Excellent Good Average Poor GOVERNANCE GOALS

INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

TAHUN 2012 GOVERNANCE

Excellen t Good Average Poor

GOALS

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM.55/HK.001/M.PEK/2012 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.105/HK.001/MKP/2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata; b. bahwa dalam upaya lebih memperjelas dan menyelaraskan antara Indikator Kinerja Utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2012-2014, serta kontrak kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II, perlu adanya penyempurnaan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060); 5. P eraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009-2014; 7. P eraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 8. P eraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 9. P eraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011; 10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kenerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah; 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014; 13. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.07/HK.001/MPEK/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 14. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.35/UM.001/MPEK/2012 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2012-2014;

MEMUTUSKAN: Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF. Pasal 1

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 2 Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam menyusun perencanaan dan penganggaran kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja. Pasal 3 Dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Menteri ini, Inspektorat Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diberikan tugas untuk:

4 a. melakukan telaah (review) atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan kehandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dan melaporkan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pasal 4 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.105/HK.001/MKP/2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 5 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2012 MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, ttd

MARI ELKA PANGESTU Diundangkan di Jakarta pada tangal 10 September 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU ) KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM.55/HK.001/MPEK/2012 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

1 Nama Unit Organisasi : Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif : Menyelenggarakan urusan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam 2 Tugas menyelenggarakan pemerintahan negara : a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; 3 Fungsi b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; e. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO

SASARAN

1

Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional

2

Meningkatnya kontribusi 1 Jumlah tenaga kerja kepariwisataan terhadap langsung, tidak langsung, kualitas dan kuantitas dan ikutan sektor tenaga kerja nasional pariwisata

Kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional

SUMBER DATA

PENJELASAN

UNIT ORGANISASI PELAKSANA

Neraca Satelit Pariwisata Nasional (Nesparnas) yang diolah dari tabel I/O, Produk Domestik Bruto (PDB), serta kompilasi data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. Data ini dipublikasikan oleh Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif satu tahun sekali yang merupakan hasil kerjasama dengan pihak Badan Pusat Statistik.

Indikator yang digunakan untuk mengukur meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional adalah rasio persentase antara total dampak Produk Domestik Bruto (PDB) nominal tahunan yang terbentuk sebagai akibat aktivitas kepariwisataan dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) nominal tahunan nasional. Produk Domestik Bruto (PDB) nasional merupakan nilai nominal barang dan jasa yang diproduksi oleh Indonesia selama satu tahun.

Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata

Hasil penghitungan Badan Pusat Statistik, Direktorat Jenderal Imigrasi, Pusat Data dan Informasi dan Direktorat PPIP Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor yang memberikan dampak yang luas bagi sektor-sektor lainnya, termasuk terhadap penyerapan tenaga kerja baik itu tenaga kerja langsung (direct), tenaga kerja tidak langsung (indirect), maupun tenaga kerja ikutan (induce) di sektor pariwisata. Tenaga kerja langsung mencakup tenaga kerja -

NO

SASARAN


SUMBER DATA

PENJELASAN yang bekerja pada 14 (empat belas) sektor kepariwisataan, tenaga kerja tidak langsung merupakan tenaga kerja diluar 14 (empat belas) sektor kepariwisataan yang terkait dengan sektor pariwisata, misalnya tenaga kerja pada sektor transportasi, sedangkan tenaga kerja ikutan merupakan tenaga kerja yang terserap di sektor-sektor ikutan akibat pengaruh langsung maupun tidak langsung aktivitas sektor pariwisata.

2 Kontribusi sektor pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja nasional

Data Neraca Satelit Pariwisata Nasional (Nesparnas)

3 Produktivitas tenaga kerja Data Neraca Satelit langsung, tidak langsung, Pariwisata Nasional dan ikutan sektor (Nesparnas) pariwisata

Kontribusi sektor pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja nasional merupakan rasio persentase antara dampak pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja, dibandingkan dengan jumlah pekerja nasional. Jumlah pekerja nasional adalah jumlah angkatan kerja yang bekerja. Indikator ini merupakan cerminan dukungan Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif dalam penciptaan lapangan kerja (penurunan tingkat pengangguran) dan pengurangan kemiskinan nasional, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sektorkepariwisataan, dimana semakin tinggi nilai kontribusi, maka semakin tinggi pula peran sektor kepariwisataan dalam penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan nasional, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kualitas dampak sektor pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja dapat diukur salah satunya berdasarkan produktivitas tenaga kerja langsung, tidak langsung, dan tenaga kerja ikutan sektor pariwisata. Produktivitas yang dimaksudkan merupakan rasio antara dampak upah yang terbentuk melalui mekanisme efek pengganda di seluruh sektor ekonomi yang terkait pariwisata sebagai akibat aktivitas kepariwisataan dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung, dan tenaga kerja ikutan sektor pariwisata.


NO

SASARAN

3

Meningkatnya investasi di sektor pariwisata

4

Meningkatnya devisa dan pengeluaran wisatawan di Indonesia


SUMBER DATA

PENJELASAN

Kontribusi investasi bidang pariwisata terhadap total investasi nasional

Neraca Satelit Pariwisata Nasional (Nesparnas) yang diolah dari tabel I/O, Produk Domestik Bruto (PDB), serta kompilasi data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. Data ini dipublikasikan oleh Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 1 (satu) tahun sekali yang merupakan hasil kerjasama dengan pihak Badan Pusat Statistik.

Pengembangan sektor pariwisata memerlukan investasi yang memadai. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur meningkatnya investasi di sektor pariwisata adalah kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional. Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif memiliki peran sentral untuk mendorong investasi di sektor pariwisata dengan melakukan: identifikasi dan perancangan profil investasi destinasi pariwisata, koordinasi dengan instansi pemerintah terkait baik di tingkat pusat maupun daerah, serta melakukan promosi investasi pariwisata Indonesia. Semakin besar kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional, maka diharapkan tercipta destinasi-destinasi pariwisata yang memiliki fasilitas yang baik sehingga dapat meningkatkan aktivitas perekonomian di destinasi tersebut.

1 Jumlah penerimaan devisa wisatawan mancanegara


Jumlah penerimaan devisa dipengaruhi oleh jumlah serta pengeluaran wisatawan mancanegara di Indonesia. Dalam mengembangkan kepariwisataan nasional, peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia diupayakan sejalan dengan peningkatan jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara di Indonesia, sehingga penerimaan devisa negara dari kegiatan kepariwisataan pun meningkat.

2 Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara


Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara dipengaruhi oleh jumlah serta pengeluaran wisatawan nusantara di Indonesia. Semakin besar belanja wisatawan nusantara terkait dengan pariwisata, maka aktivitas ekonomi semakin meningkat dan semakin meningkat pula kesejahteraan masyarakat.

UNIT ORGANISASI PELAKSANA Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata

NO

5

SASARAN

Meningkatnya kuantitas wisatawan mancanegara ke Indonesia dan wisatawan nusantara


SUMBER DATA

PENJELASAN

3 Jumlah pengeluaran per wisatawan mancanegara per kunjungan

Hasil Passenger Exit Survey yang dilakukan 2 (dua) tahun sekali oleh Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif dengan sampling di pintu keluar.

Jumlah pengeluaran per wisatawan mancanegara per kunjungan merupakan ratarata pengeluaran wisatawan mancanegara di Indonesia pada setiap kunjungan ke Indonesia. Yang dimaksudkan sebagai kunjungan adalah seluruh kegiatan perjalananwisatawan sejak tiba di Indonesia hingga kembali ke negara asal wisatawan tersebut, sehingga walaupun wisatawan melakukan perjalanan ke seluruh wilayah di Indonesia selama selang waktu kedatangan dan keberangkatan, wisatawan tersebut akan terhitung sebagai satu kunjungan. Semakin besar rata-rata jumlah pengeluaran per wisatawan mancanegara di Indonesia per kunjungan, maka semakin besar pula potensi devisa yang akan diperoleh negara.

4 Jumlah pengeluaran per wisatawan nusantara per kunjungan

Hasil Survei Rumah Tangga (modul perjalanan) yang dilakukan sejalan dengan pelaksanaan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Data hasil survei ini kemudian diolah dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik yang kemudian diolah kembali oleh Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.

Jumlah pengeluaran per wisatawan nusantara per kunjungan merupakan rata-rata pengeluaran wisatawan nusantara dalam setiap perjalanan wisata yang dilakukan. Semakin besar rata-rata jumlah pengeluaran per wisnus per kunjungan, maka semakin besar pula potensi pendapatan negara dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat di lokasi destinasi pariwisata.

1 Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia

Data jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang berasal dari pintu masuk utama dan cross border, dengan melakukan pendataan ke pintu-pintu masuk tersebut dengan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi dan dengan pihak Badan Pusat Statistik serta -

Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia sangat berpengaruh terhadap potensi devisa yang akan diperoleh oleh negara. Wisman ke Indonesia adalah setiap orang yang berasal dari wilayah luar Indonesia, yang mengunjungi Indonesia, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi, dengan lama tinggal minimal 24 (dua puluh empat) jam dan maksimal 6 (enam) bulan, dengan tujuan: (a) berlibur, rekreasi, dan olah raga; (b) bisnis, -


Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata

NO

SASARAN


2 Jumlah perjalanan wisatawan nusantara

SUMBER DATA

PENJELASAN

Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif yang diolah dan dipublikasikan setiap bulannya. Data kunjungan dikeluarkan Satu bulan setelah bulan terhitung

mengunjungi teman dan keluarga, misi, menghadiri pertemuan, konferensi, kunjungan dengan alasan kesehatan, belajar, dan keagamaan. Jumlah wisman dihitung melalui pengumpulan kartu Embarkasi/Disembarkasi yang dilakukan di 73 (tujuh puluh tiga) pintu masuk Indonesia berdasarkan negara tempat tinggal wisatawan tersebut. Pengumpulan kartu E/D dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang kemudian diolah dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik dalam buku Number of ForeignVisitor Arrivals to Indonesia setiap tahunnya.

Data jumlah wisatawan nusantara diperoleh dari hasil Survei Rumah Tangga (Modul Perjalanan) yang dilakukan sejalan dengan pelaksanaan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Data hasil survei ini kemudian diolah dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan selang waktu perbedaan data adalah 3 (tiga)bulan sejak bulan publikasi, yang kemudian diolah kembali oleh Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.

Jumlah wisatawan nusantara sangat berpengaruh terhadap potensi pendapatan negara dan penciptaan kesejahteraan bagi masyarakat setempat di mana destinasi berada. Wisnus adalah penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan dalam wilayah geografis Indonesia secara sukarela kurang dari 6 (enam) bulan dan bukan untuk tujuan bersekolah atau bekerja (memperoleh upah/gaji), serta sifat perjalanannya bukan rutin, dengan kriteria: a. mereka yang melakukan perjalanan ke obyek wisata komersial tidak memandang apakah menginap atau tidak menginap di hotel/ penginapan komersial ataupun perjalanannya lebih/kurang dari 100 km (PP); b. mereka yang melakukan perjalanan bukan ke obyek wisata komersial tetapi menginap dihotel/ penginapan komersial, walaupun jarak perjalanannya kurang dari 100 km (PP); dan c. mereka yang melakukan perjalanan bukan ke obyek wisata komersial dan tidak menginap dihotel/penginapan komersial tetapi jarak perjalanannya lebih dari 100 km (PP).


NO 6

SASARAN Meningkatnya citra kepariwisataan Indonesia


SUMBER DATA

PENJELASAN

1 Daya saing kepariwisataan Indonesia

Data global competitiveness report yang dipublikasikan oleh World Econoimic Forum (WEF)

World Economic Forum (WEF) setiap tahunnya mengeluarkan The Travel and Tourism Competitiveness Reportyang dapat digunakan untuk mengukur daya saing kepariwisataan Indonesia dibandingkan dengan 138 (seratus tiga puluh delapan) negara-negara lain di dunia, yang dihitung melalui rata-rata kinerja kepariwisataan suatu negara berdasarkan 14 (empat belas) pilar yang digunakan sebagai dasar penilaian. Semakin tinggi nilai daya saing kepariwisataan Indonesia (skala maksimum 7 (tujuh)), maka diharapkan dapat meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia yang akhirnya dapat berdampak kepada peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.

2 Jumlah lokasi Kawasan Strategis Nasional (KSPN) yang difasilitasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola Destinasi, Destination Management Organization (DMO)

Laporan Tahunan dan Rencana Kerja Direktorat Perencangan dan Investasi Pariwisata

Jumlah lokasi Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) yang difasilitasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola destinasi dihitung melalui lokasi yang difasilitasi dengan skema peningkatan gerakan kesadaran kolektif stakeholders, pengembangan manajemen destinasi, pengembangan bisnis, dan penguatan organisasi pengelolaan destinasi pariwisata. Peningkatan kualitas tata kelola destinasi Destination Management Organization (DMO) dilakukan dengan prinsip partisipatif, keterpaduan, kolaboratif, dan berkelanjutan melalui pendekataan proses, sistematik, dan manajerial. Indikator lokasi Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) yang difasilitasi menunjukkan upaya Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif untuk mewujudkan peningkatan aktivitas untuk fasilitasi dan pemberdayaan kepada pemangku kepentingan sehingga mewujudkan penerapan konsep tata kelola destinasi yang berkualitas di lokasi Destinasi Pariwisata Nasional (DPN). Semakin banyak lokasi Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) yang difasilitasi maka semakin besar masyarakat yang terlibat dalam pengembangan destinasi wisata dengan tata kelola yang baik.


NO

SASARAN

7

Terciptanya diversifikasi destinasi pariwisata


SUMBER DATA

PENJELASAN

1 Jumlah Lokasi daya tarik di Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) yang dikembangkan menjadi destinasi pariwisata

Laporan Tahunan dan Rencana Kerja Direktorat Pengembangan Daya Tarik Wisata

Jumlah Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) adalah sebanyak 50 (lima puluh) Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di setiap Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) terdapat Kawasan Strategis Nasional (KSPN)/Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) yang didalamnya terdapat beberapa daya tarik yang dapat dikembangkan. Setiap tahunnya Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif akan mengembangkan daya tarik wisata baik yang bersifat rintisan, pemeliharaan maupun revitalisasi dari daya tarik wisata yang ada.

2 Jumlah desa yang difasilitasi untuk dikembangkan sebagai desa wisata

Laporan Tahunan dan Rencana Kerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Wisata dan Laporan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

Desa wisata yang difasilitasi dihitung melalui jumlah desa yang dikembangkan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Pengembangan desa wisata dilakukan sebagai penerapan prinsip community based tourism untuk melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata setempat. Semakin banyak desa yang dapat difasilitasi maka diharapkan desa tersebut dapat menjadi alternatif tujuan wisata dan dapat meningkatkan lama tinggal serta pengeluaran wisatawan di Indonesia.

3 Jumlah pola perjalanan yang dikembangkan

Laporan Tahunan dan Rencana Kerja Direktorat Industri Pariwisata dan laporan travel pattern

Pola perjalanan pariwisata adalah struktur, kerangka, dan alur perjalanan wisata dari satu titik destinasi ke titik destinasi lainnya yang saling terkait yang berisi informasi tentang fasilitas, aktivitas, dan pelayanan yang memberikan berbagai pilihan perjalanan wisata bagi industri maupun individu wisatawan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam melakukan perjalanan wisata. Semakin bervariasi pola perjalanan yang ditawarkan maka diharapkan dapat meningkatkan minat wisatawan untuk berwisata di Indonesia.


NO

SASARAN


8

Terciptanya pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien

1 Rasio konsentrasi pasar wisatawan mancanegara ke Indonesia

Hasil studi atau penghitungan yang dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata terkait jumlah rasio konsentrasi 5 (lima) negara pasar wisman (Cr5), terhadap jumlah total kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia.

Rasio konsentrasi yang akan digunakan sebagai indikator adalah rasio konsentrasi 5 (lima) negara pasar wisatawan mancanegara (Cr5), yang mengandung makna bahwa persentase jumlah wisatawan mancanegara dari 5 (lima) pasar utama wisman dibandingkan dengan seluruh jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Semakin besar nilai Cr5, menunjukkan bahwa sebagian besar wisatawan mancanegara Indonesia berasal dari 5 (lima) pasar tersebut. Hal ini beresiko terhadap kepariwisataan Indonesia, karena jika terjadi permasalahan terhadap 5 (lima) pasar tersebut, maka akan mengakibatkan jumlah wisatawan mancanegara Indonesia akan mengalami kontraksi yang signifikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upayaupaya untuk mendiversifikasi pasar wisatawan mancanegara sehingga nilai CR5 semakin menurun.

2 Jumlah Visit Indonesia Tourism Officer (VITO) di mancanegara

Laporan pelaksanaan Visit Indonesia Tourism Officer (VITO) di mancanegara yang menjadi target utama pasar wisman ke Indonesia

Visit Indonesia Tourism Officer (VITO) akan dikembangkan di 12 (dua belas) negara yang menjadi target utama pasar wisman ke Indonesia, yaitu: Australia (Sydney), China (Beijing), Guangzho), Jepang (Tokyo), Jerman (Munich), India (New Delhi), Singapura, Malaysia (Kuala Lumpur), UAE (Dubai), Perancis (Paris), Belanda (Amsterdam), Rusia (Moskow), Korea (Busan). Visit Indonesia Tourism Officer (VITO) memiliki tugas dan fungsi sebagai sumber informasi kepariwisataan Indonesia dan melakukan promosi penjualan pariwisata di negara bersangkutan.

3 Produktivitas investasi pemasaran luar negeri

Hasil studi atau penghitungan yang dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata terkait Efisiensi pelaksanaan kegiatan pemasaran pariwisata di luar negeri salah satunya dapat

Efisiensi pelaksanaan kegiatan pemasaran pariwisata di luar negeri salah satunya dapat dinilai berdasarkan produktivitas investasi untuk kegiatan pemasaran luar negeri oleh Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif. Produktivitas ini dapat diukur melalui rasio jumlah devisa dibandingkan dengan nilai investasi pemasaran luar negeri. Semakin besar

SUMBER DATA

PENJELASAN

UNIT ORGANISASI PELAKSANA Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata

NO

SASARAN


4 Produktivitas investasi pemasaran dalam negeri

SUMBER DATA

PENJELASAN

dinilai berdasarkan produktivitas investasi untuk kegiatan pemasaran luar negeri oleh Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif. Produktivitas ini dapat diukur melalui rasio jumlah devisa dibandingkan dengan nilai investasi pemasaran luar negeri

devisa yang dihasilkan dari setiap rupiah yang diinvestasikan untuk kegiatan pemasaran luar negeri, maka Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif semakin efisien dalam memanfaatkan nilai investasi tersebut untuk mempromosikan destinasi pariwisata Indonesia di luar negeri. Fokus utama pasar pariwisata Indonesia hingga tahun 2014 adalah: Singapura, Malaysia, Australia, China, Jepang, Korea Selatan, Filipina, Taiwan, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, India, Belanda, Timur Tengah, Jerman, dan Rusia, yang tentunya akan dievaluasi setiap tahunnya dan disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi setiap tahunnya.

Hasil studi atau penghitungan yang dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata terkait Efisiensi pelaksanaan kegiatan pemasaran pariwisata di dalam negeri salah satunya dapat dinilai berdasarkan produktivitas investasi untuk kegiatan pemasaran dalam negeri oleh Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif. Produktivitas pemasaran dalam negeri yang dilakukan dapat diukur melalui rasio jumlah pengeluaran wisatawan nusantara dibandingkan dengan investasi pemasaran dalam negeri oleh Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Efisiensi pelaksanaan kegiatan pemasaran pariwisata di dalam negeri salah satunya dapat dinilai berdasarkan produktivitas investasi untuk kegiatan pemasaran dalam negeri oleh Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif. Produktivitas pemasaran dalam negeri yang dilakukan dapat diukur melalui rasio jumlah pengeluaran wisatawan nusantara dibandingkan dengan investasi pemasaran dalam negeri oleh Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif. Semakin besar jumlah pengeluaran wisatawan nusantara yang dihasilkan dari setiap rupiah yang diinvestasikan untuk kegiatan pemasaran dalam negeri, maka Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif semakin efisien dalam memanfaatkan nilai investasi tersebut untuk mempromosikan destinasi pariwisata Indonesia di dalam negeri.


NO

9

SASARAN

Meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi kreatif


SUMBER DATA

PENJELASAN

5 Peningkatan persepsi positif masyarakat dunia mengenai kepariwisataan Indonesia

Hasil studi yang dilaksanakan oleh Direktorat Pencitraan Indonesia untuk menilai efektivitas pemasaran yang dilakukan di dalam maupun di luar negeri, salah satunya dapat dianalisis berdasarkan persepsi masyarakat dunia mengenai kepariwisataan Indonesia.

Untuk menilai efektivitas pemasaran yang dilakukan di dalam maupun di luar negeri, salah satunya dapat dianalisis berdasarkan persepsi masyarakat dunia mengenai kepariwisataan Indonesia. Masih banyak masyarakat di dunia yang tidak mengetahui keberadaan Indonesia sehingga kegiatan pemasaran yang efektif sangatlah ditentukan oleh strategi komunikasi yang diimplementasikan. Kejelasan pesan yang ingin disampaikan, pemilihan media yang digunakan, konten dan desain sarana promosi yang digunakan, serta kesesuaiannya dengan target pasar sangatlah berpengaruh terhadap keberhasilan pemasaran pariwisata yang akhirnya akan berpengaruh terhadap jumlah wisatawan yang berwisata diIndonesia.

Kontribusi ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional

Data Badan Pusat Statistik dan sumber data lainnya yang berasal dari asosiasi dari masing-masing subsektor industri kreatif.

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai pasar dari seluruh final goods and services, yang diproduksi di dalam suatu negara, pada suatu periode waktu tertentu. Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi kreatif merupakan bagian dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yang diperoleh dari nilai tambah yang dihasilkan industri kreatif, yang terdiri dari 14 (empat belas) kelompok usaha industri kreatif, yaitu: 1. Arsitektur; 2. Desain; 3. Fesyen (Mode); 4. Film, Video, dan Fotografi; 5. Kerajinan; 6. Musik; 7. Pasar Barang Seni; 8. Penerbitan dan Percetakan; 9. Periklanan; 10. Permainan Interaktif; 11. Penelitian dan Pengembangan; 12. Seni Pertunjukan; 13. Teknologi Informasi dan Piranti Lunak; dan 14. Televisi dan Radio. Kontribusi ekonomi kreatif adalah persentase rasio Produk Domestik Bruto (PDB) yang -


Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif berbasis Media Desain dan Iptek

NO

SASARAN


SUMBER DATA

PENJELASAN


dihasilkan industri kreatif terhadap nilai Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Semakin besar persentase kontribusi ekonomi kreatif, maka semakin besar pula kontribusi industri kreatif terhadap perekonomian nasional, dengan kata lain, semakin penting peranan industri kreatif dalam struktur produksi nasional. 10

11

Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kerja sektor ekonomi kreatif

Meningkatkan unit usaha sektor ekonomi kreatif

1 Tingkat partisipasi tenaga kerja sektor ekonomi kreatif

Data ketenagakerjaan industri dapat diestimasi dari data statistik ketenagakerjaan yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik setiap tahunnya.

Tenaga kerja sektor ekonomi kreatif adalah pekerja di industri kreatif, yaitu penduduk usia produktif yang sudah bekerja di industri kreatif. Tingkat partisipasi tenaga kerja sektor ekonomi kreatif adalah rasio jumlah pekerja di kelompok industri kreatif terhadap jumlah pekerja di seluruh industri di Indonesia. Angka ini akan semakin memperkuat indikasi apakah industri kreatif memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia.

2 Pertumbuhan produktivitas tenaga kerja sektor ekonomi kreatif

Data ketenagakerjaan industri dapat diestimasi dari data statistik ketenagakerjaan yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik setiap tahunnya.

Pertumbuhan rata-rata pendapatan perkapita tenaga kerja di industri kreatif. Semakin tinggi pertumbuhannya, maka produktivitas pekerja kreatif semakin meningkat yang menunjukkan bahwa pendapatan pekerja kreatif semakin baik pula

Dari Laporan Kegiatan: Pemberdayaan masyarakat melalui Live in Desainer bidang desain dan arsitektur, Sayembara reka baru desain Indonesia, Fasilitasi Pengembangan Pusat Kreatif, Sentra Inovasi dan Inkubator Bisnis. dan Penyelenggaraan Inkubator Bisnis.

Semakin besar kontribusi unit usaha di sektor ekonomi kreatif ini menunjukkan bahwa pasar bagi produk dan jasa kreatif semakin meluas, sehingga jumlah pelaku usaha yang ingin bergerak di sektor ekonomi kreatif pun semakin meningkat.

Kontribusi unit usaha di sektor ekonomi kreatif terhadap unit usaha nasional

Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif berbasis Media Desain dan Iptek

NO 12

13

SASARAN


SUMBER DATA

PENJELASAN

Data dari Badan Pusat Statistik dan data-data lainnya yang berasal dari organisasi/asosiasi bidang ekonomi kreatif

Fasilitasi pelaku kreatif untuk mengikuti pameran, memfasilitasi penyelenggaraan pertunjukan karya kreatif, fasilitasi penggandaan film untuk mengikuti berbagai festival, atau fasilitasi pengembangan sarana promosi bagi kary kreatif. Semakin banyak pelaku kreatif yang difasilitasi, maka diharapkan dapat meningkatkan penetrasi dan memperluas akses pasar untuk produk dan jasa kreatif di dalam dan diluar negeri

2 Pertumbuhan konsumsi karya kreatif lokal di dalam negeri

Data dari Badan Pusat Statistik dan data-data lainnya yang berasal dari organisasi/asosiasi bidang ekonomi kreatif

Persentase peningkatan tahunan konsumsi karya-karya kreatif dalam negeri oleh masyarakat Indonesia. Konsumsi meliputi konsumsi oleh individu, pemerintah, maupun perusahaan. Peningkatan pertumbuhan konsumsi ini merupakan salah satu dampak dari upaya peningkatan apresiasi terhadap pelaku dan karya kreatif, serta peningkatan akses pasar.

Tingkat pemahaman masyarakat terhadap ekonomi kreatif

Laporan kegiatan dari masing-masing satker di lingkungan Direktorat JenderalEkonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya

Ekonomi kreatif merupakan terminologi baru di Indonesia, walaupun sektor yang ada di dalam ekonomi kreatif bukanlah sektor yang baru di dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat terhadap ekonomi kreatif merupakan hal yang penting untuk dijadikan tolok ukur dari kinerja Kemenparekraf. Pemahaman masyarakat terhadap sektor ekonomi kreatif tidaklah terbatas pada tahu atau mengenal ekonomi kreatif, tetapi lebih mengukur sejauh mana masyarakat dapat menjelaskan dengan baik apa itu ekonomi kreatif baik dari aspek perkembangan ekonomi kreatif, sektor ekonomi kreatif di Indonesia, mengapa ekonomi kreatif perlu dikembangkan dan sentra/zona kreatif, dan informasi lainnya yang terkait dengan ekonomi kreatif.

Meningkatnya konsumsi 1 Jumlah pelaku kreatif produk dan jasa kreatif yang mengalami lokal oleh masyarakat peningkatan akses pasar Indonesia

Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ekonomi kreatif

UNIT ORGANISASI PELAKSANA Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif berbasis Seni dan Budaya

NO

SASARAN


14

Terciptanya ruang publik bagi masyarakat

15

16


SUMBER DATA

PENJELASAN

Jumlah pengembangan zona kreatif di Indonesia

Laporan kegiatan dari masing-masing satker di lingkungan Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya

Ruang publik yang berfungsi sebagai ruang ekspresi, eksperimen produksi, diseminasi, dan apresiasi, sangat dibutuhkan untuk menciptakan modal ekonomi, modal sosial, modal budaya, serta modal kreativitas. Keempat modal ini merupakan modal utama dalam pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia, oleh karena itu semakin banyak ruang publik yang dapat diciptakan dan diaktivasi sebagai ruang ekspresi, eksperimen produksi, diseminasi, dan apresiasi maka diharapkan lebih banyak pelaku kreatif yang akan menciptakan karya-karya kreatif yang berkualitas.

Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif berbasis Seni dan Budaya

Meningkatnya kualitas dan kuantitas lulusan pendidikan tinggi pariwisata

Jumlah lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang terserap di pasar kerja

Laporan Monev Badan Pengembangan Sumber Daya, Job Tracer, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) dan Akademi Pariwisata (Akpar).

Banyaknya lulusan pendidikan tinggi, yaitu: Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bandung, Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bali, Akpar Medan, Akpar Makasar, yang terserap di pasar tenaga kerja. Semakin besar jumlah lulusan yang terserap di pasar tenaga kerja, maka semakin baik kualitas dan kuantitas lulusan pendidikan tinggi pariwisata yang saat ini dikelola oleh Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.

Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif

1 Jumlah standar kompetensi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Puskom, Laporan Monev

Untuk dapat melakukan sertifikasi, maka diperlukan standar kompetensi kerja yang akan dijadikan referensi. Identifikasi unit kompetensi dan penyusunan standar kompetensi akan berpengaruh terhadap kualitas sertifikasi yang akan dilakukan. Oleh karena itu, penyusunan standar kompetensi membutuhkan waktu yang relatif panjang dan melibatkan pelaku di bidangnya. Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif secara konsisten akan mengembangkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dengan jumlah yang terus meningkat, sehingga semakin banyak profesi yang dapat disertifikasi, yang akhirnya dapat meningkatkan profesionalisme tenaga kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

NO

17

SASARAN

Meningkatnya kualitas penelitian dan kajian bidang pariwisata dan ekonomi kreatif


SUMBER DATA

PENJELASAN

2 Jumlah tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang disertifikasi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Puskom, Laporan Monev

Sertifikasi sangat penting dilakukan untuk menciptakan kompetensi yang unggul dan meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di dalam dan luar negeri, sehingga dapat lebih bersaing dan profesional di bidangnya. Khususnya di sektor ekonomi kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan memulai sertifikasi pada tahun 2014 karena pada tahun 2012-2013 merupakan inisiasi identifikasi unit kompetensi serta penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sektor ekonomi kreatif. Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif menargetkan jumlah pelaku yang akan disertifikasi cenderung meningkat, sehingga dengan semakin banyak pelaku yang disertifikasi, maka daya saing tenaga kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif semakin meningkat.

1 Jumlah penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam mendukung kebijakan disektor pariwisata

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Puslitbang, Kebijakan Kepariwisataan, Laporan Monev

Jumlah penelitian dan pengembangan yang dapat dijadikan rujukan dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan di sektor pariwisata. Ruang lingkup industri pariwisata yang dikelola oleh Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif sangatlah luas, sehingga fokus kajian yang dilakukan akan ditentukan berdasarkan permasalahan yang mendesak dan penting untuk segera diselesaikan. Setiap tahun jumlah kajian yang dilakukan semakin meningkat sehingga semakin banyak permasalahan yang dapat dievaluasi dan dianalisis untuk dapat disikapi dengan kebijakan yang lebih efektif.

2 Jumlah penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam mendukung kebijakan disektor pariwisata

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Puslitbang, Kebijakan Kepariwisataan, Laporan Monev

Jumlah penelitian dan pengembangan yang dapat dijadikan rujukan dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan di sektor ekonomi kreatif. Sama halnya dengan sektor pariwisata, maka sektor ekonomi kreatif pun memiliki ruang lingkup yang luas. Oleh karena itu


NO

SASARAN


SUMBER DATA

PENJELASAN strategi untuk melakukan kajian kebijakan terkait industri kreatif sama dengan strategi untuk melakukan kajian kebijakan terkait dengan pariwisata.

18

Meningkatnya kualitas konten dan jejaring pelaku di sektor ekonomi kreatif

1 Jumlah pelaku kreatif yang mengalami peningkatan kemampuan kreasi dan produksi

Laporan Kegiatan: Pengembangan jejaring dan pelaku sektor periklanan, Peningkatan kualitas kota pusaka, Partisipasi pengembangan untuk desainer komvis, Pendukungan komunikasi forum desain dan arsitektur, Pelaksanaan Business Connect., Pasar untuk Pelaku Ekonomi Kreatif/ Promosi Tekhnologi, Pendukungan Pameran Kreatif, dan Penyelenggaraan event Wirausaha Kreatif

Proses kreasi dan produksi di industri kreatif merupakan proses penciptaan nilai tambah yang berbeda. Dalam proses kreasi, ide merupakan modal utama dalam menciptakan karya kreatif, sedangkan produksi memiliki tantangan bagaimana menjadikan ide menjadi sebuah karya komersial yang dapat dijadikan bisnis untuk menciptakan nilai ekonomi. Bentuk kegiatan untuk mengembangkan kreasi dan produksi kreatif antara lain melalui: kompetisi, coaching kreasi dan produksi, seminar, lokakarya, fasilitasi internship, fasilitasi kolaborasi produksi karya kreatif, fasilitasi eksperimen penciptaan karya kreatif atau kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan untuk berkreasi dan berproduksi.

2 Jumlah pelaku kreatif yang mengalami penguatan jejaring

Laporan Kegiatan: Pengembangan jejaring dan pelaku sektor periklanan, Peningkatan kualitas kota pusaka, Partisipasi pengembangan untuk desainer komvis, Pendukungan komunikasi forum desain dan arsitektur, Pelaksanaan Business Connect., Pasar untuk Pelaku Ekonomi Kreatif/ Promosi Tekhnologi, Pendukungan Pameran Kreatif, dan Penyelenggaraan event Wirausaha Kreatif

Untuk dapat terus meningkatkan kreativitasnya, pelaku kreatif ini perlu membentuk jejaring untuk saling berbagi mengenai ide atau hal lainnya yang terkait dengan proses kreasi, produksi, distribusi maupun komersialisasi. Bentuk kegiatan untuk mengembangkan jejaring kreatif antara lain melalui: forum, gathering, festival, diskusi, talkshow, atau kegiatan lainnya yang dapat mempertemukan pelaku kreatif untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan.



SUMBER DATA

PENJELASAN


NO

SASARAN

19

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan

Opini laporan keuangan Kementerian Pariwisat Dan Ekonomi Kreatif

Badan Pemeriksa Keuangan

Sekretariat Dalam Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 Jenderal Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dinyatakan bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Oleh karena itu, Kemenparekraf selaku instansi pemerintah yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berkewajiban untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan negara. Indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan kualitas pengelolaan keuangan adalah opini keuangan Kemenparekraf yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu secara berurutan dari penilaian yang paling rendah, yaitu: 1. Disclaimer; 2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP); dan 3. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif. Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif berkewajiban untuk mencapai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan mempertahankan predikat tersebut hingga akhir tahun 2014 mendatang.

20

Meningkatnya kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Hasil Evaluasi Kinerja Kementerian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Perbaikan tata kelola pemerintahan dan penerapan sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (outcome) merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan, yang direalisasikan dengan diimplementasikannya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah untuk:

NO

SASARAN


SUMBER DATA

PENJELASAN a. menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; b. terwujudnya transparansi instansi pemerintah; c. terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; dan d. terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Meningkatnya kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif dapat diindikasikan dari perbaikan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif. Hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara berurutan, dari urutan penilaian paling rendah, yaitu huruf D, C, CC, B, A, dan AA.

21

Terselenggaranya Reformasi Birokrasi

22

Meningkatnya kualitas 1 Jumlah Sumber Daya Sumber Daya Manusia Manusia Kementerian Kementerian Pariwisata Pariwisata Dan Ekonomi Dan Ekonomi Kreatif yang difasilitasi Kreatif untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi

Nilai Quality Assurance (QA) Reformasi Birokrasi

Dokumen Reformasi Birokrasi

Terselenggaranya reformasi birokrasi yang efektif dapat diindikasikan dari perbaikan nilai Quality Assurance pelaksanaan reformasi birokrasi yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif. Semakin tinggi nilai Quality Assurance, maka dapat dinyatakan bahwa semakin baik pula kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.

- Dokumen MOU - Laporan pegawai yang diberikan beasiswa

Jumlah Sumber Daya Manusia yang memiliki pendidikan lanjut yang mendalami sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pendidikan lanjut yang dimaksud adalah pendidikan pascasarjana, untuk Strata 2 dan Strata 3. Saat ini, Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi -


NO

SASARAN


SUMBER DATA

PENJELASAN Kreatif memiliki 414 orang dengan pendidikan akhir S2 dan 15 (lima belas) orang S3 yang mendalami sektor pariwisata serta fokus untuk mendalami tata kelola dan kebijakan di sektor pariwisata. Saat ini, dengan adanya sektor ekonomi kreatif dan untuk memperkuat sektor kepariwisataan, maka Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif akan berupaya untuk memfasilitasi 80 (delapan puluh) orang dan 33 (tiga puluh tiga) orang untuk mengikuti jenjang pendidikan akhir S2 dan S3 selama periode 2012 - 2014.

2 Jumlah Sumber Daya Manusia Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mengikuti diklat manajemen dan teknis

23

Meningkatnya kuantitas Sumber Daya Manusia Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Jumlah penambahan Sumber Daya Manusia Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif yang akan mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif

- SK penunjukan peserta diklat manajemen - Laporan hasil penyelenggaraan diklat

Selain memfasilitasi sumber daya manusia Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif untuk mendapatkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, maka Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif juga akan memperkuat sumbe daya manusia untuk difasililtasi untuk mengikut diklat manajemen dan teknis terkait dengan sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif, sejumlah 1.476 (Seribu empat ratus tujuh puluh enam) orang selama periode 2012-2014.

- Keputusan Menteri PAN dan RB - Laporan hasil pelaksanaan penerimaan CPNS

Dengan perubahan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, diperlukan Sumber Daya Manusia baru yang dapat mengisi posisi untuk sektor ekonomi kreatif khususnya, sehingga pengembangan ekonomi kreatif akan ditangani oleh Sumber Daya Manusia yang memiliki pengetahuan serta kompetensi yang sesuai dengan sektor yang akan dikembangkan.


INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR : PM.55/HK.001/MPEK/2012 TANGGAL : 16 Juli 2012

1 Nama Unit Organisasi : Sekretariat Jenderal : Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh 2 Tugas unit organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. : a. Koordinasi kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3 Fungsi b. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif . c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. d. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama, dan hubungan masyarakat. e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum. : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenparekraf 4 Program 5 Indikator Kinerja Utama : Eselon I

NO 1

2

SASARAN Meningkatnya kualitas SDM Kemenparekraf

Meningkatnya kuantitas Sumber Daya Manusia Kemenparekraf


SUMBER DATA

PENJELASAN

1 Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Teknis (Peserta)

- SK Penunjukan Peserta Diklat - Laporan hasil penyelenggaran diklat

Untuk mengetahui jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat aparatur dan diklat teknis

2 Jumlah pegawai yang difasilitasi untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Orang)


Untuk mengetahui SDM yang telah mengikuti program S2 dan S3

3 Jumlah penambahan SDM Kemenparekraf yang akan mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif (Orang)

- Keputusan Menpan dan RB tentang formasi pegawai - Laporan hasil pelaksanaan penerimaan CPNS

Untuk mengetahui kebutuhan rekrutmen pegawai

UNIT ORGANISASI PELAKSANA Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Biro Hukum dan Kepegawaian


SUMBER DATA

SASARAN

3

Meningkatnya layanan Administrasi Kepegawaian

4 Tingkat penyelesaian pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian (Persentase)

Laporan profil SDM Kementerian Parekraf

Untuk mengetahui tingkat keakuratan data dan profil Sumber Daya Manusia

4

Terciptanya peraturan perundang-undangan yang harmonis

5 Jumlah naskah Peraturan Perundang-Undangan (Naskah)

Naskah Perundanganundangan

Untuk mengukur tingkat kelengkapan peraturan perundang-undangan

5

Terwujudnya organisasi dan tatalaksana yang sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi

6 Nilai Quality Assurance (QA) Reformasi Birokrasi (Nilai)


Untuk mengukur implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi

7 Jumlah Dokumen ketatalaksanaan (Dokumen)

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Untuk mengetahui apakah sistem kerja telah berjalan sesuai NSPK di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

8 Opini laporan keuangan Kemenparekraf (Peringkat)

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

Untuk mengetahui penilaian yang diberikan oleh BPK terhadap LK Kementerian

9 Jumlah Dokumen laporan keuangan yang akuntabel sesuai Sistem Akuntasi Pemerintah (Naskah)

Laporan Semester -Laporan Tahunan -Laporan Hasil Bimbingan Teknis

Untuk mengetahui realisasi anggaran apakah sudah sesuai dengan rencana penarikan anggaran

10 Tingkat prioritas pemerintah untuk pengembangan industri kepariwisataan (Nilai)

Data KSPN

Untuk mengukur kemajuan/peningkatan industri pariwisata

11 Tingkat pengeluaran pemerintah untuk pengembangan kepariwisataan (Nilai)

Data Statistik -DIPA

Untuk mengukur pengeluaran pemerintah di bidang Biro Keuangan pengembangan pariwisata

12 Predikat SAKIP Kemenparekraf (Predikat)

Hasil Evaluasi Kinerja oleh Kementerian PAN dan RB RI

Untuk mengukur implementasi manajemen kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi (SAKIP) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

6

7

8

Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan Keuangan

Meningkatnya prioritas dan pengeluaran pemerintah untuk kepariwisataan

Terwujudnya rencana program dan penganggaran serta evaluasi dan pelaporan yang berkualitas

PENJELASAN


NO

Biro Perencanaan dan Organisasi

Biro Keuangan

Biro Perencanaan dan Organisasi

NO

SASARAN


SUMBER DATA

PENJELASAN

13 Jumlah Dokumen perencanaan program dan anggaran (Dokumen) 14 Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi (Laporan)

- RPJMN - RKP - DIPA

Untuk mengetahui atau mengukur apakah dokumen telah sesuai dengan peraturan yang berlaku

Laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja eselon I, UPT, dan SKPD

15 Jumlah Pendukungan Kegiatan Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pusat dan Daerah (Kegiatan) 16 Jumlah Dokumen layanan administrasi umum (Dokumen)

- DIPA - Laporan kegiatan

Untuk mengukur tingkat kontribusi pendukungan bidang ekonomi kreatif

- Dokumen Laporan Jadwal Retensi Arsip - Dokumen laporan revisi tata naskah - Dokumen laporan Tahunan BMN - Dokumen Laporan BMN Semester I, II - Dokumen Laporan Un Audited BMN - Dokumen Laporan Audited BMN, dan - Dokumen Laporan Tahunan BMN

Untuk mengetahui bahwa kualitas pelayanan sudah sesuai dengan standar

9

Terselenggaranya layanan umum yang memenuhi standar pelayanan

10

Terselenggaranya pengelolaan aset BMN yang akuntabel dan transparan

17 Jumlah Dokumen laporan aset BMN (Dokumen)

11

Tersedianya dokumen publikasi bagi pihak internal dan eksternal

18 Jumlah Dokumen publikasi, layanan informasi dan hubungan antar lembaga Dokumen)

Laporan Kegiatan


Biro Umum

Untuk meningkatkan akurasi data Aset dan nilai aset BMN di Lingkungan Kemenparekraf

- Untuk mengetahui seberapa besar manfaat koordinasi dengan mitra kerja (DPR-RI dan DPD-RI). - Untuk mengetahui peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah pusat dan daerah. - Untuk mengetahui seberapa besar peningkatan kualitas dan intensitas hubungan melalui kerja sama dengan lembaga pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam dan luar negeri. - Untuk mengetahui seberapa besar peningkatan koordinasi dan diplomasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat atau pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional, maupun internasional di bidangan Parekraf

Pusat Komunikasi Publik

NO

SASARAN


SUMBER DATA

PENJELASAN

12

Tersedianya data dan informasi yang akurat, valid, reliabel

19 Jumlah Dokumen statistik pariwisata dan ekonomi kreatif (Dokumen)

- Statistik Wisman dari (Visitor Arrival) - Statistik Profil Wisman (PES) - Statistik Profil Wisnas (Outbound) - Statistik Profil Wisatwan Nusantara(Wisnus) - Statistik Ekonomi Kreatif

Untuk menyediakan data Statistik Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk Pihak Internal, Pemerintah, dan Publik

13

Tersedianya data kepariwisataan

20 Kelengkapan data kepariwisataan tahunan (Nilai)

Website www.parekraf.go.id

Untuk menyediakan data yang berhubungan dengan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

21 Ketepatan waktu penyediaan data kepariwisataan bulanan/ kuartalan (Nilai)


Untuk menyajikan data aktual yang memudahkan dalam mengambil kebijakan dalam waktu yang cepat

14

Tersedianya jaringan sistem informasi yang reliabel

22 Jumlah pengunjung unik yang mengunjungi website Kemenparekraf pertahun (Pengunjung)

Data Pengunjung Website www.parekraf.go.id

Untuk menyediakan data pengunjung website sebagai bahan masukan tingkat kepuasan pengguna terhadap kinerja Kemenparekraf

15

Meningkatnya kualitas aplikasi untuk mengakses informasi

23 Jumlah aplikasi yang tersedia untuk mengakses informasi (Unit)

Laporan unit Aplikasi

Untuk optimalisasi fungsi kerja di kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

16

Meningkatnya peran, 24 Partisipasi pada kegiatan hubungan, dan forum kerjasama bilateral partisipasi Indonesia bidang pariwisata dan dalam forum kerjasama ekonomi kreatif bilateral (Partisipasi)

MOU, Agreement, Arrangement, greed minute, Joint statement

Untuk mengetahui peningkatan kerja sama bilateral dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif (pemasaran & promosi, pengembangan produk, dan peningkatan kapasitas SDM)

25 Jumlah Dokumen kerjasama bilateral dan implementasinya di dalam dan di luar negeri (Dokumen)

MOU, Agreement, Arrangement, greed minute, Joint statement

Untuk mengetahui peningkatan implementasi kerja sama bilateral dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif (pemasaran & promosi, pengembangan produk, dan peningkatan kapasitas SDM)


NO 17

SASARAN


Meningkatnya peran, 26 Partisipasi pada kegiatan Report Meeting, Agenda hubungan, dan forum kerjasama regional Meeting, Joint Media partisipasi Indonesia bidang pariwisata dan Statement dalam forum kerjasama ekonomi kreatif regional (Partisipasi) 27 Jumlah Dokumen kerjasama regional dan implementasinya di dalam dan di luar negeri (Dokumen)

18

SUMBER DATA

PENJELASAN Untuk mengetahui peningkatan kerja sama regional dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif (pemasaran & promosi, pengembangan produk, dan peningkatan kapasitas SDM)

Report Meeting, Agenda Meeting, Joint Media Statement

Untuk mengetahui peningkatan implementasi kerja sama regional dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif (pemasaran & promosi, pengembangan produk, dan peningkatan kapasitas SDM)

28 Partisipasi pada kegiatan Meningkatnya peran, hubungan, dan forum kerjasama multilateral bidang partisipasi Indonesia pariwisata dan ekonomi dalam forum kerjasama kreatif multilateral

Convention, Resolution, Joint Statement, Declaration, Decision, report meeting.

Untuk mengetahui peningkatan kerja sama multilateral dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif melalui berbagai organisasi internasional anggota PBB dan Non-PBB

29 Jumlah Dokumen kerjasama multilateral dan implementasinya didalam dan luar negeri

Convention, Resolution, Joint Statement, Declaration, Decision, report meeting.

Untuk mengukur peningkatan implementasi kerja sama multilateral dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif di dalam negeri melalui berbagai kegiatan antara lain workshop, seminar, FGD, dan kerja sama teknis dengan organisasi internasional

UNIT ORGANISASI

Biro KLN

LAMPIRAN 1.1 PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR : PM.55/HK.001/MPEK/2012 TANGGAL : 16 Juli 2012

1 Nama Unit Organisasi : Biro Perencanaan dan Organisasi : Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta 2 Tugas penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan kegiatan tatalaksana. : a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program; 3 Fungsi b. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan anggaran; c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana program dan penggangaran; d. Pelaksanaan penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan ketatalaksanaan; e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro; : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenparekraf 4 Program 5 Indikator Kinerja Utama : Eselon II

NO

SASARAN

1

Terwujudnya rencana program dan penganggaran serta evaluasi dan pelaporan


SUMBER DATA

PENJELASAN

1 Predikat SAKIP Kemenparekraf (Predikat)

Hasil Evaluasi Kinerja oleh Kementerian PAN dan RB RI

Untuk mengukur implementasi manajemen kinerja (Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, Capaian Kinerja) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

2 Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran (Dokumen)

- Renstra - RKP - DIPA

Untuk mengetahui atau mengukur apakah dokumen telah sesuai dengan peraturan yang berlaku

3 Jumlah Pendukungan Kegiatan Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pusat dan Daerah (Kegiatan)

- DIPA - Laporan pelaksanaan kegiatan

Untuk mengukur tingkat kontribusi pendukungan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif

4 Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi (Laporan)

Laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan

Untuk mengukur apakah pelaksanaan program, penganggaran, evaluasi, dan pelaporan telah sesuai dengan yang direncanakan

UNIT ORGANISASI PELAKSANA Biro Perencanaan dan Organisasi

NO

SASARAN


2

Meningkatnya prioritas dan pengeluaran pemerintah untuk kepariwisataan

1 Tingkat prioritas pemerintah untuk pengembangan industri kepariwisataan (Nilai)

Data KSPN

Untuk mengukur kemajuan/peningkatan industri pariwisata

2 Tingkat pengeluaran pemerintah untuk pengembangan kepariwisataan (Nilai)

- Data Statistik - DIPA

Untuk mengukur pengeluaran pemerintah di bidang pengembangan pariwisata

1 Nilai Quality Assurance (QA) Reformasi Birokrasi (Nilai)


Untuk mengukur implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi

3

Terwujudnya organisasi yang sesuai kebutuhan dan tatalaksana yang sesuai dengan tugas dan fungsi

SUMBER DATA

PENJELASAN

2 Jumlah Dokumen Kajian - Laporan hasil kajian - Laporan hasil Kegiatan Organisasi (Dokumen)

Untuk mengukur efektivitas kinerja organisasi

3 Jumlah Dokumen ketatalaksanaan (Dokumen)

Untuk mengetahui apakah sistem kerja telah berjalan sesuai NSPK di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Standar Operasional Procedure (SOP)



1 Nama Unit Organisasi : Biro Hukum dan Kepegawaian : Melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelahaan bantuan hukum, 2 Tugas serta melaksanakan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif : a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan 3 Fungsi b. Pelaksanaan penelaahan dan bantuan hukum c. Pelaksanaan penyusunan formasi, pengadaan, pengembangan serta urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai d. Pelaksanaan urusan mutasi pegawai e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro

: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenparekraf 4 Program 5 Indikator Kinerja Utama : Eselon II

NO 1

SASARAN Terciptanya peraturan perundang-undangan yang harmonis dan terselesainya permasalahan hukum yang dihadapi


SUMBER DATA

UNIT ORGANISASI PELAKSANA Biro Hukum dan Kepegawaian

1 Jumlah Naskah Peraturan Perundang Undangan (Naskah)

Naskah Perundangundangan


2 Jumlah Dokumen Kajian Hukum (Dokumen)

Laporan hasil kajian, hasil telaahan, hasil rekomendasi Menteri

Untuk mengukur/ menilai/ menginventarisir/ memetakan kebijakan/ peraturan yang sudah tidak sesuai

3 Jumlah Dokumen Kodifikasi Hukum

Produk Hukum

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan

4 Jumlah Dokumen Publikasi Naskah Perundangan Perundang-undangan undangan (Dokumen) 2

PENJELASAN

Meningkatnya pelayanan 1 Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Administrasi Kepegawaian (Dokumen)

- Laporan Kepangkatan - Laporan Pengangkatan Pegawai - Laporan LHKPN - Laporan hasil Penyelesaian Kasus

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan produk hukum Untuk mengukur kecepatan pelaksanaan dan penyeleselaian administrasi kepegawaian apakah sudah sesuai dengan SOP

NO

3

SASARAN

Meningkatnya dan kuantitas kualitas SDM Kemenparekraf


SUMBER DATA

PENJELASAN

2 Jumlah Dokumen Pengembangan Pegawai (Dokumen)

- Laporan hasil Assesment - Laporan Analisis Beban Kerja - Laporan hasil Ujian Dinas dan PI - Laporan Hasil Pemberian tanda jasa - Laporan Hasil pelaksanaan Bintal

Untuk mengetahui kualitas dan kuantitas pegawai

3 Tingkat penyelesaian pengembangan sistem informasi manajemen (Persentase)

Laporan Profil SDM Kementerian Parekraf

Untuk mengetahui tingkat keakuratan data dan profil SDM

1 Jumlah SDM Kemenparekraf yang diberikan beasiswa untuk meningkatkan pendidikan ke tingkat S2 (orang)


Untuk mengetahui SDM yang telah mengikuti program S2

2 Jumlah SDM Kemenparekraf yang diberikan beasiswa untuk meningkatkan pendidikan ke tingkat S3 (orang)


Untuk mengetahui SDM yang telah mengikuti program S3

3 Jumlah penambahan SDM Kemenparekraf yang akan mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif (orang)

- Keputusan Menpan dan RB tentang formasi pegawai - Laporan hasil pelaksanaan penerimaan CPNS

Untuk mengetahui kebutuhan rekrutmen pegawai



1 Nama Unit Organisasi : Biro Keuangan : Melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan verifikasi 2 Tugas anggaran di lingkungan Kementerian; : a.Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, koordinasi, pengelolaan anggaran , serta pemberian bimbingan teknis pengelolaan 3 Fungsi keuangan di lingkungan Kementerian; b.Pelaksanaan penataan pengelolaan perbendaharaan dan penyelesaian kerugian keuangan Negara serta penatausahaan keuangan di lingkungan Kementerian; c.Pelaksanaan urusan akuntansi dan neraca/kekayaan keuangan serta evaluasi dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian; d.Pelaksanaan verifikasi realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, serta rekonsiliasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara di lingkungan Kementerian e.Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenparekraf : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenparekraf 4 Program 5 Indikator Kinerja Utama : Eselon II

NO

SASARAN

1

Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan Keuangan


SUMBER DATA

PENJELASAN

1 Opini Laporan keuangan Kemenparekraf (Peringkat)

LHP BPK

Untuk mengetahui penilaian yang diberikan oleh BPK terhadap LK Kementerian

2 Jumlah Pengelolaan SAI (naskah/orang)

- Laporan Semester, - Laporan Tahunan, - Laporan Hasil Bimbingan Teknis

Untuk mengukur tingkat pemahaman pegawai dalam membuat laporan SAI

3 Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan Keuangan (orang)

Laporan Hasil Bimbingan Teknis

Untuk mengetahui jumlah pegawai yang telah memiliki sertifikat di bidang keuangan

4 Jumlah Dokumen laporan keuangan yang akuntabel sesuai Sistem Akuntasi Pemerintah (naskah)

-

Untuk mengetahui realisasi anggaran apakah sudah sesuai dengan rencana penarikan anggaran.

Laporan bulanan, Laporan triwulan, Laporan Semester dan Laporan Tahunan

UNIT ORGANISASI PELAKSANA Biro Keuangan


1 Nama Unit Organisasi : Biro Kerjasama Luar Negeri : Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kerja sama antar negara secara bilateral, regional ASEAN, regional Non ASEAN, 2 Tugas dan multilateral di bidang pariwisata dan Ekonomi Kreatif. : a. Pelaksanaan koordinasi kerjasama luar negeri dengan Badan Dunia, Organisasi Internasional dan antar negara di bidang 3 Fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif secara bilateral. b. Pelaksanaan koordinasi kerjasama luar negeri dengan Badan Dunia, Organisasi Internasional dan antar negara di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif secara regional ASEAN. c. Pelaksanaan koordinasi kerjasama luar negeri dengan Badan Dunia, Organisasi Internasional dan antar negara di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif secara regional Non ASEAN. d. Pelaksanaan penyiapan koordinasi kerjasama luar negeri dengan Badan Dunia, Organisasi Internasional dan antar negara di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif secara multilateral; e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenparekraf 4 Program 5 Indikator Kinerja Utama : Eselon II

NO

SASARAN

1

Meningkatnya peran dan partisipasi Indonesia


SUMBER DATA

PENJELASAN

1 Partisipasi pada kegiatan forum kerjasama bilateral bidang pariwisata dan ekonomi kreatif (Partisipasi)

MOU, Agreement, Arrangement, greed minute, oint statement

Untuk mengetahui peningkatan kerja sama bilateral dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif (pemasaran & promosi, pengembangan produk, dan peningkatan kapasitas SDM)

2 Jumlah Dokumen kerjasama bilateral dan implementasinya didalam dan luar negeri (Dokumen)

MOU, Agreement, Arrangement, greed minute, oint statement

Untuk mengetahui peningkatan implementasi kerja sama bilateral dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif (pemasaran & promosi, pengembangan produk, dan peningkatan kapasitas SDM)

UNIT ORGANISASI PELAKSANA Biro Kerjasama Luar Negeri

NO

SASARAN


SUMBER DATA

PENJELASAN

3 Partisipasi pada kegiatan forum kerjasama regional bidang pariwisata dan ekonomi kreatif (Partisipasi)


Untuk mengetahui peningkatan kerja sama regional dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif pemasaran & promosi, pengembangan produk, dan peningkatan kapasitas SDM)

4 Jumlah Dokumen implementasi kerjasama regional (Kegiatan)


Untuk mengetahui peningkatan implementasi kerja sama regional dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif (pemasaran & promosi, pengembangan produk, dan peningkatan kapasitas SDM).

5 Partisipasi pada kegiatan forum kerjasama multilateral bidang pariwisata dan ekonomi kreatif (Partisipasi)

Convention, Resolution, Joint Statement, Declaration, Decition, report meeting

Untuk mengetahui peningkatan kerja sama multilateral dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif melalui berbagai organisasi internasional anggota PBB dan Non-PBB

6 Jumlah Dokumen kerjasama multilateral dan implementasinya didalam dan luar negeri (Dokumen)

Convention, Resolution, Joint Statement, Declaration, Decition, report meeting

Untuk mengukur peningkatan implementasi kerja sama multilateral dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif di dalam negeri melaluib erbagai kegiatan antara lain workshop, seminar, FGD, dan kerja sama teknis dengan organisasi internasional



1 Nama Unit Organisasi : Biro Umum : Melaksanakan urusan tata usaha pimpinan, perlengkapan dan rumah tangga, serta layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan 2 Tugas kantor pusat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. : a. Pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan; 3 Fungsi b. Pelaksanaan urusan perlengkapan; c. Pelaksanaan urusan rumah tangga; d. Pelaksanaan urusan layanan pengadaan barang/jasa e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro. : • Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenparekraf 4 Program • Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5 Indikator Kinerja Utama : Eselon II

NO 1

SASARAN Terselenggaranya layanan umum yang memenuhi standar pelayanan


SUMBER DATA

1 Jumlah Dokumen Layanan Administrasi Umum

- Dokumen Laporan Jadwal Retensi Arsip - Dokumen Laporan Revisi Tata Naskah Dinas - Dokumen Laporan Penataan Arsip Inaktif

Untuk mengetahui bahwa kualitas pelayanan sudah sesuai dengan standar

2 Jumlah Dokumen Layanan Pengadaan Barang/jasa (Dokumen)

Dokumen DIPA dan POK

Untuk mengukur apakah proses pengadaan barang/jasa sudah sesuai dengan standard barang/jasa secara elektronik

3 Layanan Operasional

Dokumen DIPA dan POK

Untuk meningkatkan aktivitas kinerja Menteri Kemenparekraf

- Laporan BMN Semester I - Dokumen Laporan BMN Semester II - Dokumen Laporan Un Audited dan Audited BMN - Dokumen Laporan Tahunan BMN

Untuk meningkatkan akurasi data Aset dan nilai aset BMN di lingkungan Kemenparekraf

Menteri (Bulan)

2

Terselenggaranya pengelolaan aset BMN yang akuntabel dan transparan

PENJELASAN

Jumlah Dokumen laporan aset BMN (Dokumen)

UNIT ORGANISASI PELAKSANA Biro Umum


1 Nama Unit Organisasi : Biro Umum : Melaksanakan urusan tata usaha pimpinan, perlengkapan dan rumah tangga, serta layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan 2 Tugas kantor pusat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif : a. Pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan 3 Fungsi b. Pelaksanaan urusan perlengkapan c. Pelaksanaan urusan rumah tangga d. Pelaksanaan urusan layanan pengadaan barang/jasa e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4 Program 5 Indikator Kinerja Utama : Eselon II

NO

SASARAN

1

Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana Aparatur


SUMBER DATA

PENJELASAN

Dokumen hasil audit konsultan gedung dan Hasil Analisa survey Lapangan

Untuk mempertahankan kondisi sarana dan prasarana gedung sehingga memperpanjang usia pakai

- Dokumen Penghapusan Kendaraan - Dokumen Risalah Lelang Kendaraan - e-Catalog LKPP

Untuk meningkatkan pelayanan operasional pimpinan

3 Jumlah pengadaan perangkat pengelola data

Dokumen hasil dari Analisis Kebutuhan

Untuk mendukung kebutuhan sarana dan prasarana pegawai

4 Jumlah pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran

Dokumen Hasil dari Analisis Kebutuhan

Untuk mendukung kebutuhan sarana dan pegawai

5 Jumlah peningkatan 2 Layanan gedung (m )

Dokumen Sertifikat Tanah dan Bangunan

Untuk mendapatkan bukti kepemilikan aset BMN secara legal

1 Rekondisi Sarana dan Prasarana

2 Jumlah pengadaan kendaraan bermotor

UNIT ORGANISASI PELAKSANA Biro Umum


1 Nama Unit Organisasi : Pusat Data dan Informasi 2 Tugas 3 Fungsi

: Melaksanakan pengelolaan data dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif : a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penyimpangan dan pelayanan penyusunan data dan informasi b. Pelaksanaan pengembangan teknologi informasi

4 Program

: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenparekraf

5 Indikator Kinerja Utama : Eselon II

NO

SASARAN

1

Tersedianya data dan informasi


SUMBER DATA

- Statistik Wisatawan 1 Jumlah Dokumen Mancanegara (Visitor Statistik Kebudayaan dan Arrival) Pariwisata (Dokumen) - Statistik Profil Wisatawan Mancanegara (PES) - Statistik Ekonomi Kreatif - Statistik Profil Wisatawan Nusantara (Wisnus)

PENJELASAN Untuk menyediakan data Statistik Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk Pihak Internal, Pemerintah, dan Publik

2 Jumlah Dokumen Data Spasial Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- Peta dan Atlas Cetak - Peta Online untuk berbagi pakai - Titik koordinat

Untuk menyediakan data Pemetaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berupa titik koordinat peta online yang dapat di akses melalui web GIS Kemenparekraf.

3 Jumlah Dokumen Database Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dokumen)

Sistem Jaringan Dokumen dan Informasi (SJDI)

Untuk menyediakan database setiap satuan kerja dilingkungan Kemenparekraf.

4 Jumlah Dokumen Metodologi (Dokumen)

- Neraca Satelit Pariwisata - Nasional (Nesparnas) - Penyusunan dampak ekonomi kreatif - I-O Pariwisata"

Untuk menyediakan data Neraca Satelit Pariwisata Nasional untuk Pihak Internal, Pemerintah, dan Publik

UNIT ORGANISASI PELAKSANA Pusat Data dan Informasi

NO

2

SASARAN

Tersedianya jaringan sistem informasi yang reliabel


SUMBER DATA

PENJELASAN

5 Kelengkapan data kepariwisataan tahunan (Nilai)


Untuk menyediakan data yang berhubungan dengan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

6 Ketepatan waktu penyediaan data kepariwisataan bulanan/ kuartalan (Nilai)


Untuk menyajikan data aktual yang memudahkan dalam mengambil kebijakan dalam waktu yang cepat.

1 Unit aplikasi (Unit)

Laporan unit Aplikasi

Untuk optimalisasi fungsi kerja di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

2 Pengelolaan Infrastruktur (Unit)

Laporan user yang menggunakan akses jaringan

Untuk menyediakan akses jaringan yang muda dan optimal dalam mendapatkan data dan informasi Pariwisata dan Ekonomi kreatif sebagai bahan masukan pembuatan kebijakan.

3 Jumlah Dokumen NSPK (Dokumen)

Dokumen NSPK Email dan Website

Untuk menyediakan pedoman sebagai acuan petunjuk dalam menggunakan aplikasi aplikasi dilingkungan Kemenparekraf.

4 Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi (Dokumen)

Dokumen RKAKL dan LAKIP

Untuk mengukur pencapaian sasaran Pusat Data dan Informasi dan sebagai evaluasi untuk rencana kegiatan di tahun berikut

5 Pengelolaan SDM (Kegiatan)

Laporan hasil pelatihan SDM

Untuk meningkatkan kualitas pengetahuan di bidang data dan teknologi informasi dalam pengembangan Kemenparekraf.

6 Jumlah pengunjung unik yang mengunjungi website Kemenparekraf pertahun (Pengunjung)

Data Pengunjung Website www.parekraf.go.id

Untuk menyediakan data pengunjung website sebagai bahan masukan tingkat kepuasan pengguna terhadap kinerja Kemenparekraf.



1 Nama Unit Organisasi : Pusat Komunikasi Publik 2 Tugas 3 Fungsi

: Melaksanakan komunikasi publik melalui publikasi dan analisis berita , pelayanan informasi publik, serta hubungan antar lembaga : a. Pelaksanaan publikasi, pemberitaan, hubungan media massa, pameran, dan pencitraan, serta analisis berita dan opini publik b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan pelayanan informasi serta dokumentasi c. Pelaksanaan hubungan dengan lembaga negara/pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat dalam dan luar negeri d. Pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Komunikasi Publik

4 Program

: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenparekraf


NO 1

SASARAN Tersebarnya pemberitaan dan publikasi informasi kepada publik

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1 Jumlah Dokumen Publikasi dan Pemberitaan (Dokumen)

SUMBER DATA 1. Laporan kegiatan 2. Klipping berita tentang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3. Partisipasi media massa pada kegiatan lomba penulisan artikel dan tayang televisi tentang kepariwisataan

PENJELASAN


Pusat Komunikasi 1. Untuk memperoleh hubungan dan kerjasama dengan media massa secara efektif dan efisien Publik 2. Untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan dan pemahaman jurnalis terhadap bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3. Untuk mengetahui seberapa besar apresiasi media cetak dan elektronik terhadap perkembangan destinasi pariwisata melalui tulisan artikel dan tayangan televisi 4. Untuk mengetahui kualitas dan kuantitas kliping berita di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dengan menggunakan teknologi digital 5. Untuk mengukur seberapa besar opini publik terhadap bidang parekraf yang dilakukan melalui analisis berita 6. Untuk mengukur tersosialisasikannya program dan kegiatan Kemenparekraf melalui pameran

NO

SASARAN


SUMBER DATA

PENJELASAN

2 Jumlah Dokumen Layanan Informasi (Dokumen)

1 Laporan kegiatan 2 Publik yang mengakses informasi 3 Pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari publik 4 Publik yang telah memperoleh layanan informasi 5 Jumlah komplain dari publik

1 Untuk mengetahui seberapa besar keingintahuan publik terhadap potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2 Untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan masyarakat terhadap panduan informasi potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3 Untuk mengetahui tingkat kepuasan publik terhadap layanan informasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 4 Untuk mengukur ketidakpuasan publik terhadap layanan informasi, ketidaktersediaan dan ketidaklengkapan informasi, dan kesulitan mengakses informasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

3 Jumlah Dokumen Hubungan Antar Lembaga (Dokumen)

Laporan kegiatan

1 Untuk mengetahui seberapa besar manfaat koordinasi dengan mitra kerja (DPR-RI dan DPD-RI) 2 Untuk mengetahui peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah pusat dan daerah 3 Untuk mengetahui seberapa besar peningkatan kualitas dan intensitas hubungan melalui kerjasama dengan lembaga pemerintah, usaha, dan masyarakat dalam dan luar negeri 4 Untuk mengetahui seberapa besar peningkatan koordinasi dan diplomasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat atau pemangku kepentingan di tingkat lokal,nasional, maupun internasional di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



1 Nama Unit Organisasi : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 2 Tugas 3 Fungsi

4 Program

: Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif : a. Penyusunan rencana dan program serta kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai b. Penyiapan materi pendidikan dan pelatihan pegawai c. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai d. Pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan f. Pelayanan teknis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenparekraf


NO 1

SASARAN


Terselenggaranya 1 Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan Pendidikan dan pegawai sesuai dengan Pelatihan Manajemen kebutuhan organisasi dan Teknis (Peserta)

SUMBER DATA

PENJELASAN

SK Penunjukan Peserta Diklat laporan hasil penyelenggaran diklat

Untuk mengetahui jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat aparatur dan diklat teknis

2 Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Diklat (Dokumen)

Laporan evaluasi kegiatan analisis kebutuhan diklat

Untuk mengetahui apakah modul/kurikulum yang dibuat sesuai dengan kebutuhan kompetensi yang harus dimiliki oleh PNS

3 Jumlah Dokumen kurikulum dan modul (Dokumen) kurikulum modul

Kurikulum dan modul diklat yang disusun

Untuk mengetahui apakah widyaiswara dalam memberikan materi diklat sudah sesuai dengan kurikulum dan modul yang disusun

4 Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Dokumen)

Laporan hasil penyelenggaran diklat

Untuk mengetahui apakah penyelenggaraan diklat sudah sesuai dengan arah dan tujuan yang ditetapkan dalam renstra Pusdiklat

UNIT ORGANISASI PELAKSANA Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL

LAMPIRAN 2 PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR : PM.55/HK.001/MPEK/2012 TANGGAL : 16 Juli 2012

1 Nama Unit Organisasi : Inspektorat Jenderal : Melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif 2 Tugas : a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 3 Fungsi b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal. : Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenparekraf 4 Program 5 Indikator Kinerja Utama : Eselon I

NO

SASARAN

1

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja

2

Meningkatnya ketaatan terhadap prosedur dan administrasi tata kelola pemerintahan berdasarkan peraturan dan perundangundangan yang berlaku


SUMBER DATA

PENJELASAN

1 Tingkat efektivitas program dan kegiatan satker Kemenparekraf (Persentase)

Laporan Hasil Pengawasan

Hasil pengawasan oleh Inspektorat I, II dan III

2 Tingkat efektivitas program dan kegiatan satker Inspektorat Jenderal (Persentase)

LAKIP Itjen

Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal

3 Tingkat penyimpangan dan pelanggaran oleh satker Kemenparekraf (Persentase)



4 Tingkat penyimpangan dan pelanggaran oleh SKPD yang terkait dengan satker Kemenparekraf (Persentase)



UNIT ORGANISASI PELAKSANA Inspektorat Jenderal

NO 3

SASARAN


SUMBER DATA

PENJELASAN

Meningkatnya ketaatan 5 Tingkat ketaatan administrasi pengelolaan administrasi pengelolaan keuangan di lingkungan keuangan oleh satker Kemenparekraf Kemenparekraf (Persentase)



6 Tingkat ketaatan administrasi pengelolaan keuangan oleh SKPD yang terkait dengan Kemenparekraf (Persentase)



4 Meningkatnya kualitas perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program Itjen Kemenparekraf

7 Pencapaian target indikator program dan kegiatan Itjen Kemenparekraf (Persentase)

LAKIP Itjen

Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal

5 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Itjen Kemenparekraf

8 Penyerapan anggaran belanja Itjen Kemenparekraf (Persentase)

Laporan Keuangan

Berdasarkan realisasi penggunaan anggaran tahun bersangkutan

6 Meningkatnya kualitas organisasi Itjen Kemenparekraf

9 Jumlah prosedur operasi standar (POS) yang dihasilkan Itjen Kemenparekraf (Persentase)

Laporan pelaksanaan kegiatan

Jumlah POS yang akan disusun sesuai dengan renstra tahun 2010 - 2014 Inspektorat Jenderal

7 Meningkatnya Kualitas Aparatur/Sumber daya manusia Inspektorat Jenderal

10 Auditor yang telah memenuhi Standar Kompetensi Auditor sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-211/K/JF/2010 (Jumlah sertifikat)

Laporan Hasil evaluasi

Jumlah auditor yang memiliki standar kompetensi


NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA 11 Jumlah SDM Itjen Kemenparekraf yang difasilitasi untuk peningkatan kemampuan kerja dan pengetahuan terkait dengan pengawasan (Orang)

SUMBER DATA Laporan pelaksanaan kegiatan

PENJELASAN Jumlah SDM yang telah meningkat kemampuannya



1 Nama Unit Organisasi : Sekretariat Inpektorat Jenderal : Melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat jenderal 2 Tugas : a. Pelaksanaan koordinasi, penyusunan rencana program penganggaran serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program 3 Fungsi pengawasan intern di lingkungan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif. b. Pelaksanaan analisis dan pemantauan serta advokasi atas laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta pengawasan masyarakat. c. Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana di lingkungan Inspektorat Jenderal; d. Pelaksanaan urusan tata usaha, perlengkapan dan keuangan di lingkungan Inspektorat Jenderal : Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenparekraf 4 Program 5 Indikator Kinerja Utama : Eselon II

NO

SASARAN

1

Terselenggaranya kegiatan koordinasi perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, penyusunan kebijakan, peningkatan kualitas SDM aparataur, dan pendukungan teknis dalam meningkatkan dukungan pengawasan Inspektorat Jenderal


SUMBER DATA

PENJELASAN

1 Pencapaian target kinerja Inspektorat Jenderal

LAKIP Itjen

Berdasarkan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja dibandingkan dengan rencana strategis itjen

2 Penyerapan anggaran belanja Itjen Kemenparekraf

Laporan keuangan Itjen

Berdasarkan realisasi penggunaan anggaran tahun bersangkutan

3 Jumlah prosedur operasi standar (POS) yang dihasilkan Itjen Kemenparekraf


Jumlah POS yang akan disusun sesuai dengan renstra tahun 2010 - 2014 Inspektorat Jenderal berjumlah 25 POS

4 Jumlah SDM Itjen Kemenparekraf yang difasilitasi untuk peningkatan kemampuan kerja dan pengetahuan terkait dengan pengawasan


Untuk mendukung pelaksanaan TUSI Inspektorat Jenderal, maka diperlukan peningkatan kompetensi SDM Itjen

UNIT ORGANISASI PELAKSANA Sekretariat Inpektorat Jenderal

NO

SASARAN


SUMBER DATA

PENJELASAN

5 Jumlah auditor yang telah memenuhi standar kompetensi auditor sesuai dengan peraturan Kepala BPKP nomor PER211/K/JF/2010

Hasil evaluasi

Untuk mengetahui kompetensi auditor, dilakukan dengan cara evaluasi terhadap kinerja auditor

6 Jumlah sistem kerja yang telah memiliki pedoman teknis pengawasan yang terimplementasikan dengan baik

Hasil evaluasi pedoman yang ditetapkan

Untuk mengetahui pedoman teknis pengawasan yang dapat digunakan dengan baik,dilakukan dengan cara evaluasi terhadap jumlah pedoman yang tersedia

7 Temuan yang sudah ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja

LHP

Temuan hasil pengawasan yang sudah ditindaklanjuti oleh audit.

8 Sertifikat ISO 9001:2008 - Standar pengawasan Quality Management System

Adanya pengakuan dari lembaga yang memiliki kewenangan menilai, bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian Parekraf telah memenuhi standar ISO 9001:2008

9 Jumlah sarana dan prasarana pengawasan

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan pengawasan, diperlukan sarana dan prasaran yang memadai.

- Data BMN - Data pegawai



1 Nama Unit Organisasi : Inspektorat I : Melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan 2 Tugas : pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan 3 Fungsi dilingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif berbasis Media, Desain dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi a. Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;. b. Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan c. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri d. Penyusunan laporan hasil pengawasan; e. Pelaksanaan urusan tata usaha Inpektorat I. : Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenparekraf 4 Program 5 Indikator Kinerja Utama : Eselon II

NO 1

SASARAN


Meningkatnya kepatuhan 1 Jumlah Satker yang Satuan kerja terhadap mematuhi peraturan peraturan perundangperundang-undangan undangan dibidang bidang pengadaan pengadaan barang/jasa, barang/jasa (jumlah satker) pengelolaan keuangan dan penyelenggaran 2 Jumlah satuan kerja yang TUSI mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan (jumlah satker)

SUMBER DATA

PENJELASAN


Laporan hasil audit

Diukur dengan menggunakan instrumen evaluasi Inspektorat I berupa pengadaan barang / jasa Internal Control Questionaire (ICQ) Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) Pengadaan Barang / Jasa

Laporan hasil audit

Diukur dengan menggunakan instrumen evaluasi berupa Internal Control Questionaire (ICQ) Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) Pengelolaan Keuangan

3 Jumlah satuan kerja yang Laporan hasil audit mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan tugas dan fungsi (jumlah satker)

Diukur dengan menggunakan instrumen evaluasi berupa Internal Control Questionaire (ICQ) Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) Tugas dan Fungsi

NO

2

SASARAN

Meningkatnya kualitas laporan keuangan Satuan kerja


SUMBER DATA

PENJELASAN

4 Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mematuhi terhadap peraturan perundang undangan bidang pengelolaan keuangan dan pengadaan barang / jasa (jumlah satker)

Laporan hasil audit

Diukur dengan menggunakan instrumen evaluasi berupa Internal Control Questionaire (ICQ) Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) Pengelolaan Keuangan dan pengadaan barang/jasa

5 Jumlah satuan kerja yang telah menyajikan laporan keuangan sesuai SAP dan menyelenggarakan akuntansi sesuai SAI (jumlah satker)

- Laporan Keuangan - UAPPA/B E I - UAPA / B

Diukur melalui kegiatan reviu laporan keuangan kementerian

6 Jumlah SKPD yang telah menyajikan laporan keuangan sesuai SAP dan menyelenggarakan akuntansi sesuai SAI (jumlah SKPD)

Laporan Keuangan SKPD


3

Meningkatnya penerapan 7 Jumlah satuan kerja yang Sistem Akuntabilitas telah menerapkan SAKIP Kinerja Instansi secara memadai (jumlah Pemerintah satker)

Laporan hasil Pembinaan

Evaluasi hasil pelaksanaan pembinaan SAKIP

4

Meningkatnya pemahaman satuan kerja terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

8 Jumlah satuan kerja yang telah memahami penerapan manajemen risiko (jumlah satker)


Evaluasi hasil pelaksanaan pembinaan SPIP melalui unsur pengendalian resiko

9 Jumlah satuan kerja yang telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan tugas dan fungsi (jumlah satker)

Laporan hasil monev

Monitoring dan Evaluasi terhadap implementasi SPIP melalui kebijakan dan prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi



1 Nama Unit Organisasi : Inspektorat II : Melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan 2 Tugas : pengawasan lainya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan 3 Fungsi dilingkugan Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata, Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta penyusunan laporan. a. Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;. b. Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. c. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri d. Penyusunan laporan hasil pengawasan; e. Pelaksanaan urusan tata usaha Inpektorat II. : Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenparekraf 4 Program 5 Indikator Kinerja Utama : Eselon II

NO 1

SASARAN


SUMBER DATA

PENJELASAN


Meningkatnya kepatuhan 1 Jumlah Satker yang Satuan kerja terhadap mematuhi peraturan peraturan perundangperundang-undangan undangan dibidang bidang pengadaan pengadaan barang/jasa, barang/jasa (jumlah satker) pengelolaan keuangan dan penyelenggaran 2 Jumlah satuan kerja yang TUSI mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan (jumlah satker)

Laporan hasil audit

Diukur dengan menggunakan instrumen evaluasi Inspektorat II berupa pengadaan barang / jasa Internal Control Questionaire (ICQ) Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) Pengadaan Barang / Jasa

Laporan hasil audit


3 Jumlah satuan kerja yang mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan tugas dan fungsi (jumlah satker)

Laporan hasil audit

Diukur dengan menggunakan instrumen evaluasi berupa Internal Control Questionaire (ICQ) Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) Tugas dan Fungsi

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA 4 Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mematuhi terhadap peraturan perundang undangan bidang pengelolaan keuangan dan pengadaan barang / jasa (jumlah satker)

2


SUMBER DATA Laporan hasil audit

PENJELASAN Diukur dengan menggunakan instrumen evaluasi berupa Internal Control Questionaire (ICQ) Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) Pengelolaan Keuangan dan pengadaan barang / jasa

5 Jumlah satuan kerja yang - Laporan Keuangan telah menyajikan laporan - UAPPA/B E I keuangan sesuai SAP dan - UAPA / B menyelenggarakan akuntansi sesuai SAI (jumlah satker)


6 Jumlah SKPD yang telah menyajikan laporan keuangan sesuai SAP dan menyelenggarakan akuntansi sesuai SAI (jumlah SKPD)

Laporan Keuangan SKPD


3

Meningkatnya penerapan 7 Jumlah satuan kerja yang Sistem Akuntabilitas telah menerapkan SAKIP Kinerja Instansi secara memadai (jumlah Pemerintah satker)



4


8 Jumlah satuan kerja yang Laporan hasil Pembinaan telah memahami penerapan manajemen risiko (jumlah satker)


9 Jumlah satuan kerja yang Laporan hasil monev telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan tugas dan fungsi (jumlah satker)




1 Nama Unit Organisasi : Inspektorat III : Melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan 2 Tugas : pengawasan lainya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan 3 Fungsi di lingkugan Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, serta penyusunan laporan. a. Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;. b. Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. c. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri d. Penyusunan laporan hasil pengawasan; e. Pelaksanaan urusan tata usaha Inpektorat III. : Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenparekraf 4 Program 5 Indikator Kinerja Utama : Eselon II

NO 1

SASARAN


SUMBER DATA

PENJELASAN


Meningkatnya kepatuhan 1 Jumlah Satker yang Satuan kerja terhadap mematuhi peraturan peraturan perundangperundang-undangan undangan dibidang bidang pengadaan pengadaan barang/jasa, barang/jasa (jumlah satker) pengelolaan keuangan 2 Jumlah satuan kerja yang dan penyelenggaran mematuhi peraturan TUSI perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan (jumlah satker)

Laporan hasil audit

Diukur dengan menggunakan instrumen evaluasi Inspektorat III berupa pengadaan barang / jasa Internal Control Questionaire (ICQ) Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) Pengadaan Barang / Jasa

Laporan hasil audit


3 Jumlah satuan kerja yang mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan tugas dan fungsi (jumlah satker)

Laporan hasil audit


NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA 4 Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mematuhi terhadap peraturan perundang undangan bidang pengelolaan keuangan dan pengadaan barang / jasa (jumlah satker)

2


SUMBER DATA Laporan hasil audit

PENJELASAN Diukur dengan menggunakan instrumen evaluasi berupa Internal Control Questionaire (ICQ) Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) Pengelolaan Keuangan dan pengadaan barang / jasa

5 Jumlah satuan kerja yang - Laporan Keuangan telah menyajikan laporan - UAPPA/B E I keuangan sesuai SAP dan - UAPA / B menyelenggarakan akuntansi sesuai SAI (jumlah satker)


6 jumlah Satuan Kerja Laporan Keuangan SKPD Perangkat Daerah (SKPD) yang telahmenyajikan laporan keuangan sesuai SAP dan menyelenggarakan akuntansi sesuai SAI (jumlah SKPD)


3

Meningkatnya penerapan 7 Jumlah satuan kerja yang Laporan hasil Pembinaan Sistem Akuntabilitas dapat menerapkan SAKIP Kinerja Instansi secara memadai (jumlah Pemerintah satker)


4


8 Jumlah satuan kerja yang Laporan hasil Pembinaan memahami penerapan manajemen risiko (jumlah satker)


9 Jumlah satuan kerja yang Laporan hasil monev memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan tugas dan fungsi (jumlah satker)



INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT JENDERAL DESTINASI PARIWISATA


1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengembangan destinasi pariwisata 2 Tugas : a. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata; 3 Fungsi b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan destinasi pariwisata; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan destinasi pariwisata; e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata

: Pengembangan Destinasi Pariwisata 4 Program 5 Indikator Kinerja Utama : Eselon I

NO 1

SASARAN Meningkatnya devisa dan pengeluaran wisatawan


SUMBER DATA

PENJELASAN


1 Jumlah penerimaan devisa wisatawan mancanegara (US$ miliar)

Data BPS

Diperlukan untuk mengukur pertambahan nilai kontribusi devisa negara dari sektor pariwisata

2 Nilai total penerimaan dari pengeluaran wisatawan nusantara (Rp triliun)

Data BPS

Untuk mengukur peningkatan jumlah penerimaan negara dari pengeluaran wisatawan nusantara

3 Jumlah pengeluaran per wisatawan mancanegara / kunjungan (US$)

Data BPS

Untuk mengukur peningkatan jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara ketika melakukan perjalanan

4 Jumlah pengeluaran per wisatawan nusantara / kunjungan (Rp ribu)

Data BPS

Untuk mengukur peningkatan jumlah pengeluaran wisatawan nusantara ketika melakukan perjalanan wisata

NO 2

3

4

SASARAN Meningkatnya investasi di sektor pariwisata

meningkatnya konstribusi kepariwisataanterha dap kualitas dan kuantitas tenaga kerja nasional

Meningkatnya citra kepariwisataan Indonesia


SUMBER DATA

PENJELASAN

1 Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional (persentase)

BKPM

Untuk mengukur peningkatan jumlah atau persentase investasi sektor pariwisata

2 Jumlah fasilitasi perancangan destinasi untuk investasi pariwisata (lokasi)

Renstra

Untuk mengetahui perkembangan investasi bidang pariwisata

3 Rasio jumlah kamar hotel per 100 penduduk (Persentase)

WEF BPS

Untuk mengukur tingkat pertumbuhan industri (hotel) terhadap penduduk lokal di suatu destinasi

1 Jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung dan ikutan sektor pariwisata (juta orang)

Data BPS

Untuk mengukur meningkatkanya tenaga kerja di bidang pariwisata

2 Kontribusi sektor pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja nasional (persentase)

Nesparnas

Untuk mengukur pertumbuhan jumlah / presentase tenaga kerja nasional

3 Produktivitas tenaga kerja langsung, tidak langsung, dan ikutan sektor pariwisata (Rp juta/TK/tahun

Nesparnas

Untuk menghitung peningkatan jumlah pendapatan tenaga kerja di bidang pariwisata

1 Daya saing kepariwisataan Indonesia (nilai)

WEF

Untuk menghitung peningkatan daya saing kepariwisataan Indonesia yang dinilai berdasarkan regulasi, infrastruktur, dll


NO

5

SASARAN

Meningkatnya keragaman destinasi pariwisata


SUMBER DATA

PENJELASAN

2 Rekomendasi memperpanjang perjalanan bisnis (nilai)

WEF

Untuk mengukur kualitas citra kepariwisataan melalui kemudahan dan rekomendasi perjalanan bisnis

3 Perilaku masyarakat terhadap wisatawan asing (nilai)

WEF Renstra

Untuk mengukur tingkat penerimaan masyarakat terhadap aktivitas pariwisata di suatu destinasi pariwisata

4 Jumlah lokasi KSPN yang difasilitasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola destinasi (DMO) (lokasi)

Renstra

Untuk mengetahui lokasi KSPN yang menerapkan DMO

1 Jumlah lokasi daya tarik di DPN yang dikembangkan menjadi destinasi

Renstra

Untuk mengtahui penyebaran lokasi daya tarik di DPN yang dikembangkan sebagai destinasi pariwisata nasional

2 Jumlah desa yang difasilitasi untuk dikembangkan sebagai desa wisata (desa)

Renstra

Untuk mengukur peningkatan penyebaran desa yang dikembangkan sebagai desa wisata

3 Jumlah pola perjalanan yang dikembangkan (pola)

- Renstra - Laporan tahunan - Laporan pelaksanaan travel pattern

Untuk mengukur pertambahan / pertumbuhan keragaman daya tarik wisata

pariwisata (lokasi)

6

Meningkatnya keragaman produk wisata minat khusus dan zona

1 Jumlah produk wisata minat khusus yang dikembangkan (lokasi)

Renstra

Untuk mengukur jumlah lokasi dengan produk wisata minat khusus


NO

SASARAN kreatif di Indonesia


SUMBER DATA

PENJELASAN

2 Jumlah aktivasi zona kreatif sebagai destinasi pariwisata (zona)

Renstra

Untuk mengetahui tingkat keragaman aktivasi kota kreatif yang dikembangkan di destinasi pariwisata

7

Meningkatnya kualitas perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program

1 Pencapaian target indikator program dan kegiatan (persentase)

Laporan tahunan

Presentase untuk mengukur kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Destinasi sesuai SOP

8

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Ditjen PDP

1 Penyerapan anggaran belanja Ditjen PDP (persentase)

Laporan tahunan Ditjen

Untuk mengukur realisasi anggaran apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana penarikan anggaran yang telah ditetapkan diawal tahun

2 Pelimpahan barang milik negara ke daerah (persentase)

Laporan SIMAK BMN

Untuk mengetahui tingkat pengelolaan keuangan destinasi melalui presentase penyerahan barang milik negara ke daerah

1 Jumlah NSPK yang dihasilkan Ditjen PDP (naskah)

Laporan kegiatan

Untuk mengukur jumlah perumusan kebijakan NSPK di lingkuangn Direktorat Jenderal PDP dalam mendukung program/ kegiatan pengembangan destinasi pariwisata

2 Jumlah prosedur operasi standar (POS) yang dihasilkan Ditjen PDP (naskah)

Laporan kegiatan

Untuk mengukur jumlah perumusan kebijakan POS di lingkungan Direktorat Jenderal PDP untuk mendukung program/ kegiatan pengembangan destinasi pariwisata

1 Jumlah SDM Ditjen PDP yang difasilitasi untuk peningkatan kemampuan kerja dan pengetahuan terkait pengembangan destinasi pariwisata (orang)

Laporan kegiatan

Untuk mengetahui kualitas SDM yang memperoleh sertifikasi dan sertfikasi kompetensi diklat teknis dan diklat lainnya

9

Meningkatnya kualitas organisasi Ditjen PDP

10 Meningkatnya kualitas SDM Ditjen PDP



1 Nama Unit Organisasi : Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata : Memberikan pelyanan teknis adminstratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Destinasi 2 Tugas pariwisata. : a. Koordinasi dan penyusunan rencana program dan penganggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta kerja sama di lingkungan Direktorat jenderal; b. Penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, pengelolaan urusan kepegawaian, serta penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal; c. Pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal; d. Pengelolaan urusan tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan, serta data informasi di lingkungan Pengembangan Destinasi Pariwisata Program : 4 5 Indikator Kinerja Utama : Eselon II 3 Fungsi

NO

SASARAN

1

Terselenggaranya kegiatan koordinasi perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, penyusunan kebijakan, peningkatan kualitas SDM aparatur, dan pendukungan teknis dalam meningkatkan dukungan pembangunan destinasi pariwisata


SUMBER DATA

PENJELASAN

1 Jumlah layanan perencanaan dan monev (dokumen)

Laporan bulanan; laporan triwulan; laporan semester; laporan tahunan; laporan UKP4 (B04;B06;B09;B12); LAKIP

Untuk mengetahui apakah layanan sudah sesuai dengan mekanisme sistem perencanaan, sistem penganggaran; sistem pengadaan barang jasa; sistem pelaporan dan pemantauan

2 Jumlah layanan kerjasama teknis dalam dan luar negeri (dokumen)

Renstra Laporan Tahunan Laporan Kegiatan Dokumen MOU Kerjasama

Untuk mengukur tingkat kerjasama teknis dalam dan luar negeri bidang pengembangan destinasi pariwisata

3 Jumlah layanan bidang kepegawaian (dokumen)

Daftar nominatif pegawai; Daftar urut kepangkatan (DUK);

Untuk mengukur/mengetahui apakah pelayanan sudah sesuai dengan SOP

UNIT ORGANISASI PELAKSANA Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata

NO

SASARAN


SUMBER DATA

PENJELASAN

4 Jumlah layanan bidang hukum ( naskah )

Naskah MOU; Naskah NSPK; Jumlah kasus;

untuk mengukur/mengetahui apakah pelayanan sudah sesuai dengan SOP

5 Jumlah layanan bidang keuangan (dokumen)

Laporan daya serap; laporan hasil rekon; laporan Realisasi Anggaran (LRA); SPM;SP2D

untuk mengukur kelancaran proses pencairan anggaran pelaksanaan kegiatan dan mengetahui pengelolaan keuangan negara secara bertanggung jawab

6 Jumlah layanan bidang umum (dokumen)

Renstra laporan tahunan Laporan kegiatan

untuk mengukur tingkat pelayanan urusan tata persuratan, rumah tangga dan perlengkapan

7 Jumlah layanan informasi dan pencitraan destinasi (dokumen)

Data press conference

Untuk mengukur tingkat pelayanan informasi dan citra pengembangan destinasi pariwisata

8 Jumlah layanan perkantoran dan sarana prasarana (dokumen)

Data kebutuhan kantor

untuk mengetahui apakah kebutuhan perkantoran sudah terpenuhi sesuai SOP

9 Pelimpahan barang milik negara ke daerah (persentase)

Renstra laporan tahunan Laporan anggaran Laporan SIMAK BMN

Untuk mengetahui tingkat pengelolaan keuangan destinasi melalui presentase penyerahan barang milik Negara ke daerah

Laporan daya serap; laporan hasil rekon; laporan Realisasi Anggaran (LRA); SPM;SP2D

untuk mengukur realisasi anggaran apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana penarikan anggaran yang telah di tetapkan diawal tahun;

10 Penyerapan anggaran Ditjen PDP (persentase)


NO

SASARAN


SUMBER DATA

PENJELASAN

11 Pencapaian target indikator kinerja Ditjen PDP (persentase

Laporan bulanan; laporan triwulan; laporan semester; laporan tahunan; laporan UKP4 (B04;B06;B09;B12);

Persentase dalam mengukur kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Destinasi sesuai dengan SOP

12 Jumlah NSPK yang dihasilkan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen PDP (naskah)


Untuk mengukur jumlah perumusan kebijakan NSPK dukungan manajemen dan dukungan teknis Ditjen PDP

13 Jumlah juklak dan juknis yang dihasilkan Ditjen PDP (naskah)


Untuk mengukur jumlah juklak dan juknis Ditjen PDP dalam mendukung pelayanan teknis di lingkungan Ditjen PDP

14 Jumlah POS/ SOP yang dihasilkan Ditjen PDP (naskah)


Untuk mengetahui kualitas kinerja organisasi melalui penyusunan prosedur operasi standar (POS).

15 Jumlah SDM Ditjen PDP Renstra laporan tahunan yang difasilitasi untuk peningkatan kemampuan Laporan kegiatan kerja dan pengetahuan terkait pengembangan destinasi pariwisata (orang)

Untuk mengetahui kualitas SDM yang memperoleh sertifikasi dan sertifikasi kompentensi diklat teknis dan diklat lainnya



1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata : Melaksankan perumusan dan investasi pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan 2 Tugas kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perancangan destinasi dan investasi. : a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perancangan destinasi pariwisata, pengembangan zona 3 Fungsi kreatif, serta investasi dan inovasi destinasi pariwisata; b. Penyiapan penyusunan norma, standar prosedur dan criteria di bidang perancangan destinasi pariwisata, pengembanganzona kreatif, serta investasi dan inovasi destinasi pariwisata; c. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perancangan destinasi pariwisata pengembangan zona kreatif, serta investasi dan inovasi destinasi pariwisata; d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat

: Pengembangan Destinasi Pariwisata 4 Program 5 Indikator Kinerja Utama : Eselon II

NO

SASARAN

1

Berkembangnya perancangan destinasi dan investasi kawasan ekonomi khusus pariwisata, kawasan pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan zona kreatif, dan investasi pariwisata


SUMBER DATA

PENJELASAN

1 Jumlah NSPK perancangan destinasi dan investasi (naskah)

• Renstra • NSPK • Undang-Undang No. 10 tahun 2009 • Ripparnas

Untuk mengukur jumlah perumusan kebijakan nspk perancangan destinasi dan investasi dalam mendukung berkembangnya kawasan ekonomi khusus pariwisata, kawasan pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan zona kreatif, dan investasi pariwisata

2 Jumlah daerah yang difasilitasi untuk menjadi kawasan ekonomi khusus pariwisata (daerah)

• Renstra • Laporan Tahunan • Laporan Kegiatan • Usulan Pemerintah Daerah

Untuk mengetahui perkembangan daerah yang menjadi kawasan ekonomi khusus pariwisata

UNIT ORGANISASI PELAKSANA Direktorat Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata

NO

2

SASARAN

Meningkatnya Investasi bidang Pariwisata


SUMBER DATA

PENJELASAN

3 Jumlah bimbingan teknis perancangan destinasi, zona kreatif dan investasi destinasi (daerah)

• Renstra • Laporan Tahunan • Laporan Kegiatan • Usulan Pemerintah Daerah • NSPK Perancangan dan Investasi

Untuk meningkatkan kualitas perancangan destinasi zona kreatif dan investasi destinasi melalui penyelenggaraan bimbingan teknis

4 Jumlah daerah yang difasilitasi/ didukung untuk menjadi destinasi pariwisata nasional (daerah)

• RIPARNAS • Renstra • Laporan Tahunan • Laporan Kegiatan

Untuk mengetahui daerah yang dikembangkan menjadi destinasi pariwisata nasional

5 Jumlah lokasi KSPN yang difasilitasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola destinasi (DMO) (lokasi)


Untuk mengetahui lokasi KSPN yang menerapkan konsep DMO

6 Jumlah aktivasi kota kreatif sebagai destinasi pariwisata (kota)


Untuk mengetahui tingkat keragaman aktivasi kota kreatif yang dikembangkan di destinasi pariwisata.

1 Jumlah promosi investasi bidang pariwisata (Event)

• RIPARNAS • Renstra • Laporan Tahunan • Laporan Kegiatan • Undangan partisipasi promosi investasi dari sector terkait

Untuk mengetahui perkembanga investasi bidang pariwisata

2 Jumlah fasilitas perencanaan destinasi untuk investasi pariwisata

• RIPARNAS • Renstra • Laporan Tahunan • Laporan Kegiatan • Undangan partisipasi promosi investasi dari sector terkait • Usulan daerah/ Pemda

Untuk mengetahui penyebaran lokasi destinasi pariwisata yang di fasilitasi untuk investasi pariwisata.



1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Pengembangan Daya Tarik Wisata : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian 2 Tugas bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan daya tarik wisata . 3 Fungsi

: a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan pariwisata, dan daya tarik wisata wilayah I,II,III, dan IV; b. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria di bidang pengembangan kawasan pariwisata, dan daya tarik wisata di wilayah I, II, III, dan IV; c. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan kawasan pariwisata, dan daya tarik wisata di wilayah I, II,III dan IV; d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, Direktorat.


NO

SASARAN

1

Meningkatnya kualitas dan kuantitas penataan daya tarik wisata


SUMBER DATA

PENJELASAN

1 Jumlah NSPK pengembangan daya tarik wisata (naskah)

Renstra Laporan Tahunan Laporan Kegiatan NSPK terkait seperti Undang-Undang dan Ripparnas Renstra

Untuk mengukur jumlah perumusan kebijakan NSPK daya tarik wisata dalam mendukung berkembangnya daya tarik wisata

2 Jumlah fasilitasi pengembangan daya tarik wisata (wilayah)

Ripparnas UU No. 10 tahun 2009 Laporan Tahunan Laporan Kegiatan

Untuk mengetahui penyebaran daya tarik wisata yang difasilitasi

3 Jumlah lokasi daya tarik di DPN yang dikembangkan menjadi destinasi pariwisata (lokasi)

Ripparnas Renstra Laporan Tahunan Laporan Kegiatan

Untuk mengetahui penyebaran lokasi daya tarik di DPN yang dikembangkan sebagai destinasi pariwisata nasional

UNIT ORGANISASI PELAKSANA Direktorat Pengembangan Daya Tarik Wisata

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA 4 Jumlah bimbingan teknis pengembangan daya tarik wisata (daerah)

SUMBER DATA Renstra Laporan Tahunan Laporan Kegiatan

PENJELASAN Untuk meningkatkan kualitas pengembangan daya tarik wisata melalui penyelenggaraan bimbingan teknis



1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Industri Pariwisata : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian 2 Tugas bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri pariwisata . : a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan jasa pariwisata, pengembangan produk dan pelayanan 3 Fungsi pariwisata; b. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang saran dan jasa pariwisata, pengembangan produk dan pelayanan pariwisata; c. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang saran dan jasa pariwisata, pengembangan produk dan pelayanan pariwisata; d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat. : Pengembangan Destinasi Pariwisata 4 Program 5 Indikator Kinerja Utama : Eselon II

NO 1

SASARAN Mingkatnya Kualitas Industri pariwisata


SUMBER DATA

PENJELASAN

1 Jumlah Standar usaha pariwisata (naskah)

• Renstra • Laporan Tahunan • Laporan Kegiatan • NSPK terkait seperti Undang-Undang dan Ripparnas • PP No. 52 tahun 2012

Untuk mengukur jumlah perumusan kebijakan NSPK industry pariwisata dalam meningkatkan kualitas industry pariwisata

2 Jumlah auditor usaha pariwisata (orang)

• Renstra • Laporan Tahunan • Laporan Kegiatan • NSPK terkait seperti Undang-Undang dan Ripparnas • PP No. 52 tahun 2012

Untuk mengetahui jumlah auditor usaha pariwisata yang merupakan peringkat kerja dari LSU yang akan melakukan sertifikasi usaha bidang pariwisata

3 Jumlah fasilitas pembentukan LSU (unit)

• Renstra • Laporan Tahunan • Laporan Kegiatan

Untuk meningkatkan jumlah LSU

UNIT ORGANISASI PELAKSANA Direktorat Industri Pariwisata

NO

SASARAN


SUMBER DATA

PENJELASAN

• NSPK terkait seperti Undang-Undang dan Ripparnas • PP No. 52 tahun 2012 4 Jumlah Industri yang di fasilitasi untuk terciptannya kemudahan pelayanan wisata

Renstra Laporan Tahunan Laporan Kegiatan

Untuk mengukur jumlah industry yang memberikan kemudahan pelayanan wisata

5 Jumlah fasilitas akselerasi peningkatan kapasitas pelayanan di pintu gerbang utama (buah)


Untuk mengukur kualitas pelayanan di pintu gerbang utama

6. Jumlah Polaperjalanan yang dikembangkan (pola)


Untuk mengukur pertambahan/ pertumbuhan keragaman daya tarik wisata.

7. Rekomendasi memperpanjang nilai bisnis (nilai)

Renstra Laporan Tahunan Laporan Kegiatan WEF

Untuk mengukur kualitas citra kepariwisataan melalui kemudahan dan rekomendasi perjalanan bisnis dalam Travel and Tourism

8. Rasio Jumlah kamar hotel per 100 penduduk (persentase)

Renstra Laporan Tahunan Laporan Kegiatan WEF

Untuk mengukur tingkat pertmbuhan industri (hotel) terhadap penduduk lokal di suatu destinasi



1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian 2 Tugas bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat destinasi pariwisata. : a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perancangan dan pemantauan pemberdayaan, peningkatan 3 Fungsi kapasitas masyarakat desa, kemitraan dan kelembagaan masyarakat, serta dokumentasi dan komunikasi; b. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perancangan dan pemantauan pemberdayaan, peningkatan kapasitas masyarakat desa, kemitraan dan kelembagaan masyarakat, serta dokumentasi dan komunikasi; c. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perancangan dan pemantauan pemberdayaan, peningkatan kapasitas masyarakat desa, kemitraan dan kelembagaan masyarakat, serta dokumentasi dan komunikasi; d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, Direktorat. : Pengembangan Destinasi Pariwisata 4 Program 5 Indikator Kinerja Utama : Eselon II

NO

SASARAN

1

Meningkatnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan


SUMBER DATA

PENJELASAN

1 Jumlah NSPK Pemberdayaan Masyarakat (naskah)

Renstra laporan tahunan Laporan anggaran

Untuk mengukur jumlah perumusan kebijakan NSPK pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat

2 Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran sadar wisata (orang)


Untuk mengukur peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan

3 Jumlah masyarakat yang mendapat bimbingan teknis pemberdayaan (orang)


Untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat melalui penyelenggaraan bimbingan teknis

UNIT ORGANISASI PELAKSANA Direktorat Pemberdayaan Masyarakat (termasuk PNPM Mandiri)

NO

2

SASARAN

Meningkatnya pengembangan desa wisata


SUMBER DATA

PENJELASAN

4 Jumlah penyusunan modul pemberdayaan pariwisata (dokumen)


Untuk mengukur apakah tahapan yang dilakukan Direktorat Pemberdayaan sudah sesuai dengan SOP

5 Perilaku masyarakat terhadap wisatawan asing (nilai)

Renstra laporan tahunan Laporan anggaran WEF Hasil Survey

Untuk mengukur tingkat penerimaan masyarakat terhadap aktivitas pariwisata di suatu destinasi pariwisata

Jumlah desa yang difasilitasi untuk dikembangkan sebagai desa wisata


Untuk mengukur peningkatan penyebaran desa yang dikembangkan sebagai desa wisata



1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Pengembangan Wisatawan Minat Khusus Konveksi, Insentif, dan Event : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian 2 Tugas 3 Fungsi

: a. b. c. d.

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan wisata kuliner, wisata belanja, rekreasi dan Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan wisata kuliner, wisata belanja, Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wisata kuliner, wisata belanja, rekreasi Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, Direktorat.


NO

SASARAN

1

Berkembangnya destinasi wisata minat khusus, konvensi, insentif dan even yang berkualitas dan berdaya saing


SUMBER DATA

PENJELASAN

1 Jumlah NSPK wisata minat khusus (naskah)


Untuk mengukur jumlah perumusan kebijakan NSPK minat khusus, konvensi, insentif dan even dalam mengembangkan destinasi wisata minat khusus, konvensi, insentif dan even

2 Jumlah daerah yang difasilitasi kegiatan pengembangan wisata minat khusus, konvensi, insentif dan even (daerah)


Untuk mengukur pertumbuhan/jumlah daerah yang mengembangkan wisata minat khusus

3 Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis wisata minat khusus, konvensi, insentif dan event (daerah)


Untuk meningkatkan kualitas pengembangan wisata minat khusus dan KIE melalui penyelenggaraan bimbingan teknis

4 Jumlah produk wisata minat khusus yang dikembangkan (lokasi)


Untuk mengukur jumlah lokasi dengan produk wisata minat khusus

UNIT ORGANISASI PELAKSANA Direktorat Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif dan Event

INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMASARAN PARIWISATA


1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemasaran pariwisata 2 Tugas : a. Perumusan kebijakan di bidang pemasaran pariwisata. 3 Fungsi b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran pariwisata. c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemasaran pariwisata. d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemasaran pariwisata e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata : Pengembangan Pemasaran Pariwisata 4 Program 5 Indikator Kinerja Utama : Eselon I

NO

SASARAN


SUMBER DATA

PENJELASAN

1

Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap PDB Nasional

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional

Nesparnas, Hasil penghitungan BPS, Ditjen Imigrasi, Pusat Data dan Informasi dan Direktorat PPIP Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata

Untuk mengukur peningkatan kontribusi kepariwisataan terhadap PDB nasional dengan menggunakan rasio persentase antara total dampak PDB nominal tahunan yang terbentuk sebagai akibat aktivitas kepariwisataan dibandingkan dengan PDB nominal tahunan nasional.

2

Meningkatnya jumlah wisman ke Indonesia dan perjalanan wisnus

1. Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia (juta orang / wisman)

Data jumlah kunjungan Wisatawan mancanegara yang berasal dari pintu masuk utama dan cross border, dengan melakukan pendataan ke pintu-pintu masuk tersebut dengan bekerjasama dengan Ditjen Keimigrasian dan dengan pihak BPS serta Kemenparekraf yang diolah dan dipublikasikan setiap bulannya. Data kunjungan dikeluarkan satu bulan setelah bulan terhitung

Untuk mengukur efektivitas pelaksanaan promosi pariwisata luar negeri dan efektifitas pemanfaatan sarana promosi sebagai media publikasi pariwisata Indonesia

UNIT ORGANISASI PELAKSANA Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2. Jumlah perjalanan wisatawan nusantara (juta perjalanan)

3

Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pemasaran pariwisata di dalam dan luar negeri

SUMBER DATA

PENJELASAN

Data jumlah wisnus diperoleh dari hasil Survei Rumah Tangga (Modul Perjalanan) yang dilakukan sejalan dengan pelaksanaan SUSENAS. Data hasil survei ini kemudian diolah dan dipublikasikan oleh BPS setiap 3 bulan sekali dengan selang waktu perbedaan data adalah 3 bulan sejak bulan publikasi, yang kemudian diolah kembali oleh Kemenparekraf

Untuk mengukur efektivitas pelaksanaan promosi pariwisata dalam negeri dan efektifitas pemanfaatan sarana promosi sebagai media publikasi pariwisata Indonesia

1 Efektivitas pemasaran dan pencitraan pariwisata (nilai)

Dokumen hasil Studi Efektivitas Pemasaran dan Pencitraan Pariwisata

Untukmengukur efektivitas pemasaran dan pencitraan pariwisata

2 Jumlah kegiatan promosi pariwisata luar negeri (kegiatan)

- Laporan partisipasi pada Bursa Pariwisata Internasional (UKP4) - Undangan partisipasi pada Bursa Internasional - Laporan KBRI - Masukan VITO

- Untuk mengukur kontribusi terhadap peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara - Untuk mengukur kontribusi terhadap transaksi penjualan paket wisata - Untuk mengetahui pemahaman dunia internasional terhadap pariwisata Indonesia - Meningkatkan citra Indonesia di mancanegara - Untuk memperkenalkan seni dan budaya Indonesia di mancanegara

3 Jumlah kegiatan promosi pariwisata dalam negeri (kegiatan)

- Laporan pelaksanaan Kegiatan Promosi Pariwisata Dalam Negeri (UKP4) - Laporan Penyelenggaraan Promosi Langsung (Direct Promotion) di pusat-pusat keramaian dan perbelanjaan

- Kontribusi terhadap pergerakan wisatawan nusantara dan mancanegara - Untuk mengukur jumlah transaksi penjualan paket wisata yang dihasilkan melalui kegiatan Direct Promotion


NO

SASARAN


SUMBER DATA

PENJELASAN

- Laporan penyelenggaraan Event Pariwisata berskala Nasional dan Internasional - Laporan pendukungan Event Seni, Budaya dan Pariwisata daerah

- Untuk menginventarisasi even nasional dan internasional

4 Jumlah transaksi pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di pasar dalam negeri (transaksi)

Laporan transaksi penjualan paket wisata nusantara dari pelaksanaan Direct Promotion dan penyelenggaraan even yang dilaksanakan baik di pusat maupun di daerah

Untuk mengukur jumlah transaksi penjualan paket wisata yang dihasilkan melalui kegiatan Direct Promotion

5 Jumlah transaksi pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di pasar luar negeri (transaksi)

Laporan keikutsertaan Indonesia dalam Bursa Pariwisata Internasional, Sales Mission dan Pendukungan festival Indonesia di Luar Negeri

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan keikutsertaan Indonesia dalam Bursa Pariwisata Internasional, Sales Mission di Luar Negeri yang berisi data jumlah transaksi yang terjadi dan jumlah paket wisata yang terjual pada setiap keikutsertaan Indonesia dalam Bursa Pariwisata Internasional, Sales Mission

6 Produktivitas investasi pemasaran luar negeri (kali)

Dokumen hasil Studi Produktivitas investasi Pemasaran Pariwisata Luar Negeri Direktorat PPIP

Untuk mengukur keberhasilan investasi pemasaran pariwisata di luar negeri yang dilakukan dengan membandingkan anggaran dasar yang dikeluarkan untuk berpromosi di luar negeri dengan hasil penerimaan devisa wisatawan

7 Produktivitas investasi pemasaran dalam negeri (kali)

Dokumen hasil Studi Produktivitas investasi Pemasaran Pariwisata Dalam Negeri Direktorat PPIP

Untuk mengukur keberhasilan investasi pemasaran pariwisata di dalam negeri yang dilakukan dengan membandingkan anggaran dasar promosi pariwisata dalam negeri dengan hasil penerimaan pengeluaran wisatawan nusantara

8 Tingkat persepsi dunia terhadap citra pariwisata Indonesia (persentase)

Dokumen hasil Studi Persepsi Citra Pariwisata Indonesia Direktorat Pencitraan Indonesia

Untuk mengukur tingkat persepsi dunia terhadap citra pariwisata Indonesia adalah persentase hasil studi, monitoring, pengumpulan data persepsi organisasi pariwisata dunia (UNWTO, WEF) serta masyarakat tentang citra pariwisata Indonesia

- Untuk meningkatkan potensi pariwisata daerah (provinsi/kabupaten/ kota)


NO

SASARAN

4

Meningkatnya efektivitas dan efisiensi promosi KIE dan minat khusus


SUMBER DATA

PENJELASAN

1. Jumlah daerah yang dipromosikan sebagai daerah tujuan wisata konvensi, insentif, event dan minat khusus (daerah)

Laporan Pelaksanaan kegiatan promosi yang dilakukan di 6 daerah (renstra Es II) pada tahun 2012 Direktorat KIE & MK

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian terhadap jumlah daerah yang dipromosikan sebagai daerah tujuan wisata konvensi, insentif, even dan minat khusus

2. Jumlah promosi even MICE dan even minat khusus (kegiatan)

- Laporan pelaksanaan kegiatan promosi even pada Direktorat KIE & MK - Jumlah Undangan/ invitation dari industri KIEMK luar negeri - Dokumen Keikutsertaan Indonesia selaku anggota ICCA

- Untuk mengukur kontribusi even KIEMK terhadap pengembangan pariwisata Indonesia

3. Rata-rata jumlah pameran dan eksibisi internasional di Indonesia (kegiatan)

Data Base pameran dan eksibisi internasional di Indonesia Direktorat KIE & MK.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan Indonesia sebagai salah satu negara yang dijadikan tuan rumah dalam pameran dan eksibisi terkait konvensi, insentif, even dan minat khusus yang berkelas internasional

- Untuk menginventarisasi jumlah penyelenggaraan event peningkatan KIEMK yang diinisiasi oleh Kemparekraf, dan juga bekerjasama (co-marketing) dengan industri pariwisata.

5

Menurunnya rasio konsentrasi pasar wisatawan mancanegara ke Indonesia

Rasio konsentrasi 5 pasar utama asal wisatawan mancanegara ke Indonesia (persentase)

Dokumen hasil Studi Rasio konsentrasi 5 pasar utama asal wisatawan mancanegara ke Indonesia Direktorat PPIP

Untuk mengukur tingkat pengaruh 5 pasar wisata utama Indonesia terhadap total rasio jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, diharapkan agar pasar wisman Indonesia beragam dan tidak hanya tergantung kepada5 pasar saja

6

Terciptanya operasionalisasi Visit Indonesia Tourism Officers (VITO)

JumlahVisit Indonesia Tourism Officers di mancanegara (kota/lokasi)

- Laporan VITO - MoU VITO

Untuk mengukur efektivitas pelaksanaan promosi pariwisata Indonesia di luar negeri


NO

SASARAN

7

Meningkatnya kualitas publikasi, komunikasi dan layanan informasi pariwisata Indonesia

8

Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengenalan destinasi dan data pasar pariwisata Indonesia

9

Meningkatnya kualitas perencanaan, pemantauan dan evaluasi program Ditjen PP

10

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Ditjen PP

11

Meningkatnya kualitas organisasi Ditjen PP


SUMBER DATA

PENJELASAN

Jumlah publikasi dan pencitraan Indonesia (media)

Jumlah Publikasi Media Cetak, Masukan VITO, Media Research Center, Masukan dari Media Partner, Masukan Pakar (brand consultant/ national image building strategist), informasi komunitas teknologi dan desain

Untuk mengukur efektivitas media publikasi dan pencitraan Indonesia

1 Jumlah informasi mengenai pasar pariwisata Indonesia di dalam dan luar negeri (naskah)

BPS, PHRI, PT. Angkasa Pura, PT. Pelindo, PT. KAI, Kemenhub; Pengelola DTW, Dinas, Euromonitor, UNWTO, IMF, WTO, VITO, IATA

Untuk mengukur hasil analisa pasar dalam negeri dan luar negeri

2 Jumlah peserta Widyawisata Pengenalan Familiarization Trip ) ((orang)

Euromonitor, Alexa; Nielson, Rekomendasi KBRI, Rekomendasi VITO

Untuk mengukur news value dan juga benefit yang didapat dengan mengundang TA/TO, jurnalis, baik dari dalam maupun luar negeri terhadap kepariwisataan Indonesia

Pencapaian target dan indikator program dan kegiatan Ditjen PP (persentase)

Laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semester, laporan tahunan, laporan UKP4 (B04,B06,B09,B12), LAKIP, RKAKL, DIPA,POK, RKP, IKU, PK, RKT, RENSTRA

Untuk mengukur apakah layanan sudah sesuai dengan mekanisme sistem perencanaan, sistem penganggaran; sistem pengadaan barang jasa, sistem pelaporan dan pemantauan

Laporan daya serap,; laporan hasil rekon, laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Untuk mengukur pengelolaan keuangan negara secara bertanggung jawab

Peraturan, naskah NSPK, modul, undang-undang

Untuk mengukur pelaksanaan kegiatan, anggaran dan kebijakan yang sesuai dengan NSPK Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata

Penyerapan anggaran belanja Ditjen PP (persentase) 1 Jumlah NSPK yang dihasilkan Ditjen PP (naskah)


NO

12

SASARAN

Meningkatnya kualitas SDM Ditjen PP


SUMBER DATA

PENJELASAN

2 Jumlah prosedur operasional standar (SOP) yang dihasilkan Ditjen PP (naskah)

Peraturan, naskah SOP, Modul, Undang-undang

Untuk mengukur pelaksanaan kegiatan, anggaran dan kebijakan yang sesuai dengan SOP Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata

Jumlah SDM Ditjen PP yang difasilitasi untuk peningkatan kemampuan kerja dan pengetahuan terkait pemasaran pariwisata (orang)

Laporan kelulusan, Transkrip nilai, Sertifikat keikutsertaan

Untuk mengukur SDM Ditjen PP yang difasilitasi untuk peningkatan kemampuan kerja dan pengetahuan terkait pemasaran pariwisata



1 Nama Unit Organisasi : Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasaran : Memberikan pelayanan teknis adminstratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata 2 Tugas : a. Koordinasi dan penyusunan rencana program dan penganggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta kerja 3 Fungsi sama di lingkungan Direktorat jenderal; b. Penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, pengelolaan urusan kepegawaian, serta penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal c. Pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal, dan d. Pengelolaan urusan tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan, serta data dan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal : Pengembangan Pemasaran Pariwisata 4 Program 5 Indikator Kinerja Utama : Eselon II

NO

SASARAN

1

Meningkatnya kualitas perencanaan, pemantauan dan evaluasi program Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata

2

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1 Persentase pencapaian target dan indikator program dan kegiatan (persentase)

SUMBER DATA -

PENJELASAN Persentase dalam mengukur kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal pemasaran sesuai dengan SOP

2 Jumlah layanan perencanaan dan Monev (naskah)

Laporan bulanan Laporan triwulan Laporan semester Laporan tahunan Laporan UKP4 (B04, B06, B09, B12) - LAKIP RKAKL, DIPA, POK, RKP, IKU, PK, RKT, RENSTRA

1 Persentase penyerapan anggaran belanja Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata (persentase)

- Laporan daya serap - Laporan hasil rekon - Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - SPM, SP2D

Untuk mengukur realisasi anggaran apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana penarikan anggaran yang telah di tetapkan diawal tahun

2 Jumlah layanan bidang keuangan (naskah)

- Laporan daya serap - Laporan hasil rekon - Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - SPM, SP2D

Untuk mengukur kelancaran proses pencairan anggaran pelaksanaan kegiatan dan mengetahui pengelolaan keuangan negara secara bertanggung jawab

Untuk mengetahui apakah layanan sudah sesuai dengan mekanisme sistem perencanaan, sistem penganggaran;, sistem pengadaan barang jasa, sistem pelaporan dan pemantauan

UNIT ORGANISASI PELAKSANA Sekretariat Direktorat Jenderal

NO 3

4

SASARAN


SUMBER DATA

PENJELASAN

Laporan kelulusan, transkrip nilai, sertifikat keikutsertaan

Untuk mengetahui jumlah pegawai yang memiliki kemampuan di bidang pemasaran, (kemampuan berbahasa asing, pengembangan kepribadian, pengadaan barang jasa, pembekalan masa pensiun)

2 Jumlah layanan bidang kepegawaian (naskah)

Daftar nominatif pegawai, Daftar urut kepangkatan (DUK)


1 Jumlah sistem kerja yang yang telah memiliki NSPK juklak dan juknis yang terimplementasikan dengan baik (jenis)

Peraturan, Naskah NSPK, Modul, Undang-undang

Untuk mengetahui apakah sistem kerja telah berjalan sesuai NSPK di bidang pemasaran pariwisata

Meningkatnya kualitas 1 Jumlah orang yang difasilitasi untuk diklat SDM Direktorat Jenderal peningkatan kemampuan Pemasaran Pariwisata kerja dan pengetahuan di bidang Pemasaran Pariwisata (peserta)

Meningkatnya kualitas organisasi Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata

2 Jumlah layanan bidang hukum (naskah)

- Naskah MOU - Naskah NSPK - Jumlah kasus


3 Jumlah layanan bidang umum dan informasi (naskah)

Data Press Conference, Data Pelaksanaan Kegiatan Pemasaran

Untuk mengukur tingkat pelayanan data dan informasi di bidang pemasaran pariwisata

4 Jumlah layanan perkantoran (bulan)

Dokumen gaji, Data formasi pegawai, Jumlah personil / pegawai Ditjen Pemasaran

Untuk mengetahui apakah kebutuhan perkantoran sudah terpenuhi sesuai SOP

5 Jumlah penyelenggaraan sarana dan prasarana (bulan)

Data BMN

Untuk mengukur pengelolaan Barang Milik Negara yang akuntabel

6 Jumlah layanan fasilitasi kerjasama (naskah)

Naskah MOU

7 Jumlah dukungan pengembangan kebijakan pemasaran dan promosi pariwisata (BPPI)

Laporan hasil pelaksanaan kegiatan BPPI, UndangUndang No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Untuk mengukur tingkat pelayanan fasilitasi dan kerjasama bidang pemasaran pariwisata Untuk mengukur kontribusi BPPI terhadap pencapaian kinerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian 2 Tugas bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan pasar dan informasi a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi pasar dalam dan luar negeri, sehubungan lembaga Fungsi : 3 pariwisata dan widya wisata, dan perancangan pemasaran pariwisata; b. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria dibidang informasi pasar dalam dan luar negeri, hubungan lembaga pariwisata dan widya wisata, dan perancangan pemasaran pariwisata c. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang informasi pasar dalam dan luar negeri, hubungan lembaga pariwisata dan widya wisata, dan perancangan pemasaran pariwisata; dan d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat : Pengembangan Pemasaran Pariwisata 4 Program 5 Indikator Kinerja Utama : Eselon II

NO 1

SASARAN


SUMBER DATA

PENJELASAN

Meningkatnya pelayanan 1 Jumlah pengembangan informasi dan informasi pasar dalam kelengkapan informasi negeri (naskah) pariwisata Indonesia

1 2 3 4 5 6 7 8 9

BPS PHRI PT.Angkasa Pura PT. Pelindo PT.KAI Kemenhub Pengelola DWT Dinas Pusdatin

Untuk mengukur analisa informasi pariwisata pasar dalam negeri

2 Jumlah pengembangan informasi pasar luar negeri (naskah)

1 2 3 4 5 6 7

BPS Euromonitor UNWTO IMF WTO VITO IATA

Untuk mengukur analisa informasi pariwisata pasar luar negeri

UNIT ORGANISASI PELAKSANA Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata

NO

SASARAN


SUMBER DATA

PENJELASAN

3 Jumlah perancangan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri (naskah)

1 Dokumen Hasil studi dan rekomendasi pasar dalam dan luar negeri 2 Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pasar dalam dan luar negeri 3 Dokumen hasil evaluasi pemanfaatan sarana promosi 4 Masukan VITO dan KBRI

Untuk mengukur perancangan strategi pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri

4 Jumlah peserta bimbingan teknis pengembangan informasi pasar pariwisata (peserta)

Jumlah peserta, sertifikat keikutsertaan peserta, penilaian peserta

Untuk mengukur pemahaman peserta bimbingan teknis pengembangan informasi pasar pariwisata

5 Jumlah peserta Familiarization Trip (Widyawisata Pengenalan) (peserta

1 2 3 4 5 1

Untuk mengukur news value dan juga benefit yang didapat dengan mengundang TA/TO, jurnalis, baik dari dalam maupun luar negeri terhadap kepariwisataan Indonesia

6 Jumlah newsletter pariwisata Indonesia (eksemplar)

Euromonitor Alexa Nielson Rekomendasi KBRI Rekomendasi VITO Penyelenggaraan eventevent luar negeri/ dalam negeri (Direktorat Promosi Pariwisata Luar Negeri dan Direktorat Promosi Pariwisata Dalam negeri)

Untuk mengukur penyebaran informasi yang dimanfaatkan oleh seluruh stakeholders kepariwisataan Indonesia

2 Data/Informasi pasar luar negeri (Dit.PPIP) 3 Penyelenggaraan Fam Trip (Dit. PPIP) 7 Jumlah pengembangan hubungan lembaga pariwisata (naskah)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

UNWTO PATA ASEAN NTO's IMTGT BIMP EAGA Instansi terkait Asosiasi Industri Pariwisata

Untuk mengukur jumlah pengembangan hubungan lembaga pariwisata yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Pasar Pariwisata


NO

SASARAN


SUMBER DATA

PENJELASAN

8 Jumlah rumusan kebijakan (NSPK) pengembangan pasar dan informasi pariwisata (naskah)

Modul, NSPK yang sudah ada Indikator yang mengukur jumlah rumusan kebijakan (NSPK) pengembangan pasar dan informasi pariwisata

9 Jumlah dokumen laporan evaluasi pengembangan pasar dan informasi pariwisata (naskah)

Laporan Evaluasi pengembangan pasar dan informasi pariwisata

Untuk mengetahui prosentase pencapaian target (anggaran & kinerja)



1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Pencitraan Indonesia : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian 2 Tugas bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pencitraan Indonesia. : a. Penyimpanan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi dan komunikasi media cetak, media elektronik 3 Fungsi dan digital, media ruang serta kerja sama dan kemitraan pencitraan indonesia; b. Penyiapan penyusunan norma, standar, produser, dan criteria di bidang strategi dan komunikasi media cetak, media elektronik dan digital, media ruang serta kerja sama dan kemitraan pencitraan indonesia; c. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang strategi dan komunikasi media cetak, media elektronik dan digital, media ruang serta kerja sama dan kemitraan pencitraan indonesia d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat; : Pengembangan Pemasaran Pariwisata 4 Program 5 Indikator Kinerja Utama : Eselon II

NO 1

SASARAN


Meningkatkan pelayanan 1 Jumlah strategi informasi dan pencitraan pariwisata kelengkapan informasi Indonesia (naskah) pariwisata Indonesia

SUMBER DATA • Renstra Kemenparekraf • Media Research Centre • Hanbook of Tourism Destination Branding (published by UNWTO) • Hasil survey segmentasi pasar dari Dit. PPIP • Data dari VITO • Masukan Pakar (brand Consultant/ National image building strategist) • Masukan dari media partner • Informasi komunitas teknologi dan design • 4 naskah strategi pencitraan Indonesia. • 4 naskah monitoring dan evaluasi pencitraan Indonesia Masukan dari daerah dan perwakilan RI di Luar Negeri.

PENJELASAN Untuk mengukur strategi pengembangan pariwisata Indonesia terkait brand positioning (per event, Minat khusus, Fokus pasar, dan 16 Destinasi) dan , Comunication strategy umum yang dievaluasi tahunan.

UNIT ORGANISASI PELAKSANA Direktorat Pencitraan Indonesia

NO

SASARAN


SUMBER DATA

PENJELASAN

2 Jumlah publikasi dan pencitraan Indonesia di media cetak (media)

Jumlah Publikasi Media Cetak, Masukan VITO, Media Research Center, Masukan dari Media Partner, Masukan Pakar (brand consultant/ national image building strategist), Informasi komunitas teknologi dan desain

Untuk mengukur efektivitas publikasi media cetak

3 Jumlah publikasi dan pencitraan Indonesia di media elektronik dan digital (media)

Jumlah Publikasi Media Cetak; Masukan VITO; Media Research Center; Masukan dari Media Partner; Masukan Pakar (brand consultant/ national image building strategist); informasi komunitas teknologi dan desain

Untuk mengukur efektivitas publikasi media elektronik dan digital

4 Jumlah publikasi dan pencitraan pariwisata Indonesia di media ruang (media)

Jumlah Publikasi Media ruang,Masukan VITO, Media Research Center, Masukan dari Media Partne, Masukan Pakar (brand consultant/ national image building strategist), informasi komunitas teknologi dan desain

Untuk mengukur efektivitas publikasi media ruang

5 Jumlah pembuatan dan pengadaan bahan promosi cetak (eksemplar)

Usulan kebutuhan bahan promosi cetak

Untuk mengukur jumlah penyebaran informasi melalui bahan promosi cetak pada even-even baik di dalam maupun di luar negeri


NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA 6 Jumlah pembuatan dan pengadaan bahan promosi elektronik (keping)

SUMBER DATA usulan kebutuhan bahan promosi elektronik

PENJELASAN Untuk mengukur jumlah penyebaran informasi melalui bahan promosi elektronik pada eveneven baik di dalam maupun di luar negeri

7 Jumlah peningkatan kerjasama dan kemitraan pencitraan pariwisata Indonesia (naskah)

Dokumen MOU kerjasama dan Kemitraan Pencitraan Indonesia antar Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah

Untuk mengukur peningkatan kerjasama dan kemitraan pencitraan pariwisata Indonesia didalam dan di luar negeri

8 Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) peningkatan publikasi pemasaran dan pencitraan pariwisata Indonesia (naskah)

Modul, NSPK yang sudah ada

Untuk mengukur jumlah perumusan kebijakan (NSPK) peningkatan Pencitraan Indonesia untuk keperluan internal dan eksternal Kemparekraf

9 Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan publikasi pemasaran dan pencitraan pariwisata Indonesia (peserta)


Untuk mengukur jumlah peserta yang mengerti dan memahami bimbingan teknis peningkatan publikasi pemasaran dan pencitraan pariwisata Indonesia

10 Jumlah laporan evaluasi peningkatan pencitraan pariwisata Indonesia (naskah)

Laporan Evaluasi peningkatan pencitraan pariwisata Indonesia


11 Jumlah informasi potensi Pariwisata daerah (unit) (DEKONSENTRASI)

-

Untuk mengetahui penyelenggaraan pengadaan sarana promosi Dekonsentrasi yang diberikan kepada Provinsi

Laporan Kegiatan Dekonsentrasi; Laporan Penyerapan Anggaran Dekonsentrasi; DIPA Dekonsentrasi; RKAKL Dekonsentrasi; POK Dekonsentrasi



1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Promosi Pariwisata Dalam Negeri : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian 2 Tugas bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata dalam negeri : a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Promosi tujuan wisata wilayah I, II, III, dan IV; 3 Fungsi b. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang promosi tujuan wisata wilayah I, II, III, dan IV; c. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi tujuan wisata wilayah I, II, III, dan IV;dan d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat; : Pengembangan Pemasaran Pariwisata 4 Program 5 Indikator Kinerja Utama : Eselon II

NO

SASARAN


1

Meningkatnya jumlah pergerakan wisatawan nusantara

SUMBER DATA

PENJELASAN

1 Jumlah direct promotion di pusat-pusat keramaian dan perbelanjaan (kegiatan)

- Laporan Penyelenggaraan Promosi Langsung (Direct Promotion) di pusat-pusat keramaian dan perbelanjaan - Laporan transaksi penjualan direct promotion

- Untuk mengukur jumlah transaksi penjualan paket wisata yang dihasilkan melalui kegiatan Direct Promotion - Kontribusi terhadap pergerakan wisatawan nusantara

2 Jumlah penyelenggaraan even pariwisata berskala nasional dan internasional (kegiatan)

Laporan penyelenggaraan Event Pariwisata berskala Nasional dan Internasional Calendar of event

- Untuk menginventarisasi even nasional dan internasional - Pemetaan even - Kontribusi terhadap pergerakan wisatawan nusantara dan mancanegara

3 Jumlah pendukungan even seni, budaya dan pariwisata daerah (kegiatan)

- Laporan pendukungan Event Seni, Budaya dan Pariwisata daerah - Dokumen usulan daerah (provinsi/kabupaten/ kota)

- Untuk meningkatkan potensi pariwisata daerah (provinsi/kabupaten/ kota) - Untuk menginventarisasi even nasional dan internasional - Kontribusi terhadap pergerakan wisatawan nusantara dan mancanegara

UNIT ORGANISASI PELAKSANA Direktorat Promosi Pariwisata Dalam Negeri

NO

SASARAN


SUMBER DATA

PENJELASAN

4 Jumlah transaksi pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di pasar dalam negeri (transaksi)

Laporan transaksi penjualan paket wisata yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Direct Promotion

Untuk mengukur jumlah transaksi penjualan paket wisata yang dihasilkan melalui kegiatan Direct Promotion

5 Aktivasi Pusat Informasi Kepariwisataan (Tourism Information Centre) (unit)

Laporan pelaksanaan aktivasi TIC

Untuk meningkatkan distribusi informasi pariwisata Indonesia

6 Jumlah perumusan kebijakan (NSPK) promosi pariwisata dalam negeri (naskah)

- Modul - NSPK

Untuk mengukur jumlah perumusan kebijakan NSPK promosi pariwisata dalam negeri

7 Jumlah penyusunan laporan evaluasi dan bimbingan teknis promosi pariwisata dalam negeri (naskah)

Jumlah peserta, sertifikat keikutsertaan peserta, penilaian peserta, Laporan Evaluasi

Untuk mengukur jumlah peserta yang mengerti dan memahami bimbingan teknis peningkatan promosi pariwisata dalam negeri

8 Jumlah penyelenggaraan even pariwisata daerah (unit) (DEKONSENTRASI)

Laporan Kegiatan Dekonsentrasi, Laporan Penyerapan Anggaran Dekonsentrasi; DIPA Dekonsentrasi; RKAKL Dekonsentrasi; POK Dekonsentrasi

Untuk mengetahui penyelenggaraan even daerah (Dekonsentrasi) yang diberikan kepada Provinsi



1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Promosi Pariwisata Luar Negeri : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian 2 Tugas bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata luar negeri : a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi pariwisata wilayah ASEAN, Asia, Timur Tengah dan 3 Fungsi Afrika, Amerika dan Pasifik, serta Eropa b. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang promosi pariwisata wilayah ASEAN, Asia, Timur Tengah dan Afrika, Amerika dan Pasifik, serta Eropa c. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah ASEAN, Asia, Timur Tengah dan Afrika, Amerika dan d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat : Pengembangan Pemasaran Pariwisata 4 Program 5 Indikator Kinerja Utama : Eselon II

NO

SASARAN

1

Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara


SUMBER DATA

PENJELASAN

1 Jumlah partisipasi pada Bursa Pariwisata Internasional (kegiatan)

- Laporan partisipasi pada Bursa Pariwisata Internasional (UKP4) - Undangan partisipasi pada bursa Internasional - Laporan KBRI - Masukan VITO

- Untuk mengukur kontribusi terhadap peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara - Untuk mengukur kontribusi terhadap transaksi penjualan paket wisata

2 Jumlah pelaksanaan misi penjualan (Sales Mission) di Fokus Pasar Wisatawan (kegiatan)

- Laporan partisipasi pada Bursa Pariwisata Internasional (UKP4) - Undangan partisipasi pada bursa Internasional - Laporan KBRI - Masukan VITO

- Untuk mengukur kontribusi terhadap peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara - Untuk mengukur kontribusi terhadap transaksi penjualan paket wisata

UNIT ORGANISASI PELAKSANA Direktorat Promosi Pariwisata Luar Negeri

NO

SASARAN


SUMBER DATA

PENJELASAN

3 Jumlah pendukungan penyelenggaraan Festival Indonesia (kegiatan)

- Laporan pendukungan penyelenggaraan Festival Indonesia (UKP4) - Laporan KBRI - Masukan VITO

- Untuk mengetahui pemahaman dunia internasional terhadap pariwisata Indonesia - Meningkatkan citra Indonesia di mancanegara - Untuk memperkenalkan seni dan budaya Indonesia di mancanegara - Untuk mengukur kontribusi terhadap peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara

4 Jumlah penyelenggaraan Perwakilan Promosi Pariwisata Indonesia (Indonesia Tourism Promotion Representative Office) di luar negeri (kota)

- Laporan VITO - MOU VITO

Untuk mengukur efektivitas pelaksanaan promosi pariwisata Indonesia di luar negeri

5 Jumlah perumusan kebijakan (NSPK) promosi pariwisata luar negeri (naskah)

Modul, NSPK yang sudah ada

Untuk mengukur jumlah perumusan kebijakan NSPK promosi pariwisata luar negeri

6 Jumlah penyusunan laporan evaluasi promosi pariwisata luar negeri (naskah)

Laporan Evaluasi Promosi Pariwisata Luar Negeri


7 Jumlah peserta bimbingan teknis promosi pariwisata luar negeri (peserta)


Untuk mengukur jumlah peserta yang mengerti dan memahami bimbingan teknis peningkatan promosi pariwisata luar negeri

8 Jumlah partisipasi daerah pada even Pariwisata Internasional (unit) (DEKONSENTRASI)

- Laporan Kegiatan Dekonsentrasi; - Laporan Penyerapan Anggaran Dekonsentrasi; - DIPA Dekonsentrasi; - RKAKL Dekonsentrasi; - POK Dekonsentrasi

Untuk mengetahui partisipasi daerah dalam pelaksanaan partisipasi pada bursa pariwisata Internasional (Dekonsentrasi) yang diberikan kepada Provinsi



1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Promosi Konvensi, Insentif, Event, dan Minat Khusus : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta 2 Tugas pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi konveksi, insentif, event, dan minat khusus : a. Penyimpanan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi konveksi, insentif, event, dan minat khusus 3 Fungsi kepada korporasi, pemerintah dan non pemerintah, serta promosi minat khusus b. Penyiapan penyusunan norma, standar, produser, dan kriteria di bidang promosi konveksi, insentif, event, dan minat khusus kepada korporasi, pemerintah dan non pemerintah, serta promosi minat khusus c. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi konveksi, insentif, event, dan minat khusus kepada korporasi, pemerintah dan non pemerintah, serta promosi minat khusus d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat; : Pengembangan Pemasaran Pariwisata 4 Program 5 Indikator Kinerja Utama : Eselon II

NO

SASARAN

1

Meningkatnya kualitas dan kuantitas promosi KIP dan minat khusus


SUMBER DATA

PENJELASAN


1 Jumlah Bidding dan Delegates Boosting Konvensi, Insentif, Even, dan Minat Khusus (kegiatan)

- Laporan pelaksanaan MICE Bidding dan Delegates Bosting - Proposal/permohonan dukungan Bidding dari Asosiasi/corporate

Untuk mengukur jumlah bidding dan delegates boosting dihitung dari banyaknya dukungan yang diberikan Kemenparekraf kepada asosiasi di Indonesia (misal : asosiasi profesi, komunitas, corporate) agar melakukan bidding/delegates boosting pelaksanaan konferensi internasional yang rutin dilaksanakan.

Direktorat Promosi konvensi, Insentif, Event, dan Minat Khusus

2 Jumlah daerah yang dipromosikan sebagai daerah tujuan wisata konvensi, insentif, even dan minat khusus (daerah)

Laporan pelaksanaan penyelenggaraan, pendukungan dan site visit promosi KIE dan MK didestinasi MICE utama

Untuk mengetahui jumlah daerah yang secara langsung ikut terpromosikan dengan programprogram KIE dan MK yang dilaksanakan

3 Jumlah kerjasama asosiasi minat khusus (kegiatan)

- Dokumen keanggotaan di asosiasi KIE dan MK Internasional - Laporan jumlah partisipasi di forum asosiasi KIE dan MK Internasional

Untuk mengukur jumlah kerjasama asosiasi minat khusus untuk membangun maupun meningkatkan kerjasama dan jejaring dengan key person dari masing-masing industri wisata minat khusus.

NO

SASARAN


SUMBER DATA

4 Jumlah site visit peningkatan Konvensi, Insentif, Even, dan Minat Khusus (kegiatan)

- Permohonan site visit dari corporate, media, TA/TO - Laporan hasil pelaksanaan bidding

Untuk mengukur jumlah site visit dihitung dari banyaknya site visit MICE dan minat khusus yang diselenggarakan

5 Jumlah promosi internasional even peningkatan Konvensi, Insentif, Even, dan Minat Khusus (kegiatan)

Laporan promosi pada Internasional MICE Event

Untuk mengukur partisipasi pada tradeshow Internasional yang diselenggarakan tiap tahun oleh berbagai negara

6 Jumlah penyelenggaraan even peningkatan Konvensi, Insentif, Even, dan Minat Khusus (kegiatan)

Laporan penyelenggaraan Event KIE & MK

Untuk menginventarisasi jumlah penyelenggaraan event peningkatan KIEMK yang diinisiasi oleh Kemparekraf, dan juga bekerjasama (co-marketing) dengan industri pariwisata

7 Jumlah pendukungan event peningkatan Konvensi, Insentif, Even dan Minat Khusus (kegiatan)

Laporan pendukungan event KIE & MK Proposal permohonan dukungan dari asosiasi/ corporate/pemerintah/ komunitas

Untuk mengukur jumlah even KIEMK bertaraf nasional dan internasional yang diselenggarakan di Indonesia

8 Jumlah seminar/ workshop dan koordinasi bidang MICE dan Minat Khusus (kegiatan)

- Laporan pelaksanaan seminar & workshop KIE & MK. - Sertifikat peserta seminar dan workshop KIEMK

Untuk mengukur jumlah seminar/workshop yang diselenggarakan Direktorat Promosi KIEMK

9 Jumlah rumusan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) peningkatan Konvensi, Insentif, Even dan Minat Khusus (naskah)

Dokumen/NSPK yang disusun

Untuk mengukur jumlah perumusan kebijakan (NSPK) peningkatan KIEMK yaitu jumlah pedoman operasional yang dihasilkan Direktorat Promosi KIEMK, untuk keperluan internal dan eksternal Kemenparekraf

PENJELASAN


NO

SASARAN


SUMBER DATA

PENJELASAN

10 Jumlah peserta bimbingan - Laporan pelaksanaan Bintek di Direktorat Promosi teknis peningkatan KIE & MK jumlah peserta Konvensi, Insentif, Even dan Minat Khusus (peserta) - Sertifikat keikutsertaan peserta

Untuk mengukur jumlah peserta yang mengerti dan memahami bimbingan teknis baik internal Direktorat Promosi KIE dan MK maupun dari asosiasi, corporate, komunitas dan industri bidang KIE dan MK

11 Jumlah laporan evaluasi peningkatan Konvensi, Insentif, Even dan Minat Khusus (naskah)

Untuk mengukur prosentase pencapaian target (anggaran & kinerja)

Laporan evaluasi Direktur KIE & MK


INDIKATOR KINERJA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF


1 Nama Unit Organisasi : Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif : Melaksanakan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2 Tugas : a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan sumber daya pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3 Fungsi b. Pelaksanaan pengembangan sumber daya di bidang pariwisata dan Ekonomi Kreatif c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya dibidang pariwisata dan Ekonomi Kreatif d. Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif : Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 4 Program 5 Indikator Kinerja Utama : Eselon I

NO

SASARAN

1

Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM pariwisata dan ekonomi kreatif


SUMBER DATA

PENJELASAN

1 Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi (Orang)

Laporan Pelaksanaan Sertifikasi Bidang Pariwisata, Laporan Monev

Untuk mengukur tingkat kompetensi SDM sektor pariwisata

2 Jumlah tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif yang disertifikasi (Orang)

Laporan Pelaksanaan Sertifikasi Bidang Ekonomi Kreatif, Laporan Monev

Untuk mengukur tingkat kompetensi SDM sektor ekonomi kreatif

3 Jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif (orang)

Laporan Pelaksanaan Pembekalan sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Untuk mengetahui tingkat kompetensi SDM di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif

4 Jumlah standar kompetensi di sektor pariwisata (Naskah SKKNI)

Dokumen SKKNI bidang pariwisata yang disahkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sebagai acuan dalam pelaksanaan sertifikasi bidang pariwisata

5 Jumlah standar kompetensi di sektor ekonomi kreatif (Naskah SKKNI)

Dokumen SKKNI bidang ekraf yang disahkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sebagai acuan dalam pelaksanaan sertifikasi bidang ekonomi kreatif

UNIT ORGANISASI PELAKSANA Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata & Ekonomi Kreatif


SUMBER DATA

NO

SASARAN

PENJELASAN

2

Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi pariwisata

6 Jumlah lulusan pendidikan - LAKIP UPT tinggi pariwisata yang - Monev terserap di pasar kerja - Laporan Kegiatan Job Fair (Orang)

3

Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor pariwisata

7 Jumlah penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pengembangan sektor pariwisata (Naskah)

- Laporan hasil pelaksanaan Untuk mengetahui hasil kajian/naskah yang penelitian diterbitkan yang dapat dijadikan rujukan dalam perumusan kebijakan di sektor kepariwisataan - Laporan Monev

4

Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor ekonomi kreatif

8 Jumlah penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pengembangan sektor ekonomi kreatif (Kajian)

- Laporan hasil pelaksanaan Untuk mengetahui hasil kajian/naskah yang penelitian diterbitkan yang dapat dijadikan rujukan dalam perumusan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif - Laporan Monev

5

Meningkatnya kualitas perencanaan, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan

9 Pencapaian target indikator program dan kegiatan (Persentase)

Monev, Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan

Untuk mengetahui persentase capaian indikator program dan kegiatan

6

Meningkatnya kualitas penyerapan anggaran belanja

10 Penyerapan anggaran belanja Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Persentase)

- Laporan Realisasi Keuangan - Monev

Untuk mengukur tingkat penyerapan anggaran belanja BPSD dalam menunjang keberhasilan organisasi

Untuk mengetahui jumlah lulusan 4 (empat) UPT pendidikan pariwisata yang terserap di pasar kerja baik di dalam maupun di luar negeri


NO 7

8

SASARAN


Meningkatnya kualitas 11 Jumlah NSPK yang organisasi Badan dihasilkan BPSD Pengembangan Sumber Parekraf (Naskah) Daya Pariwisata dan 12 Jumlah Standar Ekonomi Kreatif Operasional Prosedur (SOP) yang dihasilkan BPSD Parekraf (Naskah) Meningkatnya kualitas 13 Jumlah peneliti yang SDM Badan disertifikasi (Orang) Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan 14 Jumlah SDM BPSD Ekonomi Kreatif Parekraf yang difasilitasi untuk meningkatkan kemampuan kerja dan pengetahuan terkait pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif (Orang)

SUMBER DATA

PENJELASAN

NSPK yang disahkan

Untuk mengetahui implementasi NSPK

SOP yang dibuat

Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan kegiatan dalam menunjang capaian kinerja

Sertifikasi peneliti yang diterbitkan

Untuk mengukur tingkat kompetensi peneliti

Surat ijin dan tugas belajar

Untuk mengetahui kualitas SDM dalam menunjang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif



Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1 Nama Unit Organisasi : Memberikan pelayanan teknis adminstratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan badan Pengembangan Sumber : 2 Tugas Daya pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

: a.

3 Fungsi

b.

c. d.

Koordinasi dan penyusunan rencana program dan penganggaran, evaluasi dan pelaporan, serta kerja sama di lingkungan Badan badan Pengembangan Sumber Daya pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan urusan kepegawaian di lingkungan Badan badan Pengembangan Sumber Daya pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pengelolaan penggunaan, penerimaan dan pegeluaran anggaran, perbendaharaan dan gaji, akuntansi dan verifikasi, serta inventarisasi kekayaan milik Negara di lingkungan Badan badan Pengembangan Sumber Daya pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pengelolaan urusan persuratan, data dan informasi, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Badan badan Pengembangan Sumber Daya pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

4 Program

: Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 5 Indikator Kinerja Utama : Eselon II

NO

SASARAN

1

Pelayanan manajemen Pengembangan Sumber Daya Pariwisata & Ekonomi Kreatif


SUMBER DATA

PENJELASAN

1 Jumlah pelayanan manajemen pengembangan sumber daya pariwisata & ekonomi kreatif (Naskah)

Laporan: - SAI - Simak BMN - Monev

Untuk mengetahui tingkat pelayanan dalam menunjang kelancaran operasional organisasi


Monev, Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan

Untuk mengetahui persentase capaian indikator program dan kegiatan


- Laporan Realisasi Keuangan - Monev

Untuk mengukur tingkat penyerapan anggaran belanja BPSD dalam menunjang keberhasilan organisasi

UNIT ORGANISASI PELAKSANA Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

NO

SASARAN


SUMBER DATA

PENJELASAN

4 Jumlah peneliti yang disertifikasi (Orang)

Sertifikasi peneliti yang diterbitkan

Untuk mengukur tingkat kompetensi peneliti

5 Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terimplementasi dengan baik (Naskah)

SOP yang dibuat

Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan kegiatan dalam menunjang capaian kinerja

6 Jumlah NSPK yang terimplementasi dengan baik (Naskah)

NSPK yang disahkan

Untuk mengetahui implementasi NSPK

7 Jumlah SDM yang difasilitasi untuk meningkatkan kemampuan kerja dan pengetahuan di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif (Orang)

Surat ijin dan tugas belajar

Untuk mengetahui kualitas SDM dalam menunjang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif



1 Nama Unit Organisasi : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan : Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kebijakan kepariwisataan 2 Tugas : a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kegiatan, pengembangan system dan metoda, serta pemantauan, 3 Fungsi evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan; b. Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data serta penyajian dan publikasi data penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan. : Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 4 Program 5 Indikator Kinerja Utama : Eselon II

NO 1

SASARAN Litbang kepariwisataan yang diterbitkan


SUMBER DATA

PENJELASAN

1 Jumlah litbang kebijakan - Laporan hasil pelaksanaan penelitian sektor kepariwisataan - Laporan Monev (Naskah)

Untuk mengetahui hasil kajian/naskah yang diterbitkan yang dapat dijadikan rujukan dalam perumusan kebijakan di sektor kepariwisataan

2 Jumlah penerbitan jurnal dan diseminasi kelitbangan (Naskah)

Laporan Monev

Untuk mengetahui jumlah Jurnal, deseminasi dan publikasi yang diterbitkan Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan

3 Jumlah policy note yang dihasilkan (Naskah)

- Laporan Monev - Laporan Policy note

Untuk mengetahui Policy Note yang perlu ditindaklanjuti oleh pimpinan

4 Jumlah dokumen program - Laporan Monev - Laporan pelaksanaan dan hasil kerja sama kelitbangan (Naskah) kerja sama

Untuk mengukur kinerja dan pelaksanaan kerja sama bidang kepariwisataan

5 Jumlah fasilitasi penelitian - Laporan Monev, - Laporan hasil Penelitian mandiri bagi peneliti (Kajian) Mandiri

Untuk mengetahui jumlah kajian/naskah yang diterbitkan oleh peneliti mandiri bidang kepariwisataan

UNIT ORGANISASI PELAKSANA Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan kepariwisataan

NO

SASARAN


SUMBER DATA

PENJELASAN

6 Jumlah Standar Laporan POS yang disahkan Operasional Prosedur (SOP) yang terimplementasi dengan baik (Naskah)

Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan kegiatan dalam menunjang capaian kinerja Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan

7 Jumlah naskah laporan evaluasi (Naskah)

Untuk mengetahui hasil kinerja program dan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang kepariwisataan

Laporan Monev



1 Nama Unit Organisasi : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif : Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kebijakan Ekonomi Kreatif 2 Tugas 3 Fungsi

: a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kegiatan, pengembangan system dan metoda, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan Ekonomi Kreatif; b. Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data serta penyajian dan publikasi data penelitian dan pengembangan kebijakan Ekonomi kreatif.

: Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 4 Program 5 Indikator Kinerja Utama : Eselon II

NO 1

SASARAN Penelitian dan Pengembangan ekonomi kreatif yang diterbitkan


SUMBER DATA

PENJELASAN


1 Jumlah litbang kebijakan ekonomi kreatif (Naskah)

- Laporan hasil pelaksanaan penelitian - Laporan Monev

Untuk mengetahui hasil kajian/naskah yang diterbitkan yang dapat dijadikan rujukan dalam perumusan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif

2 Jumlah penerbitan jurnal dan deseminasi kelitbangan (Naskah)

Laporan Monev

Untuk mengetahui jumlah Jurnal, deseminasi dan publikasi yang diterbitkan Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif

3 Jumlah policy note yang dihasilkan (Naskah)

- Laporan Monev - Laporan Policy note

Untuk mengetahui Policy Note yang perlu ditindak lanjuti oleh pimpinan

4 Jumlah dokumen program dan hasil kerja sama kelitbangan (Naskah)

- Laporan Monev - Laporan pelaksanaan kerja sama

Untuk mengukur kinerja dan pelaksanaan kerja sama bidang Ekonomi Kreatif

5 Jumlah fasilitasi penelitian mandiri bagi peneliti (Kajian)

- Laporan Monev - Laporan hasil Penelitian Mandiri

Untuk mengetahui jumlah kajian/naskah yang diterbitkan oleh peneliti mandiri bidang Ekonomi Kreatif

NO

SASARAN


SUMBER DATA

PENJELASAN


Laporan POS yang disahkan

Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan kegiatan dalam menunjang capaian kinerja Penelitian dan Pengembangan bidang Kebijakan Ekonomi Kreatif


Laporan Monev

Untuk mengetahui hasil kinerja program dan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang Ekonomi Kreatif



1 Nama Unit Organisasi : Pusat Pengembangan Sumber daya Manusia Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif : Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif 2 Tugas 3 Fungsi

: a. Perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program kegiatan, pengembangan kurikulum, system dan metoda, serta pemantauan dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan; b. Perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program kegiatan, pengembangan kurikulum, system dan metode, serta pemantauan dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang ekonomi kreatif. : Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 4 Program 5 Indikator Kinerja Utama : Eselon II

NO

SASARAN

1

Meningkatnya kapasitas SDM aparatur / industri / masyarakat bidang pariwisata dan ekonomi kreatif


SUMBER DATA

PENJELASAN

1 Jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif (orang)

Laporan Pelaksanaan Pembekalan sektor Parekraf

Untuk mengetahui tingkat kompetensi SDM di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif

2 Jumlah dokumen kerja sama pengembangan SDM (dokumen)

Laporan pelaksanaan kerjasama

Untuk mengetahui keterkaitan kerjasama bidang parekraf dengan instansi terkait

3 Jumlah kurikulum dan modul yang diperbaharui (naskah)

Laporan/Naskah Kurikulum

Untuk mengetahui perkembangan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan

4 Jumlah peserta workshop (orang)

Laporan Pelaksanaan Asean Workshop on Cultural Heritage Tourism

Untuk mengetahui tingkat kompetensi SDM bidang parekraf

5 Jumlah institusi pendidikan Laporan monev tinggi kepariwisataan yang di supervisi (institusi)

Untuk mengetahui perbandingan proses belajar mengajar

UNIT ORGANISASI PELAKSANA Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif

NO

2

SASARAN

Meningkatnya profesionaslisme dan daya saing SDM bidang pariwisata di 4 UPT pendidikan tinggi pariwisata


SUMBER DATA

PENJELASAN

6 Jumlah laporan evaluasi (institusi)

LAKIP Pusbang SDM dan MONEV

Untuk mengetahui hasil kinerja program dan kegiatan dalam pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif

1. Jumlah lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang terserap di pasar kerja (orang)

LAKIP UPT, Monev, Laporan kegiatan Job Fair

Untuk mengetahui jumlah lulusan 4 (empat) UPT pendidikan pariwisata yang terserap di pasar kerja baik di dalam maupun di luar negeri.

2.Jumlah program studi (prodi)

LAKIP UPT, Monev, Laporan Tahunan

Untuk mengukur keterkaitan program studi dengan kebutuhan pasar

3.Jumlah mahasiswa aktif (orang)

LAKIP UPT, Monev

Untuk mengukur minat masyarakat terhadap pariwisata

LAKIP UPT, Monev, Laporan Tahunan

Untuk mengetahui tingkat rasio kebutuhan dosen dengan mahasiswa

4.Jumlah dosen (orang) 5.Jumlah dosen yang tersertifikasi (orang)

LAKIP UPT, Monev

Untuk mengukur tingkat kompetensi Dosen


4 UPT Pendidikan Tinggi Pariwisata


1 Nama Unit Organisasi : Pusat kompetensi Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif 2 Tugas

: Melaksanakan perumusan, penerapan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif

3 Fungsi

: a. Pelaksanaan rumusan, penerapan dan pengembangan, serta pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan kerja sama kompetensi sumber daya manusia di bidang kepariwisataan; dankerja sama ;

b. Pelaksanaan perumusan, penerapan dan pengembangan, serta pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan kerja sama kompetensi sumber daya manusia di bidang ekonomi kreatif. : Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 4 Program 5 Indikator Kinerja Utama : Eselon II

NO 1

SASARAN


PENJELASAN


- Laporan Pelaksanaan Sertifikasi Bidang Pariwisata - Laporan Monev

Untuk mengukur tingkat kompetensi SDM sektor pariwisata

Pusat Kompetensi Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif

2 Jumlah SDM sektor ekonomi kreatif yang tersertifikasi (Orang)

- Laporan Pelaksanaan Sertifikasi Bidang Ekraf - Laporan Monev

Untuk mengukur tingkat kompetensi SDM sektor ekonomi kreatif

3 Jumlah standar kompetensi sektor pariwisata (Naskah)

Dokumen SKKNI bidang pariwisata yang disahkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sebagai acuan dalam pelaksanaan sertifikasi bidang pariwisata

4 Jumlah standar kompetensi sektor ekonomi kreatif (Naskah)

Naskah materi assesment

Materi assesment kompetensi disusun sebagai dasar yang dipakai dalam proses uji kompetensi

SDM Pariwisata dan 1 Jumlah SDM sektor ekonomi kreatif yang pariwisata yang tersertifikasi kompetensi tersertifikasi (Orang)

SUMBER DATA

NO

SASARAN


SUMBER DATA

PENJELASAN

6 Jumlah Work Place Assessor (WPA) bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi

Laporan pelaksanaan bimbingan teknis WPA

Untuk meningkatkan kuantitas assesment bidang pariwisatan dan ekonomi kreatif

7 Fasilitasi pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang pariwisata dan ekonomi kreatif

Surat Ijin Pendirian LSP

Untuk memperlancar pelaksanaan sertifikasi bidang pariwisatan dan ekonomi kreatif


- Laporan Monev - Laporan SOP yang disahkan

Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan kegiatan sertifikasi dalam menunjang capaian kinerja dalam pengembangan pusat kompetensi


- LAKIP Puskom - Laporan Monev

Untuk mengetahui hasil kinerja program dan kegiatan sertifikasi dalam pengembangan bidang standarisasi kompetensi parekraf


INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT JENDERAL EKONOMI KREATIF BERBASIS SENI DAN BUDAYA


1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya. 2 Tugas : a. Perumusan kebijakan di bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya 3 Fungsi b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria di bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya; d. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya

4 Program

: Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya

5 Indikator Kinerja Utama : Eselon I

NO

SASARAN


SUMBER DATA

PENJELASAN

UNIT ORGANISASI PELAKSANA Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya

1

Meningkatnya kontribusi PDB ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya

Kontribusi PDB EKSB terhadap PDB nasional (persentase)

Data yang telah diolah dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi PDB EKSB terhadap PDB nasional

2

Meningkatnya kontribusi ekspor ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya

Kontribusi ekspor produk EKSB terhadap ekspor produk kreatif dunia (persentase)


Untuk mengukur seberapa besar kontribusi ekspor produk EKSB terhadap ekspor produk kreatif dunia

3

Meningkatnya tingkat 1 Tingkat partisipasi tenaga partisipasi dan kerja EKSB (persentase) produktivitas tenaga kerja sektor ekonomi kreatif berbasis seni dan 2 Pertumbuhan produktivitas tenaga kerja budaya di sektor EKSB (persentase)

Data ketenegakerjaan yang telah diolah dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik

Untuk mengukur tingkat partisipasi tenaga kerja sektor EKSB

Data ketenegakerjaan yang telah diolah dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik

Untuk mengukur pertumbuhan produktivitas tenaga kerja sektor EKSB

Meningkatnya aktivitas usaha di sektor ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya


Untuk mengetahui kontribusi jumlah usaha sektor EKSB terhadap usaha nasional

4

Kontribusi jumlah usaha Sektor EKSB terhadap nasional (persentase)

NO 5

SASARAN Meningkatnya pemahaman HKI atas Karya Kreatif berbasis seni dan budaya


SUMBER DATA

PENJELASAN

1 Jumlah karya kreatif yang difasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual bagi karya kreatif (karya kreatif)

Data yang telah diolah dan dipublikasikan Ditjen HKI

Untuk mengetahui jumlah karya kreatif yang telah terdaftar sebagai hak kekayaan intelektual

2 Tingkat pemahaman masyarakat terhadap HKI sektor EKSB (persentase)

Laporan hasil survey terhadap HKI bidang seni dan budaya

Untuk mengukur sampai seberapa besar tingkat pemahaman masyarakat terhadap HKI sektor EKSB

6

Meningkatnya Tingkat pemahaman pemahaman mengenai masyarakat terhadap EKSB ekonomi kreatif berbasis (persentase) seni dan budaya

Laporan hasil survey terhadap HKI bidang seni dan budaya

Untuk mengukur sampai seberapa besar tingkat pemahaman masyarakat terhadap EKSB

7

Meningkatnya konsumsi terhadap produk kreatif berbasis seni dan budaya


Untuk mengukur pertumbuhan konsumsi produk EKSB

8

Terciptanya ruang publik Jumlah pengembangan bagi masyarakat ruang kreatif (buah)

Laporan Aktivasi Taman Budaya

Untuk mengetahui jumlah pengembangan ruang kreatif

9

Meningkatnya kuantitas Jumlah pelaku kreatif sektor dan kualitas fasilitasi EKSB yang mengalami pengembangan jejaring peningkatan jejaring (orang) di sektor ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya

Laporan kegiatan (festival, lomba, workshop dan sosialisasi) di Ditjen EKSB

Untuk mengukur jumlah pelaku sektor EKSB yang mengalami peningkatan jejaring

Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitasi pemasaran karya kreatif sektor ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya


Untuk mengetahui jumlah pelaku kreatif sektor EKSB yang mengalami peningkatan akses pasar

10

Pertumbuhan konsumsi terhadap produk kreatif berbasis seni dan budaya (persentase)

Jumlah pelaku kreatif sektor EKSB yang mengalami peningkatan akses pasar (orang)



SUMBER DATA

PENJELASAN


Untuk mengetahui jumlah pelaku kreatif sektor EKSB yang mengalami peningkatan kemampuan kreasi dan produksi karya kreatif

NO

SASARAN

11

Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitasi kreasi dan produksi karya kreatif berbasis seni dan budaya

Jumlah pelaku kreatif sektor EKSB yang mengalami peningkatan kemampuan kreasi dan produksi karya kreatif (orang)

12


Pencapaian target indikator Laporan capaian Kinerja program dan kegiatan Ditjen Ditjen EKSB EKSB (persentase)

Untuk mengukur pencapaian target-target indikator yang telah ditetapkan pada rencana strategis (RENSTRA) dan Penetapan Kinerja(PK)

13

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Ditjen EKSB

Penyerapan anggaran belanja Ditjen EKSB (persentase)

Laporan keuangan Ditjen EKSB

Untuk mengukur daya serap anggaran Ditjen EKSB dalam 1 (satu) tahun anggaran

14

Meningkatnya kualitas organisasi Ditjen EKSB

1 Jumlah NSPK yang dihasilkan Ditjen EKSB (naskah)

NSPK yang sudah ada

untuk mengetahui jumlah NSPK bidang EKSB yang dihasilkan dalam 1 (satu) tahun

2 Jumlah prosedur operasi standar (POS) yang dihasilkan Ditjen EKSB (naskah)

Laporan/Naskah layanan Bidang Perencanaan dan Monev

Untuk mengetahui jumlah Prosedur Operasi Standar (POS) yang dihasilkan dalam satu tahun

Jumlah SDM yang difasilitasi untuk meningkatkan kemampuan kerja dan pengetahuan terkait EKSB (orang)

Laporan kegiatan masingmasing satker di lingkungan Ditjen EKSB

Untuk mengetahui jumlah SDM yang difasilitasi melalui bimbingan teknis, seminar, FGD dan lain-lain yang terkait dengan EKSB

15

Meningkatnya kualitas SDM Ditjen EKSB



1 Nama Unit Organisasi : Sekretariat Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya : Memberikan pelayanan teknis adminstrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Ekonomi 2 Tugas kreatif Berbasis Seni dan Budaya 3 Fungsi

: a. Koordinasi dan penyusunan rencana program dan penganggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta kerjasa di lingkungan Direktorat Jenderal; b. Penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, pengelolaan urusan kepegawaian, serta penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkunga Direktorat Jenderal c. Pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;

4 Program

d. Pengelolaan urusan tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan, serta data dan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal. : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen EKSB


NO 1

SASARAN


SUMBER DATA

PENJELASAN


Untuk mengetahui jumlah karya kreatif yang telah terdaftar sebagai hak kekayaan intelektual

2 Jumlah pelaku kreatif sektor EKSB yang mengalami peningkatan kemampuan kreasi dan produksi (orang)

Laporan Kegiatan Kerja Sama Pengembangan Kawasan dan Wirausaha Kreatif di Priangan Timur

Untuk mengukur/mengetahui apakah jumlah pelaku kreatif sudah mengalami peningkatan kemampuan kreasi.

3 Jumlah karya kreatif yang difasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual (buah)

Laporan Ditjen HKI

Jumlah karya kreatif di bidang perfilman, seni pertunjukan, musik dan seni rupa yang difasilitasi untuk pendaftaran hak kekayaan intelektual

Meningkatnya dukungan 1 Jumlah pelaku kreatif teknis lainnya dalam sektor EKSB yang rangka pengembangan mengalami peningkatan Ekonomi Kreatif Berbasis jejaring (orang) Seni dan Budaya

UNIT ORGANISASI PELAKSANA Sekretariat Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya

NO

SASARAN

2

Meningkatnya Kualitas Kinerja Organisasi Ditjen Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya

3

Meningkatnya Kualitas Organisasi dan SDM Ditjen Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya


SUMBER DATA

PENJELASAN

1 Jumlah dokumen laporan perencanaan, kepegawaian,keuangan, kerjasama, umum dan evaluasi program (naskah)

LAKIP, Laptah Laporan Keuangan, dan laporan BMN

Mengetahui kinerja organisasi Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya

2 Jumlah layanan informasi publik sektor EKSB (naskah)

Laporan Press Release dan kehumasan, Laporan keuangan

Untuk mengetahui efektivitas penyebaran informasi sektor EKSB.

3 Pencapaian target indikator program dan kegiatan (persentase)

Laporan capaian target dan sasaran tahun 2012

Untuk mengukur pencapaian target indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan di RENSTRA dan PK.

4 Penyerapan anggaran belanja Ditjen Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya (persentase)

Laporan keuangan

Mengetahui tingkat penyerapan anggaran DirektoratJenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya

1 Jumlah SDM yang difasilitasi untuk meningkatkan kemampuan kerja dan pengetahuan di sektor ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya (orang)


Untuk mengetahui tingkat kualitas SDM dalam kemampuan kerja dan pemahaman sektor ekonomi kreatif

2 Jumlah NSPK yang dihasilkan (naskah)

NSPK yang sudah ada

Jumlah NSPK EKSB yang dihasilkan dalam satu tahun

3 Jumlah POS yang dihasilkan (naskah)

Laporan/Naskah layanan Bidang perencanaan dan Monev

Untuk mengetahui apakah layanan sudah sesuai dengan SOP, Formulasi pengukuran



1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Pengembangan Industri Perfilman : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian 2 Tugas bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan industry perfilman. 3 Fungsi

: a. b. c. d.

4 Program

: Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen EKSB

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan industry perfilman Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria di bidang pengembangan industri perfilman Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan industry perfilman Pelakasanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat


NO

SASARAN

1

Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitasi pengembangan jejaring Pekerja film Indonesia

2

3


SUMBER DATA

PENJELASAN

Jumlah pelaku kreatif sektor EKSB yang mengalami peningkatan jejaring melalui festival, film mart di dalam dan di luar negeri (orang)

Laporan kegiatan film mart, FFI, dan festival film, laporan pelaksanaan

Untuk mengetahui/mengukur peningkatan jumlah pelaku kreatif bidang perfilman yang mengikuti festival film mart di dalam dan di luar negeri

Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitasi pemasaran perfilman Indonesia

Jumlah pelaku kreatif sektor EKSB yang mengalami peningkatan akses pasar perfilman (orang)

Laporan kegiatan gerakan cinta film Indonesia

Untuk mengetahui peningkatan jumlah pelaku kreatif melalui akses pasar perfilman

Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitasi kreasi dan produksi film berkualitas

Jumlah pelaku kreatif sektor EKSB yang mengalami peningkatan kemampuan kreasi dan produksi karya kreatif film berkualitas (orang)

Laporan kegiatan Kompetisi Mengetahui peningkatan jumlah pelaku kreasi Penyusunan Naskah Cerita dan produksi karya film kreatif Film yang Mengangkat Kearifan Lokal

UNIT ORGANISASI PELAKSANA Direktorat Pengembangan Industri Perfilman

NO

SASARAN

4

Meningkatnya kualitas kebijakan di subsektor perfilman


SUMBER DATA

PENJELASAN

1 Jumlah naskah rumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria subsektor perfilman (naskah)

Laporan kegiatan Dit. PIP, Peraturan, naskah NSPK Modul


2 Jumlah POS yang dihasilkan di subsektor perfilman (naskah)

Laporan kegiatan Dit. PIP Laporan / Naskah layanan bidang perfilman

Untuk mengukur/mengetahui apakah pelayanan sudah memiliki SOP

Laporan kegiatan Dit. PIP Untuk mengetahui tingkat apresiasi masyarakat Naskah/Piala/Laporan di bidang perfilman penghargaan kepada insan Film berprestasi. Laporan kegiatan Dit. PIP Untuk mengukur dan mengetahui tingkat evaluasi pengembangan perfilman, Untuk mengetahui Laporan evaluasi apakah layanan sudah sesuai dengan SOP, pengembangan perfilman, Formulasi pengukuran monev. Pemantauan dan evaluasi Kepatutan Pembuatan Izin Usaha Perfilman

5

Meningkatnya apresiasi terhadap film nasional

Jumlah jenis penghargaan kepada insan film berprestasi (buah)

6


Jumlah dokumen laporan evaluasi pengembangan perfilman (naskah)



1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria serta pemberian 2 Tugas bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan seni pertunjukan dan industry music. 3 Fungsi

: a. b. c. d.

4 Program

: Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen EKSB

Penyimpanan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan seni pertunjukan dan industri; Penyimpanan penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria di bidang pengembangan seni pertunjukan dan industry Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan seni pertunjukan dan industry music; Pelaksanaan urusan tat usaha dan rumah tangga Direktorat.



NO

SASARAN

SUMBER DATA

1

Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitasi pengembangan jejaring pelaku seni pertunjukan dan industri musik

Jumlah pelaku kreatif sektor Laporan kegiatan sosialisasi NSPK, dialog dan forum EKSB yang mengalami peningkatan jejaring melalui bidang SPIM pagelaran seni pertunjukan seni tari/koreografi/musik di dalam dan luar negeri (orang)

Untuk mengukur dan mengetahui pertumbuhan dan jumlah pelaku aktual kreatif sektor EKSB yang mengalami peningkatan jejaring

2

Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitasi pemasaran pelaku seni pertunjukan dan industri musik

Jumlah pelaku kreatif sektor Laporan kegiatan festival musik, pagelaran seni dan EKSB yang mengalami PPKI peningkatan akses pasar musik dan seni pertunjukan (orang)

Untuk mengetahui efektivitas dan peningkatan jumlah pelaku kreatif yang mengalami peningkatan akses

3

Terciptanya ruang publik Jumlah pengembangan bagi masyarakat ruang kreatif (buah)

Laporan aktivasi taman budaya

PENJELASAN

Mengetahui jumlah ruang kreatif yang telah disediakan bagi masyarakat

UNIT ORGANISASI PELAKSANA Direktorat Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik

NO

SASARAN

4

Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitasi kreasi seni pertunjukan dan industri musik

5

Meningkatnya kualitas kebijakan di sektor seni pertunjukan dan industri musik Indonesia


SUMBER DATA

PENJELASAN

Jumlah pelaku kreatif sektor EKSB yang mengalami peningkatan kemampuan kreasi dan produksi karya kreatif subsektor seni pertunjukan dan musik (orang)

Laporan kegiatan Workshop dan Coaching Clinic Pelaku Seni Pertunjukan

Mengukur efektivitas dan jumlah pelaku kreatif yang mendapat peningkatan kemampuan kreasi dan produksikarya kreatif bidang SPIM

1 Jumlah naskah rumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria (naskah)

Peraturan, Naskah NSPK, Modul

Untuk mengetahui apakah sistem berjalan

2 Jumlah POS yang dihasilkan di subsektor perfilman (naskah)

Peraturan, Naskah NSPK, Modul


6

Meningkatnya apresiasi terhadap seni pertunjukan dan industri musik

Jumlah pelaku seni pertunjukan dan industri musik berprestasi yang diberikan penghargaan (orang)

Laporan kegiatan Dit. PSPIM Peraturan, Naskah NSPK, Modul

Untuk mengukur dan mengetahui apakah pelayanan sudah sesuai dengan SOP

7


Jumlah dokumen laporan evaluasi pengembangan seni pertunjukan dan industri musik (naskah)

Laporan kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan

Untuk mengukur kualitas perencanaan, pemantauan dan evaluasi program bidang SPIM



1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Pengembangan Seni Rupa : Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan 2 Tugas teknis dan evaluasi di bidang pengembangan seni rupa. : a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan seni rupa 3 Fungsi

4 Program

b. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria di bidang pengembangan seni rupa; c. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan seni rupa; d. Pelaksanaan urusan tat usaha dan rumah tangga Direktorat. : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen EKSB


NO

SASARAN

1

Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitasi pengembangan jejaring pelaku seni rupa

2

3


SUMBER DATA

PENJELASAN

Jumlah pelaku kreatif sektor EKSB yang mengalami peningkatan jejaring melalui pameran seni rupa dan fotografi di dalam dan luar negeri (orang)

Laporan kegiatan workshop dan roadshow fotografi dan pendukungan karya seni rupa di forum internasional

Untuk mengukur dan mengetahui pertumbuhan serta jumlah pelaku aktual kreatif bidang seni rupa dan fotografi yang mengalami peningkatan jejaring

Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitasi pemasaran pelaku seni rupa

Jumlah pelaku kreatif sektor EKSB yang mengalami peningkatan akses pasar seni rupa (orang)

Laporan kegiatan, lomba, pameran dan fasilitasi kegiatan di bidang seni rupa

Untuk mengukur dan mengetahui pertumbuhan serta jumlah pelaku aktual kreatif bidang seni rupa dan fotografi yang mengalami peningkatan akses pasar

Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitasi kreasi dan produksi karya seni rupa

Jumlah pelaku kreatif sektor EKSB yang mengalami peningkatan kemampuan kreasi dan produksi karya kreatif subsektor seni rupa (orang)

Laporan kegiatan pendampingan pengembangan desain

Untuk mengukur dan mengetahui pertumbuhan serta jumlah pelaku aktual kreatif bidang seni rupa dan fotografi yang mengalami peningkatan kemampuan kreasi dan produksi

UNIT ORGANISASI PELAKSANA Direktorat Pengembangan Seni Rupa

NO 4

SASARAN Meningkatnya kualitas kebijakan di subsektor seni rupa


SUMBER DATA

PENJELASAN

1 Jumlah naskah rumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria sektor seni rupa (naskah)

Peraturan; Naskah NSPK, Penyusunan kebijakan dan panduan sistem pelayanan asilitasi seni rupa

Untuk mengetahui sampai sejauh mana sistem telah berjalan

2 Jumlah POS yang dihasilkan di subsektor seni rupa (naskah)

Peraturan, Naskah NSPK, Modul Peraturan, Naskah NSPK, Modul kegiatan Venice Bienalle


5

Meningkatnya apresiasi terhadap seni rupa

Jumlah pelaku seni rupa berprestasi yang diberikan penghargaan (orang)

Laporan Kegiatan Kurasi dan Pameran Karya Seni Rupa oleh Seniman Muda yang Berkualitas

Untuk mengetahui jumlah pelaku seni rupa yang berprestasi

6


Jumlah dokumen laporan evaluasi pengembangan seni rupa (naskah)

Dokumen Penyusunan Rencana dan Program Pengembangan Seni Rupa

Mengetahui kualitas dan evaluasi pengembangan seni rupa


INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT JENDERAL EKONOMI KREATIF BERBASIS MEDIA, DESAIN DAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI


1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, dan ilmu 2 Tugas pengetahuan dan teknologi. : a. Perumusan kebijakan di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, dan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, dan ilmu pengetahuan dan teknologi;

3 Fungsi

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, dan ilmu pengetahuan dan teknologi; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain dan ilmu pengetahuan dan teknologi; e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Ilmu pengetahuan dan Teknologi.

4 Program

: Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK

5 Indikator Kinerja Utama : Eselon I

NO

SASARAN


SUMBER DATA

PENJELASAN

UNIT ORGANISASI PELAKSANA Direktorat jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

1

Meningkatnya Kontribusi PDB Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek

Kontribusi PDB sektor EKMDI terhadap PDB Nasional (persentase)

Data BPS melalui kegiatan Penguatan Data Dan Informasi Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK

Mengukur sejauh mana pembangunan ekonomi kreatif di bidang media, desain dan ilmu pengetahuan teknologi dapat memberikan kontribusi bagi PDB nasional

2

Meningkatnya Kontribusi Ekspor Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek

Kontribusi ekspor produk EKMDI terhadap ekspor produk kreatif dunia (persentase)

Data BPS melalui kegiatan Penguatan Data dan Informasi Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK

Mengukur sejauh peran serta ekspor ekonomi kreatif di bidang media, desain dan ilmu pengetahuan teknologi pada produk kreatif internasional

3

Meningkatnya Tingkat Partisipasi dan Produktivitas Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif berbasis Media, Desain, dan Iptek

1 Tingkat partisipasi tenaga kerja sektor EKMDI (persentase) Catatan : tingkat partisipasi tenaga kerja tidak ada yang ada adalah tingkat partisipasi angkatan kerja


Mengukur partisipasi angkatan kerja

NO

SASARAN


SUMBER DATA

PENJELASAN

2 Pertumbuhan produktivitas tenaga kerja di sektor EKMDI (persentase) Indikator penghitungan bukan persentase tetapi angka


Mengukur partisipasi angkatan kerja

4

Meningkatnya Jumlah Unit Usaha Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek

Kontribusi jumlah usaha sektor EKMDI terhadap nasional (persentase)


Mengukur pertumbuhan unit usaha sektor Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek

5

Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Fasilitasi Pengembangan Jejaring di Sektor EKMDI

Jumlah pelaku kreatif sektor EKMDI yang mengalami peningkatan jejaring (orang)

Laporan Kegiatan : 1. Fasilitasi Keikutsertaan dalam PPKI, 2. Pekan Film Indonesia di Luar Negeri (Jepang, Inggris), 3. Sosialisasi, Aktivasi, Publikasi dan Promosi Ekonomi Kreatif, 4.Tokyo International Comic Mart, 5.Penciptaan Forum Arsitek Indonesia, 6.Partisipasi Pengembangan Kapasitas Usaha Untuk Desainer Komunikasi Visual Elektronik Berbakat, 7. Partisipasi Penyelenggaraan Training For Trainer di Lingkungan Universitas dan SMK, 8. Partisipasi Penyelenggaraan Training For Trainer di KomunitasKomunitas, 9. Partisipasi Kemampuan Teknis dan Manajemen Usaha Mode, 10. Penyelenggaraan Forum Pelaku Fesyen Indonesia, 11. Penciptaan Forum Desain Produk dan Kemasan Indonesia,

Untuk mengukur laju pertumbuhan pelaku kreatif di bidang EKMDI


NO

SASARAN


SUMBER DATA

PENJELASAN

12.Pelaksanaan Business Connect Pasar untuk Pelaku Ekonomi Kreatif, 13.Sosialisasi HKI, 14.Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Kelembagaan/ Stakeholder Pusat Kreatif, 15.Pendukungan Pameran Indonesia Bermain 6

Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Fasilitasi Pemasaran Karya Kreatif Sektor EKMDI

Jumlah pelaku kreatif sektor EKMDI yang mengalami peningkatan akses pasar (orang)

Laporan Kegiatan : 1. Fasilitasi publikasi karya cerita fiksi dan non fiksi, 2. Roadshow Pameran Arsitektur Inisiasi, 3. Penyelenggaraan Pekan Arsitektur dan Desain Interior Indonesia, 4.Partisipasi Arsitek di Venice Biennale, 5.Dukungan Pekan Produk Kreatif Indonesia Bidang Mode, 6.Dukungan Pekan Produk Kreatif Indonesia Bidang Arsitektur dan Desain Interior, 7. Partisipasi Persiapan Dukungan Mengikuti London Fashion Week

Untuk mengukur daya jual hasil karya pelaku kreatif

7

Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Fasilitasi Kreasi dan Produksi Karya Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek

Jumlah pelaku kreatif sektor EKMDI yang mengalami peningkatan kemampuan kreasi dan produksi karya kreatif (orang)

Laporan Kegiatan : 1.Kompetisi penciptaan karakter lokal Indonesia 2. Pembuatan film animasi berkualitas Kompetisi membuat komik dengan konten local, 3.Pengembangan infrastruktur dan konten TV & Radio berbasis internet: Indonesia Good News 4.Pengembangan konten

Untuk mengukur banyaknya pelaku kreatif yang mengembangkan karya kreasi dan produksinya


NO

SASARAN


SUMBER DATA

PENJELASAN

TV berbasis internet: Indonesia Good News 5. Kompetisi Menulis Cerita Fiksi dan Non-fiksi 6.Seminar Internasional Komik dan Animasi 7.Fasilitasi Kompetisi Iklan Daerah tingkat Provinsi 8.Kompetisi Desain Komunikasi Visual Elektronik 9.Bimtek Desain Produk Kepada UMKM di SentraSentra Desain Produk 10.Pemberdayaan Masyarakat Melalui Solusi Kreatif Desain Produk di 2 daerah (Live in Designer 11.Bimtek Desain Kemasan Kepada UMKM di 4 daerah 12.Fasilitasi Pendaftaran HKI bagi Pelaku Ekonomi Kreatif 13. Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif Bidang Media, Desain dan Iptek 14.Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pelaku Ekonomi Kreatif yang akan diinkubasi 8

Meningkatnya Apresiasi Terhadap Karya Kreatif

1 Jumlah karya kreatif sektor EKMDI yang difasilitasi Pendaftaran Hak atas Kekayaan Intelektual (karya kreatif)

Laporan Kegiatan : 1.Fasilitasi pendaftaran HKI bagi pelaku Ekonomi Kreatif

2 Tingkat pemahaman masyarakat terhadap HKI sektor EKMDI (persentase)

Laporan Kegiatan : 1. Sosialisasi HKI

Untuk mengukur jumlah karya kreasi yang sudah di legalitaskan


NO

SASARAN


SUMBER DATA

PENJELASAN

3 Pertumbuhan konsumsi terhadap produk kreatif berbasis media, desain, dan iptek (persentase)


Mengukur kemampuan daya beli terhadap produk kreatif

9

Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan lisensi teknologi

Jumlah kerjasama pengembangan dan pemanfaatan lisensi teknologi di dalam dan luar negeri (naskah)

Laporan Kegiatan : 1. Fasilitasi Pengembangan Lisensi Teknologi ( Piranti lunak )

Untuk mengukur banyaknya kerjasama yang telah dijalin untuk meningkatkan pembangunan sektor EKMDI

10

Pengembangan Pusat Kreatif

Jumlah pusat kreatif yang terbentuk (gedung)

Laporan Kegiatan : 1.Fasilitasi Pengembangan Pusat Kreatif, Sentra inovasi dan Inkubator Bisnis 2. Penyediaan Sarana dan Prasana Pusat Kreatif, Sentra Inovasi dan Inkubasai Bisnis 3. Koordinasi Stakeholder Pusat Kreatif

Untuk mengukur tumbuh kembangnya wadah pelaku kreatif

11

Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Program Ditjen EKMDI

Pencapaian target indikator program dan kegiatan DitJen EKMDI (persentase)

Laporan Kegiatan : 1.Penyusunan LAKIP Eselon I dan II

Untuk mengukur tingkat capaian secara bulanan yang dirangkum pada LAKIP(Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah) dimana didalamnya dapat terlihat pencapaian target indikator program dan kegiatan yang berguna untuk meningkatkan manajemen

12

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Ditjen EKMDI

Penyerapan anggaran belanja Ditjen EKMDI (persentase)

Laporan Kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Keuangan DITJEN EKMDI 2. Rekonsiliasi Hasil Pelakasanaan Anggaran DITJEN EKMDI

Mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan melalui daya serap anggaran

13

Meningkatnya Kualitas Organisasi Ditjen EKMDI

1 Jumlah NSPK sektor EKMDI yang dihasilkan Ditjen EKMDI (naskah)

Untuk mengetahui kelengkapan apakah suatu Naskah : 1.Penyusunan NSPK Media, 2.Penyusunan kegiatan sudah sesuai dengan norma standar yang ditetapkan Naskah Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, 3. Dokumentasi dan


NO

SASARAN


SUMBER DATA publikasi kegiatan peningkatan kualitas dan kuantitas konten animasi 4.Pengembangan Direktori Kreatif, 5. Penyusunan Naskah Pedoman Pendukungan Event Desain dan Arsitektur, 6.Penyusunan Naskah Pedoman Peningkatan Kualitas Kota Pusaka dengan Konsep Ekonomi Kreatif, 7. Pengembangan Standar Ukuran Pakaian 8.Penyusunan Naskah Pedoman Pengembangan Desain, Teknis dan Management Mode 9. Pembuatan Inisiasi Penciptaan Trendsetter Mode Indonesia 10.Penyusunan Naskah Pedoman Penguatan Forum Desain dan Arsitektur 11.Penyusunan Naskah Pedoman Penguatan Dokumentasi,Publikasi dan Komunikasi Di Dit. Desain dan Arsitektur 12.Penyusunan Naskah Pedoman Reka Baru Desain Indonesia Bid. Desain dan Arsitektur 13.Penyusunan Naskah Pedoman Live in Designer Bidang desain dan arsitektur, 14.Penyusunan Naskah Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Training for Trainers, 15.Penyusunan Naskah Pedoman Peningkatan karya kreatif

PENJELASAN


NO

SASARAN


SUMBER DATA

PENJELASAN

desain produk dan kemasan diwilayah perbatasan 16.Penyusunan Naskah Pedoman penguatan pemanfaatan potensi pakaian tradisional 17.Penyusunan Naskah Pedoman Penciptaan Trend Mode Indonesia 18.Penyusunan naskah pedoman partisipasi pengembangan kapasitas usaha untuk desain komunikasi visual berbakat 19.Penyusunan NSPK Bidang Kerjasama dan Fasilitasi, 20.Penyusunan Naskah Kerjasama Peningkatan Akses Pembiayaan Non Bank 21.Penyusunan Buku Teknis Pengujian Pertanggungjawaban Keuangan 22.Pembuatan Buku Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK; 23.Penyusunan RENSTRA Ditjen EKMDI TAHUN 2012-2014 24.Penyusunan JUKNIS DEKON/TP Ditjen EKMDI 2 Jumlah prosedur operasi standar (POS) yang ihasilkan Ditjen EKMDI (naskah)

Laporan Kegiatan : 1.Penyusunan POS Media 2.Penyusunan POS bidang Desain dan Arsitektur

Untuk mengetahui kelengkapan apakah suatu kegiatan sudah sesuai dengan norma standar yang ditetapkan


NO

SASARAN

14

Meningkatnya Kualitas SDM Ditjen EKMDI

INDIKATOR KINERJA UTAMA Jumlah SDM yang difasilitasi untuk meningkatkan kemampuan kerja dan pengetahuan terkait EKMDI (orang)

SUMBER DATA Laporan Kegiatan : 1.Peningkatan kemampuan dan pengetahuan SDM aparatur bidang ekonomi kreatif berbasis media 2.Peningkatan kemampuan dan pengetahuan SDM aparatur bidang Bidang Desain dan Arsitektur 3.Peningkatan kemampuan dan pengetahuan SDM aparatur bidang Kerjasama dan Fasilitasi 4.Sosialisasi Aplikasi Pelaporan Keuangan Ditjen EKMDI 5. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pengelolaan Keuangan 6.Pembekalan Teknis Pengujian Pertanggungjawaban Keuangan 7.Peningkatan Kualitas SDM Di Lingkungan Ditjen Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain Dan Iptek 8.Pendukungan Program Pendidikan S2 Dan S3 dan Penjenjangan Struktural

PENJELASAN Mengukur peningkatan Sumber Daya Manusia dibidang ekonomi kreatif berbasis media, desain dan IPTEK



1 Nama Unit Organisasi : Sekretariat Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi : Memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Ekonomi 2 Tugas Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 3 Fungsi

: a. Koordinasi dan penyusunan rencana program dan penganggaran pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta kerja sama di lingkungan Direktorat jenderal; b. Penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, pengelolaaan urusan kepegawaian, serta penataan dan peningkatan kapasitas organisasi tata laksana di lingkungan Direkorat Jenderal c. Pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal; d. Pengelolaan urusan tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan, serta data dan informasi di lingkungan Direktorat

4 Program

: Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK


NO 1

SASARAN


Meningkatnya manajemen 1 Jumlah kajian kebijakan dan peraturan perundangdan pelaksanaan tugas undangan bidang media, teknis lainnya dalam desain, dan Iptek (naskah) rangka pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek

2 Jumlah dokumen laporan hasil peliputan dan perekaman serta kehumasan (dokumen) 3 Jumlah dokumen laporan perencanaan, evaluasi, kerjasama kepegawaian, keuangan,dan umum (dokumen)

SUMBER DATA

PENJELASAN

Naskah Rencana Induk Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, Dan IPTE dan Peraturan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain Dan IPTEK Hasil Penyebarluasan Informasi Bidang EKMDI dan Pencetakan Buku/ Bahan Cetakan Lainnya

Mengukur sejauh mana peraturan bidang EKMDI memayungi kegiatan

Laporan layanan hukum, Layanan bidang perencanaan, Layanan bidang kerjasama, Layanan bidang kepegawaian, Layanan bidang keuangan, Layanan bidang umum, Layanan bidang kehumasan dan informasi

Mengukur sejauh mana promosi bidang EKMDI dapat terlaksana

UNIT ORGANISASI PELAKSANA Sekretariat Ditjen Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek

NO

2

SASARAN

Meningkatnya Kualitas Manajemen SDM


SUMBER DATA

PENJELASAN

4 Pencapaian target indikator program dan kegiatan DitJen EKMDI (persentase)

Laporan Bulanan, Triwulan, LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Ditjen EKMDI

Untuk mengukur tingkat capaian secara bulanan yang dirangkum pada LAKIP (Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah) dimana didalamnya dapat terlihat pencapaian target indikator program dan kegiatan yang berguna untuk meningkatkan manajemen

5 Penyerapan anggaran belanja Ditjen EKMDI (persentase)

Laporan Keuangan Ditjen EKMDI dan Rekonsiliasi Hasil Pelakasanaan Anggaran Ditjen EKMDI

Mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan melalui daya serap anggaran

6 Jumlah NSPK sektor EKMDI yang dihasilkan DitJen EKMDI (naskah)

Laporan/ Naskah/ Draft sistem kerja yang telah memiliki NSPK, Juklak dan Juknis – layanan Bidang Hukum


7 Jumlah prosedur operasi standar (POS) yang dihasilkan DitJen EKMDI (naskah)

Naskah POS Media, POS bidang Desain dan Arsitektur, Buku Teknis Pengujian Pertanggungjawaban Keuangan, JUKNIS DEKON/ TP Ditjen EKMDI Kegiatan bimbingan yang telah dilaksanakan Ditjen EKMDI

Untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan sudah terpenuhi sesuai standar dan mengukur jumlah pelayanan yang diberikan dalam rangka memberikan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya dalam layanan perkantoran di lingkungan Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif berbasis Media, Desain dan IPTEK

Jumlah SDM yang difasilitasi peningkatan kemampuan dan pengetahuan ekonomi kreatif bidang kerjasama dan fasilitasi (orang)

Kegiatan bimbingan yang telah dilaksanakan Ditjen EKMDI

Mengukur peningkatan Sumber Daya Menusia dibidang ekonomi kreatif berbasis media, desain dan IPTEK



1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media : Melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan 2 Tugas a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi kreatif berbasis media; : b. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria di bidang pengembangan ekonomi kreatif berbasisi media; 3 Fungsi c. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan ekonomi kreatif berbasis media; d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di Direktorat. : Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media 4 Program 5 Indikator Kinerja Utama : Eselon II

NO

SASARAN

1

Meningkatnya kualitas tata kelola bidang konten media

2

Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitasi pengembangan jejaring ekonomi kreatif berbasis media


SUMBER DATA

PENJELASAN

1 Jumlah Naskah Rumusan Norma, Standar, Kriteria, Prosedur Bidang Konten Media (naskah)

Naskah NSPK Media, Naskah Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Dokumentasi dan publikasi kegiatan peningkatan kualitas dan kuantitas konten animasi, Direktori Kreatif


2 Jumlah Cetak Biru dan Implementasi Cetak Biru Ekonomi Kreatif Berbasis Media (naskah)

Cetak Biru Ekonomi Kreatif Berbasis Media

Untuk mengetahui skema pelaksanaan kegiatan direktorat desain dan arsitektur

Jumlah pelaku kreatif sektor EKMDI yang mengalami peningkatan jejaring ekonomi kreatif berbasis media (orang)

Fasilitasi Keikutsertaan dalam PPKI, Pekan Film Indonesia di Luar Negeri (Jepang, Inggris) Sosialisasi, Aktivasi, Publikasi dan Promosi Ekonomi Kreatif, Mengikuti Tokyo International Comic Mart


UNIT ORGANISASI PELAKSANA Direktorat Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media

NO

SASARAN


SUMBER DATA

PENJELASAN

3

Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitasi pemasaran ekonomi kreatif berbasis media

Jumlah pelaku kreatif sektor EKMDI yang mengalami peningkatan akses pasar ekonomi kreatif berbasis media (orang)

Fasilitasi publikasi karya cerita fiksi dan non fiksi


4

Meningkatnya kualitas promosi konten media

Jumlah Katalog Produk Bidang Konten Media (buku)

Katalog yang Dihasilkan Direktorat Pengembangan Media

Untuk mengukur banyaknya pelaku kreatf yang mengembangkan karya kreasi dan produksinya



1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Desain dan Arsitektur : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan 2 Tugas teknis dan evaluasi di bidang dan arsitektur : a. Koordinasi dan penyusunan rencana program dan penganggaran pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta kerja sama di 3 Fungsi lingkungan Direktorat jenderal; b. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang desain dan arsitektur; c. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang desain dan arsitektur; d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat. 4 Program

: Pengembangan Desain dan Arsitektur


NO 1

2

SASARAN Meningkatnya kualitas organisasi dan SDM pengelolaan kegiatan pengembangan desain dan arsitektur


SUMBER DATA

PENJELASAN

1 Jumlah Naskah Laporan Evaluasi (naskah)

Penyusunan Rencana Anggaran Dit. Desain dan Arsitektur

Untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan tugas teknis dan administrasi

2 Jumlah SDM yang difasilitasi peningkatan kemampuan dan pengetahuan ekonomi kreatif bidang media (orang)

Laporan kegiatan: Peningkatan kemampuan dan pengetahuan SDM aparatur bidang Bidang Desain dan Arsitektur

Untuk mengukur peningkatan kemampuan dan pengetahuna SDM ekonomi kreatif di Bidang EKMDI

Naskah Pedoman Pendukungan Event Desain dan Arsitektur, Pedoman Peningkatan Kualitas Kota Pusaka dengan Konsep Ekonomi Kreatif, Pengembangan Standar Ukuran Pakaian,


Meningkatnya kualitas 1 Jumlah Naskah Rumusan tata kelola bidang desain Norma, Standar, Kriteria, dan arsitektur Prosedur Bidang Desain dan Arsitektur (naskah)

UNIT ORGANISASI PELAKSANA Direktorat Desain dan Arsitektur

NO

SASARAN


SUMBER DATA

PENJELASAN

Penyusunan Naskah Pedoman Pengembangan Desain, Teknis dan Management Mode Pembuatan Inisiasi Penciptaan Trendsetter Mode Indonesia Penyusunan Naskah Pedoman Penguatan Forum Desain dan Arsitektur, Penyusunan Naskah Pedoman Penguatan Dokumentasi, Publikasi dan Komunikasi di Dit. Desain dan Arsitektur, Penyusunan Naskah Pedoman Reka Baru Desain Indonesia Bid. Desain dan Arsitektur, Penyusunan Naskah Pedoman Live in Designer Bidang desain dan arsitektur, Penyusunan Naskah Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Training for Trainers, Penyusunan Naskah Pedoman Peningkatan karya kreatif desain produk dan kemasan diwilayah perbatasan, Penyusunan Naskah Pedoman penguatan pemanfaatan potensi pakaian tradisional, Penyusunan Naskah Pedoman Penciptaan Trend Mode Indonesia, Penyusunan naskah pedoman partisipasi pengembangan kapasitas usaha untuk desain komunikasi visual berbakat

2 Jumlah Cetak Biru Bidang Desain dan Arsitektur (naskah)

Pembuatan blue print bidang desain dan arsitektur

untuk mengetahui skema pelaksanaan kegiatan direktorat desain dan arsitektur



SUMBER DATA

NO

SASARAN

PENJELASAN

3

Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitasi pengembangan jejaring desain dan arsitektur

Jumlah pelaku kreatif sektor EKMDI yang mengalami peningkatan jejaring ekonomi kreatif berbasis desain dan arsitektur (orang)

Penciptaan Forum Arsitek Indonesia, Partisipasi Pengembangan Kapasitas Usaha Untuk Desainer Komunikasi Visual Elektronik Berbakat, Partisipasi Penyelenggaraan Training For Trainer di Lingkungan Universitas dan SMK, Partisipasi Penyelenggaraan Training For Trainer di Komunitas-Komunitas, Partisipasi Kemampuan Teknis dan Manajemen Usaha Mode, Penyelenggaraan Forum pelaku Fesyen Indonesia, Penciptaan Forum Desain Produk dan Kemasan Indonesia


4

Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitasi pemasaran bidang desain dan arsitektur

Jumlah pelaku kreatif sektor EKMDI yang mengalami peningkatan akses pasar

Roadshow Pameran Arsitektur Inisiasi; Penyelenggaraan Pekan Arsitektur dan Desain Interior Indonesia, Partisipasi Arsitek di Venice Biennale, Dukungan Pekan Produk Kreatif Indonesia Bidang Mode, Dukungan Pekan Produk Kreatif Indonesia Bidang Arsitektur dan Desain Interior; Partisipasi Persiapan Dukungan Mengikuti London Fashion Wee


5

Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitasi kreasi dan produksi karya kreatif desain dan arsitektur

Jumlah pelaku kreatif yang difasilitasi untuk mengembangkan kemampuan kreasi dan produksi karya kreatif desain dan arsitektur (orang)

Kompetisi Desain Komunikasi Visual Elektronik, Bimtek Desain Produk Kepada UMKM di Sentra-Sentra Desain Produk, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Solusi Kreatif Desain Produk di 2 daerah (Live in Designer) 4.Bimtek Desain Kemasan Kepada UMKM di 4 daerah




1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Kerjasama dan Fasilitas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta 2 Tugas pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama dan fasilitas. 3 Fungsi

: a. b. c. d.

4 Program

: Pengembangan Kerjasama dan Fasilitas

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan fasiliatas; Penyiapan penyusunan norma, standar,prosedur, dan criteria di bidang kerja sama dan fasilitas; Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama dan fasilitas; Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.


NO

SASARAN


SUMBER DATA

PENJELASAN

1

Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan lisensi teknologi

Jumlah kerjasama pengembangan dan pemanfaatan lisensi teknologi di dalam dan luar negeri (naskah)

Laporan Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Lisensi Teknologi ( Piranti lunak )

Mengukur pengembangan dan pemanfaatan lisensi tekhnologi

2

Membaiknya sentrasentra Inovasi di Indonesia

Jumlah Sentra Inovasi yang Terbentuk atau Direvitalisasi (sentra)

Penyelenggaraan Inkubator Bisnis, Pembuatan dan Pemeliharaan Sistem Informasi, Penyediaan Sarana dan Prasarana Sentra Inovasi dan Inkubator Bisnis

Untuk mengukur pertumbuhan ketersediaan sarana kreatifitas

3

Terbentuknya Pusat Kreatif yang berkualitas

Jumlah Pusat Kreatif yang Terbentuk atau Direvitalisasi (pusat)

Fasilitasi Pengembangan Pusat Kreatif, Sentra Inovasi dan Inkubator Bisnis, Penyelenggaraan Event Wirausaha Kreatif, Penyelenggaraan koordinasi kelembagaaan/stakeholders ekonomi kreatif, Pendukungan Pameran Kreatif, Komunikasi, Monitoring dan Evaluasi

Untuk mengukur tumbuh kembangnya wadah pelaku kreatif

UNIT ORGANISASI PELAKSANA Direktorat Kerjasama dan Fasilitasi


SUMBER DATA

NO

SASARAN

4

Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitasi pengembangan jejaring lainnya bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, dan iptek

Jumlah pelaku kreatif sektor EKMDI yang mengalami peningkatan jejaring (orang)

Pelaksanaan Business Connect, Pasar untuk Pelaku Ekonomi Kreatif/Promosi, Pendukungan Pameran Kreatif, Penyelenggaraan event Wirausaha Kreatif


5

Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitasi kreasi dan produksi karya kreatif lainnya bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, dan iptek

Jumlah pelaku kreatif yang difasilitasi untuk mengembangkan kemampuan kreasi dan produksi karya kreatif (orang)

Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif Bidang Media, Desain dan Iptek, Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pelaku Ekonomi Kreatif yang akan diinkubasi


6

Meningkatnya kualitas 1 Jumlah Naskah organisasi dan SDM Laporan Evaluasi pengelolaan kegiatan (naskah) pengembangan ekonomi kreatif berbasis media

Penyusunan Rencana Program, LAKIP (Laporan Kinerja Pemerintah), Penyusunan RKAKL, Pengumpulan Data RKAKL dan LAKIP, Pengelolaan Anggaran dan Pertanggungjawaban, Laporan Akhir Tahun, Penyusunan Laporan

Untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan tugas teknis dan administrasi

2 Jumlah SDM yang difasilitasi peningkatan kemampuan dan pengetahuan ekonomi kreatif bidang kerjasama dan fasilitasi (orang)

Peningkatan kemampuan dan pengetahuan SDM aparatur bidang Kerjasama dan Fasilitasi

Mengukur peningkatan Sumber Daya Menusia dibidang ekonomi kreatif berbasis media, desain dan IPTEK

Jumlah Karya Kreatif yang difasilitasi Pendaftaran Hak atas Kekayaan Intelektual Bagi Karya Kreatif (karya)

Laporan Kegiatan : Fasilitasi pendaftaran HKI bagi Pelaku Ekonomi Kreatif

Mengukur Apresiasi masyarakat terhadap legalitas kreasi karya kreatif

7

Meningkatnya Apresiasi Terhadap Karya Kreatif

PENJELASAN


Excellent Good Average Poor GOVERNANCE GOALS

Recommend Documents