GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PEMBELAJARAN DTSS PENGELOLAAN TRANSFER DANA KE DAERAH

GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PEMBELAJARAN DTSS PENGELOLAAN TRANSFER DANA KE DAERAH MATA PELAJARAN WAKTU DESKRIPSI SINGKAT

: : :

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

:

NO

1.

2.

3.

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

PRINSIP-PRINSIP DASAR DESENTRALISASI FISKAL 6 JAMLAT @ 45 MENIT Maksud dan tujuan diajarkannya mata pelajaran ini adalah agar peserta diklat dapat meningkatkan kompetensi kinerja mereka setelah memahami prinsip-prinsip dasar desentralisasi fiskal dan Kebijakan Transfer ke Daerah. Peserta Diklat mampu memahami Prinsip-prinsip Desentralisasi Fiskal dan Kebijakan Transfer ke Daerah. POKOK BAHASAN

SUB POKOK BAHASAN

Menjelaskan dasar hukum, definisi, dan klasifikasi dari DBH Pajak dan Cukai

1. Konsep desentralisasi

Menjelaskan prinsip dasar kebijakan dana transfer ke daerah

Gambaran umum dan implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia

Menjelaskan mekanisme transfer dana ke daerah

Konsep desentralisasi

2. Jenis-jenis desentralisasi

a. Desentralisasi Politik b. Desentralisasi Administrasi c. Desentralisasi Fiskal d. Desentralisasi Ekonomi a. Latar Belakang Historis b. Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Indonesia c. Dasar Pertimbangan filosofis dan Akademis Pergantian UU No. 25 Tahun 199 a. Hubungan antara penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pendanaan b. Transfer Pemerintah pusat ke daerah c. Reformasi perencanaan

Pokok-pokok Desentralisasi Fiskal di Indonesia

1

METODE

ALAT BANTU

ESTIMASI WAKTU

Ceramah Diskusi Presentasi Penugasan

LCD White board Flipchart

45 menit

Idem

Idem

45 menit

Idem

Idem

90 menit

KET.

dan penganggaran d. Reformasi Pengelolaan keuangan daerah e. Pajak daerah dan retribusi daerah f. Pinjaman Daerah a. Konsistensi pelaksanaan prinsip money follows function b. Harmonisasi dana desentralisasi dengan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai urusan daerah c. Konsepsi pengalihan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai urusan derah d. Penguatan taxing power kepada daerah e. Expenditure Efficiency principles dalam pemberian kewenangan pelayanan publik kepada daerah f. Performance base budgeting dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal g. Pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah

Pelaksanaan desentralisasi ke depan

Idem

Daftar Pustaka: Buku Tinjauan Pelaksanaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah 2004-2005, Departemen Keuangan, 2006. 2

Idem

90 menit


: : :


:

NO


DANA BAGI HASIL PAJAK DAN SUMBER DAYA ALAM 10 JAMLAT @ 45 MENIT Maksud dan tujuan diajarkannya mata pelajaran ini adalah agar setelah mengikuti mata pelajaran ini peserta diharapkan mampu memahami dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam Setelah mengikuti mata pelajaran ini peserta diharapkan mampu memahami dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam POKOK BAHASAN

SUB POKOK BAHASAN

Menjelaskan dasar hukum, definisi, maksud dan tujuan dan jenis transfer dana bagi hasil

Dasar hukum, definisi, maksud dan tujuan dan jenis transfer dana bagi hasil

a. b. c. d.

2.

Menjelaskan bagi hasil pajak dan cukai

Bagi hasil pajak dan cukai

3.

Menjelaskan bagi hasil SDA

Bagi Hasil Sumber Daya Alam

a. Kriteria Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Cukai Hasil Tembakau b. Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) c. Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) d. Alokasi Dana Bagi Hasil Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) e. Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau a. Kriteria Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam b. Minyak dan Gas

1.

3

Dasar hukum DBH; Definisi DBH; Maksud dan Tujuan DBH; Jenis transfer dana bagi hasil

METODE

ALAT BANTU

ESTIMASI WAKTU


LCD White board Flipchart Printer

45 menit

Idem

Idem

90 menit

Idem

Idem

90 menit

KET.

4.

a. b. c.

5.

Menjelaskan persentase pembagian Dana Bagi Hasil Menjelaskan mekanisme penetapan Dana Bagi Hasil Menjelaskan mekanisme perhitungan Dana Bagi Hasil

Menjelaskan Kebijakan Alokasi Tambahan Untuk Otonomi Khusus

c. d. e. a. b. c.

Persentase Pembagian, Mekanisme penetapan, dan Perhitungan DBH

Pertambangan Umum Kehutanan Panas Bumi dan Perikanan Persentase Pembagian DBH Mekanisme penetapan DBH Mekanisme Perhitungan DBH

Kebijakan Alokasi Tambahan Untuk Otonomi Khusus

Ceramah Diskusi Presentasi Penugasan Simulasi Perhitungan

Idem



135 menit

90 menit

*Pengajar diharapkan dapat menyampaikan materi berupa simulasi penghitungan Daftar Pustaka: UU No.33/2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah PP.55/2005 Dana Perimbangan UU No.39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 1995 Tentang cukai PMK 21/PMK 07/2009 Tentang Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah UU No.11/2006 Tentang Pemerintahan Aceh UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah direvisi dengan UU No.35/2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No.1/2008 tentang Perubahan atas UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi UU.

4


: : :


:

NO


DANA ALOKASI UMUM 6 JAMLAT @ 45 MENIT Maksud dan tujuan diajarkannya mata pelajaran ini adalah agar peserta diklat dapat meningkatkan kompetensi kinerja mereka setelah memahami Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Setelah mengikuti mata pelajaran ini peserta diharapkan mampu memahami Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian POKOK BAHASAN

SUB POKOK BAHASAN

1.

Menjelaskan dasar hukum dan definisi DAU

Dasar Hukum, Definisi, maksud dan tujuan DAU

a. Dasar hukum DAU; b. Definisi DAU. c. Maksud dan tujuan (Filosofi Alokasi)

2.

Menjelaskan kebijakan pengalokasian DAU, DOK dan Penyesuaian ;

Kebijakan Pengalokasian DAU, DOK dan Penyesuaian

3.

Menjelaskan (persentase) pembagian dana alokasi umum

Pembagian (persentase) dana alokasi umum

4.

Menjelaskan Mekanisme Penetapan dan Penggunaan Dana Alokasi Umum

Mekanisme Penetapan dan Penggunaan Dana Alokasi Umum

5.

Menjelaskan dan melakukan penghitungan DAU, DOK dan Penyesuaian;

Mekanisme Penghitungan DAU, DOK dan Penyesuaian;

a.

5

Kebijakan Pengalokasian DAU b. Kebijakan Pengalokasian DAK dan penyesuaian Mekanisme Formula pembagian (presentase)DAU a. Mekanisme Penetapan Dana Alokasi Umum b. Mekanisme Penggunaan Dana Alokasi Umum Mekanisme Formula Penghitungan DAU : a. Alokasi dasar b. Kebutuhan Fiskal

METODE

ALAT BANTU

ESTIMASI WAKTU


LCD White board Flipchar Printer

45 menit

Idem

Idem

45 menit

Idem

Idem

45 menit

Idem

Idem

45 menit


Idem

90 menit

KET.

c.

Kapasitas Fiskal

Simulasi Perhitungan

*Pengajar diharapkan dapat menyampaikan materi berupa simulasi penghitungan Daftar Pustaka: UU No.33/2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah UU No.11/2006 Tentang Pemerintahan Aceh UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah direvisi dengan UU No.35/2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No.1/2008 tentang Perubahan atas UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi UU. PP.55/2005 Dana Perimbangan PMK 21/PMK 07/2009 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerahya

6


: : :


:

NO


DANA ALOKASI KHUSUS 7 JAMLAT @ 45 MENIT Maksud dan tujuan diajarkannya mata pelajaran ini adalah agar peserta diklat dapat meningkatkan kompetensi kinerja mereka setelah memahami dana alokasi khusus (DAK). Setelah mengikuti mata pelajaran ini peserta diharapkan mampu memahami dana alokasi khusus (DAK). POKOK BAHASAN

SUB POKOK BAHASAN

1.

Menjelaskan dasar hukum dan definisi DAK;

Dasar hukum,definisi, maksud, tujuan dan jenis DAK

a. b. c. d.

2.

Kriteria Pengalokasian DAK;

Kriteria pengalokasian

3.

Mekanisme Pengalokasian & Penghitungan DAK;

4.

Penetapan Alokasi dan Penggunaan DAK;

Dasar Hukum DAK Definisi DAK Maksud dan Tujuan DAK Jenis DAK

METODE

ALAT BANTU

ESTIMASI WAKTU



45 menit

Kriteria pengalokasian DAK


Idem

90 menit

Mekanisme Pengalokasian & Penghitungan DAK

Mekanisme Pengalokasian & Penghitungan DAK

Ceramah Diskusi Presentasi Penugasan Simulasi Perhitungan

Idem

90 menit

Penetapan alokasi dan penggunaan

Penetapan Alokasi dan Penggunaan DAK


Idem

90 menit

*Pengajar diharapkan dapat menyampaikan materi berupa simulasi penghitungan 7

KET.

Daftar Pustaka: UU No.33/2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah PP.55/2005 Dana Perimbangan PMK 21/PMK 07/2009 Tentang Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah

8


: : :


:

NO

1.

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS a.

Menjelaskan dasar hukum dan definisi Transfer; Menjelaskan Perbedaan antara Transfer dengan Belanja c. Menjelaskan maksud dan tujuantransfer ke daerah d. Menjelaskan jenis transfer dana ke daerah Menjelaskan dokumen transfer b.

MEKANISME TRANSFER KE DAERAH 7 JAMLAT @ 45 MENIT Maksud dan tujuan diajarkannya mata pelajaran ini adalah agar peserta diklat dapat meningkatkan kompetensi kinerja pada pelaksanaan transfer ke daerah. Setelah mengikuti mata pelajaran ini peserta diharapkan mampu memahami proses pelaksanaan transfer ke daerah. POKOK BAHASAN

SUB POKOK BAHASAN

Dasar hukum, definisi dan perbedaan antara transfer dan belanja, maksud dan tujuan, jenis transfer dana k daerah

a. Dasar Hukum Transfer b. Definisi dan Perbedaan antara Transfer dan belanja c. Maksud dan tujuan (filosofi alokasi) transfer ke daerah d. Jenis Transfer dana ke daerah

METODE

ALAT BANTU

ESTIMASI WAKTU



45 menit

idem

Idem

45 menit

idem

Idem

90 menit

Mekanisme transfer DBH (Pajak, Cukai dan SDA)

4.

Menjelaskan mekanisme transfer DBH Pajak & Cukai; Menjelaskan mekanisme transfer DBH SDA Menjelaskan mekanisme transfer DAU

Dokumen transfer : a. DIPA b. SPAT c. SPP d. SPM Mekanisme transfer DBH (Pajak, Cukai dan SDA)

Mekanisme transfer DAU

Mekanisme transfer DAU

idem

Idem

45 menit

5.

Menjelaskan mekanisme transfer DAK;

Mekanisme transfer DAK

Mekanisme transfer DAK

idem

Idem

90 menit

2.

3.

a.

b.

Dokumen Transfer

*Pengajar diharapkan dapat menyampaikan materi berupa simulasi penghitungan 9

KET.

Daftar Pustaka: UU No.33/2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah PP.55/2005 Dana Perimbangan UU No.39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 1995 Tentang cukai PMK 21/PMK 07/2009 Tentang Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah

10


: : :


:

STUDI KASUS 4 JAMLAT @ 45 MENIT Maksud dan tujuan diajarkannya mata pelajaran ini adalah agar peserta diklat dapat meningkatkan kompetensi kinerja mereka dengan memahami studi kasus terkait pengelolaan transfer ke daerah. Setelah mengikuti mata pelajaran ini peserta diharapkan mampu memahami studi kasus terkait pengelolaan transfer ke daerah.

NO


POKOK BAHASAN

SUB POKOK BAHASAN

1.

a. Menjelaskan implementasi kebijakan DBH Pajak dan Cukai serta permasalahan dan solusinya; b. Menjelaskan implementasi kebijakan DBH SDA dan permasalahan serta solusinya.

Implementasi kebijakan, permasalahan dan solusi DBH Pajak dan Cukai, DBH SDA

2.

a. Menjelaskan implementasi kebijakan DAU dan permasalahan serta solusinya; b. Menjelaskan implementasi kebijakan DAK dan permasalahan serta solusinya.

Implementasi kebijakan, permasalahan dan solusi DAU, DOKP

*Kasus terkait kebijakan dan teknis perhitungan *Studi kasus berkelompok Daftar Pustaka: DJPK

11

a. Implementasi kebijakan DBH Pajak serta Cukai dan permasalahan serta solusinya; b. Implementasi kebijakan DBH SDA dan permasalahan serta solusinya. a. Implementasi kebijakan DAU dan permasalahan serta solusinya; b. Implementasi kebijakan DAK dan permasalahan serta solusinya.

METODE

ALAT BANTU

ESTIMASI WAKTU



90 menit

Idem

Idem

90 menit

KET.


: : :


:

NO


KODE ETIK DJPK 2 JAMLAT @ 45 MENIT Maksud dan tujuan diajarkannya mata pelajaran ini adalah agar peserta diklat dapat meningkatkan kompetensi kinerja berkaitan dengan kode etik di lingkungan DJPK. Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan memiliki kemampuan tentang dasar-dasar kode etik di lingkungan DJPK. POKOK BAHASAN

SUB POKOK BAHASAN

1.

Mengetahui prinsip dasar kode etik PNS DJPK

1. Dasar Hukum Kode Etik PNS (DJPK) 2. Pengertian Kode Etik PNS

2.

1. Mengetahui hak dan kewajiban PNS DJPK 2. Mengetahui laranganlarangan dalam melaksanakan tugas PNS DJPK

1. Unsur-unsur Kode Etik 2. Etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, diri sendiri, sesama PNS.

3.

Mampu mengimplementasikan kode etik dalam melaksanaan tugas PNS DJPK

1. Pelanggaran dan Penegakan Kode Etik 2. Sanksi Pelanggaran Kode Etik, Majelis Kode Etik dan Penerapan Kode Etik

Daftar Pustaka: Kode Etik DJPK PMK 01/PM.7/2007 12

a. Pembinaan Jiwa Korps b. Maksud Tujuan Pembinaan c. Nilai-nilai Dasar a. Unsur-unsur Kode Etik b. Etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, diri sendiri, sesama PNS a. Pelanggaran dan Penegakan Kode Etik b. Sanksi Pelanggaran Kode Etik, Majelis Kode Etik dan Penerapan Kode Etik

METODE

ALAT BANTU

ESTIMASI WAKTU

Ceramah Diskusi Presentasi


½ jamlat

Idem

Idem

1 jamlat

Idem

Idem

½ jamlat

KET.


: : :


:

NO


KOMUNIKASI EFEKTIF 4 JAMLAT @ 45 MENIT Maksud dan tujuan diajarkannya mata pelajaran ini adalah agar peserta diklat dapat meningkatkan kompetensi kinerja yang berkaitan dengan komunikasi efektif. Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif. POKOK BAHASAN

SUB POKOK BAHASAN

METODE

ALAT BANTU

ESTIMASI WAKTU

1.

Memahami konsep komunikasi efektif

a. Konsep, Pengertian, b. Tujuan dan Ciri-ciri

a.

Konsep dan Pengertian Komunikasi Efektif b. Tujuan dan Ciri-ciri Komunikasi Efektif



45 menit

2.

Mengetahui alat-alat komunikasi efektif

a. Fungsi, Alat-alat, b. Syarat-syarat

a.

Idem

Idem

45 menit

Idem

Idem

90 menit

3.

a. b.

Mengetahui cara berkomunikasi efektif Melakukan komunikasi efektif

Fungsi Komunikasi Efektif b. Alat-alat Komunikasi, c. Syarat-syarat komunikasi efektif a. Komunikasi Verbal b. Komunikasi Non Verbal

Teknik Berkomunikasi Efektif

Daftar Pustaka:

13

KET.

GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PEMBELAJARAN DTSS PENGELOLAAN TRANSFER DANA KE DAERAH

Recommend Documents