WALIKOTA MATARAM S A M B U T A N

WALIKOTA MATARAM SAMBUTAN Puji syukur kami panjatkan kehadapan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Mataram Tahun 2013 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Dalam mewujudkan Good Governance diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

LAKIP Kota Mataram merupakan bentuk manifestasi pertanggungjawaban

atas kinerja pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh Pemerintah Kota Mataram selama Tahun 2013, dalam ikhtiar untuk mewujudkan Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya. Kerangka peningkatan akuntabilitas kinerja adalah simpul utama perubahan pembangunan, sehingga kebijakan Pemerintah Kota Mataram difokuskan pada pencapaian tiga program unggulan, yaitu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam rangka peningkatan daya saing Daerah, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat berbasis potensi ekonomi lokal, dan Peningkatan daya dukung Infrastruktur Perkotaan dalam rangka pencapaian peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. LAKIP Kota Mataram ini tidak terlepas dari kekurangan mengingat implementasi sistem akuntabilitas kinerja masih perlu penyempurnaan secara terus menerus. Terakhir, semoga penyajian LAKIP ini dapat mencerminkan evaluasi kinerja selama tahun 2013, guna peningkatan kinerja Pemerintah Kota Mataram pada tahun mendatang. Mataram,

Pebruari 2014

WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH

PEMERINTAH KOTA MATARAM

IKHTISAR EKSEKUTIF Dalam mewujudkan Good Governance, Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting

yang

harus

diimplementasikan

dalam

manajemen

pemerintahan.

Akuntabilitas yang diharapkan tidak hanya akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat tetapi juga akuntabilitas kepada presiden. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Mataram menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

sebagai

bentuk

aplikasi

dari

penyelenggaraan

pemerintahan yang transparan dan akuntabel. LAKIP ini memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2013,, yang diformulasikan dari hasil kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah h (SKPD). LAKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, akuntabili as, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi hasil kinerja. LAKIP Kota Mataram Tahun 2013 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

LAKIP

ini

mengungkapkan

keberhasilan

dan

atau

Instansi kegagalan

pelaksanaan program, kegiatan giatan serta hambatan hambatan-hambatan/kendala kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan. Tahun 2013 adalah tahun ke ketiga pencapaian tujuan dan sasaran asaran RPJMD Kota Mataram Tahun 2011-2015, 2015,

secara umum pencapaian sasaran melalui indikatorindikator

indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan mbangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015. Keputusan Walikota Mataram N Nomor mor 675/IX/2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kota Mataram Tahun 2011 2011-2015, 2015, menetapkan 5 misi, 12 tujuan, 27 sasaran strategis, dan 108 Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan uraian selengkapnya sebagai berikut: berikut

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KOTA MATARAM TAHUN 201 2013

i


-

Misi 1 dengan 1 Tujuan, 2 sasaran strategis, dan 8 Indikator Kinerja Utama.

-


-


-


-


Uraian capaian kinerja masing-masing masing Misi, sebagai berikut: -

Misi 1 “Meningkatkan Meningkatkan rasa “AMAN” masyarakat Kota Mataram yang ditunjukkan dengan kehidupan yang kondusif, dinamis, dan harmonis yang dilandasi nilai agama dan budaya, dengan capaian rata-rata rata misi sebesar 96,79 persen, persen dengan kategori capaian kinerja Baik Sekali.

-

Misi 2 “Meningkatkan Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan religius untuk mendorong daya saing daerah daerah” dengan capaian rata-rata rata misi sebesar 86,15 persen,, dengan kategori capaian kinerja Baik Sekali.

-

Misi

3

“Memberdayakan Memberdayakan

ekonomi

rakyat

berbasis

potensi

lokal

yang

berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian daerah” daerah dengan capaian ratarata rata misi sebesar 84,86 persen, dengan kategori capaian kinerja Baik. Baik -

Misi 4 “Meningkatkan Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat

berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good

Governance)”” dengan capaian rata-rata rata misi sebesar 86,35 persen dengan kategori capaian kinerja Baik Sekali. -

Misi 5 “Meningkatkan Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan” perkotaan dengan capaian rata-rata rata misi sebesar 92,89 persen dengan kategori capaian kinerja Baik Sekali.

Dari 27 sasaran strategis dengan indikator kinerja sebanyak 108 indikator kinerja, kinerja pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kota Mataram secara keseluruhan sebesar 88,52 persen,, dengan rincian masing-masing masing masing indikator sasaran, adalah sebagai berikut : 1.

Sebanyak 17 Indikator Indikator sasaran mencapai kategori Baik Sekali (85 sd. 100)

2.

Sebanyak 7 Indikator sasaran mencapai kategori Baik. (70 sd 85)

3.

Sebanyak 3 Indikator sasaran mencapai kategori Cukup. (55 sd. 70)

4.

Tidak ada Indikator sasaran yang mencapai kategori Kurang. (0 sd. 55)


ii


Capaian masing-masing masing sebagai berikut: MISI

SASARAN

CAPAIAN

KATEGORI

MISI 1: Meningkatkan rasa “AMAN” masyarakat Kota Mataram yang ditunjukkan dengan kehidupan yang kondusif, dinamis, dan harmonis yang dilandasi nilai agama dan budaya

Meningkatnya kondusivitas wilayah Kota Mataram

96,79

Baik Sekali

Meningkatnya toleransi masyarakat dalam kehidupan beragama

97,90

Baik Sekali

MISI 2 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan religius untuk mendorong daya saing daerah

Meningkatnya kualitas pendidikan

91,88

Baik Sekali

Meningkatnya kualitas dan derajat kesehatan masyarakat

95,56

Baik Sekali

Meningkatnya internalisasi nilai seni dan budaya yang mencerminkan kearifan lokal

86,67

Baik Sekali

Meningkatnya kesetaraan gender

89,17

Baik Sekali

Meningkatnya kualitas keluarga

67,48

Cukup

114,50

Baik Sekali

Meningkatnya upaya penanganan masalah sosial ekonomi masyarakat

79,13

Baik

Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja

108,95

Baik Sekali

Meningkatnya stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah

113,24

Baik Sekali

Meningkatnya efektivitas pemenuhan kebutuhan pangan daerah

45,11

Cukup

Meningkatnya efektivitas pengembangan potensi unggulan daerah berbasis sumber daya lokal

87,85

Baik

Meningkatnya kemandirian pembiayaan daerah

81,66

Baik

Meningkatnya efektivitas pengembangan sistem dan akses permodalan UMKM

80,64

Baik

MISI 3 : Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian daerah.

Meningkatnya pendapatan per kapita


iii


Meningkatnya efektivitas pengembangan usaha

82,25

Baik

Meningkatnya kepastian berinvestasi

55,33

Cukup

MISI 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Good Governance

89,36

Baik Sekali

Meningkatnya efektivitas penerapan SPM dan SOP

75,00

Baik

Meningkatnya efektivitas pemerataan dan kualitas pelayanan publik

94,70

Baik Sekali

MISI 5 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan

Meningkatnya fungsi saluran drainase

112,46

Baik Sekali

Meningkatnya ketersediaan kawasan resapan air

91,44

Baik Sekali

Optimalisasi penataan sempadan sungai dan pantai

76,11

Baik

Meningkatnya penanganan perumahan tidak layak huni dan kawasan permukiman kumuh

88,05

Baik Sekali

Meningkatnya ketersediaan media ekspresi dan ruang publik

99,00

Baik Sekali

Meningkatnya efektivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang yang berwawasan lingkungan hidup

85,09

Baik Sekali

Meningkatnya efektivitas layanan penanggulangan bencana daerah

98,06

Baik Sekali

88,52

Baik Sekali

Rata-rata rata Capaian Kinerja Seluruh Sasaran

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa rata rata-rata rata capaian 27 kinerja sasaran RPJMD Kota Mataram pada tahun 2013, 201 sebesar 88,52 persen, dengan kategori keberhasilan BAIK SEKALI atau SANGAT BERHASIL. BERHASIL


iv


DAFTAR ISI SAMBUTAN WALIKOTA MATARAM IKHTISAR EKSEKUTIF DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR

i v vi vii

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Landasan Hukum 1.4. Bidang Kewenangan 1.5. Struktur Organisasi 1.6. Fakta Kota Mataram 1.7. Penghargaan Kota Mataram 2011-2013 2011 1.8. Isu Strategis Pembangunan

1 1 3 4 6 7 10 11 12

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA 2.1. Visi 2.2. Misi 2.3. Tujuan 2.4. Sasaran Strategis 2.5. Prioritas itas Pembangunan 2.6. Kebijakan dan Program Pembangunan 2.7. Target Indikator Makro 201 2013 2.8. Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja

14 14 15 16 16 19 20 32 33

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja 3.2. Capaian Indikator Makro 3.3. Pengukuran Capaian Kinerja 3.4. Evaluasi Pencapaian Sasaran dan Pengukuran Kinerja 3.5. Akuntabilitas Keuangan

40 40 42 68 84 180

PENUTUP

190

BAB IV


v


BAB I PENDAHULUAN Bab ini memuat latar belakang penyusunan LAKIP Kota Mataram 2013, 2013 maksud dan tujuan penyusunan, serta landasan hukum penyusunan. Bab ini berisikan informasi umum pengantar tentang keterkaitan antara pencapaian Good Governance dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.1. LATAR BELAKANG Penerapan Good Governance menuntut adanya perubahan yang ekstensif, terutama dalam optimalisasi peran pemerintah. Salah satu hal penting dalam proses perubahan adalah recognition stage,, yaitu tahapan mengenali dan menyadari bahwa perubahan memang sangat diperlukan. Kemampuan untuk mendiagnosis dan memilih strategi untuk mendorong perubahan adalah bagaimana melakukan perubahan secara efektif. Terselenggaranya

Good

Governance

merupakan

prasyarat rasyarat

bagi

setiap

pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta

cita-cita cita

bangsa

dan

bernegara.

Dalam

rangka

itu

diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate,, sehingga penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (Sedarmayanti (Sedarmayanti, 2009). Asas akuntabilitas kuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegia kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, harus dapat

dipertanggungjawabkan

kepada

masyarakat

sebagai

pemegang

kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang perundangundangan yang berlaku.


1


Terkait dengan akuntabilitas, masyarakat kini sudah semakin menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Aspek kemudahan dan kecepatan layanan administratif menjadi tuntutan di tengah masyarakat yang kian dinamis. Kendati

Pemerintah sudah banyak me melakukan lakukan perbaikan dan

pembenahan pada pelayanan publik, namun dalam prakteknya, knya, masyarakat masih belum merasakan reformasi

birokrasi

secara

manfaatnya secara optimal. Belum menyeluruh,

terutama

dalam

tuntasnya

hal

penataan

organisasi, dan pengembangan sumber daya manusia, kerap dituding sebagai masalah utamanya. Selain itu, Keterbukaan Informasi I Publik (KIP) telah merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah.. Beberapa masalah lain yang telah ditemukan adalah belum memadainya mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi (reward reward and punishment punishment) bagi pelayanan publik, minimnya integritas, pengembangan sistem karir dan penggajian yang belum sepenuhnya berbasis kinerja dan Standar Pelayanan M Minimal (SPM). Pemerintah Kota Mataram dalam upaya upaya mengembangkan strategi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dihadapkan pada dinamisasi permasalahan Kota yang makin kompleks. Oleh karena karenanya,, dengan ditetapkannya sasaran-sasaran sasaran strategis dalam mengatasi perkembangan isu pembangunan sebagaimana RPJMD Kota Mataram 2011-2015, 2011 dapat dijadikan sebagai arah atas target pencapaian kinerja pada setiap tahapan/tahun pencapaiannya pencapaiannya. Disamping itu, bahwa simpul utama perubahan terletak pada kerangka peningkatan kinerja, maka kebijakan Pemerintah erintah Kota Mataram difokuskan pada peningkatan ningkatan kualitas SDM, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) serta pemenuhan infrastruktur dan sarana prasarana Kota yang bermanfaat langsung kepada masyarakat masyarakat. Dalam hal ini, diperlukan optimalisasi ptimalisasi peran Pemerintah Daerah rah sebagai trigger (penggugah) dan mitra bagi sektor swasta dan stakeholders dalam mencapai sinergitas pembagunan daerah daerah. Sebagai bentuk perwujudan kewajiban Pemerintah Kota Mataram dalam mengimplementasikan

Sistem

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah Pemerint

(SAKIP) sesuai dengan bidang kewenangan Pemerintah Kota Mataram sebagai Daerah Otonom, maka unsur pertanggungjawaban dalam pelaksanaan misi


2


RPJMD setidaknya harus memuat lima komponen penting yang menjadi satu kesatuan, sebagai berikut: berikut a.

Perencanaan

Strategis, Strategis,

yang

dimuat

dalam

Dokumen

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram 2011 2011-2015, dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra (Renstra-SKPD). b.

Perencanaan Kinerja, Kinerja, yang dimuat dalam dokumen Rencana Kerja SKPD dan Penetapan Kinerja (PK).

c.

Pengukuran Kinerja Kinerja, sebagai salah satu metode atau cara mengetahui tingkat kesesuaian antara perencanaan kinerja dengan pelaksanaan kinerja oleh SKPD.

d.

Pelaporan Kinerja Kinerja,, yang dimuat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah intah (LAKIP) menyajikan data dan informasi tentang hasil pengukuran dan evaluasi capaian kinerja. kinerja

e.

Capaian Kinerja, yang menggambarkan tingkat capaian kinerja masing masingmasing sasaran strategis dalam RPJMD Kota Mataram 2011 2011-2015. 2015.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN Optimalisasi sasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Mataram tidak lepas dari peran dan fungsi evaluasi sebagai media evaluasi dalam rangka perbaikan kinerja pada masa yang akan datang. LAKIP berperan sebagai alat pengendali, alat penilai dan alat pen pendorong dorong terwujudnya Good Governance. Sebagai dokumen evaluasi, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyelenggarakan dua fungsi, yaitu sebagai evaluasi yang bersifat vertikal (kepada Pemerintahan yang lebih tinggi) serta sebagai evaluasi yang bersifat horizontal (kepada masyarakat di Daerah). Laporan akuntabilitas kinerja dalam kerangka sinergitas Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi

Pemerintah

(SAKIP)

bermanfaat

untuk

mendorong

Pemerintahan Daerah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah pemerintahan dan pembangunan, untuk menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja. kinerja


3


1.3. LANDASAN HUKUM Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Mataram Tahun 2013, 201 memperhatikan ketentuan dan materi pokok yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan perundang undangan dibawah ini: 1.

Undang-undang undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;`

2.

Undang-undang undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang ng bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3.

Undang-undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4.

Undang-undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5.

Undang-undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Keua antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6.

Undang-undang undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Pemerintahan Daerah;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentan tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala K Daerah;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

10.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

11.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Eva Evaluasi luasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;


4


13.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

14.

Peraturan aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabili Akuntabilitas tas Kinerja Instansi Pemerintah;

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17.

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan U Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Mataram;

18.

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) (RPJPD) Kota Mataram Tahun 20052005 2025;

19.

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram;

20.

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 2013;

21.

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015;

22.

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram 2011-2031; 2011

23.

Peraturan eraturan Walikota Mataram Nomor 1 13 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 201 2012 2;

24.

Keputusan Walikota Mataram Nomor 67 675/IX/2012 /IX/2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) PJMD) Kota Mataram 2011 2011-2015.


5


1.4. BIDANG KEWENANGAN Pemerintah Kota Mataram menyelenggarakan fungsi kewenangan berdasarkan Undang-undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain terkait dengan: 1.

Perencanaan dan pengendalian pembangunan;

2.

Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang,

3.

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,

4.

Penyediaan sarana dan prasarana umum,

5.

Penanganan bidang kesehatan,

6.

Penyelenggaraan bidang pendidikan;

7.

Penanggulangan enanggulangan masalah sosial;

8.

Pelayanan anan bidang ketenagakerjaan;

9.

Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah;

10. Pengendalian lingkungan hidup; 11. Pelayanan pertanahan; 12. Pelayanan Kependudukan, dan Catatan Sipil; 13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan; 14. Pelayanan administrasi penanaman penan modal; 15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya lainnya. Sedangkan urusan wajib yang dilaksanakan pada tahun 2013 3 sebanyak 21 urusan wajib, sebagai berikut: berikut 1.

Pendidikan

2.

Kesehatan

3.

Pekerjaan Umum

4.

Perumahan

5.

Penataan Ruang

6.

Perencanaan Pembangunan

7.

Perhubungan

8.

Lingkungan Hidup

9.

Kependudukan dan Catatan Sipil

10. Pemberdayaan Perempuan d dan Perlindungan Anak, 11. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 12. Sosial


6


13. Ketenagakerjaan 14. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 15. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 16. Otonomi Daerah, Pemerintahan Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 17. Ketahanan Pangan 18. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 19. Komunikasi dan Informatika 20. Kearsipan 21. Perpustakaan Enam urusan rusan pilihan yang dilaksanakan dilaksanak pada tahun 2013, antara lain: 1.

Pertanian

2.

Pariwisata

3.

Kelautan dan Perikanan

4.

Perdagangan

5.

Industri

6.

Ketransmigrasian

1.5. STRUKTUR ORGANISASI Struktur organisasi Pemerintah Kota Mataram mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 20 2008 tentang tang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Perangka Daerah Kota Mataram. Adapun susunan organisasi dan perangkat daerah, adalah sebagai berikut: 1.

Walikota Mataram dan Wakil Walikota Mataram

2.

Sekretaris Daerah

3.

Tiga Asisten, yang terdiri dari: dari -

Asisten Tata Praja yang membawahi membawahi dan mengkoordinasikan Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, dan Bagian Pengolahan Data Elektronik dan Informatika.


7


-

Asisten

Perekonomian

Pembangunan,

yang

membawah membawahi

Bagian

Perekonomian, an, Bagian Administrasi si dan Pengendalian Pembangun Pembangunan, dan Bagian Kesra, serta

-

Asisten Administrasi Umum, yang membawahi Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Humas dan Protokol, dan Bagian Keuangan.

4.

Sekretariat DPRD. DPRD

5.

Tiga belas Dinas Dinas Daerah Daerah, terdiri dari: -

Dinas Kesehatan

-

Dinas Pekerjaan Umum

-

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

-

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

-

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

-

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

-

Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan

-

Dinas Tata Kota

-

Dinas Kebersihan

-

Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

-

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

-

Dinas Tata ata Kota dan Pengawas Bangunan

-

Dinas Pendapatan

-

Dinas Pariwisata

6. Inspektorat. 7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 8. Dua belas Lembaga Teknis Daerah Daerah, terdiri dari -

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

-

Badan Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana

-

Badan Pemberdayaan Masyarakat

-

Badan Kepegawaian Daerah

-

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

-

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

-

Badan Lingkungan H Hidup

-

Kantor Ketahanan Pangan

-

Kantor Perpusatakaan dan Arsip Daerah

-

Satuan Pemadan Kebakaran

-

Satuan Polisi Pamong Praja

-

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu


8


9.

Rumah Sakit Umum Kota Mataram

10. Enam Kecamatan, Kecamatan terdiri dari: -

Kecamatan Ampenan

-

Kecamatan Sekarbela

-

Kecamatan Mataram

-

Kecamatan Selaparang

-

Kecamatan Cakrane Cakranegara

-

Kecamatan Sandubaya

11. Lima puluh Kelurahan. Kelurahan 12. Dua belas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) (UPTD), yaitu: -

UPTD Puskeswan

-

UPTD Perbekalan Farmasi

-

UPTD Pengelola Administrasi SD/TK Kec. Mataram & Selaparang

-

UPTD Pengelola Administrasi SD/TK Kec. Cakranegara & Sandubaya

-

UPTD Pengelola Administrasi SD/TK Kec. Ampenan & Sekarbela

-

UPTD SKB

-

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

-

UPTD Perparkiran

-

UPTD Terminal Mandalika

-

UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

-

UPTD Pasar Wilayah Cakranegara dan Sandubaya

-

UPTD Pasar Wilayah Mataram, Selaparang, Ampenan dan Sekarbela

13. Sebelas Puskesmas, yaitu -

Puskesmas Ampenan,

-

Puskesmas Cakranegara,

-

Puskesmas Dasan Cermen,

-

Puskesmas Karang Pule,

-

Puskesmas Karang Ta Taliwang,

-

Puskesmas Mataram,

-

Puskesmas Dasan Agung

-

Puskesmas Pagesangan

-

Puskesmas Tanjung Karang

-

Puskesmas Selaparang

-

Puskesmas Pejarakan


9


1.6. FAKTA KOTA MATARAM Dalam Rencana encana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Kota Mataram ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi sebagai pintu gerbang dan simpul utama transportasi serta kegiatan perdagangan dan jasa skala regional. Dalam RTRW Provinsi N Nusa Tenggara Barat,, Kota Mataram ditetapkan sebagai

Kawasan

Strategis

Provinsi

(KSP)

Mataram

Metro

di

bidang

pertumbuhan ekonomi, ekonomi serta sebagai kawasan pariwisata dengan konsep MICE (Meetings Meetings Incentives Conferences and Exhibitions). Sebagaii Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Kawasan Strategis Provins Provinsi (KSP) Mataram Metro, pada tahun 201 2013 di Kota Mataram diselenggarakan beberapa event berskala provinsi, nasional dan internasional, sebagai berikut: 1.

City Sanitation Summit dan Musyawarah Nasional AKKOPSI V.

2.

Festival Keraton dan Masyarakat Adat se-Asia se Tenggara II..

Kota Mataram sebagai tuan rumah penyelenggaraan event nasional selama tahun 2013 telah mencapai tiga sukses yang diharapkan, yaitu: 1.

Sukses Penyelenggaraan (Event ( Succesfully)) melalui terselesaikannya event sesuai dengan jadwal dan waktu yang direncanakan tanpa menghadapi kendala yang cukup berarti,

2.

Sukses Pencitraan Publik (Public ( Image Succesfully)) dengan pemberitaan yang positif dan memberikan citra yang baik bagi Kota Mataram Ma secara nasional maupun internasional, dan

3.

Sukses Ekonomi (Economic ( Succesfully) dengan adanya berbagai event, menjadi trigger (pemicu) meningkatkan pertumbuhan dan distribusi ekonomi terutama bagi pemberdayaan sektor informal, sektor industri kecil dan rumah tangga, termasuk juga sektor pariwisata dan budaya.


10


1.7. PRESTASI DAERAH PENGHARGAAN NASIONAL KEPADA KOTA MATARAM TAHUN 2011 2011-2013 2011 1. Keberhasilan mempertahankan produksi Beras diatas Rata-Rata Rata Nasional 5% (Hari Pangan se-Dunia Dunia XXX) 2. Penghargaan di bidang PU, Juara II Nasional bidang Cipta Karya dalam Penanganan Rumah Kumuh, Sanitasi, dan Air Bersih 3. Penghargaan sebagai KOTA SEHAT “Swasti Swasti Saba Wiwerda” 4. Piagam Adipura

2012 1. Anugerah Brevet Kehormatan bidang Kedokteran Kepolisian 2. Peringkat II Nasional Kelompok Tani Berprestasi Komoditas Kedelai 3. Piagam Adipura 4. 10 besar Doing Business dalam kemudahan pelayanan perijinan usaha/investasi 5. APKLI Award 6. Innovative Government Award-IGA) terhadap inovasi program LISAN (Lingkungan dengan Sampah Nol/Nihil) 7. Penghargaan pelaksanaan e-KTP 8. Penghargaan Manggala Karya Kencana 9. Anugerah Utama Wanita Indonesia kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kota Mataram 10. Peringkat 31 Indeks Integritas Nasional (IIN) dari 87 kabupaten/kota di Indonesia yang disurvey KPK. 11. Penetapan Kota Mataram sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) 12. ISO 9001:2008 yang diterima SMAN 2, SMKN 5 dan SMKN 6

2013 1. Piala ADIPURA untuk kategori Kota Sedang Terbersih tahun 2013. 2. Penghargaan Nasional Na “SATYA LANCANA PEMBANGUNAN” bidang Koperasi kepada Walikota Mataram. 3. Penghargaan Nasional dari Kementerian Perdagangan kepada Pemerintah Kota Mataram atas prestasi PASAR TERTIB UKUR di Pasar Mandalika. 4. Penghargaan IPHI AWARD dari IPHI Pusat kepada Walikota Mataram atas keberhasilan mengelola manajemen kelembagaan termasuk memberikan perhatian khusus kepada Jamaah Calon Haji (JCH). 5. Anugerah Honorary Police dalam upaya pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat.


11


1.8. ISU SU STRATEGIS PEMBANGUNAN Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar,

berjangka

panjang,

mendesak,

bersifat

kelembagaan

atau

keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang datang. Isu

strategis

adalah

kondisi

atau

hal

yang

harus

diperhatikan

atau

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah dan masyarakat) di masa yang akan datang. Dalam Rencana

pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Mataram 2011-2015 sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011, ditetapkan isu-isu isu strategis yang didasarkan atas hasil identifikasi, analisis masalah, sinergitas antar masalah, serta dalam rangka lebih terfokusnya intervensi program pembangunan. pembangunan Beberapa isu strategis pembangunan 2011 2011-2015, adalah sebagai berikut: 1.

Lemahnya kualitas SDM dalam mendorong daya saing daerah daerah. Hal ini dilihat dari kualitas tenaga kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga berdampak pada lema lemahnya hnya produktivitas pembangunan.

2.

Rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat sehat.. Hal ini terlihat dari masih belum optimalnya beberapa indikator kualitas kesehatan masyarakat yang berimplikasi pada rendahnya re daya dukung pembangunan.

3.

Terbatasnya media ekspresi dan ruang apresiasi bagi masyarakat. masyarakat Hal ini terlihat dari minimnya produksi kreatif, sehingga berdampak pada lemahnya daya dukung pembangunan.

4.

Lemahnya kualitas pelayanan publik di bidang Pendidikan, Kesehatan, Perijinan, Kependudukan dan Catatan Sipil Sipil. Hal ini terlihat dari masih belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berdampak pada rendahnya kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan.


12


5.

Tingginya angka kemiskinan kemiskinan..

Meskipun angka kemiskinan Kota

Mataram jauh lebih rendah dari kabupaten lain di Nusa usa Tenggara Barat, Barat namun angka nominal tersebut masih cukup besar besar.

Dalam tiga tahun

terakhir, jumlah penduduk miskin perkotaan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin perdesaan. 6.

Rendahnya kemampuan daerah dan tingginya tingginya ketergantungan pada pemerintah pusat. pusat. Hal ini tercermin dari masih rendahnya kemampuan PAD dan masih tingginya ketergantungan APBD Kota Mataram yang bersumber dari Dana Perimbangan dalam bentuk Dana ana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DA (DAK).

7.

Lemahnya akses pelayanan publik di bidang Pendidikan, Kesehatan, Perijinan, Kebersihan, Sanitasi, Air Bersih, Kependudukan

dan Catatan

Sipil. 8.

Tingginya potensi bencana alam banjir/genangan dan abrasi di wilayah kota. Hal ini dapat dilihat dari masih terdapatnya 12 titik rawan genangan yang tersebar di beberapa wilayah kota terutama pada saat musim penghujan. Sedangkan abrasi masih dirasakan oleh masyarakat kawasan pesisir pada musim angin barat.

9.

Masih tingginya luas kawasan permukiman Padat, Kumuh, dan Miskin (PAKUMIS).. Hal ini dapat dilihat dari masih luasnya kawasan kumuh di Kota Mataram (18,65 Hektar) yang tersebar di 6 kecamatan dan meliputi 18 kelurahan.

10.

Tingginya kemacetan lalu lintas (pada waktu dan lokasi tertentu). Hal ini tercermin pada saat masuk/pulang sekolah/kerja di beberapa ruas jalan utama Kota Mataram. Mataram

11.

Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung daya saing daerah daerah. Hal ini dapat dilihat dari masih kurangnya jumlah fasilitas expo, expo workshop bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta belum maksimalnya frekuensi MICE (Meeting Meeting Incentive Convention Exhibition).


13


BAB II PERENCANAAN & PENETAPAN KINERJA Bab ini memuat Visi, Misi, dan Sasaran Strategis sebagai bagian kunci RPJMD Kota Mataram Tahun 2011-2015. 2011 Visi dan Misi berfungsi sebagai penentu arah pencapaian sasaran & kinerja Kota Mataram yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Dokumen perencanaan lima tahunan Kota Mataram telah ditetapkan Pemerintah Kota Mataram didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011 2011-2015. Sebagai

dokumen

strategis

perencanaan

pembangunan,

RPJMD

memberikan

gambaran utuh terhadap penanganan isu pembangunan di Kota M Mataram dalam empat aspek yaitu aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek ek pelayanan, dan aspek daya saing. RPJMD Kota Mataram 2011-2015 2011 2015 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi dan Program indikatif pembangunan selama selama lima tahun kedepan.

2.1. VISI Visi pembangunan Kota Mataram Tahun 2011-2015 2011 adalah “Terwujudnya Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya”. Kota Mataram merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat kota menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.


14


Makna yang terkandung dalam Visi Kota Mataram adalah : a.

Maju mengandung makna bahwa dalam lima tahun kedepan terjadi peningkatan kualitas SDM Kota Mataram, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,

termasuk didalamnya seni dan sosial budaya, sehingga

kemajuan yang dicapai berlandaskan nilai nilai-nilai nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk mewujudkan masyarakat Gumi Mentaram yang sejahtera. Kemajuan

ini

dapat

diukur

berdasarkan

perbaikan

angka

Indeks

Pembangunan Manusia (IPM). b.

Religius mengandung makna dalam lima tahun kedepan akan terjadi peningkatan kualitas

masyarakat masyarakat kota yang menjunjung tinggi nilai-nilai nilai

Ketuhanan, mengedepankan kebersamaan serta toleransi yang tinggi antar umat beragama dalam suasana harmonis dalam kerangka penciptaan masyarakat madani. Nilai-nilai Nilai religius menjadi spirit dalam menentukan kebijakan, akan, program dan kegiatan pembangunan. c.

Berbudaya mengandung

makna

dalam lima tahun

kedepan terjadi

peningkatan kualitas masyarakat yang memiliki keseimbangan antara kemajuan dan religiusitas yang saling berterima dalam kemajemukan, menguatnya identitas dan dan karakter masyarakat yang mandiri, bermoral dan bermartabat. Masyarakat berkembangnya

adat

berbudaya tidak

istiadat,

melainkan

hanya juga

dapat

pada

dilihat

dari

berkembangnya

infrastruktur yang berkarakter kearifan lokal.

2.2. MISI Untuk mencapai Visi “Terwujudnya Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya”, Pemerintah Kota Mataram telah menetapkan lima Misi yaitu :

a.

Meningkatkan rasa “AMAN” masyarakat Kota Mataram yang ditunjukkan dengan kehidupan yang kondusif, dinamis, dan harmonis yang dilandasi nilai agama dan budaya.

b.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan religius untuk mendorong daya saing daerah.

c.

Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian daerah.


15


d.

Meningkatkan kual kualitas itas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik ((Good Governance).

e.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan.

2.3. TUJUAN Tujuan pembangunan Kota Mataram dalam pencapaian Visi, ditetapkan sebagai berikut: 1.

Menciptakan suasana Kota Mataram yang kondusif, dinamis dan harmonis yang dilandasi nilai agama dan budaya.

2.

Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas.

3.

Meningkatkan kesejahteraan kes masyarakat.

4.

Meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi daerah daerah.

5.

Meningkatkan investasi.

6.

Peningkatan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat masyarakat.

7.

Peningkatan

kualitas

pelayanan pelayanan

publik

berdasarkan

prinsip

tata

pemerintahan yang baik (Good ( Governance). 8.

Perluasaan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan, Kesehatan, air bersih, persampahan, sanitasi, perijinan, transportasi, kependudukan dan catatan sipil.

9.

Mengurangi luas wilayah genangan dan abrasi di wilayah kota.

10. Meningkatkan kualitas lingkungan Padat, Kumuh dan Miskin (PAKUMIS), 11. Meningkatkan media ekspresi dan ruang publik, 12. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

2.4. SASARAN STRATEGIS Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan kinerja dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Pemerintah Kota Mataram.

Sasaran kinerja juga lebih menjamin

suksesnya pelaksanaan rencana kinerja program yang menyangkut keseluruhan Satuan Kerja erja Pemerintah Kota Mataram.


16


Sasaran strategis dalam alam RPJMD Kota Mataram 2011-2015 telah ditetapkan sejumlah 27 SASARAN STRATEGIS STRATEGIS, sebagai dasar pengukuran kinerja dalam LAKIP Kota Mataram Tahun 2013. 201 Tabel 1 Keterkaitan antara Visi, Misi dan Sasaran Strategis

VISI

MISI

SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya Kota Mataram yang Maju Religius dan Berbudaya

Meningkatkan rasa “AMAN” masyarakat Kota Mataram yang ditunjukkan dengan kehidupan yang kondusif, dinamis, dan harmonis yang dilandasi nilai agama dan budaya

1. Meningkatnya Kondusivitas wilayah Kota Mataram.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan religius untuk mendorong daya saing

1. Meningkatkan kualitas pendidikan.

2. Meningkatnya toleransi masyarakat dalam kehidupan beragama.

2. Meningkatnya kualitas dan derajat kesehatan masyarakat. 3. Meningkatnya internalisasi nilai seni dan budaya yang mencerminkan kearifan lokal. 4. Meningkatnya kesetaraan gender. 5. Meningkatnya kualitas keluarga

Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi ekonomi lokal yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian daerah

1. Meningkatnya pendapatan per kapita. 2. Meningkatnya upaya penanganan masalah sosial ekonomi masyarakat. 3. Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja. 4. Meningkatnya stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah.


17


5. Meningkatnya efektivitas pemenuhan kebutuhan pangan daerah daerah. 6. Meningkatnya efektivitas pengembangan potensi unggulan daerah berbasis sumber daya lokal. 7. Meningkatnya kemandirian pembiayaan daerah. 8. Meningkatnya efektivitas pengembangan sistem dan akses permodalan UMKM. 9. Meningkatnya efektivitas pengembangan usaha. 10.Meningkatnya Meningkatnya kepastian berinvestasi. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Good Governance). Governance

1. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Good Governance 2. Meningkatnya efektivitas penerapan SPM dan SOP. 3. Meningkatnya efektivitas pemerataan dan kualitas pelayanan publik.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan

1. Meningkatnya fungsi saluran drainase. 2. Meningkatnya ketersediaan kawasan resapan air. 3. Optimalisasi penataan sempadan sungai dan pantai. 4. Meningkatnya penanganan perumahan tidak layak huni dan kawasan permukiman kumuh.


18


5. Meningkatnya ketersediaan media ekpresi dan ruang publik. 6. Meningkatnya efektivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang yang berwawasan lingkungan hidup. 7. Meningkatnya efektivitas layanan penanggula penanggulangan bencana daerah.

2.5. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 201 2013 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2013 201 sebagai dokumen implementasi rencana tahunan (tahun ke-3) RPJMD Kota Mataram 2011-2015, 2015, menetapkan 14 prioritas pembangunan daerah yang ditargetkan akan dicapai pada tahun anggaran 2013, 201 adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah. 2. Pelayanan Kesehatan berdasarkan Good Governance. 3. Penurunan Angka Kemiskinan sebesar 3 persen. 4. Penurunan Prevalensi Prevale Gizi Buruk. 5. Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan. 6. Penciptaan Wirausaha Baru. 7. Pemerataan Pendapatan. 8. Perluasan Lapangan Kerja. 9. Pengembangan Produk Unggulan Kawasan. 10. Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan. 11. Optimalisasi Penanganan Genangan/Banjir. 12. Peningkatan Rumah Layak Huni. 13. Pengurangan Kawasan Permukiman Kumuh. 14. Optimalisasi Mitigasi Bencana Alam. Alam


19


2.6. KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 201 2013 Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Pemerintah Kota Mataram Matara mencakup penentuan kebijakan dan program. Kebijakan

pada

dasarnya

merupakan

ketentuan ketentuan-ketentuan ketentuan

yang

telah

disepakati pihak-pihak pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, edoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan kegiatan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. un. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut berturut turut diarahkan untuk mencapai sasaran. Adapun penjelasan lebih rinci kebijakan dan program untuk pencapaian sasaran, adalah sebagai berikut: 1. Sasaran: ”Mening Meningkatnya katnya kondusivitas wilayah Kota Mataram Mataram”. Kebijakan : a.

Menurunkan potensi gangguan terjadinya pelanggaran.

b.

Mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan.

c.

Meningkatkan pelatihan peningkatan kompetensi.

d.

Menurunkan pelanggaran K3 di tengah masyarakat.

e.

Menurunkan angka pelanggaran Pemilu/Pemilukada Pemilu/Pemilukada.

f.

Mengoptimalkan

peran

dan

fungsi

pembinaan,

pencegahan,

pelanggaran hukum dan HAM. g.

Mengoptimalkan pengawalan penerapan PERDA.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan d Politik Dalam Negeri,, dengan program utama sebagai berikut:


20


1.

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.

2.

Program peningkatan pemberantasan Penyakit Masyarakat asyarakat (PEKAT).

3.

Program pendidikan politik masyarakat.

4.

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

5.

Program

pemeliharaan

ketentraman

ketertiban

masyarakat,

dan

pencegahan tindakan kriminal. 2. Sasaran : ”Meningkatnya Meningkatnya

toleransi masyarakat dalam kehidupan

beragama beragama”. Kebijakan : a.

Memantapkan hasil kesepakatan forum umat beragama.

b.

Optimalisasi peran kelembagaan adat keagamaan.

c.

Memantapkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui dua urusan, yaitu: Urusan Wajib otonomi daerah daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan gan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, dan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Negeri, dengan program utama: 1. Program pemberdayaan kelembagaan sosial dan keagamaan. 2. program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan. 3. Sasaran : ”Meningkatnya Meningkatnya kualitas pendidikan”. pendidikan Kebijakan : a.

Memantapkan manajemen dan pelayanan pendidikan.

b.

Meningkatkan akses dan peluang guru untuk memenuhi kualifikasi.

c.

Meningkatkan daya dukung dan sosialisasi peran perpustakaan.

d.

Memantapkan peran dan fungsi perpusatakaan daerah.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Pendidikan dan Urusan Wajib Perpustakaan, Perpustakaan dengan program utama; 1.

Program pendidikan dan usia dini.

2.

Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.

3.

Program pendidikan menengah. m

4.

Program pendidikan non formal.

5.

Program pendidikan luar biasa.


21


6.

Program manajemen pelayanan pendidikan

7.

Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

4. Sasaran :

”Meningkatnya Meningkatnya kualitas dan derajat kesehatan masyarakat masyarakat”.

Kebijakan : a.

Meningkatkan penanganan dan layanan kesehatan ibu melahirkan.

b.

Meningkatkan usia harapan hidup masyarakat.

c.

Mengoptimalkan upaya kesehatan masyarakat.

d.

Mengoptimalkan upaya peningkatan kesehatan balita.

e.

Mengoptimalkan peran dan fungsi Bidan.

f.

Mengoptimalkan peran, pe fungsi dan layanan Puskesmas/Pustu /Pustu.

g.

Mengoptimalkan pelayanan RSU Kota Mataram.

h.

Meningkatkan jumlah dan kualitas/kompetensi tenaga medis.

i.

Mengoptimalkan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

j.

Mengoptimalkan sosialisasi dan layanan HIV/AIDS.

k.

Mengoptimalkan malkan sosialisasi dan layanan Gerakan Anti Narkoba.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Kesehatan,, dengan program utama; 1.

Program upaya kesehatan masyarakat.

2.

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

3.

Program perbaikan gizi masyarakat.

4.

Program pengembangan lingkungan sehat.

5.

Program pencegahan penyakit menular.

6.

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya.

7.

Program peningkatan mutu pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

5. Sasaran :

”Meningkatnya Meningkatnya internalisasi nilai seni dan budaya yang mencerminkan kearifan lokal lokal”.

Kebijakan : a.

Meningkatkan frekuensi penyelenggaraan event budaya

b.

Meningkatkan keterbukaan akses pembentukan kelompok adat.


22


Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Pilihan Pariwisata,, dengan program utama utama: 1.

Program pengelolaan keragaman budaya budaya.

2.

Program pengembangan nilai budaya.

3.

Program pengelolaan kekayaan budaya.

6. Sasaran :

”Meningkatnya Meningkatnya kesetaraan gender gender”.

Kebijakan : a.

Optimalisasi kesetaraan gender.

b.

Meningkatkan

upaya

partisipasi

perempuan

dalam

pendidikan,

pemerintahan dan sektor swasta. c.

Menurunkan jumlah KDRT.

Untuk

mencapai

sasaran

tersebut

dilaksanakan

melalui

Urusan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlind Perlindungan Anak,, dengan program utama: 1.

Program

keserasian

kebijakan

peningkatan

kualitas

anak

dan

perempuan. 2.

Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.

3.

Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.

7. Sasaran :

”Meningkatnya Meningkatnya kualitas keluarga”.

Kebijakan : a.

Meningkatkan upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

b.

Meningkatkan sosialisasi guna pemahaman ber-KB ber

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui dua Urusan, yaitu yaitu: Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sejahtera dan Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat, Masyarakat dengan program utama: 1. Program keluarga berencana. 2. Program pelayanan kontrasepsi. 3. Program pembinaan peran peran-serta serta masyarakat dan kelompok usaha dalam pelayanan KB dan peningkatan kesejahteraan. 4. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan.


23


8. Sasaran :

”Meningkatnya Meningkatnya pendapatan per kapita”. kapita

Kebijakan : Meningkatkan distribusi dan sirkulasi ekonomi daerah. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Perencanaan

P Pembangunan,

dengan

program

utama:

Perencanaan

pembangunan ekonomi. 9. Sasaran :

”Meningkatnya Meningkatnya upaya penanganan masalah sosial ekonomi masyarakat”. masyarakat

Kebijakan : a.

Mengoptimalkan penanganan penduduk miskin.

b.

Pemberdayaan penduduk rentan miskin.

c.

Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan elembagaan kesejahteraan sosial dan Lembaga embaga Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui dua Urusan Urusan, yaitu: Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan, Pembangunan dan Urusan Wajib Sosial Sosial, dengan program utama: 1.

Program perencanaan sosial dan da budaya.

2.

Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.

3.

Program pembinaan anak terlantar.

4.

Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

5.

Program pemberdayaan keluarga muda mandiri.

10. Sasaran :

”Meningkatnya Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja kerja”.

Kebijakan : a.

Meningkatkan peluang lapangan kerja.

b.

Mengoptimalkan penanganan pengangguran terbuka.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Ketenagakerjaan, Ketenagakerjaan dengan program utama: 1.

Program peningkatan kesempatan kerja dan berusaha.

2.

Program peningkatan dan produktivitas tenaga kerja.


24


11. Sasaran :

”Meningkatnya Meningkatnya stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah” daerah”.

Kebijakan : Mengoptimalkan kebijakan ekonomi daerah. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Perencanaan

Pembangunan Pembangunan,,

dengan

program

utama:

Program

perencanaan pembangunan ekonomi. 12. Sasaran :

”Meningkatnya Meningkatnya efektivitas pemenuhan kebutuhan pangan daerah”. daerah

Kebijakan : a. Mengoptimalkan p peran eran dan fungsi kelembagaan ketahanan pangan. b. Meningkatkan dampak penyuluhan

terhadap pemenuhan

pangan

daerah. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Ketahanan

Pangan Pangan,,

dengan

program

utama:

Program

Peningkatan

Ketahanan Pangan.

13. Sasaran :

”Meningkatnya Meningkatnya efektivitas pengembangan potensi unggulan daerah berbasis sumber daya lokal lokal”.

Kebijakan : a.

Mengoptimalkan sektor industri dalam pengembangan peluang dan pemasaran.

b.

Meningkatkan daya saing kluster unggulan daerah.

c.

Mengoptimalkan peluang pelu dan pemasaran IRT.

d.

Mengoptimalkan sosialisasi dan promosi destinasi pariwisata.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui tiga Urusan Urusan, yaitu: Urusan Wajib

otonomi daerah, pemerintahan umum,

administrasi

keuangan daerah, perangkat daerah, kep kepegawaian egawaian dan persandian, Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta Urusan Pilihan Perindustrian,, dengan program utama: 1. Program pembinaan dan pemantauan pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. 2. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif. 3. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM. 4. Program peningkatan kualitas kel kelembagaan koperasi. 5. Program pengembangan industri in stri kecil dan rumah tangga.


25


6. Program peningkatan kemampuan teknologi industri. 7. Program penataan struktur industri. 14. Sasaran :

”Meningkatnya Meningkatnya kemandirian pembiayaan daerah daerah”.

Kebijakan : Optimalisasi manajemen pendapatan daerah. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib otonomi daerah, daerah pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, erah, kepegawaian dan persandian persandian,, dengan program utama: Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. 15. Sasaran :

”Meningkatnya Meningkatnya efektivitas pengembangan sistem dan akses permodalan UMKM”. UMKM

Kebijakan : a. Mengoptimalkan penanganan dan penin peningkatan gkatan pendapatan usaha kecil/mikro. b. Mengoptimalkan

besaran

dan

pola

distribusi

bantuan

usaha

mikro/kecil. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib otonomi daerah, daerah pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian,, dengan program utama, yaitu: Program pembinaan, pemantauan pelaksanaan PER. 16. Sasaran :

”Meningkatnya Meningkatnya efektivitas pengembangan usaha usaha”.

Kebijakan : a. Meningkatkan upaya promosi dan peluang usaha. b. Mengefektifkan peran lembaga UMK UMKM. c. Mengoptimalkan manajemen koperasi. d. Mengoptimalkan

peran

koperasi

untuk

pelayanan

kebutuhan

masyarakat. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui dua Urusan Urusan, yaitu: Urusan Wajib koperasi dan usaha kecil menengah, dan Urusan Wajib perdagangan,, dengan program utama: 1. Program penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif. 2. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM. 3. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.


26


17. Sasaran :

”Meningkatnya Meningkatnya kepastian berinvestasi berinvestasi”.

Kebijakan : a. Meningkatkan intensitas promosi investasi. b. Meningkatkan daya saing investasi daerah. c. Memantapkan identifikasi potensi yang dapat dikerjasamakan. d. Mengoptimalkan fungsi dan peran kelembagaan investasi. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib otonomi daerah, daerah pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, persandian, dengan program utama sebagai berikut: 1. Peningkatan penanaman modal daerah. 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik. 18. Sasaran :

”Meningkatnya Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Good Governance”. Governance

Kebijakan : a.

Mengefektifkan keterbukaan informasi dan partisipasi stakeholders. stakeholders

b.

Memantapkan sinkronisasi rencana pembangunan daerah.

c.

Memantapkan mekanisme fungsi pengawasan pengawasan/pembinaan /pembinaan SKPD.

d.

Meningkatkan kualitas Pengawas (auditor).

e.

Mengoptimalkan sistem pengelolaan keuangan daerah.

f.

Meningkatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

g.

Mengoptimalkan sistem pencatatan aset daerah.

h.

Mengoptimalkan alkan peran arsip dalam rangka tertib administrasi.

i.

Optimalisasi mekanisme pelaporan, pengendalian pengadaan barang dan jasa.

j.

Memantapkan sistem dan mekanisme evaluasi.

k.

Meningkatkan koordinasi pelaporan kinerja.

l.

Memantapkan mekanisme fungsi pembinaan PNS.

m. Meningkatkan cakupan pejabat yang mengikuti diklat jabatan. n.

Menyesuaikan kelembagaan SKPD sesuai dengan kebutuhan dan aturan.

o.

Memantapkan penanganan bahaya kebakaran.


27


Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui empat urusan pemerintahan, yaitu: yaitu Urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, Urusan Wajib pemberdayaan masyarakat desa, Urusan Wajib perumahan,, serta Urusan Wajib komunikasi dan informasi informasi, dengan program utama,, sebagai berikut: 1.

Program kerjasama informasi dengan mass media.

2.

Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa.

3.

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota.

4.

Program peningkatan dan pengembangan manajemen partisipatif.

5.

Program ogram perencanaan pembangunan daerah.

6.

Program pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

7.

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.

8.

Program pembinaan dan pengembangan aparatur.

9.

Program pengendalian pembangunan daerah.

10. Program peningkatan capaian kinerja. 11. Program penataan daerah, organisasi dan ketatalaksanaan ketat laksanaan serta PAN. 12. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. 13. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.

19. Sasaran :

”Meningkatnya Meningkatnya efektivitas penerapan SPM dan SOP”. SOP

Kebijakan : a.

Mendorong penyusunan SPM SKPD.

b.

Mendorong penyusunan SOP SKPD.

c.

Mendorong penerapan SPM oleh SKPD.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib otonomi daerah, daerah pemerintahan umum, administrasi asi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian persandian,, dengan program utama, yaitu: Program penataan daerah, organisasi dan ketatlaksanaan serta PAN.


28


20. Sasaran :

”Meningkatnya Meningkatnya efektivitas pemerataan dan kualitas pelayanan publik”. publik

Kebijakan : a. Meningkatkan sarpras sekolah. b. Meningkatkan kuantitas sarpras kesehatan. c. Optimalisasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. d. Meningkatkan sarpras air bersih. e. Optimalisasi pelayanan administrasi kelurahan. f. Meningkatkan infrastruktur transportasi. g. Optimalisasi pelayanan dan administrasi kependudukan. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui enam Urusan Pemerintahan, yaitu: yaitu: Urusan Wajib Pendidikan, Urusan Wajib Kesehatan, Urusan Wajib Pekerjaan Umum, Urusan Wajib Lingkungan Hidup, Urusan Wajib Perhubungan, serta Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan engan program utama, sebagai berikut: 1.

Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.

2.

Program pendidikan menengah.

3.

Program obat dan perbekalan kesehatan.

4.

Program upaya kesehatan kesehata masyarakat.

5.

Program pengembangan lingkungan sehat.

6.

Program pembangunan dan penataan lingkungan perumahan.

7.

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.

8.

Program penataan daerah otonom baru.

9.

Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.

10. Program peningkatan pelayanan angkutan. 11. Program penataan administrasi kependudukan. 21. Sasaran :

”Meningkatnya Meningkatnya fungsi saluran drainase drainase”.

Kebijakan : Meningkatkan kuantitas dan pemeliharaan saluran drainase. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Pekerjaan Umum, Umum dengan program utama, sebagai berikut: 1. Program pembangunan talud/turap/bronjong. 2. Program pengendalian banjir. 3. Program pemeliharaan saluran drainase.


29


22. Sasaran :

”Meningkatnya Meningkatnya ketersediaan kawasan resapan air air”.

Kebijakan : Meningkatkan jumlah kawasan resapan air. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui dua Urusan Wajib yaitu Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup, dengan program utama, sebagai berikut: 1. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 2. Program pembangunan dan penataan lingkungan perumahan. 23. Sasaran : Kebijakan

”Meningkatnya Meningkatnya penataan sempadan sungai dan pantai pantai”. : Meningkatkan sosialisasi, pengawasan, dan pengendalian

kawasan sempadan sempad sungai dan pantai. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, dan Penataan Ruang, Ruang dengan program utama, sebagai berikut: 1. Program pengendalian banjir. 2. Program pengembangan jaringan irigasi, rawa dan dan jaringan pengairan lainnya. 3. Program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya. 4. Program pengendalian pemanfaatan ruang 24. Sasaran :

”Meningkatnya Meningkatnya penanganan perumahan tidak layak huni dan kawasan permukiman kumuh”. kumuh

Kebijakan : a. Meningkatkan upaya penanganan upaya penanganan rumah tidak layak huni. b. Meningkatkan upaya penanganan kawasan kumuh. c. Meningkatkan sarpras sanitasi. d. Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan pemeliharaan TPS. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Pekerjaan Umum, dan Lingkungan Hidup, Hidup, dengan program utama, sebagai berikut: 1. Program pembangunan dan penataan lingkungan perumahan. 2. Program pengembangan perumahan. 3. Program pengembangan kinerja kinerja pengelolaan persampahan.


30


25. Sasaran :

”Meningkatnya Meningkatnya ketersediaan media ekpresi dan ruang publik”. publik

Kebijakan : a. Meningkatkan jumlah ruang publik. b. Meningkatkan fasilitas media ekpresi. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Hidup, dengan program utama, sebagai berikut: 1. Program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri. 2. Program perencanaan tata ruang. 3. Program penataan dan pemeliharaan ornamen kota dan reklame. reklame 26. Sasaran :

”Meningkatnya Meningkatnya efektivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang yang berwawasan lingkungan hidup hidup”..

Kebijakan : a. Menambah ruang RTH. b. Mengoptimalkan pengawasan bangunan. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, dengan program utama, sebagai berikut: 1. Program pengendalian pemanfaatan ruang. 2. Program pemeliharaan dan pengelolaan pemakaman. 27. Sasaran :

”Meningkatnya Meningkatnya efektivitas layanan penanggulangan bencana daerah”. daerah

Kebijakan : Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, dengan program utama, yaitu: program pencegahan dini dan penanggulangan bencana daerah.


31


2.7.

TARGET INDIKATOR MAKRO TAHUN 2013 201 Seluruh kebijakan pembangunan yang tertuang dalam sasaran misi dan prioritas pembangunan Tahun 201 2013 diarahkan untuk mencapai sasaran indikator makro Kota Mataram Tahun 201 2013 yang terbagi dalam empat aspek, sebagai berikut berikut: Tabel 2 Target Indikator Makro Tahun 201 2013 NO

INDIKATOR MAKRO

I

Aspek Geografis & Demografis

1 2 3 4 5 6

Jumlah Penduduk Laju Pertumbuhan Penduduk Angka Harapan Hidup (AHH) Jumlah Penduduk Miskin Persentase Penduduk Miskin Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

II

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1 2 3 4 5 6

Laju Pertumbuhan Ekonomi Laju Inflasi Tingkat Pengangguran Terbuka Angka Partisipasi Angkatan Kerja PDRB per Kapita Daya Beli Masyarakat

III

Aspek Pelayanan

1 2 3

Angka Melek Huruf (AMH) Rasio Lama Sekolah (RLS) Angka Partisipasi Murni (APM) - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/paket B - SMA/MA/Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/paket B - SMA/MA/Paket C

4

IV 1 2 3 4

SATUAN

TARGET 201 2013

jiwa

421.474 2,00 68,60 52.023 12.59 73,56

% tahun jiwa %

% % % % (Rp/tahun) (Rp/bulan)

(%) tahun (%) (%) (%) (%) (%) (%)

7.95 3.36 7.73 79,78 15.681.910 650,000 99.70 11,00 89.68 79.01 79.97 105.27 114.19 116.96

Aspek Daya Saing APBD PAD Dana Perimbangan Lain-lain lain PAD yang Sah

Milyar Rp Milyar Rp Milyar Rp Milyar Rp

957.516 90.150 580.880 141.678

Sumber: RPJMD Kota Mataram 2011-2015 (Bab IX) *) penyesuaian


32


2.8. RENCANA KINERJA & PENETAPAN KINERJA Penetapan

Kinerja

adalah

suatu

pernyataan

kinerja/kesepakatan

kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama ut SKPD, beserta target kinerja dan anggaran (Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 29 Tahun 2010, B Bab II, pasal 3 dan pasal 7). Dalam

kaitan

tersebut,

Penetapan

Kinerja

Pemerintah

Kota

Mataram

merupakan penetapan kinerja yang disepakati oleh Kepala Sat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Walikota Mataram selaku Atasan Langsung Kepala SKPD. Pemerintah Kota Mataram telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2013,, dengan uraian sebagai berikut:

MISI 1 : Meningkatkan rasa “AMAN” masyarakat Kota Mataram yang ditunjukkan dengan kehidupan yang kondusif, dinamis, dan harmonis yang dilandasi nilai agama dan budaya. SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Kondusivitas wilayah Kota Mataram.


INDIKATOR KINERJA UTAMA Cakupan Penanganan Konflik

SATUAN

TARGET

kasus

23

Penurunan jumlah pelanggaran Hukum dan HAM

kasus

290

Penegakan Peraturan Daerah

perda

17

Pertemuan antar umat beragama dalam satu tahun

kali

12

Penurunan jumlah konflik antar umat beragama dalam satu tahun

kali

2


33


MISI 2 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan religius untuk mendorong daya saing daerah. SASARAN STRATEGIS Meningkatkan kualitas pendidikan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA Angka Melek Huruf (AMH)

SATUAN

TARGET

%

99,65

tahun

11,00

Angka Partisipasi Kasar

- SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B - SMA/SMK/Paket C

Angka Partisipasi Murni

- SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B - SMA/SMK/Paket C

Guru yang memperoleh sertifikasi

%

105,27 114,19 116,96 89,68 79,01 79,97 95,00

orang

3.000

Cakupan layanan perpustakaan

%

90,00

Angka Kelangsungan Hidup Bayi per / 1000 kelahiran hidup

%

39,96

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

%

94,00

Angka Harapan Hidup

tahun

67,62

Prevalensi Gizi Buruk

%

2,50

Cakupan Kelurahan UCI

%

100

Rasio Tenaga Medis per 1.000 penduduk

-

13,03

Cakupan Layanan Puskesmas

%

99,00

Rasio Rumah Sakit

RS

1:26.149

Jumlah Posyandu Aktif

buah

400

Cakupan JAMKESMAS

jiwa

89.647

Rasio Lama Sekolah (RLS)

Jumlah kunjungan perpustakaan



34


Prevalensi HIV/AIDS

%

0,01

kali

75

kelompok

45

Meningkatnya internalisasi nilai seni dan budaya yang mencerminkan kearifan lokal.

Jumlah Event budaya daerah dalam satu tahun


Indeks Pemberdayaan Gender

-

50

Angka Melek Huruf Perempuan

-

100

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan

orang

1.718

Jumlah kasus KDRT

kasus

0,61

Peningkatan jumlah Keluarga Sejahtera

keluarga

111.288

PUS

65.763


Jumlah pembinaan kelompok budaya

Cakupan layanan PUS ber-KB

MISI 3 Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian daerah. SASARAN STRATEGIS Meningkatnya pendapatan per kapita.

INDIKATOR KINERJA UTAMA PDRB per Kapita

Meningkatnya upaya penanganan masalah lah sosial ekonomi masyarakat. Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja. Meningkatnya stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah.

SATUAN

TARGET

rupiah

12.960.256

rupiah

750.000

Penduduk miskin

%

15,59

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

%

65,00

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Pertumbuhan ekonomi daerah

%

95,00

%

7,83

Paritas Daya Beli (UMR)


35



Luas lahan pertanian

Ha

12,26

Cakupan layanan penyuluhan

%

93

Meningkatnya efektivitas pengembangan potensi unggulan daerah berbasis sumber daya lokal.

Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

%

10,00

Kontribusi sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

%

23,00

Jumlah kelompok sadar wisata

kelompok ompok

160

orang

250.000

Daya serap Pendapatan Daerah

%

100

Daya serap PAD

%

100

Perbandingan PAD terhadap Dana Alokasi Umum (DAU)

%

35,00

Meningkatnya efektivitas pengembangan sistem dan akses permodalan UMKM.

Usaha mikro dan kecil

UKM

25.000

UMKM yang mendapat bantuan permodalan

UKM

500

Meningkatnya efektivitas pengembangan usaha.

Wirausaha Baru

WUB

10.000

Koperasi Berkualitas

Unit

130

Koperasi Aktif

Unit

413

%

3,00

Milyar Rp.

2.000

kontrak

10

hari

20

Angka kunjungan wisatawan Meningkatnya kemandirian pembiayaan daerah.

Meningkatnya kepastian berinvestasi.

Laju pertumbuhan investasi Jumlah nilai investasi dalam satu tahun Jumlah kontrak kerjasama investasi Waktu penyelesaian ijin investasi


36


MISI 4 Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance). SASARAN STRATEGIS Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Good Governance

INDIKATOR KINERJA UTAMA Peran serta masyarakat dalam MPBM/Musrenbang

SATUAN

TARGET

%

95

Penetapan Perwal RKPD tepat waktu

%

100

Penetapan KUA-PPAS RAPBD tepat waktu

%

100

Renstra SKPD yang mengacu RPJMD

%

100

Renja SKPD mengacu RKPD

%

100

Jumlah temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti

buah

1.556

Jumlah aparatur memiliki kualifikasi Auditor

orang

38

Penetapan APBD tepat waktu

%

100

Daya serap APBD

%

90

Opini BPK

WTP

SKPD pengelola arsip yang baik

SKPD

35

SKPD yang menyampaikaan Laporan Realisasi Fisik & Keuangan tepat waktu

SKPD

35

SKPD yang telah menyerahkan LPPD sesuai urusan pemerintahan tepat pada waktunya

SKPD

35

Peningkatan kinerja keuangan daerah/Opini BPK


37


SKPD yang menyerahkan LAKIP tepat pada waktunya

Meningkatnya efektivitas ektivitas penerapan SPM dan SOP

Meningkatnya efektivitas pemerataan dan kualitas pelayanan publik.

SKPD

35

Tingkat Disiplin PNS

%

95

Pejabat yang telah mengikuti diklat struktural

%

100

SKPD yang mempunyai SPM & SOP

SKPD

20

SKPD yang menerapkan SPM dan SOP

SKPD

20

Jumlah Rumah Tangga terlayani PDAM/air bersih

RT

112.626

Jalan dalam Kondisi Baik

%

100

Cakupan layanan persampahan

%

95,00

Rasio penduduk ber-KTP

%

50,00

MISI 5 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan. SASARAN STRATEGIS Meningkatnya fungsi saluran drainase.

INDIKATOR KINERJA UTAMA Cakupan drainase dalam kondisi baik

SATUAN

TARGET

%

75,00


Jumlah resapan air

titik

80

Optimalisasi penataan sempadan sungai dan pantai.

Jumlah bangunan di pinggir sungai

-

98

Meningkatnya penanganan perumahan tidak layak huni dan kawasan permukiman kumuh.

Rumah tidak layak huni

%

5,00

Kawasan permukiman kumuh

%

5,00

RT

112.626

Rumah tinggal ber-sanitasi


38


Tempat pembuangan sampah (TPS)

unit

150

Meningkatnya ketersediaan media ekpresi dan ruang publik.

Jumlah ruang publik

unit

10

Jumlah fasilitas media ekpresi

unit

15

Meningkatnya efektivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang yang berwawasan lingkungan hidup.

Ruang Terbuka Hijau (RTH)

m2

210.333

%

20,00

unit

2.500

Alih fungsi lahan pertanian

%

5,00

Cakupan jumlah bencana yang dapat ditangani dalam satu tahun

%

85,00

Cakupan tempat pemakaman umum Bangunan ber-IMB

Meningkatnya efektivitas layanan penanggulangan bencana daerah.


39


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Bab ini memuat evaluasi Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Mataram dalam upaya pencapaian Visi Kota Mataram yang Maju, Religius, dan Berbudaya. Penetapan IKU diperlukan guna memudahkan SKPD melaksanakan 5 Misi yang ada dalam RPJMD Kota Mataram 2011-2015 2011

3.1.

KERANGKA PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja (performance ( measurement)) digunakan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis orgnasisasi. Setiap instansi

Pemerintah

wajib

menetapkan

Indikator

Kinerja

Utama

(Key

Performance Indicator) Indicator) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis pada masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang. Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (Key (Key Performance Indicator) Indicator secara formal diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, serta ser diperolehnya ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Perlunya ditetapkannya IKU adalah agar terdapat proses yang wajar yang digunakan baik oleh pelaksana dan dan pimpinan organisasi dalam mengelola usaha-usaha usaha organisasi instansi agar mencapai hasil atau berkinerja tinggi (Peraturan aturan Menteri PAN Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008). Adapun Indikator Kinerja Utama (Key (Key Performance Indicator) Pemerintah Kota Mataram sebagaimana Keputusan Walikota Mataram Nomor 657/IX/2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram 2011-2015, 2011 diuraikan sebagai berikut:

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KOTA MATARAM TAHUN 2013 201 BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

40


1.


2.


3.

Meningkatkan kualitas pendidikan.

4.


5.

Meningkatnya internalisasi nilai seni dan budaya yang mencerminkan kearifan lokal.

6.

Meningkatnya atnya kesetaraan gender.

7.


8.

Meningkatnya pendapatan per kapita.

9.

Meningkatnya upaya penanganan maslaah sosial ekonomi masyarakat.

10. Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja. 11. Meningkatnya stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah. 12. Meningkatnya ngkatnya efektivitas pemenuhan kebutuhan pangan daerah 13. Meningkatnya

efektivitas

pengembangan

potensi

unggulan

daerah

berbasis sumber daya lokal. 14. Meningkatnya kemandirian pembiayaan daerah. 15. Meningkatnya efektivitas pengembangan sistem dan akses permodalan UMKM. 16. Meningkatnya efektivitas pengembangan usaha 17. Meningkatnya kepastian berinvestasi. 18. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Good Governance. Governance 19. Meningkatnya efektivitas penerapan SPM dan SOP. 20. Meningkatnya efektivitas pemerataan dan dan kualitas pelayanan publik. 21. Meningkatnya fungsi saluran drainase. 22. Meningkatnya ketersediaan kawasan resapan air. air 23. Optimalisasi penataan sempadan sungai dan pantai. 24. Meningkatnya penanganan perumahan tidak layak huni dan kawasan permukiman kumuh. 25. Meningkatnya a ketersediaan media expresi e presi dan ruang publik. 26. Meningkatnya efektivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang yang berwawasan lingkungan hidup. 27. Meningkatnya efektivitas layanan penanggulangan bencana daerah.


41


3.2.

CAPAIAN INDIKATOR MAKRO Tabel 3 Capaian Indikator Makro Pemerintah Kota Mataram 2011-2012 201

CAPAIAN

NO

INDIKATOR MAKRO

SATUAN 2011

I

Aspek Demografis

1

Jumlah Penduduk

2 3

Laju Pertumbuhan Penduduk Angka Harapan Hidup (AHH)

Jiwa

2012

406.910

413.210

(%)

1,01

1,51

Tahun

67,13

67,62

Ribu Jiwa

53,73

49,63

4

Jumlah Penduduk Miskin

5

Persentase Penduduk Miskin

(%)

13,81

11,87

6

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

-

72,83

73,70

II

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)

7,67

3,02

(%)

7,67

9,87

-

Dengan sub sektor angkutan udara Tanpa anpa sub sektor angkutan udara

2

Laju Inflasi

(%)

6,38

4,10

3

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

(%)

8,96

6,70

4

Tingkat Angka Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

(%)

64,71

61,98

5

PDRB per Kapita

(Rp/tahun)

13.533.730

14.628.903

6

Daya Beli Masyarakat (UMR)

(Rp/bulan)

966.000

1.043.000


42


NO

INDIKATOR MAKRO

SATUAN

2011

2012

III

Aspek Pelayanan

1

Angka Melek Huruf (AMH)

(%)

91,85

92,25

2

Rasio Lama Sekolah (RLS)

Tahun

9,22

9,68

3

Angka Partisipasi Murni (APM)

4

-

SD/MI/Paket A

(%)

91,58

97,42

-

SMP/MTs/paket B

(%)

79,46

76,73

-

SMA/MA/Paket C

(%)

71,67

64,66

Angka Partisipasi Kasar (APK) -

SD/MI/Paket A

(%)

108,62

109,36

-

SMP/MTs/paket B

(%)

103,28

104,92

-

SMA/MA/Paket C

(%)

90,44

89,41

IV

Aspek Daya Saing

1

APBD

Milyar Rp

612.313.453.374

761.792.484.598

2

PAD

Milyar Rp

52.510.557.160

65.561.779.000

3

Dana Perimbangan

Milyar Rp

425.874.300.425

530.565.733.759

4

Lain-lain lain PAD yang Sah

Milyar Rp

76.179.130.960

82.987.677.360


43


Tujuan pembangunan daerah Kota Mataram telah ditetapkan dan dituangkan dalam visi dan misi Kota Mataram. Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan Kota Mataram telah disusun dalam suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan daerah harus dapat menginformasikan sejauhmana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan. Keberhasilan kinerja pembangunan daerah secara umum um dapat diukur dengan indikator kinerja makro dan evaluasi kinerja pembangunan daerah dengan d menggunakan n beberapa aspek sebagai tolak ukur. Aspek-aspek aspek tersebut meliputi (1) Aspek Demografi, (2) Aspek Kesejahteraan Masyarakat, (3) Aspek Pelayanan, Pelayanan dan (4) Aspek daya Saing. I.

Aspek Geografis dan Demografis Kota Mataram (61,30 km2) memiliki luas wilayah sekitar 0,30 persen dari luas wilayah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (20.153 km2). Namun dihuni oleh jumlah penduduk yang cukup besar. Pada tahun 2013, , jumlah penduduk yang ada di Kota Mataram mencapai 413.210 jiwa meningkat 6.300 jiwa dari tahun 2012.. Dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2011, penduduk Kota Mataram tahun 2012 mengalami laju pertumbuhan sebesar 1,55 persen, dibawah target yang telah ditetapkan RPJMD Kota Mataram 2011-2015 2011 yaitu 2 persen. Peningkatan jumlah penduduk pada tahun 2013 201 ini disebabkan karena tingkat kelahiran maupun urbanisasi yang cukup tinggi. Sebagai dampak langsung dari pertambahan penduduk, kepad kepadatan penduduk yang ada di Kota Mataram menjadi meningkat yaitu 6.741 6. jiwa/Km2 dari tahun sebelumnya yaitu 6.638 jiwa/Km2. Kepadatan penduduk yang cukup tinggi ini diikuti dengan kondisi warga kota yang beraneka ragam, mengalami kerawanan ke akan munculnya konflik sosial, besarnya tuntutan perluasan kesempatan kerja, kerja meningkatnya kemiskinan yang ditimbulkan oleh kesenjangan, kesenjangan, serta berdampak langsung juga terhadap kerusakan lingkungan hidup. Dengan memperhatikan kondisi penduduk

tersebut, maka pada tahun 2013 201

kebijakan-kebijakan kebijakan APBD di Kota Mataram difokuskan pada program-program program yang pro poor, pro job, job pro growth dan pro environment.


45


Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal dasar pembangunan bila kualitas sumber daya manusianya tinggi, namun sebaliknya akan menjadi beban pembangunan yang cukup besar. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam skala luas disebut sebagai pembangunan manusia dan untuk mengukur kinerja pembangunan terhadap pemberdayaan manusia digunakan IPM (Indeks Pembangunan Manusia). IPM merupakan indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan yang dianggap sangat mendasar yaitu bidang kesehatan yang diukur dengan angka harapan hidup, bidang pendidikan melalui angka melek huruf dan rata-rata rata rata lama sekolah serta bidang ekonomi dengan paritas daya beli.

Tabel 4 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kota Mataram Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2011-2012

Kecamatan (1)

Penduduk (Jiwa)

Luas Wilayah (Km2 )

2011

(2)

(3)

1. Ampenan

9,46

2. Sekarbela

Kepadatan Penduduk (Jiwa /Km2)

2012 (4)

2011

2012

(5)

(6)

79.367

80.281

8.390

8.486

10,32

53.946

55.237

5.227

5.352

3. Mataram

10,76

73.921

75.218

6.870

6.991

4. Selaparang

10,77

73.222

74.148

6.799

6.885

9,67

64.771

65.792

6.698

6.804

6. Sandubaya

10,32

61.683

62.534

5.977

6.059

Kota Mataram

61,30

406.910

413.210

6.638

6.741

5. Cakranegara

Sumber:: BPS Kota Mataram, 2013.

Berdasarkan hasil perhitungan IPM oleh BPS Kota Mataram,, terlihat bahwa status pembangunan warga kota di Kota Mataram pada tahun 2012 201 sebesar 72,83 meningkat 0,87 point bila dibandingkan dengan angka tahun 2011 201 yaitu 73,70. Namun IPM tahun 2012 201 kurang 0,73 point dari target yang ditetapkan dalam


46


RPJMD yaitu 73,56. ,56. Berdasarkan IPM, wilayah yang baik adalah wilayah yang penduduknya sehat, pandai dan berdaya beli, beli, nilai IPM 72,32 terletak pada range 51 sampai 79 yang berarti bahwa daerah tersebut mulai memperhatikan pembangunan sumber daya manusianya. manusianya IPM Kota Mataram pada tahun 2012 menduduki peringkat--1 dari kabupaten/kota lain di Provinsi NTB. Tabel 5 Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Mataram Komponen IPM

2010

2011

2012

Angka Harapan Hidup (AHH)

66,64

67,13

67,62

Rata-rata rata Lama Sekolah (RLS)

9,21

9,22

9,68


91,82

91,85

92,25

Pengeluaran Riil/Kapita (ribu ( Rp)

645,1

648,0

650,09

Sumber:: BPS Kota Mataram, 2013

Pembangunan warga kota di bidang kesehatan yang diukur dengan angka harapan hidup merupakan suatu indikator yang merefleksikan usia hidup rata-rata rata penduduk suatu daerah. Pemerintah Kota Mataram selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan warga Kota Mataram sehingga menjadi sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Hal al ini dilakukan dengan memberikan pelayanan maksimal dan membangun sarana prasarana kesehatan, dengan harapan dapat meringankan beban dan mempermudah akses warga ke fasilitas kesehatan. TABEL 6 STATISTIK KEMISKINAN KOTA MATARAM Komponen NILAI GARIS KEMISKINAN

2010

2011

2012

Rp. 279.000 Rp. 308.000 Rp. 341.000

JUMLAH PENDUDUK MISKIN (000)

58,27

53,73

49,63

PERSENTASE PENDUDUK MISKIN

14,44

13,81

11,87

Sumber: BPS Kota Mataram, 2013


47


Kota dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi, tinggi, umumnya disertai dengan kemiskinan.. Menurut data BPS Kota Mataram jumlah penduduk miskin yang ada di Kota Mataram menurun 1,26 persen atau 4.536 jiwa dari 58.272 jiwa di tahun 2011 menjadi 53.736 736 jiwa di tahun 2012 201 dan berada dibawah target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu 56.523 jiwa. Penurunan jumlah penduduk miskin ini seiring dengan meningkatnya IPM Kota Mataram. Mataram Berkurangnya jumlah penduduk miskin Kota Mataram dapat juga diartikan bahwa pendapatan p penduduk di Kota Mataram semakin meningkat.

II.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat Keberadaan Kota Mataram sebagai Ibukota Provinsi NTB yang sudah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), tempat penyelenggaraan event MICE (Meeting,

Incentive,

Convention

&

Exhibition), Exhibition),

dan

destinasi

pariwisata

membutuhkan Kota ini dapat tampil setara dengan kota-kota kota lainnya di Indonesia. Kota Mataram menjadi makin terbuka untuk mendorong geliat pertumbuhannya dalam kerangka mengangkat harkat dan martabat mart warga kota dalam posisi setara dan membanggakan dibandingkan kota-kota kota lainnya di Indonesia. Kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kota Mataram dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator, indikator yang lazim digunakan adalah laju pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, PDRB per kapita dan daya beli masyarakat. Meningkatnya jumlah penduduk dan daya beli masyarakat, maka meningkat pula kebutuhan penduduk akan barang dan jasa. Sebagai ibukota ibukota Provinsi, Kota Mataram merupakan pusat perdagangan Hal tersebut tercermin dalam nilai tambah bruto sektor perdagangan, hotel dan restoran. Tahun 2012 sektor perdagangan, hotel dan restoran telah mencapai nilai sebesar Rp. 1,41 trilliun, diantarannya dihasilkan dari kegiatan perdagangan besar dan eceran Rp. 1,27 trilliun, dan sisanya dihasilkan dari kegiatan hotel dan restoran.


48


Tabel 7 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kota Mataram Tahun 2010 - 2012 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Ribu Rp)

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Ribu Rp)

Sektor 2010 (1) Pertanian

(2)

2011* (3)

2012** (4)

2010 (5)

2011*

2012**

(6)

(7)

186.728.218

199.737.268

207.485.390

85.779.802

88.068.648

90.351.691

751.166

690.716

649.288

376.158

330.983

292.059

490.036.708

550.190.117

609.199.370

258.579.222

277.250.452

294.273.629

55.822.526

61.978.017

71.596.604

17.376.807

19.046.464

21.298.973

Bangunan

413.445.538

485.867.056

587.395.648

201.831.341

220.036.527

246.242.877

Perdagangan

982.021.318

1.184.262.048

1.406.338.897

411.144.215

464.253.310

528.015.760

1.275.674.043

1.320.613.939

1.183.673.056

584.482.794

591.876.188

473.878.708

Keuangan

809.161.972

984.965.842

1.152.796.422

375.364.255

426.584.609

486.165.236

Jasa-Jasa

611.240.299

713.541.406

825.674.512

255.688.622

271.134.500

289.191.814

4.824.881.788

5.501.846.409

6.044.809.187

2.190.623.216

2.358.581.681

2.429.710.747

Pertambangan Industri Pengolahan LGA

Pengangkutan

PDRB Kota Mataram

Keterangan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sektor perdagangan, hotel dan restoran pada tahun 2012 merupakan leading sector bagi perekonomian Kota Mataram. Kontribusi sektor ini pada pembentukan PDRB Kota Mataram sebesar 23,27 persen. Penyumbang terbesar dari sektor ini adalah subsektor perdagangan besar dan eceran dengan kontribusi sebesar 21,10 persen dengan nilai sebesar Rp. 1,406 triliun. Posisi Kota Mataram sebagai ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadikannya sebagai pusat perdagangan, dimana arus keluar masuk barang dari berbagai daerah terjadi terjadi di Kota Mataram. Peranan pemerintah daerah dalam mendukung aktivitas perdagangan

cukup

besar yang ditandai dengannya banyaknya bangunan ruko-ruko ruko ruko baru di Kota Mataram.


49


Tabel 8 Kontribusi Masing-masing masing Sektor (persen) Terhadap Pembentukan PDRB Kota Mataram Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 – 2012 201

Lapangan Usaha

2010

2011*

2012**

(1) 1. Pertanian

(2) 3,87

(3) 3,63

(4) 3,43

2. Pertambangan dan Penggalian

0,02

0,01

0,01

10,16

10,00

10,08

4. Listrik, Gas dan Air Bersih

1,16

1,13

1,18

5. Bangunan

8,57

8,83

9,72

6. Perdagangan, Hotel & Restoran

20,35

21,52

23,27

7. Pengangkutan dan Komunikasi

26,44

24,00

19,58

8. Keuangan,Persewaan &Jasa Perusahaan

16,77

17,90

19,07

9. Jasa-jasa

12,67

12,97

13,66

100,00

100,00

100,00

3. Industri Pengolahan

PDRB Keterangan:

*) angka sementara **) angka sangat sementara

Sumber:: Dokumen PDRB Kota Mataram 2012 Sektor pengangkutan dan komunikasi yang sebelumnya selalu memberikan kontribusi terbesar, pada tahun 2012 mampu memberikan kontribusi sebesar 19,58 persen, menempati posisi kedua setelah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Keberadaan Bandara Internasional Lombok di Praya sebagai pengganti Bandara Selaparang di Mataram memberikan dampak semakin banyak armada angkutan utan yang melayani penumpang dari dan ke Bandara baik yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh swasta.


50


Kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Mataram tahun 2012 didominasi oleh sektor pengangkutan dan komunikasi yaitu sebesar 22,88 persen. Sektor perdagangan, angan, hotel dan restoran mempunyai peranan terbesar kedua sebagai pembentuk PDRB Kota Mataram dengan kontribusi sebesar 22,13 persen. Kemudian, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dengan kontribusi sebesar 17,67 persen dan selanjutnya adalah sektor se jasa-jasa jasa dengan kontribusi sebesar 11,21 persen. Di posisi kelima adalah sektor industri pengolahan sebesar 11,36 persen, sektor bangunan 10,09 persen, sektor pertanian 3,41 persen, sektor listrik gas dan air bersih 1,22 persen dan terakhir sektor pertambangan pertambangan dan penggalian 0,01 persen. Tabel 9 PDRB Kota Mataram Menurut Kelompok Sektor Tahun 2010-2012 2010 (Ribu Rp)

Kelompok Sektor

2010

2011*

2012**

Primer

187.479.384

200.427.984

208.134.678

Sekunder

959.304.772

1.098.035.190

1.268.191.622

Tersier

3.678.097.632

4.203.383.235

4.568.482.887

PDRB Kota Mataram

4.824.881.788

5.501.846.409

6.044.809.187

Sumber:: Dokumen PDRB Kota Mataram 2012 Empat sektor terbesar penyumbang ekonomi Kota Mataram diatas masuk kedalam kelompok sektor tersier (sektor perdagangan hotel & restoran, sektor pengangkutan & komunikasi, sektor bank, usaha persewaan & jasa perusahaan dan

sektor jasa- jasa), jasa , dengan total peranannya sebesar 73,90 persen terhadap

pembentukan

PDRB

Kota

Mataram.

Hal

ini

menggambarkan

struktur

perekonomian rekonomian Kota Mataram mengarah kepada struktur jasa (Service ( City), dimana Kota Mataram yang menjadi Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai

fungsi-fungsi fungsi

utama

sebagai

pusat

pelayanan

bagi

kegiatan

perdagangan, jasa dan pariwisata. Sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan perkantoran pemerintahan dan fasilitas sosial. Juga sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan perdagangan dan pusat bisnis. Karena fungsinya sebagai pusat


51


pelayanan – pelayanan tersebut, maka kebutuhan akan jasa pendukungnya cukup tinggi. Jika ika dilihat gambar 5 dan 6, 6 dimana sektor tersier mengalami penurunan akibat

berpindahnya

Bandara

Udara

Selaparang

(sektor

pengangkutan

&

komunikasi), maka distribusi barang/jasa menjadi kurang lancar yang berdampak pada sektor-sektor pembentuk embentuk sektor tersier lainnya seperti sektor perdagangan, hotel dan restaurant maupun sektor jasa-jasa. jasa Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dicerminkan oleh oleh laju PDRB berdasarkan harga konstan. Berbagai kebijakan diambil pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil. Kebijakan tersebut akan tercermin dari kondisi makro ekonomi yang kondusif seperti tingkat inflasi yang cukup terkendali terkendali dan nilai tukar rupiah yang semakin menguat terhadap mata uang asing terutama Dolar Amerika (USD). Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya mencerminkan aktifitas perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan, sedangkan pertumbuhan umbuhan yang positif menunjukkan terjadinya perlambatan dalam kegiatan perekonomian. Grafik 1. Laju Pertumbuhan PDRB Adh Konstan Kota Mataram Tahun 2006-2012 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Sumber:: Dokumen PDRB Kota Mataram 2012


52


Pada

periode

2011--2012

merupakan

masa

transisi

perpindahan

bandara

Selaparang ke Bandara Internasional Lombok, sehingga pertumbuhan ekonomi Kota Mataram yang ditunjukkan oleh PDRB atas dasar harga konstan lebih lambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010. Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh Kota Mataram mencapai 3,02 persen lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2011 yang mencapai 7,67 persen. Pada tahun 2012 sektor pengangkutan dan komunikasi khususnya subsektor angkutan udara

tidak lagi berkontribusi berkontri terhadap

pembentukan PDRB, hal inilah yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi tahun 2012 lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2011. Pada tahun 2012, hampir seluruh sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif kecuali sektor pertambangan dan dan penggalian dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2012 adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang mencapai 13,97 persen. Pertumbuhan sektor ini tak lepas dari subsektor pendukungnya tertama subsektor bank dan sewa bangunan. Pertumbuhan sektor perbankan di Kota Mataram seiring dengan geliat perekonomian di segala sektor yang ada. Sebagian besar aktivitas perekonomian dalam skala besar senantiasa berhubungan dengan perbankan. Pertumbuhan Pertumbuhan subsektor perbankan di Kota Mataram secara fisik dapat dilihat dari penambahan jumlah kantor bank. Sedangkan subsektor lainnya yang juga mengalami pertumbuhan cukup signifikan adalah subsektor sewa bangunan. Pertumbuhan subsektor sewa bangunan seiring dengan dengan pembangunan ruko-ruko ruko dan perumahan di wilayah Kota Mataram. Kepemilikan properti bukan hanya sekedar kebutuhan akan tempat tinggal namun lebih berkembang sebagai investasi. Laju pertumbuhan sektor Perdagangan, hotel dan restoran sebagai leading sector perekonomian Kota Mataram pada tahun 2012 mencapai 13,73 persen. Sebagai daerah tujuan wisata, Pulau Lombok banyak dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Hal ini turut mendorong pertumbuhan sektor ini.


53


Sektor lainnya yang mengalami pertumbuhan di atas 10 persen adalah sektor bangunan dan sektor listrik, gas dan air masing-masing masing masing sebesar 11,91 persen dan 11,83 persen. Pembangunan fasilitas umum berupa jalan dan jembatan serta pembangunan ruko dan kawasan perumahan turut mendorong pertumbuhan sektor bangunan. Salah satu indikasi stabilnya perekonomian suatu daerah adalah stabilnya inflasi/ deflasi. Inflasi atau deflasi adalah perubahan harga barang di tingkat konsumen, atau merupakan perubahan dari indeks harga konsumen (IHK). Terkait dengan inflasi, berbagai kebijakan dibidang moneter telah diambil oleh pemerintah dalam menstabilkan kondisi harga-harga harga harga barang. Dalam PDRB, kenaikan harga barangbarang barang dicerminkan oleh perkembangan laju indeks harga implisit (IHI). Indeks harga implisit menggambarkan tingkat inflasi

yang menyeluruh dari seluruh

kegiatan perekonomian mulai sektor pertanian sampai dengan jasa-jasa jasa atau dengan kata lain tingkat perubahan indeks harga implisit

menggambarkan

tingkat perubahan harga arga yang terjadi pada sektor/sub sektor.

Secara agregat

indeks

yang terjadi di

harga implisit menunjukkan tingkat perubahan harga

suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun. Perkembangan harga barang akan mempengaruhi kemampuan masyarakat membeli barang-barang barang kebutuhan hidup. Sehingga dalam hal ini pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila tanpa diikuti oleh stabilnya harga-harga harga barang, dikatakan belum mampu menggambarkan tingkat tingkat kesejahteraan masyarakat.


54


Tabel 10 Perbandingan IHI dengan Inflasi Kota Mataram Tahun 2008 – 2012

Tahun

IHI

Perubahan IHI (%)

Perubahan IHK (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

2008

193,55

9,18

13,01

2009

204,10

5,45

3,14

2010

220,25

7,92

11,07

2011*

233,27

5,91

6,38

2012**

248,79

6,65

4,10

Keterangan

*) : angka sementara

**) : angka sangat sementara

Sumber:: Dokumen PDRB Kota Mataram 2012 Indeks harga konsumen (IHK) adalah indeks untuk mengukur perubahan harga dari waktu ke waktu. Indeks harga konsumen yang sering digunakan sebagai indikator kenaikan harga-harga harga harga terlihat meningkat dari tahun ke tahun, tahun sedangkan dalam inflasi PDRB atau yang sering disebut dengan implisit PDRB, penghitungan juga mempertimbangkan kenaikan biaya produksi yang ditanggung oleh pengusaha.

Besaran IHK sangat ditentukan oleh perubahan harga komoditi yang paling dominan dikonsumsi suatu daerah, sedangkan besaran IHI sangat ditentukan oleh perubahan harga sektor ekonomi yang paling potensi atau memiliki kontribusi yang dominan. Untuk melihat tingkat perubahan harga (inflasi) Kota Mataram tahun 2008 sampai 2012 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:


55


Tabel 11 Inflasi Kota Mataram Menurut Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2010 – 2012 (Persen) Inflasi (%) Kelompok Pengeluaran 2010

2011

2012

(2)

(3)

(4)

11,07

6,38

4,10

23,54

1,57

-0,24

Makanan Jadi,Minuman,Rokok dan Tembakau

10,98

7,16

5,56

Perumahan, Air, Listrik Gas dan Bahan bakar

5,59

15,90

9,47

3,84

6,43

3,32

2,07

1,96

2,46

3,22

4,41

3,47

5,71

1,41

1,82

(1)

UMUM Bahan Makanan

Sandang Kesehatan Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga Transport dan Komunikasi

Sumber:: Dokumen PDRB Kota Mataram 2012 Inflasi pada tahun 2012 dapat ditekan, hasilnya nilai inflasi tahun 2012 lebih kecil dibanding tahun 2011 lalu. Inflasi pada tahun 2012 yaitu 4,10 sementara pada tahun 2011 mencapai 6,38. Pada tahun 2012 inflasi tertinggi dialami oleh komoditi perumahan yaitu mencapai 9,47, sementara itu itu komoditi yang mengalami inflasi di bawah 2 persen yaitu Bahan Makanan dan Transportasi, masing – masing sebesar -0,24 (deflasi) , dan 1,82.


56


Sementara itu kalau dilihat inflasi dari bulan ke bulan, laju aju inflasi Kota Mataram pada tahun 2012 yang tertinggi terjadi pada bulan Pebruari yaitu sebesar 1,73 persen. Pada tahun 2012 terjadi deflasi yaitu pada bulan Maret, April, Mei, Oktober dan Nopember. Deflasi tertinggi terjadi terjadi pada bulan Mei yaitu sebesar 0,71 persen. Pertambahan jumlah penduduk penduduk memberikan dampak terhadap penyediaan kebutuhan tempat tingga dan berbagai fasilitasnya seperti ketersediaan listrik dan air. Hal inilah yang berperan dalam pertumbuhan sektor listrik, gas dan air. Sementara tingkat ingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah daer juga sangat tergantung pada potensi sumber daya yang dimiliki daerah tersebut. Begitu pula dengan beragamnya kegiatan perekonomian yang ada, sangat tergantung pada sumber daya yang tersedia. Gambaran kondisi ketenagakerjaan seperti persentase angkatan kerja yang bekerja dan persentase tingkat pengangguran terbuka sangat berguna untuk melihat prospek ekonomi yang ada di Kota Mataram. Tabel 12 Statistik Ketenagakerjaan Kota Mataram Uraian

2010 174.671

2011 177.730

2012 169.436

17.191

12.760

12.760

Angkatan Kerja

191.862

190.490

181.269

Bukan Angkatan Kerja

100.869

103.900

111.217

Penduduk Usia Kerja

292.731

294.390

292.486

TPAK (%)

65,54

64,71

61,98

UMR (Rp)

950.000

966.000

1.043.000

91,04

93,30

93,40

Bekerja Pencari Kerja

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Sumber:: Buku Statistik Daerah 2013


57


Pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai Kota Mataram telah diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja. Hal ini tercermin pada meningkatnya indikator Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dari 91,04 persen tahun 2010 menjadi 93,3 persen pada tahun 2011 dan 93,4 93,4 persen tahun 2012. Sebaliknya Angka Pengangguran Terbuka (TPT) menurun di tahun 2012 ini sebesar 6,7 persen. Hal ini adalah indikator bahwa lapangan pekerjaan di Kota Mataram meningkat, walaupun belum memenuhi kebutuhan seluruh penduduk kota mataram. TPAK tahun 2012 menurun jika dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya yaitu sebesar 65,54 persen 2010 menjadi 64,71 persen di tahun 2011 dan di tahun 2012 nilainya 61,98 persen. Kondisi ini menjadi cacatan bagi kita semua, agar dimasa yang akan datang peluang kerja semakin banyak, sehingga penduduk usia kerja aktif dalam lapangan kerja yang ada. Indikator yang mencerminkan produktivitas tenaga kerja dapat dilihat dari jumlah jam kerja. Terlihat adanya peningkatan jumlah jam kerja antara tahun 2010 sampai ai 2012. Tahun 2010 sebanyak 74,06 persen bekerja diatas 35 jam per minggunya, meningkat menjadi 78,43 jam per minggu pada tahun 2012. Pekerja yang jam kerjanya kurang dari 35 jam biasanya disebut pekerja takpenuh, pekerja dengan jam kerja normal biasanya mempunyai jam kerja diatas 35 jam per minggunya. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa produktivitas pekerja di Kota Mataram cukup bagus. Sebagai Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram menjadi tempat tujuan sebagian besar para pencari kerja. Pada tahun 2012, Upah Minimum Kota Mataram adalah sebesar, Rp. 1.043.000,-. 1.043.000, . Seperti biasanya Upah Minimim Kota Mataram selalu lebih tinggi disbanding Upah Minimum Provinsi NTB, tetapi bedanya tidak terlalu banyak, yaitu Upah Minimum Provinsi yang sebesar Rp. 1.000.000,-.


58


III.

Aspek Pelayanan

Program pendidikan gratis yang dilaksanakan secara nasional untuk tingkat SD dan SMP sangat membantu masyarakat kurang mampu untuk melanjutkan sekolah termasuk Kota Mataram. Dengan dilaksanakan program pendidikan gratis diharapkan kualitas pendidikan di Kota Ko Mataram meningkat. Tabel 13 Statistik Sekolah di Kota Mataram Uraian

SD & MI

Sekolah Guru Murid

SMP & MTs

SMA, SMK, MA

183

62

55

2.567

1.720

2.073

47.067

22.703

21.663

Sumber:: Buku Statistik Daerah 2013

Kebijakan pemerintah yang semakin memperhatikan pendidikan maka fasilitas mendidikan di Kota Mataram juga semakin meningkat. Tahun 2012 Di Kota Mataram terdapat 179 SD sederajat (2011:179), 62 SMP sederajat (2011:62) dan 55 SMA sederajat (2011:55) yang tersebar di enam kecamatan. Tenaga pengajar pe masing – masing 2.567 guru SD, 1.720 guru SMP dan 2.073 guru SMA. Program belajar 9 tahun seharusnya di Kota Mataram perlu ditingkatkan menjadi 12 tahun. Jika dilihat dari tingkat pendidikan penduduk usia 10 keatas tahun 2012 umumnya pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah SMA yaitu sebanyak 28,82 persen, terdapat penduduk lulusan Perguruan tinggi sebanyak 9,76 persen. Untuk melihat penduduk usia sekolah sekolah umumnya mengacu pada penduduk usia 55 24 tahun. Terlihat bahwa dari seluruh penduduk usia 5 -24 24 tahun sebanyak 67 persen masih bersekolah sedangkan 25 persen sudah tidak bersekolah lagi, dan 7 persen yang tidak pernah atau belum bersekolah. Masih terdapat terdapat penduduk usia 5-24 24 tahun yang tidak atau belum bersekolah yaitu sebanyak 7,24 persen. Hal ini


59


perlu menjadi perhatian semua pihak, karena masih ada warga Kota Mataram yang belum pernah mengenyam pendidikan di era modern ini. Penduduk yang masih bersekolah berse ternyata laki – laki lebih sedikit dibanding perempuan yaitu 66 persen, semetara penduduk perempuan sebanyak 67 persen. Untuk penduduk yang belum bersekolah penduduk laki – laki lebih banyak dibanding perempuan yaitu sebanyak 7,7 persen, sementara perempuan perempuan sebanyak 6,7 persen. Tabel 14 Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 5-24 5 24 tahun Jenis Kelamin

Tidak/Belum Pernah Sekolah

Masih Bersekolah

Laki-laki 7,74 66,44 Perempuan 6,75 67,79 Laki-laki & 7,24 67,12 Perempuan Sumber: Buku uku Statistik Daerah Kota Mataram, Mataram 2013

Tidak Bersekolah Lagi 25,82 25,46 25,64

Penduduk usia 10 tahun keatas dari hasil Susenas menunjukkan, pencapaian angka melek huruf (AMH) di Kota Mataram tahun 2012 telah mencapai di atas 92,25 persen. Sedangkan penduduk yang masih buta huruf huruf sebesar 7,75 persen. Jumlah itu kebanyakan di dominasi oleh penduduk perempuan dan penduduk usia lanjut. Diperlukan kerja keras semua pihak sehingga buta huruf di Kota Mataram bisa berangsur-angsur berangsur berkurang. Rata-rata rata lama sekolah penduduk Kota Mataram dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan semakin sadarnya masyarakat akan arti penting pendidikan. Pada tahun 2009 rata-rata rata rata lama sekolah selama 9,20 tahun meningkat menjadi 9,21 tahun 2010. Selama tahun 2010 sampai 2012 rata – rata lama sekolah sekola bertambah menjadi 9,68. Artinya rata-rata rata rata penduduk Kota Mataram bersekolah selama 9,68 tahun atau setingkat dengan kelas 1 SMA. Dengan demikian wajib belajar 9 tahun di Kota Mataram sudah dapat dilampaui.


60


Sementara tingkat kelulusan SD sebesar 99,90 persen, persen, tingkat SMP kelulusan sebesar 88,40 persen dan tingkat SLTA kelulusan sebesar 97,50 persen. Untuk kelulusan MI, MTs, dan MA masing – masing 95,58 persen, 99,43 persen, dan 96,94 persen. Dengan semakin baiknya ketersediaan sarana dan prasarana sekolah, serta kualitas tenaga pendidik dapat meningkatkan mutu pendidikan penduduk. Pembangunan bidang pendidikan di Kota Mataram merupakan proses panjang untuk meningkatkan daya saing warga Kota Mataram. Berbagai kebijakan dilakukan hingga tahun 2013 201 memberikan hasil asil yang memuaskan dengan meningkatnya IPM Kota Mataram. Sedangkan tingkat pendidikan yang ditamatkan tergambar pada angka rata-rata rata lama sekolah. Pada tahun 2013 201 menurut BPS Kota Mataram rata--rata lama sekolah (RLS) warga kota Kota Mataram adalah sebesar 9,68 9, tahun, Dengan kata lain ratarata rata warga hanya berhasil menyelesaikan pendidikannya sampai dengan

SMP

atau memenuhi program wajib belajar sembilan tahun oleh pemerintah. Kondisi ini

menunjukkan

peningkatan

dibandingkan

tahun tahun

201 2012

walaupun

perkembangannya amat sangat kecil. Daya serap penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu, dapat dilihat dengan menggunakan indikator yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Kasar Kasar adalah perbandingan antara jumlah murid pada setiap jenjang ang pendidikan (SD, SMP, SMA), tanpa memperhitungkan umur, umur terhadap jumlah warga kota kelompok usia sekolah (7-12, (7 13-15, 16-18 18 tahun) yang sesuai. Angka

Partisipasi

Kasar

pada

jenjang

pendidikan

SD/MI/Paket SD/MI/Paket

A

dan

SMP/MTs/PAket B lebih dari 100 persen, hal ini berarti bahwa terdapat murid sekolah yang berusia di luar usia resmi sekolah atau terdapat murid sekolah yang berasal dari luar Kota Mataram. Angka APK untuk SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B mengalami engalami peningkatan dari tahun 2011. Namun hanya APK untuk SD/MI/Paket A yang memenuhi target RPJMD untuk tahun 2012.


61


Angka Partisipasi Murni (APM) kelompok usia sekolah

adalah perbandingan antara jumlah murid

(7 (7-12, 13-15, 16-18 tahun) pada jenjang pendidikan pen

tertentu (SD, SMP, SM MA) A) terhadap jumlah warga kota kelompok usia sekolah (7(7 12, 13-15, 16-18 18 tahun) yang sesuai. Dari gambar diatas terlihat bahwa pada tahun 2012 hanya APM SD/MI/Paket A yang mengalami peningkatan dari tahun 2011 dan hanya APM SD/MI/Paket /MI/Paket A yang memenuhi target RPJMD untuk tahun 2012. Guna melayani masyarakat di bidang kesehatan di Kota Mataram terdapat fasilitas kesehatan yaitu 9 rumah sakit umum, 7 rumah sakit bersalin, 10 puskesmas dan 90 apotik yang tersebar di seluruh kecamatan. Jumlah rumah sakit pada tahun 2012 ini sama dengan tahun 2011 belum ada lagi rumah sakit yang baru beroperasi pada tahun ini. Tersedianya tenaga medis juga sangat menunjang, dengan banyaknya tenaga medis masyarakat dapat terlayani dengan baik. Hal al ini terlihat dari penolong kelahiran yang hampir kesemuanya adalah tenaga medis, angkanya mencapai 95 persen. Dengan ketersediaanya fasilitas kesehatan maka akses masyarakat akan kesehatan menjadi mudah. Keberhasilan pelayanan kesehatan masyarakat tidak saja meningkatkan usia harapan hidup namun seseorang akan tetap aktif sampai usia lanjut hal ini otomatis akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Muara dari kualitas kesehatan masyarakat, akan tergambarkan dalam Angka Harapan Hidup (AHH) bagi bayi yang dilahirkan saat itu. Angka Harapan Hidup penduduk Kota Mataram pada tahun 2012 semakin meningkat yaitu mencapai 67,62, artinya bahwa peluang bayi yang yang dilahirkan pada saat itu akan berpeluang hidup selama 67,62 tahun yang akan datang. Setiap tahunnya angka harapan hidup Kota Mataram mengalami peningkatan, selama kurun waktu 2008 – 2012. Pada tahun 2012 angka harapan hidup meningkat, sebelumnya pada tahun tah 2012 mencapai 67,13 tahun, atau naik hampir setengah tahun. Meningkatnnya AHH mencerminkan derajad kesehatan masyarakat Kota Mataram dari tahun ke tahun semakin baik.


62


Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan an indeks pembangunan manusia (IPM) yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. IPM kota mataram termasuk kategori cukup baik dengan angka 73,70. Dengan melihat perkembangan angka IPM tiap tahun, tampaknya kemajuan yang dicapai Kota Mataram dalam pembangunan manusia cukup signifikan. Angka IPM Kota Mataram mengalami sedikit peningkatan dari 72,83 pada tahun 2011 menjadi 73,70 pada tahun 2012. 2012. Hal ini wajar karena hasil dari upaya peningkatan pembangunan manusia dapat dilihat dili dalam jangka penjang. Kalau dilihat dari Komponen pembentuk IPM semuanya mengalami kemajuan. Angka Harapan Hidup naik 0,49 tahun, sementara Rata – Rata Lama Sekolah mengalami kemajuan sebanyak 0,46 tahun, untuk Angka Melek Huruf mengalami peningkatan sebesar 0,40 persen, dan Pengeluaran Perkapita Kota Mataram meningkat sekitar Rp.2.000. Diharapkan setiap tahun komponen IPM ini dapat terus meningkat. Sementara itu untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, sebagian besar penduduk wanita Kota Mataram yang yang berstatus kawin menggunakan alat KB berupa suntikan yaitu 59,97 persen, sedangkan alat KB yang diminati selanjutnya adalah spiral (21,32 persen) dan alat-alat alat alat KB lain yang digunakan oleh penduduk wanita berstatus kawin yaitu MOP/MOW sebanyak 2,83 persen , Susuk KB 6,11 persen, Pil KB dan lainnya sebanyak 1,19 persen. Tujuan utama ber KB yaitu diharapkan akan terbentuk menjadi keluarga yang berkualitas. Kualitas air minum menentukan tingkat kualitas kesehatan sekain juga menunjukkan kualitas kesejahteraan suatu rumahtangga. Sumur atau mata air tak terlindung bisa dikatakan sumber air yang kurang berkualitas karena air yang dihasilkan kurang memenuhi syarat air sehat dikarenakan airnya mudah terkena limbah dari luar. Dilihat dari fasilitas air bersih kualitas kualitas perumahan Kota Mataram dari tahun ketahun semakin baik. Pada tahun 2012 rumah tangga yang menggunakan sumur atau mata air terlindung sebagai sumber air minum sebesar 45 persen, yang mengunakan air kemasan atau leding sebanyak 47 persen.


63


Tempat buang airr besar merupakan fasilitas yang harus tersedia agar suatu perumahan bisa nyaman dan sehat. Pada tahun 2012 penggunaan fasilitas buang air besar belum terpenuhi semua, hal ini terlihat masih adanya rumah tangga yang

belum

mempunyai

tempat

buang

air

besar.

Rumah

tangga

yang

menggunakan fasilitas buang air besar sendiri sebanyak 67 persen, bersama 21 persen, umum 4 persen dan yang tidak mempunyai 8 persen.

IV.

Aspek Daya Saing Aspek daya saing berkaitan dengan potensi strategis yang dimiliki oleh Kota Mataram. Kota Mataram yang daerahnya berbatasan langsung dengan laut tentunya memiliki kekayaan bahari. Salah satunya adalah perikanan laut. Produksi perikanan laut di Kota Mataram pada tahun 2011 dan tahun 2010 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya tetapi pada tahun 2012 ini produksinya turun sedikit, yaitu hanya 1.664 ton. Produksi ikan laut pada tahun 2011 adalah yang tertinggi selama empat tahun terahir yaitu sebesar , 1.701 ton. t Penurunan produksi perikanan laut merupakan pengaruh cuaca yang kurang bersahabat, yaitu angin kencang sehingga nelayan cenderung mencari pekerjaan lain. Berbeda dengan perikanan laut, produksi perikanan darat di Kota Mataram dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan sampai tahun 2012 adalah produksi yang tertinggi. Pada tahun 2009 produksi ikan air tawar mencapai 135,86 ton, pada tahun 2010 mengalami peingkatan produksi sebesar 65 ton sehingga produksinya menjadi 201,96 per tahun. Hasil tersebut tersebut berlanjut di tahun 2011 yatu produksinya mencapai 244 ton per tahun atau naik sebesar 4.82 ton atau 1,9 persen. Di tahun 2012 ini produksinya meningkat lagi menjadi 249 ton. Peningkatan ini dikarenakan karena perikanan darat dapat dibudidayakan dan di kembangkan, dibandingkan perikanan laut yang tergantung dari banyak faktor. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram Tahun 2012 adalah sebesar Rp. 600 milyar atau 74 persen dari yang telah ditargetkan dan menurun 70 milyar dari tahun sebelumnya. sebe


64


Kota Mataram berada di atas tanah yang subur sehingga tanaman pertanian di wilayah ini tumbuh dengan subur. Luas lahan di Kota Mataram yang digunakan untuk pertanian hanya 46 persen yaitu 2.880 Ha.

Produksi

padi

di

Kota

Mataram selama periode 2010 201 - 2012, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Produksi padi meningkat dari 24.236 ton pada tahun 2010 menjadi 27.328 ton pada tahun 2012. Peningkatan produksi ini didukung oleh program intensifikasi pertanian sehingga waktu panen lebih pendek sehingga sehing luas panen meningkat. Pada komoditi tanaman pangan yang lain berbeda dengan padi, pada umumnya pada tahun 2012 mengalami penurunan produksi bahkan tidak ada nilai produksinya. Untuk tanaman kedelai nilainya turun dari 1.040 ton tahun 2010 menjadi 400 ton di periode 2012 . Kondisi ini berbanding lurus dengan luas lahan tanaman kedelai tiap tahunnya, dari tahun 2010 sampai 2011 luas panen tanaman kedelai selalu turun dari 968 hektar di tahun 2010 menjadi 379 hektar di tahun 2012. Untuk produksinya Jagung Jagung di Kota mataram pada tahun 2012 ini tidak ada, terakhir pada tahun 2011 produksinya hanya mencapai 9 ton dengan luas panen 2 hektar. Sektor industri pengolahan mempunyai peranan yang cukup penting dalam pembentukan

perekonomian

Kota

Mataram.

Dalam

pemben pembentukan

Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB), sumbangan sektor industri mencapai 10 persen. Salah satu usaha yang harus dilakukan agar sektor industri berkembang dan menjadi motor penggerak perekonomian Kota Mataram di masa datang adalah dengan meningkatkan n nilai produksi sektor industri itu sendiri. Selama kurun waktu 2008 - 2012 produksi sektor industri mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Tahun 2008 nilai produksi mencapai 785 milyar rupiah meningkat sedikit menjadi 929 milyar rupiah pada tahun 2010, 2011 sebesar 987 dan terahir pada tahun 2012 meningkat sebesar 1.015 milyar rupiah. rupiah


65


Data dari Dinas Koperindag Kota Mataram menyebutkan bahwa jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri formal maupun informal mencapai 17 ribu orang lebih pada tahun 2012 yang meningkat dari tahun sebelumnya. Jumlah usaha yang ada di Kota Mataram mengalami penurunan.Tahun 2011 jumlah usaha industri di Kota Mataram mencapai 3.103 usaha menjadi 2.686 usaha pada tahun 2012, tetapi nilai investasi tetap meningkat pada pada tahun 2012 nilainya mencapai 80,27 Milyar.

Besarnya nilai produksi tentu tidak lepas dari nilai investasi yang telah dikeluarkan, semakin besar investasi yang dikeluarkan tentunya berbanding lurus dengan hasil yang akan di dicapai. Meningkatnya nilai produksi produksi dari sektor industri di kota Mataram dikarenakan meningkatnya nilai investasi yang juga naik dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2009 yang sempat menurun. Pada tahun 2008 investasi sebesar 67 milyar rupiah, tahun 2009 sebesar 39 milyar rupiah, tahun hun 2010 sebesar 80 milyar rupiah, tahun 2011 sebesar 93 milyar rupiah dan tahun 2012 masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 93 milyar rupiah. Produksi yang tinggi tercapai karena adanya faktor produksi yang berkualitas. Salah satu faktor produksi produksi pada industri yang harus tersedia adalah Bahan Baku. Nilai bahan baku yang digunakan pada produksi sektor industri tiap tahunnya selalu meningkat. Pada tahun 2008 nilai bahan baku yang digunakan sebesar 426 milyar rupiah. Tahun 2009 sempat terjadi penurunan penurunan nilai bahan baku yang digunakan, tahun berikutnya terus meningkat hingga tahun 2012 sebesar 573 milyar rupiah. Meningkatnya nilai bahan baku tersebut berimbas langsung pada meningkatnya nilai produksi. Sebagai salah satu Destinasi pariwisata, Kota Mataram Mataram memiliki potensi strategis di bidang kepariwisatan. Wisatawan yang berkunjung ke Kota Mataram tiap tahunnya selalu meningkat, hal ini terlihat dari jumlah tamu yang menginap di hotel. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikasi, selama tahun 2012 pertumbuhan ertumbuhan perhotelan meningkat dengan, dari segi jumlah Hotel dan kamar yang tersedia. Dengan Tingkat Penghunian Hotel yang naik menjadi 16,28 dapat


66


disimpulkan bahwa wisatawan yang berkunjung ke Kota Mataram bertambah. Jumlah wisatawan yaitu 285.249 wisatawan. wisatawan. Dengan rincian wisatawan domestik 275.807 wisatawan dan asing 9.442 wisatawan. wisatawan. Jumlah hotel berbintang 12 hotel dengan jumlah kamar 962 dan jumlah tempat tidur sebanyak 1.613. Sementara jumlah hotel non bintang sebanyak 72 hotel dengan jumlah kamar 1.437 kamar dan 2.678 tempat tidur. Berdasarkan tingkat hunian kamar tahun 2012 sebesar 16,28. Nilai – nilai tersebut mengalami kenaikan yang signifikan dibanding tahun – tahun sebelumnya.

Sementara itu rata-rata rata menginap tamu asing lebih lama dibanding tamu domestik. Rata-rata rata tamu asing menginap 4 sampai 5 hari di tahun 2010 dan 3 sampai 4 hari pada tahun 2012 sedangkan tamu domestik 1 sampai 2 hari di tahun 2010 dan 2 sampai 3 hari pada tahun 2012. Semakin meningkatnya kunjungan wisatawan ini tidak lepas lepas dari semakin populernya Pulau Lombok sebagai tempat tujuan wisata.. Selain itu banyak penyelenggaraan kegiatan tingkat nasional yang diselenggarakan di Kota Mataram. Mataram

Dari sisi daya saing anggaran daerah, penerimaan penerimaan pendapatan daerah Kota Mataram tahun 2012 di dominasi oleh oleh dana perimbangan dengan perbandingan terhadap PAD sebesar 70:30 0 kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penerimaan masih relatif kecil dibanding dengan sumber penerimaan dari Dana Perimbangan. Pada tahun 2011 total penerimaan pene daerah Kota a Mataram adalah Rp. 735 milyar, milyar, meningkat Rp. 56 milyar dari tahun lalu dan Rp. 13 milyar lebih banyak dari yang ditargetkan.


67


3.3. PENGUKURAN ENGUKURAN CAPAIAN KINERJA Pengukuran capaian apaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Kategori nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran pengukuran ordinal sebagai berikut: 85 s/d 100 :

BAIK SEKALI

70 s/d < 85 :

BAIK

55 s/d < 70 :

CUKUP

0 s/d < 55

KURANG

:

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Dari 27 sasaran strategis dengan indikator kinerja rja sebanyak 108 indikator kinerja,, pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kota Mataram adalah sebagai berikut : NO 1

KATEGORI CAPAIAN SASARAN Baik Sekali

2

Baik

7 Indikator

3

Cukup

3 Indikator

4

Kurang

Jumlah

JUMLAH INDIKATOR SASARAN 17 Indikator

Indikator

27 Indikator

Adapun pencapaian KINERJA SASARAN STRATEGIS dirinci dalam bentuk matrik, sebagai berikut:


68


NO

SASARAN STRATEGIS

Jumlah Indikator

Capaian Ratarata (%)

<55

55 s/ /d <70

70 s/d < 85

85 s/d 100

MISI 1: Meningkatkan rasa “AMAN” masyarakat Kota Mataram yang ditunjukkan dengan kehidupan yang kondusif, dinamis, dan harmonis yang dilandasi nilai agama dan budaya 1 2

Meningkatnya kondusivitas ondusivitas wilayah Kota Mataram Meningkatnya toleransi masyarakat dalam kehidupan beragama Capaian Rata-rata Rata Misi 1

5

96,79

-

-

-

Baik Sekali

3

87,90

-

-

-

Baik Sekali

92,35

MISI 2 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan religius untuk mendorong daya saing daerah 1 2 3

4 5

Meningkatnya kualitas pendidikan Meningkatnya kualitas dan derajat kesehatan masyarakat Meningkatnya internalisasi nilai seni dan budaya yang mencerminkan kearifan lokal Meningkatnya kesetaraan gender Meningkatnya kualitas keluarga Capaian Rata-rata Rata Misi 2

7

91,88

-

-

-

13

95,56

-

-

-

2

86,67

-

-

-

Baik Sekali

5

89,17

-

-

-

Baik Sekali

2

67,48

-

Cukup

-

-

Baik Sekali Baik Sekali

86,15

MISI 3 : Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian daerah. daerah 1 2

3

Meningkatnya pendapatan per kapita Meningkatnya upaya penanganan masalah sosial ekonomi masyarakat Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja

2

114,50

-

-

-

3

79,13

-

-

Baik

2

108,95

-

-

-


Baik Sekali -

Baik Sekali

69


4 5 6

7 8

9 10

Meningkatnya stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah Meningkatnya efektivitas pemenuhan kebutuhan pangan daerah Meningkatnya efektivitas pengembangan potensi unggulan daerah berbasis sumber daya lokal Meningkatnya kemandirian pembiayaan daerah Meningkatnya efektivitas pengembangan sistem dan akses permodalan UMKM Meningkatnya efektivitas pengembangan usaha Meningkatnya kepastian berinvestasi Capaian Rata-rata Rata Misi 3

1

113,24

-

-

-

Baik Sekali

3

45,11

-

Cukup

-

-

5

87,85

-

-

Baik

-

3

81,66

-

-

Baik

-

2

80,64

-

--

Baik

-

4

82,25

-

-

Baik

-

4

55,33

-

Cukup

-

-

84,86

MISI 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance). 1

2 3

Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Good Governance Meningkatnya efektivitas penerapan SPM dan SOP Meningkatnya efektivitas pemerataan dan kualitas pelayanan publik Capaian Rata-rata Rata Misi 4

17

89,36

-

-

-

Baik Sekali

3

75,00

-

-

Baik

-

8

94,70

-

-

-

Baik Sekali


86,35

MISI 5 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan 1 2 3

Meningkatnya fungsi saluran drainase Meningkatnya ketersediaan kawasan resapan air Optimalisasi penataan sempadan sungai dan pantai

1

112,46

-

-

-

1

91,44

-

-

-

1

76,11

-

-

Baik


-

70


4

4 Meningkatnya penanganan perumahan tidak layak huni dan kawasan permukiman kumuh 2 Meningkatnya ketersediaan media ekspresi dan ruang publik 4 Meningkatnya efektivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang yang berwawasan lingkungan hidup 1 Meningkatnya efektivitas layanan penanggulangan bencana daerah Capaian Rata-rata Rata Misi 5 Rata-Rata Rata Seluruh Capaian Misi

5

6

7

88,05

-

-

-

Baik Sekali

99,00

-

-

-

Baik Sekali

85,09

-

-

-

Baik Sekali

98,06

-

-

-

Baik Sekali

92,89 88,52

Dari 27 sasaran diatas capaian kinerja sasaran rata-ratanya rata ratanya mencapai 88,52 persen dengan kriteria Baik Sekali. Secara lebih rinci capaian masing-masing masing masing kinerja sasaran strategis adalah sebagai berikut: SASARAN 1 : “Meningkatnya Meningkatnya kondusivitas wilayah Kota Mataram” Dengan capaian kinerja, sebagai berikut:

NO 1 2 3

CAPAIAN KINERJA (%)

<55

55 s/d <70

70 s/d < 85

85 s/d 100

Cakupan Penanganan Keamanan, eamanan, Ketentraman & Ketertiban (K3) Indeks Demokrasi

94,62

-

-

-

Baik Sekali

99,00

-

-

-

Cakupan Penanganan Konflik Penyelesaian Pelanggaran Hukum & HAM Penegakan Peraturan Daerah

56,25

-

-

-

71,00

-

-

Baik

Baik Sekali Baik Sekali -

88,24

-

-

-

Pencapaian Sasaran 1

81,82

INDIKATOR KINERJA

Baik Sekali


71


SASARAN 2 : “Meningkatnya toleransi masyarakat dalam kehidupan beragama” beragama Dengan capaian kinerja, sebagai berikut: NO

INDIKATOR KINERJA

1

Pertemuan antar umat beragama dalam 1 tahun Penurunan jumlah umlah konflik antar umat beragama dalam 1 tahun Jumlah kegiatan keagaman dalam 1 tahun Pencapaian Sasaran 2

2 3

CAPAIAN KINERJA (%)

<55 -

55 s/d <70 -

70 s/d < 85 -

98,89

85 s/d 100 Baik sekali -

75,00

-

-

Baik

89,81

-

-

-

<55

55 s/d <70

70 s/d < 85

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Baik Sekali

108,63 97,11 80,85 94,31

-

-

-

Baik Sekali

87,18

-

-

-

Baik Sekali

77,07

-

-

Baik

-

Baik sekali

87,90

SASARAN 3 : “Meningkatnya Meningkatnya kualitas pendidikan” pendidikan Dengan capaian kinerja, sebagai berikut:

1

Angka Melek Huruf

CAPAIAN KINERJA (%) 92,21

2

Rasio Lama Sekolah

92,20

NO

3

4

5 6 7

INDIKATOR KINERJA

Angka Partisipasi Kasar (APK) - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B - SMA/SMK/Paket C Angka Partisipasi Murni (APM) - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B - SMA/SMK/Paket C

Guru yang memperoleh Sertifikasi (Kualifikasi S1/D4) Rata-rata rata kunjungan perpustakaan Cakupan Layanan Perpustakaan Pencapaia an Sasaran 3

85 s/d 100 Baik Sekali Baik Sekali Baik Sekali

103,88 91,88 85,41

91,88


72


SASARAN 4 : “Meningkatnya Meningkatnya kualitas dan derajat kesehatan masyarakat” masyarakat Dengan capaian kinerja, sebagai berikut:

NO

INDIKATOR KINERJA


<55

55 s/d <70

70 s/d < 85

85 s/d 100

-

-

-

Baik Sekali

1


2


98,43

-

-

-

Baik Sekali

3

Angka Harapan Hidup

99,28

-

-

-

Baik Sekali

4


100,00

-

-

-

Baik Sekali

5


98,99

-

-

-

Baik Sekali

6

Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk

53,73

Kurang

-

-

-

7


113,33

-

-

-

Baik Sekali

8

Rasio Rumah Sakit per 10.000 penduduk

155,61

-

-

-

Baik Sekali

9


85,75

-

-

-

Baik Sekali

100,00

-

-

-

Baik Sekali

Kurang

-

-

-

10

Cakupan JAMKESMAS

11

Prevalensi HIV/AIDS

50,00

Pencapaian n Sasaran 4

95,56


73


SASARAN 5 : “Meningkatnya Meningkatnya internalisasi nilai seni dan budaya yang mencerminkan kearifan lokal”. Dengan capaian kinerja, sebagai berikut:

NO

INDIKATOR KINERJA

1

Jumlah event vent budaya daerah dalam satu tahun

2

Jumlah pembinaan kelompok budaya Pencapaian n Sasaran 5


<55

55 s/d <70

70 s/d < 85

85 s/d 100 Baik Sekali

-

-

-

93,33

-

-

-

Baik Sekali


<55

55 s/d <70

70 s/d < 85

-

-

-


86,67

SASARAN 6 : “Meningkatnya Meningkatnya kesetaraan gender”. gender Dengan capaian kinerja, sebagai berikut:

NO

INDIKATOR KINERJA

1


2


90,03

-

-

-

Baik Sekali

3


82,25

-

-

Baik

-

4

Jumlah kasus KDRT

68,86

Kurang

-

-

-


89,17


74


SASARAN 7 : “Meningkatnya Meningkatnya kualitas keluarga”. keluarga Dengan capaian kinerja, sebagai berikut: NO

INDIKATOR KINERJA


<55

55 s/d <70

70 s/d < 85

85 s/d 100

-

-

Baik

-

-

Cukup

-

-

CAPAIAN KINERJA (%)

<55

55 s/d <70

70 s/d < 85

85 s/d 100

1


2

Cakupan layanan KB

64,02


67,48

SASARAN 8 : “Meningkatnya Meningkatnya pendapatan per kapita”. kapita Dengan capaian kinerja, sebagai berikut: NO

INDIKATOR KINERJA

1

PDRB per Kapita

113,00

-

-

-

Baik Sekali

2

Paritas Daya Beli

116,00

-

-

-

Baik Sekali


114,50

SASARAN 9 : “Meningkatnya Meningkatnya upaya penanganan masalah sosial ekonomi masyarakat” masyarakat Dengan capaian kinerja, sebagai berikut: NO

1

INDIKATOR KINERJA

Rasio penduduk enduduk miskin Pencapaian n Sasaran 9


<55

55 s/d <70

-

-

70 s/d < 85 Baik

85 s/d 100

-

79,13


75


SASARAN 10 : “Meningkatnya Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja” Dengan capaian kinerja, sebagai berikut: NO

INDIKATOR KINERJA

1

Cakupan partisipasi angkatan kerja

2

Penduduk tidak bekerja Pencapaian n Sasaran 10


<55

55 s/d <70

70 s/d < 85


-

-

-

98,32

-

-

-

Baik Sekali


108,95

SASARAN 11 : “Meningkatnya Meningkatnya stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah”. daerah Dengan capaian kinerja, sebagai berikut: NO

1

INDIKATOR KINERJA

Pertumbuhan ekonomi daerah Pencapaian n Sasaran 11


<55

55 s/d <70

70 s/d < 85

-

-

-

70 s/d < 85 -

85 s/d 100 -

Baik

-

113,24

SASARAN 12 : “Meningkatnya Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja” kerja Dengan capaian kinerja, sebagai berikut: NO

INDIKATOR KINERJA

1


2

Cakupan layanan penyuluhan Pencapaian n Sasaran 12


<55 Kurang

55 s/d <70 -

73,30

-

-

45,11


76


SASARAN 13 : “Meningkatnya Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja” kerja Dengan capaian kinerja, sebagai berikut: NO

INDIKATOR KINERJA


<55 -

55 s/d <70 Cukup

70 s/d < 85 -

85 s/d 100 -

1

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

2

Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

93,08

-

-

-

Baik Sekali

3


96,66

-

-

-

Baik Sekali

4

Angka kunjungan wisatawan

94,44

-

-

-

Baik Sekali


87,85

SASARAN 14 : “Meningkatnya Meningkatnya kemandirian pembiayaan daerah” daerah Dengan capaian kinerja, sebagai berikut: CAPAIAN KINERJA (%) 101,88

<55 -

55 s/d < 70 -

70 s/d < 85 -


107,81

-

-

-

Kurang

-

-

Baik Sekali -

NO

INDIKATOR KINERJA

1


2

Daya serap PAD

3

PAD terhadap Dana Alokasi Umum (DAU)

35,28


81,66


77


SASARAN 15 : “Meningkatnya Meningkatnya efektivitas pengembangan sistem dan akses permodalan UMKM” Dengan capaian kinerja, sebagai berikut: NO

INDIKATOR KINERJA


<55

1


2


70,20


80,64

-

55 s/d < 70 -

70 s/d < 85 -

-

-

Baik

70 s/d < 85 -

85 s/d 100 Baik Sekali -

SASARAN 16 : “Meningkatnya Meningkatnya efektivitas pengembangan usaha” Dengan capaian kinerja, sebagai berikut: NO

INDIKATOR KINERJA


<55 -

55 s/d <70 -

1

Jumlah Wirausaha Baru

2


85,34

-

-

-

3

Koperasi Aktif

75,90

-

-

Baik

Pencapaian Sasaran 16

82,25

85 s/d 100 Baik Sekali Baik Sekali -

SASARAN 17 : “Meningkatnya Meningkatnya kepastian berinvestasi” berinvestasi Dengan capaian kinerja, sebagai berikut: NO

1 2 3 4

INDIKATOR KINERJA

Laju pertumbuhan investasi Jumlah nilai investasi dalam satu tahun Jumlah kontrak kerjasama investasi Waktu penyelesaian ijin investasi Pencapaian n Sasaran 17


<55 Kurang

55 s/d <70 -

70 s/d < 85 -

85 s/d 100 -

90,30

-

-

-

20,00

Kurang

-

-

Baik Sekali -

75,00

-

-

Baik

-

55,33


78


SASARAN 18 : “Meningkatnya Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Good Governance” Governance Dengan capaian kinerja, sebagai berikut: NO

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN KINERJA (%)

<55

90,52

-

55 s/d <70 -

70 s/d < 85 -


1

Peran serta masyarakat dalam MPBM/Musrenbang

2


100,00

-

-

-

Baik Sekali

3


100,00

-

-

-

Baik Sekali

4


100,00

-

-

-

5

Penyampaian KUA-PPAS KUA RAPBD tepat waktu

100,00

-

-

-


6

Temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti indaklanjuti

55,08

-

Cukup

-

-

7

Aparatur memiliki kualifikasi auditor

50,00

Kurang

-

-

-

8

Daya serap APBD

84,98

-

-

Baik

-

9

Kinerja keuangan daerah/Opini BPK

-

-

-

Baik

-

10

Tingkat pengelolaan asset daerah

97,00

-

-

-

Baik Sekali

11


100,00

-

-

-

Baik Sekali

12


91,43

-

-

-

Baik Sekali

13

SKPD yang telah menyerahkan LPPD tepat waktu SKPD yang menyerahkan LAKIP tepat pada waktunya

88,57

-

-

-

Baik Sekali

91,43

-

-

Baik

-

14


79


15

Persentase tingkat Disiplin PNS

96,13

-

-

-

Baik Sekali

16


84,56

-

-

Baik

-

17

SKPD yang kelembagaannya sesuai kebutuhan dan aturan

100,00

-

-

-

Baik Sekali


89,36

SASARAN 19 : “Meningkatnya Meningkatnya efektivitas penerapan SPM dan SOP”. SOP Dengan capaian kinerja, sebagai berikut: NO

INDIKATOR KINERJA


<55

1

SKPD yang mempunyai SPM dan SOP

2


75,00


75,00

-

55 s/d <70 -

70 s/d < 85 Baik

85 s/d 100 -

-

-

Baik

-

SASARAN 20 : “Meningkatnya Meningkatnya efektivitas pemerataan dan kualitas pelayanan publik” publik Dengan capaian kinerja, sebagai berikut: NO

INDIKATOR KINERJA


<55 -

55 s/d <70 -

70 s/d < 85 -


80,25

-

-

-


1

Jumlah Rumah Tangga terlayani air bersih

2


3


95,59

-

-

-

4

Rasio penduduk ber-KTP ber

99,12

-

-

-


Baik Sekali

94,70


80


SASARAN 21 : “Meningkatnya Meningkatnya fungsi saluran drainase” drainase Dengan capaian kinerja, sebagai berikut: NO

1

INDIKATOR KINERJA

Cakupan drainase dalam kondisi baik Pencapaian n Sasaran 21

CAPAIAN KINERJA (%)

<55

112,46

-

55 s/d <70 -

70 s/d < 85 -


55 s/d <70 -

70 s/d < 85 -

85 s/d 100 Baik

112,46

SASARAN 22 : “Meningkatnya Meningkatnya ketersediaan kawasan resapan air” air Dengan capaian kinerja, sebagai berikut: NO

1

CAPAIAN KINERJA (%)

<55

Rasio ketersediaan etersediaan kawasan resapan air

91,44

-


91,44

INDIKATOR KINERJA

Sekali

SASARAN 23 : “Optimalisasi Optimalisasi penataan sempadan sungai dan pantai” pantai Dengan capaian kinerja, sebagai berikut: NO

1

INDIKATOR KINERJA

Rasio sempadan sungai dan pantai yang dipakai bangunan liar Pencapaian n Sasaran 23

CAPAIAN KINERJA (%)

<55

55 s/d <70

76,11

-

-

70 s/d < 85 Baik

85 s/d 100 -

76,11


81


SASARAN 24 : “Meningkatnya Meningkatnya penanganan perumahan tidak layak huni dan kawasan permukiman kumuh” kumuh Dengan capaian kinerja, sebagai berikut: NO

INDIKATOR KINERJA

1


2

Rasio kawasan permukiman kumuh

3

Rumah tinggal ber-sanitasi

4

Rasio (TPS) Pencapaian n Sasaran 24


<55 -

55 s/d <70 -

70 s/d < 85 Baik

85 s/d 100 -

94,91

-

-

-

Baik Sekali

106,21

-

-

-

Baik Sekali

68,33

-

-

-

Baik Sekali

88,05

SASARAN 25 : “Meningkatnya Meningkatnya ketersediaan media ekpresi dan ruang publik” publik Dengan capaian kinerja, sebagai berikut: NO

INDIKATOR KINERJA


<55

1

Cakupan ketersediaan ruang publik

2

Cakupan ketersediaan fasilitas media ekspresi

99,58


99,00

-

55 s/d <70 -

70 s/d < 85 -


-

-

-

Baik Sekali


82


SASARAN 26 : “Meningkatnya Meningkatnya efektivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang yang berwawasan lingkungan hidup” hidup Dengan capaian kinerja, sebagai berikut: NO

INDIKATOR KINERJA


<55 -

55 s/d <70 -

70 s/d < 85 Baik

85 s/d 100 Baik Sekali Baik Sekali -

1


2

Rasio TPU

96,75

-

-

-

3

Bangunan ber-IMB ber

97,83

-

-

-

4


60,82

-

Cukup

-

Pencapaian n Sasaran 26 2

85,09

SASARAN 27 : “Meningkatnya Meningkatnya efektivitas layanan penanggulangan bencana daerah” daerah Dengan capaian kinerja, sebagai berikut: NO

1

INDIKATOR KINERJA

Bencana encana yang dapat ditangani dalam satu tahun Pencapaian n Sasaran 27


<55

55 s/d <70

70 s/d < 85

-

-

-


98,06


83


3.4. EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN DAN PENGUKURAN KINERJA Secara umum berdasarkan RPJMD Kota Mataram 2011-2015, 2015, Pemerintah Kota Mataram dapat melaksanakan 5 misi yang telah ditetapkan dengan memiliki 27 indikator pencapaian sasaran RPJMD untuk masing-masing masing masing misi, sebagai berikut:

MISI

JUMLAH INDIKATOR SASARAN

JUMLAH IKU

Misi 1

2 indikator sasaran 1 s/d 2

7

Misi 2


27

Misi 3


24

Misi 4


23

Misi 5


14

Jumlah

27 indikator

95

Dari 106 Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut, pencapaian indikator kinerja utama yang dicapai, adalah sebagai berikut: No Kategori Misi 1 (dengan 7 IKU)

Jumlah IKU

Persentase

1 2 3 4 Misi

Baik Sekali Baik Cukup Kurang 2 (dengan 27 7 IKU)

5 0 2 0

57,15 14,29 28,58 0

1 2 3 4 Misi

Baik Sekali Baik Cukup Kurang 3 (dengan 24 4 IKU)

19 3 1 3

70,37 11,12 3,71 11,12

14 5 1 4

58,34 20,84 4,17 16,67

1 2 3 4

Baik Sekali Baik Cukup Kurang


84


Misi 4 (dengan 23 3 IKU) 1 2 3 4 Misi 1 2 3 4

Baik Sekali Baik Cukup Kurang 5 (dengan 14 4 IKU) Baik Sekali Baik Cukup Kurang

15 6 1 1

65,22 26,09 4,35 4,35

10 3 1 0

71,43 21,43 7,15 0

Berdasarkan Lampiran III/2-5 III/2 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja Pemerintah Kota Mataram Tahun 2013, 201 diuraikan dalam tabel berikut ini: Tabel 4 PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH KOTA MATARAM TAHUN 2013 201 SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Kondusivitas wilayah Kota Mataram.


INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

Cakupan penanganan Keamanan, Ketentaraman dan Ketertiban (K3)

%

90

85,18

94,62

Indeks Demokrasi

%

99

98,01

99,00

Cakupan penanganan konflik

kasus

48

21

95,84

Penyelesaian Pelanggaran Hukum/HAM

kasus

200

189

94,50


%

17

17

100,00

Pertemuan antar umat beragama

%

90

89

98,89

Jumlah konflik antar umat beragama dalam satu tahun

kali

4

3

75,00


85


kali

520

467

89,81

Angka Melek Huruf

-

99,60

92,25

92,62

Rasio Lama Sekolah

thn

10,50

9,68

92,19

105,27 114,19 116,96 89,68 79,01 79,97 88

109,36 104,92 89,41 97,42 76,73 64,66 83

103,88 91,88 85,41 108,63 97,11 80,85 94,31

kali / tahun

35.000

30.513

87,18

Cakupan layanan perpustakaan

%

205

158

77,07


%

45,00

43,22

96,05


%

99,00

97,44

98,43

Angka Harapan Hidup

thn

67,62

67,13

99,28


%

2,50

2,50

100,00


%

99

98

98,99


-

13,03

7,00

53,73


%

1,5

1,7

113,33

Rasio Rumah Sakit per 10.000 penduduk

RS

1:26.149 49

1:40.691

155,61


buah

400

343

85,75

Cakupan JAMKESMAS

jiwa

89.647

89.647

100,00

%

0,01

0,05

50,00

Jumlah kegiatan keagamaan dalam satu tahun Meningkatkan kualitas pendidikan.

Angka Partisipasi Kasar

SD: SMP : SMA :

Angka Partisipasi Murni

SD: SMP : SMA :

Guru yang memperoleh sertifikasi (S1/DIV)

org

Rata-rata kunjungan perpustakaan


Prevalensi HIV/AIDS


86


kali

75

60

80,00

kelompok

45

42

93,33


-

50

57,77

115,54


-

100

90,03

90,03


%

1.718

1.413

82,25

Jumlah kasus KDRT

kasus

0,61

0,413

68,86


keluarga

111.288

78.950

70,94

Cakupan layanan KB

PUS

65.763

42.104

64,02

Meningkatnya pendapatan per kapita.

PDRB per Kapita

Rp

13.000.000

14.628.903

113,00

Paritas Daya Beli

Rp

900.000 .000

1.043.000

116,00

Meningkatnya upaya penanganan masalah sosial ekonomi masyarakat.

Penduduk miskin

jiwa

15,00

11,87

79,13

Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja.

Cakupan partisipasi angkatan kerja

%

78,02

93,30

119,58

Penduduk tidak bekerja

%

95,00

93,40

98,32

Meningkatnya stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah.

Pertumbuhan ekonomi daerah

%

9,29

10,52

113,24


Luas lahan Pertanian

%

18,39

2,19

69,64


%

93

68,17

73,30

Meningkatnya internalisasi nilai seni & budaya ygmencerminkan kearifan lokal.

Jumlah Event budaya daerah dalam satu tahun

Meningkatnya kesetaraan gender.




87


Meningkatnya efektivitas pengembangan potensi unggulan daerah berbasis sumber daya lokal.


%

15,00

10,08

67,20

Kontribusi sektor perdagangan, hotel & restoran terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

%

25,00

23,27

93,08


Kel.

150

145

96,66

orang

300.000 00.000

283.309

94,44


%

100

101,88

101,88

Daya serap PAD

%

100

107,81

107,81

PAD terhadap Dana Alokasi Umum (DAU)

%

35,00

12,35

35,28

Meningkatnya efektivitas pengembangan sistem & akses permodalan UMKM.


%

25.000

22.768

91,07


%

500

351

70,20

Meningkatnya efektivitas pengembangan usaha.

Rasio Wirausaha Baru

WUB

10.000

8.550

85,50


%

130

111

85,34

Koperasi Aktif

%

413

315

75,90

Laju pertumbuhan investasi

%

3,00

1,08

36,00

Milyar Rp.

2.000

1.806

90,30

kontrak

10

2

20,00

Waktu penyelesaian ijin investasi

hari

20

15

75,00

Peran serta masyarakat dalam MPBM

%

95

86,00

90,52


%

100

100,00

100,00

Angka kunjungan wisatawan Meningkatnya kemandirian pembiayaan daerah.

Meningkatnya kepastian berinvestasi.

Jumlah nilai investasi dalam satu tahun Jumlah kontrak kerjasama investasi



88



%

100

100,00

100,00


%

100

100,00

100,00

Penyampaian KUA-PPAS RAPBD tepat waktu

%

100

100,00

100,00

Jumlah temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti

temuan

1.556

857

55,08

Jumlah aparatur yang memiliki kualifikasi auditor

aparatur

38

19

50,00

%

90

76,49

84,98

opini

WTP

WDP

-

Tingkat pengelolaan asset daerah

%

100

97

97,00


SKPD

35

35

100,00


SKPD

35

32

91,43

SKPD yang menyerahkan LAKIP tepat pada waktunya

SKPD

35

31

88,57

Tingkat disiplin PNS

%

95

91,32

96,13


%

100

84,56

84,56

SKPD yang kelembagaannya sesuai kebutuhan dan aturan

%

35

35

100,00

SKPD dengan SPM dan SOP

SKPD

20

15

75,00


SKPD

20

15

75,00

Daya serap APBD Peningkatan kinerja keuangan daerah/Opini BPK

Meningkatnya efektivitas penerapan SPM dan SOP.


89


%

40

41,54

103,85

km

319.000

256.453

80,25


%

95

91,00

95,59

Rasio penduduk ber-KTP

%

50,00

49,56

99,12

Meningkatnya fungsi saluran drainase.

Cakupan drainase dalam kondisi baik

%

78,50

88,28

112,46


Ketersediaan kawasan resapan air

%

80

73,15

91,44

Optimalisasi penataan sempadan sungai dan pantai.

Rasio sempadan sungai dan pantai yang dipakai bangunan liar

-

13,06

9,94

76,11

Meningkatnya penanganan perumahan tidak layak huni dan kawasan permukiman kumuh.


%

1.500

1.241

82,73

hektar

29,47

27,97

94,91

Rumah tinggal bersanitasi

unit

80,00

75,46

94,33

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS)

TPS

6,00

4,10

68,33


%

95

93,50

98,42

cakupan ketersediaan fasilitas media ekpresi

%

95

94,60

99,58


%

15,30

13,00

84,97

Meningkatnya efektivitas pemerataan dan kualitas pelayanan publik.

Meningkatnya ketersediaan media ekpresi dan ruang publik.

Meningkatnya efektivitas pemanfaatan dan pengendalian

Cakupan layanan air bersih Jalan dalam Kondisi Baik

Rasio kawasan permukiman kumuh


90


ruang yang berwawasan lingkungan hidup.

Meningkatnya efektivitas layanan penanggulangan bencana daerah.

hektar

20,00

19,35

96,75

Bangunan ber-IMB

%

87,00

85,12

97,83


%

5,00

8,22

60,82

Cakupan bencana yang dapat ditangani dalam satu tahun

%

85

83,35

98,06

Rasio tempat pemakaman umum

Jumlah APBD Kota Mataram 2013 201

:

Rp. 1.022.456.440.541,11

Jumlah Realisasi APBD Kota Mataram 2013 201

:

Rp.

Persentase Realisasi APBD 2013 201

:

83,99 persen

858.748.051.644,58


91


Rekapitulasi pengukuran capaian sasaran strategis masing-masing masing masing Misi RPJMD diuraikan dalam tabel berikut ini: KETERCAPAIAN INDIKATOR SASARAN S MASING-MASING MASING MISI RPJMD

No

SASARAN

JUMLAH IKU

RATA-RATA RATA TINGKAT KETERCAPAIAN SASARAN

KET

MISI 1: Meningkatkan rasa “AMAN” masyarakat Kota Mataram yang ditunjukkan dengan kehidupan yang kondusif, dinamis, dan harmonis yang dilandasi nilai agama dan budaya 1


5

81,82

-

2


3

87,90

-

Rata-rata rata Capain Kinerja Misi 3

84,86

MISI 2 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan religius untuk mendorong daya saing daerah 1

Meningkatnya kualitas pendidikan

7

91,11

-

2


11

95,56

-

3

Meningkatnya internalisasi nilai seni dan budaya yang mencerminkan kearifan lokal

2

86,67

-

4


4

89,17

-

5


2

67,48

-

Rata-rata rata Capain Kinerja Misi 2

85,99


92


MISI 3 : Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian daerah. daerah 1

Meningkatnya pendapatan per kapita

2

114,50

-

2

Meningkatnya upaya penanganan masalah sosial ekonomi masyarakat

1

79,13

-

3

Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja

2

108,95

-

4

Meningkatnya stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah

1

113,24

-

5


2

45,11

-

6

Meningkatnya efektivitas pengembangan potensi unggulan daerah berbasis sumber daya lokal

4

87,85

-

7

Meningkatnya kemandirian pembiayaan daerah

3

81,66

-

8

Meningkatnya efektivitas pengembangan sistem dan akses permodalan UMKM

2

80,64

-

9

Meningkatnya efektivitas pengembangan usaha

3

82,25

-

10

Meningkatnya kepastian berinvestasi

4

55,32

-

Rata Rata-rata Capain Kinerja Misi 3

84,86


93


MISI 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance). 1


17

89,36

-

2

Meningkatnya efektivitas penerapan SPM dan SOP

2

75,00

-

3

Meningkatnya efektivitas pemerataan dan kualitas pelayanan publik

4

94,70

-

Rata-rata Capaian Misi 4

86,35

MISI 5 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan 1

Meningkatnya fungsi saluran drainase

1

112,46

-

2


1

91,44

-

3

Optimalisasi penataan sempadan sungai & pantai

1

76,11

-

4

Meningkatnya penanganan perumahan tidak layak huni dan kawasan permukiman kumuh

4

88,05

-

5

Meningkatnya ketersediaan media ekspresi dan ruang publik

2

99,00

-

6

Meningkatnya efektivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang yang berwawasan LH

4

85,09

-

7

Meningkatnya efektivitas 1 layanan penanggulangan bencana daerah Rata-rata Capaian Misi 5 RATA-RATA RATA CAPAIAN SELURUH MISI

98,06

-

92,88 86,98


94


I.

EVALUASI CAPAIAN SASARAN 1 Sasaran 1 terkait dengan pencapaian peningkatan rasa “AMAN” masyarakat Kota Mataram yang ditunjukkan dengan kehidupan yang dilandasi nilai agama dan budaya melalui peningkatan kondusivitas wilayah Kota Mataram, serta peningkatan toleransi masyarakat dalam kehidupan beragama. Evaluasi capaian sasaran 1 berdasarkan IKU yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: Tabel EVALUASI CAPAIAN SASARAN 1 “Meningkatnya kondusivitas wilayah Kota Mataram”

1

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Cakupan Penanganan Keamanan, Ketentraman & Ketertiban (K3)

2

Indeks Demokrasi

3

Cakupan Penanganan Konflik

kasus

23

22

95,65

48

46

95,84

4

Penyelesaian Pelanggaran elanggaran Hukum dan HAM

kasus

290

247

85,17

200

189

94,50

5


Dok.

17

20

117,64

17

17

100,00

No

Tahun 2012

Tahun 2013 201

Target

Realisasi

CAPAIAN KINERJA 2012

%

90

84,24

93,60

90

85,18

94,62

%

98

97,37

99,35

99

98,01

99,00

SATU AN

Rata-rata Capaian IKU Kinerja Capaian Sasaran 1

Target

Realisasi


85,38 85,38

96,79 96,79

Untuk cakupan penanganan K3 (IKU 1) dapat diketahui dari rata-rata rata pengukuran terhadap 5 indikator pendukung lainnya, antara lain:


95


No 1

Uraian Persentase potensi gangguan ketentraman dan ketertiban yang dapat diatasi.

2012 15%

2013 11%

%

Ket.

73,34%

Menurun

3 kali

1 100,00%

-

68,59%

Meningkat

2

Jumlah patroli Satuan Polisi Pamong Praja dalam pencegahan pelanggaran tramtib dalam 24 jam.

3 kali

3

Jumlah polisi pamong praja yang memiliki kompetensi melalui diklat kesamaptaan.

121 orang

4

Angka kriminalitas

5

Rata-rata rata kejadian gangguan keamanan per tahun per 10.000 penduduk

1.259 kasus

1.378 kasus

9,46%

Meningkat

171 kali

194 kali

13,45%

Menurun

Rata-rata persentase IKU 1

84,24%

Sumber:: BPS Kota Mataram & Satuan Pol PP Kota Mataram, 2014.

Dari data tabel capaian kinerja dalam meningkatkan kondusivitas wilayah Kota Mataram, terjadi peningkatan pen 11,41 persen di tahun 2013, dibandingkan diba dengan tahun 2012. Terjadi peningkatan angka kriminilitas sebesar 119 kasus di tahun un 2013 dibandingkan tahun 2012. 2012 Komposisi penduduk Kota Mataram yang majemuk dengan berbagai ras, suku dan agama dapat menyimpan potensi konflik.. Jika tidak ditangani dengan benar. Dalam meminimalisasi timbulnya konflik di tengah masyarakat. Upaya meminimalisasi pelanggaran K3 dilakukan melalui pembinaan perlindungan masyarakat berbasis Sistem Keamanan Lingkungan (SISKAMLING) dengan membina 43 orang, dan penunjukan 186 orang Tim Pelaksana LINMAS. LINMAS. Untuk itu, Satuan Polisi Pamong Praja dan Bakesbang-Linmas Bakesbang Linmas melakukan berbagai upaya preventif melalui pengadaan Pos Jaga 6 unit, dan pengadaan alat komunikasi HT. sosialisasi yang efektif untuk Pemberantasan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) (PE dilakukan pada 6 kecamatan, kecamatan, upaya konkrit ini mendapat apresiasi dari Kepolisian Republik Indonesia melalui Kepolisian Daerah Nusa Tanggara Barat dengan diberikannya Penghargaan HONORIS POLICE tahun 2013 kepada Walikota a Mataram.


96


.

Gambar: Walikota Mataram saat menerima Penghargaan Honoris Police 2013 dari Kepolisian Republik Indonesia

Dalam mengoptimalkan penanganan konflik, beberapa hal yang dilakukan: pertama, meningkatkan intervensi kebijakan Pemerintah Kota Mataram yang aktif mendorong harmonisasi dan mengantisipasi sedini mungkin potensi konflik,

kedua,,

Pemerintah

Daerah

secara

terus

menerus

dan

aktif

memfasilitasi dialog terbuka, menggelar rapat koordinasi, serta melakukan mediasi penanganan konflik. Tak ketinggalan ketinggalan keberadaan Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) dan jejaringnya juga dioptimalkan, upaya lain adalah memfasilitasi

dan

mendukung

program

kerja

sejumlah

ormas

yang

merupakan wadah masyarakat untuk membangun pemahaman atas pluralisme dan keberagaman, n, seperti Forum Koordinasi Umat Beragama (FKUB). Dalam upaya penanganan masalah Hukum dan HAM dilakukan 4 kali Konsultasi Publik dan 6 kali publikasi produk hukum daerah selama tahun 2013. Guna peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan kepatuhan aparatur dan masyarakat dalam menegakkan nilai-nilai nilai nilai HAM telah tersusun Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) yang menjadi dasar pelaksanaan harmonisasi nilai-nilai nilai HAM ke dalam program dan kegiatan Pemerintah Kota Mataram.


97


Disamping

itu,

Penegakan

Peraturan

Daerah Daerah

sebagai

bagian

penting

pelaksanaan kebijakan daerah terus digalakkan, mulai dari tahapan sosialisasi yang intensif, uji coba, dan penerapan produk hukum daerah tersebut. tersebut Tim penegakan PERDA berupa tim operasional 20 orang. Jumlah umlah produk hukum daerah yang telah ditetapkan selama 2012-2013: 2012 Produk Hukum Peraturan Daerah Kota Mataram Peraturan Walikota Mataram Keputusan Walikota Mataram

Tahun 2012

Tahun 2013

11 Perda 20 Perwal 500 Keputusan

11 Perda 35 Perwal 978 Keputusan

Sumber:: LAKIP Setda Kota Mataram Tahun 2013

Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD sebagai berikut:

No

1 2 3 4 5

SATUAN

REALISASI AKUMULASI SD. TAHUN 2012

RENCANA SESUAI DENGAN TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN TAHUN 2015) 201

PERSENTASE CAPAIAN KINERJA SD. TAHUN 2013

Cakupan Penanganan Keamanan, Ketentraman & Ketertiban (K3) Indeks Demokrasi

%

94,62

95

99,60

%

99,00

100

99,00

Cakupan Penanganan Konflik Penyelesaian Pelanggaran P Hukum dan HAM Penegakan Peraturan Daerah

kasus

56,25

100

56,25

kasus

71,00

90

78,89

dok

88,24

100

88,24

81,82

97,00

84,35

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Rata-rata rata Capaian IKU terhadap RPJMD

Dari hasil evaluasi pengukuran capaian kinerja sasaran sampai dengan tahun 2012 sebesar 81,82 persen,, dibandingkan dengan tahun 2013 terjadi peningkatan sebesar 2,53 persen dibandingkan capaian target tahun 2012 terhadap RPJMD.. Dari target rata-rata rata RPJMD sebesar 97,00 persen, di tahun 2013 belum tercapai 12,65 persen sampai dengan periode akhir RPJMD yaitu pada tahun 2015.


98


II.

EVALUASI CAPAIAN SASARAN 2 Tabel EVALUASI CAPAIAN SASARAN 2 “Meningkatnya Meningkatnya Toleransi Masyarakat dalam Kehidupan Beragama Beragama”

No


1

Pertemuan antar umat beragama

2

Jumlah konflik antar umat beragama dalam satu tahun

3

Jumlah Kegiatan Keagamaan dalam satu tahun

Tahun 2012 Realisasi


Target

Realisasi


81

90,00

90

89

98,89

4

1

75,00

4

3

75,00

520

450

86,53

520

467

89,81

SATUAN

Target

%

90

kasus

keg

Rata-rata Capaian IKU Capaian Kinerja Sasaran 2

83,84 83,83

Tahun 2013 201

87,90 87,90

Visi untuk mewujudkan Kota Mataram yang Religius, salah lah satunya satu tergambar dalam berbagai kegiatan keagamaan yang secara rutin dilakukan setiap tahunnya oleh berbagai pemeluk agama di Kota Mataram. Beberapa kegiatan keagamaan tersebut antara lain: (1) Festival Maulid, (2) Festival Lebaran Topat, (3) MTQ/MFQ, (4) Pawai Ogoh-ogoh. ogoh. Pengembangan nilai keimanan dan ketaqwaan terus menerus dilakukan sejak tahun 2010, dimulai dari penyelenggara Negara yaitu Aparatur Pemerintah Daerah. Setiap Jum’at Pagi, Kantor Walikota Mataram menyelenggarakan Imtaq. Nilai-nilai IMTAQ MTAQ menjadi perwujudan Visi Kota Mataram yang Religius. Kebijakan penyelenggaraan IMTAQ di tingkat Sekolah-sekolah Sekolah sekolah setiap Jum’at pagi juga diterapkan.


99


Gambar : Walikota Mataram dengan penghargaan IPHI Award Sumber : Dokumentasi Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Mataram, 2014.

Kinerja

dalam

pelayanan

haji

Penghargaan

IPHI

AWARD

dari

Ikatan

Penyelenggara Haji Indonesia (IPHI (I Pusat) kepada Walikota Mataram atas keberhasilan

mengelola

manajemen

kelembagaan

termasuk

memberikan

perhatian khusus kepada kep Jamaah Calon Haji (JCH). Kemudahan pelayanan JCH dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Mataram melalui implementasi SISKOHAT. Kinerja pelayanan haji berkaitan dengan komitmen Kepala Daerah dalam memberikan layanan yang optimal. Dari data statistik, pendaftar p Calon Haji sampai dengan akhir 2013 sebanyak 6.935 orang. Jumlah Calon Jamaah Haji (CJH) Kota Mataram pada 2012 sebanyak 660 CJH, menurun menjadi 443 CJH pada 2013.. Penurunan jumlah CJH akibat dari pengurangan Kuota Jamaah Haji H oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Komposisi penduduk Kota Mataram cukup heterogen, terdiri dari berbagai suku, budaya, ras dan agama. Selain suku Sasak, penduduk Kota Mataram juga berasal dari berbagai suku lainnya. Penduduk enduduk Kota Mataram mayoritas beragama Islam sebanyak 354.998 jiwa (80,1%) sedangkan yang beragama Hindu 68.242 jiwa (15,4%) Kristen 7.908 (1,78%), Katolik sebanyak 4.242 jiwa (0,96%), dan sisanya beragama Budha 7.657 jiwa (1,05%).


100


Dalam keberagaman, hingga saat ini kondisi kehidupan n masyarakat cukup kondusif,

dengan

bekerjasama

selalu

dalam

mengedepankan

kehidupan

sikap

bermasyarakat.

saling

toleransi,

saling

Adapun dapun

jumlah

sarana

peribadatan yang terdapat di Kota Mataram yaitu Masjid 288 buah, Gereja Katolik 2 buah, Gereja Protestan 15 buah, Pura 163 buah, dan Vihara 7 buah. Guna mengatasi maka juga dilakukan pemantapan fungsi Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA), koordinasi Forum Komunikasi Komunik si Pimpinan Daerah (FKPD). Upaya mengakibatkan menurunnya pesentase konflik dari 50 persen menjadi menja 25 persen di tahun 2013 3. Pertemuan antar umat beragama dikoordinasikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Mataram yang dilakukan selama 5 kali dalam satu tahun dengan melibatkan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan. Banyaknya anyaknya lembaga kelembagaan mengalami peningkatan sebesar 0,44 persen dari tahun 2013 sebanyak 448 kegiatan kegia menjadi 450 kegiatan di tahun 2013. 201 . Namun, terjadi penurunan realisasi akibat bertambahnya target capaian yang diinginkan di tahun 2013, 201 , yang menyebabkan capaian tercapai 86,53 persen. Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi realisasi akumulasi pencapaian pencap sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut:

No 1 2 3

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Pertemuan antar umat beragama Jumlah konflik antar umat beragama Jumlah Kegiatan Keagamaan

SATUAN

REALISASI SD. TAHUN 2013

RENCANA sd TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN TAHUN 2015) 201


%

89

90

98,89

kasus

3

3

100,00

keg

467

455

102,64

Rata-rata rata Capaian IKU terhadap RPJMD

100,51

Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2012 terhadap RPJMD sebesar 75,19 persen, di tahun 2013 terdapat peningkatan sebesar 25,32 persen. Capaian RPJMD pada sasaran strategis 2 telah dapat dilampaui.


101


III.

EVALUASI CAPAIAN SASARAN 3 Tabel EVALUASI CAPAIAN SASARAN 3 “Meningkatkan Kualitas Pendidikan” Tahun 2012 No


SATU -AN

Target

Realisasi

CAPAIAN KINERJA 2012 (%)

Tahun 2013 Target

Realisasi


1


%

99,00

91,85

92,77

99,60

92,25

92,62

2

Rasio Lama Sekolah Sekola (RLS)

thn

10

9,21

92,10

10,50

9,68

92,19

3

Angka Partisipasi Kasar (APK) - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B - SMA/SMK/Paket C

%

105,27 114,19 116,96

108,62 103,28 90,44

103,18 90,45 77,33

105,27 114,19 116,96

109,36 104,92 89,41

103,89 91,88 76,44

Angka Partisipasi Murni (APM) - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B - SMA/SMK/Paket C

%

89,68 79,01 79,97

91,58 79,46 71,67

102,12 100,57 89,62

89,68 79,01 79,97

97,42 76,73 64,66

108,63 97,11 80,86

5

Guru yang memperoleh Sertifikasi (Kualifikasi S1/D4)

%

87

79

90,80

88

83

94,31

6

Rata-rata rata kunjungan perpustakaan

orang

35.000

27.549

78,71

35.000

30.513

87,18

7

Cakupan Layanan Perpustakaan

lokasi

198

147

74,24

205

158

77,07

4


90,17 90,17

91,11 91,11

Pembangunan di Kota Mataram dititikberatkan pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pendidikan merupakan hal utama dalam upaya peningkatan SDM terutama bagi generasi muda, karena dengan meningkatnya kualitas SDM, tentunya dapat membantu terwujudnya program percepatan pembangunan. Berbagai upaya pun dilakukan anggaran untuk BOSDA (Biaya Operasional


102


Sekolah Dasar), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Pembangunan Gedung dan Peningkatan Ruang Kelas Baru di beberapa sekolah. sekolah. Selain itu dalam peningkatan kualitas pendidikan, jumlah tenaga pengajar yang lulus pada pendidikan dan latihan profesi guru (sertifikasi guru) terus bertambah. Indikator lainya Keberhasilan capaian kelulusan siswa, sebagai berikut: Tabel Capaian Tingkat Kelulusan masing-masing masing Tingkatan ingkatan Sekolah Tingkat SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA

2012 99,31 88,84 88,74

2013 99,90 88,40 97,50

% Capaian 100,59 99,50 109,87

Sumber:: Statistik Daerah Kota Mataram 2013-2013

Program strategis yang diarahkan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, pendidikan antara lain: 1. Tidak idak ada pungutan biaya pendaftaran saat Penerimaan Siswa Baru (PSB) dengan menetapkan dan menerapkan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penerimaan Peserta Didik D Baru (PPDB) system on line pada SMP, SMA, dan SMK Kota Mataram Tahun 2013. Peraturan ini juga diberlakukan pada PSB Tahun 2013. 2. Pada tahun sebelumnya (2013) ( ) penyediaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) telah dialokasikan sebesar Rp. 3,8 Milyar, dan pada tahun 2013 dianggarkan sebesar 3,2 Milyar masing-masing masing masing 1,8 Milyar untuk BOS SD, dan 1,4 Milyar untuk BOS SMP. Serta untuk Bantuan Siswa Miskin telah dialokasikan anggaran dalam APBD Kota Mataram sebesar Rp. 3 Milyar. Dalam meningkatkan layanan perpustakaan daerah untuk mendukung capaian kualitas pendidikan pada tahun 2013 201 difokuskan pada peningkatan rata-rata rata kunjungan perpustakaan, dari 35.000 orang pengunjung yang ditargetkan, tercapai sebanyak 30.513 orang pengunjung atau sebesar 87,18 persen, dengan 158 titik lokasi yang menjadi cakupan layanan. Efektivitas pengelolaan anggaran SKPD guna mengalami peningkatan layanan perpustakaan yang dicapai sebesar 96,67 persen.


103


Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut : RENCANA SESUAI DENGAN TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN TAHUN 2015) 201


No


SATUAN


1


%

91,85

99,80

92,03

2

Rasio Lama Sekolah Sekola (RLS)

thn

9,22

12

76,83

3

Angka Partisipasi Kasar (APK)

SD SMP SMA

109,36 104,92 89,41

105,27 114,19 116,96

103,88 91,88 76,44

4

Angka Partisipasi Murni (APM)

SD SMP SMA

97,42 76,73 64,66

89,68 79,01 79,97

108,63 97,11 80,85

5

Guru yang memperoleh Sertifikasi (kualifikasi S1/D4)

%

83

91

91,20

6

Rata-rata rata kunjungan perpustakaan

orang

30.513

35.000

87,18

7

Cakupan layanan perpusatakaan

lokasi

158

250

63,20

Rata-rata rata Capaian Sasaran sesuai target RPJMD

88,11

Dari tabel diatas diketahui bahwa Angka Melek Huruf (AMH) trend meningkat dari tahun ke tahun hingga sampai dengan tahun 2015 ditargetkan AMH Kota Mataram tercapai 98,03 persen. Upaya kearah peningkatan tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan kebijakan bidang pendidikan di Kota Mataram. Hal yang sama juga terjadi pada Rasio Lama Sekolah (RLS) yang mengalami trend peningkatan dari tahun ke tahun sebagai dampak makin sadarnya masyarakat atas pentingnya pendidikan. Peningkatan minat baca masyarakat juga mengalami peningkatan sehingga dengan penetapan target 100 persen (35.000 kunjungan) kunjung pada tahun 2015 optimis dapat tercapai.


104


IV.

EVALUASI CAPAIAN SASARAN 4 Tabel EVALUASI CAPAIAN SASARAN 4 “Meningkatkan Kualitas dan Derajat Kesehatan Masyarakat” Tahun 2012

No


SATUAN

Target

Realisasi


Tahun 2013 201 Target

Realisasi


1

Angka Kelangsungan Hidup Bayi per 1000 kelahiran hidup

%

40,39

40,31

99,80

45,00

43,22

96,05

2


%

94,00

97,23

103,43

99,00 ,00

97,44

98,43

3

Angka Harapan Hidup

thn

67,13

67,13

100

67,62

67,13

99,28

4


%

2,75

2,52

91,63

2,50

2,50

100,00

5


%

99

97

97,97

99

98

98,99

6


-

13,42

4,52

33,68

13,03

7,00

53,73

7


%

1,5

1,7

113,33

2,0

1,7

113,33

8

Rasio Rumah Sakit

RS

1:26.149

1:40.691

155,61

1:26.1 .149

1:40.691

155,61

9


buah

400

343

85,75

400

343

85,75

10

Cakupan JAMKESMAS

jiwa

89.647

89.647

100,00

89.647

89.647

100,00

11

Prevalensi HIV/AIDS

%

0,01

0,05

50,00

0,01

0,05

50,00


93,75 93,75


95,56 95,56

105


Peningkatan pelayanan kesehatan bagi warga Kota Mataram selalu menjadi prioritas bagi Pemerintah Kota Mataram, karena dengan derajat kesehatan yang lebih baik dan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Terbitnya Peraturan Walikota Mataram Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis di seluruh

puskesmas, berdampak pada tingkat kunjungan masyarakat di

Puskesmas ataupun Puskesmas Pembantu. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masih terdapat 0,08 persen penanganan bayi

lahir

hidup

yang

belum

mencapai mencapai

target

penanganan.

Faktor

ketidaktercapaian indikator ini antara lain disebabkan oleh faktor lingkungan dan

faktor tor

internal

( (kesiapan

kondisi

kesehatan)

ibu

melahirkan

yang

menyebabkan 0,8 atau 1 kelahiran tidak tertolong dalam 1.000 kelahiran hidup. Pada da cakupan pertolongan kesehatan oleh tenaga kesehatan melampaui mela dari target sebesar 2,35 persen, persen, angka ini lebih tinggi dari angka Provinsi NTB. Hasil ini dikarenakan oleh meningkatnya jumlah tenaga kesehatan di Kota Mataram sebanyak 168 tenaga medis pada pad tahun 2013 bertambah menjadi 184 tenaga medis pada tahun 2013. 201

Disamping itu, menurunkan angka kematian

bayi menunjukkan tingkat kesadaran penduduk di bidang kesehatan yang cukup tinggi dalam memahami pentingnya keselamatan ibu dan bayi yang dilahirkan. Data statistik provinsi NTB tahun 2013 menunjukkan bahwa Angka Kematian Ibu Maternal sebanyak 9 kasus, dan angka kematian bayi sebanyak 25 kasus. Muara dari kualitas kesehatan masyarakat akan tergambarkan dalam Angka Harapan Hidup (AHH) bagi bayi yang baru baru dilahirkan saat itu. Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Mataram telah mencapai 67,13 tahun, artinya bahwa peluang bayi yang dilahirkan pada saat itu akan berpeluang hidup selama 67,13 tahun yang akan datang. ng. Setiap tahunnya AHH Kota Mataram mengalami peningkatan. penin Pada tahun 2009, AHH Kota Mataram pada posisi 66,15 tahun menjadi 67,13 di tahun 2013.


106


Peningkatan signifikan terjadi pada rasio layanan infrastruktur kesehatan, dengan bertambahnya jumlah Puskesmas dari 10 pada tahun 2012 menjadi 11 puskesmas pada tahun 2013, beroperasinya Puskesmas Rawat Inap Pejarakan Pej di Kecamatan Ampenan menambah jumlah Puskesmas Rawat Inap dari 4 unit menjadi 5 unit. Penambahan unit Puskesmas Rawat Inap

menjadikan rasio

layanan Puskesmas dengan cakupan wilayah di di tingkat Kecamatan capaiannya melampaui dari target sebesar 13,33 persen atau total menjadi sebesar 113,33 persen Sampai dengan tahun 2013, 201 , ketersediaan fasilitas kesehatan di Kota Mataram, antara lain: No

Sarana Kesehatan

Jumlah

Keterangan RSUD Pemprov NTB & Kota Matam TNI/Polri RS Islam Siti Hajar, RS Saint Antonius, RS Risa, RS Biomedika, RS Harapan Keluarga Pemprov NTB Swasta Pemprov NTB Swasta Pemerintah Kota Mataram Pemerintah Kota Mataram Pemerintah Kota Mataram Swasta Pemerintah Kota/Kabupaten Pemerintah Kota/Kabupaten Swasta Swasta

1

RSU Pemerintah

2

2 3

RSU TNI/Polri RSU Swasta

2 5

4 Rumah Sakit Jiwa 1 5 Rumah Bersalin 7 6 Balai Kesehatan Mata 1 7 Klinik 5 8 Puskesmas Perawatan 4 9 Puskesmas Non Perawatan 7 10 Puskesmas Pembantu 17 11 UP2F 1 12 Poskesdes 20 13 Posyandu 344 14 Poskestren 12 15 Praktek Dokter Perorangan 523 Sumber:: Buklet 20 Tahun Kota Mataram, 2013.

Dengan adanya Perwal erwal pelayanan kesehatan gratis,, seluruh warga Kota Mataram dapat menikmati layanan kesehatan dasar di Puskesmas tanpa dipungut biaya, disamping itu dengan dimilikinya Rumah Sakit sendiri, Pemerintah Kota Mataram berupaya meningkatkan mutu layanan menjadi RSUD type C terutama dalam meningkatkan ngkatkan layanan kesehatan masyarakat penerima JAMKESMAS.


107


Pada kasus prevalensi revalensi gizi buruk pada tahun 2013 tidak terjadi, terdapat satu kasus gizi buruk, namun sudah tertangani dengan baik. Pada tahun 2013, Pemerintah Kota Mataram menargetkan bahwa tidak tidak ada lagi prevalensi gizi buruk. Langkah penurunan angka kejadian gizi buruk dengan mengefektifkan pendataan, kontrol kejadian, dan intervensi penanganannya. Pada beberapa kasus gizi buruk yang tinggi pada tahun-tahun tahun tahun sebelumnya disebabkan oleh ketidaktepatan atan data yang juga mendata masyarakat di luar wilayah Kota Mataram yang dirawat di Rumah Sakit Kota Mataram. Mataram Data Komisi Penanggu enanggulangan langan AIDS (KPA) Provinsi NTB menyebutkan bahwa Kota Mataram sangat rentan bagi penyebaran kasus HIV dan AIDS. Pada tahun 2013, sebanyak 87 jiwa terinfeksi HIV dan 77 jiwa terinfeksi AIDS sehingga total 164 jiwa penduduk yang terinfeksi HIV/AIDS atau sebesar 0,04 persen. Angka ini lebih rendah dari tahun 2012 sebanyak 0,06 persen penduduk yang terinfeksi. Cakupan pertolongan Ibu Bersalin menunjukkan tingkat capaian Sangat Baik dicapai pada tahun 2013 dengan angka capaian mendekati target sebesar 100 persen (99,21 persen). Capaian ini menjadi dampak kebijakan Pemerintah Kota Mataram, atas implementasi program JAMPERSAL (Jaminan Persalinan) untuk semua penduduk yang menggunakan Fasilitas Perawatan Kelas 3, baik di RSU Kota Mataram maupun Puskesmas dan jaringannya. Faktor keberhasilan lainnya adalah meningkatnya Bidan yang telah dilatih PONED, adanya peningkatan sarana PONED di Puskesmas Puskesmas dan jaringannya, adanya pelayanan 24 Jam Persalinan di Puskesmas, serta meningkatkan komunikasi petugas kesehatan dengan sasaran ibu hamil (melalui kontak HP). Dari rasio asio Rumah Sakit per 10.000 penduduk mengalami peningkatan melampaui target RPJMD sebesar rasio 1 RS untuk 27.733 penduduk, menjadi rasio 1 RS terhadap

40.691

penduduk.

Capaian

ini

sebagai

akibat

bertambahnya

infrastruktur Rumah Sakit baik milik Pemerintah Daerah serta terbangunnya beberapa Rumah umah Sakit Swasta.


108


Cakupan Jamkesmas tidak mengalami perubahan data dari tahun 2008, jumlah penerima Jamkesmas Kota Mataram tetap sebanyak 89.647 jiwa. Namun pada tahun 2013, berdasarkan data dari BPS (PPLS 2012)) terdapat peningkatan jumlah penerima Jamkesmas kesmas menjadi 108.307 jiwa atau terjadi peningkatan sebanyak 18.660 jiwa atau sebesar 20,81 persen. Rasio tenaga medis masih jauh dari target yang diharapkan sebesar 12,48 persen. Upaya untuk meningkatkan rasio tenaga medis adalah mengoptimalkan pemerataan an tenaga medis agar tidak hanya terpusat pada Puskesmas Dalam Kota saja, namun beberapa Puskesmas dan Puskesmas Pembantu termasuk Polindes di pinggir kota mendapat cakupan medis yang sama dengan di dalam kota. Prevalensi Gizi Buruk mampu diturunkan sebesar 0,5 persen dari target 2 persen tercapai

pada

tahun 2015.

Upaya pencapaian

target dilakukan melalui

penyuluhan, pemberian bantuan PMT-ASI, PMT ASI, serta optimalisasi layanan kesehatan anak di Puskesmas. Untuk capaian penanganan HIV/AIDS masih dapat ditanggulangi ditanggulangi penyebaran sampai sebesar 0,05 persen, jauh dari target yang diinginkan sebesar 2 persen. Kinerja ini menunjukkan perkembangan yang sangat baik, dikarenakan setiap tahun angka penduduk terinfeksi HIV/AIDS mengalami penurunan. Pemerintah Kota Mataram pada tahun 2010 telah membentuk Komisi Penanggulangan HIV/AIDS sehingga penanganan HIV/AIDS dapat lebih optimal. Hal yang sama juga terjadi pada Penanganan Narkoba/NAPZA, dimana capaian kinerja 0,04 persen masih jauh dari target sebesar 2 persen pada akhir akh periode RPJMD. Kinerja positif ini menjadi indikator meningkatnya upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mataram dalam mengendalikan peredaran Narkoba terutama pada penduduk rentan terhadap penggunaan Narkoba. Upaya preventif dan refresif pengendalian n dan pencegahan peredaran Narkoba dilakukan sejak dibentuknya institusi BNN Kota Mataram.


109


Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana sampai dengan tahun 2015 sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :

No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


SATUAN


RENCANA SESUAI TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2015)

Angka Kelangsungan Hidup % 40,31 39 Bayi per 1000 kelahiran hidup Cakupan Pertolongan % 97,23 98 Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Angka Harapan Hidup thn 67,13 68,60 Prevalensi Gizi Buruk % 2,52 2 Cakupan Kelurahan UCI % 97 100 Rasio Tenaga Medis per 4,52 12,48 1.000 penduduk Cakupan Layanan % 1,7 1,5 Puskesmas Rasio Rumah Sakit per RS 1:40.691 1 : 27.733 10.000 penduduk Jumlah Posyandu Aktif buah 343 450 Cakupan JAMKESMAS jiwa 89.647 89.647 Prevalensi HIV/AIDS % 0,05 2 Rata rata Pencapaian Sasaran 4 sesuai Target RPJMD Rata-rata


103,36 99,21 97,85 126,00 97,00 36,22 113,33 146,72 76,22 100,00 2,50 78,47

Angka Kelangsungan Hidup Bayi per 1000 kelahiran hidup dapat ditingkatkan menjadi 40,31 persen dan melampaui target RPJMD sebesar 39 persen. Keberhasilan capaian ini seiiring dengan peningkatan cakupan layanan UCI untuk setiap kelurahan sebesar 97 persen dan meningkatknya cakupan komplikasi kebidanan, serta cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga yang memiliki kompetensi kebidanan di Puskesmas dan jaringannya. Cakupan pertolongan Ibu Bersalin menunjukkan tingkat capaian Sangat Baik dicapai pada tahun 2013 2 dengan angka capaian mendekati target sebesar 100 persen (99,21 persen). Capaian ini menjadi dampak kebijakan Pemerintah Kota Mataram, atas implementasi program JAMPERSAL (Jaminan Persalinan) untuk semua penduduk yang menggunakan Fasilitas Perawatan Kelas Kelas 3, baik di RSU Kota Mataram maupun Puskesmas dan jaringannya. Faktor keberhasilan lainnya adalah meningkatnya Bidan yang telah dilatih PONED, adanya peningkatan


110


sarana PONED di Puskesmas dan jaringannya, adanya pelayanan 24 Jam Persalinan di Puskesmas, serta meningkatkan komunikasi petugas kesehatan dengan sasaran ibu hamil (melalui kontak HP). Dari rasio Rumah Sakit per 10.000 penduduk mengalami peningkatan melampaui target RPJMD sebesar rasio 1 RS untuk 27.733 penduduk, menjadi rasio 1 RS terhadap

40.691 .691

penduduk.

Capaian

ini

sebagai

akibat

bertambahnya

infrastruktur Rumah Sakit baik milik Pemerintah Daerah serta terbangunnya beberapa Rumah Sakit Swasta. Rasio tenaga medis masih jauh dari target yang diharapkan sebesar 12,48 persen. Upaya untuk meningkatkan rasio tenaga medis adalah mengoptimalkan pemerataan tenaga medis agar tidak hanya terpusat pada Puskesmas Dalam Kota saja, namun beberapa Puskesmas dan Puskesmas Pembantu termasuk Polindes di pinggir kota mendapat cakupan medis yang sama dengan di dalam kota. Prevalensi Gizi Buruk mampu diturunkan sebesar 0,5 persen dari target 2 persen tercapai

pada

tahun 2015.

Upaya pencapaian

target dilakukan melalui

penyuluhan, pemberian bantuan PMT-ASI, PMT ASI, serta optimalisasi layanan kesehatan anak di Puskesmas. Untuk capaian penanganan HIV/AIDS masih dapat ditanggulangi penyebaran sampai sebesar 0,05 persen, jauh dari target yang diinginkan sebesar 2 persen. Kinerja inii menunjukkan perkembangan yang sangat baik, dikarenakan setiap tahun angka penduduk terinfeksi HIV/AIDS mengalami penurunan. Pemerintah Kota Mataram pada tahun 2010 telah membentuk Komisi Penanggulangan HIV/AIDS sehingga penanganan HIV/AIDS dapat lebih optimal. op


111


V.

EVALUASI CAPAIAN SASARAN 5 Tabel EVALUASI CAPAIAN SASARAN 5 “Meningkatnya internalisasi nilai seni dan budaya yang mencerminkan kearifan lokal”

No




Target

Realisasi


72

53

73,61

75

60

80,00

45

42

93,33

45

42

93,33

SATUAN

Target

1

Jumlah event seni & budaya daerah dalam satu tahun

Kali

2


Kali


Tahun 2013 201

83,47 83,47

86,67 86,67

Dalam mengimpleme entasikan ntasikan Mataram sebagai salah satu destinasi pariwisata di Indonesia, maka ciri kekhasan daerah harus diekplorasi guna memberikan nuansa karakteristik lokal. Dalam RPJMD Kota Mataram, pariwisata dan budaya adalah sektor unggulan daerah yang harus dikembangkan dikembangkan sebagai salah satu basis pendongrak dongrak pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kota Mataram tetap eksis dan perhatian terhadap berkembangnya budaya lokal yang dinamis. Upaya ini sebagai salah satu strategi mendukung konsep

MICE

(Meeting, Meeting,

Incentive,

Confe Conference,

Exhibition))

dalam

rangka

perwujudan visi Mataram Berbudaya. Berbudaya Dalam upaya promosi pariwisata, Pemerintah Kota Mataram telah menerbitkan buku berjudul “ENJOY ENJOY MATARAM” MATARAM” yang disajikan dalam narasi bahasa Inggris. Buku ini merupakan pelengkap buku pertama yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Mataram dalam upaya penyediaan informasi pariwisata Kota Mataram.


112


Penyelenggaraan event nasional dan internasional di Kota Mataram seperti Festival Keraton Asia Tenggara II pada tanggal 25-28 25 28 Oktober 2013, telah memberikan dampak positif bagi peningkatan komitmen dan perhatian semua pihak terhadap pentingnya budaya dan kebudayaan. Disamping itu, penetapan DUTA WISATA Kota Mataram 2013 melalui pemilihan Terune Dedare Kota Mataram

telah

dapat

memberikan

kontribusi kontribusi

peningkatan

pemahaman

masyarakat di bidang kepariwasataan. Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi r akumulasi pencapaian pen sasaran sampai dengan 2013 dibandingkan dengan rencana akhir RPJMD, RPJMD sebagai berikut INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

No

SATUAN


RENCANA SESUAI DENGAN TARGET AKHIR RPJMD (201 2015)


1

Jumlah event budaya daerah dalam satu tahun

Kali

60

75

80,00

2


Kali

42

50

84,00

Rata-rata rata Pencapaian Sasaran 5 terhadap Target RPJMD

82,00

Berdasarkan tabel diatas, peningkatan jumlah event seni dan budaya daerah semakin tahun semakin mengalami peningkatan, ditargetkan pada akhir periode RPJMD, target 75 event dapat tercapai. Hal yang sama juga terjadi pada jumlah pembinaan kelompok budaya, diharapkan akan terpenuhi 50 kali pembinaan kelompok

budaya.

Dalam

upaya

meningkatkan

pencapaian

sasaran

“Meningkatnya Meningkatnya internalisasi nilai seni dan budaya yang mencerminkan kearifan lokal” Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan: (1) Peningkatan pelestarian dan pengembangan budaya, dengan Gelar Budaya pada event nasional, seperti: AKKOPSI-CSS, AKKOPSI CSS, Festival Keraton Nusantara, dan event lainnya di tingkat Provinsi NTB, (2) Menyiapkan seperangkat alat kesenian tradisional guna mendukung pagelaran-pagelaran pagelaran kesenaian dan budaya di dalam dan luar daerah, (3) Pelestarian dan aktualisasi Adat Budaya Daerah.


113


VI.

EVALUASI CAPAIAN SASARAN 6 Tabel EVALUASI CAPAIAN SASARAN 6 “Meningkatnya Kesetaraan Gender” INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Target

Realisasi


Target

Realisasi


1

Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)

-

NA

NA

NA

50

57,77

115,54

2


-

100

90,58

90,58

100

90,03

90,03

3

Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan

orang

1.692

1.358

80,26

1.718

1.413

82,25

4

Jumlah KDRT

kasus

0,625

0,346

55,36

0,61

0,42

68,86

No

SATUAN

Tahun 2012


Tahun 2013 201

75,40 75,40

89,17 89,17

Data statistik menunjukkan bahwa populasi penduduk perempuan Kota Mataram sebesar 50,49 persen (205.438 jiwa) lebih tinggi dari populasi penduduk laki-laki laki sebesar 49,51 persen (201.472 jiwa). Hasil Susenas menunjukkan pencapaian Angka Melek Huruf (AMH) di Kota Mataram mulai tahun 2010 mencapai diatas 90 persen,, baik perempuan maupun laki-laki. laki laki. Sedangkan untuk penduduk yang masih buta huruf sebesar 9,97 persen yang didominasi inasi oleh penduduk usia lanjut. Tingkat buta huruf penduduk perempuan lebih besar dengan tingkat buta huruf penduduk laki--laki. Peran perempuan memberi warna pada kemajuan Kota. Dengan diberikannya ruang

yang

lebih

besar

bagi

perempuan

untuk

berpartisi berpartisipasi

dalam

pembangunan, antara lain melalui organisasi perempuan, antara lain: (1) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), (2) Gerakan Organisasi Wanita (GOW), (3) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), (4) Forum Peduli Air Susu Ibu (FPASI),

menorehkan beberapa b rapa prestasi yang diraih oleh Tim Penggerak PKK

Kota Mataram pada tahun 2013, 2013 antara lain:


114


1. Terbaik I Lomba Posyandu Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2. Terbaik I Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. 3. Terbaik I Lomba Rumah Sakit Sayang Sayang Ibu Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. 4. Terbaik II Kategori Lomba Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. 5. Terbaik II Lomba Kecamatan Sayang Ibu (KSI) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. 6. Terbaik III Lomba UP2K Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2013,, terjadi penurunan capaian Angka Melek Huruf (AMH) perempuan sebesar 0,55 persen dari tahun 2012.. Dari jumlah tersebut didominasi oleh penduduk usia lanjut. Hal yang sama terjadi pada indikator partisipasi perempuan empuan di sektor swasta mengalami penurunan sebesar 5,82 persen.. Penurunan ini diakibatkan oleh menurunnya angkatan kerja perempuan di sektor swasta. Berdasarkan lapangan usaha 62,01 persen penduduk perempuan bekerja di sektor perdagangan, dengan status pekerjaan pe 45,35 persen ber-wirausaha, wirausaha, dan 38,46 persen sebagai buruh/karyawan. buruh/karyawan Dalam pencapaian proporsi jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Perempuan telah menyentuh angka 41,12 persen, atau sebanyak 1.413 PNS Perempuan dari total 3.436 PNS. Pada tahun 2013, jumlah PNS Perempuan sebanyak 1.358 orang, terjadi peningkatan jumlah di tahun 2013 sebesar 4,05 persen Sementara jumlah proporsi Pejabat Struktural perempuan lingkup Pemerintah Kota Mataram sebanyak 1 pejabat eselon II dan 23 pejabat eselon III dengan proporsi masing-masing masing 0,04 persen untuk eselon II dari total 29 jabatan eselon II, dan 22,33 persen untuk eselon III dari total 126 jabatan eselon III. Untuk proporsi Guru Perempuan menyentuh angka lebih besar dari PNS Perempuan yaitu 65,35 persen (1.999 guru) dari seluruh guru sebanyak 3.059 orang. Namun, proporsi ini menurun 1,24 persen dari tahun 2013 sebanyak 2.024 guru perempuan.


115


Salah satu pilar penting daya saing daerah terletak pada penguatan institusi rumah

tangga.

Menyadari

hal

tersebut

Pemerintah Pemerintah

Kota

Mataram

memprioritaskan penguatan institusi rumah tangga sebagai salah satu kekuatan basis dalam mendorong peningkatan daya saing daerah.

Tingkat partisipasi

perempuan dalam pembangunan memiliki korelasi dengan tingkat harmonisasi rumah tangga, gga, sehingga Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) harus diminimalisir. Memperhatikan jumlah kasus KDRT yang cenderung meningkat, telah dilakukan langkah strategis dalam perlindungan dan pencegahan KDRT, antara lain melalui: (1) Penetapan Peraturan Walikota a Mataram Nomor 9 Tahun 2010 tentang entang Pembentukan Gugus PP-TPPO, PP (2) Penetapan Keputusan Walikota Mataram Nomor 276/IV/2010 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Pid Perdagangan Orang (PP-TPPO), TPPO), (3) Penetapan Peraturan Walikota ta Mataram Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak. Ada beberapa klasifikasi kebijakan gender yang dapat membantu pengambil keputusan untuk menentukan sejauhmana relasi gender dilakukan, bahwa kebijakan gender di Kota Mataram, adalah Kebijakan yang Sadar Gender (Gender-aware aware Policies), Policies), dengan mengakui bahwa perempuan adalah aktor a pembangunan yang sama dengan laki-laki, laki laki, bahwa keterlibatan perempuan pada dasarnya ditentukan oleh relasi gendernya sehingga keterlibatannya berbeda dan seringkali tidak setara; hal ini untuk menjamin bahwa target dan manfaat dari program sama-sama sama dinikmati oleh perempuan dan laki-laki laki laki dalam menjawab kebutuhan praktis gender mereka, sehingga kedepan tercipta suatu relasi rela yang lebih setara antara perempuan dan laki-laki laki laki dan menyentuh kebutuhan strategis gender.


116


Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

No

1 2 3 4

SATUAN


RENCANA SESUAI DENGAN TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2015) 5)


Indeks Pemberdayaan 57,77 50 Gender (IPG) Angka Melek Huruf 90,03 100 Perempuan Partisipasi Perempuan % 1.413 1.718 di Lembaga Pemerintahan Rasio Kasus KDRT kasus 0,315 0,5 Rata-rata rata Capaian Sasaran 6 terhadap Target RPJMD

115,54 90,03 82,25 63,00 92,63

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) telah melampaui target RPJMD, hal yang sama juga terjadi pada partisipasi perempuan di sektor swasta yang ditargetkan sebesar 80 persen di tahun 2015, dapat dilampaui capaiannya pada tahun 2013. Namun, beberapa beberapa indikator kinerja secara

trend

mengalami

peningkatan

seperti

pada

indikator

partisipasi

perempuan di lembaga pemerintahan yang baru dapat dicapai sebesar 82,25 persen. Pada indikator yang lainnya seperti kasus KDRT, penanganannya dapat dicapai lebih baik ik dengan konsistensinya penurunan kasus KDRT mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2013. Ada beberapa klasifikasi kebijakan gender yang dapat membantu pengambil keputusan untuk menentukan sejauhmana relasi gender dilakukan, bahwa kebijakan gender di Kota Mataram, adalah Kebijakan yang Sadar Gender (Gender-aware aware Policies), Policies), dengan mengakui bahwa perempuan adalah actor pembangunan yang sama dengan laki-laki, laki laki, bahwa keterlibatan perempuan pada dasarnya ditentukan oleh relasi gendernya sehingga keterlibatannya berbeda b dan seringkali tidak setara; hal ini untuk menjamin bahwa target dan manfaat dari program dinikmati juga oleh perempuan dan laki-laki laki laki dalam menjawab kebutuhan praktis gender mereka, sehingga kedepan tercipta suatu relasi yang


117


lebih setara antara perempuan per dan laki-laki laki dan menyentuh kebutuhan strategis gender. Pencapaian target RPJMD sasaran ini pada tahun 2012 mencapai 92,63 persen, sehingga dibutuhkan upaya untuk meningkatkan capaian kinerja menjadi 100 persen. Dalam mewujudkan kesetaraan gender tersebut telah dilakukan upayaupaya upaya, antara lain: 1. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan, terutama dalam aspek perencanaan pembangunan dengan menargetkan proporsi peserta Musrenbang/MPBM sebesar 30 persen adalah peserta dari unsur perempuan. perempua 2. Membuka seluas--luasnya luasnya informasi yang dapat diakses oleh Ibu, maupun Calon Ibu terhadap lesehatan reproduksi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera. 3. Meningkatkan pengetahuan dan pengembangan diri perempuan dengan membuka kesempatan pembentukan lembaga-lembaga lembaga non formal pemerhati perempuan, ibu dan anak. 4. Penguatan kelembagaan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BBPKB) melalui optimalisasi perencanaan program dan anggaran yang sadar gender (gender-aware ( programme). 5. Meningkatkan ruang expresi perempuan, melalui peningkatan frekuensi event/acara berbasis gender bernilai kebangsaan, seperti Peringatan Hari Ibu, Hari Kartini, dan lain-lain. lain


118


VII. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 7 Tabel EVALUASI CAPAIAN SASARAN 7 “Meningkatnya Kualitas Keluarga” No


Tahun 2012

SATU -AN

Target

Realisasi


Target

Realisasi


Tahun 2013 201

1

Jumlah Keluarga Sejahtera

%

110.175

78.141

70,92

111.288

78.950

70,94

2

Cakupan Layanan PUS ber-KB Aktif

%

65.763

40.333

61,34

65.763

42.104

64,02


66.13 66.13

67,48 67,48

Data target jumlah keluarga sejahtera adalah data seluruh keluarga atau rumah tangga yang ada di Kota Mataram, yaitu pada tahun 2013sebanyak sebanyak 110.175,110.175, meningkat sebanyak 1.113 keluarga pada tahun 2013 201 menjadi 111.288 keluarga/rumah tangga, tangga dengan rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 1,01 persen maka tata-rata rata jumlah anggota keluarga berkisar antara 3,3 sampai dengan 3,7 jiwa. Pentahapan Keluarga Sejahtera terbagi menjadi 4 kategori, mulai dari Keluarga Sejahtera I, II, III, dan III Plus. Data statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2013, 2013, masing kategori dicapai sebagai berikut: Kategori Keluarga Pra Sejahtera Keluarga Sejahtera I Keluarga Sejahtera II Keluarga Sejahtera III Keluarga Sejahtera III Plus Jumlah Keluarga Sejahtera

2012

2013

11.505 37.592 19.735 18.192 2.622 89.646 78.141

10.549 37.306 21.425 20.219 3.317 92.816 78.950

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah Keluarga Sejahtera (KS) dari 78.141 KK pada tahun 2013 menjadi 78.950 KK di tahun 2013.. Cakupan layanan KB pun meningkat sebesar 101,04 persen.


119


Untuk indikator ndikator cakupan peserta KB Aktif menunjukkan menunjukkan informasi tentang pencapaian partisipasi masyarakat Kota Mataram dalam ber-KB. KB.

Dari

65.763

PUS Lapangan apangan di Kota Mataram dibandingkan dengan metode kontrasepsi yang digunakan, maka target yang ingin diperoleh dalam partisipasi PUS sebesar 72.46 persen. Pada ada tahun 2013, 201 tercapai 61,34 persen meningkat sebesar 2,46 persen atau menjadi 64,02 persen di tahun 2013. 201 . Kinerja peningkatan ini berhasil dicapai sebagai dampak intensitas penyuluhan guna meningkatkan pemahaman masyarakat untuk ber-KB ber yang dilakukan akukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Mataram. Berdasarkan hasil Susenas 2010 yang menyebutkan bahwa total Fertility Rate Kota Mataram sebesar 1,9. Artinya setiap Pasangan Usia Subur (PUS) yang sudah berkeluarga mempunyai punyai anak 1-2 1 orang. Data jumlah PUS tahun 2013, terbagi dalam dua kelompok umur, yaitu PUS usia 20-29 20 29 tahun sebanyak 20.387 orang, dan PUS usia 30-40 40 sebanyak 44.344 orang. Sementara untuk capaian program peserta KB Baru dan peserta KB Aktif yang ditargetkan etkan pada tahun 2013 sebesar 10.878 peserta KB Baru dengan capaian sebesar 75 persen atau sebanyak 8.159 peserta. Demikian juga dengan peserta KB Aktif yang ditargetkan tahun 2013 sebanyak 49.490 telah tercapai sebesar 78,23 persen atau sebanyak 35.747 peserta. pe Dalam menekan angka kelahiran dilakukan pembagian alat kontrasepsi gratis dan suntikan KB gratis di seluruh Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Polindes, selain itu dilakukan pendekatan psikologis tentang manfaat ber-KB ber kepada masyarakat.


120


Pada a tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :

No


SATUAN


RENCANA SESUAI DENGAN TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2015) 5)


1

Peningkatan Jumlah Keluarga Sejahtera

%

78.950

111.288

70,94

2

Cakupan Layanan KB

%

42.104

65.763

64,02

Rata Rata-rata Capaian Sasaran 7 terhadap Target RPJMD

67,48

Dari tabel diatas diketahui bahwa sampai dengan tahun kedua RPJMD (2012), capaian kinerja baru mencapai 70,94 persen dari target jumlah keluarga sejahtera sebanyak 111.288 keluarga. Diharapkan pada akhir periode RPJMD, target yang diinginkan dapat dicapai diatas 80 persen. Upaya dalam mencapai target dilakukan antara lain melalui: 1. Intensitas temu kader dan optimalisasi peran penyuluh KB di lapangan. 2. Meningkatkan cakupan program kontrasepsi gratis di tahun 2013. 3. Meningkatkan stimulasi stimulasi dan pembinaan keluarga dalam rangka peningkatan peningkatan daya beli.


121


VIII.

EVALUASI CAPAIAN SASARAN 8 Tabel EVALUASI CAPAIAN SASARAN 8 “Meningkatnya Pendapatan per Kapita”

No


SATUSATU AN

Tahun 2012 Target

Realisasi

1

PDRB per Kapita

Rp

12.960.256

2

Paritas Daya Beli

Rp

650.000,-

Target

Realisasi

13.533.730

CAPAIAN KINERJA 2012 104,42

13.000.000

14.628.903

CAPAIAN KINERJA 2013 113,00

648.010

99,69

900.000

1.043.000

116,00


102,05 102,05

Tahun 2013 201

114,50 114,50

Data PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki suatu daerah untuk menghasilkan suatu produk melalui proses produksi. PDRB Kota Mataram diartikan sebagai nilai barang dan jasa yang dihasilkan dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dalam wilayah hukum Kota Mataram setelah dikeluarkan biaya-biaya biaya antaranya. Nilai PDRB yang dicapai Kota Mataram setiap tahun mengalami perkembangan baik yang dinilai atas dasar harga berlaku (currents) ( ) maupun penilaian penilaia dengan harga pada tahun dasar 2000 (harga konstan). Nilai PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2013 tercatat sebesar Rp. 5,51 trilyun mengalami perkembangan sebesar 14,03 persen dibanding tahun 2010 yang mencapai Rp. 4,83 trilyun. Sementara itu berdasarkan harga konstan nilai PDRB Kota ota Mataram pada tahun 2013 mencapai Rp. 2,35 trilyun atau mengalami pertumbuhan sebesar 7,67 persen dibanding tahun 2010 yang mencapai Rp. 2,19 trilyun. yun. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun 2013 menunjukkan percepatan yang sedikit menurun bila dibandingkan dengan tahun 2010 yang tumbuh sebesar 7,95 persen.


122


PDRB per kapita merupakan pembagian antara besaran PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan han tahun. PDRB per kapita merupakan salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat. PDRB per kapita Kota Mataram ataram untuk tahun 2013 201 telah mencapai Rp. 13.533.732 yakni meningkat sebesar 12,90 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 11.987.881 menurut PDRB atas dasar harga berlaku. berlaku Perkembangan kesejahteraan penduduk salah satunya juga dapat diukur melalui perkembangan tingkat pendapatan. Secara umum, selama periode 2005-2010 2005 tingkat kesejahteraan penduduk Kota Mataram mengalami peningkatan, seperti ditunjukan oleh semakin meningkatnya tingkat pengeluaran per kapita sebagai proxy pendapatan baik secara nominal maupun riil. Pengeluaran per kapita penduduk meningkat dari Rp. 648.010 pada tahun 2012 menjadi Rp. 1.043.000,pada tahun 2013. Hasil Susenas 2010 menyebutkan bahwa Rasio Gini (Gini Gini Ratio) Ratio pendapatan penduduk Kota Mataram dengan kategori Oshima masuk dalam kategori “ketimpangan ketimpangan sedang” sedang” dengan rasio 0,42 lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 0,47. Artinya telah telah terjadi peningkatan pemerataan pendapatan penduduk sebagai dampak dan intervensi pembangunan yang dilakukan. Sedangkan persentase penduduk Kota Mataram yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan lebih dari Rp. 1.000.000,1.000.000, hanya sebesar 13,86 persen. perse Rata-rata pengeluaran penduduk lain terdistribusi pada kelompok 200.000-299.999 200.000 sebesar 13 persen dan hanya 1,73 persen penduduk memiliki pengeluaran sebulan kurang dari 200.000 rupiah. Sementara untuk indikator paritas daya beli masyarakat, sangat fluktuatif fluk dan berbanding dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat harga barang. Tingkat daya beli sangat tergantung dengan tingkat inflasi maupun deflasi yang berkembang.

Sehingga

perkembangan perkembangan

harga

barang

akan

mempengaruhi

kemampuan masyarakat membeli barang-barang barang kebutuhan hidup. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila tanpa diikuti oleh stabilnya hargaharga harga barang, dikatakan belum mampu menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat.


123


Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi r akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :

1

PDRB per Kapita

Rp

13.533.730

RENCANA SESUAI DENGAN TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN TAHUN 2015) 17.250.105

2

Paritas Daya Beli

Rp

648.010

750.000,-

No


SATUAN


Rata rata Capaian Sasaran 8 terhadap Target RPJMD Rata-rata

PERSENTASE CAPAIAN KINERJA SD. TAHUN 2013 78,46 86,40 82,43

Dari tabel diatas diketahui bahwa target PDRB per kapita masih pada angka 78,46 persen, melihat trend peningkatan PDRB per kapita yang semakin tahun semakin meningkat, maka target Rp. 17.250.105,17.250.105, dapat tercapai pada akhir periode RPJMD. Optimisme ini didasarkan didasarkan pada beberapa perkembangan positif dampak pembangunan yang berpengaruh terhadap PDRB Kota Mataram. Sementara untuk indikator paritas daya beli masyarakat, sangat fluktuatif dan berbanding dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat harga barang. barang Tingkat daya beli sangat tergantung dengan tingkat inflasi maupun deflasi yang berkembang.

Sehingga

perkembangan perkembangan

harga

barang

akan

mempengaruhi

kemampuan masyarakat membeli barang-barang barang barang kebutuhan hidup. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila tanpa diikuti oleh stabilnya hargaharga harga barang, dikatakan belum mampu menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat.


124


IX.

EVALUASI CAPAIAN SASARAN 9 Tabel EVALUASI CAPAIAN SASARAN 9 “Meningkatnya Upaya Penanganan Masalah Sosial Ekonomi Masyarakat”

No 1

Tahun 2012


SATU -AN

Penduduk Miskin

Target

Realisasi


% 18,59 13,18 Rata-rata Capaian IKU

70,89 70,89

Kinerja Capaian Sasaran 9

70,89

Tahun 2013 201 Target

Realisasi

15,00

11,87


79,13 79,13 79,13

Rasio penduduk miskin di tahun 2013 201 mengalami progress kinerja yang positif, hal ini ditunjukkan oleh menurunnya angka kemiskinan, yang dapat ditekan sebesar 0,09 persen dari tahun 2013.. Kinerja dalam menekan angka kemiskinan adalah diketahuinya karakteristik dan faktor permasalahan yang sebenarnya terjadi pada penduduk miskin di Kota Mataram. Pada tahun 2013, 201 beberapa program bantuan lanjutan seperti pada tahun sebelumnya terus dilakukan dilakuka antara lain: Santunan Kematian, Kematian Bantuan Beras bagi masyarakat kat JOMPO, Pemberian Alat Kontrasepsii Gratis bagi masyarakat miskin, dan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT). Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut: No 1


SATUAN



Penduduk Miskin % 13,18 9,59 Rata-rata rata Capaian Sasaran 9 terhadap Target RPJMD


72,76 83,46

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa, secara keseluruhan capaian kinerja jika dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 83,46 persen. Untuk kinerja penurunan rasio penduduk miskin di Kota Mataram baru mencapai 72.76 persen. Capaian menunjukkan kinerja baik dibandingkan tahun 2012, dengan mampu menekan sebesar 1,26 persen jumlah penduduk miskin pada tahun 2013. Artinya upaya penanganan dan pemberantasan pemberantasan kemiskinan di Kota Mataram telah mencapai peningkatan sebesar sebe 3,59 persen dari tahun 2012.


125


X.

EVALUASI CAPAIAN SASARAN 10 Tabel EVALUASI CAPAIAN SASARAN 10 “Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja”

Target

Realisasi


1

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

%

76,27

91,04

119,37

2

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

%

95,00

93,30

No


SATUAN

Tahun 2012

Target

Realisasi


78,02

93,30

119,58

95,00

93,40

98,32

Tahun 2013 201

Rata-rata Capaian IKU

109,46

108,95

Kinerja Capaian Sasaran 10

109,46

108,95

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pencapaian target tingkat partisipasi angkatan kerja telah meningkat sebesar 2,26 persen di tahun 2013. Secara umum, cakupan ini meningkat sebagai akibat makin terbukanya peluang kerja akibat meningkatkan jumlah usaha sektor formal maupun informal di Kota Mataram. Kebijakan keterbukaan usaha melalui kemudahan pemberian ijin usaha (SITU), TDP, IMB di bidang perdagangan dan jasa, telah tela menyebabkan menurunnya penduduk tidak bekerja (menganggur) di Kota Mataram sebesar 1,68 persen di tahun 2013. Hal lain yang mempengaruhi adalah bertumbuhnya sektor tersier yang positif terkait berkembangnya pasar modern seperti Alfamart, Indomaret Indomar dan JB-Mart yang menggunakan tenaga kerja lokal. Jika sebagian besar angkatan kerja dapat tertampung di lapangan usaha, maka taraf hidup penduduk akan meningkat sebaliknya jika sebagian besar angkatan kerja tersebut tidak dapat tertampung di lapangan usaha saha maka akan menjadi masalah pengangguran yang pada akhirnya berdampak pada ekonomi rumah tangga dan dampak selanjutnya akan menimbulkan kemiskinan.


126


Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :

No


SATUAN


RENCANA SESUAI DENGAN TARGET AKHIR RPJMD (2015) 5)


1

Cakupan Partisipasi Angkatan Kerja

%

93,30

99,00

94,24

2

Penduduk Tidak Bekerja

%

9,06

11,00

82,36


88,30

Dari tabel diatas diketahui bahwa cakupan angkatan kerja ditargetkan sebesar 99 persen dapat dicapai. Perbaikan capaian tahun 2013 dilakukan dengan mengoptimalkan sekolah-sekolah sekolah sekolah kejuruan (SMK) sehingga lulusannya dapat bekerja dan membuka usaha secara mandiri, disamping itu efektivitas pelaksanaan program terobosan Wirausaha Baru (WUB) dilakukan dil dengan memberikan

pelatihan

dan

bimbingan

usaha,

monitoring,

serta

akses

permodalan. Sehingga dengan capaian 88,30 persen,, optimis 100 persen target RPJMD dapat dicapai. Secara umum, capaian kinerja di tahun 2013 terkait sasaran untuk meningkatkan ketersediaan lapangan kerja telah mencapai 88,30 persen sehingga sisanya sebesar 11,7 persen direncanakan secara bertahap akan dicapai pada tahun 2014 dan 2015, sehingga pada akhir RPJMD tercapai 100 persen ketersediaan lapangan kerja sesuai dengan engan yang direncanakan pada awal periode RPJMD.


127


XI. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 11 Tabel EVALUASI CAPAIAN SASARAN 11 “Meningkatnya Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi Daerah”

No

1


Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Tahun 2012

SATUAN

Target

%

7,81

Realisasi


Target

Realisasi


7,95

101,79

9,29

10,52

113,24


Tahun 2013

101,79 101,79

113,24 113,24

Sebagai bagian dari wilayah Provinsi Pro Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram sedikit banyak

pasti

terpengaruh

dengan

situasi

perekonomian

provinsi

dan

perekonomian global. Perekonomian Kota Mataram pada tahun 2013 tumbuh sebesar 10,52 persen (dengan perhitungan tanpa Sub Sektor Perhubungan Udara). Dari sembilan embilan sektor yang tercakup dalam pembentukan PDRB Kota Mataram, empat diantaranya mengalami pertumbuhan diatas rata-rata rata rata pertumbuhan PDRB. Sektor-sektor sektor tersebut adalah sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor keuangan,persewaan dan jasa perusahaan tahun ahun 2013,, sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami pertumbuhan yang paling tinggi yakni sebesar 13 persen dibandingkan dengan tahun 2012. Percepatan pertumbuhan sektor ekonomi daerah juga tidak lepas terlepas dari kontribusi sektor usaha kecil dan mikro. mikro Pengembangan produk ekonomi produktif di Kota Mataram dapat menjadi salah satu

pendongkrak

pembentukan PDRB. Bertambahnya

jumlah

penduduk,

jumlah

kawasan

bisnis

dan

kawasan

pemukiman akan berdampak pada kebutuhan akan listrik, dan air bersih. Hal ini mendorong sektor listrik, gas dan air bersih mampu menciptakan pertumbuhan p nilai tambah bruto-nya nya sebesar 9,61 persen. Selain sektor bangunan dan listrik, pertumbuhan sektor sekunder juga didorong oleh pertumbuhan sektor industri pengolahan yang mencapai 7,22 persen pada tahun 2012.


128


Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam da RPJMD yaitu aitu sebagai berikut: berikut

No

1


SATUAN


RENCANA SESUAI DENGAN TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN TAHUN 2015)


%

7,67

7,83

97,96

Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Rata-rata rata Capaian Sasaran 11 terhadap Target RPJMD

97,96

Dari tabel diatas diketahui bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 7,83 persen di tahun 2015 dapat dap t dicapai, jika melihat trend pertumbuhan PDRB Kota Mataram yang meningkat setiap tahunnya. Sampai dengan tahun 2012 capaian tercapai sebesar 97,96 persen, mendekati capaian 100 persen sebagaimana target yang ditetapkan pada periode awal RPJMD. Pemerintah Kota Mataram dalam upaya mencapai target 7,83 persen melakukan optimalisasi peran pemerintah dalam pengaturan kebijakan ekonomi daerah, utamanya terhadap sektor-sektor sektor PDRB yang memiliki peluang berkembang lebih pesat. Pemerintah Kota Mataram tidak bergerak sendiri untuk berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Penggerak utama pertumbuhan adalah sektor privat atau swasta, fungsi Pemerintah adalah mengarahkan, memberikan ruang

dan

mengatur

kebijakan

ekonomi

daerah.

Dalam

meningkatkan

perkembangan positif pertumbhan ekonomi sehingga target pertumbuhan ekonomi dicapai 7,83 persen, maka upaya yang dilakukan, diarahkan pada: 

mempertahankan kondusivitas wilayah.



membuka peluang investasi, menjamin keterbukaan usaha, dan memberikan kemudahan perijinan usaha.



meningkatkan

pemerataan

pembangunan

infrastruktur

ekonomi,

dan

meningkatkan partisipasi angkatan kerja. 

menumbuhkan usaha mikro kecil dan industri rumah tangga, dan membuka akses permodalan usaha.


129


XII. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 12 Tabel EVALUASI CAPAIAN SASARAN 12 “Meningkatnya Efektivitas Pemenuhan Kebutuhan Pangan Daerah”

No


SATUAN



Target

Realisasi


Target

1


Ha

18,39

2,23

12,12

18,39

2,19

11,91

2


%

93

67,23

72,29

93

68,17

73,30


Tahun 2013

42,21 42,21

45,11 45,11

Sebagai kota dan ibukota Provinsi NTB, Kota Mataram dihadapkan pada tantangan berkurangnya lahan pertanian dari tahun ke tahun, tahun, pada tahun 2013 kondisi lahan pertanian Kota Mataram mencapai 2.231 hektar. hektar Beberapa faktor yang menyebabkan perubahan fungsi lahan, antara lain: belum elum adanya zona (zoning regulation)) yang jelas mengenai perubahan lahan lahan non terbangun di Kota Mataram, faktor aktor “psikologis” pemilik lahan dalam mempertahankan mempertah lahan pertanian dari tawaran tawar investor, dan lemahnya aspek hukum kum dalam perubahan pemanfaatan ruang. Tingkat kontribusi persentase PDRB dari sektor pertanian atas dasar harga berlaku (ADH) mengalami penurunan 0,24 persen dari dari sebesar 3,87 persen pada tahun 2012 menjadi 3,63 persen pada tahun 2013.. Pertanian sebagai salah satu sektor primer pembentuk PDRB memiliki pertumbuhan lebih rendah dari sektor skunder

dan

tersier.

Ini

menunjukkan

adanya

pola

pergeseran

pola

perekonomian n masyarakat yang lebih maju.


130


Kawasan pengembangan pertanian tanaman pangan Kota Mataram tersebar di masing-masing masing kecamatan, namun ketersediaan areal pengembangan pertanian yang ada jumlahnya berbeda dengan lainnya, perbedaan tersebut selain disebabkan oleh perubahan fungsi lahan juga perbedaan luasan kawasan. Saat ini kecamatan Sekarbela memiliki sebaran lahan pertanian tertinggi dibandingkan kecamatan lainnya seluas 650 hektar, dan kecamatan Cakranegara dengan sebaran terendah seluas 178 hektar. hek Beberapa komponen omponen pembentuk tingkat cadangan pangan daerah,antara lain dapat dilihat dari capaian komponen-komponen, sebagai berikut: berikut No

Uraian

2012

2013

1

Luas lahan sawah (%)

11,40

11,00

2

Luas panen padi (Ha)

4.440

5.107

3

Produksi padi (ton)

24.236

27.217

3

Rata-rata rata produksi padi (Kw/Ha)

55,52

53,29

4

Rata-rata rata produksi jagung (Kw/Ha)

35

45

Efektivitas kinerja di bidang pertanian, perikanan, dan tanaman pangan didukung oleh meningkatnya jumlah penyuluh pertanian dan perikanan sebanyak 53 orang. Saat ini, jumlah kelompok tani (poktan) sebanyak 152 poktan, dengan 37 gabungan kelompok tani (Gapoktan). Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :

No


SATUAN




1

Tingkat Cadangan Pangan Daerah

%

39,00

45,00

86,60

2


%

68,17

75,00

90,80


88,70


131


Dari tabel diatas diketahui bahwa tingkat cadangan pangan daerah menunjukkan capaian yang positif jika capaian sebesar 45 persen di tahun 2015. Produktivitas pangan daerah dioptimalkan melalui program penerapan teknologi tepat guna maupun perkebunan tepat guna untuk menunjang produksi padi dan pangan daerah di tahun yang akan datang. Program lainnya adalah peningkatan produksi pertanian/perkebunan dengan mengembangkan bibit unggul pertanian lainnya. Upaya ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pencapaian 45,00 45 persen cadangan pangan daerah di akhir periode RPJMD. Terkait indikator cakupan layanan penyuluhan, dalam mencapai target 75,00 persen di tahun 2015, berangsur-angsur berangsur angsur mulai tahun 2012 telah dilakukan optimalisasi layanan penyuluhan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga penyuluh baik penyuluh pertanian maupun penyuluh perikanan. Akan dilakukan peningkatan jumlah penyuluh perikanan yang saat ini hanya berjumlah 6 orang menjadi 10 orang di tahun 2013, sehingga dengan upaya ini terjadi peningkatan katan pemahaman petani/peternak/nelayan dalam meningkatkan produksinya. Dengan telah meningkatnya kelembagaan penyuluhan menjadi lembaga daerah yang mandiri memberikan peluang dalam pengaturan kebijakan teknis di bidang pertanian, perikanan dan kelautan. Sehingga target capaian produksi perikanan dan kelautan dapat dicapai sebesar 75,00 persen di akhir periode RPJMD.


132


XIII.

EVALUASI CAPAIAN SASARAN 13 Tabel EVALUASI CAPAIAN SASARAN 13 “Meningkatnya Efektivitas Pengembangan Potensi Unggulan Daerah berbasis Sumber Daya Lokal”

No

1

2

3 4


Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Jumlah kelompok sadar wisata Angka kunjungan wisatawan



Target

Realisasi


15,00

10,00

66,66

15,00

10,08

67,20

%

25,00

21,52

86,08

25,00

23,27

93,08

klp

150

141

88,13

150

145

96,66

org

200.000

172.903

86,45

300.000 00.000

283.309

94,44


81,83 81,83

SATUAN

Target

%

Tahun 2013

87,85 87,85

Dalam mengembangkan potensi unggulan daerah, Pemerintah Kota Mataram di tahun 2013 melaksanakan berbagai upaya, antara lain: meningkatkan eningkatkan cakupan potensi unggulan daerah lainnya pada masing-masing masing masing kelurahan, dengan melakukan mapping potensi, meningkatkan ingkatkan penyelenggaraan event-event event sebagai sarana pemasaran hasil produksi unggulan daerah, menjaga menjaga stabilitas ekonomi daerah, dengan mempertahankan kondusivitas wilayah. Dalam meningkatkan cakupan kelompok sadar budaya dan angka kunjugan wisatawan, dilakukan: Optimalisasi ijin bidang kepariwisataan dan budaya yang mudah dan cepat, Pengembangan pembinaan kesenian dan budaya daerah melalui pagelaran dari 7 kali di tahun 2012 menjadi 10 kali di tahun 2013, Peningkatan promosi pariwisata, dan Pengembangan 5 lokai destinasi pariwisata yang sudah ada.


133


Pada ada tabel dibawah ini diuraikan tentang te realisasi ealisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut:

No


SATUAN




1


%

9,99

11,00

90,82

3

Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

%

13,00

17,00

76,47

4


klp

141

200

70,50

5

Angka kunjungan wisatawan

org

172.903

250.000

69,16


77,73

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata rata rata capaian kinerja sampai dengan tahun 2013 sebesar 77,33 dari target RPJMD. Diharapkan pada akhir periode RPJMD, target dapat dicapai sesuai dengan target RPJMD sebesar 100 persen. Untuk indikator kontribusi sektor industri rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi daerah masih relatif stabil dengan capaian di kisaran 70-80 70 persen. Sementara untuk cakupan klaster unggulan daerah masih perlu ditingkatkan. Saat ini Kota Mataram memiliki empat klaster unggulan daerah, daerah, yaitu: 1. Klaster unggulan produksi emas, perak dan mutiara di Kelurahan Karang Pule, Pagutan, dan Karang Baru. 2. Klaster unggulan produksi tahu dan tempe di kelurahan Dasan Cermen dan Kekalik. 3. Klaster unggulan kerajinan tangan (Cukli) ( ) di kelurahan Sayang-sayang. Sayang 4. Klaster unggulan olahan makanan ringan (roti, dsb) di kelurahan Babakan.


134


Dalam mengembangkan potensi unggulan daerah, Pemerintah Kota Mataram di tahun 2013 melaksanakan berbagai upaya, antara lain: 1. Meningkatkan cakupan potensi unggulan daerah lainnya pada masing-masing masing kelurahan, dengan melakukan mapping potensi. 2. Meningkatkan penyelenggaraan event-event event event sebagai sarana pemasaran hasil produksi unggulan daerah. 3. Menjaga stabilitas ekonomi daerah, dengan mempertahankan kondusivitas wilayah. Dalam meningkatkan cakupan kelompok sadar budaya dan angka kunjugan wisatawan, dilakukan hal-hal hal sebagai berikut: 1. Optimalisasi ijin bidang kepariwisataan dan budaya yang mudah dan cepat. 2. Pengembangan pembinaan kesenian dan budaya daerah melalui pagelaran dari 7 kali di tahun 2012 menjadi 10 kali di tahun 2013. 3. Peningkatan promosi pariwisata. 4. Pengembangan 5 lokai destinasi pariwisata yang sudah ada. Dari berbagai upaya tersebut, diharapkan target capaian kinerja kontribusi kontrib sektor unggulan daerah terhadap PDRB maupun pertumbuhan ekonomi dapat dicapai sampai dengan akhir periode RPJMD.


135


XIV. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 14 Tabel EVALUASI CAPAIAN SASARAN 14 “Meningkatnya Kemandirian Pembiayaan Daerah”

Target

Realisasi


Target

Realisasi


1


%

100

104,67

104,67

100

101,88

101,88

2

Daya serap PAD

%

100

137,57

137,57

100

107,81

107,81

3

Perbandingan PAD terhadap Dana Alokasi Umum (DAU)

%

35,00

16,49

21,67

35,00

12,35

35,28

No


SATUAN

Tahun 2012


Tahun 2013

87,97 87,97

81,66 81,66

Pertumbuhan Ekonomi positif Kota Mataram dalam beberapa tahun terakhir ini memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram, hal tersebut dapat dilihat dari semakin berkembangnya iklim usaha yang ada di Kota Mataram seperti pembangunan hotel ,restoran/ rumah makan dan hiburan serta penambahan jenis usaha-usaha usaha lainnya, sehingga perkembangan iklim usaha tersebut merupakan sumber utama dalam rangka penggalian potensi pajak daerah di Kota Mataram. Sedangkan Pajak daerah lainnya yang merupakan penyesuaian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah, yang antara lain memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memungut adalah pajak sarang burung walet, pajak air tanah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). (PBB


136


Untuk mengetahui persentase masing-masing masing masing indikator, data pendukung yang dapat digunakan adalah:

Tabel Persentase Realisasi Penerimaan PAD terhadap APBD No.

Tahun

1. 2. 3. 4. 5.

2009 2010 2011 2012 2013

PAD (Rp.) 36.307.865.029,00 44.492.332.828,32 82.300.211.074,00 95.919.779.218,29 134.411.455.232,93

APBD (Rp.) 479.359.501.166,77 556.508.276.413,02 679.040.672.702,71 755.237.369.807,29 827.804.744.077,13

% 7,57 7,99 12,12 12,70 16,24

Sumber Data : Laporan Realisasi APBD, 2009-2013 2009

Berdasarkan Undang-Undang Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam salah satu amanatnya menyatakan bahwa paling lambat tanggal 1 Januari 2014 Pajak Bumi dan Bangunan sudah harus dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Tujuan pengalihan pengelolaan PBB P2 menjadi pajak daerah adalah: 1. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah. daerah 2. Memberikan peluang baru kepada daerah untuk untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah), 3. Memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah, 4. Memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah, daer dan menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah Mengimplementasi penerapan Undang-Undang Undang tersebut,, bahwa Administarsi PBB-P2 P2 dan Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Daerah. Dengan UU 28/2009 terdapat 11 pajak yang dikelola pemerintah daerah, ditambah dengan pengelolaan PBB-P2 PBB (Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) menjadi 12 pajak. Secara hukum, pengalihan PBB


137


tersebut telah ditetapkan dengan 1 PERDA PBB (Perda Nomor or 7 Tahun 2013) dan 8 PERWAL PBB sebagai petunjuk teknis Perda Nomor 7 Tahun 2013. 2013 Dari capaian PBB P2 di Kota Mataram sudah melampaui 100 persen, namun jika dilihat dari realisasi wajib pajak masih dibawah 50 persen. Untuk klasifikasi wajib pajak, diuraikan kan pada tabel dibawah ini:

Pajak Hiburan

27

Jumlah Wajib Pajak Tidak Aktif 9

Pajak Parkir

16

4

12

Pajak Sarang Burung Walet

54

38

16

Pajak Air Bawah Tanah

66

21

45

102

67

35

URAIAN

Pajak Pondokan

Jumlah Wajib Pajak

Jumlah yang berpartisipasi 18

Sumber:: Dinas Pendapatan Kota Mataram, 2014 201

Dalam rangka optimalisasi potensi PAD maka akurasi data wajib Pajak daerah dan retribusi daerah harus dioptimalkan, jumlah wajib pajak daerah yang dikelola Dispenda sebanyak 7 obyek pajak daerah, dan jumlah wajib retribusi daerah yang dikelola Dispenda sebanyak 1 obyek retribusi daerah. Pada tabel dibawah ini diuraikan mengenai target dan realisai pajak maupun retribusi daerah: DAYA SERAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) pada PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2013 Uraian

No

Target

Realisasi

%

Ket Melampui Target Melampui Target

1

Pajak Daerah

39.572.230.000

45.596.900.874

115,22

2

Pajak Daerah dikelola Dispenda

25.372.230.000

30.297.894.012

119,41

3

Retribusi Daerah

15.738.962.000

15.104.956.719

95,97

Belum Melampaui

4

Retribusi Daerah yang dikelola Dispenda

689.151.000

754.670.520

109,51

Melampui Target

4

PBB

11.066.542.127

14.084.214.915

127,27

Melampui Target

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Mataram, 2014. 201


138


PAD dari sumber pembiayaan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2013,, realisasi PAD sebesar Rp. 90 milyar meningkat tajam dari awal periode RPJMD sebesar Rp. 42 milyar. Dengan optimisme dan upaya-upaya upaya strategis yang dilakukan maka pada akhir periode RPJMD akan dapat dicapai target PAD sebesar Rp. 100 milyar. Dengan mengacu pada potensi maupun capaian PAD khususnya pajak daerah maupun retribusi daerah yang dikelola Dinas Pendapatan Kota Mataram, maka pada tahun 2013 tingkat efektifitas pengelolaan PAD menunjukkan hasil yang menggembirakan,

yaitu

118,

47

persen..

Dari

sisi

efisiensi

pembiayaan

pemungutan pun masih menunjukkan prosentase dibawah 5 persen, sehingga dapat dikatakan kinerja yang ditunjukkan sangat memuaskan. Adapun rasio PAD terhadap APBD menunjukkan prosentase 12,07 persen atau sudah melampaui target diatas 10 persen.. Artinya terdapat peningkatan peningkat kontribusi PAD terhadap APBD, meskipun peningkatan tersebut masih perlu terus dioptimalkan. Sedangkan dari sisi PAD Elasticity diperoleh prosentase sebesar 142,56 %. Artinya pertumbuhan penerimaan PAD melampaui target sebesar 100 persen. Faktor yang mempengaruhi mpengaruhi peningkatan PAD, antara lain telah dimantapkannya kebijakan intensifikasi dan diversifikasi, optimalisasi manajemen dan pelayanan PAD, utamanya dalam meningkatkan kemampuan SDM seperti SDM Penilai maupun Operator Console (OC). Indikator

penting ing

keberhasilan

dalam

pencapaian

target

RPJMD

adalah

tersedianya sumber daya aparatur yang kompeten dan profesional. Salah satu cerminan erminan terwujudnya peningkatan kinerja aparatur dapat dilihat dari budaya kerja yang dikembangkan dalam suatu institusi. Budaya Budaya kerja merupakan nilainilai nilai yang diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap cara aparatur dalam bekerja, baik dalam sikap maupun perilaku, sebagai upaya mencipatakan iklim kerja yang berorientasi pada etos kerja dan produktivitas yang tinggi. tinggi


139




No

1 2 3


SATUAN


Daya serap Pendapatan % 101,88 100 Daerah Daya serap PAD % 107,81 100 Perbandingan PAD % 35,28 45,00 terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) Rata rata Capaian Sasaran 14 terhadap Target RPJMD Rata-rata


101,88 107,81 78,40 92,80

Kinerja pengelolaan PAD maupun Pendapatan Daerah makin meningkat dari tahun-tahun tahun sebelumnya, faktor keberhasilan ini juga didukung oleh kesiapan sarana prasarana, dukungan masyarakat, serta dukungan SDM Aparatur. Masyarakat sebagai Wajib Pajak Daerah/Wajib Retribusi Daerah pada khususnya merupakan mitra kerja demi kelancaran pelaksanaan pembangunan. Dengan merujuk pada capaian hasil pemungutan pajak daerah, Pajak Bumi dan Bangunan ngunan (PBB), serta retribusi daerah yang cukup menggembirakan, maka peranan

masyarakat

pelaksanaan

sebagai

pembangunan

salah

telah

satu

berjalan

pemangku seperti

kepentingan

yang

dalam

diharapkan

dan

seyogyanya terus dapat ditingkatkan. ditingkatkan Indikator

penting

keberhasilan

dalam

pencapaian

target

RPJMD

adalah

tersedianya sumber daya aparatur yang kompeten dan profesional. Salah satu cerminan erminan terwujudnya peningkatan kinerja aparatur dapat dilihat dari budaya kerja yang dikembangkan dalam suatu institusi. Budaya kerja kerja merupakan nilainilai nilai yang diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap cara aparatur dalam bekerja, baik dalam sikap maupun perilaku, sebagai upaya mencipatakan iklim kerja yang berorientasi pada etos kerja dan produktivitas yang tinggi. tinggi


140


XV. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 15 Tabel EVALUASI CAPAIAN SASARAN 15 “Meningkatnya Efektivitas Pengembangan Sistem dan Akses Permodalan UMKM”

No

1 2


Jumlah usaha mikro dan kecil Jumlah mlah UMK yang mendapat bantuan permodalan



Target

Realisasi


20.000

14.218

71,09

25.000 .000

22.768

91,07

500

234

46,80

500

351

70,20

SATUAN

Target

UMK UMK


Tahun 2013

58,95 58,95

80,64 80,64

Dari tabel diatas diketahui bahwa terjadi peningkatan jumlah usaha mikro dan kecil sebesar 19,98 persen dari tahun 2012.. Peningkatan ini disebabkan dengan diberikannya peluang keterbukaan usaha dan fasilitasi modal usaha oleh Pemerintah Kota Mataram. Perhatian atian Pemerintah Kota Mataram terhadap UMKM dan

Koperasi

telah

mendapat

apresiasi

dari

Pemerintah

Pusat

dengan

diberikannya anugerah SATYA LANCANA PEMBANGUNAN 2013 oleh Presiden Republik Indonesia.

Gambar:: Walikota saat menerima Satya Lancana Pembangunan 2013 dari ari Presiden Republik Indonesia


141


Rata-rata rata usaha mikro dan kecil adalah Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Industri Kecil skala Rumah Tangga (IKRT). Adanya pedagang mikro dan kecil baru selaras dengan pembentukan zona wirausaha baru di berbagai berbagai kawasan di Kota Mataram, yang disesuaikan dengan klaster industri yang berkembang di kawasan tersebut. Dari sejumlah 500 UMK yang ditargetkan mendapatkan bantuan permodalan, sebanyak 351 UMK yang mendapat bantuan di tahun 2013, mengalami peningkatan sebesar se 117 UMK dari tahun 2012.. Jumlah ini cukup signifikan, disebabkan adanya kebijakan Pemerintah Kota Mataram untuk mengucurkan anggaran sebesar Rp. 5 Milyar, yang dialokasikan sebesar Rp. 100 juta untuk masing-masing masing Kelurahan. Jumlah Kelurahan penerima bantuan modal usaha sebanyak 50 kelurahan. Pihak kelurahan menginventarisir jenis dan jumlah usaha baru yang ada di kelurahannya masing-masing. masing masing. Dari progress tahun 2013,, menunjukkan bahwa secara akumulatif berpengaruh untuk terjadinya peningkatan paritas daya beli masyarakat. Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut:

No

1 2


SATUAN



Jumlah usaha mikro dan UMK 91,07 97,00 kecil Jumlah mlah UMK yang UMK 70,20 85,00 mendapat bantuan permodalan Rata rata Capaian Sasaran 15 terhadap Target RPJMD Rata-rata


93,87 82,59 89,73

Tabel diatas menguraikan bahwa capaian kinerja terhadap peningkatan jumlah usaha kecil dan mikro mengalami perkembangan positif sebesar 89,73 persen dari target RPJMD sebesar 100 persen.


142


XVI. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 16 Tabel EVALUASI CAPAIAN SASARAN 16 “Meningkatnya Efektivitas Pengembangan Usaha”

Target

Realisasi


Target

Realisasi


1


WUB

10.000

8.215

82,15

10.000

8.550

85,50

2


Unit

130

104

80,00

130

111

85,34

3

Koperasi Aktif

Unit

400

307

76,75

413

315

75,90

No


SATUAN

Tahun 2012


Tahun 2013

79,63 79,63

82,25 82,25

Sejalan dengan program nasional dan provinsi, pengembangan Enterprenuership di

kalangan

masyarakat

terus

digalakkan.

Hal

ini

diwujudkan

dengan

memberikan peluang kepada masyarakat untuk berusaha dalam skala mikro, kecil, dan menengah.

Sebagaimana target penciptaan 50.000 0 wirausaha baru

sampai dengan tahun 2015, pada tahun 2012 sudah terbentuk 500 50 wirausaha baru dengan masing-masing masing sejumlah 10 wirausaha baru setiap Kelurahan. Kelurahan Peran Pemerintah Kota Mataram dalam hal ini adalah dalam kerangka fasilitasi dan n penyediaan bantuan modal usaha, serta pendampingan guna pemantapan manajemen usaha secara bertahap sampai dengan tahun 2015. 2015 Data BPS menunjukkan bahwa jumlah koperasi di Kota Mataram sebanyak 552 unit dengan 81.617 anggota, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 545 unit koperasi dengan 80.817 anggota. Pada tahun 2013, dari 552 koperasi yang ada terdapat 502 yang aktif dan sisanya sebanyak 50 adalah koperasi tidak aktif. Persentase koperasi aktif mengalami peningkatan sebesar 0,6 persen.


143


Data Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan menunjukkan jumlah usaha perdagangan menurut skala usaha tercatat 10.573 perusahaan meningkat dari 9.970 perusahaan di tahun sebelumnya. Dari jumlah ini, sebanyak 7.886 usaha kecil dan 402 usaha mikro. Jumlah usaha mikro meningkat positif sebanyak 265 usaha mikro dari total 137 usaha mikro pada tahun sebelumnya. Pengembangan wirausaha melalui Penataan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) pada 34 titik yang ada di beberapa kawasan strategis, sehingga memberikan dampak positif bagi estetika dan keindahan Kota. Kota Perkembangan jumlah Wirausaha Baru dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 mengalami peningkatan yang positif. Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut:

SATUA N




WUB

8.550

20.000

42,75


%

111

150

74,00

Koperasi Aktif

%

315

450

70,00

No


1


2 3

Rata--rata rata Capaian Sasaran 16 terhadap Target RPJMD

62,25

Dari tabel diatas diketahui bahwa capaian sasaran 16 baru mencapai 62,25 persen. Dalam mencapai target RPJMD di tahun 2015, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram, sebagai berikut: 1. Meningkatkan kapasitas UMKM di bidang permodalan. 2. Mengembangkan manajemen perkoperasian. 3. Meningkatkan cakupan pembinaan kelompok usaha melalui pelatihan dan sosialisasi yang intensif.


144


XVII. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 17 Tabel EVALUASI CAPAIAN SASARAN 17 “Meningkatnya Kepastian Berinvestasi”

No


Tahun 2012

SATUAN

Target

%

3,00

Realisasi


Target

Realisasi


1,06

35,33

3,00

1,08

36,00

Tahun 2013

1

Laju Pertumbuhan Investasi

2

Jumlah Nilai Investasi

M Rp.

2.000

1.797

89,85

2.000

1.806

90,30

3

Jumlah Kontrak Kerjasama/Nota Kesepahaman

Buah

10

1

10,00

10

2

20,00

4

Rata-rata Waktu Penyelesaian Ijin Investasi

hari

20

15

75,00

20

15

75,00


52,55 52,55

55,33 55,33

Ukuran lain yang dapat menggambarkan perekonomian wilayah adalah besarnya investasi swasta yang masuk (PMA dan PMDN). Dalam era otonomi daerah, persaingan investor asing cenderung semakin ketat. Meskipun investasi asing sebagian besar merupakan industri padat padat modal, tetapi banyak daerah berkeinginan untuk meningkatkan investasi asing di daerahnya. Untuk mempercepat berkembangnya perekonomian daerah, pemerintah daerah harus mampu meningkatkan pertumbuhan investasi di daerahnya tidak hanya yang berskala besarr seperti dilakukan oleh PMA atau PMDN namun investasi yang dilakukan masyarakat menengah ke bawah juga sangat penting karena dengan bertambahnya investasi diharapkan akan dapat menyerap tenaga kerja lebih sehingga nantinya masalah pengangguran dapat teratasi. terat


145


Kerjasama investasi di segala bidang di Kota Mataram terbuka dalam rangka mempercepat kemajuan pembangunan daerah. Dalam mengupayakan iklim investasi yang kondusif baik yang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing Asing (PMA) telah dilakukan penerapan perijinan satu atap dengan dibentuknya Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) pada tahun 2008. Hal ini sebagaimana amanat dalam Keputusan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri melalui Sistem Pelayanan Satu Atap. Beberapa ijin yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Mataram melalui Kantor Perijinan Pelayanan Terpadu (KPPT), adalah sebagai berikut:

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jenis Ijin IMB PIMB ILOK SITU IMB HO SIUP TDP TDG TDI/IUI & Perluasan IUJK Ijin Hotel Ijin Rumah Makan Ijin Usaha Rekreasi/Hiburan Umum

Ijin Usaha Jasa Priwisata Ijin Sewa Lahan Rata-rata rata waktu penyelesaian

Waktu Penyelesaian Maksimal 30 hari 30 hari 30 hari 30 hari 30 hari 7 hari 7 hari 7 hari 7 hari 14 hari 14 hari 14 hari 14 hari 14 hari 7 hari 15 hari

SKPD Penanggungjawab Dinas Tata kota Dinas Tata kota Dinas Tata kota Bagian Ekonomi Setda Bagian Ekonomi Setda Dinas Koperindag Dinas Koperindag Dinas Koperindag Dinas Koperindag Dinas PU Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pertamanan

Jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kota Mataram adalah sebanyak 54 investor dengan rincian 16 Investor Asing, dan 38 Investor Dalam Negeri. Sementara jumlah investasi PMDN dan PMA di Kota Mataram pada tahun 2012 sebesar Rp. 58,.066 Milyar untuk PMDN, dan sebesar Rp. 2,217.Milyar 2, untuk PMA.


146


Bidang usaha investasi yang telah ada saat ini antara lain: Jasa Telekomunikasi Teleko Seluler, Perdagangan (ekport-import), (ekport import), Jasa rekreasi wisata, Jasa pelayanan usia lanjut, Jasa konsultansi pengembangan bisnis dan manajemen, Biro perjalanan wisata, dan, Jasa penyediaan gedung perkantoran dan pusat bisnis. Tabel Perkembangan Nilai ai Investasi PMA dan PMDN Di Kota Mataram Tahun 2007-2012

2007

NILAI INVESTASI (Milyar Rupiah) 16.787,57

2008

19.641,46

2009

22.228,31

2010

40.790,00

2012

128.685.00

TAHUN

Sumber : Badan adan Penanaman Modal Provinsi P NTB, 2013

Peningkatan nilai investasi yang cukup signifikan mengindikasikan iklim keamanan yang kondusif, serta peran aktif semua pihak dalam meningkatkan minat investor dalam menanamkan modalnya di Kota Mataram. Besarnya nilai investasi yang masuk juga memberikan dampak dampak yang

positif

terhadap

perkembangan perekonomian Kota Mataram. Selama kurun waktu 2007 – 2012 terjadi peningkatan nilai investasi yang ditanamkan di wilayah Kota Mataram. Jika dibandingkan dengan tahun 2010, peningkatan nilai investasi pada tahun 2012 mencapai 215,48 persen. persen


147



No

1 2 3 4


SATUAN



Laju Pertumbuhan % 1,08 3,00 Investasi 1.806 Jumlah Nilai Investasi M Rp. 4,000 Jumlah Kontrak Buah 2 10 Kerjasama/Nota Kesepahaman Waktu Penyelesaian Ijin hari 15 5 Investasi Rata--rata rata Capaian Sasaran 17 terhadap Target RPJMD


36,00 45,15 13,33 33,33 31,95

Dari tabel diatas diketahui bahwa tingkat capaian kinerja sampai dengan tahun 2012 adalah sebesar 31,95 persen dari target akhir RPJMD sebesar 100 persen. Dalam upaya meningkatkan capaian kinerja sehingga sesuai target, maka Pemerintah Kota Mataram melakukan beberapa upaya antara lain: 1. Mengoptimalkan fungsi pelayanan perijinan yang dilakukan oleh KPPT Kota Mataram dengan peningkatan kapasitas SDM dan sistem pelayanan yang transparan. 2. Mengembangkan promosi investasi melalui media website resmi Pemerintah Kota Mataram yaitu: www.mataramkota.go.id. 3. Fasilitas kemudahan ahan perijinan investasi melalui kebijakan yang transparan dan akuntabel.


148


XVIII. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 18 Tabel EVALUASI CAPAIAN SASARAN 18 “Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan Good Governance” No

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11


Peran serta masyarakat dalam MPBM/Musrenbang Penetapan jadwal RKPD tepat waktu Penyampaian KUAKUA PPAS RAPBD tepat waktu Renstra-SKPD SKPD yang mengacu RPJMD Renja-SKPD SKPD yang mengacu RKPD Jumlah hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Jumlah Aparatur yang memiliki kualifikasi Auditor Daya serap APBD Peningkatan Kinerja Keuangan Daerah Tingkat pengelolaan aset daerah SKPD pengelola arsip yang baik



Target

Realisasi


95

85,00

89,47

95

86,00

90,52

%

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

%

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

%

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

%

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

buah

1.154

690

59,79

1.556

857

55,08

orang

38

17

44,74

38

19

50,00

% Opini BPK

95 WTP

91,60 WDP

96,42 -

90 0 WTP

76,49 WDP

84,98 -

%

100

96

96,00

100

97

97,00

SKPD

35

28

80,00

35 5

35

100,00

SATUAN

Target

%

Tahun 2013

12

SKPD yang menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan tepat waktu

SKPD

35

32

91,43

35

32

91,43

13

SKPD yang menyampaikan LPPD SKPD tepat waktu SKPD yang menyampaikan LAKIP SKPD tepat waktu

SKPD

35

29

82,86

35

31

88,57

SKPD

35

28

80,00

35 5

32

91,43

14


149


15

Tingkat Disiplin PNS selama satu tahun

%

95

90,76

95,55

95

91,32

96,13

16

Pejabat yang telah mengikuti Diklat Struktural

%

100

82,33

82,33

100

84,56

84,56

17

SKPD yang kelembagaannya sesuai dengan kebutuhan dan aturan

SKPD

35

35

100,00

35 5

35

100,00


87,41 87,41

89,36 89,36

Penyelenggaraan otonomi tonomi daerah memiliki korelasi positif terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Jika pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat tidak semakin baik, berarti ada kesalahan dalam menafsirkan dan menjalankan otonomi daerah. Otonomi daerah aerah perlu dikawal oleh

seluruh pihak untuk menjamin tercapainya pelayanan publik dan

kesejahteraan

masyarakat

yang

lebih

baik. baik.

Implementasi

otonomi

diselenggarakan dalam manajemen pelayanan dan partisipasi si masyarakat dalam pembangunan n daerah. Penyelenggaraan Good Governance sangat terkait dengan komitmen dalam pencegahan korupsi. Komitmen ini dilakukan dalam mendukung Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi. Walikota Mataram menekankan pentingnya menumbuhkan kesadaran moral dan komitmen menciptakan pemerintahan yang bersih, jujur dan transparan. Seluruh PNS menandatangani PAKTA INTEGRITAS dan ditindaklanjuti upaya mencegah dan memberantas korupsi, yaitu melakukan sosialisasi ZONA INTEGRITAS menuju WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) di seluruh eluruh SKPD Kota Mataram. Komisi Pemberantasan Korupsi pada 16 Desember 2013 mengumumkan hasil Survey Integritas (SI) Sektor Publik 2013 terhadap 85 Instansi (20 instansi pusat, 5 instansi vertikal, dan 60 pemda). Hasil SI Sektor Publik, nilai Integritas Daerah D Kota Mataram 7,36 menempati posisi urutan ketujuh. Indeks tersebut meliputi 3 unit layanan publik, yaitu SIUP, Kesehatan Dasar Puskesmas, dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).


150


Sedangkan indeks Integritas Vertikal Kota Mataram sebesar 7,02 yang meliputi meliput 8 unit layanan vertikal, yaitu SIM, SKCK, Peningkatan Hak Atas Tanah, Peralihan Hak Atas Tanah, Pasfor, Lembaga Permasyarakatan, Administrasi Pernikahan KUA, dan Administrasi Sidang Pengadilan Agama. Tabel Hasil Survey Indeks Integritas Daerah oleh KPK Tahun 2013 Indeks Integritas Daerah 7,36

Kota Mataram

Indeks Integritas Vertikal 7,02

Rata-rata 7,07

Sumber: KPK, 2013

Dari gabungan nilai rata-rata rata rata Indeks Daerah dan Indeks Integritas Vertikal, Indeks Integritas Kota Mataram Tahun 2013 adalah 7,07. Indeks ini berada pada posisi diatas standar minimal ditetapkan KPK (6,00). Indeks ini mengalami peningkatan dari 6,78 di tahun tah 2013. Pelaksanaan

Musyawarah

Pembangunan

Bermitra

Masyarakat

(MPBM)

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2001 diperlukan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam memberikan usulan kebutuhan program/kegiatan untuk mengatasi permasalahan masyarakat. masyara Perda tersebut menegaskan bahwa kehadiran masyarakat terwakili sebesar 80 persen dari total peserta MPBM. MPBM Melihat ketentuan tersebut, persentase kehadiran masyarakat ditargetkan hadir sebesar 80 persen atau sebanyak dari 280 orang dari total 350 peserta peser MPBM. Sehingga sisa kuota sebesar 20 persen diperuntukkan berasal dari peserta lainnya antara lain dari unsur SKPD yaitu sebanyak 70 peserta. Efektivitas penetapan RKPD akan mempengaruhi perencanaan program dan penetapan kebijakan umum APBD, sehingga ketepatan ketepatan waktu penetapan Peraturan Walikota Mataram tentang RKPD harus sesuai dengan UU 25/2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. RKPD Kota Mataram telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Mataram Nomor: 24/PERT/2013, 24/PERT/ pada tanggal 1 Juni 2013,, sehingga RKPD tersebut penetapannya sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010 pasal 128 yang menegaskan bahwa “Penyelesaian Penyelesaian Rumusan Akhir Rancangan RKPD paling lambat pada akhir bulan Mei”.


151


Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, ditegaskan bahwa penyampaian Rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD untuk dibahas bersama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Anggaran DPRD dilakukan paling lambat bulan Juni tahun berkenaan. Sehingga disimpulkan bahwa KUA & PPAS disampaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. undangan. Dalam hal ini capaian kinerja mencapai 100 persen. Dalam meningkatkan kinerja di bidang perencanaan pembangunan daerah, ketepatan waktu penyampaian dan penetapan dokumen dokumen perencanaan menjadi fokus kinerja yang harus dipenuhi. Terkait hal tersebut, sinkronisasi dan integrasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terus dioptimalkan. Untuk indikator pembinaan pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2013, diketahui bahwa: 1. Hasil audit BPK menguraikan bahwa Jumlah Temuan sampai dengan Tahun 2013 sebanyak 390 Temuan, berhasil ditindaklanjuti sebanyak 236 2 temuan.

2. Hasil audit Inspektorat Kota Mataram dengan jumlah j Temuan sampai dengan Tahun 2013 sebanyak 1.002 1 Temuan, berhasil ditindaklanjuti sebanyak 771 temuan. Untuk lebih jelas dapat diuraikan pada tabel dibawah ini: Tahun 2012

No

Uraian

Jumlah Temuan

Temuan yang ditindaklanjuti

1

Hasil Audit BPK

351

227

2

Hasil Audit Inspektorat Kota Mataram

1.205

630

Capaian (%)

Tahun 2013

Capaian (%)

Jumlah Temuan

Temuan yang ditindaklanjuti

64,68

390

236

60,52

52,28

1.002

771

77,10

1.556 857 58,48 Sumber: LAKIP Inspektorat Kota Mataram Tahun 2013.

1.392

857

68,81

Total


152


Untuk Indikator mengenai jumlah aparatur pengawasan yang sudah memiliki kualifikasi sebagai auditor dan pengawas pemerintahan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini : No

Uraian

Tahun 2012

Tahun 2013

1 2

Jumlah PNS Inspektorat Jumlah Auditor/P2UPD Auditor Kekurangan Auditor

38 17 21

38 19 19

Sumber: LAKIP Inspektorat Kota Mataram Tahun 2013

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan aparatur pengawasan yang sudah memiliki kualifikasi sebagai auditor dan pengawas pemerintahan yaitu peningkatan sebanyak 2 orang. Kualifikasi yang dimaksud disini disin adalah aparatur yang sudah mengikuti diklat dibidang pengawasan untuk auditor dan pengawas pemerintahan. Dalam meningkatkan pengelolaan ASET DAERAH sebagai komponen pendukung pencapaian opini WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) harus dioptimalkan melalui administrasi nistrasi data asset yang jelas dan transparan.

Nilai asset daerah

sampai dengan tahun 2013 berjumlah Rp. 1.359.897.010.363,85,1.359.897.010.363,85 yang terbagi dalam 7 komponen asset sebagai berikut: NO

URAIAN

NILAI (RP)

1

Tanah

362.279.067.986,50

2

Peralatan dan Mesin

220.630.372.141,34

3

Gedung dan Bangunan

417.669.171.417,02

4

Jalan, Irigasi dan Jaringan

279.439.218.513,99

5

Aset Tetap Lainnya

18.567.898.563,01

6

Konstruksi Dalam Pengerjaan

15.486.843.040,00

7

Aset Lainnya

45.824.438.702,00 Jumlah

1.359.897.010.363,85

Sumber:: Bagian Umum Setda Kota Mataram, 2013


153


Untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pasal 7 ayat 1, melalui Badan Kepegawaian Daerah sesuai tupoksi yang diberikan, telah membentuk Tim Pelaksana Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ditetapkan

oleh

Walikota

Mataram

dengan

Keputusan

Nomor:

800/862/003.c/BKD/2012. DATA PENANGANAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA MATARAM TAHUN 2012-2013 2013 Jenis

2012

2013

Ket.

Jumlah kasus pelanggaran yang ditangani

20 kasus

36 kasus

Peningkatan penanganan Pen pelanggaran sebesar 80,00% (dominasi kasus ijin cerai)

- Kasus ijin cerai

11

28

Peningkatan penanganan kasus sebesar 55,56%

- Disiplin Tingkat Sedang & Berat

15

8

Penurunan pelanggaran sebesar 46,67%

Sumber:: LAKIP BKD Kota Mataram Tahun 2013

Jumlah Pejabat stuktural Dalam rangka meningkatkan profesionalisme PNS, dukungan terhadap peningkatan kapasitas pejabat struktural terus dilakukan melalui penyelengaraan Diklatpim, sebagaimana tabel berikut: KEIKUTSERTAAN PEJABAT STRUKTURAL DALAM DIKLATPIM

Uraian

Jumlah Pejabat sesuai Eselon

Yang sudah mengikuti Diklatpim

Yang belum mengikuti Diklatpim

Persentase Pejabat yang belum Diklatpim

Eselon II (Diklatpim II) Eselon III (Diklatpim III) Eselon IV (Diklatpim IV)

33 133 692

21 103 479

12 30 213

36,36% 22,56% 30,78%

Jumlah

858

608

253

29,90%

Sumber:: LAKIP BKD Kota Mataram Tahun 2013


154



No 1 2 3 4 5 6 7 8

10 11 12

13

14

15 16

17

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Peran serta masyarakat dalam Musrenbang Penetapan jadwal RKPD tepat waktu Penyampaian KUA-PPAS KUA RAPBD tepat waktu Renstra-SKPD SKPD yang mengacu ke RPJMD Renja-SKPD SKPD yang mengacu RKPD Jumlah hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Jumlah Aparatur dengan kualifikasi Auditor Daya serap APBD

SATUAN




%

86,00

100

90,52

%

100,00

100

100,00

%

100,00

100

100,00

%

100,00

100

100,00

%

100,00

100

100,00

buah

857

900

95,22

orang

19

40

47,50

%

84,98

95,00

89,45

Opini Peningkatan Kinerja WDP WTP BPK Keuangan Daerah SKPD Tingkat pengelolaan aset 95 100 daerah SKPD SKPD pengelola arsip 32 34 yang baik SKPD SKPD yang 26 34 menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan tepat waktu SKPD SKPD yang 23 34 menyampaikan LPPD SKPD tepat waktu SKPD SKPD yang 26 34 menyampaikan LAKIP SKPD tepat waktu % Tingkat Disiplin PNS 98,00 96,13 selama satu tahun % Pejabat yang telah 84,56 100,00 mengikuti Diklat Struktural SKPD SKPD yang 29 34 kelembagaannya sesuai dgn kebutuhan dan aturan Rata--rata rata Capaian Sasaran 18 terhadap Target RPJMD

95,00 94,12 76,47

67,65 76,47 98,09 84,56 100,00

88,44


155


XIX. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 19 Tabel EVALUASI CAPAIAN SASARAN 19 “Meningkatnya Efektivitas Penerapan SPM dan SOP”

Target

Realisasi


Target

Realisasi


1

SKPD yang mempunyai SPM & SOP

SKPD

27

13

48,14

20

15

75,00

2

SKPD yang menerapkan SOP dan SPM

SKPD

27

13

48,14

20

15

75,00

No


SATUAN

Tahun 2012


Tahun 2013

48,14 48,14

75,00 75,00

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa IKU yang berkaitan dengan penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) masih belum optimal. Beberapa SKPD teknis telah ah menetapkan SPM (13 SPM) yang ditetapkan oleh Kementerian terkait di Pemerintah Pusat. Dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, saat ini standar yang digunakan masih mengacu pada penetapan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor 5 Tahun 2008. Tupoksi yang ang sudah ada menjadi acuan pelaksanaan tugas kedinasan, serta tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan. Upaya yang dilakukan saat ini, yang difasilitasi oleh SKPD terkait, adalah: Melaksanakan asistensi penyusunan SPM dan SOP yang dikoordinasikan dikoordina oleh Bappeda Kota Mataram, Memantau pelaksanaan penerapan SPM dan SOP melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang tepat sasaran, yang dilaksanakan oleh Bagian APP Setda Kota Mataram dan Bagian Bagian Organisasi Setda Kota Mataram, Menyusun draft Perwal tentang Penyusunan Penyusunan SOP dan SPM, termasuk pula urgensi dan kebutuhannya bagi kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good ( Governance).


156


Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam da RPJMD yaitu sebagai berikut: berikut INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

No

SATUAN




1

SKPD yang mempunyai SPM dan SOP

%

15

32

46,86

2

SKPD yang menerapkan SOP dan SPM

%

15

32

46,86


46,86

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa kinerja capaian sampai dengan 2012 baru mencapai 46,16 persen masih agak jauh dari target yang ditetapka RPJMD, sehingga sisa target sebesar 53,84 harus dapat dicapai pada dua kali periode RPJMD pada tahun mendatang. Upaya yang dilakukan saat ini, yang difasilitasi oleh SKPD terkait, terkait, adalah: 1. Melaksanakan asistensi penyusunan SPM dan SOP yang dikoordinasikan oleh Bappeda Kota Mataram. 2. Memantau pelaksanaan penerapan SPM dan SOP melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang tepat sasaran, yang dilaksanakan oleh Bagian APP Setda Kota ta Mataram dan Bagian Organisasi Setda Kota Mataram. 3. Menyusun draft Perwal tentang Penyusunan SOP dan SPM, termasuk pula urgensi dan kebutuhannya bagi kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan serta

efektivitas

penyelenggaraan

pemerintahan

yang

baik

( (Good

Governance).


157


XX. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 20 Tabel EVALUASI CAPAIAN SASARAN 20 “Meningkatnya Efektivitas Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Publik”

No


Tahun 2012

SATU -AN

Target

Realisasi


Target

Realisasi


Tahun 2013

1

Cakupan layanan air bersih

%

40

38,58

96,45

40

41,54

103,85

2


km

319.000

318.524

99,86

319.000

256.453

80,25

3


%

95

87,00

91,58

95

91,00

95,59

4

Rasio penduduk berber KTP

-

50,00

47,04

94,08

50,00 ,00

49,56

99,12


95,49 95,49

94,70 94,70

Cakupan layanan air bersih sebagai salah satu komponen layanan dasar masyarakat mengalami peningkatan jumlah pelanggan. pelanggan Dari 402.843 jiwa penduduk, jumlah rumah tangga 110.175 RT pada tahun 2012 menjadi 111.288 RT pada tahun 2013, 2013, dengan jumlah pelanggan air minum 42.512 pelanggan (38,58 persen dari total RT) menjadi 46.231 pelanggan (41,54 persen), pelanggan terbanyak adalah ah rumah tinggal sebanyak 40.788 pelanggan. Hingga

saat ini

kebutuhan air minum PDAM masih diakses dan disuplai dari mata air: Sarasuta, Ranget dan Saraswaka di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. Untuk mengoptimalkan penyediaan air bersih, pada tahun mendatang Kota Mataram dapat memanfaatkan sumber daya air yang dimiliki. Kota Mataram memiliki potensi air tanah (aquifer) ( ) yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat di beberapa bagian wilayah Kota Mataram, seperti Kelurahan Rembiga dan Kelurahan Sayang-sayang. sayang.

Kedalaman air tanah di Kota Mataram antara 5–7 5

meter, kecuali di beberapa lokasi, seperti: Cakranegara, Monjok dan Dasan Agung bagian utara kedalaman air tanah mencapai 15 meter.


158


Kinerja di bidang bina marga ditunjukkan dengan telah dibukanya jalan tembus dari ruas jalan Bung Hatta menuju jalan jenderal Sudirman sepanjang 2,4 Km. Akses jalan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat disekitarnya. Terlait pengembangan layanan persampahan, Pemerintah Kota Mataram secara terus

menerus

sampai

dengan

tahun

2013

mengembangkan

INOVASI

PENGELOLAAN SAMPAH, dengan program LISAN (LINGKUNGAN DENGAN SAMPAH MENUJU NIHIL) dan pembentukan BANK SAMPAH. Tim Pokja Sampah Kecamatan, yang telah ditunjuk akan menerima Sampah dari masyarakat masyara dan menukarnya dengan RASKIN.

Atas keberhasilan Inovasi tersebut, pada tahun

2013, Pemerintah Kota Mataram mendapatkan INNOVATION GOVERNMENT AWARD (IGA) dari Kementerian Dalam Negeri. Terkait indikator rasio penduduk ber-KTP, ber bahwa telah dilaksankan program eKTP. Program ini sejalan dengan prioritas nasional untuk mengembangkan One Identity (Identitas Tunggal) bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Dalam optimalisasi e-KTP KTP dalam kerangka SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) sasarannya sasaran diarahkan pada validitas data kependudukan. kependudukan Data BPS menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang memiliki KTP di Kota Mataram tahun 2012 sebanyak 189.496 jiwa meningkat sebesar 32.959 jiwa menjadi sebanyak 222.455 jiwa di tahun 2013.. Persentase peningkatan penduduk ber-KTP KTP sebesar 17,39 persen. Sementara untuk rasio penduduk berber KTP pada tahun 2012 sebesar 47,04 persen meningkat menjadi 68,34 persen di tahun 2013,, sehingga terdapat peningkatan sebesar 21,30 persen. Dengan diberlakukannya e-KTP e secara tidak langsung ngsung akan memudahkan pendataan penduduk Kota Mataram, terutama yang terkait dengan validitas data. Pada tahun 2013,, untuk memenuhi target RPJMD, pembuatan KTP sudah dapat dilakukan secara konvensional di masing-masing masing kecamatan.


159


Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi ealisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam da RPJMD yaitu sebagai berikut: berikut

No


SATUAN




1

Cakupan layanan air bersih

-

41,54

56,25

73,85

2

Jalan dalam kondisi Baik

km

256.453

310.406

82,62

3

Rasio terpasangnya fasilitas keselamatan & perlengkapan jalan

-

45,00

75

60,00

4


%

91,00

98,00

92,86

5

Rasio penduduk berber KTP

-

54,67

78,50

69,64


75,84

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 201 target capaian kinerja pada sasaran 20 untuk “Meningkatnya “Meningkatnya Efektivitas Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Publik”” baru dicapai 75,84 persen. Dengan terus menerus melakukan terobosan pelayanan publik maka diharapkan pada akhir periode RPJMD dalam 3 tahun kedepan, depan, target 100 persen capaiannya diupayakan dapat diperoleh. Upaya yang dilakukan antara lain dengan meningkatkan sarana sekolah, puskesmas, puskesmas pembantu, serta sarpras perhubungan, dan gedung kantor lurah. Dengan diberlakukannya e-KTP e secara tidak langsung akan memudahkan pendataan penduduk Kota Mataram, terutama yang terkait dengan validitas data. Pada tahun 2013, 201 , untuk memenuhi target RPJMD, pembuatan KTP sudah dapat dilakukan secara konvensional di masing-masing masing masing kecamatan.


160


Untuk peningkatan n layanan kesehatan masyarakat miskin telah dilakukan upayaupaya upaya konkrit dibidang pendidikan dan kesehatan, termasuk upaya untuk meningkatkan cakupan layanan air bersih melalui optimalisasi pemberdayaan masyarakat setempat bekerjasama dengan PNPM Mandiri.

Gambar: Walikota Mataram saat menerima Piala Adipura dipura dari Presiden RI

Kinerja penanganan sampah mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat, dengan ditetapkan Kota Mataram sebagai Peraih Adipura kategori Kota Sedang. Kinerja ini sangat membanggakan , karena Adipura sejak tahun 2010 lepas dari Kota Mataram. Di tahun sebelumnya (2010, 2011 dan 2012, Kota Mataram masih menerima Piagam Adipura, dan di tahun 2013 Piala Adipura kembali diraih Kota Mataram. Untuk mengoptimalkan penyediaan air bersih, pada tahun mendatang Kota Mataram dapat memanfaatkan sumber daya air yang dimiliki. Kota Mataram memiliki potensi air tanah (aquifer) ( ) yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat di beberapa bagian wilayah Kota Mataram, seperti Kelurahan Rembiga dan Kelurahan Sayang-sayang. sayang.

Kedalaman air tanah di Kota Mataram antara 5–7 5

meter, kecuali di beberapa erapa lokasi, seperti: Cakranegara, Monjok dan Dasan Agung bagian utara kedalaman air tanah mencapai 15 meter.


161


Untuk indikator ketersediaan fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan, pada tahun 2013,, jumlah rambu-rambu rambu rambu lalu lintas yang terpasang sebanyak se 340 buah sehingga total rambu yang terpasang sebanyak 1.020 rambudari total kebutuhan sebanyak 2.414 rambu. Sementara untuk rambu penghubung penunjuk jurusan dipasang pada ruas--ruas ruas jalan penghubung antar kawasan wisata yang telah terpasang sebanyak 126 buah dari total kebutuhan 228 buah. Faktor keberhasilan capaian ini antara lain adanya dukungan anggaran yang memadai khususnya dalam pencapaian faskel jalan yaitu anggaran pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keselamatan, mampu meningkatkan meningkatk rasio terpasangnya fasilitas perlengkapan jalan di Kota Mataram.


162


XXI.

EVALUASI CAPAIAN SASARAN 21 Tabel EVALUASI CAPAIAN SASARAN 21 “Meningkatnya Fungsi Saluran Drainase”

No

1



Tahun 2012

SATUAN

Target

%

75

Realisasi


Target

Realisasi


71.32

95.09

78,5

88,28

112,46


Tahun 2013

95,09 95,09

112,46 112,46

Klimatologi Kota Mataram umumnya merupakan daerah yang beriklim tropis, musim hujan antara bulan Oktober sampai dengan bulan April dengan curah hujan rata-rata rata sebesar 1.256,66 mm/tahun, dan jumlah hari hujan relatif yakni 110 hari/tahun, curah hujan tertinggi tercatat pada bulan Desember sebesar 302 mm dan jumlah hari hujan terbanyak juga terjadi pada bulan Desember sebanyak 29 hari. Kondisi topografi Kota Mataram yang sebagian besar merupakan daerah datardatar landai dan dilalui oleh empat sungai besar, menyebabkan tiap daerah aliran sungai tersebut ersebut menjadi daerah rawan longsor terutama di musim penghujan. Selain bencana longsor, beberapa titik di Kota Mataram terutama di Kecamatan Sekarbela, Mataram, dan Cakranegara kerap terjadi genangan dan banjir. Genangan air ini, selain disebabkan oleh kondisi topografi yang cenderung datar, juga disebabkan oleh banyaknya saluran drainase yang tidak berfungsi secara optimal. Beralihnya fungsi dari saluran irigasi menjadi drainase/air buangan. Namun hal ini tidak berarti bahwa Kota Mataram terbebas dari genangan. g Genangan yang kerap terjadi saat ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu : 1.

Banjir kiriman yang berasal dari daerah hulu yang mengalir melalui sungaisungai sungai yang ada di Kota Mataram sehingga sering kali sungai-sungai sungai tersebut meluap (over over toping) toping) dan mengakibatkan genangan di wilayah sekitarnya,

2.

Terjadinya penyempitan mulut-mulut/muara mulut mulut/muara sungai dan sering berpindahberpindah pindah.


163


3.

Penutupan saluran yang tidak mengikuti petunjuk teknis dari instansi terkait.

4.

Perubahan

fungsi

lahan

dari

daerah

persawahan/per persawahan/peresapan

menjadi

kawasan hunian/ekonomi. 5.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya saluran drainase serta pemeliharaanya. Seringkali genangan terjadi karena saluran tidak dapat menampung air hujan karena dipenuhi oleh sampah.

Kota Mataram memiliki 12 titik rawan genangan dengan air tergenang kurang dari 6 jam. Faktor penyebab terjadinya genangan selain alih fungsi lahan juga karena akses jalan kurang memadai, idealnya setiap per 10 meter jalan harus tersedia lubang drainase jalan. Untuk mencapai target 2013,, Kota Mataram bebas genangan di 12 lokasi rawan genangan tersebut, mulai tahun 2012 telah dilakukan pembuatan dan perbaikan saluran drainase sepanjang 18,6 Km dari Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) sebesar 9,7 milyar rupiah, dan sepanjang 4,7 Km berasal dari APBD Kota Mataram sebesar 2,3 milyar rupiah. Pada tahun 2012,, drainase dalam kondisi baik terealisasi sebesar 71,32 persen dari target 75,00 persen, dengan panjang drainase dalam kondisi baik sepanjang 173.946 meter, dan drainase dalam kondisi kurang baik atau tersumbat sepanjang 49.880 meter. Efektivitas penanganan genangan dan banjir dilakukan melalui normalisasi saluran drainase baik di jalan utama, juga drainase di permukiman dan perumahan penduduk. Titik-titik Titik titik genangan pada tahun 2013 mulai berkurang. Dengan meningkatnya cakupan drainase dalam kondisi baik akan memberikan dampak berkurangnya jumlah titik genangan di Kota Mataram. Pada tahun 2012 terdapat 16 titik genangan dan dengan pelaksanaan program Pemeliharaan Saluran Drainase e terutama dengan diperolehnya anggaran Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) pada tahun 2012 titik-titik titik genangan tersebut dapat terselesaikan. Sedangkan untuk tahun anggaran 2013

jumlah titik genangan

yang dapat diselesaikan sebanyak 9 titik. titik


164


Pada a tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :


No

1


SATUAN




%

112,46

100,00

92,46


92,46

Dari tabel diatas diketahui bahwa capaian kinerja telah mencapai 92,46 persen dari target 100 persen seluruh drainase Kota Mataram dalam kondisi baik atau berfungsi. Capaian ini mengartikan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pekerjaan Umum, Umum, Dinas Pertamanan, serta satuan kerja terkait lainnya telah menunjukkan kinerja yang positif untuk mengatasi permasalahan genangan dan banjir yang terjadi di Kota Mataram. Dalam meningkatkan capaian kinerja pada indikator cakupan drainase dalam kondisi baik, aik, melalui Program Pengendalian Banjir, dan Program Pemeliharaan Saluran Drainase,, target yang diinginkan adalah: Menurunkan persentase luas lu genangan menjadi 4,45 persen, dan meningkatnya meningkatnya fungsi drainase sebesar 70 persen. Pencapaian Indikator kinerja dilakukan melalui: 1. Meningkatkan cakupan drainase yang masih belum optimal fungsinya, dengan

melakukan

normalisasi

alur

sungai

dan

pembanguan

jetty,

memperbesar dimensi dan levelling pada saluran pembuang, melalui Pemeliharaan Saluran Drainase Perkotaan

secara

rutin

(Penggalian,

Pengurasan, Pengangkutan sampah dan pengangkutan sediment) sepanjang 7419 meter dengan saluran drainase perkotaan yang dibuat dan diperbaiki sepajang 798 meter


165


2. Pengadaan n Penutup Manhole yang diadakan sejumlah 50 unit, selanjutnya selanjutny melakukan pemeliharaan Saluran Drainase Lingkungan dengan output Saluran drainase lingkungan yang dibuat dan diperbaiki sepanjang 2966 meter dan saluran drainase yang dinormalisasi sepanjang 700 meter. m 3. Pemantapan emantapan peran tenaga lapangan (pasukan

biru

Dinas PU) untuk

normalisasi drainase dan mengatasi saluran yang tidak berfungsi, dan Pelaksanaan gotong-royong gotong royong membersihkan saluran yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah dan masyarakat. masyarakat

XXII. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 22 Tabel EVALUASI CAPAIAN SASARAN 22 “Meningkatnya Ketersediaan Kawasan Resapan Air”

No

1


Rasio Ketersediaan kawasan resapan air

Tahun 2012

SATUAN

Target

%

80

Realisasi


Target

Realisasi


72,50

90,63

80

73,15

91,44


Tahun 2013

90,63 90,63

91,44 91,44

Posisi Kota Mataram sebagai hilir aliran sungai di Pulau Lombok menjadi peluang terjadinya genangan atau banjir. Terdapat 4 sungai besar yang melintasi wilayah Kota Mataram, yang kesemuanya bermuara di sepanjang pantai Ampenan – Selat Lombok. Dalam upaya preventif preventif mengatasi permasalahn genangan, maka dibutuhkan ketersediaan kawasan resapan air. Kawasan resapan air didukung oleh ketersediaan sumur-sumur sumur sumur resapan. Pada tahun 2012,, kawasan sumur resapan dibandingkan dengan luas kota Mataram hanya 0,03 persen atau seluas 3.000 meter persegi, persentase luasan ini menurun pada tahun 2013 menjadi seluas hanya 0,01 persen atau 9.200 meter persegi.


166


Sumur resapan yang dibangun di empat lingkungan, antara lain: Lingkungan Kebon

Bawak

Barat,

Lingkungan

Sukaraja

Timur

Perluasan,

Lingkungan

Pejarakan, dan Lingkungan Rembiga. Masing dengan diameter 1,2 meter dan kedalaman 3 meter. Disamping sumur resapan juga dibangun BIOPORI sebanyak 1.000 unit dan alat pengebor 100 unit. Guna meningkatkan ketersediaan kawasan resapan air, Badan Lingkungan Hidup Kota Mataram melalui Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Alam akan menambah cakupan BIOPORI atau SUMUR RESAPAN pada titik strategis yang rawan genangan ataupun banjir di 50 kelurahan.. Konservasi Sumber S Daya Alam (SDA) juga dengan mengoptimalkan ruang terbuka hijau yang ada di Kota Mataram. Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :


No

1

Ketersediaan kawasan resapan air

SATUAN




%

10,00

15,00

50,00


66,67

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2013 adalah sebesar 66,67 persen, jika sampai dengan tahun 2015 maka terdapat kekurangan capaian sebesar 33,33 persen. Guna meningkatkan ketersediaan kawasan resapan air, Badan Lingkungan Hidup Kota Mataram melalui Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Alam akan menambah cakupan BIOPORI atau SUMUR RESAPAN pada titik strategis yang rawan genangan ataupun banjir di 50 kelurahan. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) juga dengan ngan mengoptimalkan ruang terbuka hijau yang ada di Kota Mataram.


167


Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam meningkatkan ketersediaan kawasan resapan air, adalah sebagai berikut: 1. Pemerintah Kota Mataram melakukan pengendalian dalam pemberian Ijin Mendirikan Bangunan angunan (IMB) dalam pengalihan fungsi lahan terutama pada zona atau kawasan yang menjadi kawasan resapan air. 2. Meningkatkan fungsi kelestarian dan konservasi lingkungan hidup, dengan penyediaan Pohon Pelindung sebanyak 1 paket, dan 1 paket Taman KEHATI di Kelurahan Selagalas. 3. Mengimplementasikan

dokumen

SLHD

dalam

pengkajian

Dampak

Lingkungan.

XXIII. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 23 Tabel EVALUASI CAPAIAN SASARAN 23 “Optimalisasi Optimalisasi penataan sempadan sungai dan pantai” pantai

No

1


Rasio sempadan sungai dan pantai yang dipakai bangunan liar

Tahun 2012

SATUAN

Target

-

13,06

Realisasi


Target

Realisasi


7,03

53,83

13,06

9,94

76,11


Tahun 2013

53,83 53,83

76,11 76,11

Abrasi pantai terjadi karena tergerusnya pantai oleh gelombang atau ombak tinggi pada waktu tertentu yang terus menerus. Hal ini dikarenakan pantai tidak memiliki penahan gelombang, sehingga mempercepat proses terjadinya abrasi pantai. Kawasan yang rawan abrasi pantai di Kota Mataram adalah wilayah pesisir yang telah disebutkan di atas. Salah satu dampak abrasi pantai adalah terjadinya intrusi air laut yang dapat mempengaruhi kondisi air tanah di wilayah Kota Mataram.


168


Dengan panjang pantai ntai 9,1 kilometer mengharuskan Kota Mataram melakukan upaya menjaga pantai dari abrasi maupun bangunan liar. Aktivitas pantai harus mengarah pada pelestarian sumber daya alam pantai yang ada, yang dilakukan melalui pembinaan kelompok nelayan dan relokasi perumahan nelayan. Pada tahun 2013,, Pemerintah Kota Mataram sudah merelokasi perumahan nelayan dan menyiapkan rumah sebanyak 50 unit. Terkait sungai dan sempadannya, Kota Mataram dialiri empat sungai utama dan potensial sebagai sumber daya air, yaitu: Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Brenyok, dan Sungai Midang, yang hulunya berada di sekitar lereng Gunung Rinjani dan bermuara di Pantai Ampenan (Selat Lombok) yakni batas bagian barat wilayah Kota Mataram. Mataram Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi r isasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam da RPJMD yaitu sebagai berikut: berikut

No

1

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Rasio sempadan sungai dan pantai yang dipakai bangunan liar

SATUAN


RENCANA SESUAI DENGAN TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN HUN 2015)


-

76,11

40,00

52,55


52,55

Dalam alam RKPD Kota Mataram tahun 2014, arah strategis daya dukung infrastruktur perkotaan dalam pencapaian Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pengembangan

Ekonomi

Rakyat,

maka

dibutuhkan

perhatian

pada

tiga

komponen penting yaitu Jalan, Drainase, dan da Permukiman. Mengingat kebutuhan akan perbaikan kualitas hidup masyarakat ada pada komponen permukiman, maka upaya penanganan oleh Pemerintah dilakukan melalui penataaan kawasan sempadan sungai.


169


XXIV. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 24 Tabel EVALUASI CAPAIAN SASARAN 24 “Meningkatnya penanganan perumahan tidak layak huni dan kawasan permukiman kumuh”

No

1 2 3 4


Rumah tidak layak huni Kawasan permukiman kumuh Rumah tinggal berber sanitasi Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS)



Target

Realisasi


1.500

1.301

86,73

1.500

1.241

82,73

Ha

29,47

30,42

96,87

29,47

27,97

94,91

%

72.15

78.58

108.91

74,50

79,13

106,21

TPS

5,00

3,02

60,40

6,00

4,10

68,33

SATUAN

Target

unit


Tahun 2013

88,23 88,23

88,05 88,05

Pada akhir tahun 2013 terdapat 87.376 unit rumah layak huni dari jumlah seluruh rumah Kota Mataram yaitu 89.519 unit. Dari 2836 unit rumah tidak layak huni, pada tahun 2013 dapat diintervensi sejumlah 693 unit rumah yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram melalui Program Pembangunan

dan

Penataan

Lingkungan

Perumahan

dengan

kegiatannya

Perbaikan Perumahan Permukiman yaitu sejumlah 72 unit, BPM Kota Mataram sejumlah 53 unit, BPM Provinsi NTB 107 unit, BAZDA Kota Mataram 53 unit, PNPM-MP (dana BLM--APBN)) 355 unit, Dinas Sosial Kota Mataram 53 unit. Diluar intervensi terhadap rumah-rumah rumah rumah tidak layak huni berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, pada tahun 2013 terdapat 319 unit rumah yang diperbaiki berdasarkan usulan masyarakat masyarakat dengan melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram pada Program Pembangunan dan Penataan Lingkungan Perumahan dengan kegiatannya Perbaikan Perumahan Permukiman yaitu sejumlah 1 unit, BPM Kota Mataram sejumlah 30 unit, BPM Prov. NTB 125 unit, BAZDA AZDA Kota Mataram 8 unit, PNPM-MP PNPM (dana BLM-APBN) APBN) 103 unit, Dinas Sosial Kota Mataram 52 unit.


170


Disamping itu terdapat 229 unit rumah telah diperbaiki melalui PNPM-MP PNPM (dana BLM-APBD) APBD) dan Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) yang belum teridentifikasi apakah h penanganannya berdasarkan data PU atau usulan masyarakat. Sehingga secara keseluruhan jumlah rumah tidak layak huni yang telah ditangani sebanyak 1.012 unit. Dalam RPJMD Kota Mataram 2012-2015, 2015, pada tahun 2015 diharapkan terjadi pengurangan Back Log Perumahan umahan sebesar 1.250 unit, dari total rumah tidal layak huni pada tahun 2010 sebanyak 19.621 unit maka setiap tahunnya harus menyelesaikan pengurangan back log rumah sekitar 250 unit rumah setiap tahun. Program yang dilakukan oleh SKPD terkait (Dinas PU, BPM, dan lainnya) telah mampu menurunkan rasio rumah layak huni, dengan kinerja capaian sebesar 30,75 persen, dimana sampai dengan tahun 2015 ditargetkan menurun dengan capaian kinerja sampai dengan 85 persen. Telah mampu mendekati target capain menurunkan n rasio kawasan kumuh sebesar 95,87 95 persen dari target 99,00 persen. Artinya program pembangunan di bidang perumahan di Kota Mataram telah cukup optimal keberhasilannya dalam menata permukiman kumuh kearah yang sesuai dengan kelayakan sebuah permukiman penduduk. pen Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut:

No

1 2 3 4


SATUAN



rumah Rumah tidak layak huni 82,73 99,00 Ha Rasio kawasan 94,91 99,00 permukiman kumuh rumah 106,21 Rumah tinggal berber 97,00 sanitasi TPS Rasio Tempat 68,33 93,00 Pembuangan Sampah Sampa (TPS) Rata rata Capaian Sasaran 24 terhadap Target RPJMD Rata-rata


83,57 95,87 91,33 73,47 86,13


171


Dalam RPJMD Kota Mataram 2011-2015, 2011 2015, pada tahun 2015 diharapkan terjadi pengurangan Back Log Perumahan sebesar 1.250 unit, dari total rumah tidal layak huni pada tahun 2010 sebanyak 19.621 unit maka setiap tahunnya harus menyelesaikan pengurangan back log rumah sekitar 250 unit rumah setiap tahun. Dari tabel diatas diketahui bahwa: Program yang dilakukan oleh SKPD terkait (Dinas PU, BPM, dan lainnya) telah mampu menurunkan rasio rumah layak huni, dengan kinerja capaian sebesar 30,75 persen, dimana sampai dengan tahun 2015 ditargetkan menurun dengan capaian kinerja sampai dengan 85 persen. Telah mampu mendekati target capain menurunkan rasio kawasan kumuh sebesar 95,87 persen dari target 99,00 persen. Artinya program pembangunan di bidang perumahan di Kota Mataram telah cukup optimal keberhasilannya dalam menata permukiman kumuh kearah yang sesuai dengan kelayakan sebuah permukiman penduduk.


172


XXV. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 25 Tabel EVALUASI CAPAIAN SASARAN 25 “Meningkatnya ketersediaan media ekspresi dan ruang publik”

Target

Realisasi


Target

Realisasi


1


%

95

87,00

91,58

95

93,50

98,42

2

Cakupan ketersediaan fasilitas media ekspresi

%

95

89,00

93,64

95

94,60

99,58

No


SATUAN

Tahun 2012


Tahun 2013

92,61 92,61

99,00 99,00

Penggunaan lahan untuk ruang publik seperti taman, terjadi penurunan dari 6,10 hektar pada tahun 2012 menjadi 6,07 hektar. Hal ini menggambarkan bahwa terjadi pengurangan luas taman yang dimiliki Kota Mataram. Saat ini terdapat 30 lokasi taman didukung dengan 344.688 m2 hutan kota. Dalam rangka meningkatkan cakupan ruang publik publi dan fasilitas media ekpresi maka Pemerintah Kota Mataram melakukan melakukan upaya dengan mengeluarkan kebijakan kepada para pengembang (developer) ( ) perumahan untuk menyediakan fasilitas ruang publik k atau ruang ekspresi bagi penghuni perumahan. Kebijakan ini setidaknya nya mengingatkan bahwa kebutuhan ruang publik dan media ekspresi telah menjadi kebutuhan masyarakat perkotaan. Disamping itu, untuk beberapa fasilitas media ekpresi yang sudah ada, dioptimalkan

fungsinya melalui

penanganan

langsung

oleh

SKPD

Dinas

Pertamanan nan Kota Mataram selaku leading sector dalam dekorasi dan penataan ruang kota.


173


Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut:

No


SATUAN




1

Cakupan ruang publik

buah

14

35

40,00

2

Cakupan fasilitas media ekspresi

buah

2

10

20,00


30,00

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja sampai dengan tahun 2013 sebesar 30,00 persen, masih dibutuhkan beberapa tambahan titik ruang ekpresi sehingga dapat mencukupi rasio penduduk dengan jumlah ruang ekpresi dan ruang publik. Dalam rangka meningkatkan cakupan ruang publik publi dan fasilitas media ekpresi maka Pemerintah Kota Mataram melakukan melakukan upaya dengan mengeluarkan kebijakan kepada para pengembang (developer) ( ) perumahan untuk menyediakan fasilitas ruang publik atau ruang ekspresi bagi penghuni perumahan. Kebijakan ini setidaknya mengingatkan bahwa kebutuhan ruang publik publik dan media ekspresi telah menjadi kebutuhan masyarakat perkotaan. Disamping itu, untuk beberapa fasilitas media ekpresi yang sudah ada, dioptimalkan

fungsinya melalui

penanganan

langsung

oleh

SKPD

Dinas

Pertamanan Kota Mataram selaku leading sector dalam dekorasi dan penataan ruang kota.


174


XXVI. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 26 Tabel EVALUASI CAPAIAN SASARAN 26 “Meningkatnya Efektivitas Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup”

No

1 2 3

4


Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rasio Tempat Pemakaman Umum (TPU) Bangunan yang memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Alih fungsi lahan pertanian



Target

Realisasi


16,80

12,48

74,29

15,3 30

13,00

84,97

-

20,00

18,15

90,75

20,00

19,35

96,75

%

85,00

76,15

89,58

87,00

85,12

97,83

%

5,00

7,83

63,86

5,00 00

8,22

60,82

SATUAN

Target

%


Tahun 2013

79,62 85,09

85,09 85,09

Isu pemanasan global menjadi poros sentral dalam upaya kembali merestorasi alam sebagai sahabat bagi semua makhluk hidup termasuk manusia. Menjawab isu tersebut, Pemerintah Kota Mataram memulainya dengan penetapan Car Free Day setiap minggu pagi di kawasan Udayana. Kampanye Gerakan Mataram Bersepeda dilakukan guna menekan angka polusi udara. Saat ini Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Mataram mencapai 12 persen sehingga dibutuhkan upaya guna meningkatkan persentase RTH Kota Mataram yang ditargetkan sebesar 20 persen p atau setara dengan kebutuhan 41 titik RTH. Kota Mataram memiliki luas 6.130 hektar, sehingga kebutuhan 20 persen RTH setara dengan luas 460,86 hektar, hektar, saat ini kebutuhan RTH dipenuhi baru 12 persen sehingga 8 persen RTH harus dipenuhi. dipenuhi Pada tahun 2012 012, luas RTH Publik yang ada di Kota Mataram seluas 765,07 hektar dari luas wilayah Kota Mataram sebesar 6.130 Km2.


175


Sesuai dengan amanat Undang-Undang Undang Undang Penataan Ruang yang mewajibkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30 persen, maka Pemerintah Pemerin Kota Mataram melakukan penambahan luasan RTH pada areal tanah pecatu, penataan kembali taman-taman taman taman kota yang ada, seperti Taman Sangkareang. Dari hasil analisa RTRW Kota Mataram 2010-2013, 2010 2013, Luasan RTH dikalikan Koefisien Dasar Hijau (KDH) diperoleh luasan luasan sebesar 1.646,51 hektar atau setara dengan 26,86 persen. Dalam menghitung RTH terbagi menjadi dua kategori, yaitu: 1. RTH Publik, terdiri dari: Taman Kota, Hutan Kota, Pemakaman, Lapangan Olahraga, RTH Jalan, RTH Sempadan Sempadan Sungai, RTH Sempadan Pantai seluas 2.958,45 hektar. 2. RTH Privat, terdiri dari RTH perumahan dan kawasan Permukiman dan Bangunan Lainnya seluas 2.938 hektar. Di tahun 2013, dilakukan Gerakan Cinta Kota Hijau dengan penyediaan 2.000 bibit pohon pelindung per tahunnya, serta optimalisasi Program Pembangunan Kota Hijau (P2KH) dengan menggandeng BUMD, komunitas sekolah, dan masyarakat. Terkait indikator alih lih fungsi lahan dari lahan pertanian, pertanian, bahwa alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian cukup tinggi di Kota Mataram. Hal ini dibuktikan uktikan dengan berkurangnya lahan pertanian seluas 4,8 Ha atau 480 meter persegi per tahun sejak tahun 2009. 2009

Jika dibandingkan dengan luas Kota

Mataram 6,130 Km2, maka terjadi alih fungsi lahan sebesar 7,83 persen per tahunnya. Jika dihitung secara keseluruhan keselu maka luas yang tersisa pada kondisi pada tahun 2012 adalah 5,170 Km2. Tingginya pengalihan fungsi lahan disebabkan oleh tingginya permintaan pemanfaatan lahan pertanian menjadi non pertanian. Pada Pada tahun 2013 kondisi lahan pertanian Kota Mataram mencapai 2.231 hektar atau sekitar 36,39 36 persen dari luas Kota Mataram. Mataram


176


Saat ini, jumlah areal pemakaman yang ada di wilayah Kota Mataram sebanyak 51 areal pemakaman dengan luas sebesar 197.181 meter persegi, jumlah dan areal pemakaman yang ada saat ini, sudah cukup memadai. Terkait dengan indikator Bangunan yang memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB),, berdasarkan data yang tercatat per Desember 2013,, bangunan yang belum memiliki IMB diperkirakan sebanyak 50 persen dari jumlah bangunan yang ada di Kota Mataram. Sehingga dengan persentase tersebut, jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram masih belum diperoleh dari penarikan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Sebagai salah satu sumber PAD, realisasi Retribusi Retribusi IMB pada tahun 2013 melebihi target sebesar 154,36 persen, sementara untuk jenis Retribusi Daerah lainnya belum ada realisasi, sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini: Jenis Retribusi Retribusi IMB Cetak Peta Kekayaan Daerah/Sewa Lahan Leges Jasa atas Pekerjaan Sumbangan Pihak Ketiga/ILOK

Target (Rp.) 2.255..000.000 7.500.000 25.000.000 -

Realisasi

%

3.530.963.211 -

154,36 -

Sumber:: Dinas Tata Kota, 2013

Pada tahun 2012,, dilakukan PEMUTIHAN IMB (PIMB),, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum memiliki IMB terhadap bangunan-bangunan bangunan yang telah terbangun untuk dapat memperoleh IMB dengan biaya 50 persen dari IMB Reguler dan dibebaskan dari kewajiban membayar Retribusi Galian C. Kegiatan K giatan Pemutihan IMB dilakukan di 6 Kecamatan yang ada di Kota Mataram, yaitu Kecamatan Ampenan, Mataram, Cakranegara, Sekarbela, Selaparang, dan Sandubaya. Sandubaya Sedangkan untuk tahun 2013,, kegiatan Pemutihan IMB dengan sasaran unit bangunan sebanyak 2.373 unit dengan realisasi sebanyak 1.762 unit. Dari data tersebut, dilihat penurunan realisasi kegiatan pemutihan IMB antar tahun 2012 sebanyak 146 unit dan di tahun 2013 sebanyak 199 unit bangunan atau sebesar 36,30 persen. Bangunan yang belum memiliki IMB diperkirakan diperkirakan sebanyak 50%.


177




No 1 2 3 4

SATUAN




%

63,83

80,00

79,79

-

68,38

73,50

93,03

%

89,79

94,50

95,02

%

60,82

30,00

49,32

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rasio Tempat Pemakaman Umum (TPU) Bangunan yang memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Alih fungsi lahan pertanian Rata--rata rata Capaian

Sasaran 26 terhadap Target RPJMD

79,29

Dari tabel diatas dapat diketahui bahawa tingkat capaian sesuai target RPJMD baru mencapai 79,29 persen, sisa persentase capaian sebesar 20,71 persen akan diupayakan untuk dicapai melalui optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dengan perijinan (IMB) yang dikelola oleh KPPT dan Dinas Tata Kota, penataan RTH (Dinas Pertamanan), Pengendalian Alih Fungsi Lahan (Bappeda dan Dinas Tata Kota). Beberapa program yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tersebut, adalah: 1. Program Pemeliharaan/Pengelolaan Pemakaman. Pemakaman 2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Daerah 3. Program Perencanaan Tata Ruang. Ruang 4. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Ruang Dalam rangka meningkatkan sinergitas program, koordinasi antar masingmasing masing SKPD ditingkatkan, pembentukan FORUM PERENCANA yang beranggota seluruh

Kasubbag

Perencanaan

SKPD

dapat

dijadikan

sebagai

wahana

menyatukan pemikiran sebagai bahan referensi arah program dan masukan dalam penetapan kebijakan pembangunan daerah.


178


XXVII. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 27 Tabel EVALUASI CAPAIAN SASARAN 27 “Meningkatnya Efektivitas Layanan Penanggulangan Bencana Daerah”

No

1


Cakupan bencana yang dapat ditangani dalam satu tahun

Tahun 2012

SATUAN

Target

%

85

Realisasi


Target

Realisasi


82,50

97,06

85

83,35

98,06


Tahun 2013

97,06 97,06

98,06 98,06

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) merupakan arahan dari pemerintah pusat, sehingga Pemerintah Kota Mataram menetapkan Perda Nomor 5 Tahun 2008 yang diubah dengan Perda Nomor 18 Tahun 2012, membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD). Kondisi topografi dan posisi geografis Kota Mataram, menyebabkan sering terjadinya bencana alam seperti angin puting beliung, abrasi pantai, serta intensitas hujan yang tinggi sebagai penyebab adanya genangan dan banjir. Dalam mengatasi masalah tersebut, BPPD menyiapkan TAGANA (Taruna Siaga Bencana)) dan Piket 24 Jam untuk meminimalisasi dampak akibat bencana. Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :

No

1


SATUAN



Jumlah bencana yang kali 98,06 98,50 dapat ditangani dalam satu tahun Rata rata Capaian Sasaran 27 terhadap Target RPJMD Rata-rata


99,53 99,53

Dari tabel diatas diketahui bahwa capaian kinerja penanganan bencana dapat diatasi telah mencapai peningkatan yang positif dan mendekati target yang diharapkan.


179


3.5.

AKUNTABILITAS KEUANGAN 3.5.1. KEBIJAKAN APBD 3.5.1.1. KEBIJAKAN PENDAPATAN Kebijakan pendapatan diarahkan dalam rangka menambah ekuitas dana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, sebagai berikut: 1.

Upaya peningkatan target pendapatan daerah yang dilakukan secara terencana sesuai kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala dan potensi yang ada.

2.

Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.

3.

Mengoptimalkan dan mendayagunakan kekayaan daerah.

4.

Perluasan sumber-sumber sumber sumber penerimaan daerah berdasarkan UndangUndang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Daerah dan Retribusi Daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah komponen pendapatan daerah yang dapat menggambarkan

kemampuan

Daerah

dalam

mengelola

sumber

pembiayaan daerahnya daerah sendiri. Dalam meningkatkan PAD dibutuhkan beberapa strategi, antara lain:

1. Peningkatan Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur untuk lebih profesional dalam manajemen pengelolaan Pendapatan Daerah;

2. Inventarisasi dan penyusunan produk hukum daerah berdasarkan Undang-Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Penerapan an Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam pelayanan publik. 4. Inventarisasi potensi PAD termasuk potensi wajib pajak yang belum terdaftar sehingga data potensi menjadi akurat dalam rangka intensifikasi pungutan;

5. Pengawasan semakin diintensifkan untuk menghindari menghind adanya kebocoran dan keterlambatan penyetoran ke kas daerah.


180


6. Dalam Penerimaan Bagi Hasil Pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan untuk mencapai target yang ditetapkan, salah satunya melalui Gebyar PBB. PBB 3.5.1.2.

KEBIJAKAN BELANJA

Kebijakan ebijakan Umum Belanja Daerah Tahun 2013 disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut: 1.

Pengembangan kebijakan belanja/pengeluaran yang diarahkan untuk menciptakan

peningkatan

perekonomian

masyarakat

yang

berimplikasi pada peningkatan penerimaan daerah yang selanjutnya dapat dimanfaatkan anfaatkan sebagai modal belanja pembangunan. 2.

Peningkatan kemampuan manajemen pengelolaan keuangan dan penyempurnaan struktur organisasi pengelolaan keuangan, serta peningkatan sistem informasi keuangan daerah dan pengendalian pembangunan daerah.

3.

Kebijaksanaan Kebijaksanaan

untuk

mendorong

keikutsertaan

swasta

dalam

pelayanan publik baik sebagai penanam modal maupun sebagai pengelola jasa pelayanan masyarakat. Adapun arah kebijakan Belanja Daerah tahun 2013,, antara lain: 1.

Memenuhi kebutuhan Belanja Tidak Langsung yang meliputi mel belanja pegawai, hibah, bantuan sosial dan belanja tidak terduga sesuai dengan pedoman peraturan perundang-undangan perundang undangan yang berlaku.

2.

Efisiensi Belanja Langsung Rutin yang meliputi belanja pemanfaatan listrik, air, telepon, pemeliharan gedung/kendaraan dinas/sarana d dan prasarana kantor dan perjalanan dinas serta efisiensi pengadaan sarana dan prasarana kantor.

3.

Diarahkan pada belanja-belanja belanja belanja kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Mataram Tahun 2013 serta kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perundang yang berlaku.


181


4.

Mengoptimalkan

pemanfaatan

Belanja

Langsung

untuk

penyelenggaraan urusan kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi sesuai kemampuan dan mengacu pada peraturan eraturan perundang-undangan perundang yang berlaku. 5.

Belanja Langsung program dan kegiatan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

6.

Kebijakan belanja diarahkan untuk mendanai program dan kegiatan dalam rangka mendukung dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

melalui

peningkatan

pelayanan

dasar,

pendidikan,

kesehatan, fasilitas sosial dan umum serta serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

3.5.1.3.

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN

Pembiayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang disempurnakan dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 adalah semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan dengan strategi sebagai berikut: 1.

Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.

2.

Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja.

3.

Apabila sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD maka ditutup dengan dana pinjaman.


182


Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang akan dilakukan d pada Tahun 2013 diutamakan untuk tidak sampai melakukan Pinjaman Daerah baik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan bukan Bank. Penerimaan pembiayaan daerah lebih diarahkan untuk mengoptimalkan mengoptimalka dan mendayagunakan Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), khususnya dari pos pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan

dana

perimbangan,

pelampauan

penerimaan

lain lain-lain

pendapatan yang sah. Untuk kebijakan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2013 lebih diarahkan untuk tidak melakukan transaksi pengeluaran pembiayaan untuk

tidak

membebani

pembiayaan

netto,

sehingga

lebih

dapat

didayagunakan untuk mengantisipasi defisit belanja daerah.

3.5.2.

PERHITUNGAN APBD 3.5.2.1. TARGET & REALISASI PENDAPATAN PENDAPATAN DAERAH Pada tahun anggaran 2013,, terdapat peningkatan daya serap pendapatan daerah sebesar 99,48 persen,, sebagai hasil yang diperoleh atas penetapan strategi dan kebijakan pendapatan daerah sebagaimana ditegaskan dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kota Mataram 2013. Kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan dapat dilihat dari peningkatan realisasi si PAD sebesar 11,14 persen melebihi target. Untuk lebih jelasnya, jelasnya, target dan realisasi pendapatan daerah, diuraikan pada tabel dibawah ini:


183


Tabel 4 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Mataram TA. 2013 No

Uraian

Target (Milyar Rp)

Realisasi (Milyar Rp)

(+/-) (Rp)

%

1

Pendapatan Asli Daerah

78,842

88,730

9,889

11,14

2

Dana Perimbangan

530,573

534,525

3,952

0,74

3

Lain-lain lain Pendapatan Daerah yang Sah Jumlah

112,485

112,219

-0,266

-0,24

721,899

735,474

13,575

1,85

Sumber: Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA), Bagian Keuangan Setda Kota Mataram, 2014.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka terdapat peningkatan target dan realisasi Pendapatan Daerah, seperti diuraikan dalam tabel dibawah ini: Tabel 5 Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Mataram TA. 2012-2013

No

Uraian

1

Pendapatan Asli Daerah

2 3

Realisasi 2012 (M Rp.)

Realisasi 2013 (M.Rp)

(+/-) (Rp)

%

88,730

134.431

45.701

151,51

Dana Perimbangan

534,525

580.925

46.400

108,68

Lain-lain lain Pendapatan Daerah yang Sah Jumlah

112,219

10.738

101.481

90,44

735,474

726.094

9.380

98,73

Sumber: Bagian Keuangan Setda Kota Mataram, 2014.

3.5.2.2. TARGET & REALISASI BELANJA DAERAH Pada tahun

anggaran 2013, implementasi

strategi belanja daerah

diarahkan pada pemenuhan kebutuhan strategis daerah di bidang ekonomi, sosial, dan infrastruktur kota, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.


184


Target belanja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2013 porsi dan kebutuhannya disesuaikan dengan kekuatan finansial daerah yang dimiliki (fiscal fiscal capacity). capacity Sebagaimana ebagaimana arah kebijakan belanja daerah sesuai dengan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD 2013,, maka target dan realisasi belanja daerah diuraikan sebagai berikut: berikut Tabel 6 Target & Realisasi Belanja Daerah Kota Mataram TA. 2013 Uraian

No 1 2

Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah

Target (Milyar Rp)

Realisasi (Milyar Rp.)

(+/-)

767.151

683.469

83.682

89,10

254.001

174.759

79.242

68,81

1.022.456

858.748

162.924

83,99

%

Sumber: LRA Bagian Keuangan Setda Kota Mataram, 2014.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa daya serap APBD pada dua komponen belanja daerah menunjukkan persentase dicapai sebesar 83,99 persen. Upaya-upaya upaya efisiensi dalam kerangka optimalisasi anggaran berbasis kinerja (performance performance budgeting) budgeting dilakukan melalui mekanisme akuntansi dan verifikasi rencana belanja SKPD yang cukup ketat terkait dengan implementasi ketetapan Standar Harga Satuan Barang/jasa berdasarkan prinsip value for money. money Hal al ini dimaksudkan agar anggaran belanja sesuai dengan deng kebutuhannya (tepat biaya). Sehingga dalam hal ini dilakukan optimalisasi peran dan fungsi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Mataram.


185


3.5.2.3. TARGET & REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH Komponen penerimaan an

pembiayaan pembiayaan

daerah dan

terdiri

dari

pengeluaran

dua

komponen,

pembiayan.

yaitu

Penerimaan

pembiayaan terdiri dari SiLPA (Sisa lebih Perhitungan Anggaran) tahun sebelumnya, dan Piutang Daerah, sementara pengeluaran pembiayaan terdiri dari Penyertaan Modal Daerah dan Pembayaran Pokok Hutang. Pada a tahun anggaran 2013,, realisasi penerimaan pembiayaan sebesar 0 %. sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini: Tabel 9 Target & Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Mataram TA. 2013

No

Uraian

Target (Milyar Rp)

Realisasi (Milyar Rp.)

(+/-) %

1

Penerimaan pembiayaan

103,800

103,800

0.000

0

2

Pengeluaran pembiayaan

6.250

6.250

0.000

0

(+/-)

157.550

157.550

0

Sumber:: Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA), Bagian Keuangan Setda Kota Mataram, 2013.

Pada tahun 2013, 2013 efisiensi belanja daerah telah dilakukan SKPD sehingga memunculkan sisa anggaran. SiLPA APBD tahun 2013 sebesar Rp. 103.800.995.168 SiLPA tersebut digunakan untuk menutup defisit 103.800.995.168. anggaran pada RAPBD Kota Mataram tahun 2014. 201


186


3.5.3.

AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Untuk itu, perumusan kebijakan bersama-sama sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun maupun horizontal dengan baik (Mardiasmo Mardiasmo, 2002). Salah

satu alat

akuntabilitas

untuk

publik

memfasilitasi

adalah

melalui

terciptanya penyajian

transparansi Laporan

dan

Keuangan

Pemerintah Daerah yang komprehensif dan berdasar pada Standar Akuntansi Pemerintah Pemerin (SAP). Untuk mewujudkan hal tersebut, aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) telah diterapkan di Kota Mataram. SIMDA

mengintegrasikan

tiga

komponen

anggaran

yaitu

aspek

penganggaran, perbendaharaan, dan pembukuan APBD. APBD SIMDA telah memberikan

manfaat

yang

positif

dalam

penyelenggaraan

tertib

administrasi keuangan daerah, akurasi data, serta transparansi dan akuntabilitas kinerja keuangan daerah. Dari sisi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan ngunan (PBBB) Kota Mataram pada tahun 2013 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp. 11.066.542.127,11.066.542.127, dengan jumlah Wajib Pajak sebanyak 18.127 WP, pada akhir tahun 2013, realisasi PBB mencapai Rp. 12.860.809.376,12.860.809.376, atau meningkat sebesar 116,21 116, persen dengan Tingkat Partisipasi Wajib Pajak masih dibawah 50 persen. persen


187


Dalam upaya mengintegrasikan prinsip e-procurement procurement, serta dalam rangka optimalisasi pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara lebih transparan dan akuntabel, maka Pemerintah Kota Mataram pada tahun 2013,, telah menerapkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). (LPSE) Pada tahun 2013, 2013 sebanyak 79 paket pengadaan barang/jasa, barang/jasa dengan nilai pagu sebesar Rp. 104.568.238.533,104.568.238.533

telah dilelang dilelan menggunakan

LPSE Kota Mataram dengan alamat www.lpsemataramkota.go.id. www.lpsemataramkota.go.id Dalam upaya meningkatkan Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah, dari opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) tahun 2012 menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka fokus perbaikan terutama terhadap pengelolaan aset daerah. Mulai tahun anggaran 2013,, seluruh pencatatan, pemindahan, dan penghapusan aset daerah dilakukan menggunakan Sistem Informasi Barang Daerah (SIBD), yang secara operasional terintegrasi (linked) ( dengan SIMDA. SIBD ini telah menjadi media informasi anggaran dan dapat

sebagai

dasar pengambilan

keputusan

mengenai

kebutuhan

pengadaan barang serta estimasi belanja modal dalam penyusunan RAPBD. Dalam hal tertib pelaporan dan pengendalian administrasi pembangunan setiap

bulannya bulannya,

serta

guna

memberikan

akuntabilitas

pelaporan

keuangan SKPD, diterapkan Program Pengendalian Pelaporan Keuangan SKPD secara on line (web base) melalui www.programlaporanapp.com. www.programlaporanapp.com Upaya ini memiliki manfaat dalam dalam hal publikasi laporan capaian keuangan SKPD maupun Pemerintah Kota Mataram. Sebagai salah satu faktor pendukung pencapaian WTP, maka jadwal penetapan Peraturan Daerah tentang APBD menjadi prioritas. Pada tahun anggaran 2013, 2013, APBD Kota Mataram ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2013, sehingga ehingga tidak terdapat keterlambatan penetapan Perda-APBD. Perda


188


Hasil ini dapat dicapai juga didukung oleh ketepatan jadwal penyusunan dokumen perencanaan sebelumnya sebagai dasar penyusunan RAPBD, RAPBD sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nas onal, dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Masing-masing masing dokumen perencanaan ditetapkan sebagai berikut: beriku 

Rencana encana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) (R ) Kota Mataram 2014 (ditetapkan dengan Peraturan Walikota Mataram pada bulan Juni 2013);



Kebijakan ebijakan Umum - APBD 2014 (Nota Kesepakatan ditandatangani dan ditetapkan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD pada bulan Agustus 2013; 201 dan



PPAS-APBD APBD 2014 (Nota Kesepakatan ditandatangani dan ditetapkan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD pada bulan September 2013).


189


BAB IV

PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Mataram Tahun 2013 disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Mataram sebagai wujud pertanggung ja jawaban dalam pencapaian sasaran strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015,, serta dalam rangka perwujudan Good Governance yang berbasis sis pada optimalisasi pelayanan publik. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi,

misi

dan

sasaran

strategis

Pemerintah

Kota

Mataram

yang

mengindikasikan asikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan kegiatankegiatan sesuai dengan kebijakan dan program yang ditetapkan. Laporan akuntabilitas ini disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun

Anggaran 201 2013,, serta Penetapan Kinerja Tahun

201 2013.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari sasaran dan kegiatan secara umum telah dapat dicapai dengan baik. Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 27 sasaran,, disimpulkan bahwa 17 sasaran tercapai dengan kategori Baik Sekali, 7 sasaran tercapai dengan kategori Baik, 3 sasaran tercapai dengan kategori Cukup dan tidak ada sasaran tercapai dengan kategori Kurang. Hasil analisis 27 sasaran yang ada, pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kota Mataram Tahun 2013 201 rata-rata sebesar 88,52 persen terkategori Baik Sekali.


190


Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa program pembangunan Pemerintah Kota Mataram secara umum dapat dilaksanakan dengan lancar dan baik yang mana capaian kinerja dapat direalisasikan 88,52 persen dan realisasi anggaran 83,99 persen dengan kategori Baik Sekali. Keberhasilan yang dicapai Pemerintah Kota Mataram ini tidak terlepas dari hambatan dan kendala baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi tersebut diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi dan meningkatkan koordinasi secara intern, sektoral, maupun lintas sektor secara berkala. Dengan demikian dapat diketahui

penyebab timbulnya hambatan dan

kendala dalam pencapaian kinerja sehingga sehingga dapat diambil langkah dan strategi untuk meminimalisir meminimali dan mengatasi permasalahan yang dihadapi.


191

Menuju Yang Maju, Religius dan Berbudaya

© Bappeda Kota Mataram 2013

WALIKOTA MATARAM S A M B U T A N

Recommend Documents