g m
ar
an
KONTRAK KULIAH
: Kemahiran Litigasi
Kode Mata Kuliah
: HKIn 3004
Sub Mata Kuliah
: Praktek Peradilan Pidana
SKS
: 4
Dosen
: (1) Hakim Pengadilan Negeri
Fa
ku lta
s
H
uk
um
U
N
TA
G
Se
Mata Kuliah
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang 2013
1
HALAMAN PENGESAHAN KONTRAK KULIAH
: Kemahiran Litigasi
Kode Mata Kuliah
: HKIn 3004
Sub Mata Kuliah
: Praktek Peradilan Pidana
SKS
: 4
Kelas
:
Kelompok
: ……..
Dosen
: (1) Hakim Pengadilan Negeri
Kontrak
:
m
Se
September 2013
ar
an
g
Mata Kuliah
G
Dosen dan mahasiswa sepakat menjalankan kontrak kuliah sebagaimana yang
U
Dosen
uk
um
Perwakilan Mahasiswa
N
TA
ditetapkan dalam isi dokumen untuk Semester…Tahun Akademik….
Kastubi, S.H., M.Hum NRP. 1111185
Fa
ku lta
s
H
………………
2
KONTRAK KULIAH : Hukum
Program Studi
: Ilmu Hukum
Mata Kuliah
: Kemahiran Litigasi
Nomor Kode Mata Kuliah
: HKIn 3004
Sub Mata Kuliah
: Praktek Peradilan Pidana
SKS
:4
Kelas
:
Kelompok
: …………..
Dosen Pengampu
: (1) Hakim Pengadilan Negeri
Semester/Tahun Akademik
: ……..
Mata Kuliah Prasyarat
:-
Mata Kuliah Semi Syarat
:-
Hari Pertemuan/Pukul
: …………….
Tempat Pertemuan
: Ruang ……..
Standar Kompetensi
: Mengetahui,
U
N
TA
G
Se
m
ar
an
g
Fakultas
dan
memahami
serta
mengkritisai
um
mengerti
hakekat kemahiran litigasi
: Pada akhir kuliah mahasiswa :
uk
Kompetensi Dasar
Menerangkan
tentang
pembuatan
surat
kuasa
pendampingan dalam perkara pidana dan proses peradilan pidana.
2.
Menjelaskan dan merancang pembuatan surat kuasa pada tingkat penyidikan,
pemberian pendampingan terhadap
saksi dalam tingkat penyidikan dan pemberian bantuan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saksi,
Fa
ku lta
s
H
1.
ataupun tersangka dalam tingkat penyidikan. 3.
Menerangkan
tentang
pemeriksaan di Kejaksaan.
3
proses
pendampingan
dalam
4.
Menguraikan
tentang
praktek
pendampingan
pada
pemeriksaan persidangan.
Metode Pembelajaran
: Contextual Instruction, project bassed learning, cooperative learning, small group discussion dan umpan balik.
: 1.
Pembuatan surat kuasa pendampingan dalam perkara
g
Materi Pokok
Pembuatan
surat
kuasa
pada
tingkat
penyidikan,
ar
2.
an
pidana dan proses peradilan pidana
m
pemberian pendampingan terhadap saksi dalam tingkat
Se
penyidikan dan pemberian bantuan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saksi, ataupun tersangka dalam tingkat penyidikan
Proses pendampingan dalam pemeriksaan di kejaksaan
4.
Praktek pendampingan pada pemeriksaan persidangan
Tugas
:
1. Tugas Individual
: 1.
U
N
TA
G
3.
Merancang pembuatan surat kuasa dalam praktek
um
peradilan pidana
Mempraktekkan proses pendampingan terhadap saksi
3.
Merancang pembuatan replik dan duplik
Fa
ku lta
s
2. Tugas Kelompok
H
uk
2.
Kriteria Penilaian
: 1.
Membuat makalah alat-alat bukti yang sah dalam perundang-undangan (minimal 10 halaman kertas ukuran A4, sumber pustaka minimal 7 buku)
: Sistem penilaian acuan patokan Nilai A = > 80-100 Nilai B = > 60-80 Nilai C = > 40-60 Nilai D = >20-40 Nilai E = ≤ 20
4
Prosentase komponen penilaian Ujian Akhir Semester : 35 % Tugas-tugas
: ≥ 50 %
Keaktifan mahasiswa
: 15 %
Pembuatan surat kuasa,
ar
surat kuasa
Aspek Aspek
pertama
Bantuan Hukum
merancang
ngan dalam
ngan
perkara
dalam
pidana
2. Adnan Buyung
surat kuasa
N U
Bantuan Hukum
Soekanto, Bantuan Hukum
s
H
Suatu Tinjauan Sosial Yuridis 4. Amirudin Hamzah, Kebutuhan Surat DalamPraktek
Fa
ku lta
Di Indonesia
3. Soerjono
uk
um
pidana dan
Tugas
pembuatan
Di Indonesia
Nasution,
perkara
pidana
√ -
1. Abdurrahman,
pendampi-
peradilan
√
1. Pembuatan
2. Pendampi-
proses
Keterangan
G
1
T P U
m
Bahasan
Sumber Pustaka
Sub Bahasan
Se
Pokok
TA
Pertemuan
Waktu
an
Bahasan
g
Jadwal Perkuliahan
Proses Pidana (proses Beracara) 5. Lilik Muliadi, Hukum Acara Pidana ,
5
dan surat gugatan
Normatif, Teorotis, Praktek dan Permasalahannya 6. P.A.F.Lamintan
g
g, Kitab
an
Undang-Undang
ar
Hukum Acara
Se
Permasalahan
m
Pidana Dengan
Secara Yuridis Menurut
G
Yurisprudensi
TA
dan Ilmu
N
Pengetahuan
U
Hukum Pidana
Peradilan di Indonesia 8. MHC. Hulman dan Soedjono D,
H
uk
um
7. M. Karyadi,
s
Sistem Peradilan
Fa
ku lta
Pidana Dalam
2
Perspektif Perbandingan Hukum
Pembuatan
Proses
1. Abdurrahman,
surat
peradilan
Aspek Aspek
kuasa,
pidana
Bantuan Hukum
pendampin
Di Indonesia
gan dalam
2. Adnan Buyung
perkara
Nasution,
6
√
-
-
pidana dan
Bantuan Hukum
proses
Di Indonesia
peradilan
3. Soerjono
pidana
Soekanto, Bantuan Hukum Suatu Tinjauan
g
Sosial Yuridis
an
4. Amirudin
ar
Hamzah,
Se
DalamPraktek Proses Pidana (proses
G
Beracara)
TA
5. Lilik Muliadi,
N
Hukum Acara
U
Pidana ,
um
Teorotis, Praktek dan
uk
Permasalahannya 6. P.A.F.Lamintan
s
H
Normatif,
ku lta
g, Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Fa
Pidana Dengan Permasalahan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan
7
m
Kebutuhan Surat
Hukum Pidana 7. M. Karyadi, Peradilan di Indonesia 8. MHC. Hulman dan Soedjono D,
g
Sistem Peradilan
an
Pidana Dalam
ar
Perspektif
1. Praktek
1. Abdurrahman,
√ -
Tugas untuk
pembuatan
Aspek Aspek
mempraktek
pada
surat kuasa
Bantuan Hukum
kan dalam
tingkat
pada tingkat
Di Indonesia
proses
penyidik-
penyidikan
2. Adnan Buyung Nasution,
pendam-
pendamping
pingan
an terhadap
um
U
pemberian
H
s
Di Indonesia
saksi
Soekanto,
tingkat
Bantuan Hukum
penyidikan
Suatu Tinjauan Sosial Yuridis 4. Amirudin
ku lta
penyidikan dan
Hamzah,
pemberian
Kebutuhan Surat
bantuan
DalamPraktek
hukum
Proses Pidana
yang
(proses
berkaitan
Beracara)
dengan hak
5. Lilik Muliadi,
dan
Hukum Acara
kewajiban
Pidana ,
8
ngan terhadap
saksi dalam
tingkat
pendampi-
Bantuan Hukum
3. Soerjono
uk
terhadap
dalam
TA
2. Praktek
rian
saksi
G
surat kuasa
an, pembe-
Fa
√
Se
Pembuatan
N
3
m
Perbandingan
saksi,
Normatif,
ataupun
Teorotis,
tersangka
Praktek dan
dalam
Permasalahan-
tingkat
nya
penyidikan
6. P.A.F.Lamintan
g
g, Kitab
an
Undang-Undang
ar
Hukum Acara
Se
Permasalahan
m
Pidana Dengan
Secara Yuridis Menurut
G
Yurisprudensi
TA
dan Ilmu
N
Pengetahuan
U
Hukum Pidana
Peradilan di Indonesia 8. MHC. Hulman dan Soedjono D,
H
uk
um
7. M. Karyadi,
ku lta
s
Sistem Peradilan
Fa
4
Pidana Dalam Perspektif Perbandingan
Pembuatan
Praktek
1. Abdurrahman,
surat kuasa
pemberian
Aspek Aspek
pada
bantuan yang
Bantuan Hukum
tingkat
berkaitan
Di Indonesia
penyidik-
dengan hak
an,
dan kewajiban
Nasution,
pemberian
saksi ataupun
Bantuan Hukum
2. Adnan Buyung
9
√
-
-
pendampi-
tersangka
Di Indonesia
ngan
dalam tingkat
terhadap
penyidikan
3. Soerjono Soekanto,
saksi
Bantuan Hukum
dalam
Suatu Tinjauan
tingkat
Sosial Yuridis
pemberian
Kebutuhan Surat
bantuan
DalamPraktek
hukum
Proses Pidana
yang
(Proses
berkaitan
Beracara)
5. Lilik Muliadi,
G
dengan hak
Hukum Acara
TA
dan
Pidana ,
N
kewajiban
Normatif,
U
saksi,
tersangka
tingkat
uk
dalam
Permasalahannya 6. P.A.F.Lamintan
H
penyidikan
Teorotis, Praktek dan
um
ataupun
s
g, Kitab
ku lta
Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan
Fa
Permasalahan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana
10
ar
Hamzah,
Se
dan
an
g
4. Amirudin
m
penyidikan
7. M. Karyadi, Peradilan di Indonesia 8. MHC. Hulman dan Soedjono D, Sistem Peradilan
g
Pidana Dalam
an
Perspektif √ -
Tugas untuk
m
perancangan
Pendampingan
tentang
dalam
Aspek Aspek
proses
pemeriksaan
Bantuan Hukum
pembuatan
pendampin
Di Indonesia
replik dan
gan dalam
2. Adnan Buyung
Se
1. Abdurrahman,
√
Praktek
G
5
ar
Perbandingan
Nasution,
TA
pemerik-
Bantuan Hukum
N
saan di
Di Indonesia
U
kejaksaan
3. Soerjono
um
Soekanto, Bantuan Hukum
Sosial Yuridis 4. Amirudin
s
H
uk
Suatu Tinjauan
ku lta
Hamzah, Kebutuhan Surat DalamPraktek
Fa
Proses Pidana (proses Beracara) 5. Lilik Muliadi, Hukum Acara Pidana , Normatif,
11
duplik
Teorotis, Praktek dan Permasalahannya 6. P.A.F.Lamintan g, Kitab
g
Undang-Undang
an
Hukum Acara
ar
Pidana Dengan
Menurut
Se
Secara Yuridis
m
Permasalahan
Yurisprudensi
G
dan Ilmu
TA
Pengetahuan
N
Hukum Pidana
8. MHC. Hulman dan Soedjono D,
H
Sistem Peradilan Pidana Dalam
s ku lta Fa
6
Praktek
Perspektif Perbandingan 1. Pembuatan
pendampi-
Pledoi
ngan pada
2. Menghadir-
pemeriksaan
Peradilan di Indonesia
uk
um
U
7. M. Karyadi,
1. Abdurrahman, Aspek Aspek Bantuan Hukum
kan saksi
Di Indonesia 2. Adnan Buyung
persidanan
Nasution, Bantuan Hukum Di Indonesia
12
√
-
-
3. Soerjono Soekanto, Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosial Yuridis 4. Amirudin
g
Hamzah,
an
Kebutuhan Surat
ar
DalamPraktek
m
Proses Pidana
Beracara)
Se
(proses
5. Lilik Muliadi,
G
Hukum Acara
TA
Pidana ,
N
Normatif,
Praktek dan Permasalahannya
6. P.A.F.Lamintang, Kitab
H
uk
um
U
Teorotis,
s
Undang-Undang
ku lta
Hukum Acara Pidana Dengan Permasalahan
Fa
Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana 7. M. Karyadi,
13
Peradilan di Indonesia 8. MHC. Hulman dan Soedjono D, Sistem Peradilan Pidana Dalam
Perbandingan 1. Kemampu-
1. Abdurrahman,
√ -
Tugas kedua
an
Aspek Aspek
gan pada
menghadir-
Bantuan Hukum
pemeriksa-
kan ahli
Di Indonesia
an
yang
persidanan
berkaitan
Nasution,
yang sah
dengan
Bantuan Hukum
dalam
Di Indonesia
perundang-
N U
3. Soerjono
tentang alatalat bukti
undangan, minimal 6
putusan
Bantuan Hukum
lembar
pengadilan
Suatu Tinjauan
kertas hvs,
Sosial Yuridis
sumber
uk
4. Amirudin
ku lta
s
H
makalah
Soekanto,
um
dalam
Se
G
2. Adnan Buyung
2. Mahir
membuat
m
pendampin
kasus
Fa
√
ar
Praktek
TA
7
an
g
Perspektif
Hamzah,
minimal 2
Kebutuhan Surat
pustaka,
DalamPraktek
dikumpul-
Proses Pidana
kan pada
(proses
pertemuan
Beracara)
berikutnya.
5. Lilik Muliadi, Hukum Acara Pidana , Normatif, Teorotis,
14
pustaka
Praktek dan Permasalahannya 6. P.A.F.Lamintang, Kitab Undang-Undang
g
Hukum Acara
an
Pidana Dengan
ar
Permasalahan
m
Secara Yuridis
Se
Menurut Yurisprudensi dan Ilmu
G
Pengetahuan
TA
Hukum Pidana
N
7. M. Karyadi,
dan Soedjono D, Sistem Peradilan
H
Pidana Dalam Perspektif
s ku lta Fa
8
Indonesia
8. MHC. Hulman
uk
um
U
Peradilan di
Perbandingan
Ujian
Materi
Akhir
Pertemuan 1-7
-
Semester
15
-
√
