WALIKOTA MATARAM S A M B U T A N

WALIKOTA MATARAM

SAMBUTAN Puji syukur kami panjatkan kehadapan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Mataram Tahun 2012 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Dalam mewujudkan Good Governance diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

LAKIP Kota Mataram merupakan bentuk manifestasi pertanggungjawaban

atas kinerja pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh Pemerintah Kota Mataram selama Tahun 2012, dalam ikhtiar untuk mewujudkan Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya. Kerangka peningkatan kinerja adalah simpul utama perubahan pembangunan, sehingga kebijakan Pemerintah Kota Mataram difokuskan pada pencapaian tiga program unggulan, yaitu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam rangka peningkatan daya saing Daerah, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat berbasis potensi ekonomi lokal, dan Peningkatan daya dukung Infrastruktur Perkotaan dalam rangka pencapaian peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. LAKIP Kota Mataram ini tidak terlepas dari kekurangan mengingat implementasi sistem akuntabilitas masih perlu penyempurnaan secara terus menerus. Terakhir, semoga penyajian LAKIP ini dapat mencerminkan evaluasi kinerja selama tahun 2012, guna peningkatan kinerja Pemerintah Kota Mataram pada tahun mendatang. Mataram,

Februari 2013

WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH

PEMERINTAH KOTA MATARAM

IKHTISAR EKSEKUTIF Dalam mewujudkan Good Governance, Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting

yang

harus

diimplementasikan

dalam

manajemen

pemerintahan.

Akuntabilitas yang diharapkan tidak hanya akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat tetapi juga akuntabilitas kepada presiden. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Mataram menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

sebagai

bentuk

aplikasi

dari

penyelenggaraan

pemerintahan yang transparan dan akuntabel. LAKIP ini memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2012,, yang diformulasikan dari hasil kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah h (SKPD). LAKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, akuntabili as, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi hasil kinerja. LAKIP Kota Mataram Tahun 2012 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

LAKIP

ini

mengungkapkan

keberhasilan

dan

atau

Instansi kegagalan

pelaksanaan program, kegiatan ke serta hambatan-hambatan/kendala kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan. Tahun 2012 adalah tahun kedua pencapaian tujuan dan sa sasaran RPJMD Kota Mataram Tahun 2011-2015, 2015,

secara umum pencapaian sasaran melalui indikator indikator-

indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan bangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015. Keputusan Walikota Mataram Nomor N mor 675/IX/2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kota Mataram Tahun 2011-2015, 2011 2015, menetapkan 5 misi, 12

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KOTA MATARAM TAHUN 2012

IKHTISAR EKSEKUTIF

i


tujuan, 27 sasaran strategis, dan 108 108 Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan uraian selengkapnya sebagai berikut: berikut -

Misi 1 dengan 1 Tujuan, 2 sasaran strategis, dan 8 Indikator Kinerja Utama.

-


-


-


-


Uraian capaian kinerja masing-masing masing Misi, sebagai berikut: -

Misi 1 “Meningkatkan Meningkatkan rasa “AMAN” masyarakat Kota Mataram yang ditunjukkan dengan kehidupan yang kondusif, dinamis, dan harmonis yang dilandasi nilai agama dan budaya, dengan capaian rata-rata rata misi sebesar 91,06 persen, dengan kategori capaian kinerja Baik Sekali.

-

Misi 2 “Meningkatkan Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan religius untuk mendorong daya saing daerah” daerah dengan capaian rata rata-rata misi sebesar 85,41 persen,, dengan kategori capaian kinerja Baik Sekali.

-

Misi

3

“Memberdayakan Memberdayakan

ekonomi

rakyat

berbasis

potensi

lokal

yang

berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian daerah” daerah dengan capaian rata ratarata misi sebesar 84,41 41 persen,, dengan kategori capaian kinerja Baik. -

Misi 4 “Meningkatkan Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat

berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good

Governance)”” dengan capaian rata-rata rata misi sebesar 86, 86,16 persen dengan kategori capaian kinerja Baik Sekali. -

Misi 5 “Meningkatkan Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan perkotaan” dengan capaian rata-rata rata misi sebesar 92,89 persen dengan kategori capaian kinerja Baik Sekali.

Dari 27 sasaran strategis dengan indikator kinerja sebanyak 10 108 indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kota Mataram secara keseluruhan sebesar 87,99 persen,, dengan rincian masing-masing masing masing indikator sasaran, adalah sebagai berikut : 1.

Sebanyak 16 Indikator Indikator sasaran mencapai kategori Baik Sekali (85 sd. 100)

2.

Sebanyak 8 Indikator sasaran mencapai kategori Baik. (70 sd 85)

3.

Sebanyak 3 Indikator sasaran mencapai kategori Cukup. (55 sd. 70)


IKHTISAR EKSEKUTIF

ii


4.

Tidak ada Indikator sasaran yang mencapai kategori Kurang. (0 sd. 55)

Capaian masing-masing masing sebagai berikut: MISI

SASARAN

CAPAIAN

KATEGORI

MISI 1: Meningkatkan rasa “AMAN” masyarakat Kota Mataram yang ditunjukkan dengan kehidupan yang kondusif, dinamis, dan harmonis yang dilandasi nilai agama dan budaya

Meningkatnya kondusivitas wilayah Kota Mataram

98,28

Baik Sekali

Meningkatnya toleransi masyarakat dalam kehidupan beragama

83,84

Baik

MISI 2 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan religius untuk mendorong daya saing daerah

Meningkatnya kualitas pendidikan

91,88

Baik Sekali

Meningkatnya kualitas dan derajat kesehatan masyarakat

90,0 90,09

Baik Sekali

Meningkatnya internalisasi nilai seni dan budaya yang mencerminkan kearifan lokal

86,67

Baik Sekali

Meningkatnya kesetaraan gender

90,93

Baik Sekali

Meningkatnya kualitas keluarga

67,48

Cukup

102,0 102,06

Baik Sekali

Meningkatnya upaya penanganan masalah sosial ekonomi masyarakat

72,27

Baik

Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja

104,82

Baik Sekali

Meningkatnya stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah

113 13,24

Baik Sekali

Meningkatnya efektivitas pemenuhan kebutuhan pangan daerah

68,24

Cukup

Meningkatnya efektivitas pengembangan potensi unggulan daerah berbasis sumber daya lokal

83,04

Baik

Meningkatnya kemandirian pembiayaan daerah

81,66

Baik

Meningkatnya efektivitas

80, 80,64

Baik

MISI 3 : Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian daerah.

Meningkatnya pendapatan per kapita


IKHTISAR EKSEKUTIF

iii


pengembangan sistem dan akses permodalan UMKM Meningkatnya efektivitas pengembangan usaha

82,84

Baik

Meningkatnya kepastian berinvestasi

55,3 55,33

Cukup

MISI 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Good Governance

89,36

Baik Sekali

Meningkatnya efektivitas penerapan SPM dan SOP

75,00

Baik

Meningkatnya efektivitas pemerataan dan kualitas pelayanan publik

94,12

Baik Sekali

MISI 5 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan

Meningkatnya fungsi saluran drainase

112,46

Baik Sekali

Meningkatnya ketersediaan kawasan resapan air

91,44

Baik Sekali

Optimalisasi penataan sempadan sungai dan pantai

76,11

Baik

Meningkatnya penanganan perumahan tidak layak huni dan kawasan permukiman kumuh

88,05

Baik Sekali

Meningkatnya ketersediaan media ekspresi dan ruang publik

99,00

Baik Sekali

Meningkatnya efektivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang yang berwawasan lingkungan hidup

85,09

Baik Sekali

Meningkatnya efektivitas layanan penanggulangan bencana daerah

98,06

Baik Sekali

87, 87,99

Baik Sekali

Rata-rata rata Capaian Kinerja Seluruh Sasaran

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata rata rata capaian 27 kinerja sasaran RPJMD Kota Mataram pada tahun 2012, sebesar 87,99 persen, dengan kategori keberhasilan BAIK SEKALI atau SANGAT BERHASIL. BERHASIL


IKHTISAR EKSEKUTIF

iv


DAFTAR ISI SAMBUTAN WALIKOTA MATARAM IKHTISAR EKSEKUTIF DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR

i v vi vii

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Landasan Hukum 1.4. Bidang Kewenangan 1.5. Struktur Organisasi 1.6. Fakta Kota Mataram 1.7. Isu Strategis Pembangunan

1 1 3 4 6 7 10 11

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA 2.1. Visi 2.2. Misi 2.3. Tujuan 2.4. Sasaran Strategis 2.5. Prioritas Pembangunan 2.6. Kebijakan dan da Program Pembangunan 2.7. Target Indikator Makro 2012 2.8. Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja

14 14 15 16 16 19 20 32 33

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja 3.2. Capaian Indikator Makro 3.3. Pengukuran Capaian Kinerja 3.4. Evaluasi Pencapaian Sasaran dan Pengukuran Kinerja 3.5. Akuntabilitas Keuangan 3.6. Prestasi Daerah

41 41 43 59 75 185 194

PENUTUP

196

BAB IV


DAFTAR ISI

v


DAFTAR TABEL

Tabel 1

Keterkaitan antara Visi, Misi dan Sasaran Strategis

17

Tabel 2

Target Indikator Makro Tahun 2012

32

Tabel 3

Capaian Indikator Makro Pemerintah Kota Mataram 2011-2012 2011

43

Tabel 4

Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Mataram Tahun 2012

76


DAFTAR TABEL

vi


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1

Struktur Umur Penduduk Kota Mataram

46

Gambar 2

Jumlah Rumah sakit/Klinik Bersalin, Puskesmas/Pustu/Puskel dan Dokter/Paramedis di Kota Mataram pada Tahun 2011 - 2012

48

Gambar 3

PDRB Kota Mataram ADH Berlaku & ADH Konstan 2011-2012 2011

49

Gambar 4

Perkembangan Sektor-sektor Sektor Pembentuk PDRB Kota Mataram Tahun 2011 - 2012

50

Gambar 5

Kontribusi sektor-sektor sektor Primer, Sekunder dan Tersier terhadap PDRB Kota Mataram Tahun 2011

Gambar 6

Kontribusi sektor-sektor sektor Primer, Sekunder dan Tersier terhadap PDRB Kota Mataram Tahun 2012

Gambar 7

Laju Pertumbuhan Ekonomi Dengan dan Tanpa Angkutan Udara Kota Mataram

Gambar 8

Laju Pertumbuhan Ekonomi Ekon Provinsi NTB dan Kota Mataram

52

Inflasi Provinsi NTB dan Kota Mataram

54

Gambar 9

51

51

52

Gambar 10

Perkembangan APK SD/setara, SMP/setara, SMA/setara Kota Mataram

57

Gambar 11

Perkembangan APBD dan Pendapatan Daerah Tahun 2011-2012 2011

58


DAFTAR TABEL

vii


BAB I PENDAHULUAN Bab ini memuat latar belakang penyusunan LAKIP Kota Mataram 2012, maksud dan tujuan penyusunan, serta landasan hukum penyusunan. Bab ini berisikan informasi umum pengantar tentang keterkaitan antara pencapaian Good Governance dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.1. LATAR BELAKANG Penerapan Good Governance menuntut adanya perubahan yang ekstensif, terutama dalam optimalisasi peran pemerintah. Salah satu hal penting dalam proses perubahan adalah recognition stage,, yaitu tahapan mengenali dan menyadari bahwa perubahan memang sangat diperlukan. Kemampuan untuk mendiagnosis dan memilih strategi untuk mendorong perubahan adalah bagaimana melakukan perubahan secara efektif. Terselenggaranya

Good

Governance

merupakan kan

prasyarat

bagi

setiap

pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta

cita-cita cita

bangsa

dan

bernegara.

Dalam

rangka

itu

diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate,, sehingga sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (Sedarmayanti (Sedarmayanti, 2009). Asas akuntabilitas kuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, harus dapat

dipertanggungjawabkan

kepada

masyarakat

sebagai

pemegang

kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang perundangundangan yang berlaku.


BAB I PENDAHULUAN

1


Terkait dengan akuntabilitas, masyarakat kini sudah semakin menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Aspek kemudahan dan kecepatan layanan administratif menjadi tuntutan di tengah masyarakat yang kian dinamis. Kendati

Pemerintah sudah banyak melakukan melakukan perbaikan dan

pembenahan pada pelayanan publik, namun dalam prakte prakteknya, masyarakat masih belum merasakan manfaatnya secara optimal. Belum tuntasnya reformasi

birokrasi

secara

menyeluruh,

terutama

dalam

hal

penataan

organisasi, dan pengembangan sumber daya manusia, kerap dituding sebagai masalah utamanya. Selain itu, Keterbukaan Informasi I Publik (KIP) telah merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah.. Beberapa masalah lain yang telah ditemukan adalah belum memadainya mekanisme e pemberian penghargaan dan sanksi (reward reward and punishment) punishment bagi pelayanan publik, minimnya integritas, pengembangan sistem karir dan penggajian yang belum sepenuhnya berbasis kinerja dan Standar Pelayanan Minimal M (SPM). Pemerintah Kota Mataram dalam upaya upaya mengembangkan strategi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dihadapkan pada dinamisasi permasalahan Kota yang makin kompleks. Oleh karenanya, karena , dengan ditetapkannya sasaran sasaran-sasaran strategis dalam mengatasi perkembangan isu pembangunan sebagaimana RPJMD Kota Mataram 2011-2015, 2011 dapat dijadikan sebagai arah atas target pencapaian kinerja pada setiap tahapan/tahun pencapaiannya pencapaiannya. Disamping itu, bahwa simpul utama perubahan terletak pada kerangka peningkatan kinerja, maka kebijakan Pemerintah erintah Kota Mataram difokuskan pada peningkatan ningkatan kualitas SDM, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) serta pemenuhan infrastruktur dan sarana prasarana Kota yang bermanfaat langsung kepada masyarakat. masyarakat. Dalam hal ini, diperlukan o optimalisasi peran Pemerintah Daerah rah sebagai trigger (penggugah) dan mitra bagi sektor swasta dan stakeholders dalam mencapai sinergitas pembagunan daerah daerah. Sebagai bentuk perwujudan kewajiban Pemerintah Kota Mataram dalam mengimplementasikan

Sistem

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi Pemerint Pemerintah

(SAKIP) sesuai dengan bidang kewenangan Pemerintah Kota Mataram sebagai


BAB I PENDAHULUAN

2


Daerah Otonom, maka unsur pertanggungjawaban dalam pelaksanaan misi RPJMD setidaknya harus memuat lima komponen penting yang menjadi satu kesatuan, sebagai berikut: berikut a.

Perencanaan

Strategis,,

yang

dimuat

dalam

Dokumen

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram 2011 2011-2015, dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra (Renstra-SKPD). b.

Perencanaan Kinerja, Kinerja, yang dimuat dalam dokumen Rencana Kerja SKPD dan Penetapan Kinerja (PK).

c.

Pengukuran Kinerja, Kinerja sebagai salah satu metode atau cara mengetahui tingkat kesesuaian antara perencanaan kinerja dengan pelaksanaan kinerja oleh SKPD.

d.

Pelaporan Kinerja, Kinerja, yang dimuat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah intah (LAKIP) menyajikan data dan informasi tentang hasil pengukuran dan evaluasi capaian kinerja. kinerja

e.

Capaian Kinerja, yang menggambarkan tingkat capaian kinerja masing masingmasing sasaran strategis dalam RPJMD Kota Mataram 2011 2011-2015.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN Optimalisasi sasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Mataram tidak lepas dari peran dan fungsi evaluasi sebagai media cross check dalam rangka perbaikan kinerja pada masa yang akan datang. LAKIP berperan sebagai alat pengendali, alat penilai dan alat pendorong terwujudnya Good Governance. Sebagai dokumen evaluasi, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyelenggarakan dua fungsi, yaitu sebagai evaluasi yang bersifat vertikal (kepada Pemerintahan yang lebih tinggi) serta sebagai evaluasi yang bersifat horizontal (kepada masyarakat di Daerah). Laporan akuntabilitas kinerja dalam kerangka sinergitas Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi

Pemerintah

(SAKIP)

bermanfaat

untuk

mendorong

Pemerintahan Daerah untuk menyelenggarakan tugas umum pemer pemerintahan dan


BAB I PENDAHULUAN

3


pembangunan, untuk menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja. kinerja

1.3. LANDASAN HUKUM Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Mataram Tahun 2012, 201 memperhatikan ketentuan dan materi pokok yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan perundang undangan dibawah ini: 1.

Undang-undang undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;`

2.

Undang-undang undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengga Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3.

Undang-undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4.

Undang-undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5.

Undang-undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6.

Undang-undang undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Pemerintahan Daerah;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentan tentang Tata Cara Pertanggungjawa Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

10.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

11.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


BAB I PENDAHULUAN

4


12.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

13.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; Ko

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17.

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 200 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Mataram;

18.

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005 20052025;

19.

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram;

20.

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 201 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 2012;

21.

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015;

22.

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 201 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram 2011-2031; 2011 2031;

23.

Peraturan Walikota Mataram Nomor 13 13 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 201 2012;


BAB I PENDAHULUAN

5


24.

Keputusan Walikota Mataram Nomor 675/IX/2012 67 /IX/2012 tentang Penetapan Indikator tor Kinerja Utama (IKU) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram 2011-2015. 2011

1.4. BIDANG KEWENANGAN Pemerintah Kota Mataram menyelenggarakan fungsi kewenangan berdasarkan Undang-undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain terkait dengan: 1.

Perencanaan dan pengendalian pembangunan;

2.

Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang,

3.

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,

4.

Penyediaan sarana dan prasarana umum,

5.

Penanganan bidang kesehatan,

6.

Penyelenggaraan bidang pendidikan;

7.

Penanggulangan enanggulangan masalah sosial;

8.

Pelayanan bidang ketenagakerjaan;

9.

Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah;

10. Pengendalian lingkungan hidup; 11. Pelayanan pertanahan; 12. Pelayanan Kependudukan, dan Catatan Sipil; 13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan; 14. Pelayanan administrasi penanaman modal; 15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya. lainnya Sedangkan urusan wajib yang dilaksanakan pada tahun 2012 sebanyak 21 urusan wajib, sebagai berikut: berikut 1.

Pendidikan

2.

Kesehatan

3.

Pekerjaan Umum

4.

Perumahan

5.

Penataan Ruang

6.

Perencanaan Pembangunan

7.

Perhubungan

8.

Lingkungan Hidup


BAB I PENDAHULUAN

6


9.

Kependudukan dan Catatan Sipil

10. Pemberdayaan Perempuan dan d Perlindungan Anak, 11. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 12. Sosial 13. Ketenagakerjaan 14. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 15. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 16. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 17. Ketahanan Pangan 18. Pemberdayaan an Masyarakat dan Desa 19. Komunikasi dan Informatika 20. Kearsipan 21. Perpustakaan Enam urusan rusan pilihan yang dilaksanakan dilaksanak pada tahun 2012, antara lain: 1.

Pertanian

2.

Pariwisata

3.

Kelautan dan Perikanan

4.

Perdagangan

5.

Industri

6.

Ketransmigrasian

1.5. STRUKTUR ORGANISASI Struktur organisasi Pemerintah Kota Mataram mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 ten tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Perangka Daerah Kota Mataram. Adapun susunan organisasi dan perangkat daerah, adalah sebagai berikut: 1.

Walikota Mataram dan Wakil Walikota Mataram

2.

Sekretaris Daerah

3.

Tiga Asisten, yang terdiri dari: dari


BAB I PENDAHULUAN

7


-

Asisten Tata Praja yang membawahi membawahi dan mengkoordinasikan Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, dan Bagian Pengolahan Data Elektronik dan Informatika..

-

Asisten

Perekonomian

Pembangunan,

yang

membawah membawahi

Bagian

Perekonomian, an, Bagian Administrasi si dan Pengendalian Pembangunan, dan Bagian Kesra, serta

-

Asisten Administrasi Umum, yang membawahi Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Humas dan Protokol, dan Bagian Keuangan.

4.

Sekretariat DPRD. DPRD

5.

Tiga belas Dinas Dinas Daerah, Daerah terdiri dari: -

Dinas Kesehatan

-

Dinas Pekerjaan Umum

-

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

-

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

-

Dinas Sosial,, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

-

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

-

Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan

-

Dinas Tata Kota

-

Dinas Kebersihan

-

Dinas Koperasi, Koperasi Perindustrian, dan Perdagangan

-

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

-

Dinas Tata ata Kota dan Pengawas Bangunan

-

Dinas Pendapatan

-

Dinas Pariwisata

6. Inspektorat. 7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 8. Dua belas Lembaga Teknis Daerah, Daerah terdiri dari -

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

-

Badan Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana

-

Badan Pemberdayaan Masyarakat

-

Badan Kepegawaian Daerah

-

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

-

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

-

Badan Lingkungan Hidup H

-

Kantor Ketahanan Pangan


BAB I PENDAHULUAN

8


9.

-

Kantor Perpusatakaan dan Arsip Daerah

-

Satuan Pemadan Kebakaran

-

Satuan Polisi Pamong Praja

-

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

Rumah Sakit Umum Kota Mataram

10. Enam Kecamatan, Kecamatan terdiri dari: -

Kecamatan Ampenan

-

Kecamatan Sekarbela

-

Kecamatan Mataram

-

Kecamatan Selaparang

-

Kecamatan Cakranegara Cakrane

-

Kecamatan Sandubaya

11. Lima puluh Kelurahan. Kelurahan 12. Dua belas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), (UPTD), yaitu: -

UPTD Puskeswan

-

UPTD Perbekalan Farmasi

-

UPTD Pengelola Administrasi SD/TK Kec. Mataram & Selaparang

-

UPTD Pengelola Administrasi SD/TK Kec. Cakranegara & Sandubaya

-

UPTD Pengelola Administrasi SD/TK Kec. Ampenan & Sekarbela

-

UPTD SKB

-

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

-

UPTD Perparkiran

-

UPTD Terminal Mandalika

-

UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

-

UPTD Pasar Wilayah Cakranegara dan Sandubaya

-

UPTD Pasar Wilayah Mataram, Selaparang, Ampenan dan Sekarbela

13. Sebelas Puskesmas, yaitu -

Puskesmas Ampenan,

-

Puskesmas Cakranegara,

-

Puskesmas Dasan Cermen,

-

Puskesmas Karang Pule,

-

Puskesmas Karang Taliwang, Ta

-

Puskesmas Mataram,

-

Puskesmas Dasan Agung

-

Puskesmas Pagesangan


BAB I PENDAHULUAN

9


-

Puskesmas Tanjung Karang

-

Puskesmas Selaparang

-

Puskesmas Pejarakan


BAB I PENDAHULUAN

10


1.6. FAKTA KOTA MATARAM

Dalam Rencana encana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Kota Mataram ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi sebagai pintu gerbang dan simpul utama transportasi serta kegiatan perdagangan dan jasa skala regional. Dalam RTRW Provinsi Nusa N Tenggara Barat,, Kota Mataram ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Mataram Metro di bidang pertumbuhan ekonomi, serta sebagai kawasan pariwisata dengan konsep MICE ((Meetings Incentives Conferences and Exhibitions). Sebagaii Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Mataram Metro, pada tahun 2012 di Kota Mataram diselenggarakan beberapa event berskala provinsi, nasional dan internasional, sebagai berikut: 1.

O2SN (Olympiade Olahraga Siswa Nasional) pada bulan Mei 2012.

2.

FLS2N (Festival Lomba Seni Siswa Nasional) pada tanggal 17 – 23 Juni 2012.

3.

HARGANAS XIX (Hari Keluarga Nasional) Tahun 2012, pada tanggal 29 Juni 2012.

4.

LATSITARDANUS XXXIII (Latihan Integrasi Taruna Dewasa Nusantara) pada tanggal 18 November sd. 16 Desember 2012. 201

5.

ARUNG SEJARAH BAHARI VII Tahun 2012, pada tanggal 27 November 2012.

6.

KESATUAN GERAK PKK TINGKAT PROVINSI NTB Tahun 2012 2012.


BAB I PENDAHULUAN

11


Kota Mataram sebagai tuan rumah penyelenggaraan event nasional selama tahun 2012 telah mencapai tiga sukses yang diharapkan, yaitu yaitu: Sukses Penyelenggaraan (Event Succesfully)) melalui terselesaikannya event sesuai dengan jadwal dan waktu yang direncanakan tanpa menghadapi kendala yang cukup berarti, berarti Sukses Pencitraan Publik (Public Image Succesfully)) dengan pemberitaan yang positif dan memberikan citra yang baik bagi Kota Mataram secara nasional maupun internasional, internasional dan Sukses Ekonomi (Economic Succesfully)) dengan adanya berbagai event, menjadi trigger (pemicu) meningkatkan pertumbuhan dan distribusi ekonomi terutama bagi pemberdayaan sektor informal, sektor industri kecil dan rumah tangga, termasuk juga sektor pariwisata dan budaya.

1.7. ISU SU STRATEGIS PEMBANGUNAN Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar,

berjangka

panjang,

me mendesak,

bersifat

kelembagaan

atau

keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang datang. Isu

strategis

adalah

kondisi

atau

hal

yang

harus

diperhatikan

atau

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah dan masyarakat) di masa yang akan datang. Dalam Rencana

pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Mataram 2011-2015 2015 sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011, ditetapkan isu-isu isu strategis yang didasarkan atas hasil identifikas identifikasi, analisis masalah, sinergitas antar masalah, serta dalam rangka lebih terfokusnya intervensi program pembangunan. pembangunan


BAB I PENDAHULUAN

12


Beberapa isu strategis pembangunan 2011-2015, 2011 adalah sebagai berikut: 1.

Lemahnya kualitas SDM dalam mendorong daya saing daerah daerah. Hal ini dilihat dari kualitas tenaga kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga berdampak pada lemahnya produktivitas pembangunan.

2.

Rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat. sehat. Hal ini terlihat dari masih belum optimalnya beberapa indikator indikator kualitas kesehatan masyarakat yang berimplikasi pada rendahnya rendahnya daya dukung pembangunan.

3.

Terbatasnya media ekspresi dan ruang apresiasi bagi masyarakat masyarakat. Hal ini terlihat dari minimnya produksi kreatif, sehingga berdampak pada lemahnya daya dukung pembangunan.

4.

Lemahnya kualitas pelayanan publik di bidang Pendidikan, Kesehatan, Perijinan, Kependudukan dan Catatan Sipil. Sipil. Hal ini terlihat dari masih belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berdampak pada rendahnya kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan.

5.

Tingginya angka kemiskinan. kemiskinan.

Meskipun angka kemiskinan Kota

Mataram jauh lebih rendah dari kabupaten lain di N Nusa Tenggara Barat, namun angka nominal tersebut masih cukup besar. besar.

Dalam tiga tahun

terakhir, jumlah penduduk miskin perkotaan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin perdesaan. 6.

Rendahnya kemampuan daerah dan tingginya ketergantungan pada pemerintah emerintah pusat. pusat. Hal ini tercermin dari masih rendahnya kemampuan PAD dan masih tingginya ketergantungan APBD Kota Mataram yang bersumber dari Dana Perimbangan dalam bentuk D Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). (DAK

7.

Lemahnya akses pelayanan publik di bidang Pendidikan, Kesehatan, Perijinan, Kebersihan, Sanitasi, Air Bersih, Kependudukan

dan Catatan

Sipil.


BAB I PENDAHULUAN

13


8.

Tingginya potensi bencana alam banjir/genangan dan abrasi di wilayah kota.. Hal ini dapat dilihat dari masih terdapatnya 12 titik rawan genangan yang tersebar di beberapa wilayah kota terutama pada saat musim penghujan. Sedangkan abrasi masih dirasakan oleh masyarakat kawasan pesisir pada musim angin barat.

9.

Masih tingginya luas kawasan permukiman Padat, Kumuh, dan Miskin (PAKUMIS).. Hal ini i dapat dilihat dari masih luasnya kawasan kumuh di Kota Mataram (18,65 Hektar) yang tersebar di 6 kecamatan dan meliputi 18 kelurahan.

10.

Tingginya kemacetan lalu lintas (pada waktu dan lokasi tertentu). Hal ini tercermin pada saat masuk/pulang sekolah/kerja sekolah/kerja di beberapa ruas jalan utama Kota Mataram. Mataram

11.

Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung daya saing daerah daerah. Hal ini dapat dilihat dari masih kurangnya jumlah fasilitas expo, workshop bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta belum maksimalnya frekuensi MICE (Meeting ( Incentive Convention Exhibition Exhibition).


BAB I PENDAHULUAN

14


BAB II PERENCANAAN & PENETAPAN KINERJA Bab ini memuat Visi, Misi, dan Sasaran Strategis sebagai bagian kunci RPJMD Kota Mataram Tahun 2011-2015. 2011 Visi dan Misi berfungsi sebagai penentu arah pencapaian sasaran & kinerja Kota Mataram yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Dokumen perencanaan lima tahunan Kota Mataram telah ditetapkan Pemerintah Kota Mataram didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011 2011-2015. Sebagai

dokumen

strategis

perencanaan

pembangunan,

RPJMD

memberikan

gambaran utuh terhadap penanganan isu pembangunan di Kota M Mataram dalam empat aspek yaitu aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek ek pelayanan, dan aspek daya saing. RPJMD Kota Mataram 2011-2015 2011 2015 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi dan Program indikatif pembangunan selama selama lima tahun kedepan.

2.1. VISI Visi pembangunan Kota Mataram Tahun 2011-2015 2011 adalah “Terwujudnya Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya”. Kota Mataram merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas batasbatas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat kota menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.


BAB II –

PENETAPAN & PERENCANAAN KINERJA

14


Makna yang terkandung dalam Visi Kota Mataram adalah : a.

Maju mengandung makna bahwa dalam lima tahun kedepan terjadi peningkatan kualitas SDM Kota Mataram, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,

termasuk didalamnya seni dan sosial budaya, sehingga

kemajuan yang dicapai berlandaskan nilai-nilai nilai nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk mewujudkan masyarakat Gumi Mentaram yang sejahtera. Kemajuan

ini

dapat

diukur

berdasarkan

perbaikan

angka

Indeks

Pembangunan Manusia (IPM). b.

Religius mengandung makna dalam lima tahun kedepan akan terjadi peningkatan kualitas

masyarakat kota yang menjunjung tinggi nilai masyarakat nilai-nilai

Ketuhanan, mengedepankan kebersamaan serta toleransi yang tinggi antar umat beragama dalam suasana harmonis dalam kerangka penciptaan masyarakat madani. Nilai-nilai Nilai religius menjadi spirit dalam menentukan kebijakan, akan, program dan kegiatan pembangunan. c.

Berbudaya mengandung makna dalam lima tahun

kedepan terjadi

peningkatan kualitas masyarakat yang memiliki keseimbangan antara kemajuan dan religiusitas yang saling berterima dalam kemajemukan, menguatnya identitas dan dan karakter masyarakat yang mandiri, bermoral dan bermartabat.

Masyarakat

berkembangnya

adat

berbudaya tidak hanya

istiadat,

melainkan

juga

dapat dilihat

pada

dari

berkembangnya

infrastruktur yang berkarakter kearifan lokal.

2.2. MISI Untuk mencapai Visi “Terwujudnya Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya”, Pemerintah Kota Mataram telah menetapkan lima Misi yaitu :

a.

Meningkatkan rasa “AMAN” masyarakat Kota Mataram yang ditunjukkan dengan kehidupan yang kondusif, dinamis, dan harmonis yang dilandasi nilai agama dan budaya.

b.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan religius untuk mendorong daya saing daerah.

c.

Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian daerah.


BAB II –


15


d.

Meningkatkan kualitas kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik ((Good Governance).

e.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan.

2.3. TUJUAN Tujuan pembangunan Kota Mataram dalam pencapaian Visi, ditetapkan sebagai berikut: 1.

Menciptakan suasana Kota Mataram yang kondusif, dinamis dan harmonis yang dilandasi nilai agama dan budaya.

2.

Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas.

3.

Meningkatkan kesejahteraan kes masyarakat.

4.

Meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi daerah daerah.

5.

Meningkatkan investasi.

6.

Peningkatan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat masyarakat.

7.

Peningkatan

kualitas

pelayanan pelayanan

publik

berdasarkan

prinsip

tata

pemerintahan yang baik (Good ( Governance). 8.

Perluasaan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan, Kesehatan, air bersih, persampahan, sanitasi, perijinan, transportasi, kependudukan dan catatan sipil.

9.

Mengurangi luas wilayah genangan dan abrasi di wilayah kota.

10. Meningkatkan kualitas lingkungan Padat, Kumuh dan Miskin (PAKUMIS), 11. Meningkatkan media ekspresi dan ruang publik, 12. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

2.4. SASARAN STRATEGIS Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan kinerja dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Pemerintah Kota Mataram.

Sasaran kinerja juga lebih menjamin

suksesnya pelaksanaan rencana kinerja program yang menyangkut keseluruhan Satuan Kerja erja Pemerintah Kota Mataram.


BAB II –


16


Sasaran strategis dalam d RPJMD Kota Mataram 2011-2015 2015 telah ditetapkan sejumlah 27 SASARAN STRATEGIS, STRATEGIS sebagai dasar pengukuran kinerja dalam LAKIP Kota Mataram Tahun 2012. 201 Tabel 1 Keterkaitan antara Visi, Misi dan Sasaran Strategis

VISI

MISI

SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya Kota Mataram yang Maju Religius dan Berbudaya

Meningkatkan rasa “AMAN” masyarakat Kota Mataram yang ditunjukkan dengan kehidupan yang kondusif, dinamis, dan harmonis yang dilandasi nilai agama dan budaya

1. Meningkatnya Kondusivitas wilayah Kota Mataram.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan religius untuk mendorong daya saing

1. Meningkatkan kualitas pendidikan.

2. Meningkatnya toleransi masyarakat dalam kehidupan beragama.

2. Meningkatnya kualitas dan derajat kesehatan masyarakat. 3. Meningkatnya internalisasi nilai seni dan budaya yang mencerminkan kearifan lokal. 4. Meningkatnya kesetaraan gender. 5. Meningkatnya kualitas keluarga

Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi ekonomi lokal yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian daerah

1. Meningkatnya pendapatan per kapita. 2. Meningkatnya upaya penanganan masalah sosial ekonomi masyarakat. 3. Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja. 4. Meningkatnya stabilitas pertumbuhan ekonomi


BAB II –


17


daerah. 5. Meningkatnya efektivitas pemenuhan kebutuhan pangan daerah daerah. 6. Meningkatnya efektivitas pengembangan potensi unggulan daerah berbasis sumber daya lokal. 7. Meningkatnya kemandirian pembiayaan daerah. 8. Meningkatnya efektivitas pengembangan sistem dan akses permodalan UMKM. 9. Meningkatnya efektivitas pengembangan usaha. 10.Meningkatnya Meningkatnya kepastian berinvestasi. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

1. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Good Governance 2. Meningkatnya efektivitas penerapan SPM dan SOP. 3. Meningkatnya efektivitas pemerataan dan kualitas pelayanan publik.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan

1. Meningkatnya fungsi saluran drainase. 2. Meningkatnya ketersediaan kawasan resapan air. 3. Optimalisasi penataan sempadan sungai dan pantai. 4. Meningkatnya penanganan perumahan tidak layak huni dan kawasan permukiman kumuh.


BAB II –


18


5. Meningkatnya ketersediaan media ekpresi dan ruang publik. 6. Meningkatnya efektivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang yang berwawasan lingkungan hidup. 7. Meningkatnya efektivitas layanan penanggula penanggulangan bencana daerah.

2.5. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2012 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2012 sebagai dokumen implementasi rencana tahunan (tahun ke-2) RPJMD Kota Mataram 2011-2015, 2015, menetapkan 14 prioritas pembangunan daerah yang ditargetkan akan dicapai pada tahun anggaran 2012, adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah. 2. Pelayanan Kesehatan berdasarkan Good Governance. 3. Penurunan Angka Kemiskinan sebesar 3 persen. 4. Penurunan Prevalensi Prevale Gizi Buruk. 5. Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan. 6. Penciptaan Wirausaha Baru. 7. Pemerataan Pendapatan. 8. Perluasan Lapangan Kerja. 9. Pengembangan Produk Unggulan Kawasan. 10. Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan. 11. Optimalisasi Penanganan Genangan/Banjir. Genangan/Ban 12. Peningkatan Rumah Layak Huni. 13. Pengurangan Kawasan Permukiman Kumuh. 14. Optimalisasi Mitigasi Bencana Alam. Alam


BAB II –


19


2.6. KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2012 Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Pemerintah Kota Matara Mataram mencakup penentuan kebijakan dan program. Kebijakan

pada

dasarnya

merupakan

ketentuan ketentuan ketentuan-ketentuan

yang

telah

disepakati pihak--pihak pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan kegiatan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah dit ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut berturut turut diarahkan untuk mencapai sasaran. Adapun penjelasan lebih rinci kebijakan dan program untuk pencapaian sasaran, adalah sebagai berikut: 1. Sasaran: ”Meningkatnya Meningkatnya kondusivitas wilayah wilayah Kota Mataram Mataram”. Kebijakan : a.

Menurunkan potensi gangguan terjadinya pelanggaran.

b.

Mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan.

c.

Meningkatkan pelatihan peningkatan kompetensi.

d.

Menurunkan pelanggaran K3 di tengah masyarakat.

e.

Menurunkan angka pelanggaran Pemilu/Pemilukada Pemilu/Pemilukada.

f.

Mengoptimalkan

peran

dan

fungsi

pembinaan,

pencegahan,

pelanggaran hukum dan HAM. g.

Mengoptimalkan pengawalan penerapan PERDA.


BAB II –


20


Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Negeri, deng dengan program utama sebagai berikut: 1.

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.

2.

Program peningkatan pemberantasan Penyakit Masyarakat asyarakat (PEKAT).

3.

Program pendidikan politik masyarakat.

4.

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingk lingkungan.

5.

Program

pemeliharaan

ketentraman

ketertiban

masyarakat,

dan

pencegahan tindakan kriminal. 2. Sasaran : ”Meningkatnya Meningkatnya toleransi masyarakat dalam kehidupan beragama beragama”. Kebijakan : a.

Memantapkan hasil kesepakatan forum umat beragama.

b.

Optimalisasi peran kelembagaan adat keagamaan.

c.

Memantapkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui dua urusan, yaitu: Urusan Wajib otonomi daerah, daerah pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, dan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Negeri, dengan program utama: 1. Program pemberdayaan kelembagaan sosial dan keagamaan. 2. program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan. 3. Sasaran : ”Meningkatnya Meningkatnya kualitas pendidikan”. pendid Kebijakan : a.

Memantapkan manajemen dan pelayanan pendidikan.

b.

Meningkatkan akses dan peluang guru untuk memenuhi kualifikasi.

c.

Meningkatkan daya dukung dan sosialisasi peran perpustakaan.

d.

Memantapkan peran dan fungsi perpusatakaan daerah.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Pendidikan dan Urusan Wajib Perpustakaan, Perpustakaan, dengan program utama; 1.

Program pendidikan dan usia dini.


BAB II –


21


2.

Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.

3.

Program pendidikan menengah.

4.

Program pendidikan pendid non formal.

5.

Program pendidikan luar biasa.

6.

Program manajemen pelayanan pendidikan

7.

Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

4. Sasaran :

”Meningkatnya Meningkatnya kualitas dan derajat kesehatan masyarakat”.

Kebijakan : a.

Meningkatkan penanganan dan layanan kesehatan ibu melahirkan.

b.

Meningkatkan usia harapan hidup masyarakat.

c.

Mengoptimalkan upaya kesehatan masyarakat.

d.

Mengoptimalkan upaya peningkatan kesehatan balita.

e.

Mengoptimalkan peran dan fungsi Bidan.

f.

Mengoptimalkan peran, fungsi dan layanan Puskesmas Puskesmas/Pustu.

g.

Mengoptimalkan pelayanan RSU Kota Mataram.

h.

Meningkatkan jumlah dan kualitas/kompetensi tenaga medis.

i.

Mengoptimalkan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

j.

Mengoptimalkan sosialisasi dan layanan HIV/AIDS.

k.

Mengoptimalkan sosialisasi dan layanan Gerakan Anti Narkoba.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Kesehatan,, dengan program utama; 1.

Program upaya kesehatan masyarakat.

2.

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

3.

Program perbaikan gizi masyarakat.

4.

Program pengembangan lingkungan sehat.

5.

Program pencegahan penyakit menular.

6.

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya.

7.

Program peningkatan mutu pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).


BAB II –


22


5. Sasaran :

”Meningkatnya internalisasi nilai seni dan budaya yang ”Meningkatnya mencerminkan kearifan lokal”. lokal

Kebijakan : a.

Meningkatkan frekuensi penyelenggaraan event budaya

b.

Meningkatkan keterbukaan akses pembentukan kelompok adat.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Pilihan Pariwisata,, dengan program utama: utama 1.

Program pengelolaan keragaman budaya. budaya

2.

Program pengembangan nilai budaya.

3.

Program pengelolaan kekayaan budaya.

6. Sasaran :

” ”Meningkatnya kesetaraan gender”.

Kebijakan : a.

Optimalisasi kesetaraan gender.

b.

Meningkatkan

upaya

partisipasi

perempuan

dalam

pendidikan,

pemerintahan dan sektor swasta. c.

Menurunkan jumlah KDRT.

Untuk

mencapai

sasaran

tersebut

dilaksanakan

melalui

Urusan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anak, dengan program utama: 1.

Program

keserasian

kebijakan

peningkatan

kualitas

anak

dan

perempuan. 2.

Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.

3.

Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.

7. Sasaran :

” ”Meningkatnya kualitas keluarga”.

Kebijakan : a.

Meningkatkan upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

b.

Meningkatkan sosialisasi guna pemahaman ber-KB ber KB

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui dua Urusan, yaitu yaitu: Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Sejahtera, dan Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat, Masyarakat, dengan program utama: 1. Program keluarga berencana. 2. Program pelayanan kontrasepsi.


BAB II –


23


3. Program pembinaan peran-serta peran serta masyarakat dan kelompok usaha dalam pelayanan KB dan peningkatan kesejahteraan. 4. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan.

8. Sasaran :

” ”Meningkatnya pendapatan per kapita””.

Kebijakan : Meningkatkan distribusi dan sirkulasi ekonomi daerah. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Perencanaan erencanaan

Pembangunan,,

dengan

program

utama:

Perencanaan

pembangunan ekonomi. 9. Sasaran :

”Meningkatnya upaya penanganan masalah sosial ekonomi ”Meningkatnya masyarakat masyarakat”.

Kebijakan : a.

Mengoptimalkan penanganan penduduk miskin.

b.

Pemberdayaan penduduk rentan miskin.

c.

Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan elembagaan kesejahteraan sosial dan Lembaga embaga Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui dua Urusan Urusan, yaitu: Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan, Pembangunan dan Urusan Wajib Sosial Sosial, dengan program utama: 1.

Program perencanaan sosial so dan budaya.

2.

Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.

3.

Program pembinaan anak terlantar.

4.

Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

5.

Program pemberdayaan keluarga ke muda mandiri.

10. Sasaran :

”Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja ”Meningkatnya kerja”.

Kebijakan : a.

Meningkatkan peluang lapangan kerja.

b.

Mengoptimalkan penanganan pengangguran terbuka.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Ketenagakerjaan dengan program utama: Ketenagakerjaan,


BAB II –


24


1.

Program peningkatan kesempatan kerja dan berusaha.

2.

Program peningkatan dan produktivitas tenaga kerja.

11. Sasaran :

”Meningkatnya stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah” ”Meningkatnya daerah”.

Kebijakan : Mengoptimalkan kebijakan ekonomi daerah. Untuk mencapai pai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Perencanaan

Pembangunan, Pembangunan,

dengan

program

utama:

Program

perencanaan pembangunan ekonomi. 12. Sasaran :

”Meningkatnya efektivitas pemenuhan kebutuhan pangan ”Meningkatnya daerah daerah”.

Kebijakan : a. Mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan ketahanan pangan. b. Meningkatkan

dampak penyuluhan terhadap pemenuhan pangan

daerah. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Ketahanan

Pangan, Pangan,

dengan

program

utama:

Program

Peningkatan

Ketahanan Pangan.

13. Sasaran :

”Meningkatnya efektivitas pengembangan potensi ”Meningkatnya unggulan daerah berbasis sumber daya lokal lokal”.

Kebijakan : a.

Mengoptimalkan sektor industri dalam pengembangan peluang dan pemasaran.

b.

Meningkatkan daya saing kluster unggulan daerah.

c.

Mengoptimalkan peluang dan pemasaran IRT.

d.

Mengoptimalkan sosialisasi dan promosi destinasi pariwisata.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui tiga Urusan Urusan, yaitu: Urusan Wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta Urusan Pilihan Perindustrian,, dengan program utama: 1. Program pembinaan dan pemantauan pelaksanaan Pemberday Pemberdayaan Ekonomi Rakyat.


BAB II –


25


2. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif. 3. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM. 4. Program peningkatan kualitas kelembagaan kel mbagaan koperasi. 5. Program pengembangan industri in stri kecil dan rumah tangga. 6. Program peningkatan peningkatan kemampuan teknologi industri. 7. Program penataan struktur industri. 14. Sasaran :

”Meningkatnya kemandirian pembiayaan daerah ”Meningkatnya daerah”.

Kebijakan : Optimalisasi manajemen pendapatan daerah. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib otonomi daerah, daerah pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, persandian, dengan program utama: Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. 15. Sasaran :

”Meningkatnya efektivitas pengembangan sistem dan aks ”Meningkatnya akses permodalan UMKM”. UMKM

Kebijakan : a. Mengoptimalkan penanganan dan peningkatan pendapatan usaha kecil/mikro. b. Mengoptimalkan

besaran

dan

pola

distribusi

bantuan

usaha

mikro/kecil. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib otonomi daerah, daerah pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, persandian, dengan program utama, yaitu:

Program

pembinaan,

pemantauan

pelaksanaan

pemberdayaan

ekonomi rakyat. 16. Sasaran :

”Meningkatnya efektivitas pengembangan usaha ”Meningkatnya usaha”.

Kebijakan : a. Meningkatkan upaya promosi dan peluang usaha. b. Mengefektifkan peran lembaga UMKM. c. Mengoptimalkan manajemen koperasi. d. Mengoptimalkan

peran

koperasi

untuk

pelayanan

kebutuhan

masyarakat.


BAB II –


26


Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui dua Urusan, yaitu: Urusan Wajib koperasi dan usaha kecil menengah, dan Urusan Wajib perdagangan,, dengan program utama: 1. Program penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif. 2. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM. 3. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

17. Sasaran :

” ”Meningkatnya kepastian berinvestasi”..

Kebijakan : a. Meningkatkan intensitas promosi investasi. b. Meningkatkan daya saing investasi daerah. c. Memantapkan identifikasi potensi yang dapat dikerjasamakan. d. Mengoptimalkan fungsi dan peran kelembagaan investasi. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib otonomi daerah, daerah pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, persandian, dengan program utama sebagai berikut: 1. Peningkatan penanaman modal daerah. 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik. 18. Sasaran :

”Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan ”Meningkatnya berdasarkan Good Governance”. Governance

Kebijakan : a.

Mengefektifkan keterbukaan informasi dan partisipasi stakeholders.

b.

Memantapkan sinkronisasi rencana pembangunan daerah.

c.

Memantapkan mekanisme fungsi pengawasan/pembinaan SKPD.

d.

Meningkatkan kualitas Pengawas (auditor).

e.

Mengoptimalkan sistem pengelolaan keuangan daerah.

f.

Meningkatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) men menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

g.

Mengoptimalkan sistem pencatatan aset daerah.

h.

Mengoptimalkan peran arsip dalam rangka tertib administrasi.


BAB II –


27


i.

Optimalisasi mekanisme pelaporan, pengendalian pengadaan barang dan jasa.

j.

Memantapkan sistem dan mekanisme evaluasi. evalu

k.

Meningkatkan koordinasi pelaporan kinerja.

l.

Memantapkan mekanisme fungsi pembinaan PNS.

m. Meningkatkan cakupan pejabat yang mengikuti diklat jabatan. n.

Menyesuaikan kelembagaan SKPD sesuai dengan kebutuhan dan aturan.

o.

Memantapkan penanganan bahaya kebakaran.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui empat urusan pemerintahan,, yaitu: Urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, Urusan Wajib pemberdayaan masyarakat at desa, Urusan Wajib perumahan,, serta Urusan Wajib komunikasi dan informasi informasi, dengan program utama, sebagai berikut: 1.

Program kerjasama informasi dengan mass media.

2.

Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa.

3.

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota.

4.

Program peningkatan dan pengembangan manajemen partisipatif.

5.

Program perencanaan pembangunan daerah.

6.

Program pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

7.

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan anaan kebijakan KDH.

8.

Program pembinaan dan pengembangan aparatur.

9.

Program pengendalian pembangunan daerah.

10. Program peningkatan capaian kinerja. 11. Program penataan daerah, organisasi dan ketatalaksanaan ketat laksanaan serta PAN. 12. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. 13. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.

19. Sasaran :

”Meningkatnya efektivitas penerapan SPM dan SOP ”Meningkatnya SOP”.

Kebijakan : a.

Mendorong penyusunan SPM SKPD.


BAB II –


28


b.

Mendorong penyusunan SOP SKPD.

c.

Mendorong penerapan SPM oleh SKPD.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib otonomi daerah, daerah pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, persandian, dengan program utama, yaitu: Program penataan daerah, organisasi dan ketatlaksa ketatlaksanaan serta PAN.


BAB II –


29


20. Sasaran :

”Meningkatnya efektivitas pemerataan dan kualitas ”Meningkatnya pelayanan publik”. publik

Kebijakan : a. Meningkatkan sarpras sekolah. b. Meningkatkan kuantitas sarpras kesehatan. c. Optimalisasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. d. Meningkatkan sarpras air bersih. e. Optimalisasi pelayanan administrasi kelurahan. f. Meningkatkan infrastruktur transportasi. g. Optimalisasi pelayanan dan administrasi kependudukan. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui enam Urusan Pemerintahan,, yaitu:: Urusan Wajib Pendidikan, Urusan Wajib Kesehatan, Urusan Wajib Pekerjaan Umum, Urusan Wajib Lingkungan Hidup, Urusan Wajib Perhubungan, serta Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan engan program utama, sebagai berikut: 1.

Program wajib belajar pendidikan pendidikan dasar sembilan tahun.

2.

Program pendidikan menengah.

3.

Program obat dan perbekalan kesehatan.

4.

Program upaya kesehatan masyarakat.

5.

Program pengembangan lingkungan sehat.

6.

Program pembangunan dan penataan lingkungan perumahan.

7.

Program pengembangan kinerja pengelolaan pengelolaan air minum dan air limbah.

8.

Program penataan daerah otonom baru.

9.

Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.

10. Program peningkatan pelayanan angkutan. 11. Program penataan administrasi kependudukan. 21. Sasaran :

” ”Meningkatnya fungsi saluran drainase drainase”.

Kebijakan : Meningkatkan kuantitas dan pemeliharaan saluran drainase. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Pekerjaan Umum, Umum, dengan program utama, sebagai berikut: 1. Program pembangunan talud/turap/bronjong. 2. Program pengendalian peng banjir.


BAB II –


30


3. Program pemeliharaan saluran drainase. 22. Sasaran :

”Meningkatnya ketersediaan kawasan resapan air ”Meningkatnya air”.

Kebijakan : Meningkatkan jumlah kawasan resapan air. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui dua Urusan Wajib yaitu Pekerjaan Umum U dan Lingkungan Hidup, dengan program utama, sebagai berikut: 1. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 2. Program pembangunan dan penataan lingkungan perumahan. 23. Sasaran : Kebijakan

”Meningkatnya penataan sempadan sungai dan pantai ”Meningkatnya pantai”. : Meningkatkan sosialisasi, pengawasan, dan pengendalian

kawasan sempadan sungai dan pantai. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, dan Penataan Ruang Ruang, dengan program utama, sebagai berikut: 1. Program pengendalian banjir. 2. Program pengembangan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya. 3. Program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya. 4. Program pengendalian pengenda pemanfaatan ruang 24. Sasaran :

”Meningkatnya penanganan perumahan tidak layak huni ”Meningkatnya dan kawasan permukiman kumuh”. kumuh

Kebijakan : a. Meningkatkan upaya penanganan upaya penanganan rumah tidak layak huni. b. Meningkatkan upaya penanganan kawasan kumuh. c. Meningkatkan sarpras sanitasi. d. Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan pemeliharaan TPS. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Pekerjaan Umum, dan Lingkungan Hidup, Hidup, dengan program utama, sebagai berikut: 1. Program pembangunan dan penataan penataan lingkungan perumahan.


BAB II –


31


2. Program pengembangan perumahan. 3. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan. 25. Sasaran :

”Meningkatnya ketersediaan media ekpresi dan ruang ”Meningkatnya publik publik”.

Kebijakan : a. Meningkatkan jumlah ruang publik. b. Meningkatkan fasilitas media ekpresi. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Hidup, dengan program utama, sebagai berikut: 1. Program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri. 2. Program perencanaan tata ruang. 3. Program penataan dan pemeliharaan ornamen kota dan reklame reklame. 26. Sasaran :

”Meningkatnya efektivitas pemanfaatan dan pengendalian ”Meningkatnya ruang yang berwawasan lingkungan hidup hidup”.

Kebijakan : a. Menambah ruang RTH. b. Mengoptimalkan pengawasan bangunan. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, dengan program utama, sebagai berikut: 1. Program pengendalian pemanfaatan ruang. 2. Program pemeliharaan dan pengelolaan pemakaman. 27. Sasaran :

” ”Meningkatnya a efektivitas layanan penanggulangan bencana daerah”. daerah

Kebijakan : Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, dengan program utama, yaitu: program pencegahan pencegahan dini dan penanggulangan bencana daerah.


BAB II –


32


2.7.

TARGET INDIKATOR MAKRO TAHUN 2012 Seluruh kebijakan pembangunan yang tertuang dalam sasaran misi dan prioritas pembangunan Tahun 2012 201 diarahkan untuk mencapai sasaran indikator makro Kota Mataram Tahun 2012 yang terbagi dalam empat aspek, sebagai berikut: berikut Tabel 2 Target Indikator Makro Tahun 2012 NO

INDIKATOR MAKRO

I

Aspek Geografis & Demografis

1 2 3 4 5 6

Jumlah Penduduk Laju Pertumbuhan Penduduk Angka Harapan Hidup (AHH) Jumlah Penduduk Miskin Persentase Penduduk Miskin Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

II

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1 2 3 4 5 6

Laju Pertumbuhan Ekonomi Laju Inflasi Tingkat Pengangguran Terbuka Angka Partisipasi Angkatan Kerja PDRB per Kapita Daya Beli Masyarakat

III

Aspek Pelayanan

1 2 3

Angka Melek Huruf (AMH) Rasio Lama Sekolah (RLS) Angka Partisipasi Murni (APM) - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/paket B - SMA/MA/Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/paket B - SMA/MA/Paket C

4

IV

Aspek Daya Saing

1 2 3 4

APBD PAD Dana Perimbangan Lain-lain lain PAD yang Sah

SATUAN

TARGET 2012

jiwa

415.048 2 67.13 56.523 18.59 73,56

% tahun jiwa %

% % % % (Rp/tahun) (Rp/bulan)

(%) tahun (%) (%) (%) (%) (%) (%)

Milyar Rp Milyar Rp Milyar Rp Milyar Rp

7.95 3.36 7.73 78.02 12,960,256 650,000 99.6 10.5 89.68 79.01 79.97 105.27 114.19 116.96 810,748 78,841 530,572 112,484


BAB II –


33


Sumber: RPJMD Kota Mataram 2011-2015 (Bab IX) *) penyesuaian

2.8. RENCANA KINERJA & PENETAPAN KINERJA Penetapan

Kinerja

adalah

suatu

pernyataan

kinerja/kesepakatan

kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lam lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama SKPD, beserta target kinerja dan anggaran (Peraturan aturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 29 Tahun 2010, Bab B II, pasal 3 dan pasal 7). Dalam

kaitan

tersebut,

Penetapan

Kinerja

Pemerintah

Kota

Mataram

merupakan penetapan kinerja yang disepakati oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Walikota Mataram selaku Atasan Langsung Kepala SKPD. Pemerintah Kota Mataram telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2012, dengan uraian sebagai sebag berikut:

MISI 1 : Meningkatkan rasa “AMAN” masyarakat Kota Mataram yang ditunjukkan dengan kehidupan yang kondusif, dinamis, dan harmonis yang dilandasi nilai agama dan budaya. SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Kondusivitas wilayah Kota Mataram.

INDIKATOR KINERJA UTAMA Cakupan penanganan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban (K3)

SATUAN

TARGET

%

90

%

98

Cakupan Penanganan Konflik

kasus

23

Penyelesaian Pelanggaran Hukum dan HAM

kasus

290

Penegakan Peraturan Daerah

%

17

Pertemuan antar umat beragama

%

90

kali

4

Indeks Demokrasi

Meningkatnya toleransi masyarakat dalam kehidupan

Jumlah konflik antar umat


BAB II –


34


beragama

beragama dalam satu tahun Jumlah kegiatan keagamaan dalam satu tahun

kali

520

MISI 2 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan religius untuk mendorong daya saing daerah. SASARAN STRATEGIS Meningkatkan kualitas pendidikan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA Angka Melek Huruf

SATUAN

TARGET

%

99,60

Rasio Lama Sekolah

ta ahun

10,50

Angka Partisipasi Kasar

- SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B - SMA/SMK/Paket C

Angka Partisipasi Murni

- SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B - SMA/SMK/Paket C

Guru yang memperoleh sertifikasi

%

105,27 114,19 116,96 89,68 79,01 79,97 88

kali / tahun

35.000

Cakupan layanan perpustakaan

%

205

Angka Kelangsungan Hidup Bayi per / 1000 kelahiran hidup

%

40,39

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

%

94

Angka Harapan Hidup

ta ahun

67,13

Prevalensi Gizi Buruk

%

2,75

Cakupan Kelurahan UCI

%

99

Rasio Tenaga Medis per 1.000 penduduk

-

13,42

Cakupan Layanan Puskesmas

%

1,5

Cakupan Layanan Puskesmas Pembantu

%

0,18

Rata-rata kunjungan perpustakaan



BAB II –


35


Rasio Rumah Sakit

RS

1:26.149

Jumlah Posyandu Aktif

buah

400

Cakupan JAMKESMAS Prevalensi HIV/AIDS

jiwa %

89.647

Penanganan Narkoba

%

0,1

kali

75

kelompok

45

0,01

Meningkatnya internalisasi nilai seni dan budaya yang mencerminkan kearifan lokal.

Jumlah Event budaya daerah dalam satu tahun

Meningkatnya kesetaraan gender.

Indeks Pemberdayaan Gender

-

50

Angka Melek Huruf Perempuan

-

100

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan

%

1.718

Partisipasi perempuan di sektor swasta

%

78

Jumlah kasus KDRT

kasus

0,61

Peningkatan jumlah Keluarga Sejahtera

keluarga

111.288

Cakupan layanan KB

PUS

65.763


Jumlah pembinaan kelompok budaya

MISI 3 Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian daerah. SASARAN STRATEGIS Meningkatnya pendapatan per kapita.

INDIKATOR KINERJA UTAMA PDRB per Kapita

SATUAN

TARGET

rupiah

12.960.256

Paritas Daya Beli

rupiah

750.000

Meningkatnya upaya penanganan masa alah

Penduduk miskin

%

18,59


BAB II –


36


sosial ekonomi masyarakat.

Cakupan penanangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

%

95,00

Cakupan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

%

90,00

Cakupan partisipasi angkatan kerja

%

78,02

Penduduk tidak bekerja

%

10,00

Meningkatnya stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah.

Pertumbuhan ekonomi daerah

%

9,29


Tingkat cadangan pangan daerah

%

56

Cakupan layanan penyuluhan

%

93

Tingkat produktivitas ikan

ton

3.150

Kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

%

15,00

Cakupan klaster unggulan daerah

%

95,00

Kontribusi sektor industri Rumah Tangga terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

%

15,00

kelompok ompok

160

orang

200.000

Daya serap Pendapatan Daerah

%

100

Daya serap PAD

%

100

PAD terhadap Dana Alokasi Umum (DAU)

%

35,00

Usaha mikro dan kecil

%

25.000

Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja.

Meningkatnya efektivitas pengembangan potensi unggulan daerah berbasis sumber daya lokal.

Jumlah kelompok sadar wisata Angka kunjungan wisatawan Meningkatnya kemandirian pembiayaan daerah.

Meningkatnya efektivitas


BAB II –


37


pengembangan sistem dan akses permodalan UMKM.

UMKM yang mendapat bantuan permodalan

%

500

Meningkatnya efektivitas pengembangan usaha.

Rasio Wirausaha Baru

WUB

10.000

Cakupan bina kelompok pengrajin

%

15,00

Koperasi Berkualitas

%

130

Koperasi Aktif

%

413

Laju pertumbuhan investasi

%

3,00

Jumlah nilai investasi dalam satu tahun

Milyar Rp.

2.000

Jumlah kontrak kerjasama investasi

Buah

10

Waktu penyelesaian ijin investasi

hari

20

Meningkatnya kepastian berinvestasi.

MISI 4 Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance). SASARAN STRATEGIS Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Good Governance

INDIKATOR KINERJA UTAMA Peran serta masyarakat dalam MPBM/Musrenbang

SATUAN

TARGET

%

95

Penetapan Perwal RKPD tepat waktu

%

100

Penetapan KUA-PPAS RAPBD tepat waktu

%

100

Renstra SKPD yang mengacu RPJMD

%

100

Renja SKPD mengacu RKPD

%

100

buah

1.556

Jumlah temuan


BAB II –


38


pemeriksaan yang ditindaklanjuti Jumlah aparatur memiliki kualifikasi auditor

orang

38

%

90

Opini BPK

WTP

%

100

SKPD pengelola arsip yang baik

SKPD

35

SKPD yang menyampaikaan Laporan Realisasi Fisik & Keuangan tepat waktu

SKPD

35

SKPD yang telah menyerahkan LPPD sesuai urusan pemerintahan tepat pada waktunya

SKPD

35

SKPD yang menyerahkan LAKIP tepat pada waktunya

SKPD

35

Tingkat Disiplin PNS

%

95

Pejabat yang telah mengikuti diklat struktural

%

100

SKPD yang kelembagaannya sesuai kebutuhan dan aturan

SKPD

35

SKPD yang mempunyai SPM

SKPD

20

SKPD yang mempunyai SOP

SKPD

20

SKPD yang menerapkan SPM dan SOP

SKPD

20

Rasio ketersediaan sekolah

unit

0,1

Rasio Puskesmas

unit

0,1

Daya serap APBD Peningkatan kinerja keuangan daerah/Opini BPK Tingkat pengelolaan aset daerah

Meningkatnya efektivitas penerapan SPM dan SOP.

Meningkatnya efektivitas pemerataan dan kualitas pelayanan


BAB II –


39


publik.

Cakupan layanan kesehatan masyarakat miskin

%

90

Cakupan layanan air bersih

%

40

Cakupan sarpras kelurahan dalam kondisi baik

%

100

unit

47,5

Cakupan layanan persampahan

%

95

Rasio penduduk ber-KTP

%

50,00

Cakupan fasilitas keselamatan & perlengkapan jalan

MISI 5 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan. SASARAN STRATEGIS Meningkatnya fungsi saluran drainase.

INDIKATOR KINERJA UTAMA Cakupan drainase dalam kondisi baik

SATUAN

TARGET

%

75,00


Ketersediaan kawasan resapan air

%

80

Optimalisasi penataan sempadan sungai dan pantai.

Rasio sempadan sungai dan pantai yang dipakai bangunan liar

-

13,06

Meningkatnya penanganan perumahan tidak layak huni dan kawasan permukiman kumuh.

Rumah tidak layak huni

%

1.500

Rasio kawasan permukiman kumuh

%

29,47

Rumah tinggal ber-sanitasi

%

80,00


BAB II –


40


Rasio tempat pembuangan sampah (TPS)

unit

6,00

Meningkatnya ketersediaan media ekpresi dan ruang publik.

Rasio cakupan ruang publik

%

95,00

Rasio cakupan fasilitas media ekpresi

%

95,00

Meningkatnya efektivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang yang berwawasan lingkungan hidup.

Ruang Terbuka Hijau (RTH)

%

15,30

Rasio tempat pemakaman umum

%

20,00

Bangunan ber-IMB

%

87,00

Alih fungsi lahan pertanian

%

5,00

Cakupan jumlah bencana yang dapat ditangani dalam satu tahun

%

85,00

Meningkatnya efektivitas layanan penanggulangan bencana daerah.


BAB II –


41


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA Bab ini memuat evaluasi Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Mataram dalam upaya pencapaian Visi Kota Mataram yang Maju, Religius, dan Berbudaya. Penetapan IKU diperlukan guna memudahkan SKPD melaksanakan 5 Misi yang ada dalam RPJMD Kota Mataram 2011-2015 2011

3.1.

KERANGKA PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja (performance ( measurement)) digunakan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis orgnasisasi. Setiap instansi

Pemerintah

wajib

menetapkan

Indikator

Kinerja

Utama

(Key

Performance Indicator) Indicator) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis pada masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang. Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (Key (Key Performance Indicator) Indicator secara formal diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, serta ser diperolehnya ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Perlunya ditetapkannya IKU adalah agar terdapat proses yang wajar yang digunakan baik oleh pelaksana dan dan pimpinan organisasi dalam mengelola usaha-usaha usaha organisasi instansi agar mencapai hasil atau berkinerja tinggi (Peraturan aturan Menteri PAN Nomor:: PER/20/M.PAN/11/2008). PER/20/M.PAN/11/2008 Adapun Indikator Kinerja Utama (Key (Key Performance Indicator Indicator) Pemerintah Kota Mataram sebagaimana sebagaimana Keputusan Walikota Mataram Nomor 657/IX/2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram 2011-2015, 2011 2015, diuraikan sebagai berikut:


BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

41


1.


2.


3.

Meningkatkan kualitas pendidikan.

4.


5.

Meningkatnya internalisasi nilai seni dan budaya yang mencerminkan kearifan lokal.

6.


7.

Meningkatnya katnya kualitas keluarga

8.

Meningkatnya pendapatan per kapita.

9.

Meningkatnya upaya penanganan maslaah sosial ekonomi masyarakat.

10. Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja. 11. Meningkatnya stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah. 12. Meningkatnya efektivitas pemenuhan kebutuhan pangan daerah 13. Meningkatnya

efektivitas

pengembangan

potensi

unggulan

daerah

berbasis sumber daya lokal. 14. Meningkatnya kemandirian pembiayaan daerah. 15. Meningkatnya efektivitas pengembangan sistem dan akses permodalan UMKM. 16. Meningkatnya efektivitas pengembangan usaha 17. Meningkatnya kepastian berinvestasi. 18. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Good Governance. Governance 19. Meningkatnya efektivitas penerapan SPM dan SOP. 20. Meningkatnya efektivitas pemerataan dan kualitas pelayanan publik. 21. Meningkatnya ningkatnya fungsi saluran drainase. 22. Meningkatnya ketersediaan kawasan resapan air air. 23. Optimalisasi penataan sempadan sungai dan pantai. 24. Meningkatnya penanganan perumahan tidak layak huni dan kawasan permukiman kumuh. 25. Meningkatnya ketersediaan media e expresi dan n ruang publik. 26. Meningkatnya efektivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang yang berwawasan lingkungan hidup.



42


27. Meningkatnya efektivitas layanan penanggulangan bencana daerah.

3.2. CAPAIAN INDIKATOR MAKRO Tabel 3 Capaian Indikator Makro Pemerintah Kota Mataram 2011-2012

NO

INDIKATOR MAKRO

I

Aspek Demografis

1

Jumlah Penduduk

2 3

Laju Pertumbuhan Penduduk Angka Harapan Hidup (AHH)

SATUAN

REALISASI 2011

TARGET 2011

REALISASI 2012

jiwa

406.910

415.048

426.040**)

(%)

1,01

2,00

4,70**)

tahun

66,64

67,13

67,13

jiwa

58.272

56.523

53.736

4

Jumlah Penduduk Miskin

5

Persentase Penduduk Miskin

(%)

14,44

18,59

13,18

6

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

-

72,26

73,56

72,83

II

Aspek Kesejahteraan Masyarakat Laju Pertumbuhan Ekonomi - Dengan sub sektor angkutan udara - Tanpa anpa sub sektor angkutan udara

(%)

7,67*)

7,95

4,04**)

(%)

9,29*)

-

10,52**)

Laju Inflasi

(%)

6,38*)

3,36

4,10**)

(%)

6,7*)

7,73

6,53**)

(%)

64,71*)

78,02

61,98**)

1

2 3 4 5

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tingkat Angka Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) PDRB per Kapita

(Rp/tahun) 13,533,732*) 12,960,256 14.602.279**)



43


6

Daya Beli Masyarakat

NO III 1 2 3

4

INDIKATOR MAKRO

(Rp/bulan)

644.360

650.000

648.010

SATUAN

REALISASI 2011

TARGET 2011

REALISASI 2012

(%)

91,81

99,6

91,85

tahun

9,21

10,5

9,22

Aspek Pelayanan Angka Melek Huruf (AMH) Rasio Lama Sekolah (RLS) Angka Partisipasi Murni (APM) -

SD/MI/Paket A

(%)

91,58

89,68

97,42

-

SMP/MTs/paket B

(%)

79,46

79,01

76,73

-

SMA/MA/Paket C

(%)

71,67

79,97

64,66

Angka Partisipasi Kasar (APK) -

SD/MI/Paket A

(%)

108,62

105,27

109,36

-

SMP/MTs/paket B

(%)

103,28

114,19

104,92

-

SMA/MA/Paket C

(%)

90,44

116,96

89,41

IV

Aspek Daya Saing

1

APBD

Milyar Rp

670,22

810,75

600,47

2

PAD

Milyar Rp

82,30

78,84

88,73

3

Dana Perimbangan

Milyar Rp

441,59

530,57

534,53

4

Lain-lain lain PAD yang Sah

Milyar Rp

155,15

112,48

112,22

Keterangan: *) angka sementara **) angka sangat sementara



44


Tujuan pembangunan daerah Kota Mataram telah ditetapkan dan dituangkan dalam visi dan misi Kota Mataram. Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan Kota Mataram telah disusun dalam suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan daerah harus dapat menginformasikan sejauhmana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan. Keberhasilan kinerja pembangunan daerah secara umum dapat diukur dengan indikator kinerja makro dan evaluasi kinerja pembangunan daerah dengan d menggunakan n beberapa aspek sebagai tolak ukur. Aspek-aspek aspek tersebut meliputi (1) Aspek Demografi, (2) Aspek Kesejahteraan Masyarakat, (3) Aspek Pelayanan, Pelayanan dan (4) Aspek daya Saing. I.

Aspek Geografis dan Demografis

Kota Mataram (61,30 km2) memiliki luas wilayah sekitar 0,30 persen dari luas wilayah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (20.153 km2). Namun dihuni oleh jumlah penduduk yang cukup besar. Pada tahun 2012, 201 berdasarkan data sangat sementara yang diperoleh dari BPS Provinsi NTB, jumlah penduduk yang ada di Kota Mataram mencapai 426.040 jiwa meningkat 19.130 jiwa dari tahun 2011. Dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2011, penduduk Kota Mataram tahun 2012 mengalami pertumbuhan sebesar 4,70 persen, diatas target yang telah ditetapkan RPJMD Kota Mataram 2011-2015 2015 yaitu 2 persen. Peningkatan katan jumlah penduduk pada tahun 2012 ini disebabkan karena tingkat kelahiran maupun urbanisasi yang cukup tinggi. Sebagai dampak langsung dari pertambahan penduduk, kepadatan k penduduk yang ada di Kota Mataram menjadi meningkat yaitu 6.950 jiwa/Km2 dari tahun ta sebelumnya yaitu 6.638 jiwa/Km2. Kepadatan penduduk yang cukup tinggi ini



45


diikuti dengan kondisi warga kota yang beraneka ragam, mengalami kerawanan akan munculnya konflik sosial, besarnya tuntutan perluasan kesempatan kerja, kerja meningkatnya kemiskinan yang yang ditimbulkan oleh kesenjangan, kesenjangan serta berdampak langsung juga terhadap kerusakan lingkungan hidup. Dengan memperhatikan kondisi penduduk

tersebut, maka pada tahun 2012

kebijakan-kebijakan kebijakan APBD di Kota Mataram difokuskan pada program-program program yang pro poor, pro job, job pro growth dan pro environment. Gambar 1 Struktur Umur Penduduk Kota Mataram Tahun 2012 65+ 3,85%

0 - 14 thn 26,77%

15 - 64 thn 69,38%

Dengan melihat kondisi struktur umur penduduk Kota Mataram pada tahun 2012 yang telah dikelompokkan dalam kelompok umur lima tahunan tahunan, maka penduduk Kota

Mataram

tergolong

penduduk

intermediate

(transisi),

hal

ini

dapat

disimpulkan dari gambar 1 diatas bahwa jumlah penduduk usia produktif (15-64 (15 tahun) mencapai 69,38 69, persen. Tingginya jumlah umlah penduduk usia produktif atau usia kerja ini dii antisipasi dengan kebijakan pemerintah yan yang pro job. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal dasar pembangunan bila kualitas sumber daya manusianya tinggi, namun sebaliknya akan menjadi beban pembangunan yang cukup besar. Upaya peningkatan kualitas kualita sumber daya manusia dalam skala luas disebut sebagai pembangunan manusia dan untuk mengukur kinerja pembangunan terhadap pemberdayaan manusia digunakan IPM (Indeks Pembangunan Manusia). IPM merupakan indeks komposit yang mencakup



46


tiga bidang pembangunan yang dianggap sangat mendasar yaitu bidang kesehatan yang diukur dengan angka harapan hidup, bidang pendidikan melalui angka melek huruf dan rata-rata rata lama sekolah serta bidang ekonomi dengan paritas daya beli. Berdasarkan hasil perhitungan IPM oleh BPS Kota ota Mataram, Mataram terlihat bahwa status pembangunan warga kota di Kota Mataram pada tahun 2012 201 sebesar 72,83 meningkat 0,51 point bila dibandingkan dengan angka tahun 201 2011 yaitu 72,32. Namun IPM tahun 2012 kurang 0,73 point dari target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu 73,56. Berdasarkan IPM, wilayah yang baik adalah wilayah yang penduduknya sehat, pandai dan berdaya beli, beli, nilai IPM 72,32 terletak pada range 51 sampai 79 yang berarti bahwa daerah tersebut mulai memperhatikan pembangunan sumber daya manusianya. manusianya IPM PM Kota Mataram pada tahun 2012 menduduki peringkat-1 peringkat dari kabupaten/kota lain di Provinsi NTB. Pembangunan warga kota di bidang kesehatan yang diukur dengan angka harapan hidup merupakan suatu indikator yang merefleksikan usia hidup rata-rata rata penduduk suatu atu daerah. Pemerintah Kota Mataram selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan warga Kota Mataram sehingga menjadi sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Hal al ini dilakukan dengan memberikan pelayanan maksimal dan membangun sarana prasarana kesehatan, dengan harapan dapat meringankan beban dan mempermudah akses warga ke fasilitas kesehatan. Pada awal tahun 2012 Pemerintah Kota Mataram menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis di PuskesmasPuskesmas puskesmas yang ada di wilayah Kota Mataram. Berdasarkan Perwal tersebut, seluruh warga Kota Mataram dapat menikmati pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas tanpa dipungut biaya. Pada Pada sisi lain untuk pelayanan kesehatan pada tahun 2012 Pemerintah Kota Mataram menambah jumlah Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling, untuk mencapai akses kesehatan bagi warga khususnya mayoritas lapisan menengah bawah yang sangat membutuhkan uluran pem pemerintah dalam penanganan kesehatan. Akan tetapi pada tahun 2012, jumlah dokter dan paramedis menurun dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena kebijakan



47


Moratorium PNS oleh Pemerintah Pusat dan beberapa dokter dan juga paramedis telah memasuki masa pensiun. Gambar 2 Jumlah Rumah sakit/Klinik Bersalin, Puskesmas/Pustu/Puskel dan Dokter/Paramedis di Kota Mataram pada Tahun 2011 - 2012 300 250 200

257

248

43

47

150 100 50

17

0

2011 Dokter/Paramedis

17 2012 Puskesmas/Pustu/Puskel

Rumah Sakit/Klinik Bersalin

Muara dari kualitas kesehatan masyarakat, akan tergambarkan dalam angka harapan hidup bagi bayi yang dilahirkan saat saat ini. Angka harapan hidup di Kota Mataram pada tahun 2012 berdasarkan perhitungan dari BPS Kota Mataram mencapai 67,13 tahun artinya bahwa apabila ada bayi yang dilahirkan pada saat ini, maka dia berpeluang untuk hidup selama 67,13 tahun yang akan datang. Angka harapan hidup penduduk di Kota Mataram yang dicapai di tahun 2012 ini sesuai dengan yang ditargetkan dalam RPJMD Kota Mataram 2011 2011-2015 yaitu 67,13 tahun. Suatu Kota dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi tinggi, umumnya disertai dengan kemiskinan.. Menurut Me data BPS Kota Mataram jumlah penduduk miskin yang ada di Kota Mataram menurun 1,26 persen atau 4.536 jiwa dari 58.272 jiwa di tahun 2011 menjadi 53.736 jiwa di tahun 2012 201 dan berada dibawah target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu 56.523 jiwa. Penurunan Penurunan jumlah penduduk miskin ini seiring dengan meningkatnya IPM Kota Mataram Mataram.. Berkurangnya jumlah penduduk miskin Kota Mataram dapat juga diartikan bahwa pendapatan penduduk di Kota Mataram semakin meningkat. Karena secara konseptual, penduduk miskin adalah penduduk yang pendapatannya lebih kecil dari



48


pendapatan yang dibutuhkan untuk hidup secara layak di wilayah tempat tinggalnya. II.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Keberadaan Kota Mataram sebagai Ibukota Provinsi NTB yang sudah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), tempat penyelenggaraan event MICE (Meeting, Meeting,

Incentive,

Convention

&

Exhibition Exhibition), ),

dan

destinasi

pariwisata

membutuhkan Kota ini dapat tampil setara dengan kota-kota kota lainnya di Indonesia. Kota Mataram menjadi makin terbuka untuk mendorong geliat pertumbuhannya dalam kerangka mengangkat harkat dan martabat warga kota dalam posisi setara dan membanggakan dibandingkan kota-kota kota lainnya di Indonesia. Kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kota Mataram dapat diukur dengan menggunakan an beberapa indikator, indikator yang lazim digunakan adalah laju pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, PDRB per kapita dan daya beli masyarakat.



49


Gambar 3 PDRB Kota Mataram ADH Berlaku dan ADH Konstan 2000 Tahun 2011 – 2012 (Triliun) 8,00 6,00

6,22

5,51

4,00 2,00

2,45

2,36

0,00 2011 PDRB Adh Berlaku

2012 PDRB Adh Konstan

PDRB Kota Mataram tahun 2012 menurut data sangat sementara yang dikeluarkan oleh BPS Kota Mataram mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2011, baik atas dasar harga (adh) berlaku maupun adh konstan 2000. Nilai PDRB Kota Mataram adh berlaku pada tahun tahun 2012 adalah sebesar Rp. 6,22 triliun mengalami peningkatan Rp. 714 milyar dari tahun 2011 atau 12,97 persen. Gambar 3 diatas memperlihatkan peningkatan nilai PDRB baik adh berlaku maupun adh konstan tahun 2011 dan 2012. Gambar 4 Perkembangan Sektor-sektor Pembentuk embentuk PDRB Kota Mataram Tahun 2011 - 2012



50


30 25 20 15 10 5 3,41 0 3,63 0,01

11,36

10,09 9,99

8,94

1,22

22,88 22,13 23,85 22,16 17,67 17,3311,21 12,97

1,12

0,01

Kontribusi PDRB 2012

Kontribusi PDRB 2011

Kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Mataram tahun 2012 didominasi oleh sektor pengangkutan dan komunikasi yaitu sebesar 22,88 persen. Sektor perdagangan, hotel dan restoran mempunyai peranan terbesar kedua sebagai pembentuk PDRB Kota Mataram dengan kontribusi kontribusi sebesar 22,13 persen. Kemudian, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dengan kontribusi sebesar 17,67 persen dan selanjutnya adalah sektor jasa jasa-jasa jasa dengan kontribusi sebesar 11,21 persen. Di posisi kelima adalah sektor industri industr pengolahan sebesar 11,36 persen, sektor bangunan 10,09 persen, sektor pertanian 3,41 persen, sektor listrik gas dan air bersih 1,22 persen dan terakhir sektor pertambangan dan penggalian 0,01 persen. Empat sektor terbesar penyumbang ekonomi Kota Mataram diatas masuk kedalam kelompok sektor tersier (sektor sektor perdagangan hotel & restoran, sektor pengangkutan & komunikasi, sektor bank, usaha persewaan & jasa perusahaan dan

sektor jasa- jasa), jasa , dengan total peranannya sebesar 73,90 persen terhadap

pembentukan

PDRB

Kota

Mataram. Mataram.

Hal

ini

menggambarkan

struktur

perekonomian Kota Mataram mengarah kepada struktur jasa (Service ( City), dimana Kota Mataram yang menjadi Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai

fungsi fungsi-fungsi fungsi

utama

sebagai

pusat

pelayanan

bagi

kegiatan

perdagangan, ngan, jasa dan pariwisata. Sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan



51


perkantoran pemerintahan dan fasilitas sosial. Juga sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan perdagangan dan pusat bisnis. Karena fungsinya sebagai pusat pelayanan – pelayanan tersebut, maka kebutuhan kebutuhan akan jasa pendukungnya cukup tinggi. Jika ika dilihat gambar 5 dan 6, 6 dimana sektor tersier mengalami penurunan akibat

berpindahnya

Bandara

Udara

Selaparang

(sektor

pengangkutan

&

komunikasi), maka distribusi barang/jasa menjadi kurang lancar yang berdampak pada sektor-sektor sektor pembentuk p sektor tersier lainnya seperti sektor perdagangan, hotel dan restaurant maupun sektor jasa-jasa. jasa Gambar 5 Kontribusi sektor-sektor sektor Primer, Sekunder dan Tersier terhadap PDRB Kota Mataram Tahun 2011

PRIMER 3,64%

TERSIER 76,30%

Gambar 6 Kontribusi sektor-sektor sektor Primer, Sekunder dan Tersier terhadap PDRB Kota Mataram Tahun 2012 PRIMER 3,42%

SEKUND ER 20,06%

SEKUND ER 22,68%

TERSIER 73,90%

Kelompok sektor sekunder (sektor sektor industri; sektor listrik, gas dan air bersih; dan sektor bangunan) memberikan kontribusi terbesar kedua pada pembentukan PDRB Kota Mataram sebesar 22,68 persen, meningkat dari tahun 2011. Karena selama tahun 2012 Pemerintah Kota Mataram terus memacu pembangunan, seperti pembukaan dan pembangunan jalan di beberapa titik, hotmix di sejumlah jalan lingkungan, mendesain m ulang Taman Sangkareang yang merupakan salah satu ikon Kota Mataram menjadi taman terbuka, merenovasi jembatan gantung, memperbaiki drainase maupun normalisasi sungai untuk mencegah genangan dan banjir yang datang setiap musim hujan. Cukup tingginya tingginya pembangunan yang terjadi di Kota Mataram pada tahun 2012 menyebabkan kontribusi dari sektor



52


bangunan menjadi meningkat sehingga sektor penunjangnya seperti penggunaan akan listrik maupun air juga menjadi meningkat. Sedangkan, sumbangan terakhir dari kelompok lompok sektor primer (sektor pertanian dan sektor pertambangan & penggalian) penggalian hanya sebesar 3,42 persen yang mengalami penurunan 0,22 persen, hal ini disebabkan karena banyaknya lahan pertanian di Kota Mataram berubah fungsi menjadi lahan pemukiman dan bisn bisnis. Gambar 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Mataram dengan dan tanpa angkutan Udara Tahun 20112011 2012 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00

10,52

9,29 7,67

4,04

2011

2012

Dengan Angkutan Udara Tanpa angkutan Udara

Gambar 8 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB dan Kota Mataram Tahun 2011- 2012 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00

10,52

9,29 7,67 5,57

2011

5,72 4,04

2012

Provinsi NTB Kota Mataram dengan Angkutan Udara Kota Mataram dengan Angkutan Udara

Pertumbuhan ertumbuhan ekonomi Kota Mataram secara makro pada tahun 2012 menurut angka sangat sementara yang diperoleh dari BPS Kota Mataram turun 3,63 persen menjadi 4,04 persen, terjadinya penurunan ini disebabkan hilangnya kontribusi dari nilai tambah bruto sektor pengangkutan dan komunikasi, khususnya sub sektor angkutan udara. ud Sejak Oktober 2011 atau triwulan keempat tahun 2011 Bandara Selaparang di Kota Mataram telah berpindah ke Bandara Internasional Lombok (BIL) di Praya Lombok Tengah, Tengah jadi selama tahun 2012 kontribusi akan sektor pengangkutan dan komunikasi menjadi minus jika dibandingkan dengan kontribusi sektor tersebut di tahun 2011. Dengan mengabaikan sub sektor angkutan udara, pertumbuhan ekonomi Kota Mataram pada tahun 2011 adalah sebesar 9,29 persen lebih tinggi 1,62 persen dibandingkan pertumbuhan ekonomi dengan dengan angkutan udara, udara 7,67 persen.



53


Pada ada tahun 2012 tanpa angkutan udara pertumbuhan ekonomi Kota Mataram naik menjadi 10,52 persen dari 9,29 persen di tahun 2011. 2011 Tingginya laju pertumbuhan ekonomi tanpa sub sektor angkutan udara ini disebabkan karena hampir semua sektor kecuali sektor pertambangan dan penggalian mengalami peningkatan nilai tambah bruto yang cukup tinggi setiap tahunnya. Secara makro penurunan laju pertumbuhan ekonomi Kota Mataram dengan angkutan udara,, dari 7,67 persen menjadi 4,04 persen bukan disebabkan karena kinerja Pemerintah Kota Mataram yang menurun, namun karena dampak dari kebijakan Pemerintah Pusat yang memindahkan bandara yang selama ini telah menggeliatkan meng aktivitas itas ekonomi di Kota Mataram. Hal ini dilihat dari pertumbuhan ekonomi tanpa sub sektor angkutan udara yang meningkat dari 9,29 persen menjadi 10,52 persen pada tahun 2012. Dibandingkan ibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB tahun 2012 yang sebesar 5,72 persen. Pertumbuhan ekonomi Kota Mataram dengan angkutan udara, 4,04 4,04 persen, berada dibawah laju pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB. Namun jika meniadakan efek angkutan udara, laju pertumbuhan ekonomi Kota Mataram jauh diatas laju pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB. Pada tahun 2012 target laju pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Mataram 2011 – 2015 adalah sebesar 7,95 persen. Target laju pertumbuhan ekonomi ini masih mempertimbangkan sub sektor angkutan udara. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, laju pertumbuhan ekonomi Kota Mataram dengan sub sub sektor angkutan udara sebesar 4,04 persen, angka ini berada dibawah target RPJMD tahun 2012 dan sebaliknya akan berada jauh diatas target akhir RPJMD di tahun 2015.



54


Gambar 9 Inflasi Provinsi NTB dan Kota Mataram Tahun 2011 - 2012 8,00 6,00

6,38

6,55 4,10

4,00

3,99

2,00 0,00 2011 Provinsi NTB

2012 Kota Mataram

Pertumbuhan ekonomi yang baik ditandai dengan semakin tertekannya laju inflasi, dimana pada tahun 2012 laju inflasi Kota Mataram turun menjadi 4,10 persen, lebih rendah dari laju inflasi tahun 2011 yang sebesar 6,38 persen. Kondisi tersebut sejalan dengan perkembangan inflasi inflas Provinsi NTB tahun 2012 mencapai 3,99 persen turun dari 6,55 persen pada tahun 2011. Inflasi di Kota Mataram tahun 2012 berada di atas target yang telah ditetapkan RPJMD untuk tahun 2012 yaitu 3,36 persen. Tingkat kemakmuran penduduk yang diukur melalui indikator seperti PDRB per kapita atas harga berlaku untuk menunjukkan nilai PDRB per kepala atau satu orang penduduk, sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah. Nilai PDRB PDRB per kapita atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan di Kota Mataram pada tahun 2012 201 masing-masing masing adalah Rp. 14.602.279,- dan Rp. 5.760.034,5. dengan perkembangan masing-masing masing 7,90 persen dan minus 0,63 persen. Tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah sangat tergantung pada potensi sumber daya yang dimiliki daerah tersebut. Begitu pula dengan beragamnya kegiatan perekonomian yang ada, sangat tergantung pada sumber daya yang tersedia. Gambaran kondisi ketenagakerjaan seperti persentase perse



55


angkatan kerja yang bekerja dan persentase tingkat pengangguran terbuka sangat berguna untuk melihat prospek ekonomi yang ada di Kota Mataram. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) didefinisikan sebagai proporsi jumlah penduduk yang tergolong angkatan angkatan kerja dengan jumlah penduduk yang termasuk dalam usia kerja, yakni penduduk usia 15 tahun ke atas. Indikator ini dapat menjelaskan sampai sejauh mana keterlibatan penduduk dalam kegiatan perekonomian. Pada tahun 2012 TPAK Kota Mataram mengalami penurunan penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni sebesar 2,73 persen, kondisi ini menunjukkan telah terjadi penurunan partisipasi penduduk usia kerja di Kota Mataram. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 0,07 persen. Karena partisipasi penduduk usia kerja menurun dan

pengangguran

terbuka

juga

menurun, maka penurunan

partisipasi kerja ini bisa disebabkan oleh warga kota berusia kerja yang banyak bekerja di luar daerah ataupun warga kota berusia erusia kerja yang sedang sedang melanjutkan pendidikannya. Dilihat dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Mataram 2011 – 2015, target TPAK dan TPT tahun 2012 masingmasing masing adalah 78,02 dan 7,73, masih diatas realisasi tahun 2012 yaitu 61,98 untuk uk TPAK dan 6,53 untuk TPT. Jadi, target TPAK dan TPT di tahun 2012 ini belum tercapai. Gambaran kondisi ketenagakerjaan seperti tingkat persentase angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka sangat berguna untuk melihat prospek ekonomi Kota Mataram. Pertumbuhan Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat apakah benar benarbenar digerakan oleh produksi yang melibatkan tenaga kerja daerah atau karena faktor lain. Banyaknya penduduk yang bekerja dan rendahnya tingkat pengangguran terbuka akan berdampak pada peningkatan kemampuan d daya beli warga kota. Peningkatan pendapatan atau kemampuan daya beli ini menentukan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak. Pada tahun 2012 nilai konsumsi atau kemampuan daya beli warga Kota Mataram adalah sebesar Rp. 648.010,- kurang Rp. 1.990,1.990, dari yang ditargetkan itargetkan dalam RPJMD, Rp. 650.000,650.000, dan meningkat Rp. 3.650,3.650, dari tahun 2011, Rp. 644.360,--



56


III.

Aspek Pelayanan

Pembangunan bidang pendidikan di Kota Mataram merupakan proses panjang untuk meningkatkan daya saing warga Kota Mataram. Berbagai kebijakan dilakukan hingga tahun 2012 memberikan hasil yang memuaskan dengan meningkatnya IPM Kota Mataram. Masalah lain yang juga merupakan masalah spesifik Kota Mataram menurut data yang diperoleh dari BPS Kota Mataram adalah masih terdapat 8,15 persen warga kota usia 15 tahun keatas yang buta huruf. Tingkat Melek huruf ini mengindikasikan kemampua kemampuan penduduk untuk dapat membaca dan menulis. Angka melek huruf Kota Mataram yang mencapai 91,85 persen, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas terdapat 92 orang yang dapat membaca dan menulis. Apabila ditelaah lebih jauh, kecenderungan penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis adalah pada penduduk yang berusia tua. Tidak T dapat dipungkiri bahwa dahulu masih banyak masyarakat yang beranggapan sekolah bukan merupakan suatu kebutuhan. Sedangkan tingkat pendidikan yang ditamatkan tergambar pada angka ratarata rata lama sekolah. Pada tahun 201 2012 menurut BPS Kota Mataram rata-rata lama sekolah (RLS) warga kota Kota Mataram adalah sebesar 9,22 tahun, Dengan kata lain rata-rata rata warga hanya berhasil menyelesaikan pendidikannya sampai dengan

SMP atau memenuhi program wajib belajar sembilan tahun oleh

pemerintah. Kondisi ini menunjukkan menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2011 201 walaupun perkembangannya amat sangat kecil.



57


Daya serap penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu, dapat dilihat dengan menggunakan indikator yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Gambar 10 dibawah memperlihatkan perkembangan APK dan APM di Kota Mataram selama dua tahun terakhir. Gambar 10 Perkembangan APM dan APK untuk SD/Setara, SMP/Setara dan SMU/Setara Di Kota Mataram Tahun 2011 – 2012 120,00 100,00

Axis Title

109,36 104,92

97,42 76,73

80,00

91,58

60,00

79,46

40,00

89,41 64,66

108,62 103,28

90,44

71,67 2012

20,00

2011

0,00 0

1

2

APM SD

APM SMP

3

4

5

APM SMA

APK SD

APK SMP

6

7

APK SMA

Angka Partisipasi Kasar adalah perbandingan antara jumlah murid pada setiap jenjang ang pendidikan (SD, SMP, SMA), tanpa memperhitungkan umur, umur terhadap jumlah warga kota kelompok usia sekolah (7-12, (7 13-15, 15, 16-18 16 tahun) yang sesuai. Angka Partisipasi Kasar pada jenjang jenjang pendidikan SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/PAket B lebih dari 100 persen, hal ini berarti bahwa terdapat murid sekolah yang berusia di luar usia resmi sekolah atau terdapat murid sekolah yang berasal dari luar Kota Mataram. Angka APK untuk SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket MP/MTs/Paket B mengalami peningkatan dari tahun 2011. Namun hanya APK untuk SD/MI/Paket A yang memenuhi target RPJMD untuk tahun 2012. Angka Partisipasi Murni (APM) kelompok usia sekolah

adalah perbandingan antara jumlah murid

(7 (7-12, 13-15, 16-18 tahun) pada jenjang pendidikan

tertentu (SD, SMP MP, SMA) A) terhadap jumlah warga kota kelompok usia sekolah (7-12, 13-15, 16-18 18 tahun) yang sesuai. Dari gambar diatas terlihat bahwa pada tahun 2012 hanya APM SD/MI/Paket A yang mengalami peningkatan dari tahun



58


2011 dan hanya APM SD/MI/Paket A yang memenuhi target RPJMD untuk tahun 2012. IV.

Aspek Daya Saing

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram Tahun 2012 adalah sebesar Rp. 600 milyar atau 74 persen dari yang telah ditargetkan dan menurun 70 milyar dari tahun sebelumnya. Penerimaan enerimaan pendapatan daerah Kota Mataram tahun 2012 di dominasi oleh oleh dana perimbangan dengan perbandingan terhadap PAD sebesar 70:30 kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penerimaan masih relatif rela kecil dibanding dengan sumber penerimaan dari Dana Perimbangan. Pada tahun 2011 total penerimaan daerah Kota Mataram adalah Rp. 735 milyar , meningkat Rp. 56 milyar dari tahun lalu dan Rp. 13 milyar lebih banyak dari yang ditargetkan.



59


Gambar 11 Perkembangan bangan APBD dan Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Mataram Tahun 2011 – 2012

PAD

670,22

600,47

441,59

534,53

155,15

112,22

82,3

88,73

2011

2012

Lain-lain PAD yang Sah

Dana Perimbangan

APBD

3.3. PENGUKURAN ENGUKURAN CAPAIAN KINERJA Pengukuran capaian apaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Kategori nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut: 85 s/d 100 :

BAIK SEKALI

70 s/d < 85 :

BAIK

55 s/d < 70 :

CUKUP

0 s/d < 55

: KURANG

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100.



60


Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Dari 27 sasaran strategis dengan indikator kinerja sebanyak 108 indikator kinerja,, pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kota Mataram adalah sebagai berikut : NO 1

KATEGORI CAPAIAN SASARAN Baik Sekali

JUMLAH INDIKATOR SASARAN 16 Indikator

2

Baik

8 Indikator

3

Cukup

3 Indikator

4

Kurang

Jumlah

Indikator

27 Indikator

Adapun pencapaian KINERJA SASARAN STRATEGIS dirinci dalam bentuk matrik, sebagai berikut: NO

SASARAN STRATEGIS

Jumlah Indikator

Capaian Ratarata (%)

<55

55 s/d <70

70 s/d < 85

85 s/d 100

MISI 1: Meningkatkan rasa “AMAN” masyarakat Kota Mataram yang ditunjukkan dengan kehidupan yang kondusif, dinamis, dan harmonis yang dilandasi nilai agama dan budaya 1 2

Meningkatnya kondusivitas ondusivitas wilayah Kota Mataram Meningkatnya toleransi masyarakat dalam kehidupan beragama Capaian Rata-rata Rata Misi 1

5

98,28

-

-

-

Baik Sekali

3

83,84

-

-

Baik

-

91,06

MISI 2 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan religius untuk mendorong daya saing daerah 1


7

91,88

-

-

-



Baik Sekali

61


2 3

4 5

Meningkatnya kualitas dan derajat kesehatan masyarakat Meningkatnya internalisasi nilai seni dan budaya yang mencerminkan kearifan lokal Meningkatnya kesetaraan gender Meningkatnya kualitas keluarga Capaian Rata-rata Misi 2

13

90,09

-

-

-

Baik Sekali

2

86,67

-

-

-

Baik Sekali

5

90,93

-

-

-

Baik Sekali

2

67,48

-

Cukup

-

-

85,41

MISI 3 : Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian daerah. daerah 1 2

3 4 5 6

7 8

9 10

Meningkatnya pendapatan per kapita Meningkatnya upaya penanganan masalah sosial ekonomi masyarakat Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja Meningkatnya stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah Meningkatnya efektivitas pemenuhan kebutuhan pangan daerah Meningkatnya efektivitas pengembangan potensi unggulan daerah berbasis sumber daya lokal Meningkatnya kemandirian pembiayaan daerah Meningkatnya efektivitas pengembangan sistem dan akses permodalan UMKM Meningkatnya efektivitas pengembangan usaha Meningkatnya kepastian berinvestasi Capaian Rata-rata Rata Misi 3

2

102,06

-

-

-

3

72,27

-

-

Baik

2

104,82

-

-

-

Baik Sekali

1

113,24

-

-

-

Baik Sekali

3

68,24

-

Cukup

-

-

5

83,04

-

-

Baik

-

3

81,66

-

-

Baik

-

2

80,64

-

--

Baik

-

4

82,84

-

-

Baik

-

4

55,33

-

Cukup

-

-

84,41


Baik Sekali -


62


MISI 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance). 1

2 3

Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Good Governance Meningkatnya efektivitas penerapan SPM dan SOP Meningkatnya efektivitas pemerataan dan kualitas pelayanan publik Capaian Rata-rata Rata Misi 4

17

89,36

-

-

-

Baik Sekali

3

75,00

-

-

Baik

-

8

94,12

-

-

-

Baik Sekali

Baik Sekali Baik Sekali

86,16

MISI 5 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan 1 2 3 4

5

6

7

1 Meningkatnya fungsi saluran drainase 1 Meningkatnya ketersediaan kawasan resapan air 1 Optimalisasi penataan sempadan sungai dan pantai 4 Meningkatnya penanganan perumahan tidak layak huni dan kawasan permukiman kumuh 2 Meningkatnya ketersediaan media ekspresi dan ruang publik 4 Meningkatnya efektivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang yang berwawasan lingkungan hidup 1 Meningkatnya efektivitas layanan penanggulangan bencana daerah Capaian Rata-rata Rata Misi 5 Rata-Rata Rata Seluruh Capaian Misi

112,46

-

-

-

91,44

-

-

-

76,11

-

-

Baik

-

88,05

-

-

-

Baik Sekali

99,00

-

-

-

Baik Sekali

85,09

-

-

-

Baik Sekali

98,06

-

-

-

Baik Sekali

92,89 87,99



63


Dari 27 sasaran diatas capaian kinerja sasaran rata-ratanya rata ratanya mencapai 87,99 persen dengan kriteria Baik Sekali. Secara lebih rinci capaian masing-masing masing masing kinerja sasaran strategis adalah sebagai berikut: SASARAN 1 : “Meningkatnya Meningkatnya kondusivitas wilayah Kota Mataram” Mataram Dengan capaian kinerja, sebagai berikut:

NO 1 2 3 4 5

CAPAIAN KINERJA (%)

<55

55 s/d <70

70 s/d < 85

85 s/d 100

Cakupan penanganan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban (K3) Indeks Demokrasi

93,60

-

-

-

Baik Sekali

99,35

-

-

-

Cakupan Penanganan Konflik Penyelesaian Pelanggaran Hukum dan HAM Penegakan Peraturan Daerah

95,65

-

-

-

85,17

-

-

-

117,64

-

-

-

Baik Sekali Baik Sekali Baik Sekali Baik Sekali

INDIKATOR KINERJA

Pencapaian Sasaran 1

98,28

SASARAN 2 : “Meningkatnya Meningkatnya toleransi masyarakat dalam kehidupan beragama” beragama Dengan capaian kinerja, sebagai berikut: NO

INDIKATOR KINERJA

1

Pertemuan antar umat beragama Jumlah konflik antar umat beragama dalam satu tahun Jumlah kegiatan keagamaan dalam satu tahun Pencapaian Sasaran 2

2 3

CAPAIAN KINERJA (%)

<55 -

55 s/d <70 -

70 s/d < 85 -

90,00 75,00

-

-

Baik

86,53

-

-

-

85 s/d 100 Baik sekali

Baik sekali

83,84



64


SASARAN 3 : “Meningkatnya Meningkatnya kualitas pendidikan” pendidikan Dengan capaian kinerja, sebagai berikut:

1

Angka Melek Huruf

CAPAIAN KINERJA (%) 92,21

2

Rasio Lama Sekolah

92,20

3

Angka Partisipasi Kasar (APK) - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B - SMA/SMK/Paket C Angka Partisipasi Murni (APM) - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B - SMA/SMK/Paket C

NO

4

5 6 7

INDIKATOR KINERJA

Guru yang memperoleh Sertifikasi (Kualifikasi S1/D4) Rata-rata rata kunjungan perpustakaan Cakupan Layanan Perpustakaan Pencapai Pencapaian Sasaran 3

<55

55 s/d <70

70 s/d < 85

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

108,63 97,11 80,85 94,31

Baik Sekali

-

-

-

Baik Sekali

87,18

-

-

-

Baik Sekali

77,07

-

-

Baik

-

103,88 91,88 85,41

85 s/d 100 Baik Sekali Baik Sekali Baik Sekali

91,88

SASARAN 4 : “Meningkatnya Meningkatnya kualitas dan derajat kesehatan masyarakat” masyarakat Dengan capaian kinerja, sebagai berikut:

NO

INDIKATOR KINERJA


<55

55 s/d <70

70 s/d < 85

85 s/d 100

-

-

-

Baik Sekali

1


2


103,43

-

-

-

Baik Sekali

3

Angka Harapan Hidup

100,00

-

-

-

Baik



65


Sekali

4


91,63

-

-

-

Baik Sekali

5


97,97

-

-

-

Baik Sekali

6

Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk

33,68

Kurang

-

-

-

7


113,33

-

-

-

Baik Sekali

8


100

-

-

-

Baik Sekali

9

Rasio Rumah Sakit per 10.000 penduduk

155,61

-

-

-

Baik Sekali

10


85,75

-

-

-

Baik Sekali

11

Cakupan JAMKESMAS

100,00

-

-

-

Baik Sekali

12

Prevalensi HIV/AIDS

50,00

Kurang

-

-

-

13

Penanganan Narkoba/NAPZA

40,00

Kurang

-

-

-

Pencapaian n Sasaran 4

90,09

SASARAN 5 : “Meningkatnya Meningkatnya internalisasi nilai seni dan budaya yang mencerminkan kearifan lokal”. ”. Dengan capaian kinerja, sebagai berikut:

NO

INDIKATOR KINERJA

1

Jumlah event e budaya daerah dalam satu tahun

2



<55

55 s/d <70

70 s/d < 85

-

-

-

93,33

-

-

-

85 s/d 100 Baik Sekali

Baik Sekali



66



86,67

SASARAN 6 : “Meningkatnya Meningkatnya kesetaraan gender”. gender Dengan capaian kinerja, sebagai berikut: CAPAIAN KINERJA (%) 115,54

<55

55 s/d <70

70 s/d < 85

-

-

-


90,03

-

-

-

Baik Sekali

3


82,25

-

-

Baik

-

4


115,21

-

-

-

Baik Sekali

5

Jumlah kasus KDRT

51,64

Kurang

-

-

-

NO

INDIKATOR KINERJA

1


2



90,93

SASARAN 7 : “Meningkatnya Meningkatnya kualitas keluarga”. keluarga Dengan capaian kinerja, sebagai berikut: NO

INDIKATOR KINERJA


<55

55 s/d <70

70 s/d < 85

85 s/d 100

-

-

Baik

-

-

Cukup

-

-

1


2

Cakupan layanan KB

64,02

Pencapaia an Sasaran 7

67,48



67


SASARAN 8 : “Meningkatnya Meningkatnya pendapatan per kapita”. kapita Dengan capaian kinerja, sebagai berikut:

1

PDRB per Kapita


2

Paritas Daya Beli

99,69

NO

INDIKATOR KINERJA


<55

55 s/d <70

70 s/d < 85

85 s/d 100

-

-

-

Baik Sekali

-

-

-

Baik Sekali

102,06

SASARAN 9 : “Meningkatnya Meningkatnya upaya penanganan masalah sosial ekonomi masyarakat” masyarakat Dengan capaian kinerja, sebagai berikut: NO

1

INDIKATOR KINERJA

Rasio penduduk enduduk miskin

2 - Cakupan penanangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 3 Cakupan penanangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pencapaia an Sasaran 9


<55

55 s/d <70

85 s/d 100

-

70 s/d < 85 Baik

-

80,00

-

-

Baik

-

65,91

-

Cukup

-

-


<55

55 s/d <70

70 s/d < 85

-

-

-

90,06

-

-

-

-

72,27

SASARAN 10 : “Meningkatnya Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja” kerja Dengan capaian kinerja, sebagai berikut: NO

INDIKATOR KINERJA

1


2


85 s/d 100 Baik Sekali Baik Sekali



68



104,82

SASARAN 11 : “Meningkatnya Meningkatnya stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah daerah”. Dengan capaian kinerja, sebagai berikut: NO

1

INDIKATOR KINERJA

Pertumbuhan ekonomi daerah Pencapaia an Sasaran 11


<55

55 s/d <70

70 s/d < 85


-

-

-

70 s/d < 85 -

85 s/d 100 -

113,24


INDIKATOR KINERJA


<55 -

55 s/d <70 Cukup

1


2


73,30

-

-

Baik

-

3

Tingkat Produksi perikanan

61,78

-

Cukup

-

-

70 s/d < 85 -

85 s/d 100 -


68,24


INDIKATOR KINERJA

1



<55 -

55 s/d <70 Cukup



69


2


87,37

-

-

-

Baik Sekali

3


86,66

-

-

-

Baik Sekali

4

Jumlah kelompok sadar wisata

88,13

-

-

-

Baik Sekali

5

Angka kunjungan wisatawan

86,45

-

-

-

Baik Sekali


83,04

SASARAN 14 : “Meningkatnya Meningkatnya kemandirian pembiayaan daerah” daerah Dengan capaian kinerja, sebagai berikut:

NO

INDIKATOR KINERJA

1


2

Daya serap PAD

3

PAD terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) Pencapaia an Sasaran 14


<55 -

55 s/d < 70 -

70 s/d < 85 -


107,81

-

-

-

35,28

Kurang

-

-

Baik Sekali -

81,66

SASARAN 15 : “Meningkatnya Meningkatnya efektivitas pengembangan sistem dan akses permodalan UMKM” Dengan capaian kinerja, sebagai berikut: NO

1

INDIKATOR KINERJA



<55 -

55 s/d < 70 -

70 s/d < 85 -




70


2


70,20


80,64

-

-

Baik

-

70 s/d < 85 -

85 s/d 100 Baik Sekali Baik Sekali Baik Sekali -

SASARAN 16 : “Meningkatnya Meningkatnya efektivitas pengembangan usaha” Dengan capaian kinerja, sebagai berikut: NO

INDIKATOR KINERJA


<55 -

55 s/d <70 -

1


2

84,60

-

-

-

3

Cakupan bina kelompok pengrajin Koperasi Berkualitas

85,34

-

-

-

4

Koperasi Aktif

75,90

-

-

Baik

70 s/d < 85 -

85 s/d 100 -


82,84

SASARAN 17 : “Meningkatnya Meningkatnya kepastian berinvestasi” Dengan capaian kinerja, sebagai berikut: NO

1 2

INDIKATOR KINERJA

Laju pertumbuhan investasi Jumlah nilai investasi dalam satu tahun


<55 Kurang

55 s/d <70 -

90,30

-

-

-

Baik Sekali

3


20,00

Kurang

-

-

-

4


75,00

-

-

Baik

-


55,33

SASARAN 18 :



71


“Meningkatnya Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Good Governance” Governance Dengan capaian kinerja, sebagai berikut: NO

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN KINERJA (%)

<55

90,52

-

55 s/d <70 -

70 s/d < 85 -


1

Peran serta masyarakat dalam MPBM/Musrenbang

2


100,00

-

-

-

Baik Sekali

3


100,00

-

-

-

Baik Sekali

4


100,00

-

-

-

5

Penyampaian KUA-PPAS KUA RAPBD tepat waktu

100,00

-

-

-


6

Temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti indaklanjuti

55,08

-

Cukup

-

-

7

Aparatur memiliki kualifikasi auditor

50,00

Kurang

-

-

-

8

Daya serap APBD

84,98

-

-

Baik

-

9

Kinerja keuangan daerah/Opini BPK

-

-

-

Baik

-

10

Tingkat pengelolaan asset daerah

97,00

-

-

-

Baik Sekali

11

SKPD pengelola arsip yang baik

100,00

-

-

-

Baik Sekali

12

SKPD yang menyampaikaan Laporan Realisasi Fisik & Keuangan tepat waktu

91,43

-

-

-

Baik Sekali

13

SKPD yang telah menyerahkan LPPD tepat waktu

88,57

-

-

-

Baik Sekali

14


91,43

-

-

Baik

-



72


15

Persentase tingkat Disiplin PNS

96,13

-

-

-

Baik Sekali

16


84,56

-

-

Baik

-

17


100,00

-

-

-

Baik Sekali


89,36

SASARAN 19 : “Meningkatnya Meningkatnya efektivitas penerapan SPM dan SOP”. SOP Dengan capaian kinerja, sebagai berikut:

1



2


75,00

-

-

Baik

-

3


75,00

-

-

Baik

-


75,00

NO

INDIKATOR KINERJA

<55 -

55 s/d <70 -

70 s/d < 85 Baik

85 s/d 100 -

SASARAN 20 : “Meningkatnya Meningkatnya efektivitas pemerataan dan kualitas pelayanan publik publik” Dengan capaian kinerja, sebagai berikut: NO

1

INDIKATOR KINERJA



<55 -

55 s/d <70 -

70 s/d < 85 Baik

85 s/d 100 -



73


2

Rasio puskesmas

90,00

-

-

-

Baik Sekali

3


96,66

-

-

-

Baik Sekali

4


103,85

-

-

-

Baik Sekali

5


90,00

-

-

-

Baik Sekali

6

Rasio ketersediaan angkutan kota

94,74

-

-

-

Baik Sekali

7


95,59

-

-

-

Baik Sekali

8

Rasio penduduk ber-KTP ber

99,12

-

-

-

Baik Sekali


94,12

SASARAN 21 : “Meningkatnya Meningkatnya fungsi saluran drainase” drainase Dengan capaian kinerja, sebagai berikut: NO

1

INDIKATOR KINERJA

Cakupan drainase dalam kondisi baik Pencapaia an Sasaran 21

CAPAIAN KINERJA (%)

<55

112,46

-

55 s/d <70 -

70 s/d < 85 -


55 s/d <70

70 s/d < 85

85 s/d 100

112,46

SASARAN 22 : “Meningkatnya Meningkatnya ketersediaan kawasan resapan air air” Dengan capaian kinerja, sebagai berikut: NO

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN KINERJA (%)

<55



74


1

Rasio ketersediaan etersediaan kawasan resapan air

91,44


91,44

-

-

-

Baik Sekali

SASARAN 23 : “Optimalisasi Optimalisasi penataan sempadan sungai dan pantai”” Dengan capaian kinerja, sebagai berikut: NO

1

INDIKATOR KINERJA

Rasio sempadan sungai dan pantai yang dipakai bangunan liar Pencapaian n Sasaran 23

CAPAIAN KINERJA (%)

<55

55 s/d <70

76,11

-

-

70 s/d < 85 Baik

85 s/d 100 -

76,11

SASARAN 24 : “Meningkatnya Meningkatnya penanganan perumahan tidak layak huni dan kawasan permukiman kumuh” kumuh Dengan capaian kinerja, sebagai berikut: NO

INDIKATOR KINERJA

1


2


3

Rumah tinggal ber-sanitasi sanitasi

4

Rasio (TPS) Pencapaian n Sasaran 24


<55 -

55 s/d <70 -

70 s/d < 85 Baik

85 s/d 100 -

94,91

-

-

-

Baik Sekali

106,21

-

-

-

Baik Sekali

68,33

-

-

-

Baik Sekali

88,05

SASARAN 25 : “Meningkatnya Meningkatnya ketersediaan media ekpresi dan ruang publik” publik Dengan capaian kinerja, sebagai berikut: NO

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN KINERJA (%)

<55

55 s/d <70

70 s/d < 85

85 s/d 100



75


1

Rasio cakupan ruang publik 2 Rasio cakupan fasilitas media ekpresi Pencapaian n Sasaran 25

98,42

-

-

-

99,58

-

-

-


99,00

SASARAN 26 : “Meningkatnya Meningkatnya efektivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang yang berwawasan lingkungan hidup” hidup Dengan capaian kinerja, sebagai berikut: NO

INDIKATOR KINERJA


<55 -

55 s/d <70 -

70 s/d < 85 Baik

85 s/d 100 Baik Sekali Baik Sekali -

1


2

Rasio TPU

96,75

-

-

-

3

Bangunan ber-IMB ber

97,83

-

-

-

4


60,82

-

Cukup

-

Pencapaian n Sasaran 2 26

85,09

SASARAN 27 : “Meningkatnya Meningkatnya efektivitas layanan penanggulangan bencana daerah” daerah Dengan capaian kinerja, sebagai berikut: NO

1

INDIKATOR KINERJA

Bencana encana yang dapat ditangani dalam satu tahun Pencapaian n Sasaran 27


<55

55 s/d <70

70 s/d < 85

-

-

-


98,06

3.4. EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN DAN PENGUKURAN KINERJA Secara umum berdasarkan RPJMD Kota Mataram 2011-2015, 2015, Pemerintah Kota Mataram dapat melaksanakan 5 misi yang telah ditetapkan dengan memiliki



76


27 indikator pencapaian sasaran RPJMD untuk masing-masing masing misi, sebagai berikut:

MISI

JUMLAH INDIKATOR SASARAN

JUMLAH IKU

Misi 1

2 indikator

8

Misi 2

5 indikator

29

Misi 3

10 indikator

29

Misi 4

3 indikator

28

Misi 5

7 indikator

14

Jumlah

27 indikator

108

Dari 106 Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut, pencapaian indikator kinerja utama yang dicapai, adalah sebagai berikut: No Kategori Misi 1 (dengan 8 IKU)

Jumlah IKU

Persentase

1 2 3 4 Misi

Baik Sekali Baik Cukup Kurang 2 (dengan 29 IKU)

7 1 0 0

87,50 12,50 0 0

1 2 3 4 Misi


21 3 1 4

72,42 10,34 3,45 13,79

1 2 3 4 Misi


16 6 4 3

55,17 20,69 13,79 10,35

18 8 1 1

64,29 28,57 3,57 3,57

1 2 3 4

Baik Sekali Baik Cukup Kurang



77


Misi 5 (dengan 14 1 IKU) 1 2 3 4

Baik Sekali Baik Cukup Kurang

11 2 1 0

78,58 14,28 7,14 0

Berdasarkan Lampiran III/2-5 III/2 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja Pemerintah Kota Mataram Tahun 2012, diuraikan dalam tabel berikut ini: Tabel 4 PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH KOTA MATARAM TAHUN 2 2012 SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Kondusivitas wilayah Kota Mataram.


Meningkatkan kualitas

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

Cakupan penanganan Keamanan, Ketentaraman dan Ketertiban (K3)

%

90

84,24

93,60

Indeks Demokrasi

%

98

97,37

99,35

Cakupan penanganan konflik

kasus

23

22

95,65

Penyelesaian Pelanggaran Hukum/HAM

kasus

290

247

85,17


%

17

20

117,64


%

90

81

90,00

Jumlah konflik antar umat beragama dalam satu tahun

kali

4

1

75,00

Jumlah kegiatan keagamaan dalam satu tahun

kali

520

450

86,53

-

99,60

91,85

92,21

Angka Melek Huruf



78


pendidikan.

10,50

9,22

92,20

105,27 114,19 116,96 89,68 79,01 79,97 88

109,36 104,92 89,41 97,42 76,73 64,66 83

103,88 91,88 85,41 108,63 97,11 80,85 94,31

kali / tahun

35.000

30.513

87,18

Cakupan layanan perpustakaan

%

205

158

77,07


%

40,39

40,31

99,80


%

94

97,23

103,43

Angka Harapan Hidup

thn

67,13

67,13

100


%

2,75

2,52

91,63


%

99

97

97,97

Rasio Tenaga Medis per 1.000 penduduk

-

13,42

4,52

33,68


%

1,5

1,7

113,33


%

0,18

0,18

100

Rasio Rumah Sakit per 10.000 penduduk

RS

1:2 1:26.149

1:40.691

155,61


buah

400

343

85,75

Cakupan JAMKESMAS

jiwa

89.647

89.647

100,00

Prevalensi HIV/AIDS

%

0,01

0,05

50,00


%

0,1

0,04

40,00

kali

75

60

80,00

Rasio Lama Sekolah Angka Partisipasi Kasar

SD: SMP : SMA :

Angka Partisipasi Murni

SD: SMP : SMA :

Guru yang memperoleh sertifikasi (S1/DIV)

org

Rata-rata kunjungan perpustakaan


Meningkatnya

thn

Jumlah Event budaya



79


internalisasi nilai seni & budaya ygmencerminkan kearifan lokal.

daerah dalam satu tahun


kelompok

45

42

93,33


-

50

57,77

115,54


-

100

90,03

90,03


%

1.718

1.413

82,25


%

78

89,87

115,21

Jumlah kasus KDRT

kasus

0,61

0,315

51,64


keluarga

111.288

78.950

70,94

Cakupan layanan KB

PUS

65.763

42.104

64,02

Meningkatnya pendapatan per kapita.

PDRB per Kapita

Rp

12.960.256

13.533.730

104,42

Paritas Daya Beli

Rp

6 650.000

648.010

99,69

Meningkatnya upaya penanganan masalah sosial ekonomi masyarakat.

Penduduk miskin

jiwa

18,59

13,18

70,89

Cakupan penanangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

%

95,00

76,00

80,00

Cakupan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

%

90,00

59,32

65,91


%

78,02

93,30

119,58


%

10,00

9,06

90,06

Meningkatnya stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah.

Pertumbuhan ekonomi daerah

%

9,29

10,52

113,24

Meningkatnya efektivitas pemenuhan kebutuhan pangan


%

56

39,00

69,64

Cakupan layanan

%

93

68,17

73,30


Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja.




80


daerah

penyuluhan

ton

3.150

1.946,33

61,78


%

15,00

9,99

66,60


%

95,00

83,00

87,37


%

15,00

13,00

86,66


Kel.

160

141

88,13

orang

200.000

172.903

86,45


%

100

101,88

101,88

Daya serap PAD

%

100

107,81

107,81

PAD terhadap Dana Alokasi Umum (DAU)

%

35,00

12,35

35,28

Meningkatnya efektivitas pengembangan sistem & akses permodalan UMKM.


%

25.000

22.768

91,07


%

500

351

70,20

Meningkatnya efektivitas pengembangan usaha.


WUB

10.000

8.550

85,50


%

15,00

12,69

84,60


%

130

111

85,34

Koperasi Aktif

%

413

315

75,90

Laju pertumbuhan investasi

%

3,00

1,08

36,00

Milyar Rp.

2.000

1.806

90,30

Tingkat produksi perikanan Meningkatnya efektivitas pengembangan potensi unggulan daerah berbasis sumber daya lokal.

Angka kunjungan wisatawan Meningkatnya kemandirian pembiayaan daerah.

Meningkatnya kepastian berinvestasi.

Jumlah nilai investasi dalam satu tahun



81


kontrak

10

2

20,00


hari

20

15

75,00

Peran serta masyarakat dalam MPBM

%

95

86,00

90,52


%

100

100,00

100,00


%

100

100,00

100,00


%

100

100,00

100,00

Penyampaian KUA-PPAS RAPBD tepat waktu

%

100

100,00

100,00

Jumlah temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti

temuan

1.556

857

55,08

Jumlah aparatur yang memiliki kualifikasi auditor

aparatur

38

19

50,00

%

90

76,49

84,98

opini

WTP

WDP

-

%

100

97

97,00

SKPD pengelola arsip yang baik SKPD yang menyampaikaan Laporan Realisasi Fisik & Keuangan tepat waktu

SKPD

35

35

100,00

SKPD

35

32

96,66

SKPD yang telah menyerahkan LPPD tepat pada waktunya

SKPD

35

31

87,50


SKPD

35

29

81,25

%

95

91,32

96,13



Daya serap APBD Peningkatan kinerja keuangan daerah/Opini BPK Tingkat pengelolaan asset daerah

Tingkat disiplin PNS



82



%

100

84,56

84,56


%

35

35

100,00

SKPD dengan SPM

SKPD

20

15

75,00

SKPD dengan SOP

SKPD

20

15

75,00


SKPD

20

15

75,00


unit

0,1

0,83

83,00

Rasio puskesmas

unit

0,1

0,09

90,00


%

90

87,00

96,66


%

40

41,54

103,85

Cakupan sarpras kelurahan kondisi baik

%

100

90,00

90,00

unit

47,5

45,00

94,74


%

95

91,00

95,59

Rasio penduduk ber-KTP

%

50,00

49,56

99,12

Meningkatnya fungsi saluran drainase.

Cakupan drainase dalam kondisi baik

%

75,00

72,33

96,44



%

80

73,15

91,44

Optimalisasi penataan sempadan sungai dan pantai.


-

13,06

9,94

76,11

Meningkatnya


%

1.500

1.241

82,73

Meningkatnya efektivitas penerapan SPM dan SOP.

Meningkatnya efektivitas pemerataan dan kualitas pelayanan publik.

Rasio ketersediaan angkutan kota



83


penanganan perumahan tidak layak huni dan kawasan permukiman kumuh.

hektar

29,47

27,97

94,91

Rumah tinggal bersanitasi

unit

80,00

75,46

94,33

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS)

TPS

6,00

4,10

68,33

Meningkatnya ketersediaan media ekpresi dan ruang publik.

Cakupan ketersediaan ruang publik

%

95

93,50

98,42

cakupan ketersediaan fasilitas media ekpresi

%

95

94,60

99,58

Meningkatnya efektivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang yang berwawasan lingkungan hidup.


%

15,30

13,00

84,97

Rasio tempat pemakaman umum

hektar

20,00

19,35

96,75

Bangunan ber-IMB

%

87,00

85,12

97,83


%

5,00

8,22

60,82

Cakupan bencana yang dapat ditangani dalam satu tahun

%

85

83,35

98,06

Meningkatnya efektivitas layanan penanggulangan bencana daerah.


Jumlah APBD Kota Mataram 2012

:

Rp. 810.748.789.576,61

Jumlah Realisasi APBD Kota Mataram 2012

:

Rp. 600.467.998.021,06

Persentase Realisasi APBD 2012

:

76,84 6,84 persen



84


Rekapitulasi pengukuran capaian sasaran strategis masing-masing masing Misi RPJMD diuraikan dalam tabel berikut ini: KETERCAPAIAN INDIKATOR SASARAN S MASING-MASING MASING MISI RPJMD

No

SASARAN

JUMLAH IKU

RATA-RATA RATA TINGKAT KETERCAPAIAN SASARAN

KET

MISI 1: Meningkatkan rasa “AMAN” masyarakat Kota Mataram yang ditunjukkan dengan kehidupan yang kondusif, dinamis, dan harmonis yang dilandasi nilai agama dan budaya 1


5

98,28

-

2


3

83,84

-

Rata-rata rata Capain Kinerja Misi 3

91,06

MISI 2 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan religius untuk mendorong daya saing daerah 1


7

91,88

-

2


13

90,09

-

3

Meningkatnya internalisasi nilai seni dan budaya yang mencerminkan kearifan lokal

2

86,67

-

4

Meningkatnya kesetaraan gender

5

90,93

-

5


2

67,48

-

Rata-rata rata Capain Kinerja Misi 2

85,41



85


MISI 3 : Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian daerah. daerah 1

Meningkatnya pendapatan per kapita

2

102,05

-

2

Meningkatnya upaya penanganan masalah sosial ekonomi masyarakat

3

72,26

-

3

Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja

2

104,82

-

4

Meningkatnya stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah

1

113,24

-

5


3

68,24

-

6

Meningkatnya efektivitas pengembangan potensi unggulan daerah berbasis sumber daya lokal

5

83,04

-

7

Meningkatnya kemandirian pembiayaan daerah

3

81,66

-

8

Meningkatnya efektivitas pengembangan sistem dan akses permodalan UMKM

2

80,95

-

9

Meningkatnya efektivitas pengembangan usaha

4

82,84

-

10

Meningkatnya kepastian berinvestasi

4

55,32

-



86


Rata-rata Capain Kinerja Misi 3

84 4,44

MISI 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance). 1


17

89,36

-

2

Meningkatnya efektivitas penerapan SPM dan SOP

3

75,00

-

3

Meningkatnya efektivitas pemerataan dan kualitas pelayanan publik

8

94,12

-

Rata-rata Capaian Misi 4

86,16 86,

MISI 5 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan 1

Meningkatnya fungsi saluran drainase

1

96,44

-

2


1

91,44

-

3

Optimalisasi penataan sempadan sungai & pantai

1

76,11

-

4

Meningkatnya penanganan perumahan tidak layak huni dan kawasan permukiman kumuh

4

88,05

-

5

Meningkatnya ketersediaan media ekspresi dan ruang publik

2

99 99,00

-

6

Meningkatnya efektivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang yang berwawasan LH

4

85,09

-

7

Meningkatnya efektivitas 1 layanan penanggulangan bencana daerah Rata-rata Capaian Misi 5

98,06

-

90,60



87


RATA-RATA CAPAIAN SELURUH MISI

87,9 7,99



88


I.

EVALUASI CAPAIAN SASARAN 1

Sasaran 1 terkait dengan pencapaian peningkatan rasa “AMAN” masyarakat Kota Mataram yang ditunjukkan dengan kehidupan yang dilandasi nilai agama dan budaya melalui peningkatan kondusivitas wilayah Kota Mataram, serta peningkatan toleransi masyarakat dalam kehidupan beragama. Evaluasi capaian sasaran 1 berdasarkan IKU yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: Tabel EVALUASI CAPAIAN SASARAN 1 “Meningkatnya kondusivitas wilayah Kota Mataram” No 1

2 3 4 5

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Cakupan Penanganan Keamanan, Ketentraman & Ketertiban (K3) Indeks Demokrasi Cakupan Penanganan Konflik Penyelesaian Pelanggaran elanggaran Hukum dan HAM Penegakan Peraturan Daerah

Tahun 2011

Tahun 2012

Target

Realisasi

CAPAIAN KINERJA 2011

%

90

80,21

89,12

90

84,24

93,60

%

98

97,37

99,35

98

97,37

99,35

kasus

15

13

88,66

23

22

95,65

kasus

282

225

79,78

290

247

85,17

Dok.

10

7

70,00

17

20

117,64

SATU AN

Rata-rata Capaian IKU Kinerja Capaian Sasaran 1

Target

Realisasi


85,38 85,38

98,28 98,28

Untuk cakupan akupan penanganan K3 (IKU 1) dapat diketahui dari rata-rata pengukuran terhadap 5 indikator pendukung lainnya,, antara lain:



86


No 1

Uraian Persentase potensi gangguan ketentraman dan ketertiban yang dapat diatasi.

2011 20%

2012 15%

%

Ket.

75,00%

Menurun

2

Jumlah patroli Satuan Polisi Pamong Praja dalam pencegahan pelanggaran tramtib dalam 24 jam.

2 kali

3 kali

150,00%

Meningkat

3

Jumlah polisi pamong praja yang memiliki kompetensi melalui diklat kesamaptaan.

83 orang

121 orang

68,59%

Meningkat

4

Angka kriminalitas

1.622 kasus

1.259 kasus

77,62%

Menurun

5

Rata-rata rata kejadian gangguan keamanan per tahun per 10.000 penduduk

10 kasus

5 kasus

50,00%

Menurun

Rata-rata persentase IKU 1

84,24%

Sumber:: BPS Kota Mataram & Satuan Pol PP Kota Mataram, 2013.

Kondusivitas wilayah dapat ditunjang oleh pengaruh mental spiritual, toleransi dan kerukunan umat beragama. Upaya dalam mencapai sasaran penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban, Pemerintah Kota Mataram melakukan berbagai upaya yaitu: 1.

Pengembangan nilai keimanan dan ketaqwaan dimulai dari penyelenggara Negara yaitu Aparatur Pemerintah Daerah. Setiap Jum’at Pagi, Kantor Walikota Mataram menyelenggarakan Imtaq. Nilai-nilai Nilai IMTAQ menjadi perwujudan Visi Kota Mataram yang Religius. Kebijakan Kebijaka penyelenggaraan IMTAQ di tingkat Sekolah-sekolah Sekolah sekolah setiap Jum’at pagi juga diterapkan.



87


Gambar 1.. Suasana penyelenggaraan Imtaq di Kantor antor Walikota Mataram

2.

Kemudahan

pelayanan

jamaah Calon

Haji

dilakukan oleh

Kantor

Kementerian Agama Kota Mataram Matara melalui implementasi SISKOHAT. Pendaftar Calon Haji sampai dengan akhir 2012 sebanyak 6.935 orang. Jumlah Calon Jamaah Haji (CJH)

Kota

Mataram

2011

sebanyak

pada

660

CJH,

meningkat menjadi 702 CJH pada 201 2012, sehingga terdapat peningkatan eningkatan CJH sebanyak 42 CJH atau sebesar 6,36 persen, dengan 374 CJH Perempuan Gambar 3:: Keberangkatan CJH Kota Mataram

lebih banyak 53,27 persen dari CJH Laki-laki. Laki

3. Sebagai ikon kota yang Religius, eligius, penanganan terhadap peredaran dan penggunaan

Minuman

Keras

Berakhohol

dilakukan

dalam

upaya

mewujudkan kententaraman dan ketertiban di wilayah Kota Mataram. Pengendalian peredaran minuman keras dilakukan secara preventif dan refresif. Peningkatan sosialisasi dalam upaya menekan penggunaan Miras dilakukan bekerjasama dengan jajaran Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (FKPD) Kota Mataram, antara lain dengan Polres Mataram dan Kodim 1606 Lombok Barat.



88


Gambar 4.. Pemusnahan Miras

Perwujudan peran Pemerintah Daerah dalam pengendalian dan pemberantasan peredaran Minuman Keras diupayakan melalui penetapan Peraturan Daerah Kota Mataram tentang Retribusi Perijinan Tertentu Nomor: 15 Tahun 2012 tanggal 8 Desember 2011, terutama pasal 38 sampai dengan pasal 47 yang berkaitan dengan pengendalian Miras di Kota Mataram. Gambar 5.. Pemusnahan Tuak (M (Miras Tradisional)

Peningkatan

kondusivitas

wilayah

Kota

Mataram

juga

mengakibatkan

peningkatan kunjungan kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun domestik. Peningkatan ini ditunjukkan dengan tingkat kunjungan wisatawan meningkat menjadi 10.724 orang pada tahun 2012 dari 7.087 orang pada tahun 2011, peningkatan ini sebesar 51,32 persen.. Jumlah rata-rata lama menginap enginap pada tahun 2011 selama 1,71 malam meningkat menjadi 2,27 malam pada tahun 2012. 201 Penambahan jumlah hotel sebanyak 2 hotel baru pada tahun 2012 dari 8 hotel yang ada pada tahun 2011 menunjukkan adanya ketertarikan investor di bidang pariwisata ariwisata untuk menanamkan investasi di Kota Mataram. Hal ini menjadikan peningkatan ketersediaan jumlah kamar dari 494 kamar menjadi 770 kamar. Data lain menunjukkan bahwa Tingkat Penghunian Tempat Tidur (TPTT) meningkat menjadi 37,02 persen pada tahun 20 2012 dari sebesar 30,26 pada tahun 2011. 2011



89


Faktor kondusivitas wilayah juga mempengaruhi tingkat investasi selama tahun 2012. Kinerja ini ditunjukkan hasil survey yang dilakukan oleh International Finance Corporation (IFC) dari United Nations (UN) yang menetapkan bahwa: “KOTA “KOTA MATARAM SEBAGAI 10 KOTA YANG TERBAIK DALAM KATEGORI KETERBUKAAN USAHA (DOING BUSSINESS)”. BUSSINESS Pada tahun 2012, optimalisasi o peran eran dan fungsi kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan dengan telah ditingkatkan status kelembagaan Polisi Pamong Praja dari Kantor (Kepala Kantor setingkat Eselon III) menjadi Badan (Kepala Badan setingkat eselon II) sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 18 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun ahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Perangka Daerah Kota Mataram. Hal ini dilakukan dalam rangka memaksimalkan peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam mendukung pencapaian visi Kota AMAN dan implementasi Misi 1 RPJMD. Dari data jumlah personil Polisi Pamong Praja terjadi peningkatan signifikan dari 83 personil pada tahun 2011 meningkat menjadi 121 personil pada tahun 2012, atau meningkat sebesar 68,59 persen. Dalam hal evaluasi kinerja partisipasi politik masyarakat, IKU yang digunakan adalah Indeks Demokrasi. D Indeks diukur dari tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu/Pemilukada. Pada tahun 2010, Kota Mataram menyelenggarakan Pemilukada untuk memilih Walikota Mataram dan Wakil Walikota Mataram periode 2010-2015, 2015, terdapat 175.386 pemilih dari total 375.506 jiwa ji penduduk Kota Mataram. Pada Pemilukada Pemilukada terdapat 170.789 suara sah dan 4.597 suara tidak sah.

Pasangan H. Ahyar Abduh dan H. Mohan Roliskana

(AMAN) unggul dengan 52 persen (89.281 suara). Sementara untuk Pemilu Pe Anggota DPRD Kota Mataram yang diselenggarakan pada tahun 2009 terpilih sejumlah ejumlah 35 orang dari 11 parpol. parpol Pada 6 Desember 2012, Walikota Mataram menyerahkan Data Agregat Kependudukan Kecamatan (DAK2) dalam rangka



90


Pemilu 2014 kepada Komisi Pemilihan Umum Umum (KPU) dengan jumlah 427.640 jiwa, sebagai dasar penentuan kursi anggota legislatif 2014 2014.

Untuk indikator terhadap penanganan k kasus asus konflik vertikal dan horizontal memperlihatkan trend penurunan dalam kurun waktu 2010-2011. 2010 Hal tersebut terjadinya setidaknya karena dua hal yang mendasar, yaitu pertama, adanya intervensi kebijakan Pemerintah Kota Mataram yang aktif mendorong harmonisasi dan mengantisipasi sedini mungkin potensi konflik, konflik kedua, Pemerintah daerah aktif memfasilitasi dialog terbuka, menggelar rapat koordinasi, serta melakukan mediasi penanganan konflik. Tak ketinggalan keberadaan Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) (KOMINDA) dan jejaringnya juga dioptimalkan, upaya lain adalah memfasilitasi dan mendukung program kerja sejumlah ormas yang merupakan wadah masyarakat untuk membangun pemahaman atas pluralisme dan keberagaman, seperti Forum Koordinasi Umat Beragama (FKUB). Dalam lam upaya penanganan masalah Hukum dan HAM dilakukan 4 kali Konsultasi Publik dan 6 kali publikasi produk hukum daerah selama tahun 2012. Guna peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan kepatuhan aparatur dan masyarakat dalam menegakkan nilai-nilai nilai nilai HAM telah tersusun Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) yang menjadi dasar pelaksanaan harmonisasi nilai ilai-nilai nilai HAM ke dalam program dan kegiatan Pemerintah Kota Mataram. Disamping

itu,

Penegakan

Peraturan

Daerah

sebagai

bagian

penting

pelaksanaan kebijakan daerah daerah terus digalakkan, mulai dari tahapan sosialisasi yang intensif, uji coba, dan penerapan produk hukum daerah tersebut. tersebut Pada tahun 2012, jumlah produk hukum daerah yang telah ditetapkan antara lain berupa: 1. Peraturan Daerah Kota Mataram sebanyak 12 perda. perd 2. Peraturan Walikota Mataram sebanyak 20 perwal. 3. Keputusan Walikota Mataram sebanyak 500 keputusan.



91


Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang rrealisasi ealisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum tum dalam RPJMD RP sebagai berikut:



92


No

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

SATUAN

REALISASI AKUMULASI SD. TAHUN 2012

RENCANA SESUAI DENGAN TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN TAHUN 2015) 201

PERSENTASE CAPAIAN KINERJA SD. TAHUN 2012

1

Cakupan Penanganan Keamanan, Ketentraman & Ketertiban (K3)

%

93,60

95

98,52

2

Indeks Demokrasi

%

99,35

100

99,35

3

Cakupan Penanganan Konflik

kasus

95,65

100

95,65

4

Penyelesaian Pelanggaran P Hukum dan HAM

kasus

85,17

90

94,63

5


dok

117,64

100

117,64

98,28

97,00

101,16

Rata-rata Capaian IKU terhadap RPJMD

Dari hasil evaluasi pengukuran capaian kinerja sasaran sampai dengan tahun 2012 sebesar 98,28 persen meningkat menjadi sebesar 101,16 persen pada akhir tahun 2012. 2012 Dari target rata-rata rata RPJMD sebesar 97,00 persen, capaian 101,16 persen terhadap target 97,00 persen,, melebihi target sampai dengan periode akhir RPJMD yaitu pada tahun 2015. Dari hasil pengukuran kinerja kinerj sasaran 1 dari target RPJMD, maka diperoleh angka capaian kinerja dalam “Meningkatnya kondusivitas dusivitas wilayah Kota Mataram” sebesar 101,16% 10 atau dengan kategori Baik Sekali. Sekali



93


II.


Tabel EVALUASI CAPAIAN SASARAN 2 “Meningkatnya Toleransi Masyarakat dalam Kehidupan Beragama Beragama”

No


1


2

Jumlah konflik antar umat beragama dalam satu tahun

3

Jumlah Kegiatan Keagamaan dalam satu tahun

Tahun 2011 Realisasi


Target

Realisasi


90

81

90,00

90

81

90,00

kasus

4

2

50,00

4

1

75,00

keg

500

448

89,60

520

450

86,53

SATUAN

Target

%

Rata-rata Capaian IKU Capaian Kinerja Sasaran 2

Tahun 2012

76,53 76,53

83,84 83,84

Visi pemerintahan Ahyar-Mohan (AMAN) untuk mewujudkan Kota Mataram yang Religius, salah lah satunya satu tergambar dalam berbagai kegiatan keagamaan yang secara rutin dilakukan setiap tahunnya oleh berbagai pemeluk agama di Kota Mataram. Beberapa kegiatan keagamaan tersebut antara lain: (1) Festival Maulid, (2) Festival Lebaran Topat, (3) MTQ/MFQ, (4) Pawai Ogoh-ogoh. ogoh. Nuansa religiusitas masyarakat tercermin dari meningkatnya toleransi antara umat beragama, dengan hanya terjadi satu kejadian konflik keagamaan di Kota Mataram selama tahun 2012. Menurunkan potensi konflik umat beragama sebagai salah satu sasaran sasaran yang harus dicapai pada tahun 2012, dengan berhasil menekan 75 persen potensi konflik di Kota Mataram. Penduduk Kota Mataram mayoritas adalah beragama Islam dengan jumlah 388.898 jiwa atau 95,57 persen dari total penduduk Kota Mataram yang



94


berjumlah

406.910 6.910

jiwa.

Pemerintah

Kota

Mataram

sendiri

memastikan

kemajemukan warga Kota Mataram harus dapat menjadi kekuatan untuk mendukung program pemerintah menjadikan tahun 2012 sebagai tahun percepatan pembangunan. Beredarnya isu-isu isu berpotensi konflik dan SARA yang terjadi pada akhir tahun 2012, telah dilakukan langkah antisipasi segera oleh Pemerintah Kota Mataram dengan

bekerjasama

dengan

provider

telekomunikasi

(Telkomsel)

untuk

menyebarkan informasi menanggu menanggulangi ngi dampak negatif yang ditimbulkan dari beredarnya nya isu menyesatkan tersebut. Hanya faktor kesalahfahaman dan miskomunikasi

yang

biasanya

menjadi

sebab

munculnya

konflik.

Guna

mengatasi maka juga dilakukan pemantapan fungsi Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA), koordinasi Forum Komunikasi Komunik Pimpinan Daerah (FKPD). Upaya mengakibatkan menurunnya pesentase konflik dari 50 persen menjadi 25 persen di tahun 2012. Pertemuan antar umat beragama dikoordinasikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Mataram yang dilakukan selama 5 kali dalam dal satu tahun dengan melibatkan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan. Banyaknya lembaga kelembagaan mengalami peningkatan sebesar 0,44 persen dari tahun 2011 sebanyak 448 kegiatan menjadi 450 kegiatan di tahun 2012. Namun, n, terjadi penurunan realisasi akibat bertambahnya target capaian yang diinginkan di tahun 2012, yang menyebabkan capaian tercapai 86,53 persen. Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut: No 1 2 3

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Pertemuan antar umat beragama Jumlah konflik antar umat beragama Jumlah Kegiatan

SATUAN


RENCANA sd TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN TAHUN 2015) 201


%

81

90

93,33

kasus

1

3

33,33

keg

450

455

98,90



95


Keagamaan Rata-rata rata Capaian IKU terhadap RPJMD

III.

75,19


Tabel EVALUASI CAPAIAN SASARAN 3 “Meningkatkan Kualitas Pendidikan” Tahun 2011 No


SATU -AN

Target

Realisasi

CAPAIAN KINERJA 2011 (%)

Tahun 2012 Target

Realisasi


1

Angka Melek Huruf (AMH)

%

99

95.54

96,50

99,60

91,85

92,21

2

Rasio Lama Sekolah Sekola (RLS)

thn

10

9,21

92,10

10,50

9,22

92,20

3

Angka Partisipasi Kasar (APK) - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B - SMA/SMK/Paket C

%

105,27 114,19 116,96

103,96 106,88 99,90

98,75 93,59 85,41

105,27 114,19 116,96

109,36 104,92 89,41

103,88 91,88 85,41

Angka Partisipasi Murni (APM) - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B - SMA/SMK/Paket C

%

89,68 79,01 79,97

97,50 76,64 71,79

91.98 97,00 89,77

89,68 79,01 79,97

97,42 76,73 64,66

108,63 97,11 80,85

5

Guru yang memperoleh Sertifikasi (Kualifikasi S1/D4)

%

87

79

90,80

88

83

94,31

6

Rata-rata rata kunjungan perpustakaan

orang

35.000

27.549

78,71

35.000

30.513

87,18

4



96


7

lokasi

Cakupan Layanan Perpustakaan

198

147


74,24

205

158

89,93 89,93

77,07 91,88 91,88

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Meningkatnya kualitas pendidikan” dicapai sebesar 91,88 persen dengan kategori Baik Sekali. Faktor keberhasilan pencapaian sasaran 3 dipengaruhi oleh: 1. Program beasiswa miskin dan dana BOS yang berujung pada kebijakan SD Negeri dan SMP Negeri semakin bertambahnya siswa pada masing-masing masi jenjang. Jumlah siswa yang tiap tahun bertambah juga menyebabkan meningkatnya pencapaian APK/APM. 2. Rata-rata rata lama sekolah sudah diatas standar Renstra Pendidikan Nasional sebesar 8,25 tahun. 3. APK pendidikan menengah sudah diatas target Renstra Pendidikan Nasional sebesar 85 persen. persen 4. Program pemberantasan buta aksara secara intensif menjadikan tingkat literasi Kota Mataram sudah diatas target literasi nasional sebesar 95,8 persen. 5. Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa baik akademik maupun non akademik yang berkesinambungan menjadikan siswa/siswi Kota Mataram mempunyai prestasi dan menjadi juara baik di tingkat provinsi, nasional maupun internasional. 6. Demikian pula pelatihan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan berujung pada pencapaian prestasi pendidik dan tenaga kependidikan di tingkat provinsi NTB dan nasional. Optimalisasi manajemen pelayanan pendidikan pendidikan dasar dan menengah yang dilakukan Pemerintah Kota Mataram terus dilakukan. Pada tahun 2012, 3 sekolah menengah di Kota Mataram yaitu SMAN 2 Mataram, SMKN 5 Mataram, dan SMKN 6 Mataram mendapat SERTIFIKAT MUTU PENDIDIKAN QUALITY MANAGEMENT SYSTEM (QMS) ISO 9001:2008.



97


Di tahun 2012, Kota Mataram juga mendapat kepercayaan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Nasional pada 17-23 23 Juni 2012 serta penyelenggaraan Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) pada bulan Juli 2012. Seperti pada tahun sebelumnya, di bidang pendidikan, Kota Mataram kembali menorehkan prestasi dengan berhasil meluluskan siswa dari 37 SMP/MTs Kota Mataram pada Ujian Akhir Nasional (UAN) tahun 2012 sebesar 100 persen, serta menempati peringkat ngkat pertama se-Provinsi se Provinsi NTB. Sedangkan untuk tingkat SMA/MA, dari sejumlah 24 SMA/MA Kota Mataram dengan berhasil meluluskan siswa sebesar 99,87 persen dan tingkat SMK dari sejumlah 20 SMK sebesar 99,75 persen dan berada di posisi ketiga diantara kabupaten/kota kabupaten/kota di Provinsi NTB. Siswa siswi Kota Mataram juga selalu mendominasi capaian 10 besar peraih Nilai Ebtanas Murni se-Provinsi Provinsi NTB. Dalam upaya meningkatkan layanan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, Pemerintah Kota Mataram menggratiskan biaya pendidikan ndidikan dan tidak ada pungutan biaya pendaftaran saat Penerimaan Siswa Baru (PSB) terutama bagi siswa dari kalangan masyarakat miskin. Legitimasi ini dilakukan dengan menetapkan dan menerapkan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penerimaan Peserta rta Didik Baru (PPDB) system on line pada SMP, SMA, dan SMK Kota Mataram Tahun 2012. Penyediaan

dana

Bantuan

Operasional

Sekolah

Daerah

(BOSDA)

telah

dialokasikan sebesar Rp. 3,8 Milyar, serta untuk Bantuan Siswa Miskin telah dialokasikan anggaran dalam APBD Kota Mataram sebesar Rp. 3 Milyar. Pembangunan embangunan SMPN 6 Mataram dengan nilai anggaran Rp. 1,6 Milyar telah selesai pengerjaannya dan mulai digunakan pada tahun ajaran 2012. Dalam meningkatkan layanan perpustakaan daerah untuk mendukung capaian kualitas pendidikan pada tahun 2012 difokuskan pada peningkatan rata-rata rata kunjungan perpustakaan, dari 35.000 orang pengunjung yang ditargetkan, tercapai sebanyak 30.513 orang pengunjung atau sebesar 87,18 persen, dengan 158 titik lokasii yang menjadi cakupan layanan. Efektivitas pengelolaan anggaran



98


SKPD guna mengalami peningkatan layanan perpustakaan yang dicapai sebesar 96,67 persen.



99


Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut : RENCANA SESUAI DENGAN TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN TAHUN 2015) 201


No


SATUAN


1

Angka Melek Huruf (AMH)

%

91,85

99,80

92,03

2

Rasio Lama Sekolah Sekola (RLS)

thn

9,22

12

76,83

3

Angka Partisipasi Kasar (APK)

SD SMP SMA

109,36 104,92 89,41

105,27 114,19 116,96

103,88 91,88 76,44

4

Angka Partisipasi Murni (APM)

SD SMP SMA

97,42 76,73 64,66

89,68 79,01 79,97

108,63 97,11 80,85

5

Guru yang memperoleh Sertifikasi (kualifikasi S1/D4)

%

83

91

91,20

6

Rata-rata rata kunjungan perpustakaan

orang

30.513

35.000

87,18

7

Cakupan layanan perpusatakaan

lokasi

158

250

63,20

Rata-rata rata Capaian Sasaran sesuai target RPJMD

88,11

Dari tabel diatas diketahui bahwa Angka Melek Huruf (AMH) trend meningkat dari tahun ke tahun hingga sampai dengan tahun 2015 ditargetkan AMH Kota Mataram tercapai 98,03 9 persen.. Upaya kearah peningkatan tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan kebijakan bidang pendidikan di Kota Mataram. Hal yang sama juga terjadi pada Rasio Lama Sekolah (RLS) yang mengalami trend peningkatan dari tahun ke tahun sebagai dampak makin sadarnya masyarakat mas atas pentingnya pendidikan. Peningkatan minat baca masyarakat juga mengalami peningkatan sehingga dengan penetapan target 100 persen (35.000 kunjungan) pada tahun 2015 optimis dapat tercapai.



100


IV.


Tabel EVALUASI CAPAIAN SASARAN 4 “Meningkatkan Kualitas dan Derajat Kesehatan Masyarakat” Tahun 2011 No


SATUAN

Target

Realisasi


Tahun 2012 Target

Realisasi


1

Angka Kelangsungan Hidup Bayii per / 1000 kelahiran hidup

%

40,82

40,25

98,60

40,39

40,31

99,80

2


%

93

95,19

102,35

94

97,23

103,43

3

Angka Harapan Hidup

thn

66,64

66,60

99,93

67,13

67,13

100

4


%

3,00

4,21

140,33

2,75

2,52

91,63

5


%

98

96

97,95

99

97

97,97

6

Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk

-

13,40

4,17

31,12

13,42

4,52

33,68

7


%

1,5

1,4

93,33

1,5

1,7

113,33

8


%

0,18

0,18

100

0,18

0,18

100

9

Rasio Rumah Sakit per 10.000

RS

1:25.641

1:40.284

157,11

1:26.149

1:40.691

155,61



101


penduduk 10


buah

400

340

85,00

400

343

85,75

11

Cakupan JAMKESMAS

jiwa

89.647

89.647

100,00

89.647

89.647

100,00

12

Prevalensi HIV/AIDS

%

0,01

0,05

50,00

0,01

0,05

50,00

13


%

0,1

0,06

50,00

0,1

0,04

40,00


86,13 86,13

90,09 90,09

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masih terdapat 0,08 persen penanganan bayi

lahir

hidup

yang

belum

mencapai

target

penanganan.

Faktor

ketidaktercapaian indikator ini antara lain disebabkan oleh faktor lingkungan dan

faktor tor

internal

( (kesiapan

kondisi

kesehatan)

ibu

melahirkan

yang

menyebabkan kan 0,8 atau 1 kelahiran tidak tertolong dalam 1.000 kelahiran hidup. Pada cakupan pertolongan kesehatan oleh tenaga kesehatan mela melampaui dari target sebesar 2,35 persen,, angka ini lebih tinggi dari angka Provinsi NTB. Hasil ini dikarenakan oleh meningkatnya meningkatnya jumlah tenaga kesehatan di Kota Mataram sebanyak 168 tenaga medis pada tahun 2011 bertambah menjadi 184 tenaga medis pada tahun 2012.

Disamping itu, menurunkan angka kematian

bayi menunjukkan tingkat kesadaran penduduk di bidang kesehatan yang cukup tinggi nggi dalam memahami pentingnya keselamatan ibu dan bayi yang dilahirkan. Data statistik provinsi NTB tahun 2012 menunjukkan bahwa Angka Kematian Ibu Maternal sebanyak 9 kasus, dan angka kematian bayi sebanyak 25 kasus. Muara dari kualitas kesehatan masyarakat masya akan tergambarkan dalam Angka Harapan Hidup (AHH) bagi bayi yang baru dilahirkan saat itu. Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Mataram telah mencapai 67,13 tahun, artinya bahwa peluang bayi yang dilahirkan pada saat itu akan berpeluang hidup selama 67,13 tahun yang akan datang. ng. Setiap tahunnya AHH Kota Mataram mengalami peningkatan.



102


Pada tahun 2009, AHH Kota Mataram pada posisi 66,15 tahun menjadi 67,13 di tahun 2012.



103


Peningkatan signifikan terjadi pada rasio layanan infrastruktur kesehatan, dengan bertambahnya mbahnya jumlah Puskesmas dari 10 pada tahun 2011 menjadi 11 1 puskesmas pada tahun 2012, beroperasinya Puskesmas Rawat Inap Pejarakan Pej di Kecamatan Ampenan menambah jumlah Puskesmas Rawat Inap dari 4 unit menjadi 5 unit. Penambahan unit Puskesmas Rawat Inap menjadikan rasio layanan Puskesmas dengan cakupan wilayah di tingkat Kecamatan capaiannya melampaui dari target sebesar 13,33 persen atau total menjadi sebesar 113,33 persen. Gambar 6 : Walikota Mataram saat Sidak Pelayanan Puskesmas. Puskesmas

Peningkatan eningkatan kinerja bidang kesehatan di Kota Mataram mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat dengan diberikannya Penghargaan kepada Kota Mataram sebagai KOTA SEHAT “SWASTI “ SABA WIWERDA”. Sampai dengan tahun 2012, ketersediaan fasilitas kesehatan di Kota Mataram, yaitu 8 RSU, 7 RS Bersalin, 25 Puskesmas, dan 89 Apotik. Guna

lebih

pelayanan

kesehatan

masyarakat terobosan

mengoptimalkan kepada

Kota

Mataram,

penting

dilakukan

oleh Pemerintah Daerah D dengan diterbitkannya Walikota

Mataram

Peraturan Nomor

1

Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis di PuskesmasPuskesmas



104


puskesmas Kota Mataram. Mataram

Gambar 7 : RSUD Kota Mataram

Sebagai pengganti (insentif) pelayanan, telah dialokasikan Rp. 250 juta dalam APBD Kota Mataram untuk 10 Puskesmas untuk biaya jasa medis atau tunjangan keselamatan tenaga kesehatan karena adanya resiko tertular penyakit dalam pelaksanaan tugas. Dengan adanya Perwal erwal tersebut, tersebut, seluruh warga Kota Mataram dapat menikmati layanan kesehatan dasar di Puskesmas tanpa dipungut biaya, disamping itu dengan dimilikinya Rumah Sakit sendiri, Pemerintah Kota Mataram berupaya meningkatkan

mutu

layanan

menjadi

RSUD

type

C

terutama

dalam

meningkatkan layanan kesehatan masyarakat penerima JAMKES JAMKESMAS. Dalam mengatasi pengedaran dan penyalahgunaan Narkoba sebagai misi pencapaian KOTA MATARAM BEBAS NARKOBA 2015, 2015, telah dilakukan beberapa upaya antara lain dengan pengukuhan Sahabat Teman Sebaya Pelajar terhadap 1.000 siswa SMP dan SMA dari 3.290 siswa dari masing-masing masing sekolah, dalam rangka P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba). Untuk

memulai

P4GN

dilakukan Tes Urine kepada seluruh karyawan Pemerintah Kota

Mataram.

Pada

tahun

2013 akan dilakukan kajian terhadap penerbitan Peraturan Walikota

yang

mengatur

penyalahgunaan

Narkoba

terhadap siswa dan PNS untuk Gambar 8:: Tes Urine PNS Kota Mataram

dilakukan rehabilitasi.

Pada kasus prevalensi revalensi gizi buruk pada tahun 2011 tidak terjadi, terdapat satu kasus gizi buruk, namun sudah tertangani dengan baik. Pada tahun 2012, Pemerintah Kota Mataram menargetkan bahwa tidak ada lagi prevalensi gizi buruk. Langkah penurunan angka kejadian gizi buruk dengan mengefektifkan



105


pendataan, kontrol kejadian, dan intervensi penang penanganannya. anannya. Pada beberapa kasus gizi buruk yang tinggi pada tahun-tahun tahun tahun sebelumnya disebabkan oleh ketidaktepatan data yang juga mendata masyarakat di luar wilayah Kota Mataram yang dirawat di Rumah Sakit Kota Mataram. Mataram Data Komisi Penanggu enanggulangan AIDS (KPA) Provinsi ovinsi NTB menyebutkan bahwa Kota Mataram sangat rentan bagi penyebaran kasus HIV dan AIDS. Pada tahun 2012, sebanyak 87 jiwa terinfeksi HIV dan 77 jiwa terinfeksi AIDS sehingga total 164 jiwa penduduk yang terinfeksi HIV/AIDS atau sebesar 0,04 persen. Angka ini lebih rendah dari tahun 2011 sebanyak 0,06 persen penduduk yang terinfeksi. Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana sampai dengan tahun 2015 sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :

No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14


SATUAN


RENCANA SESUAI TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2015)

Angka Kelangsungan Hidup % 40,31 39 Bayi per 1000 kelahiran hidup Cakupan Pertolongan % 97,23 98 Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Angka Harapan Hidup thn 67,13 68,60 Prevalensi Gizi Buruk % 2,52 2 Cakupan Kelurahan UCI % 97 100 Rasio Tenaga Medis per 4,52 12,48 1.000 penduduk Cakupan Layanan % 1,7 1,5 Puskesmas Cakupan Layanan % 0,18 0,18 Puskesmas Pembantu Rasio Rumah Sakit per RS 1:40.691 1 : 27.733 10.000 penduduk Jumlah Posyandu Aktif buah 343 450 Cakupan JAMKESMAS jiwa 89.647 89.647 Prevalensi HIV/AIDS % 0,05 2 Penanganan % 0,04 0,2 Narkoba/NAPZA Rata-rata Rata Pencapaian Sasaran 4 sesuai Target RPJMD


103,36 99,21 97,85 126,00 97,00 36,22 113,33 100,00 146,72 76,22 100,00 2,50 0,20 78,47



106


Angka Kelangsungan Hidup Bayi per 1000 kelahiran hidup dapat ditingkatkan menjadi 40,31 persen dan melampaui target RPJMD sebesar 39 persen. Keberhasilan capaian ini seiiring dengan peningkatan cakupan layanan UCI untuk setiap kelurahan sebesar 97 persen dan meningkatknya cakupan komplikasi kebidanan,, serta cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga yang memiliki kompetensi kebidanan di Puskesmas dan jaringannya. Cakupan pertolongan Ibu Bersalin menunjukkan tingkat capaian Sangat Baik dicapai pada tahun 2012 dengan angka capaian mendekati target sebesar 100 persen (99,21 persen). Capaian ini menjadi dampak kebijakan Pemerintah Kota Mataram, atas implementasi program JAMPERSAL (Jaminan Persalinan) untuk semua penduduk yang menggunakan Fasilitas Perawatan Kelas 3, baik di RSU Kota Mataram maupun Puskesmas dan jaringannya. Faktor keberhasilan lainnya adalah meningkatnya Bidan yang telah dilatih PONED, adanya peningkatan sarana PONED di Puskesmas dan jaringannya, adanya pelayanan 24 Jam Persalinan di Puskesmas, serta meningkatkan komunikasi petugas kesehatan dengan sasaran ibu hamil (melalui kontak HP). Dari rasio asio Rumah Sakit per 10.000 penduduk mengalami peningkatan melampaui target RPJMD sebesar rasio 1 RS untuk 27.733 penduduk, menjadi rasio 1 RS terhadap

40.691

penduduk.

Capaian

ini

sebagai

akibat

bertambahnya

infrastruktur Rumah Sakit baik milik Pemerintah Daerah serta terbangunnya beberapa Rumah umah Sakit Swasta. Cakupan Jamkesmas tidak mengalami perubahan data dari tahun 2008, jumlah penerima Jamkesmas Kota Mataram tetap sebanyak 89.647 jiwa. Namun pada tahun 2013, berdasarkan data dari BPS (PPLS 2011)) terdapat peningkatan jumlah penerima Jamkesmas smas menjadi 108.307 jiwa atau terjadi peningkatan sebanyak 18.660 jiwa atau sebesar 20,81 persen. Rasio tenaga medis masih jauh dari target yang diharapkan sebesar 12,48 persen. Upaya untuk meningkatkan rasio tenaga medis adalah mengoptimalkan pemerataan tenaga medis agar tidak hanya terpusat pada Puskesmas Dalam Kota



107


saja, namun beberapa Puskesmas dan Puskesmas Pembantu termasuk Polindes di pinggir kota mendapat cakupan medis yang sama dengan di dalam kota.

Prevalensi Gizi Buruk mampu diturunkan sebesar 0,5 persen dari target 2 persen tercapai

pada

tahun

2015.

Upaya pencapaian

target dilakukan melalui

penyuluhan, pemberian bantuan PMT-ASI, PMT ASI, serta optimalisasi layanan kesehatan anak di Puskesmas. Untuk capaian penanganan HIV/AIDS masih dapat ditanggulangi ditangg penyebaran sampai sebesar 0,05 persen, jauh dari target yang diinginkan sebesar 2 persen. Kinerja ini menunjukkan perkembangan yang sangat baik, dikarenakan setiap tahun angka penduduk terinfeksi HIV/AIDS mengalami penurunan. Pemerintah Kota Mataram pada tahun 2010 telah membentuk Komisi Penanggulangan HIV/AIDS sehingga penanganan HIV/AIDS dapat lebih optimal. Hal yang sama juga terjadi pada Penanganan Narkoba/NAPZA, dimana capaian kinerja 0,04 persen masih jauh dari target sebesar 2 persen pada akh akhir periode RPJMD. Kinerja positif ini menjadi indikator meningkatnya upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mataram dalam mengendalikan peredaran Narkoba terutama pada penduduk rentan terhadap penggunaan Narkoba. Upaya preventif dan refresif pengendalian n dan pencegahan peredaran Narkoba dilakukan sejak dibentuknya institusi BNN Kota Mataram.

V.

EVALUASI CAPAIAN SASARAN 5 Tabel EVALUASI CAPAIAN SASARAN 5 “Meningkatnya internalisasi nilai seni dan budaya yang mencerminkan kearifan lokal”

No


1

Jumlah event seni

Tahun 2011

SATUAN

Target

Kali

72

Realisasi


Target

Realisasi


53

73,61

75

60

80,00

Tahun 2012



108


& budaya daerah dalam satu tahun 2


Kali

45

93,33

42


45

93,33

42

83,47 83,47

86,67 86,67

Dalam mengimplemntasikan Mataram sebagai salah satu destinasi pariwisata di Indonesia, maka ciri kekhasan daerah harus diekplorasi guna memberikan nuansa karakteristik lokal. Dalam RPJMD Kota Mataram, pariwisata dan budaya adalah sektor unggulan daerah yang yang harus dikembangkan sebagai salah satu basis pendongrak dongrak pertumbuhan ekonomi daerah. Dari

tabel

diatas

diketahui

bahwa

jumlah

penyelenggaraan

event event-event

kebudayaan meningkat dari tahun 2011 sebesar 53 menjadi enjadi 60 event di tahun 2012. Peningkatan ini untuk memberikan dampak bahwa Pemerintah Kota Mataram eksis dan perhatian terhadap berkembangnya budaya lokal yang dinamis. Upaya ini sebagai s salah satu strategi mendukung konsep MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) Exhibition dalam rangka perwujudan visi Mataram Berbudaya. Atas perhatian terhadap budaya lokal, H. Ahyar Abduh (Walikota Mataram) mendapat penghargaan enghargaan kepada sebagai Tokoh Adat Pengerakse Utame Budaye Kota Mataram dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Visi

Mataram

gambarkan kualitas

Berbudaya

terjadinya

masyarakat

keseimbangan

antara

meng-

peningkatan

yang

memiliki

kemajuan

dan

religiusitas yang saling berterima dalam



109


kemajemukan,

menguatnya

identitas

dan karakter masyarakat yang mandiri, bermoral dan bermartabat. Masyarakat berbudaya daya tidak hanya dapat dilihat dari berkembangnya adat istiadat, melainkan juga pada berkembangnya infrastruktur yang

berkarakter

Pengembangan

kearifan

karakter

lokal

lokal lokal. yang

saling berterima dalam kemajemukan suku, agama dan ras menjadi upaya Gambar 9 : Event Budaya Lokal Mataram

yang terus us dilakukan.

Internalisasi nilai seni dan budaya berbasis pada local genius yang dimiliki Kota Mataram dikembangkan dengan mengoptimalkan seni dan budaya lokal yang dimiliki oleh masyarakat Mentaram yang ada sejak dulu. Di tahun 2012, dilaksanakan event budaya sebanyak 50 kali. ali. Pada tahun 2012, tercatat sebanyak 235 sanggar seni dan budaya. Pada tahun 2012, di Kota Tua Ampenan, telah diselenggarakan ARUNG SEJARAH BAHARI VII Tahun 2012, pada tanggal 27 2 November

2012.

Kegiatan

ini

dalam rangka memanifestasikan posisi sejarah Kota Ampenan sebagai

pusat

perniagaan terutama

bisnis

tempo dalam

dan dulu,

melihat

Pelabuhan Ampenan dahulunya merupakan

pelabuhan

utama

pusat distribusi barang untuk wilayah Provinsi nsi NTB.

Gambar 10 : Kota Tua Ampenan



110


Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan 2012 dibandingkan dengan rencana akhir RPJMD, RPJMD sebagai berikut INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

No

SATUAN


RENCANA SESUAI DENGAN TARGET AKHIR RPJMD (2015)


1

Jumlah event budaya daerah dalam satu tahun

Kali

60

75

80,00

2


Kali

42

50

84,00

Rata Rata-rata Pencapaian Sasaran 5 terhadap Target RPJMD

82,00

Berdasarkan tabel diatas, peningkatan jumlah event seni dan budaya daerah semakin tahun semakin mengalami peningkatan, ditargetkan pada akhir periode RPJMD, target 75 event dapat tercapai. Hal yang sama juga terjadi pada jumlah pembinaan kelompok budaya, diharapkan diharapkan akan terpenuhi 50 kali pembinaan kelompok

budaya.

Dalam

upaya

meningkatkan

pencapaian

sasaran

“Meningkatnya Meningkatnya internalisasi nilai seni dan budaya yang mencerminkan kearifan lokal” Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan: (1) Peningkatan pelestarian dan pengembangan budaya, dengan Gelar Budaya pada event nasional, seperti: Harganas, FL2SN, dan event lainnya di tingkat Provinsi NTB, NTB (2) Menyiapkan seperangkat alat kesenian tradisional guna mendukung pagelaran-pagelaran pagelaran n kesenaian dan budaya di dalam dan luar daerah, (3) Pelestarian dan aktualisasi Adat Budaya Daerah. VI.


Tabel EVALUASI CAPAIAN SASARAN 6 “Meningkatnya Kesetaraan Gender”



111



No

Tahun 2011

SATUAN

Target

Realisasi


Target

Realisasi


Tahun 2012

1

Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)

-

NA

NA

NA

50

57,77

115,54

2


-

100

90,58

90,58

100

90,03

90,03

3

Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan

orang

1.692

1.358

80,26

1.718

1.413

82,25

4

Partisipasi Perempuan di Sektor Swasta

%

76

91,98

121,03

78

89,87

115,21

5

Rasio KDRT

kasus

0,625

0,346

55,36

0,61

0,315

51,64


86,81 86,81

90,93 90,93

Data statistik menunjukkan bahwa populasi penduduk perempuan Kota Mataram sebesar 50,49 persen (205.438 jiwa) lebih tinggi dari populasi penduduk laki laki-laki sebesar 49,51 persen (201.472 jiwa). Hasil Susenas menunjukkan pencapaian Angka Melek Huruf (AMH) di Kota Mataram mulai tahun 2010 mencapai diatas 90 persen,, baik perempuan maupun laki laki-laki. laki. Sedangkan untuk penduduk yang masih buta huruf sebesar 9,97 persen yang didominasi inasi oleh penduduk usia lanjut. Tingkat buta huruf penduduk perempuan perempuan lebih besar dengan tingkat buta huruf penduduk laki laki-laki. Peran perempuan memberi warna pada kemajuan Kota. Dengan diberikannya ruang

yang

lebih

besar

bagi

perempuan

untuk

berpartisipasi

dalam

pembangunan, antara lain melalui organisasi perempuan, antara an lain: (1) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), (2) Gerakan Organisasi Wanita (GOW), (3) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), (4) Forum Peduli Air Susu Ibu (FPASI),

menorehkan beberapa beberapa prestasi yang diraih oleh Tim Penggerak PKK

Kota Mataram, antara antar lain: 1. Dua orang ang kader mendapatkan PIN EMAS dari dari Kementerian Kesehatan RI. 2. Juara I Lomba Penyuluh KDRT Tingkat Provinsi NTB. 3. Juara II Lomba Lingkungan Bersih Sehat Tingkat Provinsi NTB.



112


4. Juara II Lomba Poksus UP2K PKK Tingkat Provinsi NTB. 5. Juara III Lomba Administrasi PKK Tingkat Provinsi NTB. Pada tahun 2012, sebagai salah satu

tokoh

Mataram, Abduh,

perempuan

Hj.

Kota

Suryani

Ahyar

menerima penghargaan

ANUGERAH

WANITA

UTAMA

INDONESIA 2012, 2012 dari Lembaga Anugerah Indonesia perempuan

Prestasi sebagai yang

Insani

salah

satu

berkomitmen

dalam pemberdayaan perempuan

Gambar :

di Kota Mataram.

Hj. Suryani Ahyar Abduh saat menerima Anugerah Wanita Utama Indonesia 2012. 2012

Pada tahun 2012, terjadi penurunan capaian Angka Melek Huruf (AMH) perempuan sebesar 0,55 persen dari tahun 2011.. Dari jumlah tersebut didominasi oleh penduduk usia lanjut. Hal yang sama terjadi pada indikator partisipasi perempuan di sektor swasta mengalami penurunan sebesar 5,82 persen..

Penurunan

ini

diakibatkan

oleh

menuru nya menurunnya

angkatan

kerja

perempuan di sektor swasta. swasta Berdasarkan lapangan usaha 62,01 persen penduduk perempuan bekerja di sektor perdagangan,, dengan status pekerjaan 45,35 persen ber-wirausaha, wirausaha, dan 38,46 persen sebagai buruh/karyawan. Dalam pencapaian proporsi jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Perempuan, Perempuan di tahun 2012 telah menyentuh angka 41,12 persen, atau sebanyak 1.413 PNS Perempuan dari total 3.436 PNS. Pada

tahun

Perempuan

2011,

jumlah

PNS

sebanyak 1.358 orang,

terjadi peningkatan jumlah di tahun Gambar : PNS Kota Mataram saat Apel Pagi

2012 sebesar 4,05 persen.



113


Sementara jumlah proporsi Pejabat Struktural perempuan lingkup Pemerintah Kota Mataram sebanyak 1 pejabat eselon II dan 23 pejabat eselon III dengan proporsi masing-masing masing 0,04 persen untuk eselon II dari total 29 jabatan eselon II, dan 22,33 persen untuk eselon III dari total 126 jabatan eselon III. Untuk proporsi Guru Perempuan menyentuh angka lebih besar dari PNS Perempuan yaitu 65,35 persen (1.999 guru) dari seluruh guru sebanyak 3.059 orang. Namun, proporsi ini menurun 1,24 persen dari tahun 2011 sebanyak 2.024 guru perempuan. Salah satu pilar penting daya saing daerah terletak pada penguatan institusi rumah

tangga.

Menyadari

h hal al

tersebut

Pemerintah

Kota

Mataram

memprioritaskan penguatan institusi rumah tangga sebagai salah satu kekuatan basis dalam mendorong peningkatan daya saing daerah.

Tingkat partisipasi

perempuan dalam pembangunan memiliki korelasi dengan tingkat harmonis harmonisasi rumah tangga, sehingga Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) harus diminimalisir. Memperhatikan jumlah kasus KDRT yang cenderung meningkat, telah dilakukan langkah strategis dalam perlindungan dan pencegahan KDRT, antara lain melalui: (1) Penetapan Peraturan turan Walikota Mataram Nomor 9 Tahun 2010 tentang entang Pembentukan Gugus PP-TPPO, PP (2) Penetapan Keputusan Walikota Mataram Nomor 276/IV/2010 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Pidana Perdagangan Orang (PP (PP-TPPO), (3) Penetapan Peraturan aturan Walikota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak. Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :

No

1 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Angka Melek Huruf Perempuan

SATUAN




-

57,77

50

115,54

-

90,03

100

90,03



114


3 4 5

Partisipasi Perempuan % 1.413 1.718 di Lembaga Pemerintahan Partisipasi Perempuan % 89,87 80 di Sektor swasta Rasio Kasus KDRT kasus 0,315 0,5 Rata rata Capaian Sasaran 6 terhadap Target RPJMD Rata-rata

82,25 112,34 63,00 92,63

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) telah melampaui target RPJMD, hal yang sama juga terjadi pada partisipasi perempuan di sektor swasta yang ditargetkan sebesar 80 persen di tahun 2015, dapat dilampaui capaiannya pada tahun 2012. Namun, beberapa indikator kinerja secara

trend

mengalami

peningkatan

seperti

pada

indikator

partisipasi

perempuan di lembaga pemerintahan yang baru dapat dicapai sebesar sebes 82,25 persen. Pada indikator yang lainnya seperti kasus KDRT, penanganannya dapat dicapai lebih baik dengan konsistensinya penurunan kasus KDRT mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2012. Ada beberapa klasifikasi kebijakan gender yang dapat membantu pengambil pen keputusan untuk menentukan sejauhmana relasi gender dilakukan, bahwa kebijakan gender di Kota Mataram, adalah Kebijakan yang Sadar Gender (Gender-aware aware Policies), Policies), dengan mengakui bahwa perempuan adalah actor pembangunan yang sama dengan laki-laki, laki bahwa ahwa keterlibatan perempuan pada dasarnya ditentukan oleh relasi gendernya sehingga keterlibatannya berbeda dan seringkali tidak setara; hal ini untuk menjamin bahwa target dan manfaat dari program sama-sama sama dinikmati oleh perempuan dan laki laki-laki dalam menjawab kebutuhan praktis gender mereka, sehingga kedepan tercipta suatu relasi yang lebih setara antara perempuan dan laki-laki laki laki dan menyentuh kebutuhan strategis gender. Pencapaian target RPJMD sasaran ini pada tahun 2012 mencapai 92,63 persen, sehingga dibutuhkan butuhkan upaya untuk meningkatkan capaian kinerja menjadi 100 persen. Dalam mewujudkan kesetaraan gender tersebut telah dilakukan upayaupaya, antara lain:



115


1. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan, terutama dalam aspek perencanaan pembangunan pembangunan dengan menargetkan proporsi peserta Musrenbang/MPBM sebesar 30 persen adalah peserta dari unsur perempuan. 2. Membuka seluas-luasnya seluas luasnya informasi yang dapat diakses oleh Ibu, maupun Calon Ibu terhadap lesehatan reproduksi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera. 3. Meningkatkan pengetahuan dan pengembangan diri perempuan dengan membuka kesempatan pembentukan lemb lembaga-lembaga lembaga non formal pemerhati perempuan, ibu dan anak. 4. Penguatan kelembagaan Badan Pemberdayaan Pemb rdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BBPKB) melalui optimalisasi perencanaan program dan anggaran yang sadar gender (gender-aware programme). 5. Meningkatkan ruang expresi perempuan, melalui peningkatan frekue frekuensi event/acara berbasis gender bernilai kebangsaan, seperti Peringatan Hari Ibu, Hari Kartini, dan lain-lain.



116


VII. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 7

Tabel EVALUASI CAPAIAN SASARAN 7 “Meningkatnya Kualitas Keluarga”

Target

Realisasi


Target

Realisasi


1

Jumlah Keluarga Sejahtera

%

110.175

78.141

70,92

111.288

78.950

70,94

2

Cakupan Peserta KB Aktif

%

65.763

40.333

61,34

65.763

42.104

64,02

No


SATU -AN

Tahun 2011


Tahun 2012

66.13 66.13

67,48 67,48

Data target jumlah keluarga sejahtera adalah data seluruh keluarga atau rumah tangga yang ada di Kota Mataram, yaitu pada tahun 2011 sebanyak 110.175,110.175, meningkat sebanyak 1.113 keluarga pada tahun 2012 menjadi 111.288 keluarga/rumah tangga, tangga dengan rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 1,01 persen maka tata ata-rata jumlah anggota keluarga berkisar antara 3,3 sampai dengan 3,7 jiwa. Pentahapan Keluarga Sejahtera terbagi menjadi 4 kategori, mulai dari Keluarga Sejahtera I, II, III, dan III Plus. Data statistik menunjukkan bahwa wa pada tahun 2011, masing kategori dicapai sebagai berikut: Kategori Keluarga Pra Sejahtera Keluarga Sejahtera I Keluarga Sejahtera II Keluarga Sejahtera III Keluarga Sejahtera III Plus Jumlah

2011

2012

11.505 37.592 19.735 18.192 2.622 89.646

10.549 37.306 21.425 20.219 3.317 92.816



117


Keluarga Sejahtera

78.141

78.950

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah Keluarga Sejahtera (KS) dari 78.141 KK pada tahun 2011 menjadi 78.950 KK di tahun 2012. Cakupan layanan KB pun meningkat sebesar 101,04 persen. Untuk indikator ndikator cakupan peserta KB Aktif menunjukkan informasi tentang pencapaian partisipasi masyarakat Kota Mataram dalam ber-KB. ber

Dari 65.763

PUS Lapangan apangan di Kota Mataram dibandingkan dengan metode kontrasepsi yang digunakan, unakan, maka target yang ingin diperoleh dalam partisipasi PUS sebesar 72.46 persen. Pada ada tahun 2011, 2011 tercapai 61,34 persen meningkat sebesar 2,46 persen atau menjadi 64,02 persen di tahun 2012. Kinerja peningkatan ini berhasil dicapai sebagai dampak intensitas intensitas penyuluhan guna meningkatkan pemahaman masyarakat untuk ber-KB ber KB yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Mataram. Di tahun 2012, Kota Mataram menjadi tuan rumah untuk acara puncak peringatan Hari Keluarga Kelu Nasional (Harganas) XXIX pada tanggal 28-30 28 Juni 2012. Dalam

kesempatan

Walikota

Mataram

Pemerintah

itu

pula,

atas

nama

Daerah

Penghargaan

menerima

“ “MANGGALA

KARYA KENCANA” KENCANA dari Badan Kesejahteraan

Keluarga

Berencana

(BKKBN),

Nasional

atas prestasi mengelola mengel program Keluarga Berencana (KB) di Kota Mataram.

Gambar: Walikota Mataram saat menerima penghargaan Manggala Karya Kencana

Berdasarkan hasil Susenas 2010 yang menyebutkan bahwa total Fertility Rate Kota Mataram sebesar 1,9. Artinya setiap Pasangan Usia Subur (PUS) yang sudah berkeluarga mempunyai anak 1-2 1 orang. Data jumlah PUS tahun 2012, terbagi



118


dalam dua kelompok umur, yaitu PUS usia 20-29 20 29 tahun sebanyak 20.387 orang, dan PUS usia 30-40 40 sebanyak 44.344 orang. Sementara untuk uk capaian program peserta KB Baru dan peserta KB Aktif yang ditargetkan pada tahun 2011 sebesar 10.878 peserta KB Baru dengan capaian sebesar 75 persen atau sebanyak 8.159 peserta. Demikian juga dengan peserta KB Aktif yang ditargetkan tahun 2011 sebanyak 49.490 telah tercapai sebesar 78,23 persen atau sebanyak 35.747 peserta. Dalam menekan angka kelahiran dilakukan pembagian alat kontrasepsi gratis dan suntikan KB gratis di seluruh Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Polindes, selain itu dilakukan pendekatan pendekatan psikologis tentang manfaat ber-KB ber kepada masyarakat. Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :

No


SATUAN




1

Peningkatan Jumlah Keluarga Sejahtera

%

78.950

111.288

70,94

2

Cakupan Layanan KB

%

42.104

65.763

64,02

Rata-rata rata Capaian Sasaran 7 terhadap Target RPJMD

67,48

Dari tabel diatas diketahui bahwa sampai dengan tahun kedua RPJMD (2012), capaian kinerja baru mencapai 70,94 persen dari target jumlah keluarga sejahtera sebanyak 111.288 keluarga. Diharapkan pada akhir periode RPJMD, target yang diinginkan dapat dicapai diatas 80 persen. Upaya dalam mencapai target dilakukan antara lain melalui: 1. Intensitas as temu kader dan optimalisasi peran penyuluh KB di lapangan. 2. Meningkatkan cakupan program kontrasepsi gratis di tahun 2013.



119


3. Meningkatkan stimulasi dan pembinaan keluarga dalam rangka peningkatan peningkatan daya beli.



120


VIII.


Tabel EVALUASI CAPAIAN SASARAN 8 “Meningkatnya Pendapatan per Kapita”

No


SATUAN

Tahun 2011 Target

Realisasi 11.987.881

CAPAIAN KINERJA 2011 103,60

644.360

99,13

1

PDRB per Kapita

Rp

11.571.657

2

Paritas Daya Beli

Rp

650.000,-


101,37 101,37

Target

Realisasi

12.960.256

13.533.730

CAPAIAN KINERJA 2012 104,42

650.000, 50.000,-

648.010

99,69

Tahun 2012

102,05 102,05

Data PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki suatu daerah untuk menghasilkan suatu produk melalui proses produksi. PDRB Kota Mataram diartikan sebagai nilai barang dan jasa yang dihasilkan dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dalam wilayah hukum Kota Mataram setelah dikeluarkan biaya-biaya biaya antaranya. Nilai PDRB yang dicapai Kota Mataram setiap tahun mengalami perkembangan baik yang dinilai atas dasar harga berlaku ((currents)) maupun penilaian penilaia dengan harga pada tahun dasar 2000 (harga konstan). Nilai PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 201 2012 tercatat sebesar Rp. 5,51 trilyun mengalami perkembangan sebesar 14,03 persen dibanding tahun 2010 yang mencapai Rp. 4,83 trilyun. Sementara itu berdasarkan berdasarkan harga konstan nilai PDRB Kota ota Mataram pada tahun 2012 201 mencapai Rp. 2,35 trilyun atau mengalami pertumbuhan sebesar 7,67 persen dibanding tahun 2010 yang mencapai Rp. 2,19



121


trilyun. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun 2012 201 menunjukkan percepatan tan yang sedikit menurun bila dibandingkan dengan tahun 2010 yang tumbuh sebesar 7,95 persen. PDRB per kapita merupakan pembagian antara besaran PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita merupakan salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat. PDRB per kapita Kota Mataram ataram untuk tahun 2012 201 telah mencapai Rp. 13.533.732 yakni meningkat sebesar 12,90 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 11.987.881 menurut PDRB atas dasar harga berlaku berlaku. Perkembangan kesejahteraan penduduk salah satunya juga dapat diukur melalui perkembangan tingkat pendapatan. Secara umum, selama periode 2005-2010 2005 tingkat kesejahteraan penduduk Kota Mataram mengalami peningkatan, seperti ditunjukan oleh semakin meningkatnya tingkat pengeluaran pengeluaran per kapita sebagai proxy pendapatan baik secara nominal maupun riil. Pengeluaran per kapita penduduk meningkat dari Rp. 644.360 pada tahun 2011 menjadi Rp. 648.010,pada tahun 2012. Hasil Susenas 2010 menyebutkan bahwa Rasio Gini (Gini Gini Ratio) Ratio pendapatan penduduk Kota Mataram dengan kategori Oshima masuk dalam kategori “ketimpangan ketimpangan sedang” sedang” dengan rasio 0,42 lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 0,47. Artinya telah terjadi peningkatan pemerataan pendapatan penduduk di Kota Mataram sebagai dampak dan intervensi pembangunan yang dilakukan. Sedangkan persentase penduduk Kota Mataram yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan lebih dari Rp. 1.000.000,1.000.000, hanya sebesar 13,86 persen. Rata-rata Rata pengeluaran penduduk lain terdistribusi pada kelompok 200.000-299.999 200.000 sebesar 13 persen dan hanya 1,73 persen penduduk memiliki pengeluaran sebulan kurang dari 200.000 rupiah. Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :



122


1

PDRB per Kapita

Rp

13.533.730

RENCANA SESUAI DENGAN TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN ( 201 2015) 17.250.105

2

Paritas Daya Beli

Rp

648.010

750.000, 750.000,-

No


SATUAN



PERSENTASE CAPAIAN KINERJA SD. TAHUN 2012 78,46 86,40 82,43

Dari tabel diatas diketahui bahwa target PDRB per kapita masih pada angka 78,46 persen, melihat trend peningkatan PDRB per kapita yang semakin tahun semakin meningkat, maka target Rp. 17.250.105,17.250.105, dapat tercapai pada akhir periode RPJMD. Optimisme ini didasarkan didasarkan pada beberapa perkembangan positif dampak pembangunan yang berpengaruh terhadap PDRB Kota Mataram. Sementara untuk indikator paritas daya beli masyarakat, sangat fluktuatif dan berbanding dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat harga barang. Tingkat daya beli sangat tergantung dengan tingkat inflasi maupun deflasi yang berkembang.

Sehingga perkembangan perkembangan

harga

barang

akan

mempengaruhi

kemampuan masyarakat membeli barang barang-barang barang kebutuhan hidup. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi yang tinggi tinggi apabila tanpa diikuti oleh stabilnya hargaharga harga barang, dikatakan belum mampu menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat.



123


Terkait

hal

tersebut,

dalam

upaya menjaga men stabilitas harga, Pemerintah melakukan

Kota

Mataram

berbagai

upaya,

yaitu: pengaturan kebijakan di bidang perdagangan dan jasa, mengoptimalkan peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Gambar : Gubernur NTB dan Walikota Mataram saat sidak di Pasar asar Kebon Roek Kota Mataram

IX.

pengendalian

harga

melalui Operasi Pasar.


Tabel EVALUASI CAPAIAN SASARAN 9 “Meningkatnya Upaya Penanganan Masalah Sosial Ekonomi Masyarakat”

No 1 2 3

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Rasio Penduduk Miskin Cakupan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Cakupan pembinaaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Tahun 2011

Tahun 2012

Realisasi


Target

Realisasi


21,59

14,44

66,88

18,59

13,18

70,89

%

95,00

76,00

80,00

95,00

76,00

80,00

%

90,00

63,12

70,13

90,00

59,32

65,91

SATU -AN

Target

%

Rata-rata Capaian IKU

72,34

72,26

Kinerja Capaian Sasaran 9

72,34

72,26



124


Rasio penduduk miskin di tahun 2012 mengalami progress kinerja yang positif, hal ini ditunjukkan oleh menurunnya angka kemiskinan, yang dapat ditekan sebesar 0,09 persen dari tahun 2011. Kinerja dalam menekan angka kemiskinan adalah diketahuinya karakteristik karakteristik dan faktor permasalahan yang sebenarnya terjadi pada penduduk miskin di Kota Mataram. Faktor-faktor faktor yang terkait dengan permasalahan kemiskinan di Kota Mataram, adalah : 

Formasi Keluarga, yang dilihat dari rata-rata ata anggota keluarga, struktur umur keluarga, jenis kelamin kepala keluarga, dan status perkawinan. Bahwa keluarga dengan jumlah tanggungan lebih dari 5 (lima), kepala keluarga yang berusia diatas 55 tahun, kepala keluarga yang berjenis kelamin perempuan dan an

kepala

keluarga

yang

berstatus

bercerai

dan

janda,

cenderung

terkatagorikan miskin. 

Tingkat Fertilitas, yang dilihat dari ratio jumlah balita dan ibu usia 15-49 15 tahun (Child Woman Ratio/CWR), Ratio/CWR), semakin tinggi CWR semakin besar kecendrungan keluarga mengalami menga kemiskinan.



Pola Pekerjaan, jika tidak ada anggota keluarga yang berpenghasilan tetap, maka kecendrungan keluarga tersebut masuk dalam katagori miskin semakin besar.



Partisipasi

Dalam

Masyarakat,

yang

dilihat

dari

dua

variabel

yaitu

keikutsertaan dalam dalam kegiatan masyarakat dan aktif sebagai pengurus perkumpulan/yayasan/institusi masyarakat. Dalam hal ini faktor kemiskinan memiliki kecendrungan menjadikan keluarga miskin tidak memiliki cukup waktu untuk berpartisipasi, karena waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah. 

Tingkat Pendidikan, pada level agregat menunjukkan variabel yang sangat signifikan. Semakin tinggi angka melek huruf penduduk usia dewasa, semakin rendah angka kemiskinan masyarakat.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan ditetapkan dua strategi yaitu Strategi peningkatan pendapatan pendapa penduduk miskin, dan Strategi pengurangan beban



125


pengeluaran penduduk miskin, miskin melalui: Penciptaan kesempa kesempatan kerja bagi penduduk miskin, Pemberdayaan masyarakat miskin, Pengembangan Pengemba kapasitas penduduk miskin, Perlindungan indungan sosial penduduk miskin, Pengembangan usaha ekonomi produktif, Pemberian subsidi, Pemberian beras murah bagi penduduk miskin (Raskin), Dukungan biaya pendidikan, pendidikan Pembebasan biaya kesehatan, kesehatan dan Bantuan rehabilitasi rumah lingkungan pemukiman penduduk miskin Pada tahun 2012, guna menurunkan angka kemiskinan sebesar 3 persen, Pemerintah Kota Mataram menetapkan program terobosan strategis, antara lain: Pemantapan koordinasi penanggulangan kemiskinan dengan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Mataram Tahun 2012. Santunan Kematian bagi masyarakat Kota Mataram yang meninggal dunia sebesar Rp. 500 ribu. Bantuan Beras bagi masyarakat masyar kat JOMPO sebesar 10 Kg per Jiwa per Bulan. Pemberian Alat Kontrasepsi Gratis bagi masyarakat miskin dengan alokasi anggaran Rp. 965 juta. Pembentukan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) yaitu pemberdayaan masyarakat dengan masjid sebagai basis pemberdayaannya. Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut:

No 1 2 3


SATUAN



Penduduk Miskin % 13,18 9,59 Cakupan Penanganan % 76,00 85,00 Masalah Kesejahteraan Sosial Cakupan pembinaaan % 59,32 67,25 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Rata-rata rata Capaian Sasaran 9 terhadap Target RPJMD


72,76 89,41 88,21 83,46

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa, secara keseluruhan capaian kinerja jika dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 83,46 8 persen. Untuk kinerja



126


penurunan rasio penduduk miskin di Kota Mataram baru mencapai 72.76 persen. Capaian menunjukkan kinerja baik baik dibandingkan tahun 2011, dengan mampu menekan sebesar 1,26 persen jumlah penduduk miskin pada tahun 2012. Artinya upaya penanganan dan pemberantasan kemiskinan di Kota Mataram telah mencapai peningkatan sebesar 3,59 persen dari tahun 2011 jika menggunakan target 9,59 persen yang ingin dicapai sampai dengan akhir periode RPJMD. Trend peningkatan ini akan diupayakan pada tahun 2013 untuk dapat mendekati target 9,59 persen dengan mengoptimalkan pengarahan kebijakan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. masyarakat



127


X.


Tabel EVALUASI CAPAIAN SASARAN 10 “Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja”

Target

Realisasi


Target

Realisasi


1

Cakupan Partisipasi Angkatan Kerja

%

76,27

91,04

119,37

78,02

93,30

119,58

2

Penduduk Tidak Bekerja

%

9,00

8,96

99,55

10,00

9,06

90,06

No


SATUAN

Tahun 2011

Tahun 2012

Rata-rata Capaian IKU

109,46

104,82

Kinerja Capaian Sasaran 10

109,46

104,82

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pencapaian target dua indikator telah melampaui target 100 persen. Namun pada tahun 2012, terjadi penurunan capaian dari tahun 2011 sebesar 4,64 persen di tahun 2012. Secara umum, cakupan ini meningkat sebagai akibat makin terbukanya peluang kerja akibat meningkatkan jumlah usaha sektor formal maupun informal di Kota Mataram. Kebijakan keterbukaan usaha melalui kemudahan pemberian ijin usaha (SITU), TDP, IMB di bidang perdagangan dan jasa, telah menyebabkan menurunnya penduduk tidak bekerja be (menganggur) di Kota Mataram sebesar 9,49 persen di tahun 2012. Hal lain yang mempengaruhi adalah bertumbuhnya sektor tersier yang positif terkait berkembangnya pasar modern seperti Alfamart, Indomaret Indomar dan JB-Mart yang menggunakan tenaga kerja lokal. lokal



128




129


Pada tahun 2012, TPAK mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni sebesar 0,83 persen,, kondisi ini menunjukkan telah terjadi sedikit penurunan partisipasi penduduk usia kerja di Kota Mataram. Jika sebagian besar angkatan kerja dapat tertampung di lapangan usaha, maka taraf hidup penduduk akan meningkat sebaliknya jika sebagian besar angkatan kerja tersebut tidak dapat tertampung di lapangan usaha maka akan menjadi masalah pengangguran yang pada akhirnya berdampak pada ekonomi ekonomi rumah tangga dan dampak selanjutnya akan menimbulkan kemiskinan. Perkembangan TPAK dan indikator ketenagakerjaan lainnya di Kota Mataram dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel

Indikator Ketenagakerjaan di Kota Mataram Tahun 2010-2011 Indikator Bekerja (jiwa) Pengangguran/PENCARI KERJA (jiwa) Total Angkatan Kerja (jiwa) Bukan Angkatan Kerja (jiwa) Penduduk Usia Kerja (jiwa) TPAK (%) Tingkat pengangguran Terbuka (TPT%) UMR (Rp) Tingkat Kesempatan Kerja (TKK%)

2010

2011

174.671 17.191 191.862 100.869 292.731 65,54 8,96 950.000 91,04

177.730 12.760 190.490 103.900 294.390 64,71 6,70 966.000 93,30

Sumber : BPS Kota Mataram

Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :

No 1 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Cakupan Partisipasi Angkatan Kerja Penduduk Tidak Bekerja

SATUAN




%

93,30

99 99,00

94,24

%

9,06

11,00

82,36


88,30



130


Dari tabel diatas diketahui bahwa cakupan angkatan kerja ditargetkan sebesar 99 persen dapat dicapai. Perbaikan capaian tahun 2013 dilakukan dengan mengoptimalkan sekolah-sekolah sekolah kejuruan (SMK) sehingga lulusannya dapat bekerja dan membuka

usaha secara mandiri, mandiri disamping itu efektivitas

pelaksanaan program terobosan Wirausaha W Baru (WUB UB) dilakukan dengan memberikan

pelatihan

dan

bimbingan

usaha, usaha,

monitoring,

serta

akses

permodalan. Sehingga dengan capaian 88,30 persen,, optimis 100 persen target RPJMD dapat dicapai. Secara umum, capaian kinerja di tahun 2012 terkait sasaran untuk meningkatkan meningkatka ketersediaan lapangan kerja telah mencapai 88,30 persen sehingga sisanya sebesar 11,7 persen direncanakan secara bertahap akan dicapai pada tahun 2013 dan 2014, sehingga pada akhir RPJMD tercapai 100 persen ketersediaan lapangan kerja sesuai dengan yang direncanakan pada awal periode RPJMD.

XI. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 11 Tabel EVALUASI CAPAIAN SASARAN 11 “Meningkatnya Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi Daerah”

No

1


Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Tahun 2011

SATUAN

Target

%

7,81

Realisasi


Target

Realisasi


7,95

101,79

9,29

10,52

113,24


Tahun 2012

101,79 101,79

113,24 113,24

Sebagai bagian dari wilayah Provinsi Pro insi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram sedikit banyak

pasti

terpengaruh

dengan

situasi

perekonomian

provinsi

dan

perekonomian global. Perekonomian Kota Mataram pada tahun 2012 tumbuh sebesar 10,52 persen (dengan perhitungan tanpa Sub Sektor Perhubungan Udara).



131


Dengan mengabaikan sub sektor angkutan udara, pertumbuhan ekonomi Kota Mataram pada tahun 2011 adalah sebesar 9,29 persen lebih tinggi 1,62 persen dibandingkan pertumbuhan ekonomi dengan angkutan udara, udara 7,67 persen. Pada tahun 2012 tanpa angkutan udara pertumbuhan pertumbuhan ekonomi Kota Mataram naik menjadi 10,52 persen dari 9,29 persen di tahun 2011. Dari sembilan embilan sektor yang tercakup dalam pembentukan PDRB Kota Mataram, empat diantaranya mengalami pertumbuhan diatas rata-rata rata rata pertumbuhan PDRB. Sektor-sektor sektor tersebut tersebut adalah sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor keuangan,persewaan dan jasa perusahaan tahun ahun 2012, 201 , sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami pertumbuhan yang paling tinggi yakni sebesar sebesar 13 persen dibandingkan dengan tahun 2011. Percepatan pertumbuhan sektor ekonomi daerah juga tidak lepas terlepas dari kontribusi sektor usaha

kecil

dan

mikro. mikro

Pengembangan produk ekonomi produktif di Kota Mataram dapat menjadi pendongkrak Gambar : Pameran Produk Lokal

salah

satu

pembentukan

PDRB. Demikian

pula

pembangunan ekonomi

dengan infrastruktur

seperti

pusat

perdagangan, pusat pertokoan dan kawasan permukinan pe yang dilaksanakan

oleh

Pemerintah

Daerah maupun pihak swasta. Gambar: Pasar Kebon Roek, Roek salah satu pusat distribusi barang



132


Posisi Kota Mataram sebagai ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat sangat mendukung pertumbuhan sektor ini terutama sebagai penunjang kegiatan pariwisata. Bertambahnya

jumlah

penduduk,

jumlah

kawasan

bisnis

dan

kawasan

pemukiman akan berdampak pada kebutuhan akan listrik, dan air bersih. Hal ini mendorong sektor listrik, gas dan air bersih mampu menciptakan pertumbuhan p nilai tambah bruto-nya bruto sebesar sar 9,61 persen. Selain sektor bangunan dan listrik, pertumbuhan sektor sekunder juga didorong oleh pertumbuhan sektor industri pengolahan yang mencapai 7,22 persen pada tahun 2011. Keberadaan pasar-pasar pasar pasar modern yang berbentuk Super Market maupun MiniMini Market di Kota Mataram merupakan konsekuensi bagi keterbukaan persaingan pasar dalam konteks pasar bebas (free ( trade). ). Kebijakan ekonomi global skala regional dengan kesepakatan AFTA (Asian ( ian Free Trade Assosiation Assosiation) mau tidak mau harus diterima oleh Pemerintah Daerah, namun sebagai bentuk filterisasi globalisasi pasar guna memberikan perlindungan terhadap pasar tradisional di Kota Mataram maka Kebijakan Pemerintah Kota Mataram adalah membatasi membat jumlah dan mengatur lokasi operasional pasar-pasar pasar pasar modern tersebut. Sebagai salah satu pendukung ketersediaan lapangan kerja, keberadaan toko modern dioptimalkan dalam aspek pengaturan titik dan lokasinya di wilayah Kota Mataram. Tabel Jumlah Titik Lokasi Toko Modern di Kota Mataram No 1

Nama Perusahaan Indomaret Indomar (PT. Indomarco Prismatama)

2

Alfamart (PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk

3

Jembatan Baru Mart (JB-Mart) (JB (CV. JB Supply, Distribusi, Retail)

4

Toko Modern lainnya

Jumlah Lokasi Toko 20 lokasi 15 lokasi 9 lokasi 22 lokasi

Total

66 lokasi



133




134


Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam da RPJMD yaitu sebagai berikut: berikut

No

1


SATUAN


RENCANA SESUAI DENGAN TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN ( 201 2015)


%

7,67

7,83

97,96

Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Rata-rata Capaian Sasaran 11 terhadap Target RPJMD

97,96

Dari tabel diatas diketahui bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 7,83 persen di tahun 2015 dapt dicapai, jika melihat trend pertumbuhan PDRB Kota Mataram yang meningkat setiap tahunnya. Sampai dengan tahun 2012 capaian tercapai sebesar esar 97,96 persen, mendekati capaian 100 persen sebagaimana target yang ditetapkan pada periode awal RPJMD. Pemerintah Kota Mataram dalam upaya mencapai target 7,83 persen melakukan optimalisasi peran pemerintah dalam pengaturan kebijakan ekonomi daerah, utamanya terhadap sektor-sektor sektor sektor PDRB yang memiliki peluang berkembang lebih pesat. Pemerintah Kota Mataram tidak bergerak sendiri untuk berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Penggerak utama pertumbuhan p adalah sektor privat atau swasta, fungsi Pemerintah adalah mengarahkan, memberikan ruang

dan

mengatur

kebijakan

ekonomi

daerah.

Dalam

meningkatkan m

perkembangan erkembangan positif pertumbhan ekonomi sehingga target pertumbuhan ekonomi nomi dicapai 7,83 persen, maka upaya yang dilakukan, diarahkan pada: 

mempertahankan kondusivitas wilayah. wilayah



membuka peluang investasi, menjamin keterbukaan usaha, dan memberikan kemudahan perijinan usaha.



meningkatkan

pemerataan

pembangunan

infrastruktur

ekonomi,

dan

meningkatkan tkan partisipasi angkatan kerja. 

menumbuhkan usaha mikro kecil dan industri rumah tangga, dan membuka akses permodalan usaha.



135


XII. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 12

Tabel EVALUASI CAPAIAN SASARAN 12 “Meningkatnya Efektivitas Pemenuhan Kebutuhan Pangan Daerah”

Target

Realisasi


Target

Realisasi


1

Tingkat Cadangan Pangan Daerah

%

56

45,00

80,36

56

39,00

69,64

2


%

93

67,23

72,29

93

68,17

73,30

3

Produksi perikanan laut dan darat

ton

3.150

1.865,59

59,23

3.150

1.946,33

61,78


70,63 70,63

No


SATUAN

Tahun 2011

Tahun 2012

68,24 68,24

Sebagai kota dan ibukota Provinsi NTB, Kota Mataram dihadapkan pada tantangan berkurangnya lahan pertanian dari tahun ke tahun tahun, pada tahun 2012 kondisi lahan pertanian Kota Mataram mencapai 2.231 hektar atau sekitar 36 persen dari luas Kota Mataram Mataram,, beberapa faktor yang menyebabkan perubahan fungsi lahan, antara lain: 1. Belum adanya zona (zoning ( regulation)) yang jelas mengenai perubahan lahan non terbangun di Kota Mataram. 2. Faktor “psikologis”pemilik lahan dalam mempertahankan mempertahankan lahan pertanian dari tawaran an investor. 3. Lemahnya aspek hukum h kum dalam perubahan pemanfaatan ruang.



136


Tingkat kontribusi persentase PDRB dari sektor pertanian atas dasar harga berlaku (ADH) mengalami penurunan 0,24 persen dari sebesar 3,87 persen pada tahun 2011 menjadi 3,63 persen pada tahun 2012. Pertanian sebagai salah satu sektor primer pembentuk PDRB memiliki pertumbuhan lebih rendah dari sektor skunder

dan

tersier.

Ini

menunjukkan

adanya

pola

pergeseran

pola

perekonomian masyarakat yang lebih maju. Kawasan pengembangan pertanian tanaman pangan Kota Mataram tersebar di masing-masing masing kecamatan, namun ketersediaan ketersediaan areal pengembangan pertanian yang ada jumlahnya berbeda dengan lainnya, perbedaan tersebut selain disebabkan oleh perubahan fungsi lahan juga perbedaan luasan kawasan. Saat ini kecamatan Sekarbela memiliki sebaran lahan pertanian tertinggi dibandingkan diba kecamatan lainnya seluas 650 hektar, dan kecamatan Cakranegara dengan sebaran terendah seluas 178 hektar. Dari tabel diatas diketahui bahwa tingkat cadangan pangan daerah, mengalami penurunan sebesar 10,72 persen dari sebesar 45,00 45 persen di tahun 2011 menjadi 39,00 persen di tahun 2012. Dalam mengatasi keterbatasan lahan pertanian, arah produksi padi di Kota Mataram dilakukan dengan fokus pada pembenihan padi untuk menghasilkan varietas unggulan benih padi yang berkualitas. berkualitas Pemerintah Kota Mataram Matara bekerjasama

dengan

Balai

Pengawas

dan

Sertifikasi

Benih

(BPSB)

telah

meluncurkan program penanaman duplikat Pohon Induk Tunggal (PIT) dalam upaya mengembangkan mengembangka Varietas Unggulan Daerah. Saat ini terdapat dua varietas unggulan Kota Mataram, yaitu: Duku Ruslan telah dikembangkan sebanyak 400 pohon dan Mangga Mentaram telah dikembangkan sebanyak 900 pohon. Sebagai salah satu indikasi keberhasilan di bidang pertanian dan tanaman pangan, beberapa prestasi telah dicapai, antara lain: 1. Penghargaan dari Presiden RI sebagai Juara II Nasional Kelompok Tani Berprestasi Komoditas Kedelai kelompok tani asal Kota Mataram yaitu



137


Kelompok Tani “Suka “ Maju” Dasan Kreket Pagutan Kota Mataram, pada tanggal 3 Desember 2012. 2. Juara II Komoditas Padi Tingkat Provinsi NTB kepada Kelompok Tani “Saksari” Kelurahan Cakra Utara. 3. Penghargaan

dari

Presiden

RI

dalam alam

Mempertahankan

5

Persen

Produktivitas Beras Nasional pada tanggal 20 Oktober 2010. Beberapa komponen omponen pembentuk tingkat cadangan pangan daerah,antara lain dapat dilihat dari capaian komponen-komponen, sebagai berikut: berikut No

Uraian

2011

2012

1

Luas lahan sawah (%)

11,40

11,00

2

Luas panen padi (Ha)

4.440

5.107

3

Produksi padi (ton)

24.236

27.217

3

Rata-rata rata produksi padi (Kw/Ha)

55,52

53,29

4

Rata-rata produksi jagung (Kw/Ha)

35

45

Efektivitas kinerja di bidang pertanian, perikanan, dan tanaman pangan didukung oleh meningkatnya jumlah penyuluh pertanian dan perikanan sebanyak 53 orang. Saat ini, jumlah kelompok tani (poktan) sebanyak 152 poktan, dengan 37 gabungan kelompok tani (Gapoktan). Pada tahun 2012, dilakukan berbagai upaya peningkatan kinerja pertanian dan ketahanan pangan,antara lain dengan mensosialisasikan Rumah Pangan, salah satu Rumah Pangan yang sudah dibentuk adalah Rumah Pangan Lestari. Lestari Disamping itu, peningkatan peningkatan kinerja penyuluhan tanaman pangan sebagai dampak adanya peningkatan status kelembagaan bidang penyuluhan ketahan ketahanan pangan menjadi Kantor Ketahanan Pangan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram.. Sebelumnya bidang penyuluhan ketahanan pangan berada dan bergabung dengan BKP5 (Badan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Perikanan).



138


Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi realisasi akumulasi pencapa pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :

No


SATUAN


RENCANA SESUAI DENGAN TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN TAHUN 2015) 5)


1

Tingkat Cadangan Pangan Daerah

%

39,00

45,00

86,60

2


%

68,17

75,00

90,80

3

Produksi perikanan darat dan laut

ton

1.946,33

3.000

64,8

Rata-rata Capaian Sasaran 12 terhadap Target RPJMD

80,73

Dari tabel diatas diketahui bahwa tingkat cadangan pangan daerah menunjukkan capaian yang positif jika capaian sebesar 45 persen di tahun 2015. Produktivitas pangan daerah dioptimalkan melalui program penerapan teknologi tepat guna maupun perkebunan tepat guna untuk menunjang produksi padi dan pangan daerah di tahun yang akan datang. Program lainnya adalah peningkatan produksi pertanian/perkebunan dengan mengembangkan bibit unggul pertanian lainnya. Upaya ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pencapaian 45,00 45 persen cadangan pangan daerah di akhir periode RPJMD. Terkait indikator cakupan layanan penyuluhan, dalam mencapai target 75,00 persen di tahun 2015, berangsur-angsur berangsur angsur mulai tahun 2011 telah dilakukan optimalisasi layanan penyuluhan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga penyuluh baik penyuluh pertanian maupun penyuluh perikanan. Akan dilakukan peningkatan jumlah penyuluh perikanan yang saat ini hanya berjumlah 6 orang menjadi 10 orang di tahun 2013, sehingga dengan upaya ini terjadi peningkatan katan pemahaman petani/peternak/nelayan dalam meningkatkan produksinya. Dengan telah meningkatnya kelembagaan penyuluhan menjadi lembaga daerah yang mandiri memberikan peluang dalam pengaturan kebijakan



139


teknis di bidang pertanian, perikanan dan kelautan. Sehingga Sehingga target capaian produksi perikanan dan kelautan dapat dicapai sebesar 75,00 persen di akhir periode RPJMD.

XIII.


Tabel EVALUASI CAPAIAN SASARAN 13 “Meningkatnya Efektivitas Pengembangan Potensi Unggulan Daerah berbasis Sumber Daya Lokal”

Target

Realisasi


Target

Realisasi


1

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

%

15,00

10,15

67,66

15,00

9,99

66,60

2


%

95,00

83,00

87,37

95,00

83,00

87,37

3

Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

%

14,00

10,77

76,93

15,00

13,00

86,66

4


klp

150

137

91,33

160

141

88,13

5


org

200.000

172.000

86,00

200.000

172.903

86,45

No


SATUAN

Tahun 2011

Tahun 2012



140



81,86 81,86

83,04 83,04

Pertumbuhan ekonomi secara sektoral juga memperlihatkan sektor-sektor sektor unggulan (yang mempunyai peran dominan dalam perekonomian Kota Mataram) mengalami pertumbuhan yang relatif stabil stabil, seperti: 1. sektor Industri pengolahan, 2. sektor bangunan, 3. sektor perdagangan, hotel & restoran serta 4. sektor keuangan, gan, persewaan dan jasa perusahaan Sementara sektor bangunan dalam 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan relatif cepat dibandingkan sektor-sektor sektor lainnya. Percepatan pertumbuhan sektor bangunan di dorong juga oleh pembangunan fisik yang dilakukan Pemerintah Kota Mataram seperti pembangunan rumah sakit dan sebagainya. Demikia Demikian pula dengan pembangunan pusat–pusat pusat pertokoan dan pemukiman elit yang dilaksanakan pihak swasta. swasta Sektor industri di Kota Mataram belum memberikan sharing yang cukup dalam perekonomian Kota Mataram, Mataram karena peranannya hanya baru sekitar 5 persen. Kecilnya sharing sektor industri karena mayoritas industri yang ada di NTB adalah industri kecil dan kerajinan rumah tangga. Untuk indikator kontribusi ko sektor industri pengolahan terhadap terhadap pertumbuhan ekonomi daerah terjadi penurunan capaian sebesar 1,06 persen, dari sebesar 67,66 pada tahun 2011 mengalami penurunan pada tahun 2012 sebesar 66,6 persen. Salah satu pembentuk industri pengolahan adalah ketersediaan klaster unggulan daerah, seperti perti hasil produksi usaha rumah tangga. Beberapa industri pengolahan yang ada di Kota Mataram, antara lain: 

Industri Makanan dan Minuman,



Industri Pakaian Jadi dan Tenun



Industri Pengolahan Kayu dan Rotan.



141


Dari sembilan embilan sektor yang tercakup dalam pembentukan PDRB Kota Mataram, empat mpat diantaranya mengalami pertumbuhan diatas rata-rata rata rata pertumbuhan PDRB. Sektor-sektor sektor tersebut adalah sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor keuangan,persewaan keuangan,persew dan jasa

perusahaan.

mengalami

Tahun 2011, sektor perdagangan, hotel dan restoran

pertumbuhan

yang

paling

tinggi

yakni

sebesar

13

persen

dibandingkan dengan tahun 2010. Posisi Kota Mataram sebagai ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat sangat mendukung pertumbuhan sektor ini terutama sebagai penunjang kegiatan pariwisata. Kemudian sektor tersier lainnya yang juga mengalami pertumbuhan mencapai dua digit adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dengan laju pertumbuhan mencapai 12,85 persen. Sektor Sektor lainnya adalah jasajasa jasa

dengan

tingkat

pertumbuhan

sebesar

5,86

persen.

bahwa

sektor

pengangutan dan komunikasi sebagai sektor dengan kontribusi terbesar hanya mengalami pertumbuhan sebesar 1,2 persen. Pertumbuhan sektor sekt ini tahun 2012 mengalami penurunan urunan jika dibandingkan dengan pertumbuhannya tahun 201 2011. Hal ini dikarenakan terjadinya perpindahan bandar udara yang sebelumnya berada di Kota Mataram ke Lombok Tengah. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan negatif khususnya sub sektor angkutan udara sebesar sebesar 13,02 persen. Pada ada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut:

No


SATUAN


RENCANA SESUAI DENGAN TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2015)


1

Kontribusi sektor industri industr terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

%

9,99

11,00

90,82

2


%

83,00

100,00

83,00

3

Kontribusi sektor industri

%

13,00

17,00

76,47



142


rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi daerah 4


klp

141

200

70,50

5


org

172.903

250.000

69,16

Rata Rata-rata Capaian Sasaran 13 terhadap Target RPJMD

77,99

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata rata capaian kinerja sampai dengan tahun 2012 sebesar 77,99 dari target RPJMD. Diharapkan pada akhir periode RPJMD, target dapat dicapai sesuai dengan target RPJMD sebesar 100 persen. Untuk indikator kontribusi ontribusi sektor industri rumah tangga terhadap pertumbuhan p ekonomi daerah masih relatif stabil dengan capaian di kisaran 70-80 70 persen. Sementara untuk cakupan klaster unggulan daerah masih perlu ditingkatkan. Saat ini Kota Mataram memiliki empat klaster unggulan daerah, yaitu: 1. Klaster unggulan produksi emas, perak dan mutiara di Kelurahan Karang Pule, Pagutan, dan Karang Baru. 2. Klaster unggulan produksi tahu dan tempe di kelurahan Dasan Cermen dan Kekalik. 3. Klaster unggulan kerajinan tangan ((Cukli)) di kelurahan Sayang-sayang. Sayang 4. Klaster unggulan olahan makanan makanan ringan (roti, dsb) di kelurahan Babakan. Dalam mengembangkan potensi unggulan daerah, Pemerintah Kota Mataram di tahun 2012 melaksanakan berbagai upaya, antara lain: 1. Meningkatkan cakupan potensi unggulan daerah lainnya pada masing-masing masing kelurahan, dengan melakukan mapping potensi. 2. Meningkatkan ingkatkan penyelenggaraan event event-event event sebagai sarana pemasaran hasil produksi unggulan daerah. 3. Menjaga stabilitas ekonomi daerah, dengan mempertahankan kondusivitas wilayah.



143


Dalam meningkatkan cakupan kelompok sadar budaya dan angka kunjugan wisatawan, dilakukan hal-hal hal sebagai berikut: 1. Optimalisasi ijin bidang kepariwisataan dan budaya yang mudah dan cepat. 2. Pengembangan pembinaan kesenian dan budaya daerah melalui pagelaran dari 7 kali di tahun 2011 menjadi 10 kali di tahun 2012. 3. Peningkatan promosi pariwisata. 4. Pengembangan 5 lokai destinasi pariwisata yang sudah ada. Dari berbagai upaya tersebut, diharapkan target capaian kinerja kontribusi kontrib sektor unggulan daerah terhadap PDRB maupun pertumbuhan ekonomi dapat dicapai sampai dengan akhir periode RPJMD.



144


XIV. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 14

Tabel EVALUASI CAPAIAN SASARAN 14 “Meningkatnya Kemandirian Pembiayaan Daerah”

Target

Realisasi


Target

Realisasi


1


%

100

104,67

104,67

100

101,88

101,88

2

Daya serap PAD

%

100

137,57

137,57

100

107,81

107,81

3

Perbandingan PAD terhadap Dana Alokasi Umum (DAU)

%

35,00

16,49

21,67

35,00

12,35

35,28

No


SATUAN

Tahun 2011


Tahun 2012

87,97 87,97

81,66 81,66

Untuk mengetahui persentase masing-masing masing masing indikator, data pendukung yang dapat digunakan adalah: 2011 (Milyar Rp.)

2012 (Milyar Rp.)

% Peningkatan

648,862

679,115

4,66

Jumlah PAD

60,514

65,561

8,34

Jumlah DAU

366,882

530,565

44,61

Realisasi PAD

82,423

88,730

7,65

Uraian IKU Jumlah Pendapatan Daerah

Sumber:

APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2011. APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2012. LAKIP Kota Mataram 2011.



145


Berdasarkan Undang-Undang Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam salah satu amanatnya menyatakan bahwa paling lambat tanggal 1 Januari 2014 Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sudah harus dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Tujuan pengalihan pengelolaan PBB P2 menjadi pajak daerah adalah: 1.

Memperkuat pendapatan asli daerah.

2.

Mengoptimalkan pemungutan karena pada hakikatnya pemerintah daerah lebih memahami memahami kondisi obyek/subyek pajak di wilayahnya.

3.

Mendekatkan pelayanan kepada wajib Pajak.

Mengimplementasi penerapan Undang-Undang Undang tersebut,, bahwa Administarsi PBB-P2 P2 dan Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. D Dengan engan UU 28/2009 terdapat 11 pajak yang dikelola pemerintah daerah, ditambah dengan pengelolaan PBB PBB-P2 P2 (Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) menjadi 12 pajak. Secara hukum, pengalihan PBB tersebut telah ditetapkan dengan 1 PERDA PBB (Perda Nomor 7 Tahun 2012) dan 8 PERWAL PBB sebagai petunjuk teknis Perda Nomor 7 Tahun 2012 2012. Dari capaian PBB P2 di Kota Mataram sudah melampaui 100 persen, namun jika dilihat dari realisasi wajib pajak masih dibawah 50 persen. Untuk klasifikasi wajib pajak, diuraikan pada tabel dibawah ini:

Pajak Hiburan

27

Jumlah Wajib Pajak Tidak Aktif 9

Pajak Parkir

16

4

12

Pajak Sarang Burung Walet

54

38

16

Pajak Air Bawah Tanah

66

21

45

102

67

35

URAIAN

Pajak Pondokan

Jumlah Wajib Pajak

Jumlah yang berpartisipasi 18

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Mataram, 2013



146


Dalam rangka optimalisasi potensi PAD maka akurasi data wajib Pajak daerah dan retribusi daerah harus dioptimalkan, jumlah wajib pajak daerah yang dikelola Dispenda sebanyak 7 obyek pajak daerah, dan jumlah wajib retribusi retribu daerah yang dikelola Dispenda sebanyak 1 obyek retribusi daerah. Pada tabel dibawah ini diuraikan mengenai target dan realisai pajak maupun retribusi daerah: TARGET & REALISASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2012 Uraian

No

Target

Realisasi

%

Ket Melampui Target Melampui Target

1

Pajak Daerah

39.572.230.000

45.596.900.874

115,22

2

Pajak Daerah dikelola Dispenda

25.372.230.000

30.297.894.012

119,41

3

Retribusi Daerah

15.738.962.000

15.104.956.719

95,97

Belum Melampaui

4

Retribusi Daerah yang dikelola Dispenda

689.151.000

754.670.520

109,51

Melampui Target

4

PBB

11.066.542.127

14.084.214.915

127,27

Melampui Target

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Mataram, 2013. 2013

Dari tabel diatas diketahui bahwa komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah yang dikelola Dispenda, serta PBB, capaian realisasi penerimaan telah melampaui target. PAD dari sumber pembiayaan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, realisasi realis PAD sebesar Rp. 90 milyar meningkat tajam dari awal periode RPJMD sebesar Rp. 42 milyar. Dengan optimisme dan upaya-upaya upaya strategis yang dilakukan maka pada akhir periode RPJMD akan dapat dicapai target PAD sebesar Rp. 100 milyar. Untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber PAD, besarnya kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah, dan baik atau tidaknya sistem perencanaan penerimaan serta tingkat responsif PAD terhadap PDRB, maka digunakan parameter sebagai berikut:



147


1.

Efektifitas

=

Realisasi Sumber PAD Potensi Sumber PAD

x 100 %

=

Rp. 31.052.564.532,Rp. 26.211.381.000,-

x 100 %

=

118,47 %



148


2.

3.

4.

Efisiensi

Rasio PAD

=

Biaya Pemungutan Sumber PAD x 100 % Realisasi Penerimaan Sumber PAD

=

Rp. 1.531.947.788,Rp. 31.052.564.532,-

=

4,93 %

=

Total Penerimaan PAD x 100 % Total Penerimaan Daerah

=

Rp. 90.861.205.952,41 x 100 % Rp. 753.025.397.936,78

=

12,07 %

PAD Elasticity =

x 100 %

Pertumbuhan Penerimaan PAD Pertumbuhan PDRB

=

10,92 7,66

x

=

142,56 %

x 100 %

100 %

Dengan mengacu pada potensi maupun capaian PAD khususnya pajak daerah maupun retribusi daerah yang dikelola Dinas Pendapatan Kota Mataram, Mataram maka pada tahun 2012 tingkat efektifitas pengelolaan PAD menunjukkan hasil yang menggembirakan,

yaitu

118,

47

persen..

Dari

sisi

efisiensi

pembiayaan

pemungutan pun masih menunjukkan prosentase dibawah 5 persen, sehingga dapat dikatakan kinerja yang ditunjukkan ditunjukkan sangat memuaskan. Adapun rasio PAD terhadap APBD menunjukkan prosentase 12,07 persen atau sudah melampaui target diatas 10 persen.. Artinya terdapat peningkatan kontribusi PAD terhadap APBD, meskipun peningkatan tersebut masih perlu terus dioptimalkan. Sedangkan dari sisi PAD Elasticity diperoleh prosentase sebesar 142,56 %. Artinya pertumbuhan penerimaan PAD melampaui target sebesar 100 persen. Faktor yang mempengaruhi peningkatan PAD, antara lain telah dimantapkannya kebijakan intensifikasi intensifik dan diversifikasi, optimalisasi manajemen dan pelayanan



149


PAD, utamanya dalam meningkatkan kemampuan SDM seperti SDM Penilai maupun Operator Console (OC). Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :


No

SATUAN




1


%

101,88

100

101,88

2

Daya serap PAD

%

107,81

100

107,81

3

Perbandingan PAD terhadap Dana Alokasi Umum (DAU)

%

35,28

45,00

78,40

Rata rata Capaian Sasaran 14 terhadap Target RPJMD Rata-rata

92,80

Kinerja pengelolaan PAD maupun Pendapatan Daerah makin meningkat dari tahun-tahun tahun sebelumnya, faktor keberhasilan ini juga didukung oleh kesiapan sarana prasarana, dukungan masyarakat, serta dukungan SDM Aparatur. Masyarakat sebagai Wajib Pajak Daerah/Wajib Retribusi Retribusi Daerah pada khususnya merupakan mitra kerja demi kelancaran pelaksanaan pembangunan. Dengan merujuk pada capaian hasil pemungutan pajak daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta retribusi daerah yang cukup menggembirakan, maka peranan

masyarakat

pelaksanaan

sebagai sebagai

pembangunan

salah

telah

satu

berjalan

pemangku seperti

kepentingan

yang

dalam

diharapkan

dan

seyogyanya terus dapat ditingkatkan. ditingkatkan Indikator

penting

keberhasilan

dalam

pencapaian

target

RPJMD

adalah

tersedianya sumber daya aparatur yang kompeten dan profesional. Salah satu cerminan erminan terwujudnya peningkatan kinerja aparatur dapat dilihat dari budaya kerja yang dikembangkan dalam suatu institusi. Budaya kerja merupakan nilainilai nilai yang diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap cara aparatur



150


dalam bekerja, baik dalam sikap maupun perilaku, sebagai upaya mencipatakan iklim kerja yang berorientasi pada etos kerja dan produktivitas yang tinggi. tinggi



151


XV. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 15

Tabel EVALUASI CAPAIAN SASARAN 15 “Meningkatnya Efektivitas Pengembangan Sistem dan Akses Permodalan UMKM”

No


Tahun 2011

SATUAN

Target

Realisasi


Target

Realisasi


Tahun 2012

1

Jumlah usaha mikro dan kecil

UMK

20.000

14.218

71,09

25.000

22.768

91,07

2

Jumlah mlah UMK yang mendapat bantuan permodalan

UMK

500

234

46,80

500

351

70,20


58,95 58,95

80,64 80,64

Dari tabel diatas diketahui bahwa terjadi peningkatan jumlah usaha mikro dan kecil sebesar 19,98 persen dari tahun 2011. Peningkatan ini disebabkan dengan diberikannya peluang keterbukaan usaha dan fasilitasi modal usaha oleh Pemerintah Kota Mataram. Rata-rata Rata usaha mikro dan an kecil adalah Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Industri Kecil skala Rumah Tangga (IKRT). (IKRT) Adanya pedagang mikro dan kecil baru selaras dengan pembentukan zona wirausaha baru di berbagai kawasan di Kota Mataram, yang disesuaikan dengan klaster industri industr yang berkembang di kawasan tersebut. Konsistensi dalam menerapkan kebijakan pengembangan usaha yang digalakkan oleh Pemerintah Provinsi NTB dengan mencanangkan nangkan 500.000 Wirausaha Baru, yang diikuti oleh Pemerintah Kota Mataram dengan mencanangkan 500 wirausaha usaha baru di tahun 2012.



152


Dari sejumlah 500 UMK yang ditargetkan mendapatkan bantuan permodalan, sebanyak 351 UMK yang mendapat bantuan di tahun 2012, mengalami peningkatan sebesar 117 UMK dari tahun 2011. Jumlah ini cukup signifikan, disebabkan adanya kebijakan kebijakan Pemerintah Kota Mataram untuk mengucurkan anggaran sebesar Rp. 5 Milyar, yang dialokasikan sebesar Rp. 100 juta untuk masing-masing masing Kelurahan. Jumlah Kelurahan penerima bantuan modal usaha sebanyak 50 kelurahan. Pihak kelurahan menginventarisir jenis jen dan jumlah usaha baru yang ada di kelurahannya masing-masing. masing masing. Dari progress tahun 2012, menunjukkan

bahwa

secara

akumulatif

berpengaruh

untuk

terjadinya

peningkatan paritas daya beli masyarakat dari sebesar Rp. 623.247,623.247, di tahun 2011 menjadi sebesar Rp. 645.100,- atau telah terjadi peningkatan sebesar Rp. 21.853,Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut:

INDIKATOR NDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

No

1 2

SATUAN



Jumlah usaha mikro dan UMK 91,07 97,00 kecil Jumlah mlah UMK yang UMK 70,20 85,00 mendapat bantuan permodalan Rata rata Capaian Sasaran 15 terhadap Target RPJMD Rata-rata


93,87 82,59 89,73

Tabel diatas menguraikan bahwa capaian kinerja terhadap peningkatan jumlah usaha kecil dan mikro mengalami perkembangan positif sebesar 89,73 persen dari target RPJMD sebesar 100 persen. Indikator yang harus ditingkatkan kinerjanya

adalah

pada

UMK

yang

mendapatkan mendapatkan

bantuan

permodalan.

Keterbatasan anggaran yang diprioritaskan pada beberapa bidang lain yang juga strategis menjadi kendala yang perlahan akan diatasi pada periode RPJMD mendatang.



153




154


XVI. EVALUASI VALUASI CAPAIAN SASARAN 16

Tabel EVALUASI CAPAIAN SASARAN 16 “Meningkatnya Efektivitas Pengembangan Usaha”

Target

Realisasi


Target

Realisasi


1

Jumlah Wirausaha Baru

WUB

10.000

8.215

82,15

10.000

8.550

85,50

2

Cakupan bina kelompok UMKM

%

15,00

12,39

82,60

15,00

12,69

84,60

3


Unit

130

104

80,00

130

111

85,34

4

Koperasi Aktif

Unit

400

307

76,75

413

315

75,90

No


SATUAN

Tahun 2011


Tahun 2012

80,38 80,38

82,84 82,84

Sejalan dengan program nasional dan provinsi, pengembangan Enterprenuership di

kalangan

masyarakat

terus

digalakkan.

Hal

ini

diwujudkan

dengan

memberikan peluang kepada masyarakat untuk berusaha dalam skala mikro, kecil, dan menengah.

Sebagaimana target penciptaan 50.000 50 wirausaha baru

sampai dengan tahun 2015, pada tahun 2011 s sudah udah terbentuk 500 50 wirausaha baru dengan masing-masing masing masing sejumlah 10 wirausaha baru setiap Kelurahan. Peran Pemerintah Kota Mataram dalam hal ini adalah dalam kerangka fasilitasi dan penyediaan bantuan modal usaha, serta pendampingan guna pemantapan manajemen en usaha secara bertahap sampai dengan tahun 2015. 2015 Data BPS menunjukkan bahwa jumlah koperasi di Kota Mataram sebanyak 552 unit dengan 81.617 anggota, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 545 unit koperasi dengan 80.817 anggota. Pada tahun 2012, dari 552



155


koperasi yang ada terdapat 502 yang aktif dan sisanya sebanyak 50 adalah koperasi tidak aktif. Persentase koperasi aktif mengalami peningkatan sebesar 0,6 persen. Kota Mataram sebagai salah satu

destinasi

pariwisata, p

mempersiapkan

sektor

UMKM untuk turut mencari peluang

peningkatan

pendapatan pemasaran

melalui di

sektor

pariwisata, utamanya dalam mengembangkan Gambar : Pameran Produksi UMKM

produk

berkarakeristik lokal.

Data Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan menunjukkan jumlah usaha perdagangan menurut skala usaha tercatat 10.573 perusahaan meningkat dari 9.970 perusahaan di tahun sebelumnya. Dari jumlah ini, sebanyak 7.886 usaha kecil dan 402 usaha mikro. Jumlah usaha mikro meningkat positif sebanyak 265 usaha mikro darii total 137 usaha mikro pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2012, dilaksanakan beberapa program terobosan yang bersifat strategis dalam meningkatkan cakupan Wirausaha Wirausaha Baru (WUB), (W UMKM, dan Koperasi.



156


Gambar: Penataan Lapak PKL di Jalan Presean

Pengembangan wirausaha melalui Penataan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) pada 34 titik yang ada di beberapa kawasan strategis, sehingga memberikan dampak positif bagi estetika dan keindahan Kota. Kota Perkembangan jumlah Wirausaha Baru dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 mengalami peningkatan yang positif. Atas keberhasilan dalam menata PKL tanpa melalui penggusuran, maka padatahun 2012, Pemerintah Kota Mataram mendapat Penghargaan berupa APKLI AWARD, dari pendiri Asosiasi Pedagang Kali Lima (APKLI), (APKLI) Bapak Adi Sasono, pada tanggal 15 Februari 2012 di Jakarta. Pada tahun 2010 jumlah WUB

sebanyak

7.762

WUB meningkat sebanyak 2.355 WUB pada tahun 2011

menjadi

WUB.

Peningkatan

8.215 juga

terjadi pada tahun 2012 sebanyak

8.550

WUB,

mengalami pertumbuhan sebesar 4,08 persen

Gambar:

Walikota Mataram saat Launching Wirausaha Baru (WUB) pada tahun 2010

Di sisi lain, kebijakan anggaran yang pro poor dimantapkan dengan pengalihan pengelolaan Pasar yang sebelumnya ada di Dinas Pendapatan (Dispenda) dialihkan mekanisme pengelolaannya ke Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kota Mataram dengan Pembentukan embentukan Kantor Cabang Dinas (KCD) Pasar. sar. Penetapan kebijakan penambahan anggaran belanja langsung yang cukup siginifikan di Dinas Koperindag pada tahun 2011 sebesar Rp. 1.422.245.700, 1.422.245.700,-



157


menjadi Rp. 4.542.460.661 pada tahun 2012 atau meningkat sebesar Rp. 3.120.214.961 (219,39 219,39 persen).

Gambar : Penyediaan Lapak PKL di Taman Loang Baloq, Baloq 2012

Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut:

SATUA N




Jumlah Wirausaha Baru

WUB

8.550

20.0 0.000

42,75

2


UMK

12,69

20,00

63,45

3


%

111

150

74,00

4

Koperasi Aktif

%

315

450

70,00

No


1


62,55

Dari tabel diatas diketahui bahwa capaian sasaran 16 baru mencapai 62,55 persen. Dalam mencapai target RPJMD di tahun 2015, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram, sebagai berikut: 1. Meningkatkan kapasitas UMKM di bidang permodalan. 2. Mengembangkan manajemen perkoperasian.



158


3. Meningkatkan cakupan pembinaan kelompok usaha melalui pelatihan p dan sosialisasi yang intensif.



159


XVII. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 17

Tabel EVALUASI CAPAIAN SASARAN 17 “Meningkatnya Kepastian Berinvestasi”

No




Target

Realisasi


3,00

1,06

35,33

3,00

1,08

36,00

SATUAN

Target

%

Tahun 2012

1

Laju Pertumbuhan Investasi

2

Jumlah Nilai Investasi

M Rp.

2.000

1.797

89,85

2.000

1.806

90,30

3

Jumlah Kontrak Kerjasama/Nota Kesepahaman

Buah

10

1

10,00

10

2

20,00

4

Rata-rata Waktu Penyelesaian Ijin Investasi

hari

20

15

75,00

20

15

75,00


52,55 52,55

55,33 55,33

Ukuran lain yang dapat menggambarkan perekonomian wilayah adalah besarnya investasi swasta yang masuk (PMA dan PMDN). Dalam era otonomi daerah, persaingan investor asing cenderung semakin ketat. Meskipun investasi asing sebagian besar merupakan industri padat modal, tetapi banyak daerah berkeinginan

untuk

meningkatkan

investasi investasi

asing

di

daerahnya.

Untuk

mempercepat berkembangnya perekonomian daerah, pemerintah daerah harus mampu meningkatkan pertumbuhan investasi di daerahnya tidak hanya yang berskala besar seperti dilakukan oleh PMA atau PMDN namun investasi yang dilakukan kan masyarakat menengah ke bawah juga sangat penting karena dengan bertambahnya investasi diharapkan akan dapat menyerap tenaga kerja lebih sehingga nantinya masalah pengangguran dapat teratasi.



160


Kerjasama investasi di segala bidang di Kota Mataram terbuka dalam rangka mempercepat kemajuan pembangunan daerah. Dalam mengupayakan iklim investasi yang kondusif baik yang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) telah dilakukan penerapan perijinan satu atap dengan dibentuknya dibentuknya Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) pada tahun 2008. Hal ini sebagaimana amanat dalam Keputusan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri melalui Sistem Pelayanan Satu Atap. Beberapa ijin yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Mataram melalui Kantor Perijinan Pelayanan Terpadu (KPPT), adalah sebagai berikut:

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jenis Ijin IMB PIMB ILOK SITU IMB HO SIUP TDP TDG TDI/IUI & Perluasan IUJK Ijin Hotel Ijin Rumah Makan Ijin Usaha Rekreasi/Hiburan Umum

Ijin Usaha Jasa Priwisata Ijin Sewa Lahan Rata-rata rata waktu penyelesaian

Waktu Penyelesaian Maksimal 30 hari 30 hari 30 hari 30 hari 30 hari 7 hari 7 hari 7 hari 7 hari 14 hari 14 hari 14 hari 14 hari 14 hari 7 hari 15 hari

SKPD Penanggungjawab Dinas Tata kota Dinas Tata kota Dinas Tata kota Bagian Ekonomi Setda Bagian Ekonomi Setda Dinas Koperindag Dinas Koperindag Dinas Koperindag Dinas Koperindag Dinas PU Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pertamanan

Jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kota Mataram adalah sebanyak 54 investor dengan rincian 16 Investor Asing, dan 38 Investor Dalam Negeri. Sementara jumlah investasi PMDN dan PMA di Kota Mataram pada tahun 2011 20 sebesar Rp. 58,.066 .066 Milyar untuk PMDN, dan sebesar Rp. 2,217.Milyar 2, untuk PMA.



161


Bidang usaha investasi yang telah ada saat ini antara lain: 1.

Jasa Telekomunikasi Seluler,

2.

Perdagangan (ekport-import), (ekport

3.

Jasa rekreasi wisata,

4.

Jasa pelayanan usia lanjut,

5.

Jasa konsultansi pengembangan bisnis dan manajemen,

6.

Biro perjalanan wisata, dan,

7.

Jasa penyediaan gedung perkantoran dan pusat bisnis. Tabel Perkembangan Nilai Investasi PMA dan PMDN Di Kota Mataram Tahun 2007-2011 2011

2007

NILAI INVESTASI (Milyar Milyar Rupiah) Rupiah 16.787,57

2008

19.641,46

2009

22.228,31

2010

40.790,00

2011

128.685.00

TAHUN

Sumber : Badan Penanaman Modal Provinsi NTB, 2012

Peningkatan nilai investasi yang cukup signifikan mengindikasikan iklim keamanan yang kondusif, serta peran aktif semua pihak dalam meningkatkan minat investor dalam menanamkan modalnya di Kota Mataram. Besarnya nilai investasi yang masuk juga memberikan

dampak yang positif dampak

terhadap

perkembangan perekonomian Kota Mataram. Selama kurun waktu 2007 – 2011 terjadi peningkatan nilai investasi yang ditanamkan di wilayah Kota Mataram. Jika dibandingkan dengan tahun 2010, peningkatan nilai investasi pada tahun 2011 2011 mencapai 215,48 persen.



162


Terkait dengan indikator Jumlah Kontrak Kerjasama/Nota Kesepahaman, Kesepahaman bahwa pada tahun 2012, telah ditandatangani 2 (dua) Nota Kesepahaman Investasi, yaitu: 1. Pemerintah Kota Mataram dengan PT. Gunung Lawoe Mercubuana (GLM), tentang Pengembangan engembangan dan Pengelolaan Areal Kawasan Eks. Pelabuhan Ampenan sebagai Kawasan Pariwisata Terpadu, Nomor: 22.S/Bpd 22.S/Bpd-Kt/I/2012 dan Nomor: 267/GLMB – Ampn/I/2012, tanggal 27 Januari 2012. 2. Pemerintah Kota Mataram dengan PT. Mas Murni Sejahtera (MMS), tentang Pengembangan dan Pengelolaan Taman Hiburan Rakyat (THR) Loang Baloq Ampenan, dengan

Nomor:

57.S/Bpd 57.S/Bpd-Kt/II/2012, Kt/II/2012, dan

Nomor:

01/MoU01/MoU

PKM/MMS/II/2012, tanggal 22 Februari 2012. Sektor

tertinggi

PDRB

Kota

Mataram

tahun

2012

adalah

pada

sektor

pengangkutan dan komunikasi dengan kontribusi sebesar 23 persen, sementara lapangan usaha terbesar yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi adalah perdagangan. Perkembangan nilai investasi didominasi pada sektor pariwisata, perdagangan dan jasa. Kebutuhan akan investasi di Kota Kota Mataram pada sektorsektor sektor tersebut disebabkan oleh masih minimnya Sumber Daya Alam (SDA) yang dapat dikelola. Luasan Luasa lahan Kota Mataram dari jumlah lahan tidak terbangun dan lahan pertanian saja, saja saat ini hanya menyisakan sekitar 2.000 hektar, dengan 7,1 1 garis pantai dan 56,80 56, Km2 wilayah laut, sehingga membutuhkan optimalisasi terhadap sektor investasi yang tidak berbasis pada sektor pertanian, kehutanan dan pertambangan. Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai mpai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :

No

1 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Laju Pertumbuhan Investasi Jumlah Nilai Investasi

SATUAN


RENCANA SESUAI DENGAN TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 201 2015)


%

1,08

3,00 3

36,00

M Rp.

1.806

4,0 4,000

45,15



163


3 4

Jumlah Kontrak Buah 2 10 Kerjasama/Nota Kesepahaman Waktu Penyelesaian Ijin hari 15 5 Investasi Rata Rata-rata Capaian Sasaran 17 terhadap Target RPJMD

13,33 33,33 31,95

Dari tabel diatas diketahui bahwa tingkat capaian kinerja sampai dengan tahun 2012 adalah sebesar 31,95 persen dari target akhir RPJMD sebesar 100 persen. Dalam upaya meningkatkan capaian kinerja sehingga sesuai target, maka Pemerintah Kota Mataram melakukan beberapa upaya antara lain: 1. Mengoptimalkan fungsi pelayanan perijinan yang dilakukan oleh KPPT Kota Mataram dengan peningkatan kapasitas SDM dan sistem pelayanan yang transparan. 2. Mengembangkan promosi investasi investasi melalui media website resmi Pemerintah Kota Mataram yaitu: www.mataramkota.go.id. 3. Fasilitas kemudahan perijinan investasi melalui kebijakan yang transparan dan akuntabel.

XVIII. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 18

Tabel EVALUASI CAPAIAN SASARAN 18 “Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan Good Governance” No

1


Peran serta masyarakat dalam MPBM/Musrenbang

Tahun 2011

SATUAN

Target

%

95

Realisasi


Target

Realisasi


85,00

89,47

95

86,00

90,52

Tahun 2012



164


2 3 4 5 6 7

8 9 10 11

Penetapan jadwal RKPD tepat waktu Penyampaian KUAKUA PPAS RAPBD tepat waktu Renstra-SKPD SKPD yang mengacu RPJMD Renja-SKPD SKPD yang mengacu RKPD Jumlah hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Jumlah Aparatur yang memiliki kualifikasi Auditor Daya serap APBD Peningkatan Kinerja Keuangan Daerah Tingkat pengelolaan aset daerah SKPD pengelola arsip yang baik

%

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

%

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

%

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

%

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

buah

1.154

690

59,79

1.556

857

55,08

orang

38

17

44,74

38

19

50,00

% Opini BPK %

95 WTP

91,60 WDP

96,42 -

90 WTP

76,49 WDP

84,98 -

100

96

96,00

100

97

97,00

SKPD

35

28

80,00

35

35

100,00

12

SKPD yang menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan tepat waktu

SKPD

35

32

91,43

35

32

91,43

13

SKPD yang menyampaikan LPPD SKPD tepat waktu SKPD yang menyampaikan LAKIP SKPD tepat waktu Tingkat Disiplin PNS selama satu tahun Pejabat yang telah mengikuti Diklat Struktural SKPD yang kelembagaannya sesuai dengan kebutuhan dan aturan

SKPD

35

29

82,86

35

31

88,57

SKPD

35

28

80,00

35

32

91,43

%

95

90,76

95,55

95

91,32

96,13

%

100

82,33

82,33

100

84,56

84,56

SKPD

35

35

100,00

35

35

100,00

14

15 16

17


87,41 87,41

89,36 89,36



165


Penyelenggaraan otonomi o daerah memiliki korelasi positif terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Jika pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat tidak semakin baik, berarti ada kesalahan dalam menafsirkan dan menjalankan otonomi daerah. aerah. Otonomi daerah perlu dikawal oleh seluruh pihak hak untuk menjamin tercapainya pelayanan publik dan kesejahteraan

masyarakat

yang

lebih

baik. baik.

Implementasi

otonomi

diselenggarakan dalam manajemen pelayanan dan partisipasi partisipa masyarakat dalam pembangunan daerah. Pelaksanaan

Musyawarah

Pembangunan

Bermitra

Masyarakat Ma

(MPBM)

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2001 diperlukan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam memberikan usulan kebutuhan program/kegiatan untuk mengatasi permasalahan masyarakat. Perda tersebut menegaskan bahwa kehadiran masyaraka masyarakat terwakili sebesar 80 persen dari total peserta MPBM. MPBM Melihat ketentuan tersebut, persentase kehadiran masyarakat ditargetkan hadir sebesar 80 persen atau sebanyak dari 280 orang dari total 350 peserta MPBM. Sehingga sisa kuota sebesar 20 persen diperuntukkan kkan berasal dari peserta lainnya antara lain dari unsur SKPD yaitu sebanyak 70 peserta. Efektivitas perencanaan sangat ditentukan oleh faktor ketepatan jadwal penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Berdasarkan UU 25 tahun 2004 pasal 21 ditegaskan bahwa “Kepala Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan RKPD”. RKPD Efektivitas penetapan RKPD akan mempengaruhi perencanaan program dan penetapan kebijakan umum APBD, sehingga ketepatan waktu penetapan Peraturan Walikota Mataram tentang RKPD harus sesuai dengan UU 25/2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. RKPD Kota Mataram telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Mataram Nomor: 24/PERT/2012, pada tanggal 1 Juni 2012, sehingga RKPD tersebut penetapannya sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010 pasal 128 yang menegaskan bahwa “Penyelesaian Penyelesaian Rumusan Akhir Rancangan RKPD paling lambat pada akhir bulan Mei”.



166


Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, d ditegaskan bahwa penyampaian Rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD untuk dibahas bersama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Anggaran DPRD dilakukan paling lambat bulan Juni tahun berkenaan. Sehingga disimpulkan bahwa KUA & PPAS disampaikan sesuai dengan jadwal jadwal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. undangan. Dalam hal ini capaian kinerja mencapai 100 persen.

Dalam meningkatkan kinerja di bidang perencanaan pembangunan daerah, ketepatan waktu penyampaian dan penetapan dokumen perencanaan menjadi fokus us kinerja yang harus dipenuhi. Terkait hal tersebut, sinkronisasi dan integrasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terus dioptimalkan. Untuk indikator pembinaan pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2012, diketahui bahwa: 1. Hasil audit BPK menguraikan bahwa Jumlah Temuan sampai dengan Tahun 2012 sebanyak 351 Temuan, berhasil ditindaklanjuti sebanyak 227 temuan.

2. Hasil audit Inspektorat Kota Mataram dengan jumlah j Temuan sampai dengan Tahun 2012 sebanyak 1.205 1 Temuan, berhasil ditindaklanjuti sebanyak 630 temuan. Untuk lebih jelas dapat diuraikan pada tabel dibawah ini: Tahun 2011

No

Uraian

Jumlah Temuan

Temuan yang ditindaklanjuti

1

Hasil Audit BPK

275

224

2

Hasil Audit Inspektorat Kota Mataram

879

Capaian (%)

Tahun 2012

Capaian (%)

Jumlah Temuan

Temuan yang ditindaklanjuti

81,45

351

227

64,68

466

53,01

1.205

630

52,28

1.154 690 Sumber:: Inspektorat Kota Mataram, 2013 2013.

59,79

1.556

857

55,08

Total



167


Dibandingkan pada tahun 2011, maka Untuk Indikator mengenai jumlah aparatur pengawasan yang sudah memiliki kualifikasi sebagai auditor dan pengawas pemerintahan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini : No

Uraian

Tahun 2011

Tahun 2012

1 2

Jumlah PNS Inspektorat Jumlah Auditor/P2UPD Auditor Kekurangan

38 17 21

38 19 19

Sumber:: Inspektorat Kota Mataram, 2013

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan aparatur pengawasan yang sudah memiliki kualifikasi sebagai auditor dan pengawas pemerintahan yaitu peningkatan sebanyak 2 orang. Kualifikasi yang dimaksud disini adalah aparatur yang sudah mengikuti mengikuti diklat dibidang pengawasan untuk auditor dan pengawas pemerintahan. Dalam meningkatkan pengelolaan ASET DAERAH sebagai komponen pendukung pencapaian opini WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) harus dioptimalkan melalui administrasi data asset yang jelas dan ttransparan. ransparan. Nilai asset daerah sampai dengan tahun 2012 berjumlah Rp. 1.359.897.010.363,85 1.359.897.010.363,85,- yang terbagi dalam 7 komponen asset sebagai berikut: NO

URAIAN

NILAI (RP)

1

Tanah

362.279.067.986,50

2

Peralatan dan Mesin

220.630.372.141,34

3

Gedung dan Bangunan

417.669.171.417,02

4

Jalan, Irigasi dan Jaringan

279.439.218.513,99

5

Aset Tetap Lainnya

18.567.898.563,01

6

Konstruksi Dalam Pengerjaan

15.486.843.040,00

7

Aset Lainnya

45.824.438.702,00 Jumlah

1.359.897.010.363,85

Sumber:: Bagian Umum Setda Kota Mataram, 2013



168



No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12

13

14

15 16

SATUAN




%

86,00

100

90,52

%

100,00

100

100,00

%

100,00

100

100,00

%

100,00

100

100,00

%

100,00

100

100,00

buah

857

900

95,22

orang

19

40

47,50

%

84,98

95,00

89,45

Peningkatan Kinerja Keuangan Daerah Tingkat pengelolaan aset daerah

Opini BPK SKPD

WDP

WTP

-

95

100

95,00

SKPD pengelola arsip yang baik SKPD yang menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan tepat waktu SKPD yang menyampaikan LPPD SKPD tepat waktu SKPD yang menyampaikan LAKIP SKPD tepat waktu Tingkat Disiplin PNS selama satu tahun Pejabat yang telah mengikuti Diklat Struktural

SKPD

32

34

94,12

SKPD

26

34

76,47

SKPD

23

34

67,65

SKPD

26

34

76,47

%

98,00

96,13

98,09

%

84,56

100,00

84,56

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Peran serta masyarakat dalam MPBM/Musrenbang Penetapan jadwal RKPD tepat waktu Penyampaian KUA-PPAS KUA RAPBD tepat waktu Renstra-SKPD SKPD yang mengacu ke RPJMD Renja-SKPD SKPD yang mengacu RKPD Jumlah hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Jumlah Aparatur yang memiliki kualifikasi Auditor Daya serap APBD



169


17

SKPD SKPD yang 29 34 kelembagaannya sesuai dengan kebutuhan dan aturan Rata rata Capaian Sasaran 18 terhadap Target RPJMD Rata-rata

100,00

88,44

Dari tabel diatas diketahui bahwa kinerja di tahun 2012 mencapai 88,44 persen capaiannya jika dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 100 persen, sehingga kekurangan capaian sebesar 11,56 persen akan dicapai pada sisa periode RPJMD mendatang, dengan mengoptimalkan program-program program program yang berhubungan dengan efektivitas as penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada pelayanan publik dan good governance. governance



170


XIX. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 19

Tabel EVALUASI CAPAIAN SASARAN 19 “Meningkatnya Efektivitas Penerapan SPM dan SOP”

No




Target

Realisasi


27

13

48,14

20

15

75,00

SATUAN

Target

Tahun 2012

1


SKPD

2


SKPD

27

13

48,14

20

15

75,00

3

SKPD yang menerapkan SOP dan SPM

SKPD

27

13

48,14

20

15

75,00


48,14 48,14

75,00 75,00

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa IKU yang berkaitan dengan penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) masih belum optimal. Beberapa SKPD teknis tekah menetapkan SPM (13 SPM) yang ditetapkan oleh Kementerian terkait di Pemerintah Pusat. Dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, saat ini standar yang digunakan masih mengacu pada penetapan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor 5 Tahun 2008. Tupoksi yang sudah ada menjadi acuan pelaksanaan tugas kedinasan, serta tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan.



171


Pada tabel el dibawah ini diuraikan tentang realisasi realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam da RPJMD yaitu sebagai berikut: berikut INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

No

SATUAN




1


%

15

32

46,86

2


%

15

32

46,86

3

SKPD yang menerapkan SOP dan SPM

%

15

32

46,86

Rata Rata-rata Capaian Sasaran 19 terhadap Target RPJMD

46,86

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa kinerja capaian sampai dengan 2012 baru mencapai 46,16 persen masih agak jauh dari target yang ditetapka RPJMD, sehingga sisa target sebesar 53,84 harus dapat dicapai pada dua kali periode RPJMD pada tahun mendatang. Upaya yang dilakukan saat ini, yang difasilitasi difasilitasi oleh SKPD terkait, adalah: 1. Melaksanakan asistensi penyusunan SPM dan SOP yang dikoordinasikan oleh Bappeda Kota Mataram. 2. Memantau pelaksanaan penerapan SPM dan SOP melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang tepat sasaran, yang dilaksanakan oleh Bagian APP Setda Kota Mataram dan Bagian Organisasi Setda Kota Mataram. 3. Menyusun draft Perwal tentang Penyusunan SOP dan SPM, termasuk pula urgensi dan kebutuhannya bagi kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan serta

efektivitas

penyelenggaraan

pemerintahan pemerintahan

yang

baik

(Good (

Governance).



172


XX. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 20

Tabel EVALUASI CAPAIAN SASARAN 20 “Meningkatnya Efektivitas Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Publik”

No


Tahun 2011

SATUAN

Target

Realisasi


Target

Realisasi


Tahun 2012

1


-

0,1

0,039

39,00

0,1

0,83

83,00

2

Rasio Puskesmas

-

0,1

0,05

50,00

0,1

0,09

90,00

3


%

90

85,00

94,44

90

87,00

96,66

4


%

40

38,58

96,45

40

41,54

103,85

5


%

100

85,00

85,00

100

90,00

90,00

6

Cakupan fasilitas keselamatan & perlengkapan jalan

%

45

43,00

95,56

47,5

45,00

94,74

7


%

95

87,00

91,58

95

91,00

95,59

8

Rasio penduduk berber KTP

-

50,00

47,04

94,08

50,00

49,56

99,12


80,76 80,76

94,12 94,12

Dari tabel diatas diketahui bahwa rata-rata rata rata capaian sasaran 20 mencapai 63,87 persen naik sebesar 3,64 persen dibandingkan tahun 2011.



173


Pada tahun 2011, dengan penduduk 402.843 jiwa

dibandingkan dengan 156

sekolah, maka rasio ketersedian sekolah bagi seluruh penduduk Kota Mataram sebesar 0,39. Pada tahun 2012, jumlah j penduduk sebanyak 406.910 jiwa dengan ketersediaan 157 sekolah maka rasio ketersediaan sebesar 0,38 per 1.000 penduduk.

Dari

data

perbandingan

tersebut,

terdapat

penurunan

rasio

ketersediaan sekolah akibat bertambahnya jumlah penduduk sebanyak 4.067 jiwa a di tahun 2012. Sementara untuk sarana kesehatan masyarakat (puskesmas) sampai dengan saat ini baru berjumlah 11 puskesmas, mengalami penambahan 1 puskesmas lagi di tahun 2012 dibandingkan pada tahun 2011. Jika dilakukan perhitungan rasio maka rasio puskesmas sebesar 0,2 0,2 per 1.000 penduduk di ttahun 2011, meningkat menjadi 0,3 0,3 per 1.000 penduduk. Rasio mengartikan bahwa di tahun 2012, satu puskesmas melayani sekitar 3.000 penduduk, dibandingkan tahun sebelumnya bahwa satu puskesmas melayani sekitar 2.000 2.000 penduduk, terdapat penurunan rasio, hal ini diakibatkan cakupan puskesmas meningkat akibat bertambahnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Mataram sebesar 1,01 persen di tahun 2012. 2012 Cakupan layanan air bersih sebagai salah satu komponen layanan dasar masyarakat mengalami peningkatan jumlah pelanggan Dari 402.843 jiwa penduduk, jumlah rumah tangga 110.175 RT pada tahun 2011 menjadi 111.288 RT pada tahun 2012, dengan jumlah pelanggan air minum 42.512 pelanggan (38,58 persen dari total RT) menjadi 46.231 pelanggan (41,54 persen), pelanggan terbanyak adalah rumah tinggal sebanyak 40.788 pelanggan. Hingga

saat ini

kebutuhan air minum PDAM masih diakses dan disuplai dari mata air: Sarasuta, Ranget dan Saraswaka di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. Untuk cakupan sarana kantor kelurahan dalam kondisi baik telah dipenuhi sebesar 90 persen sampai dengan tahun 2012, namun sebanyak 5 kantor Kelurahan masih berstatus sewa/kontrak dari total 50 kantor kelurahan. Kantor kelurahan yang dimaksud adalah: (1) Kelurahan Monjok Barat, (2) Kelurahan Monjok, (3) Kelurahan Cilinaya, (4) Kelurahan Mayura, dan (5) Kelurahan Taliwang.



174


Untuk indikator cakupan fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan, pada tahun 2012 telah terpasang 132 unit rambu lalu lintas, sehingga sehing total rambu yang sudah terpasang sebanyak 1.152 rambu dari kebutuhan 2.414 rambu. Sementara untuk Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan dipasang pada ruas ruas-ruas jalan sebanyak 102 buah dari kebutuhan sebanyak 288 buah. Kondisi ruas jalan di Kota Mataram saat ini masih belum seluruhnya terpasang marka jalan. Pada tahun 2012, telah terpasang 1.813,9 m2 dengan total terpasang hingga tahun 2012 sebanyak 7.585,9 m2 sehingga rasio terpasang berjumlah 59 persen dari kebutuhan sebesar 12.943 m2. Sementara untuk pagar pengaman jalan di tahunn 2012 terpasang sepanjang 83 meter. Pagar pengaman jalan telah terpasang pada kawasan Rungkang Jangkuk. Hingga tahun 2012, panjang pagar pengaman jalan yang terpasang sepanjang 767 meter dari kebutuhan 700 sehingga rasio terpasang sebesar ebesar 110 persen atau mampu melebihi target. Dalam pengembangan layanan persampahan, Pemerintah Kota Mataram mengembangkan INOVASI PENGELOLAAN SAMPAH, dengan program LISAN (LINGKUNGAN DENGAN SAMPAH MENUJU NIHIL), yang mulai dikembangkan Gambar: Walikota Mataram saat menerima Penghargaan Inovation Goverment Award (IGA) dari Sekjen Kemendagri RI

di Kecamatan Selaparang pada awal tahun 2012. 2012

Tim Pokja Sampah Kecamatan, yang telah ditunjuk akan menerima Sampah dari masyarakat dan menukarnya dengan RASKIN.

Atas keberhasilan Inovasi

tersebut, pada tahun 2012, Pemerintah Kota Mataram menjadi salah satu dari TIGA BESAR NOMINATOR INNOVATION GOVERNMENT GOVERNMENT AWARD (IGA) yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.



175


Terkait indikator rasio penduduk ber ber-KTP, bahwa telah dilaksankan program eKTP. Program ini sejalan dengan prioritas nasional untuk mengembangkan One Identity (Identitas Tunggal) bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Dalam optimalisasi e-KTP KTP dalam kerangka SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) sasarannya sasaran diarahkan pada validitas data kependudukan kependudukan. Data BPS menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang memi memiliki KTP di Kota Mataram tahun 2011 sebanyak 189.496 jiwa meningkat sebesar 32.959 jiwa menjadi sebanyak 222.455 jiwa di tahun 2012. Persentase peningkatan penduduk ber-KTP KTP sebesar 17,39 persen. Sementara untuk rasio penduduk ber berKTP pada tahun 2011 sebesar sebesar 47,04 persen meningkat menjadi 68,34 persen di tahun 2012, sehingga terdapat peningkatan sebesar 21,30 persen. Pada

tahun

prioritas

2012,

dalam

program pelayanan

kependudukan ditetapkan dengan menerapkan KTP)

electronic-KTP

yang secara

(e-

bertahap di

lakukan di enam Kecamatan dan telah rampung pada akhir tahun 2012 Gambar : Walikota saat photo e-KTP e

dan

telah

distribusikan

kepada penduduk pada Januari 2013. Atas prestasi tersebut, Pemerintah Kota

Mataram

mendapat

Penghargaan dari Kementerian Kementeria Dalam Negeri atas

Kesuksesan

Penerapan dan P Pelaksanaan eKTP di Kota Mataram. Gambar : Launching distribusi e-KTP



176



No


SATUAN




1


-

0,38

0,5

76,00

2

Rasio Puskesmas

-

0,03

0,1

30,00

3


%

87,00

95,00

91,58

4


-

41,54

56,25

73,85

5


%

90,00

100,00

90,00

6

Rasio terpasangnya fasilitas keselamatan & perlengkapan jalan

-

45,00

75

60,00

7


%

91,00

98,00

92,86

8

Rasio penduduk berber KTP

-

54,67

78,50

69,64


72,99

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2012 target capaian kinerja pada sasaran 20 untuk “Meningkatnya “Meningkatnya Efektivitas Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Publik”” baru dicapai 72,99 persen. Dengan terus menerus melakukan terobosan pelayanan publik maka diharapkan diharapkan pada akhir periode RPJMD dalam 3 tahun kedepan, epan, target 100 persen capaiannya diupayakan dapat diperoleh.



177


Upaya yang dilakukan antara lain dengan meningkatkan sarana sekolah, puskesmas, puskesmas pembantu, serta sarpras perhubungan, dan gedung kantor lurah. Dengan diberlakukannya e-KTP e KTP secara tidak langsung akan memudahkan pendataan penduduk Kota Mataram, terutama yang terkait dengan validitas data. Pada tahun 2012, untuk memenuhi target RPJMD, pembuatan KTP sudah dapat dilakukan secara konvensional d di masing-masing masing kecamatan. Untuk peningkatan layanan kesehatan masyarakat miskin telah dilakukan upaya upayaupaya konkrit dibidang pendidikan dan kesehatan, termasuk upaya untuk meningkatkan cakupan layanan air bersih melalui optimalisasi pemberdayaan masyarakat setempat bekerjasama dengan PNPM Mandiri. Untuk mengoptimalkan penyediaan air bersih, pada tahun mendatang Kota Mataram dapat memanfaatkan sumber daya air yang dimiliki. Kota Mataram memiliki potensi air tanah (aquifer) ( ) yang cukup besar. Hal ini in dapat dilihat di beberapa bagian wilayah Kota Mataram, seperti Kelurahan Rembiga dan Kelurahan Sayang-sayang. Sayang sayang.

Kedalaman air tanah di Kota Mataram antara 5–7 5

meter, kecuali di beberapa lokasi, seperti: Cakranegara, Monjok dan Dasan Agung bagian utara kedalaman alaman air tanah mencapai 15 meter. Untuk indikator ketersediaan fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan, pada tahun 2012,, jumlah rambu-rambu rambu rambu lalu lintas yang terpasang sebanyak 340 buah sehingga total rambu yang terpasang sebanyak 1.020 rambudari total kebutuhan sebanyak 2.414 rambu. Sementara untuk rambu penghubung penunjuk jurusan dipasang pada ruas-ruas ruas ruas jalan penghubung antar kawasan wisata yang telah terpasang sebanyak 126 buah dari total kebutuhan 228 buah. Faktor keberhasilan capaian ini antara antara lain adanya dukungan anggaran yang memadai khususnya dalam pencapaian faskel jalan yaitu anggaran pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keselamatan, mampu meningkatkan rasio terpasangnya fasilitas perlengkapan jalan di Kota Mataram.



178


XXI.

EVALUASI CAPAIAN SASARAN 21 Tabel EVALUASI CAPAIAN SASARAN 21 “Meningkatnya Fungsi Saluran Drainase”

No

1



Tahun 2011

SATUAN

Target

%

75

Realisasi


Target

Realisasi


71.32

95.09

78,5

88,28

112,46


Tahun 2012

95,09 95,09

112,46 112,46

Klimatologi Kota Mataram umumnya merupakan daerah yang beriklim tropis, musim hujan antara bulan Oktober sampai dengan bulan April dengan curah hujan rata-rata rata sebesar 1.256,66 mm/tahun, dan jumlah hari hujan relatif yakni 110 hari/tahun, curah hujan tertinggi tercatat pada bulan Desember sebesar 302 mm dan jumlah hari hujan terbanyak juga terjadi pada pad bulan Desember sebanyak 29 hari. Kondisi topografi Kota Mataram yang sebagian besar merupakan daerah datardatar landai dan dilalui oleh empat sungai besar, menyebabkan tiap daerah aliran sungai tersebut menjadi daerah rawan longsor terutama di musim penghujan penghujan. Selain bencana longsor, beberapa titik di Kota Mataram terutama di Kecamatan Sekarbela, Mataram, dan Cakranegara kerap terjadi genangan dan banjir. Genangan air ini, selain disebabkan oleh kondisi topografi yang cenderung datar, juga disebabkan oleh banyaknya banyaknya saluran drainase yang tidak berfungsi secara optimal. Beralihnya fungsi dari saluran irigasi menjadi drainase/air buangan. Namun hal ini tidak berarti bahwa Kota Mataram terbebas dari genangan. Genangan yang kerap terjadi saat ini disebabkan oleh b beberapa eberapa faktor yaitu : 1.

Banjir kiriman yang berasal dari daerah hulu yang mengalir melalui sungaisungai sungai yang ada di Kota Mataram sehingga sering kali sungai-sungai sungai tersebut meluap (over toping) dan mengakibatkan genangan di wilayah sekitarnya,

2.

Terjadinya penyempitan enyempitan mulut-mulut/muara mulut mulut/muara sungai dan sering berpindahberpindah pindah.



179


3.

Penutupan saluran yang tidak mengikuti petunjuk teknis dari instansi terkait.

4.

Perubahan

fungsi

lahan

dari

daerah

persawahan/peresapan

menjadi

kawasan hunian/ekonomi. 5.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya saluran drainase serta pemeliharaanya. Seringkali genangan terjadi karena saluran tidak dapat menampung air hujan karena dipenuhi oleh sampah.

Kota Mataram memiliki 12 titik rawan genangan dengan air tergenang kurang dari 6 jam. Faktor penyebab terjadinya genangan selain alih fungsi lahan juga karena akses jalan kurang memadai, idealnya setiap per 10 meter jalan harus tersedia lubang drainase jalan. Untuk mencapai target 2012, Kota Mataram bebas genangan di 12 lokasi rawan genangan genangan tersebut, mulai tahun 2011 telah dilakukan pembuatan dan perbaikan saluran drainase sepanjang 18,6 Km dari Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) sebesar 9,7 milyar rupiah, dan sepanjang 4,7 Km berasal dari APBD Kota Mataram sebesar 2,3 milyar rupiah. rupi Pada tahun 2011, drainase dalam kondisi baik terealisasi sebesar 71,32 persen dari target 75,00 persen, dengan panjang drainase dalam kondisi baik sepanjang 173.946 meter, dan drainase dalam kondisi kurang baik atau tersumbat sepanjang 49.880 meter. Efektivitas penanganan genangan dan banjir dilakukan melalui normalisasi saluran drainase baik di jalan utama, juga drainase di permukiman dan perumahan penduduk. Titik Titik-titik genangan Gambar : Walikota Mataram saat mengecek kemajuan pekerjaan normalisasi Drainase di Jalan Utama Rembiga

pada tahun 2012 mulai berkurang.



180


Dengan meningkatnya cakupan drainase dalam kondisi baik akan memberikan dampak berkurangnya jumlah titik genangan di Kota Mataram. Pada tahun 2011 terdapat 16 titik genangan dan dengan pelaksanaan program Pemeliharaan Saluran Drainase terutama dengan diperolehnya anggaran Dana Penyesuaian Infrastruktur frastruktur Daerah (DPID) pada tahun 2011 titik-titik titik titik genangan tersebut dapat terselesaikan. Sedangkan untuk tahun anggaran 2012

jumlah titik genangan

yang dapat diselesaikan sebanyak 9 titik titik.

Gambar: Pemeliharaan saluran oleh pasukan biru

Beberapa kendala capaian kinerja penanganan drainase antara lain masih kurangnya

kepedulian

dan

partisipasi

masyarakat

dalam

memelihara

infrastruktur yang sudah dibangun. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya masyarakat yang memanfaatkan sungai dan drainase drainase yang ada sebagai tempat pembuangan sampah. Dalam mengatasi hal ini, SKPD terkait meningkatkan sosialisasi, serta mengembangkan Bank Sampah di tingkat Kecamatan. Pada tahun 2012, ditetapkan kebijakan kepada Pemilik Toko/Ruko untuk tidak menutup secara permanen permanen saluran drainase di depan toko/ruko miliknya, hal ini untuk memudahkan upaya normalisasi jika terjadi penyumbatan.



181


Gambar Gotong royong pembukaan muara sungai Gambar:

Gambar Pembersihan saluran (sebelum/sesudah) Gambar:

Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi ealisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :

No

1



SATUAN




%

112,46

100 100,00

92,46


92,46



182


Dari tabel diatas diketahui bahwa capaian kinerja telah mencapai 92,46 persen dari target 100 persen seluruh drainase Kota Mataram dalam kondisi baik atau berfungsi. Capaian ini mengartikan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertamanan, Pertaman serta satuan kerja terkait lainnya telah menunjukkan kinerja yang positif untuk mengatasi permasalahan genangan dan banjir yang terjadi di Kota Mataram. Dalam meningkatkan capaian kinerja pada indikator cakupan drainase dalam kondisi baik, melalui Program gram Pengendalian Banjir, dan Program Pemeliharaan Saluran Drainase,, target yang diinginkan adalah: Menurunkan persentase luas lu genangan menjadi 4,45 persen, dan meningkatnya meningkatnya fungsi drainase sebesar 70 persen. Pencapaian Indikator kinerja dilakukan melalui: melalui 1. Meningkatkan cakupan drainase yang masih belum optimal fungsinya, dengan

melakukan

normalisasi

alur

sungai

dan

pembanguan

jetty,

memperbesar dimensi dan levelling pada saluran pembuang, melalui Pemeliharaan Saluran Drainase Perkotaan

secara

rutin

(Penggalian,

Pengurasan, Pengangkutan sampah dan pengangkutan sediment) sepanjang 7419 meter dengan saluran saluran drainase perkotaan yang dibuat dan diperbaiki sepajang 798 meter 2. Pengadaan n Penutup Manhole M yang diadakan sejumlah 50 unit, selanjutnya melakukan pe emeliharaan meliharaan Saluran Drainase Lingkungan dengan output Saluran drainase lingkungan yang dibuat dan diperbaiki sepanjang 2966 meter dan saluran drainase yang dinormalisasi sepanjang 700 m meter. 3. Pemantapan emantapan peran tenaga lapangan

(pasukan biru Dinas PU) untuk

normalisasi drainase dan mengatasi saluran yang tidak berfungsi, dan Pelaksanaan gotong-royong gotong royong membersihkan saluran yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah dan masyarakat. masyarakat



183




184


XXII. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 22

Tabel EVALUASI CAPAIAN SASARAN 22 “Meningkatnya Ketersediaan Kawasan Resapan Air” INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

No

1

Rasio Ketersediaan kawasan resapan air

Tahun 2011

SATUAN

Target

%

80

Realisasi


Target

Realisasi


72,50

90,63

80

73,15

91,44


Tahun 2012

90,63 90,63

91,44 91,44

Posisi Kota Mataram sebagai hilir aliran sungai di Pulau Lombok menjadi peluang terjadinya genangan atau banjir. Terdapat 4 sungai besar yang melintasi wilayah Kota Mataram, yang kesemuanya bermuara di sepanjang pantai Ampenan – Selat Lombok. Dalam upaya p preventif reventif mengatasi permasalahn genangan, maka dibutuhkan ketersediaan kawasan resapan air. Kawasan resapan air didukung oleh ketersediaan sumur sumur-sumur resapan. Pada tahun 2011, kawasan sumur resapan dibandingkan dengan luas kota Mataram hanya 0,03 persen atau seluas 3.000 meter persegi, persentase luasan ini menurun pada tahun 2012 menjadi seluas hanya 0,01 persen atau 9.200 meter persegi. Sumur resapan yang dibangun di empat lingkungan, antara lain: Lingkungan Kebon

Bawak

Barat,

Lingkungan

Sukaraja

Timur

Perluasan,

Lingkungan

Pejarakan, dan Lingkungan Rembiga. Masing dengan diameter 1,2 meter dan kedalaman 3 meter. Disamping sumur resapan juga dibangun BIOPORI sebanyak 1.000 unit dan alat pengebor 100 unit.



185


Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi r asi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :


No

1


SATUAN




%

10,00

15,00

50,00


66,67

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2012 adalah sebesar 66,67 persen, jika sampai dengan tahun 2015 maka terdapat kekurangan capaian sebesar 33,33 persen. Guna meningkatkan ketersediaan kawasan resapan air, Badan Lingkungan Hidup Kota Mataram melalui Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Alam akan menambah cakupan BIOPORI atau SUMUR RESAPAN pada titik strategis yang rawan genangan ataupun banjir di 50 kelurahan.. Konservasi Sumber S Daya Alam (SDA) juga dengan dengan mengoptimalkan ruang terbuka hijau yang ada di Kota Mataram. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam meningkatkan ketersediaan kawasan resapan air, adalah sebagai berikut: 1. Pemerintah Kota Mataram melakukan pengendalian dalam pemberian Ijin Mendirikan Bangunan angunan (IMB) dalam pengalihan fungsi lahan terutama pada zona atau kawasan yang menjadi kawasan resapan air. 2. Meningkatkan fungsi kelestarian dan konservasi lingkungan hidup, dengan penyediaan Pohon Pelindung sebanyak 1 paket, dan 1 paket Taman KEHATI di Kelurahan Selagalas. Selagalas 3. Mengimplementasikan

dokumen

SLHD

dalam

pengkajian

Dampak

Lingkungan.



186




187


XXIII. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 23

Tabel EVALUASI CAPAIAN SASARAN 23 “Optimalisasi Optimalisasi penataan sempadan sungai dan pantai pantai”

No

1



Tahun 2011

SATUAN

Target

-

13,06

Realisasi


Target

Realisasi


7,03

53,83

13,06

9,94

76,11


Tahun 2012

53,83 53,83

76,11 76,11

Abrasi pantai terjadi karena tergerusnya pantai oleh gelombang atau ombak tinggi pada waktu tertentu yang terus menerus. Hal ini dikarenakan pantai tidak memiliki penahan gelombang, sehingga mempercepat proses terjadinya abrasi pantai. Kawasan yang rawan abrasi pantai di Kota Mataram adalah wilayah pesisir yang telah disebutkan di atas. Salah satu dampak abrasi pantai adalah terjadinya intrusi air laut yang dapat mempengaruhi kondisi air tanah di wilayah Kota Mataram. Dengan panjang jang pantai 9,1 kilometer mengharuskan Kota Mataram melakukan upaya menjaga pantai dari abrasi maupun bangunan liar. Aktivitas pantai harus mengarah pada pelestarian sumber daya alam pantai yang ada, yang dilakukan melalui pembinaan kelompok nelayan dan relokasi relokasi perumahan nelayan. Pada tahun 2012, Pemerintah Kota Mataram sudah merelokasi perumahan nelayan dan menyiapkan rumah sebanyak 50 unit.



188


Gambar:: Lokasi relokasi rumah nelayan

Dari gambar diatas diketahui bahwa telah dilakukan relokasi r perumahan nelayan sebanyak 80 unit, dan dengan rumah yang belum ditempati sebanyak 8 unit. Nelayan yang direlokasi berasal dari Lingkungan Gatep yang berada dekat dengan pantai Ampenan. Terkait sungai dan sempadannya, Kota sungai ungai

Mataram utama

dialiri dan

empat

potensial

sebagai sumber daya air, yaitu: Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai

Brenyok,

dan

Sungai

Midang, yang hulunya berada di sekitar lereng Gunung Rinjani dan bermuara di Pantai Ampenan (Selat Lombok) yakni batas bagian barat wilayah Kota ota Mataram. Mataram

Gambar : Walikota Mataram saat gotong royong pembersihan Pantai Tanjung Karang



189


Pada tahun 2012, sebagai pilot project Restorasi Sungai, maka disepanjang

Sungai

Jangkok

dibangun jalan inspeksi. Saat ini panjang bantaran sungai di Kota Mataram

+350 350

meter meter,

yang

didiami oleh penduduk. Gambar :

Walikota Mataram saat mencanangkan Program Restorasi Kali Jangkuk


No

1

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Rasio sempadan sungai dan pantai yang dipakai bangunan liar

SATUAN




-

76,11

40,00

52,55


52,55

Dalam alam RKPD Kota Mataram tahun 2013, arah strategis daya dukung infrastruktur perkotaan dalam pencapaian Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pengembangan

Ekonomi

Rakyat,

maka

dibutuhkan

perhatian

pada

tiga

komponen penting yaitu Jalan, Drainase, dan dan Permukiman. Mengingat kebutuhan akan perbaikan kualitas hidup masyarakat ada pada komponen permukiman, maka upaya penanganan oleh Pemerintah dilakukan melalui penataaan kawasan sempadan sungai.



190


XXIV. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 24

Tabel EVALUASI CAPAIAN SASARAN 24 “Meningkatnya penanganan perumahan tidak layak huni dan kawasan permukiman kumuh”

No

1 2 3 4


Rumah tidak layak huni Rasio kawasan permukiman kumuh Rumah tinggal berber sanitasi Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS)



Target

Realisasi


1.500

1.301

86,73

1.500

1.241

82,73

Ha

29,47

30,42

96,87

29,47

27,97

94,91

%

72.15

78.58

108.91

74,50

79,13

106,21

TPS

5,00

3,02

60,40

6,00

4,10

68,33

SATUAN

Target

unit


Tahun 2012

88,23 88,23

88,05 88,05

Pada akhir tahun 2012 terdapat 87.376 unit rumah layak huni dari jumlah seluruh rumah Kota Mataram yaitu 89.519 unit. Dari 2836 unit rumah tidak layak huni, pada tahun 2012 dapat diintervensi sejumlah 693 unit rumah yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerj Pekerjaan aan Umum Kota Mataram melalui Program Pembangunan

dan Penataan Lingkungan Perumahan dengan kegiatannya

Perbaikan Perumahan Permukiman yaitu sejumlah 72 unit, BPM Kota Mataram sejumlah 53 unit, BPM Provinsi NTB 107 unit, BAZDA Kota Mataram 53 unit, PNPM-MP MP (dana BLM-APBN) BLM APBN) 355 unit, Dinas Sosial Kota Mataram 53 unit. Diluar intervensi terhadap rumah-rumah rumah rumah tidak layak huni berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, pada tahun 2012 terdapat 319 unit rumah yang diperbaiki berdasarkan usulan masyarakat dengan melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram pada Program Pembangunan dan Penataan



191


Lingkungan Perumahan dengan kegiatannya Perbaikan Perumahan Permukiman yaitu sejumlah 1 unit, BPM Kota Mataram sejumlah 30 unit, BPM Prov. P NTB 125 unit, BAZDA Kota Mataram 8 unit, PNPM-MP PNPM (dana BLM--APBN) 103 unit, Dinas Sosial Kota Mataram

52 unit. Disamping itu terdapat 229 unit rumah telah

diperbaiki melalui PNPM-MP PNPM (dana BLM-APBD) APBD) dan Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) yang belum teridentifikasi teridentifikasi apakah penanganannya berdasarkan data PU atau usulan masyarakat. Sehingga secara keseluruhan jumlah rumah tidak layak huni yang telah ditangani sebanyak 1.012 unit. Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi realisasi akumulasi pencapaian sasaran sas sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut:

No

1 2 3 4


SATUAN



rumah 82,73 Rumah tidak layak huni 99 99,00 Ha 94,91 Rasio kawasan 99,00 permukiman kumuh rumah 106,21 Rumah tinggal berber 97,00 sanitasi TPS 68,33 Rasio Tempat 93,00 Pembuangan Sampah Sampa (TPS) Rata rata Capaian Sasaran 24 terhadap Target RPJMD Rata-rata


83,57 95,87 91,33 73,47 86,13

Dalam RPJMD Kota Mataram 2011-2015, 2011 2015, pada tahun 2015 diharapkan terjadi pengurangan Back Log Perumahan sebesar 1.250 unit, dari total rumah tidal layak huni pada tahun 2010 sebanyak 19.621 unit maka setiap tahunnya harus menyelesaikan pengurangan back log rumah sekitar 250 unit rumah setiap tahun. Dari tabel diatas diketahui bahwa: Program yang dilakukan d oleh SKPD terkait (Dinas PU, BPM, dan lainnya) telah mampu menurunkan rasio rumah layak huni, dengan kinerja capaian sebesar 30,75 persen, dimana sampai dengan tahun 2015 ditargetkan menurun dengan capaian kinerja sampai dengan 85 persen. Telah mampu mpu mendekati target capain menurunkan menurunkan rasio kawasan kumuh sebesar 95,87 persen dari target 99,00 persen. Artinya program pembangunan di bidang perumahan di Kota Mataram telah cukup optimal keberhasilannya dalam



192


menata permukiman kumuh kearah yang sesuai dengan dengan kelayakan sebuah permukiman penduduk. XXV. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 25

Tabel EVALUASI CAPAIAN SASARAN 25 “Meningkatnya ketersediaan media ekspresi dan ruang publik”

No

1 2


Cakupan ketersediaan ruang publik Cakupan ketersediaan fasilitas media ekspresi



Target

Realisasi


95

87,00

91,58

95

93,50

98,42

95

89,00

93,64

95

94,60

99,58

SATUAN

Target

%

%


Tahun 2012

92,61 92,61

99,00 99,00

Penggunaan lahan untuk ruang publik seperti taman, terjadi penurunan dari 6,10 hektar pada tahun 2011 menjadi 6,07 hektar. Hal ini menggambarkan bahwa terjadi pengurangan luas taman yang dimiliki Kota Mataram. Saat ini terdapat 30 lokasi taman didukung dengan 344.688 m2 hutan kota.



193


Gambar : Salah satu sudut Taman Loang Baloq sebagai sarana ekpresi masyarakat



194


Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut:

No


SATUAN




1

Cakupan ruang publik

buah

14

35

40,00

2

Cakupan fasilitas media ekspresi

buah

2

10

20,00


30,00

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja sampai dengan tahun 2012 sebesar 30,00 persen, masih dibutuhkan beberapa tambahan titik ruang ekpresi sehingga dapat mencukupi rasio penduduk dengan jumlah ruang ekpresi dan ruang publik. Dalam rangka ka meningkatkan cakupan ruang publik publi dan fasilitas media ekpresi maka Pemerintah Kota Mataram melakukan melakukan upaya dengan mengeluarkan kebijakan kepada para pengembang (developer) ( ) perumahan untuk menyediakan fasilitas ruang publik publi atau ruang ekspresi bagi penghuni uni perumahan. Kebijakan ini setidaknya mengingatkan bahwa kebutuhan ruang publik dan media ekspresi telah menjadi kebutuhan masyarakat perkotaan. Disamping itu, untuk beberapa fasilitas media ekpresi yang sudah ada, dioptimalkan fungsinya

melalui

penanganan penanganan

langsung

oleh

SKPD

Dinas

Pertamanan Kota Mataram selaku leading sector dalam dekorasi dan penataan ruang kota.



195


XXVI. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 26 Tabel EVALUASI CAPAIAN SASARAN 26 “Meningkatnya Efektivitas Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup”

No

1 2 3

4


Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rasio Tempat Pemakaman Umum (TPU) Bangunan yang memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Alih fungsi lahan pertanian



Target

Realisasi


16,80

12,48

74,29

15,30

13,00

84,97

-

20,00

18,15

90,75

20,00

19,35

96,75

%

85,00

76,15

89,58

87,00

85,12

97,83

%

5,00

7,83

63,86

5,00

8,22

60,82

SATUAN

Target

%


Tahun 2012

79,62 85,09

85,09 85,09

Isu pemanasan global menjadi poros sentral dalam upaya kembali merestorasi alam sebagai sahabat bagi semua makhluk hidup termasuk manusia. Menjawab isu tersebut, Pemerintah Kota Mataram memulainya dengan penetapan Car Free Day setiap minggu pagi di kawasan Udayana. Udayana Pada ada tahun 2012, kampanye Gerakan Mataram Bersepeda dilakukan guna menekan angka polusi udara. Saat ini Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Mataram mencapai 12 persen sehingga dibutuhkan upaya guna meningkatkan persentase persentase RTH Kota Mataram yang ditargetkan sebesar 20 persen atau setara dengan kebutuhan 41 titik RTH. Kota Mataram memiliki luas 6.130 hektar, sehingga kebutuhan 20 persen RTH setara dengan luas 460,86 hektar, hektar, saat ini kebutuhan RTH dipenuhi baru 12 persen sehingga 8 persen RTH harus dipenuhi. dipenuhi Pada tahun 2011, luas RTH Publik yang ada di Kota Mataram seluas 765,07 hektar dari luas wilayah Kota Mataram sebesar 6.130 Km2.



196


Sesuai dengan amanat Undang-Undang Undang Undang Penataan Ruang yang mewajibkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30 persen, maka Pemerintah Kota Mataram melakukan penambahan luasan RTH pada areal tanah pecatu, penataan kembali taman-taman taman taman kota yang ada, seperti Taman Sangkareang. Dari hasil analisa RTRW Kota Mataram 2010-2013, 2010 2013, Luasan RTH dikalikan Koefisien Dasar Hijau (KDH) diperoleh luasan sebesar 1.646,51 hektar atau setara dengan 26,86 persen. Dalam menghitung RTH terbagi menjadi dua kategori, yaitu: 1. RTH Publik, terdiri dari: Taman Kota, Hutan Kota, Pemakaman, Lapangan Olahraga, RTH Jalan, J RTH Sempadan dan Sungai, RTH Sempadan Pantai seluas 2.958,45 hektar. 2. RTH Privat, terdiri dari RTH perumahan dan kawasan Permukiman dan Bangunan Lainnya seluas 2.938 hektar. Di tahun 2012, dilakukan Gerakan Cinta

Kota

penyediaan pelindung

Hijau

2.000 per

dengan

bibit

tahunnya,

pohon serta

optimalisasi Program Pembangunan Kota

Hijau

menggandeng

(P2KH) BUMD,

dengan komunitas

sekolah, dan masyarakat. Pada Oktober 2012, telah disepakati Nota Kesepahaman (Memorandum ( of Understanding nding/MoU) bersama antara Kementerian PU dengan Pemerintah Kota Mataram tentang Kesiapan dan Kesanggupan Kota Mataram sebagai KOTA HIJAU (GREEN ( CITY).



197


Arah menuju hal tersebut antara lain

dengan

penyediaan

Ruang R

Terbuka Hijau (RTH) di pekarangan rumah penduduk serta kewajiban Pihak

Swasta

Perumahan

atau

Pengembang

(developer) (

untuk

menyediakan RTH di setiap wilayah perumahannya. Atas

Kinerja

di

bidang

lingkungan

hidup, hidup,

Pemerintah

Kota

Mataram

mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat, berupa Anugerah Langit Biru dari Kementerian Lingkungan Hidup. Hidup Terkait indikator a alih fungsi lahan dari lahan pertanian,, bahwa alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian cukup tinggi tinggi di Kota Mataram. Hal ini dibuktikan dengan berkurangnya lahan pertanian seluas 4,8 Ha atau 480 meter persegi per tahun sejak tahun 2009.

Jika dibandingkan dengan luas Kota

Mataram 6,130 Km , maka terjadi alih fungsi lahan sebesar 7,83 persen per 2

tahunnya. Jika dihitung secara keseluruhan maka luas l yang tersisa pada kondisi pada tahun 2011 adalah 5,170 Km2. Tingginya pengalihan fungsi lahan disebabkan oleh tingginya permintaan pemanfaatan lahan pertanian menjadi non pertanian. Pada ada tahun 2012 kondisi lahan ahan pertanian Kota Mataram mencapai 2.231 hektar atau sekitar 36,39 36 persen dari luas Kota Mataram. Mataram Saat ini, jumlah areal pemakaman yang ada di wilayah Kota Mataram sebanyak 51 areal pemakaman dengan luas sebesar 197.181 meter persegi, jumlah dan areal pemakaman yang ada saat ini, sudah cukup memadai. Hal lain yang penting dalam mewujudkan MATARAM KOTA HIJAU terutama dalam upaya pengendalian dan pencemaran polusi, adalah dibutuhkan perangkat hukum pengendalian penggunaan ROKOK. Pada tahun 2012, sudah terbentuk ter Draft PERATURAN DAERAH KAWASAN BEBAS ASAP ROKOK.



198


Terkait dengan indikator Bangunan yang memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB),, berdasarkan data yang tercatat per Desember 2012, bangunan yang belum memiliki IMB diperkirakan sebanyak 50 persen dari jumlah bangunan yang ada di Kota Mataram. Sehingga dengan persentase tersebut, jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram masih belum diperoleh dari penarikan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Sebagai salah satu sumber PAD, realisasi Retrib Retribusi usi IMB pada tahun 2012 melebihi target sebesar 154,36 persen, sementara untuk jenis Retribusi Daerah lainnya belum ada realisasi, sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini: Jenis Retribusi Retribusi IMB Cetak Peta Kekayaan Daerah/Sewa Lahan Leges Jasa atas Pekerjaan Sumbangan Pihak Ketiga/ILOK

Target (Rp.) 2.255..000.000 7.500.000 25.000.000 -

Realisasi

%

3.530.963.211 -

154,36 -

Sumber:: Dinas Tata Kota, 2013

Pada tahun 2012, dilakukan PEMUTIHAN IMB (PIMB),, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum memiliki IMB terhadap bangunan-bangunan bangunan yang telah terbangun untuk dapat memperoleh IMB dengan biaya 50 persen dari IMB Reguler dan dibebaskan dari kewajiban membayar Retribusi Galian C. Pada da tahun 2011, kegiatan Pemutihan IMB dilakukan di 6 Kecamatan yang ada di Kota Mataram, yaitu Kecamatan Ampenan, Mataram, Cakranegara, Sekarbela, Selaparang, dan Sandubaya, dengan target sasaran unit bangunan sebanyak 200 unit dan realisasinya sebanyak 302 302 unit, mengalami pelampuan dari target, atau realisasi sebesar 151 persen. Sedangkan untuk tahun 2012, kegiatan Pemutihan IMB dengan sasaran unit bangunan sebanyak 250 unit dengan realisasi sebanyak 255 unit. Dari data tersebut, dilihat penurunan realisasii kegiatan pemutihan IMB antar tahun 2011 dan 2012 sebanyak 47 unit bangunan atau sebesar 18,43 persen.



199




No 1 2 3 4

SATUAN




% 63,83 Ruang Terbuka Hijau 80,00 (RTH) 68,38 Rasio Tempat 73,50 Pemakaman Umum (TPU) % 89,79 Bangunan yang memiliki 94,50 Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) % 60,82 Alih fungsi lahan 30,00 pertanian Rata rata Capaian Sasaran 26 terhadap Target RPJMD Rata-rata

79,79 93,03 95,02 49,32 79,29

Dari tabel diatas dapat diketahui bahawa tingkat capaian sesuai target RPJMD baru mencapai 79,29 persen, sisa persentase capaian sebesar 20,71 persen akan diupayakan untuk dicapai melalui optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dengan perijinan (IMB) (IM yang dikelola oleh KPPT dan Dinas Tata Kota,, penataan RTH (Dinas Pertamanan), Pengendalian Alih Fungsi Lahan (Bappeda dan Dinas Tata Kota). Kota) Beberapa program yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tersebut, adalah: 1. Program Pemeliharaan/Pengelolaan Pem Pemakaman. 2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Daerah 3. Program Perencanaan Tata Ruang. Ruang 4. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Ruang Dalam rangka meningkatkan sinergitas program, koordinasi antar masing masingmasing SKPD ditingkatkan, pembentukan FORUM PERENCANA yang beranggota seluruh

Kasubbag

Perencanaan

SKPD

dapat

dijadikan

sebagai

wahana

menyatukan pemikiran sebagai bahan referensi arah program dan masukan dalam penetapan kebijakan pembangunan daerah.



200


XXVII. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 27 Tabel EVALUASI CAPAIAN SASARAN 27 “Meningkatnya Efektivitas Layanan Penanggulangan Bencana Daerah”

No

1


Cakupan bencana yang dapat ditangani dalam satu tahun

Tahun 2011

SATUAN

Target

%

85

Realisasi


Target

Realisasi


82,50

97,06

85

83,35

98,06


Tahun 2012

97,06 97,06

98,06 98,06

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) merupakan arahan dari pemerintah pusat, sehingga Pemerintah Kota Mataram menetapkan Perda Nomor 5 Tahun 2008 yang diubah dengan Perda Nomor 18 Tahun 2011, membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD). Kondisi topografi dan posisi geografis Kota Mataram, menyebabkan sering terjadinya bencana alam seperti angin puting beliung, abrasi pantai, serta intensitas hujan yang tinggi sebagai penyebab adanya genangan dan banjir. Dalam mengatasi masalah tersebut, sebut, BPPD menyiapkan TAGANA (Taruna Taruna Siaga Bencana) Bencana dan Piket 24 Jam untuk meminimalisasi dampak akibat bencana. Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :

No

1


SATUAN



Jumlah bencana yang kali 98,06 98,50 dapat ditangani dalam satu tahun Rata rata Capaian Sasaran 27 terhadap Target RPJMD Rata-rata


99,53 99,53



201


Dari tabel diatas diketahui bahwa capaian kinerja penanganan bencana dapat diatasi telah mencapai peningkatan yang positif dan mendekati target yang diharapkan.



202


3.5.

AKUNTABILITAS KEUANGAN 3.5.1. KEBIJAKAN APBD 3.5.1.1. KEBIJAKAN PENDAPATAN Kebijakan pendapatan diarahkan dalam rangka menambah ekuitas dana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, sebagai berikut: 1.

Upaya peningkatan target pendapatan daerah yang dilakukan secara terencana sesuai kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala dan potensi yang ada.

2.

Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.

3.

Mengoptimalkan dan mendayagunakan kekayaan daerah.

4.

Perluasan sumber-sumber sumber sumber penerimaan daerah berdasarkan UndangUndang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah komponen pendapatan daerah yang dapat menggambarkan

kemampuan

Daerah

dalam

mengelola

sumber

pembiayaan daerahnya daerah sendiri. Dalam meningkatkan PAD dibutuhkan beberapa strategi, antara lain:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia manusia aparatur untuk lebih profesional dalam manajemen pengelolaan Pendapatan Daerah;

2. Inventarisasi dan penyusunan produk hukum daerah berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Undang-Undang Retribusi Daerah.

3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal Minimal (SPM) dalam pelayanan publik. 4. Inventarisasi potensi PAD termasuk potensi wajib pajak yang belum terdaftar sehingga data potensi menjadi akurat dalam rangka intensifikasi pungutan;

5. Pengawasan semakin diintensifkan untuk menghindari adanya kebocoran dan keterlambatan penyetoran ke kas daerah.



203


6. Dalam Penerimaan Bagi Hasil Pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan untuk mencapai target yang ditetapkan, salah satunya melalui Gebyar PBB. 3.5.1.2.

KEBIJAKAN BELANJA

Kebijakan ebijakan Umum Belanja Daerah Tahun 2012 disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut: 1.

Pengembangan kebijakan belanja/pengeluaran yang diarahkan untuk menciptakan

peningkatan

perekonomian

masyarakat

yang

berimplikasi pada peningkatan penerimaan daerah yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai modal belanja belanja pembangunan. 2.

Peningkatan kemampuan manajemen pengelolaan keuangan dan penyempurnaan struktur organisasi pengelolaan keuangan, serta peningkatan sistem informasi keuangan daerah dan pengendalian pembangunan daerah.

3.

Kebijaksanaan

untuk

mendorong

keikutsertaan keikutsertaan

swasta

dalam

pelayanan publik baik sebagai penanam modal maupun sebagai pengelola jasa pelayanan masyarakat. Adapun arah kebijakan Belanja Daerah tahun 2012,, antara lain: 1.

Memenuhi kebutuhan Belanja Tidak Langsung yang meliputi belanja pegawai, hibah, bantuan sosial dan belanja tidak terduga sesuai dengan pedoman peraturan perundang-undangan perundang undangan yang berlaku.

2.

Efisiensi Belanja Langsung Rutin yang meliputi belanja pemanfaatan listrik, air, telepon, pemeliharan gedung/kendaraan dinas/sarana dan prasarana na kantor dan perjalanan dinas serta efisiensi pengadaan sarana dan prasarana kantor.

3.

Diarahkan pada belanja belanja-belanja belanja kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Mataram Tahun 2012 serta kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan ran perundang-undangan perundang yang berlaku.



204


4.

Mengoptimalkan

pemanfaatan

Belanja

Langsung

untuk

penyelenggaraan urusan kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi sesuai kemampuan dan mengacu pada peraturan perundang perundang-undangan yang berlaku. 5.

Belanja Langsung program dan kegiatan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

6.

Kebijakan belanja diarahkan untuk mendanai mendanai program dan kegiatan dalam rangka mendukung dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

melalui

peningkatan

pelayanan

dasar,

pendidikan,

kesehatan, fasilitas sosial dan umum serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

3.5.1.3.

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN

Pembiayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor mor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 adalah semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut: 1.

Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.

2.

Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakuka rasionalisasi belanja. melakukan

3.

Apabila sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD maka ditutup dengan dana pinjaman.



205


Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang akan dilakukan pada Tahun 2012 diutamakan untuk tidak sampai melakukan Pinjaman Daerah baik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan bukan Bank. Penerimaan pembiayaan daerah lebih diarahkan untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun ta sebelumnya (SiLPA), khususnya dari pos pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan

dana

perimbangan,

pelampauan

penerimaan

lain-lain lain

pendapatan yang sah. Untuk kebijakan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2012 lebih diarahkan untuk tidak melakukan transaksi pengeluaran pembiayaan untuk

tidak

membebani

pembiayaan

netto,

sehingga

lebih

dapat

didayagunakan untuk mengantisipasi defisit belanja daerah.

3.5.2. PERHITUNGAN APBD 3.5.2.1. TARGET & REALISASI PENDAPATAN DAERAH Pada tahun anggaran 2012, terdapat peningkatan daya serap pendapatan daerah sebesar 112,45 persen, persen, sebagai hasil yang diperoleh atas penetapan strategi dan kebijakan pendapatan daerah sebagaimana ditegaskan dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kota Mataram 2012. Kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan dapat dilihat dari peningkatan realisasi PAD sebesar 11,14 persen melebihi target. Untuk lebih jelasnya, jelasnya, target dan realisasi pendapatan daerah, diuraikan pada tabel dibawah ini:



206


Tabel 4 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Mataram TA. 2012 No

Uraian

Target (Milyar Rp)

Realisasi (Milyar Milyar Rp)

(+/-) (Rp)

%

1

Pendapatan Asli Daerah

78,842

88,730

9,889

11,14

2

Dana Perimbangan

530,573

534,525

3,952

0,74

3

Lain-lain lain Pendapatan Daerah yang Sah Jumlah

112,485

112,219

-0,266

-0,24

721,899

735,474

13,575

1,85

Sumber: Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA), Bagian Keuangan Setda Kota Mataram, 2012.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka terdapat peningkatan target dan realisasi Pendapatan Daerah, seperti diuraikan dalam tabel dibawah ini: Tabel 5 Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Mataram TA. 2011-2012 2012 No

Uraian

1

Pendapatan Asli Daerah

2 3

Realisasi 2011

Realisasi 2012

(+/-) (Rp)

%

82,300

88,730

6,430

7,25

Dana Perimbangan

441,594

534,525

92,931

17,39

Lain-lain lain Pendapatan Daerah yang Sah Jumlah

155,146

112,219

96,448

85,95

539,666

735,474

195,808

26,62

Sumber: Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA), Bagian Keuangan Setda Kota Mataram, 2013.

3.5.2.2. TARGET & REALISASI BELANJA DAERAH Pada tahun anggaran 2012, implementasi strategi

belanja

daerah

diarahkan pada pemenuhan kebutuhan strategis daerah di bidang



207


ekonomi, sosial, dan infrastruktur kota, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Target belanja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2012 porsi dan kebutuhannya disesuaikan dengan kekuatan finansial finansia daerah yang dimiliki (fiscal fiscal capacity). capacity Sebagaimana ebagaimana arah kebijakan belanja daerah sesuai dengan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD 2012, maka target dan realisasi belanja daerah diuraikan sebagai berikut: berikut Tabel 6 Target & Realisasi Belanja Daerah Kota Mataram TA. 2012 Uraian

No 1 2 3 4

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Pembiayaan Surplus/Defisit Jumlah

Target (Milyar Rp)

Realisasi (Milyar Rp.)

(+/-)

473,844

409,579

-64,266

-15,69

336,904

190,889

-146,015

-76,49

2,750

2,750

0,000

0,00

88,850

88,850

0,000

0,00

902,348

692,068

-210,281

-30,38

%

Sumber:: Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA), Bagian Keuangan Setda Kota Mataram, 2013.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa daya serap APBD pada dua komponen belanja daerah menunjukkan persentase dicapai sebesar 76.49 persen. Upaya-upaya upaya efisiensi dalam kerangka optimalisasi anggaran berbasis kinerja (performance performance budgeting) budgeting dilakukan melalui mekanisme akuntansi dan verifikasi rencana belanja SKPD yang cukup ketat terkait dengan implementasi ketetapan Standar Harga Satuan Barang/jasa berdasarkan prinsip value for money. money



208


Hal al ini dimaksudkan agar anggaran belanja sesuai deng dengan kebutuhannya (tepat biaya). biaya) Sehingga dalam hal ini dilakukan optimalisasi peran dan fungsi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Mataram.

3.5.2.3. TARGET & REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH Komponen penerimaan

pembiayaan pembiayaan

daerah dan

terdiri

dari

pengeluaran

dua

komponen,

pembiayan.

yaitu

Penerimaan

pembiayaan terdiri dari SiLPA (Sisa lebih Perhitungan Anggaran) tahun sebelumnya, dan Piutang Daerah, sementara pengeluaran pembiayaan terdiri dari Penyertaan Modal Daerah dan Pembayaran Pokok Hutang. Pada tahun ahun anggaran 2012, realisasi penerimaan pembiayaan sebesar 0 %. sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini: Tabel 9 Target & Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Mataram TA. 2012

Uraian

No

Target (Milyar Rp)

Realisasi (Milyar Rp.)

(+/-) %

1

Penerimaan pembiayaan

91,600

91,600

0.000

0

2

Pengeluaran pembiayaan

2,750

2,750

0.000

0

(+/-)

88,850

88,850

0.000

0

Sumber:: Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA), Bagian Keuangan Setda Kota Mataram, 2013.

Pada tahun 2012, efisiensi belanja daerah telah dilakukan SKPD sehingga memunculkan sisa anggaran. SiLPA APBD tahun 2012 sebesar Rp. 88,8850 Milyar. SiLPA tersebut digunakan untuk menutup defisit anggaran pada RAPBD Kota Mataram tahun 2013.



209


3.5.3.

AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Untuk itu, perumusan kebijakan bersama-sama sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik (Mardiasmo Mardiasmo, 2002). Salah

satu alat untuk

akuntabilitas

publik

memfasilitasi

adalah

melalui

terciptanya transparansi penyajian

Laporan

dan

Keuangan

Pemerintah Daerah yang komprehensif dan berdasar pada Standar Akuntansi si Pemerintah (SAP) (SAP). Untuk mewujudkan hal tersebut, aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) telah diterapkan di Kota Mataram. SIMDA

mengintegrasikan

tiga

komponen

anggaran

yaitu

aspek

penganggaran, perbendaharaan, dan pembukuan APBD. APBD SIMDA telah memberikan

manfaat

yang

positif

dalam

penyelenggaraan

tertib

administrasi keuangan daerah, akurasi data, serta transparansi dan akuntabilitas kinerja keuangan daerah. Dari sisi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBBB) Kota Mataram pada tahun 2012 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp. 11.066.542.127,11.066.542.127, dengan jumlah Wajib Pajak sebanyak 18.127 WP, pada akhir tahun 2012, realisasi PBB mencapai Rp. 12.860.809.376, 12.860.809.376,- atau meningkat sebesar sebes 116,21 persen dengan Tingkat Partisipasi Wajib Pajak masih dibawah 50 persen. persen Dalam upaya mengintegrasikan prinsip e-procurement procurement, serta dalam rangka optimalisasi pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara lebih transparan dan akuntabel, maka Pemerintah Kota Mataram pada tahun 2012, telah menerapkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). (LPSE) Pada tahun 2012, sebanyak 79 paket pengadaan barang/jasa barang/jasa, dengan



210


nilai pagu sebesar Rp. 104.568.238.533,104.568.238.533

telah dilelang menggunakan

LPSE Kota Mataram dengan alamat www.lpsemataramkota.go.id. www.lpsemataramkota.go.id Dalam upaya meningkatkan Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah, dari opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) tahun 2011 menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka fokus perbaikan terutama terhadap pengelolaan aset daerah. Mulai tahun anggaran 2012, seluruh pencatatan, pemindahan, dan penghapusan aset daerah dilakukan menggunakan Sistem Informasi Barang Daerah (SIBD), yang secara operasional terintegrasi ((linked) dengan SIMDA. SIBD ini telah menjadi media informasi anggaran dan dapat

sebagai

dasar

pengambilan keputusan mengenai kebutuhan

pengadaan barang serta estimasi belanja modal moda dalam penyusunan RAPBD. Dalam hal tertib pelaporan dan pengendalian administrasi pembangunan setiap

bulannya, bulannya,

serta

guna

memberikan

akuntabilitas

pelaporan

keuangan SKPD, diterapkan Program Pengendalian Pelaporan Keuangan SKPD secara on line (web base) melalui www.programlaporanapp.com. www.programlaporanapp.com Upaya ini memiliki manfaat dalam hal publikasi laporan capaian keuangan SKPD maupun Pemerintah Kota Mataram. Sebagai salah satu faktor pendukung pencapaian WTP, maka jadwal penetapan Peraturan Daerah tentang APBD menjadi prioritas. Pada tahun anggaran 2012, APBD Kota Mataram ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2012, sehingga ehingga tidak terdapat keterlambatan penetapan Perda Perda-APBD. Hasil ini dapat dicapai juga didukung oleh ketepatan jadwal penyusunan dokumen perencanaan sebelumnya sebagai dasar penyusunan RAPBD, RAPBD sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Nas dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Masing-masing masing dokumen perencanaan ditetapkan sebagai berikut berikut:



211




Rencana encana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) (R ) Kota Mataram 2012 (ditetapkan dengan Peraturan Walikota Mataram pada bulan Juni 2011);



Kebijakan ebijakan Umum - APBD 2012 (Nota Kesepakatan ditandatangani dan ditetapkan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD pada bulan Agustus 2011; 2011 dan



PPAS-APBD APBD 2012 (Nota Kesepakatan ditandatangani dan ditetapkan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD pada bulan September 2011).

3.6.

PRESTASI DAERAH 2011-2012 201 No 1

URAIAN Keberhasilan mempertahankan produksi Beras diatas Rata-Rata Rata Nasional 5% (Hari Pangan se-Dunia Dunia XXX)

Keterangan Prestasi Tingkat Nasional dari Presiden Republik Indonesia

2

Anugerah Brevet Kehormatan kepada Walikota Mataram dalam bidang Kedokteran Kepolisian

Penghargaan Tingkat Nasional dari Kepolisian RI

3

Penghargaan di bidang PU, JJuara II Nasional bidang Cipta Karya dalam Penanganan Rumah Kumuh, Sanitasi, dan Air Bersih

Penghargaan Tingkat Nasional dari Kementerian Pekerjaan Umum

4

Peringkat II Nasional Kelompok Tani Berprestasi Komoditas Kedelai

Prestasi Tingkat Nasional dari Presiden

5

Piagam Adipura

Penghargaan Tingkat Nasional dari Menteri LH

6

Penghargaan Peningkatan Produksi Beras Nasional

Penghargaan Tingkat Nasional dari Menteri Pertanian

7

Penghargaan sebagai KOTA SEHAT “Swasti “ Saba Wiwerda” Wiwerda

Penghargaan Tingkat Nasional dari Menteri Kesehatan



212


8

Kota Mataram sebagai 10 besar Doing Business dalam kemudahan pelayanan perijinan usaha/investasi

9

Penghargaan APKLI Award

Hasil Survey Nasional International nternational Finance Corporation (I (IFC)-United Nations Penghargaan Lembaga Non Pemerintah

10

Penganugerahan Pemerintah Daerah Inovatif (Innovative Innovative Government Award-IGA) Award Tahun 2012, terhadap inovasi program GERAKAN menuju LISAN (Lingkungan dengan Sampah Nol/Nihil)

Prestasi Tingkat Nasional dari Menteri Me Dalam Negeri

11

Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri atas kesuksesan penerapan dan pelaksanaan e-KTP

Penghargaan Tingkat Nasional dari Menteri Dalam Negeri

12

Penghargaan Manggala Karya Kencana kepada Walikota Mataram, di bidang Keluarga Berencana yang telah sukses meningkatkan total Fertility Rate sebesar 1,9 (setiap PUS mempunyai anak 1-2). 1

Penghargaan Tingkat Nasional dari Kepala BKKBN

13

Anugerah Utama Wanita Indonesia 2012 kepada Ketua Ti Tim Penggerak PKK Kota Mataram

Penghargaan dari Lembaga Non Pemerintah

14

ISO 9001:2008 yang diterima SMAN 2, SMKN 5 dan SMKN 6

Penghargaan Mutu Pendidikan

15

Peringkat 31 Indeks Integritas Nasional (IIN) dari 87 kabupaten/kota di Indonesia yang disurvey KPK. IIN mensurvey pengguna langsung layanan perijinan. IIN tidak lepas dari dibentuknya ZONA INTEGRITAS

Prestasi Tingkat Nasional dari KPK

16

Penetapan Kota Mataram sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) oleh KPK, dengan penantanganan Pakta Integritas oleh seluruh PNS Kota Mataram

Penetapan Nasional oleh Komisi omisi Pemberantasan Korupsi (K (KPK)

17

Kinerja terbaik (Juara (J I) tingkat Provinsi NTB terhadap Laporan Penyelenggaranan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Mataram 2011

Prestasi Tingkat Provinsi dari Gubernur NTB



213


18

Kelulusan 100% tingkat SMP di tahun 2011 dan 2012 dan siswa SMP/SMA Kota Mataram termasuk 10 besar raihan UN tertinggi

Prestasi Tingkat Provinsi NTB



214


BAB IV

PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Mataram Tahun 2012 disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Mataram sebagai wujud pertanggung ja jawaban dalam pencapaian sasaran strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015,, serta dalam rangka perwujudan Good Governance yang berbasis sis pada optimalisasi pelayanan publik. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi,

misi

dan

sasaran

strategis

Pemerintah

Kota

Mataram

yang

mengindikasikan asikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan kegiatankegiatan sesuai dengan kebijakan dan program yang ditetapkan. Laporan akuntabilitas ini disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2012, 201 , serta Penetapan Kinerja Tahun 201 2012. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari sasaran dan kegiatan secara umum telah dapat dicapai dengan baik. Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 27 sasaran,, disimpulkan bahwa 16 sasaran tercapai dengan kategori Baik Sekali, 8 sasaran tercapai dengan kategori Baik, 3 sasaran tercapai dengan kategori Cukup dan tidak ada sasaran tercapai dengan kategori Kurang. Hasil analisis 27 sasaran yang ada, pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kota Mataram Tahun 2012 201 rata-rata sebesar 87,99 persen terkategori Baik Sekali. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KOTA MATARAM TAHUN 2012

BAB IIV – PENUTUP

196


Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa program pembangunan Pemerintah Kota Mataram secara umum dapat dilaksanakan dengan lancar dan baik yang mana capaian kinerja dapat direalisasikan 87,99 persen dan realisasi anggaran 76,84 persen dengan kategori Baik Sekali. Keberhasilan yang dicapai Pemerintah Kota Mataram ini tidak terlepas dari hambatan dan kendala baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi tersebut diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi dan meningkatkan koordinasi secara intern, sektoral, maupun lintas sektor secara berkala. Dengan demikian dapat diketahui

penyebab timbulnya hambatan dan

kendala dalam pencapaian kinerja sehingga sehingga dapat diambil langkah dan strategi untuk meminimalisir meminimali dan mengatasi permasalahan yang dihadapi.


BAB IIV – PENUTUP

197

Menuju Yang Maju, Religius dan Berbudaya

© Bappeda Kota Mataram 2013

WALIKOTA MATARAM S A M B U T A N

Recommend Documents