g m
ar
an
KONTRAK KULIAH
: Kemahiran Litigasi
Kode Mata Kuliah
: HKIn 3004
Sub Mata Kuliah
: Praktek Peradilan Tata Usaha Negara
SKS
: 4
Dosen
: Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Fa
ku lta
s
H
uk
um
U
N
TA
G
Se
Mata Kuliah
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang 2013 1
HALAMAN PENGESAHAN
Kode Mata Kuliah
: HKIn 3004
Sub Mata Kuliah
: Praktek Peradilan Tata Usaha Negara
SKS
: 4
Kelas
: Reguler
Kelompok
: ……..
Dosen
: Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Kontrak
: 1 September 2013
an
: Kemahiran Litigasi
G
Se
m
ar
Mata Kuliah
g
KONTRAK KULIAH
TA
Dosen dan mahasiswa sepakat menjalankan kontrak kuliah sebagaimana yang
U
N
ditetapkan dalam isi dokumen untuk Semester…Tahun Akademik….
Dosen
H
uk
um
Perwakilan Mahasiswa
Edy Pranoto, S.H., M.Hum NRP. 1111187
Fa
ku lta
s
………………
2
KONTRAK KULIAH : Hukum
Program Studi
: Ilmu Hukum
Mata Kuliah
: Kemahiran Litigasi
Nomor Kode Mata Kuliah
: HKIn 3004
Sub Mata Kuliah
: Praktek Peradilan Tata Usaha Negara
SKS
:4
Kelas
: Reguler
Kelompok
: …………..
Dosen Pengampu
: Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Semester/Tahun Akademik
: ……..
Mata Kuliah Prasyarat
: Hukum Administrasi Negara
Hari Pertemuan/Pukul
: …………….
Tempat Pertemuan
: Ruang ……..
Standar Kompetensi
: Mengetahui, mengerti dan memahami serta dapat mengkritisi
N
TA
G
Se
m
ar
an
g
Fakultas
U
hakekat kemahiran litigasi : Pada akhir kuliah mahasiswa : 1.
Menerangkan tentang proses peradilan tata usaha negara.
2.
Menguraikan tentang praktek pembuatan surat kuasa dan
3.
surat gugatan. Menerangkan tentang praktek persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara.
ku lta
s
H
uk
um
Kompetensi Dasar
Fa
Metode Pembelajaran
Materi Pokok
: Contextual Instruction, project bassed learning, cooperative learning, small group discussion dan umpan balik.
: 1.
Proses peradilan tata usaha negara
2.
Praktek pembuatan surat kuasa dan surat gugatan
3.
Praktek persidangan di pengadilan tata usaha negara
3
Tugas
:
1. Tugas Individual
: 1.
Merancang pembuatan surat kuasa dan surat gugatan dalam praktek peradilan tata usaha negara Merancang praktek pembuatan jawaban
3.
Merancang praktek pembuatan replik dan duplik
: 1.
Membuat makalah tentang alat-alat bukti yang sah dalam hukum acara peradilan tata usaha negara
g
2. Tugas Kelompok
2.
an
(minimal 10 halaman kertas ukuran A4, sumber pustaka
: Sistem penilaian acuan patokan
Se
Kriteria Penilaian
m
ar
minimal 7 buku)
Nilai A = > 80-100 Nilai B = > 60-80
N
Nilai E = ≤ 20
TA
Nilai D = >20-40
G
Nilai C = > 40-60
U
Prosentase komponen penilaian : 35 %
Tugas-tugas
: ≥ 50 %
Keaktifan mahasiswa
: 15 %
uk
um
Ujian akhir semester
H
Jadwal Perkuliahan
Pokok
ku lta
Pertemuan
s
Bahasan
Bahasan
Fa
1
Proses
Waktu Sumber Pustaka
Sub Bahasan 1. Penyegaran
1. Sjacran Basah,
T P U √
√ -
Keterangan
Tugas
peradilan
tentang
Eksistensi Dan
pertama
tata usaha
praktek
Tolak Ukur
merancang
negara
pembuatan
Badan Peradilan
pembuatan
kuasa
Administrasi di
surat kuasa
Indonesia
dan surat
2. Penyegaran tentang
2. Marbun,
praktek
Peradilan
4
gugatan
pengajuan
Administratif
gugatan
dan Upaya Administratif Di Indonesia 3. Prajudi Atmosudirjo,
g
Hukum
an
Administrasi
ar
Negara
Tolok Ukur
Se
Eksistensi Dan
Badan Peradilan
G
Administrasi Di
TA
Indonesia
N
5. Syahran Basah,
U
Hukum Acara
um
Dalam Lingkungan
uk
Administrasi Negara 6. Irfan Fahrudin,
s
H
Pengadilan
ku lta
Pengawasan Peradilan Administrasi
Fa
Terhadap Tindakan Pemerintah 7. Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum
5
m
4. Syahran Basah,
Administrasi Indonesia 8. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Peradilan
1. Sjacran Basah,
tentang
Eksistensi Dan
tata usaha
praktek
Tolak Ukur
negara
pemeriksa-
Badan Peradilan
an dan
Administrasi di
putusan
Indonesia
2. Penyegaran
TA
Peradilan
Administratif
N
upaya
dan Upaya
U
hukum 3. Penyegaran
um
tentang
pelaksanaan
Administratif Di Indonesia
3. Prajudi Atmosudirjo,
uk
putusan
H
Hukum
s
Administrasi Negara 4. Syahran Basah, Eksistensi Dan Tolok Ukur
Fa
ku lta
Se
2. Marbun,
tentang
Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia 5. Syahran Basah, Hukum Acara Pengadilan
6
-
-
ar
peradilan
√
an
1. Penyegaran
m
Proses
G
2
g
Indonesia
Dalam Lingkungan Administrasi Negara 6. Irfan Fahrudin, Pengawasan
g
Peradilan
an
Administrasi
ar
Terhadap
m
Tindakan
7. Philipus M. Hadjon,
Se
Pemerintah
G
Pengantar
TA
Hukum
N
Administrasi
U
Indonesia
8. Yahya Harahap,
um
Hukum Acara Perdata
Praktek
Praktek
1. Philipus M.
tentang
Hadjon,
pembuatan
pembuatan
Pengantar
surat kuasa
surat kuasa
Hukum
ku lta
tentang
Fa
Indonesia
s
3
H
uk
Peradilan
dan surat
Administrasi
gugatan
Indonesia 2. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia
7
√
-
-
3. Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 4. OC Kaligis, Praktek-Praktek
g
Peradilan Tata
an
Usaha Negara
ar
Di Indonesia
m
5. SF Marbun,
Administrasi Negara Dan
Se
Peranan
G
Upaya
TA
Administratif Di
N
Indonesia
U
6. SF Marbun,
um
Administrasi Negara Dan
uk
Upaya
H
Administratif Di √
√ -
s
Fa
Indonesia Praktek
1. Philipus M.
tentang
tentang
Hadjon,
praktek
pembuatan
pembuatan
Pengantar
pembuatan
surat kuasa
surat gugatan
Hukum
jawaban
Praktek
ku lta
4
Peranan
dan surat
Administrasi
gugatan
Indonesia 2. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Peradilan
8
Merancang
Indonesia 3. Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 4. OC Kaligis,
g
Praktek-Praktek
an
Peradilan Tata
ar
Usaha Negara
m
Di Indonesia
Peranan Administrasi
Se
5. SF Marbun,
G
Negara Dan
TA
Upaya
N
Administratif Di
U
Indonesia
6. SF Marbun,
um
Peranan Administrasi
uk
Negara Dan
H
Upaya
ku lta
s
Administratif Di
Fa
5
Indonesia 1. OC Kaligis,
√
√ -
Praktek di
Praktek
persida-
tentang
Praktek-Praktek
praktek
ngan
pemeriksaan
Peradilan Tata
pembuatan
PTUN
dan putusan
Usaha Negara
replik dan
Di Indonesia
duplik.
2. SF Marbun, Peranan Administrasi Negara Dan
9
Tugas ketiga
Upaya Administratif Di Indonesia 3. SF Marbun, DimensiDimensi
g
Pemikiran
an
Hukum
ar
Administrasi
Se
4. R Sugiyatmo
m
Negara
Tjakranegara,
Hukum Acara
G
Peradilan Tata
TA
Usaha Negara di
N
Indonesia
Usaha Negara 6. Johanes Usfuman, Perbuatan
s ku lta Fa
6
Tjandra, Hukum Acara Tata
H
uk
um
U
5. W Riyawan
Pemerintah yang dapat di Gugat
Praktek di
Praktek
1. OC Kaligis,
persida-
pengajuan
Praktek-Praktek
ngan
upaya hukum
Peradilan Tata
PTUN
Usaha Negara Di Indonesia 2. SF Marbun, Peranan Administrasi
10
√
-
-
Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia 3. SF Marbun, Dimensi-
g
Dimensi
an
Pemikiran
ar
Hukum
m
Administrasi
Se
Negara 4. R Sugiyatmo
Tjakranegara,
G
Hukum Acara
TA
Peradilan Tata
N
Usaha Negara di
U
Indonesia
5. W Riyawan
Acara Tata Usaha Negara 6. Johanes
H
uk
um
Tjandra, Hukum
ku lta
s
Usfuman,
Fa
7
Praktek di
Perbuatan Pemerintah yang dapat di Gugat 1. Praktek
1. OC Kaligis,
√
√ -
Tugas
persida-
tentang
Praktek-Praktek
keempat
ngan
pelaksana-
Peradilan Tata
Membuat
PTUN
an putusan
Usaha Negara
makalah
2. Praktek
Di Indonesia
tentang alat-
tentang
2. SF Marbun,
alat bukti
Peranan
yang sah
penundaan
11
putusan
Administrasi
dalam
Negara Dan
hukum acara
Upaya
peradilan
Administratif Di
tata usaha
Indonesia
negara
3. SF Marbun,
(minimal 10 halaman
Dimensi
kertas
an
g
Dimensi-
ukuran A4,
ar
Pemikiran
sumber
m
Hukum
Negara
Se
Administrasi
minimal 7
4. R Sugiyatmo
buku).
G
Tjakranegara,
TA
Hukum Acara
N
Peradilan Tata
Tjandra, Hukum Acara Tata
H
Usaha Negara
s
6. Johanes Usfuman,
ku lta Fa
Indonesia
5. W Riyawan
uk
um
U
Usaha Negara di
8
Perbuatan Pemerintah yang dapat di Gugat
Ujian
Materi
Semester
Pertemuan 1-7
-
12
-
pustaka
√