikasi pada hari Senin, jam 10.00 WIB (lelang pertama). Kemudian, panitia juga memperlakukan peserta dengan cara yang berbeda-beda. Memenangkan peserta yang penawarannya lebih mahal. Ibu Menteri Susi kami mohon jangan diam. Segera bertindak dan tenggelamkan oknum-oknum staf Ibu Menteri yang kami duga bersekongkol dengan rekanan binaannya. Ibu Susi jangan terlihat tegas di luar, tapi lembek di internal KKP,” tegas Luhut. ●kornel

●Pemenang Diduga Tak Miliki . . . dan Pembangunan Terintegrasi” sehingga yang masuk SBU klasifikasi bidang Jasa konstruksi terintegrasi subklasifikasi bidang Jasa Terintegrasi untuk Konstruksi Bangunan Gedung dengan kode TI-505 dengan kualifikasi usaha B1 atau B2, dan ditambah persyaratan lainnya untuk SBU: BG 004 (Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial). Namun, sesuai detail yang diperoleh dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJK-NET) bahwa perusahan pemenang PT IK tidak tayang atau tidak memiliki SBU klasifikasi bidang Jasa konstruksi terintegrasi subklasifikasi bidang Jasa Terintegrasi untuk Konstruksi Bangunan Gedung (TI-505), padalah dari jenis paket disebutkan, “Paket Perancangan dan Pembangunan Terintegrasi” yang menandakan subbidang utama adalah (TI-505-Jasa konstruksi terintegrasi subklasifikasi bidang Jasa Terintegrasi untuk Konstruksi Bangunan Gedung). Bahkan ada dua paket yang bersamaan dilelang di Pusat Pengembangan Kawasan Strategis BPIW, yakni satu paket yang didimenangkan PT IS, dan satu lagi paket Perancangan dan Pembangunan Terintegrasi Anjungan Cerdas di Wilayah Pengembangan Strategis Gilimanuk-Denpasar-Padang Bai (Rambut Siwi) (Multi Years) yang dimenangkan PT NK, dan di paket yang dimenangkan PT NK ini dimana PT IK ikut sebagai peserta namun gugur dengan alasan, “Tidak memenuhi ambang batas yang telah ditetapkan setelah penyetaraan”, dan begitu pula sebaliknya di paket Perancangan dan Pembangunan Terintegrasi Anjungan Cerdas di Wilayah Pengembangan Strategis Yogya-Prigi-Blitar-Malang (Multi Years) yang dimenangkan PT IS, dimana peserta PT NK gugur dengan alasan: “Tidak memenuhi ambang batas yang telah ditetapkan”. Sehingga diduga penetapan pemenang pada kedua paket tersebut yang

●Oknum Kejati . . .

tidak mengetahui, karena para pemain judi tersebut adalah beberapa oknum Kejati Sumut yang bermain judi yang lengkap menggunakan seragam dinas pada sebuah warung. Beberapa para oknum Kejati yang bermain judi dibelakang sebuah warung di sekitar luar lingkungan kantor Kejati Sumut adalah bukan merupakan rahasia umum lagi, tetapi sudah banyak masyarakat sekitar luar kantor Kejati maupun masyarakat luar yang datang minum kopi yaitu mengetahuinya bahwa ada main judi di sekitar luar kantor Kejati Sumut. Ironisnya, beberapa para oknum Kejati Sumut tersebut bermain judi lengkap menggunakan pakaian dinas yakni bermain judi pada jam dinas. Lebih ironis lagi, beberapa para oknum Kejati tersbut yang bermain judi, bukan ditangkap untuk diproses dan di beri hukuman, melainkan beberapa oknum yang tidak bermain yaitu menonton dan apabila ada pemain yang tidak main lagi yakni menggantikan untuk ikut bermain. Padahal jelas ada Intruksi Presiden RI Joko Widodo kepada penegak hukum untuk memberantasan kemaksiatan yang salah satunya yaitu perjudian. Namun tampaknya tidak cukup membuat beberapa oknum penegak hukum seperti Kejaksaan untuk menjalankan intruksi Presiden tersebut, melainkan para oknum Kejati tersebut bermain judi dan bukan memberantas perjudian. Menurut informasi yang diperoleh wartawan HR, ketika berita dinaikkan pada Edisi 537 tentang beberapa oknum kejati bermain judi yaitu seperti kebakaran jenggot para oknum Kejati tersebut. Lalu salah satu tim wartawan HR pada hari Kamis (3/11) duduk di sebuah warung sambil minum kopi yang tidak jauh dari kantor Kejati melihat masyarakat sedang membaca koran Harapan Rakyat sembari minum kopi. Ketika selesai membaca koran Harapan Rakyat tersebut, salah satu tim wartawan HR terkejut mendengar masyarakat yang memberi komentar dan mengatakan memang sudah lama para oknum Kejati bermain judi di belakang sebuah warung belakang luar pagar Kejati. Namun tidak ada dan tidak pernah naik ke media dan tidak tersentuh oleh aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejak-

dimenangkan masing-masing kedua perusahaan BUMN itu diduga saling mengisi dengan alasan gugur yang sama atau adanya kesamaan dokumen. Surat Kabar Harapan Rakyat telah mengajukan konfirmasi dan klarifikasi dengan surat bernomor: 44/ HR/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016, namun sampai saat ini belum ada tanggapan dari Kepala Satuan Kerja Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW maupun yang mewakilinya hingga berita ini naik cetak . Menanggapi hal itu, Ketua Umum LSM Lapan, (Lembaga Pemantau Aparatur Negara) Gintar Hasugian menilai, bila benar perusahan pemenang tidak memiliki SBU untuk subbidang sejenis yang diminta sebagai persyaratan, apalagi sesuai paketnya jelas-jelas, “Terintegrasi” maka hal itu patuh dicurigai dan perlu diperiksa dokumen pemenang. Dan mengacu Peraturan LPJKN No. 10/2013 pasal 13 (3) yang menyebutkan: bahwa dalam hal ditemukan perbedaan data, antara data yang tertuang pada SBU dengan data yang tertayang pada situs LPJK Nasional (www.lpjk.net), maka dinyatakan benar adalah data yang tertayang pada situs LPJK Nasional (www.lpjk. net), “lalu pertanyaannya, perusahan pemenang tidak tayang atau tidak ada kualifikasi dan klasifikasi untuk kode - TI-505, lalu apa yang dipakai untuk meraih paket terintegrasi itu?” tanya Gintar kepada HR, sembari menambahkan pula, atau hanya cukup kode BG 004 yang dipakai? Kalau cukup BG-004, kenapa subbidang TI-505 juga dipersyaratkan? “Ini jelas-jelas gak masuk akal, masak subbidang yang istimewa diabaikan, padahal dari judul paketnya saja sudah jelas, “terintegrasi”,” kata Gintar kepada HR, (2/11), di Jakarta, sembari meminta aparat terkait agar proses lelang ini perlu diusut tuntas. ●tim

saan. Menurut salah satu warga tersebut, percuma kalau hanya dinaikkan ke salah satu media, kalau tida bisa tersentuh dan ditangkap serta diproses untuk diberi hukuman. Ia juga mencontohkan, coba kalau masyarakat biasa yang bermain judi apalagi dekat dengan kantor Kejati yaitu pasti ditangkap dan diproses untuk diberi hukuman. Wartawan HR konfirmasi dengan Humas Kejati, Bobbi Sandri, mengatakan, tidak mengetahui kalau ada berita tentang beberapa oknum Kejati bermain judi dan juga tidak mengetahui apakah bagian pengawasan kejaksaan sudah mengetahui atau belum. Pihaknya akan menyampaikan dan meneruskan ke bagian pengawasan kejaksaan agar untuk ditindak lanjuti berita tersebut karena tupoksinya merupakan bagian dari pengawasan kejaksaan, ujar Bobby Sandri. Selain itu, ia juga mengatakan, bahwa pimpinan/kepala Kejati yang sekarang ini sangat tegas dan tidak pandang bulu dalam penegakkan hukum di wilayah hukum Kejaksaan Sumut. Kepala Kejati juga sangat terbuka dengan warga atau masyarakat yang hendak menyampaikan informasi dalam penegakkan hukum dan mengedepankan kehumasan kejaksaan dalam menerima berbagai informasi yang ada dalam penegakkan hukum. Dalam penanggulangan perjudian yang dilakukan oknum penegak hukum maupun masyarakat, perlu upaya yang tegas dan bersienergi antara pimpinan penegakkan hukum dalam memberantas perjudian. Untuk itu, diminta kepada Kepala Kejati Sumut untuk turun langsung mengusut dan memberi sanksi tegas serta memberi hukuman yang berlaku kepada beberapa para oknum kejati yang sering asyik bermain judi di warung tersebut untuk menghilangkan asumsi masyarakat bahwa hukum itu tidak tumpul ke atas dan bukan hanya tajam ke bawah dalam pemberantasan judi. Disamping itu juga, diminta kepada kejaksaan untuk bersinergi dengan kepolisian untuk mengusut dan memproses serta memberi hukuman yang sesuai dan berlaku kepada beberapa para oknum Kejati Sumut yang bermain judi di warung dekat kantor kejati Sumut. ●aam

LKPP Angkat Bicara Ketika Surat Kabar Harapan Rakyat menulis berita tentang perusahaan ini sebagai pemenang di Kementerian PUPR sebulan lalu, hingga “daftar hitam di Portal Pengadaan Nasional LKPP” malah raib alias telah dicabut, dan entah siapa yang mencabut, apakah pihak LKPP

●Ketua Pertina . . .

atau ada oknum? Dipertanyakan raibnya daftar hitam PT KBMP di portal pengadaan nasional, hingga LKPP angkat bicara. Melalui surat jawaban LKPP kepada HR, yang bernomor: D.2.1/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016, dijelaskan bahwa PT Karya Batam Mandiri Perkasa adalah benar dikenakan sanksi Daftar Hitam yang berlaku sejak 26 Januari 2015 s/d 25 Januari 2017 dengan berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/PA Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat No. 019/SK-PSDA/1/2015. Berdasarkan pasal 19 Peraturan Kepala LKPP No.18/2014, dijelasakan tata cara dan prosedur pembatalan atas penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam yaitu: (1) Pembatalan atas penetapan sanksi pencatuman dalam daftar hitam oleh PA/KPA didasarkan atas putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Kemudian, ayat (2), PA/KPA berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud ayat 1, menerbitkan Surat Keputusan pembatalan penetapan sanksi pencatuman dalam daftar hitam, (3) PA/ KPA kemudian mengirimkan surat permintaan kepada LKPP untuk menghapus pencantuman penyedia barang/jasa dari daftar hitam Nasional dengan disertai Surat Keputusan pembatalan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam dan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. “PT Karya Batam Mandiri Perkasa sudah tidak ditayangkan pada daftar hitam Nasional INAPROC sejak penetapannya dicabut berdasarkan keputusan pengguna anggaran Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat No. 297/SK-PSDA/ IX/2016 tanggal 14 September 2016 dalam rangka memenuhi putusan Pengadilan Negeri Klas IA Padang No. 92/Pdt.G/2016/PN.Pdg tanggal 15 Agustus 2016,” ujar Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan LKPP, Sutan S. Lubis melalui suratnya kepada HR. “Berkenaan dengan hal tersebut, penurunan tayangan daftar hitam dan daftar hitam Nasional telah dilakukan berdasarkan prosedur sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Kepala LKPP No.18 tahun 2014,” ujar Sutan Lubis tanpa melampirkan surat keputusan Pengadilan Negeri Padang dan surat keputusan Pengguna Anggaran Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat tersebut kepada HR. Berdasarkan surat jawaban LKPP kepada HR bernomor: D.2.1/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016, sangat jelas bahwa LKPP tidak memahami system peradilan di Indonesia. Bahwa seharusnya, Pengadilan Negeri Klas 1A Padang tidak memiliki kewenangan dalam mengadili sengketa tata usaha negara, yakni Keputusan Pengguna Anggaran/PA Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat No. 019/SK-PSDA/1/2015, dimana hal ini seharusnya masuk kategori Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), dan segala sengketa KTUN harus diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Padang, tidak berwenang memutus atau membatalkan atau mencabut atau memperbaharui suatu keputusan tata usaha negara (beschikking). Berdasarkan pasal 19 Peraturan Kepala LKPP No.18/2014, bahwa maksud dari “putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap” adalah Putusan PTUN, bukan ditafsirkan Putusan Pengadilan Negeri.

amatir era 80an merupakan satu–satunya calon yang muncul di Musda tersebut. Musda dihadiri dua Sasana yang ada di Labusel, lebih kurang empat jam acara Musda Pertina berlangsung dengan pimpinan sidang Hengky Elmansyah ST MM walaupun sedikit ada ketegangan miskomunikasi dalam acara itu akhirnya pimpinan sidang menetapkan Candra M Siregar sebagai Ketua Umum Pertina Kabupaten Labuhanbatu Selatan masa Bhakti 2016-2019. Candra ketua terpilih saat penyampaian visi dan misi mengatakan "hari ini adalah hari yang bersejarah dimana saya diamanahkan menjadi ketua Pertina dan sekaligus ketua Formatur didampingi Uluan Bakti Siregar dari pimpinan Sasana Rajawali Tangga Batu dan Suarjo wakil ketua LSM Martabat untuk menyusun komposisi

Edisi 538 | Thn. XIII | 07 - 14 November 2016

●KPK Ajak 50 Guru . . . Anehnya, akibat Putusan PN Klas 1A Padang, Pengguna Anggaran/PA Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat menerbitkan keputusan No. 297/ SK-PSDA/IX/2016 tanggal 14 September 2016 dalam rangka memenuhi putusan Pengadilan Negeri Klas IA Padang No. 92/Pdt.G/2016/ PN.Pdg tanggal 15 Agustus 2016. Dan berdasarkan surat keputusan itu, maka LKPP mencabut sanksi daftar hitam atas nama PT KBMP. Aneh, kan? Padahal pengadilan negeri (peradilan umum tingkat pertama) berkewenangan dalam hal mengadili dan memutus perkara-perkara pidana dan perdata. Bila perdata (wanprestasi dan perbuatan melawan hukum) menyangkut gugatan seseorang atau badan hukum perdata kepada orang atau badan hukum perdata juga. Sedangkan kedudukan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat merupakan sebuah produk Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking), dan upaya perlawanannya harus dilakukan atau diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). LSM LAPAN Menangapi hal itu, Ketua Umum LSM LAPAN (Lembaga Pemantau Aparatur Negara), Gintar Hasugian menilai, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A, SK PA/KPA Dinas PSDA Sumatera Barat tanggal 14 September 2016, adalah cacat hukum. Dan anehnya, LKPP pun tidak mengetahui system peradilan terkait Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). “Pencabutan dari blacklist sejak diperkirakan datangnya surat PA/ KPA Dinas PSDA yang bernomor : 297/SK-PSDA/IX/2016 pada 14 September 2016 kepada LKPP, itu tidak ada artinya, karena penetapan pemenang yang dimenangkan PT KBMP saat lelang di awal Januari 2016, maka status penetapan pemenang PT KBMP masih dalam status blacklist,” ujarnya, sembari berharap kepada Menteri Perhubungan agar memutus kontraknya. Gintar menambahkan, bahwa pencabutan dari daftar hitam oleh LKPP yang sudah dijalankan atau “setengah jalan” itu diragukan keabsahannya. “Kalau memang benar telah dicabut dari pencantuman daftar hitam LKPP, maka pihak LKPP diminta juga melampirkan keputusankeputasan seperti dari Pengadilan dan PA/KPA Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat,” kata Gintar, sembari mempertanyakan raibnya nama PT KBMP dari daftar hitam nasional, dan itu berlangsung sejak adanya pertanyaan Surat Kabar Harapan Rakyat dan telah memuat beritanya. Selain melampirkan keputusan berkekuatan hukum tetap, juga pihak LKPP melakukan klarifikasi, dan kapan diklarifikasi? Namun hal ini diduga LKPP tidak melakukan dan langsung pencabutan daftar hitam, padahal di ayat (4) pasal 19 itu, yakni LKPP menghapus pencantuman penyedia jasa/barang dari daftar hitam nasional berdasarkan permintaan PA/KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah dilakukan klarifikasi. “Klarifikasi dilakukan, gak?” ujarnya lagi. “Masa berlaku sanksi blacklist tersebut dimulai 26 Jan 2015 – 25 Jan 2017, dan masa ‘hukuman’ itu harus dijalankan selama dua tahun anggaran,” ujarnya seraya menambahkan, “Lalu, kenapa baru setengah jalan dihukum, langsung dicabut? Ini sangat super, sudah pasti ada orang kuat yang bisa melakukan itu, dan menjadikan sanksi daftar hitam itu menjadi ‘barang dagangan’,” ungkap Gintar. ●tim

kelengkapan personalia Pengkab Pertina Labusel" katanya. Selanjutnya, Candra berharap kepada teman-teman KONI dan sekaligus Stakeholders yang ada diLabusel bisa bekerja sama untuk menjadikan atlet yang mampu membawa nama Labusel kita ketingkat Nasional, dan kedepan menempa atlet-atlet tinju yang berprestasi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Candra bertekat mewujudkan atlet tinju yang profesional yang bisa diandalkan walaupun dalam keterbatasan dan tanpa ada alat-alat pendukung apapun yang diserahkan pengurus Pertina lama kepada Pertina yang baru. Ketua KONI Kabupaten Labuhanbatu Selatan M Yunus SSos yang membuka sekaligus menutup acara Musda Pertina Labusel periode 2016 s/d 2019 tersebut memberi sport kepada ketua terpilih agar kedepan cabor tinju ini men-

daya dukung terhadap implementasi pendidikan antikorupsi, sekaligus meningkatkan peran guru dalam menghasilkan karya yang bermutu. “KPK melihat pola pendidikan antikorupsi melalui bahan bacaan merupakan salah satu upaya yang strategis. Karenanya kami mengembangkan sekaligus memperkaya media pembelajaran antikorupsi yang telah dimiliki sekaligus mengoptimalkan peran guru dalam penerapan pendidikan antikorupsi,” kata Syarief, saat kegiatan pembukaan, di Nusa Dua, Senin (31/10). Menurutnya, kegiatan ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya para pendidik, untuk menghasilkan karya yang berkualitas sekaligus menghibur. “KPK tentu tidak bisa bekerja sendirian. Kami berharap, para guru bisa menyediakan dan membuat bahan bacaan alternatif yang memiliki muatan antikorupsi secara mandiri. Ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang perlu terus didorong,” terangnya. Dijelaskan, selama lima hari, para peserta akan dibekali materi antikorupsi dan keterampilan kepenulisan dari para penulis dan praktisi pendidikan, antara lain Helvy Tiana Rosa, Hernowo Hasyim, Faza Moenik, Gina S. Noer dan Zulfikri Anas. Tahun lalu, KPK menyelenggarakan kegiatan serupa di Lembang, Jawa Barat. Kumpulan karya para guru tersebut telah diterbitkan dalam sebuah buku berjudul “Suara dari Kelas Kecil” yang telah digunakan sebagai salah satu alternatif bahan ajar di sekolah. Kali ini, KPK memperluas target peserta dengan mengikutsertakan guru tingkat Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar. Dalam pendidikan antikorupsi, KPK telah menyusun Modul Pendidikan Antikorupsi (PAK) untuk jenjang pendidikan dasar, menengah maupun tinggi sejak 2005 dengan melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Secara khusus, modul PAK untuk jenjang dikdas dan dikmen disusun dengan bentuk insersi dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) serta Pendidikan Karakter (PK). Diketahui, KPK juga telah melaksanakan kegiatan Lomba Inovasi Pendidikan Antikorupsi (Ide Beraksi) pada 2014. Kegiatan ini dikuti sekitar 300 guru dari seluruh Indonesia yang memiliki keminatan di bidang pendidikan antikorupsi. Hasilnya, sebanyak 30 karya terbaik terpilih untuk dijadikan media pembelajaran dan sumber referensi model pendidikan antikorupsi yang bisa dimanfaatkan oleh para guru dalam pembelajaran di luar maupun di dalam kelas. ●ans

●PETI Ilegal . . .

ini terkesan dibiarkan dan ada indikasi momenya PETI Adalah illegal dimanfaatkan oleh oknum pejabat Polres Sintang untuk mengadakan pungli. Sekarang ini PR bagi Satgas Pungli ketika Satgas Pungli dibentuk di Kabupaten Sintang. Kapan Tim Satgas Pungli dibentuk di Kabupaten Sintang? Publik berharap segera!. ●eric

●PT Nindya Karya . . . sampah-sampah itu memakan waktu cukup lama dan dikerjakan cepat. PT NK terlihat serius membersihkan lokasi itu dari timbunan sampah, serta mengerahkan alat berat untuk mengeruk sampah. Setelah semua sampah terangkut, pengurugan dilakukan dengan tanah merah. “Permasalahan sampah sudah selesai. PT NK sangat berterima kasih kepada Surat Kabar Harapan Rakyat dan Harapan Rakyat Online yang turut melakukan pengawasan. Untuk pengerukan sampah, kami juga bekerja sama dengan Dinas Kebersihan DKI Jakarta untuk membantu proses pengangkutan dan pembuangannya agar cepat selesai pembangunan sarana pendidikan SMKN 53 Jakarta,” ujarnya. ●kornel

●Kok Bisa Tanda Tangan?

satu kali bayar PBB,”ungkap petugas pajak/Dispenda Muara Enim, yang tidak mau disebutkan namannya. Adapun pembayaran PBB tersebut dibayar tanggal 4 April 2016, dibayar langsung oleh H Suwandi berdasarkan tanda tangan bukti pembayaran. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, karena pembayarannya tanggal 4 April 2016 ternyata H Suwandi telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2015 pukul 08.55 WIB. Hal ini berdasarkan surat keterangan kematian dari RS RK Charitas dan surat keterangan kematian dari Lurah Kalidoni Palembang. “Sungguh ironis nasib seperti kami ini sebagai orang kecil yang terzolimi,”ucap Karim Ilyas, mencurahkan kesedihannya kepada HR. ●lg

jadi yang terbaik dengan anak-anak binaannya dan KONI terus memantau kegiatan di Pertina sekaligus Sasana binaan yang ada. Dia tidak mau kedepan cabor-cabor yang ada terkhusus cabor tinju yang baru disahkan ini berjalan ditempat. KONI tidak memberikan bantuan apapun kecabor tanpa ada kegiatan atlet dimasing-masing cabang olahraga terkhusus tinju, karena tinju jarang peminatnya dan tidak mau seperti yang lewat hanya tinggal nama cabor dan benderanya aja yang terpampang dikantor KONI. Kabid Olahraga Dispora yang diwakilkan oleh Sariman Pasaribu sebagai Kasi olahraga mengatakan, Dinas Pemuda dan Olahraga akan membantu untuk mendapatkan peralatan, karena dalam olahraga apaun tanpa ada peralatan pendukung olahraga hasinya tidak maksimal, apalagi olahraga tinju peralatan harus yang

orginal agar mampu bertahan lama. Hadir dalam Musda Pertina tersebut Irianto Bakti (Komisi teknik Pengprov Pertina Sumut) sebagai careteker Pertina labusel, Ketua KONI M Yusnus SSos, Jepriadi (bed. KONI), Rahmadan Harahap (Ka Seksi KONI, Sariman Pasaribu (Kasi Olahraga Dispora), Uluan Bakti Siregar (Ketua Sasana Rajawali Tangga Batu), Suarjo (wakil ketua LSM Martabat). Ketua sasana Rajawali Tangga Batu Uluan Bakti Siregar saat dikonfirmasi wartawan mengatakan, sangat mengerti dalam tinju ini karena dia juga mantan petinju kelas berat tahun 2000-an, tanpa ada alat pendukung tinju serasa hampa. Dia berharap kepada instansi yang terkait agar bisa memberi motifasi serta dukungan baik lahiriyah dan bathiniah kepada pembina olahraga eksterim ini. Tidak mau kedepan Pertina Labusel mentok tapi ingin tinju tetap jaya di Labusel. ●bs

●Kadis Pendidikan DKI . . . sebagaimana yang diatur oleh jukdis BOS dengan persentasi honorer yang diatur dari 15 % menjadi 10% sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta No 1074 tentang mekanisme dan pertanggungjawaban bantuan operasional sekolah negeri triwulan III dan IV tahun anggaran 2016. Apabila kita cermati Pergub No 69 Tahun 2011 tidak ada kapasitas Kadis Pendidikan Pemprov DKI Jakarta, Sopan Ariyanto beserta tim untuk merubah spek dalam anggaran yang dibuat Gubernur DKI Jakarta dan Bapeda. Karena spek tersebut tidak ada ranah Kadis Pendidikan untuk merubah spek yang dibuat oleh pemerintah pusat dan DPR RI. Berarti Kadis Pendidikan menantang regulasi yang disahkan oleh pemerintah pusat yakni

Permen Dikbud No 16 Tahun 2016 tentang biaya honorer 15%. Timbul pertannyaan, berdasarkan SK Kadisdik DKI No 1074 Tahun 2016 kode rekening No 5310202 mulai tingkat SD, SMP, SMA dan SMK Negeri honor dan transport pelaksaan kegiatan sekolah yang menjadi 10%. Apa dasar hukum dan motivasi Sopan Ariyanto merubah juknis Permen Dikbud No 16 Tahun 2016 padahal Pergub No 69 Tahun 2011 tentang standar biaya, padahal Pergub tersebut tidak dijelaskan tentang tata cara penguraian secara rinci. Diminta kepada Inspektorat DKI dan Kajati DKI untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Kadisdik DKI Jakarta. ●hoklen m

FOTO BERSAMA: Bupati Sergai Soekirman didampingi Asisten Pemerintahan Umum Ramses Tambunan foto bersama Kapolres Sergai AKBP Eko Suprihanto dan peserta usai membuka secara resmi Sosialisasi Berat Muatan Kendaraan Angkutan dan Kelas Jalan di Aula Hotel Resort ThemePark, Kecamatan Pantai Cermin, Rabu (2/11). ●p silaban

Surat Kabar Keadilan dan Kesejahteraan

e-mail : [email protected] Edisi 538 | Thn. XIII | 07 - 14 November 2016

www.harapanrakyatonline.com

Terbit Setiap SENIN • HARGA Rp. 7.000,- (Luar Jawa + Ongkos Kirim)

Efek Kunjungan Ny Giri Prasta

Lempung Langsung Dirawat di RSUD Mangusada BALI, HR - Aksi sosial Ketua K3S Kabupaten Badung Ny. Seniasih Giri Prasta terus berlanjut. Sabtu (29/10), Ny. Giri Prasta yang didampingi Ny. Kristiani Suiasa, Ny Kompyang R Swandika serta rombongan lainnya, mengunjungi kediaman Ni Ketut Lempung (70), warga Banjar Selat, Desa Sobangan, Kecamatan Mengwi. Ni Ketut Lempung adalah warga miskin yang mengalami gangguan kesehatan kulit gatal hingga melepuh, dan juga gangguan pengelihatan. Kesehariannya, Lempung dirawat oleh anaknya, I Made Yasa yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Saat rombongan istri Bupati ini berkunjung yang juga didampingi Perbekel Sobangan, kondisi Lempung sangat memprihatinkan. Sekucur tubuhnya penuh luka dan mengeluarkan cairan. Menurut penuturan Yasa, ibunya hanya dirawat secara non medis, karena tidak memiliki biaya un-

tuk berobat ke dokter atau rumah sakit. Melihat kondisi warganya ini, Ny. Giri Prasta yang mengajak serta Tim Dokter dari RSUD Mangusada dan Dinas Kesehatan langsung memerintahkan untuk melakukan penanganan segera. "Harus segera mendapatkan perawatan. Untuk biaya kan ada JKBM, atau JKKB Manguwaras, semuanya ditanggung pemerintah,"tegasnya. Pada kesempatan itu juga Ny. Giri Prasta memberikan bantuan sembako kepada keluarga miskin ini, yang rumahnya baru saja kena musibah pohon tumbang. Menurut Perbekel Sobangan I Ketut Mas Budiarta, meski tergolong miskin keluarga ini belum masuk dalam daftar Rumah Tangga Sasaran (RTS), sehingga tidak mendapat bantuan dari Pemkab Badung. Mereka hanya mendapatkan bantuan pemerintah pusat berupa jatah beras untuk rakyat miskin (raskin). Segera pihaknya akan men-

gusulkan keluarga ini masuk dalam RTS, sehingga nanti bisa mendapatkan bantuan dari Pemkab Badung. Setelah kunjungan

Ny. Giri Prasta ini, Lempung langsung dibawa untuk mendapatkan perawatan di RSUD Mangusada Badung. ●ans

Pembuangan limbah ke kali Pesanggarahan RT 03/02

Pencemaran Lingkungan Wabup Fery Antoni SE membaca naskah. (Bawah) Wabup memberikan obat pencegah penyakit kaki gajah kepada salah satu siswa.

Peringatan Sumpah Pemuda di OKU Timur OKUT, HR - Pada Jum’at (28/10/2016) dilakukan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di lapangan upacara pemda OKU Timur. Dalam naskah pidato yang dibacakan Wabup Fery Antoni, diisyaratkan bahwa agar para kaum muda untuk dapat berbuat banyak terhadap pembangunan, mampu berkreatifitas untuk kemajuan negeri, dan lainnya. Upacara yang dihadiri para

Kadin, camat, siswa-siswi, serta undangan lainnya ini berlangsung hikmat. Setelah selesai upacara Fery memberikan obat pencegah penyakit kaki gajah secara simbolik kepada siswa-siswi, camat, staf kesra serta dari KNPI. Pada kesempatan wawancara, Wabup Fery mengatakan, agar hendaknya para pemuda tidak suka berpangku tangan, harus giat dalam segala hal kebaikan, tidak terjerumus dalam

perjudian, mabuk-mabukan atau malah narkoba yang menghancurkan kehidupan. ”Saya sangat berharap agar tidak ada lagi warga atau pemuda kita yang terjebak dalam narkoba, itu tidak ada gunanya, merusak.Terlebih bagi PNS jangan pernah untuk coba-coba. Jika diketahui terbukti terlibat atau menggunakan narkoba, maka akan di pecat. Itu sudah komitmen kita,”kata Fery pada HR. ●abdulah

Kegiatan LKS SMK Tingkat Provinsi Kepri 2016 Sukses

Kepala Dinas Pendidikan bersama Asisten III pemerintahan, Syamsul Bahrum

BATAM, HR -Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengadakan lomba Kompetensi Siswa di Kota Batam. Jumlah peserta yang mengikuti lombag tersebut ada sebanyak 95 peserta, dan jumlah yang diperlombakan sebanyak 22 bidang, antara lain; 1. Auto mobile Technology, 2.Welding, 3. Electrical Installation, 4.Grapich Desaign Technology, 5.Software Aplication, 6.Cadd Building(Auto Cad), 7.Networking Support/It, 8.Web Design, 9.Electronic Aplication, 10.Sekretary, 11.Visual Merchandising,

12.Accounting, 13.Cadd Mechanical Engineering, 14.Fishery, 15.Animation, 16.Tourist Industry, 17.Hotel Accommodation, 18.Ladies and Dress making, 19.Panting, 20.Brck Laying, 21.Wall and Floor Tiling, 22.Farmasi. Kegiatan Lomba Kompetensi Siswa SMK ke -2 Tingkat Provinsi Kepri itu, mulai dibuka hari Rabu (26/10). Acara tersebut digelar selama dua hari. Kegiatan LKS SMK dibuka langsung oleh Asisten III Bidang Pemerintahan, Syamsul Bahrum, mewakili Gubernur Kepri di

Ballroom Hotel Radisson. Setelah sesi pembukaan, acara dilanjutkan dengan agenda technical meeting di lokasi lomba. Jumlah peserta yang mewakili 7 kabupaten/ kKota sebanyak 95 orang peserta, dengan rincian: peserta dari Kota Tanjungpinang sebanyak 20 orang, dari Kota Batam sebanyak 19 orang, dari Kabupaten Bintan sebanyak 20 orang, Kabupaten Karimun 19 orang, Kabupaten Lingga 9 orang, Kabupaten Natuna 4 orang, dan dari Kabupaten Anambas sebanyak 4 orang Lokasi lomba LKS tersebut digelar di beberapa tempat, yaitu SMKN 1 Batam, 14 Bidang Perlombaan. SMKN 2 Batam, 2 Bidang perlombaan. SMKN 3 Batam 2 Bidang perlombaan. SMK Kartini Batam, 2 Bidang perlombaan. SMK Kolose Tiara Bangsa, 1 Bidang perlombaan. Dan SMK Putra Jaya School, 1 Bidang perlombaan. Peserta yang menjadi pemenang pada tahun ini dipastikan akan mewakili Provinsi Kepri pada ajang LKS SMK Tingkat Nasional pada tahun 2017 mendatang.●shl

Kasus Dugaan Korupsi Distan Lama Mengendap

Kejari Pelalawan Buka Kembali PA N G K A L A N K E R I N C I , HR - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan telah memanggil dan memeriksa sejumlah kelompok tani (poktan) di Kecamatan Kuala Kampar terkait dugaan kasus korupsi di Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalwan Yuriza Antoni SH, menjawab wartawan, Rabu (2/11/2016) mengemukakan, pihaknya kembali menjadwalkan pemeriksaan.

"Rencana, hari ini kita lakukan lagi pemeriksaan terhadap Am. Baru hari ini kita periksa sebagai tersangka," katanya sebagaimana dikutip potretnews.com dari GoRiau.com. Diungkapkan Yuriza, sebelumnya penyidik telah memeriksa 7 kelompok tani yang ada di Kecamatan Kuala Kampar. "Ada 7 kelompok tani yang sudah kita lakukan pemeriksaan," ucapnya. Selain memeriksa kelompok tani, lanjut Yuriza, pihaknya juga telah meminta keterangan dari ahli. "Kita juga sudah meminta

penjelasan dari ahli. Mereka telah memberikan penjelaskan terkait persoalan tersebut," ujarnya. Dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket belanja tanaman dan pengadaan paket 6 bahan kimia pada ULP Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Pelalawan tahun 2014, kasusnya sempat mengendap di Kejari Pelalawan. Kasus ini, menyeret satu nama sebagai tersangka. ●fery

Pihak Kec Pesanggrahan Tidak Ada Tindakan JAKARTA, HR – Terkait pencemaran lingkungan ke kali Pesanggrahan di Jalan Inpeksi, Kel Ulujami, Pesanggrahan, pihak kecamatan Pesanggrahan, Jaksel terlihat lamban, bahkan tidak ada tindakan. Pencemaran tersebut diketahui diduga dari temapt kegiatan usaha cucian/laundry di Jalan Inpeksi, Kali Pesanggarahan RT 03/RW 02. Tempat usaha itu diketahui melanggar pencemaran lingkungan dalam Undang Undang 32 Tahun 2009 pasal 98. Walaupun sudah ada surat teguran Walikota Jakarta Selatan tahap 1 dan 2, harusnya usaha cucian (laundry) ditutup tidak boleh beroperasi, akan tetapi kegiatan tersebut masih aja beroperasi yang juga sudah ditegur oleh pihak Kelurahan Ulujami dengan surat teguran tanggal 29 Okteber 2015. Diikuti surat peringatan I pada tanggal 4 maret 2016, dan surat peringatan II tanggal 22 Maret 2016 oleh Walikota dan

sudah mengirimkan tembusan surat kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk melakukan peninjauan langsung ke lokasi tersebut. Penanggung jawab pemilik usaha cucian (laundry) tersebut telah diarahkan untuk mengurus dokumen perizinan dan membuat instalasi pengolahan limbah sesuai dengan arahan dari Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan sampai sekarang belum dilakasanakan oleh pemilik usaha laundry. Dalam Undang Undang No 32 Tahun 2009 pasal 98, bahwa pemilik pengusaha cucian (laundry) dianggap sudah melakukan pencemaran lingkungan yang menggangu kesahatan warga yang berada di lingkungan tersebut, pejabat kecamatan Pesanggrahan tidak mengambil tindakan tegas kepada pemilik laundry yang ditengarai sudah melanggar pencemaran lingkungan hidup sampai saat ini. ●jl/rg

Terungkap Gudang Simpan Produk Ilegal

BANGKA, HR - Kapolda Kep Bangka Belitung Brigjen (Pol) Anton Wahono, mengatakan, penggrebekan gudang penyimpanan obat, jamu, suplemen dan kosmetika di Jalan Abdul Somad Kampung Keramat Pangkalpinang bermula dari informasi masyarakat. Informasi menyebutkan adanya pengiriman obat, jamu, suplemen dan kosmetika melalui jalur jasa ekspedisi dalam jumlah besar. Informasi tersebut langsung ditindaklanjuti dengan mengikuti pengiriman barang ke Hn dengan tujuan Jalan Abdul Somad Kampung Keramat sebanyak 14 koli. Saat tiba dialamat anggota Ditkrimsus Polda Kep Bangka Belitung dan BPOM langsung melakukan pengecekan. Barang-barang dibongkar dan didapati isinya jamu, obat, suplemen dan kosmetik ilegal dan pemeriksaan berlanjut dan didalam rumah juga didapati barang serupa. Hn mengaku dirinya hanya mengawasi dan pemiliknya adalah Sk. "Jadi anggota menindaklanjuti informasi masyarakat dengan membuntutui ekspedisi ke tujuan baru kita lakukan pengecekan," kata Brigjen (Pol) Anton Wahono, Kamis (3/11/2016) Selain itu sejumlah barang lainnya sempat diamankan seperti rokok tanpa bea cukai tertulis tidak untuk dijual dan beberapa barang lainnya. Namun setelah dicek rokok tersebut memiliki izin dan baru beredar untuk promosi di Pulau Bangka sehingga dikembalikan. Total barang ilegal yang diamankan sebanyak 124 item berjumlah ribuan buah dengan berbagai kemasan. Saat ini barang tersebut berada dalam pengawasan dan berada digudang milik BPOM Pangkalpinang. ●sopian

Kondisi jalan bak kubangan kerbau

Jalan Rusak dan Jembatan Berlubang Ancam Pengguna Jalan KLATEN, HR – Kondisi jalan dan jembatan di Jalan Tlomplah Desa Jiwan Kecamatan Karangnongko yang menghubungkan Desa Bandungan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten semakin rusak dan mengkhawatirkan keselamatan bagi pengguna jalan. Pantauan HR saat melintas di Jalan Tlomplah hampir 1 km kondisi jalan rusak parah dan juga jembatan yang berlubang. Sedangkan kondisi jembatan yang panjangnya kurang lebih 15 m, dengan lebar + 3 m, lubang pada jembatan + 10 cm dengan kedalaman jembatan + 15 m. Menurut warga sekitar Tinu mengatakan lubang tersebut sudah ditambal warga setempat, namun tidak bertahan lama kini rusak dan berlubang lagi. Kalau pengguna jalan datang dari luar kota dikhawatirkan bisa menimbulkan kecelakaan terutama pada malam hari. Tinu berharap agar Pemerintah segera bisa

memperbaiki jalan dan jembatan sebelum terjadi kecelakaan. Jembatan berlubang yang sehari-harinya dilintasi banyak kendaraan Truk galian C yang bermuatan berat dikhawatirkan kondisi jembatan akan membahayakan para pengguna jalan. Pemerintah yang terkait harusnya proaktif dalam memberi standar pelayanan kelayakan infrastruktur publik, ketersediaan infrastruktur yang aman, nyaman dan memadai merupakan hak setiap warga negara yang wajib disediakan oleh Pemerintah. Sepanjang jalan Tlomplah Jiwan tidak terlihat adanya ramburambu lalu lintas angkutan jalan disekitar jalan rusak dan jembatan berlubang. Penyelenggara sarana dan prasarana (Pemerintah) mempunyai kewajiban dalam memperbaiki jalan dan jembatan yang rusak sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. ●jack