g m
ar
an
KONTRAK KULIAH
: Hukum Pidana Internasional
Kode Mata Kuliah
: HKIn 2081
SKS
: 2
Dosen
: Ir. Bambang Siswanto, SH., M.Hum
Fa
ku lta
s
H
uk
um
U
N
TA
G
Se
Mata Kuliah
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang 2013 1
HALAMAN PENGESAHAN KONTRAK KULIAH
: Hukum Pidana Internasional
Kode Mata Kuliah
: HKIn 2081
SKS
: 2
Kelas
: Reguler
Kelompok
: ……..
Dosen
: Ir. Bambang Siswanto, S.H., M.Hum
Kontrak
: 1 September 2013
Se
m
ar
an
g
Mata Kuliah
G
Dosen dan mahasiswa sepakat menjalankan kontrak kuliah sebagaimana yang
Dosen
uk
um
Perwakilan Mahasiswa
U
N
TA
ditetapkan dalam isi dokumen untuk Semester…Tahun Akademik….
Ir. Bambang Siswanto, S.H., M.Hum NRP. 111181
Fa
ku lta
s
H
………………
2
KONTRAK KULIAH : Hukum
Program Studi
: Ilmu Hukum
Mata Kuliah
: Hukum Pidana Internasional
Nomor Kode Mata Kuliah
: HKIn 2081
SKS
:2
Kelas
: Reguler
Kelompok
: …………..
Dosen Pengampu
: Ir. Bambang Siswanto, S.H., M.Hum
Semester/Tahun Akademik
: ……..
Mata Kuliah Prasyarat
:-
Mata Kuliah Semi Syarat
:-
Hari Pertemuan/Pukul
: …………….
Tempat Pertemuan
: Ruang ……..
Standar Kompetensi
: Mengetahui,
TA
G
Se
m
ar
an
g
Fakultas
dan
memahami
serta
dapat
N
mengerti
U
menganalisis kedudukan hukum pidana internasional Kompetensi Dasar
: Pada akhir kuliah mahasiswa : Menjelaskan dan menguraikan serta menganalisis tentang
um
1.
2.
ku lta Fa
internasional. Menjelaskan dan menguraikan serta menganalisis sumbersumber hukum dalam arti formal dari hukum pidana
s
H
uk
pengertian ruang lingkup dan substansi hukum pidana
internasional. 3.
Menjelaskan dan menguraikan serta menganalisis asasasas dari hukum pidana internasional.
4.
Menjelaskan dan menguraikan serta menganalisis subyeksubyek tentang hukum pidana internasional.
5.
Menjelaskan menguraikan serta menganalisis kerjasama internasional dalam pencarian penangkapan, penahanan, penyerahan,
peradilan dan penghukuman atas pelaku
kejahatan internasional.
3
6.
Menjelaskan menguraikan serta menganalisis kerjasama internasional tentang pemindahan pelaksanaan hukuman atau sisa hukuman bagi narapidana asing.
7.
Menjelaskan menguraikan serta menganalisis mahkamah militer internasional Nuremberg 1945 dan Tokyo 1946.
8.
Menjelaskan menguraikan dan menganalisis mahkamah
g
kejahatan perang dalam kasus bekas Yugoslavia 1993 dan
Menjelaskan menguraikan dan menganalisis mahkamah
ar
9.
an
Rwanda 1994.
m
pidana internasional (statuta Roma 1998).
Se
10. Menjelaskan menguraikan dan menganalisis mahkamah pidana internasional (statuta Roma 1998). Metode Pembelajaran
: Contextual Instruction, project bassed learning, cooperative
: 1.
Pengertian ruang lingkup dan substansi hukum pidana
N
Materi Pokok
TA
G
learning, small group discussion dan umpan balik.
2.
U
internasional
Sumber-sumber hukum pidana dalam arti formal dari
um
hukum pidana internasional
Asas-asas dari hukum pidana internasional
4.
Subyek-subyek tentang hukum pidana internasional
5.
Kerjasama internasional dalam pencarian, penangkapan,
H
uk
3.
Fa
ku lta
s
penahanan, penyerahan, peradilan dan penghukuman atas pelaku kejahatan internasional 6.
Kerjasama internasional tentang pemindahan pelaksanaan hukuman atau sisa hukuman bagi narapidana asing
7.
Mahkamah militer internasional Nuremberg 1945 dan Tokyo 1946
8.
Mahkamah
kejahatan
perang
dalam
kasus
bekas
Yugoslavia 1993 dan Rwanda 1994 9.
Mahkamah pidana internasional (ststuta Roma 1998)
10. Mahkamah pidana internasional (ststuta Roma 1998)
4
Tugas
:
1. Tugas Individual
: 1.
Meresume tentang pengertian dan istilah hukum pidana internasional
2.
Latihan soal materi pertemuan 1 dan 2
3.
Merangkum tentang asas-asas hukum pidana internasional yang berasal dari hukum internasional Membuat makalah dengan topik subyek-subyek hukum
g
4.
: 1.
Membuat makalah tentang hak-hak terdakwa,
ar
2. Tugas Kelompok
an
pidana internasional
perlindungan terhadap korban dan saksi
m
(Diskusi)
minimal 7 buku) : Sistem penilaian acuan patokan Nilai A = > 80-100
TA
Nilai B = > 60-80
G
Kriteria Penilaian
Se
(minimal 10 halaman kertas ukuran A4, sumber pustaka
N
Nilai C = > 40-60
U
Nilai D = >20-40 Nilai E = ≤ 20
um
Prosentase komponen penilaian : 35 %
Tugas-tugas
: ≥ 20 %
Keaktifan mahasiswa
: 15 %
Ujian akhir semester
Fa
ku lta
s
H
uk
Ujian tengah semester : 30 %
5
Jadwal Perkuliahan Bahasan Pertemuan
Pokok Bahasan Pengertian
Sumber Pustaka Sub Bahasan 1. Tentang
√ -
Tugas
Luar Negeri RI,
pertama
lingkup dan
dan istilah
Konvensi PBB
merangkum
substansi
hukum
tentang Hukum
hukum
pidana
Laut
pidana
internasiona
internasion
l
Pengadilan
variasi dari
Pidana
an ar m
N
Sejak Perang
U
um
Sampai Sekarang
3. Forum
uk H s
l
Dunia Ke II
nasional dari
Pemantau
kejahatan
Pemberantasan
internasiona
Korupsi :
l
Konvensi PBB menentang Korupsi
1. Dimensi
1. Departemen
ruang
internasiona
Luar Negeri RI,
lingkup dan
l dari
Konvensi PBB
substansi
kejahatan
tentang Hukum
hukum
nasional
Laut
pidana
2. Penentuan
internasion
internasiona
Internasional
dimensi
2. Eddy Junaedi
suatu
Karnasudirdja,
6
hukum pidana
G
berbagai
dan istilah
Se
Sejarah
l
ku lta
pengertian
Karnasudirdja,
internasiona
Pengertian
tentang
2. Eddy Junaedi
2. Tentang
3. Tentang
g
pengertian
kejahatan
Fa
√
1. Departemen
ruang
al
2
Keterangan T P U
TA
1
Waktu
√
-
-
kejahatan
Sejarah
sebagai
Pengadilan
kejahatan
Pidana
internasiona
Internasional
l
Sejak Perang
lingkup dan
Sampai
substansi
Sekarang
ar
3. Forum
pidana
Pemantau
internasiona
Pemberantasan
l
Korupsi :
m
hukum
g
Dunia Ke II
an
3. Ruang
Se
al
Konvensi PBB
G
menentang
1. Sumber hukum
hukum dalam arti
Konvensi PBB
soal materi
formal dari
tentang Hukum
pertemuan 1
hukum
Laut
dan 2
pidana
2. Eddy Junaedi
dikumpul-
Karnasudirdja,
kan pada
internasion
l yang
Sejarah
pertemuan
berasal dari
Pengadilan
berikutnya
hukum
Pidana
internasiona
Internasional
l
Sejak Perang
ku lta
al
Fa
dalam arti
internasiona
H
pidana
Tugas untuk
s
hukum
√ -
menjawab
uk
formal dari
√
Luar Negeri RI,
U
sumber
1. Departemen
N
Sumber-
um
3
TA
Korupsi
Dunia Ke II Sampai Sekarang 3. Forum Pemantau Pemberantasan
7
Korupsi : Konvensi PBB menentang Korupsi 4. Hatta H, Individu Dalam
Internasional √
1. Departemen
hukum
Luar Negeri RI,
hukum
dalam arti
Konvensi PBB
dalam arti
formal dari
tentang Hukum
formal dari
hukum
Laut
hukum
pidana
pidana
internasion
internasion
al yang
al
berasal dari hukum
G
2. Eddy Junaedi
TA
Karnasudirdja,
N
Sejarah
Pengadilan
Internasional
nasional
Sejak Perang
um
pidana
uk
Dunia Ke II
H
Sampai Sekarang 3. Forum
ku lta
s
Pidana
Pemantau Pemberantasan
Fa
Korupsi : Konvensi PBB menentang Korupsi 4. Hatta H, Individu Dalam Hukum Pidana
8
-
Menyimpul kan materi
Se
sumber
-
ar
1. Sumber
m
Sumber-
U
4
an
g
Hukum Pidana
pertemuan 3 dan 4
Internasional 1. Departemen
√ -
1. Asas-asas
dari hukum
hukum
Luar Negeri RI,
makalah
pidana
pidana
Konvensi PBB
dengan
internasion
internasion
tentang Hukum
topik
al
al yang
Laut
perjanjian-
hukum
Karnasudirdja,
internasion
Sejarah
al
Pengadilan
Sejak Perang
internasion
Dunia Ke II
al yang
Sampai
TA N
Sekarang
U
3. Forum Pemantau Pemberantasan
um
nasional
3. Asas-asas
Korupsi :
hukum
Konvensi PBB
pidana
menentang
internasion
Korupsi
uk H
ar
pidana
G
Internasional
pidana
s
umum
hukum
hukum
ku lta
l multilateral
Pidana
berasal dari
al yang
4. Hatta H,
benar-benar
Individu Dalam
mandiri
Hukum Pidana Internasional 5. I Wayan Pariana, Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum
9
internasiona
m
2. Asas-asas
perjanjian
g
2. Eddy Junaedi
Membuat
an
berasal dari
Fa
√
Asas-asas
Se
5
Nasional Indonesia 1. Departemen
dari hukum
hukum
Luar Negeri RI,
tentang
pidana
pidana
Konvensi PBB
asas-asas
internasion
nasional
tentang Hukum
hukum
al
Negara-
Laut
pidana
Sejarah
hukum
Pengadilan
internasion
Pidana
al tentang
Internasional
HAM
Sejak Perang
2. Asas-asas
Dunia Ke II
m
U
Sekarang
3. Forum Pemantau
merupakan
Pemberantasan
perpaduan
Korupsi :
antara asas-
Konvensi PBB
asas hukum
menentang
internasion
Korupsi
um
yang
uk H s ku lta
Se
G
Sampai
al dan asas- 4. Hatta H, asas hukum
Individu Dalam
pidana
Hukum Pidana
nasional
Internasional 5. I Wayan Pariana, Ekstradisi Dalam Hukum Internasional
10
l yang
berasal dari
N
hukum
internasiona
an
instrumen
Merangkum
ar
Karnasudirdja,
nasional
-
2. Eddy Junaedi
instrument-
pidana
-
g
1. Asas-asas
negara dan
Fa
√
Asas-asas
TA
6
hukum internasiona l
dan Hukum Nasional Indonesia Subyek-
1. Tentang
Luar Negeri RI,
membuat
2. Tentang
Konvensi PBB
makalah
hukum
Negara
tentang Hukum
tentang
pidana
3. Badan-
Laut
tanggung
badan
2. Eddy Junaedi
al
hukum
Karnasudirdja,
swasta
Sejarah Pengadilan Pidana
minimal 6 lembar
sumber
Dunia Ke II
pustaka
TA
G
Sejak Perang
N U um uk H s ku lta
pelayaran,
kertas hvs,
Sampai
minimal 2
Sekarang
pustaka, dikumpul-
Pemantau
kan pada
Pemberantasan
pertemuan
Korupsi :
berikutnya.
Konvensi PBB menentang Korupsi 4. Hatta H, Individu Dalam
Fa
maskapai
Internasional
3. Forum
Hukum Pidana Internasional 5. I Wayan Pariana, Ekstradisi Dalam Hukum
11
jawab
m
internasion
g
tentang
Tugas kedua
an
individu
√ -
ar
subyek
√
1. Departemen
Se
7
Internasional dan Hukum Nasional Indonesia 6. I wayan Partiana, hukum
g
pidana
an
internasional
Pertemuan 1-7
Kerjasama
1. Kerjasama
1. Departemen
internasiona
Luar Negeri RI,
al dalam
l dalam
Konvensi PBB
pencarian,
pencarian,
tentang Hukum
penangkapa
penangkapa
n,
n,
penahanan,
penahanan,
Karnasudirdja,
penyerahan
penyerahan,
Sejarah
peradilan
Pengadilan
dan
Pidana
penghukum
penghukum
Internasional
an atas
an atas
Sejak Perang
pelaku
Dunia Ke II
kejahatan
kejahatan
Sampai
internasion
internasiona
Sekarang
al
l
TA N
Laut
U
2. Eddy Junaedi
uk
H
pelaku
ku lta
G
internasion
dan
-
√
m
Semester
, peradilan
Fa
-
3. Forum
2. Ekstradisi
Pemantau
dan
Pemberantasan
prosedur
Korupsi :
ekstradisi
Konvensi PBB
3. Asas-asas
menentang
ekstradisi
Korupsi
12
√
Se
Materi
um
9
Mid
s
8
ar
dan ekstradisi
-
-
dan kaidah-
4. Hatta H,
kaidah
Individu Dalam
hukum
Hukum Pidana
ekstradisi
Internasional 5. I Wayan Pariana,
g
Ekstradisi
an
Dalam Hukum
ar
Internasional
m
dan Hukum
Indonesia 6. I Wayan
Se
Nasional
G
Partiana, hukum
TA
pidana
N
internasional
U
dan ekstradisi
7. I Wayan
um
Partiana, Hukum
H
uk
Perjanjian Internasional
ku lta
s
8. Kryangsakiti
Fa
10
Kerjasama
Caisaree, International Criminal Law 1. Sistim
1. Departemen
internasion
hukum dan
Luar Negeri RI,
al tentang
sistim
Konvensi PBB
pemindaha
pemidanaa
tentang Hukum
n,
n menurut
Laut
pelaksanaa
hukum
n hukuman
nasional
2. Eddy Junaedi Karnasudirdja,
13
√
-
-
para pihak
hukuman
Sejarah
2. Tentang
Pengadilan
siapakah
Pidana
narapidana
yang harus
Internasional
asing
menginfor
Sejak Perang
masikan
Dunia Ke II
mengenai
Sampai
pemindaha
Sekarang
Pemantau
bersangkut
Pemberantasan
an
Korupsi :
Konvensi PBB menentang
dan batas
Korupsi
TA
N
4. Hatta H,
Individu Dalam
U
maksimum
G
kejahatan
minimum
Hukum Pidana
yang dapat
Internasional
um
hukuman
dijatuhkan
5. I Wayan
sebagai
Pariana,
alasan
Ekstradisi
untuk
Dalam Hukum
pemindaha
Internasional
nnya
dan Hukum
uk H s ku lta
Se
yang
3. Jenis
Fa
an
3. Forum
ar
n orang
g
bagi
4. Dokumen-
Nasional
dokumen
Indonesia
yang terkait 6. I Wayan dan harta
Partiana, hukum
kekayaan
pidana
milik
internasional
pribadi
dan ekstradisi
narapidana
7. I Wayan
14
m
atau sisa
5. Masalah
Partiana,
penguranga
Hukum
n hukuman
Perjanjian
secara
Internasional 8. Kryangsakiti
bagi
Caisaree,
narapidana
International
g
periodic
an
Criminal Law
ar
9. Lembaga Studi
m
dan advokasi
Se
masyarakat, statuta Roma : Mahkamah
G
Pidana
1. Mahkamah
1. Departemen
N
Mahkamah
militer
Internasion
internasion
Konvensi PBB
al
al
tentang Hukum
Nuremberg
Laut
1945 dan
1946
uk
Nuremberg
Luar Negeri RI,
U
Militer
um
11
TA
Internasional
2. Eddy Junaedi Karnasudirdja,
militer
Sejarah
internasion
Pengadilan
al Tokyo
Pidana
1946
Internasional Sejak Perang
Fa
ku lta
s
H
Takyo 1946 2. Mahkamah
Dunia Ke II Sampai Sekarang 3. Forum Pemantau Pemberantasan
15
√
-
-
Korupsi : Konvensi PBB menentang Korupsi 4. Hatta H, Individu Dalam
g
Hukum Pidana
an
Internasional
ar
5. I Wayan
m
Pariana,
Se
Ekstradisi Dalam Hukum Internasional
G
dan Hukum
TA
Nasional
N
Indonesia
U
6. I Wayan
internasional dan ekstradisi 7. I Wayan
H
uk
um
pidana
Partiana,
s ku lta Fa
Partiana, hukum
Hukum Perjanjian Internasional 8. Kryangsakiti Caisaree, International Criminal Law 9. Lembaga Studi dan advokasi masyarakat,
16
statuta Roma : Mahkamah Pidana Internasional 10. Romli Admasasmita,
g
Pengantar
an
Hukum Pidana
ar
Internasional
Se
Admasasmita,
m
11. Romli
Kapita Selekta
Hukum Pidana
1. Departemen
pidana
perang
internasion
dalam
al dalam
tentang Hukum
kasus bekas
kasus bekas
Laut
ku lta
s
1994
U
H
Rwanda
Konvensi PBB
Yugoslavia
2. Eddy Junaedi
1993
Karnasudirdja,
uk
1993 dan
Luar Negeri RI,
N
kejahatan
Yugoslavia
Fa
1. Mahkamah
TA
Mahkamah
um
12
G
Internasional
2. Makhamah
Sejarah
Pidana
Pengadilan
Internasion
Pidana
al dalam
Internasional
kasus
Sejak Perang
Rwanda
Dunia Ke II
1994
Sampai
3. Kedudukan hak
Sekarang 3. Forum
istimewa
Pemantau
dan
Pemberantasan
kekebalan
Korupsi :
17
√
-
-
mahkamah
Konvensi PBB
pidana
menentang
internasion
Korupsi
al
4. Hatta H, Individu Dalam Hukum Pidana
g
Internasional
an
5. I Wayan
ar
Pariana,
Internasional dan Hukum
Se
Dalam Hukum
G
Nasional
TA
Indonesia
N
6. I Wayan
dan ekstradisi 7. I Wayan Partiana,
s
Hukum Perjanjian Internasional 8. Kryangsakiti Caisaree,
Fa
ku lta
pidana internasional
H
uk
um
U
Partiana, hukum
International Criminal Law 9. Lembaga Studi dan advokasi masyarakat, statuta Roma :
18
m
Ekstradisi
Mahkamah Pidana Internasional 10. Romli Admasasmita, Pengantar
g
Hukum Pidana
an
Internasional
ar
11. Romli
Se
Kapita Selekta
m
Admasasmita,
Hukum Pidana Internasional
G
12. Yosep Modeste
TA
Sweney and
N
Oliver Covey,
U
Documentary
Material and the Legal System 13. Cristin Van Den
H
uk
um
Cases and
Wayngaert,
s ku lta Fa
13
Mahkamah
Supplement to
International Criminal Law 1. Status
1. Departemen
Pidana
hukum
Luar Negeri RI,
Internasion
mahkamah
Konvensi PBB
al (Statuta
pidana
tentang Hukum
Roma
internasion
Laut
1998)
al (Statuta
2. Eddy Junaedi
Roma
Karnasudirdja,
1998)
Sejarah
19
√
-
-
2. Yurisdiksi
Pengadilan Pidana
pidana
Internasional
internasion
Sejak Perang
al (Statuta
Dunia Ke II
Roma
Sampai
1998)
Sekarang
Pemantau
penuntutan
Pemberantasan
mahkamah
Korupsi :
pidana
Konvensi PBB
internasion
menentang
al (Statuta
Korupsi
N
Individu Dalam Hukum Pidana
U
4. Acara pemeriksaa
um
n
Internasional
5. I Wayan
pendahulua
Pariana,
n
Ekstradisi
dihadapan
Dalam Hukum
mahkamah
Internasional
pidana
dan Hukum
internasion
Nasional
al
Indonesia
uk H s
Se
G
TA
4. Hatta H,
1998)
ku lta
m
n dan
Roma
Fa
an
3. Forum
6. I Wayan Partiana, hukum pidana internasional dan ekstradisi 7. I Wayan Partiana,
20
ar
3. Penyelidika
g
mahkamah
Hukum Perjanjian Internasional 8. Kryangsakiti Caisaree, International
g
Criminal Law
an
9. Lembaga Studi
ar
dan advokasi
Mahkamah Pidana
Se
statuta Roma :
TA
G
Internasional 10. Romli
N
Admasasmita,
11. Romli Admasasmita,
H
Kapita Selekta
s
Hukum Pidana Internasional 12. Yosep Modeste Sweney and Oliver Covey,
Fa
ku lta
Hukum Pidana Internasional
uk
um
U
Pengantar
Documentary Supplement to Cases and Material and the Legal System 13. Cristin Van Den
21
m
masyarakat,
Wayngaert, International Criminal Law Mahkamah
1. Hak-hak
√
1. Departemen
√ -
Membuat
terdakwa,
Luar Negeri RI,
makalah
Internasion
perlindunga
Konvensi PBB
dengan
al (Statuta
n terhadap
tentang Hukum
topik hak-
Roma
korban dan
Laut
hak
1998)
saksi
an perlindunga
m
Karnasudirdja,
n putusan
Sejarah
dan
Pengadilan
penghukum
Pidana
an
Internasional
(minimal 10
Sejak Perang
halaman
Dunia Ke II
kertas
G
TA
3. Jenis-jenis
U
yang dapat
N
hukuman
H s
saksi
Sekarang
sumber pustaka
Pemantau
minimal 7
Pemberantasan
buku)
Konvensi PBB menentang Korupsi 4. Hatta H, Individu Dalam
Fa
korban dan
ukuran A4,
Korupsi :
Hukum Pidana Internasional 5. I Wayan Pariana, Ekstradisi Dalam Hukum
22
n terhadap
Sampai
3. Forum
uk
um
dikenakan
ku lta
terdakwa
ar
2. Eddy Junaedi
2. Pengambila
g
Pidana
Se
14
Internasional dan Hukum Nasional Indonesia 6. I Wayan Partiana, hukum
g
pidana
an
internasional
ar
dan ekstradisi
m
7. I Wayan
Hukum Perjanjian
Se
Partiana,
G
Internasional
TA
8. Kryangsakiti
N
Caisaree,
dan advokasi masyarakat,
H
statuta Roma :
s
Mahkamah Pidana Internasional 10. Romli Admasasmita,
Fa
ku lta
Criminal Law
9. Lembaga Studi
uk
um
U
International
Pengantar Hukum Pidana Internasional 11. Romli Admasasmita, Kapita Selekta
23
Hukum Pidana Internasional 12. Yosep Modeste Sweney and Oliver Covey, Documentary
g
Supplement to
an
Cases and
ar
Material and the
Wayngaert, International
Se
13. Cristin Van Den
untuk
internasion
kerjasama
al (statuta
Konvensi PBB
2. Si pelaku
kejahatan
um
Roma
Luar Negeri RI,
U
pidana
1. Departemen
TA
1. Permintaan
N
Mahkamah
G
Criminal Law 15
yang terkait
H s ku lta Fa
tentang Hukum Laut
2. Eddy Junaedi
dengan
Karnasudirdja,
masalah
Sejarah
hukum
Pengadilan
domestic
Pidana
dari Negara
Internasional
yang
Sejak Perang
dimintai
Dunia Ke II
bantuan
Sampai
uk
1998)
3. Penahanan sementara
Sekarang 3. Forum
4. Bentuk-
Pemantau
bentuk
Pemberantasan
kerjasama
Korupsi :
24
m
Legal System
Konvensi PBB menentang Korupsi 4. Hatta H, Individu Dalam Hukum Pidana
g
Internasional
an
5. I Wayan
ar
Pariana,
Internasional dan Hukum
Se
Dalam Hukum
G
Nasional
TA
Indonesia
N
6. I Wayan
dan ekstradisi 7. I Wayan Partiana,
s
Hukum Perjanjian Internasional 8. Kryangsakiti Caisaree,
Fa
ku lta
pidana internasional
H
uk
um
U
Partiana, hukum
International Criminal Law 9. Lembaga Studi dan advokasi masyarakat, statuta Roma :
25
m
Ekstradisi
Mahkamah Pidana Internasional 10. Romli Admasasmita, Pengantar
g
Hukum Pidana
an
Internasional
ar
11. Romli
Se
Kapita Selekta
m
Admasasmita,
Hukum Pidana Internasional
G
12. Yosep Modeste
TA
Sweney and
N
Oliver Covey,
U
Documentary
Material and the Legal System 13. Cristin Van Den
H
uk
um
Cases and
Wayngaert,
s ku lta Fa
16
Supplement to
International Criminal Law
Ujian
Materi
Semester
Pertemuan 1-
-
15
26
-
√
