(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 3902), yag telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah mengalami dua kali perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2008 Nomor 07); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2012 Nomor 1); 15. Peraturan Bupati Karimun tentang Penjabaran Tugas Teknis Daerah Kabupaten Berita Daerah Kabupaten Nomor 17);
Nomor 17 Tahun 2008 dan Fungsi Lembaga Karimun (Lembaran Karimun Tahun 2008
16. Keputusan Bupati Karimun Nomor 82.A Tahun 2012 tentang Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011 - 2016.
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KESATUAN BANGSA KABUPATEN KARIMUN TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KESATUAN BANGSA KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2011-2016
Kesatu
: Dalam Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Karimun ; 2. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan; 3. Misi adalah rumusan umum mengenai upayaupaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi; 4. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi; 5. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan pembangunan daerah; 6. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran; 7. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif; 8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupeten Karimun Tahun 2006-2025; 9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016; 10. Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun, yang selanjutnya disebut Renstra BPMD & KESBANG adalah dokumen perencanaan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016; 11. Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun yang selanjutnya disingkat Renja BPMD & KESBANG adalah dokumen perencanaan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun untuk periode 1 (satu) tahun; 12. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun, yang selanjutnya disebut Kepala BPMD & KESBANG
adalah Kepala SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa di Kabupaten Karimun. Kedua
: Renstra BPMD & KESBANG adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala BPMD & KESBANG ini serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Ketiga
: Renstra BPMD & KESBANG sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Kepala BPMD & KESBANG ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I : Pendahuluan; BAB II : Gambaran Pelayanan SKPD; BAB III : Isu-Isu Strategis; BAB IV : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan; BAB V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif; BAB VI : Indikator Kinerja BPMD & KESBANG BAB VII : Penutup
Keempat
: Renstra BPMD & KESBANG sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Kepala BPMD & KESBANG ini disusun dengan berpedoman kepada RPJMD.
Kelima
: Renstra BPMD & KESBANG sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Kepala BPMD & KESBANG ini menjadi landasan dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi seluruh unit kerja dilingkungan BPMD & KESBANG.
Keenam
: Kepala BPMD & KESBANG melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra BPMD & KESBANG melalui Pelatihan, sosialisasi, rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi.
Ketujuh
: Renstra BPMD & KESBANG sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Kepala BPMD & KESBANG ini dapat diubah dan disesuaikan dengan
perkembangan dan dinamika lingkungan strategis. Kedelapan
: Dengan berlakunya Keputusan Kepala BPMD & KESBANG ini maka Renstra BPMD & KESBANG menjadi pedoman penyusunan Renja BPMD & KESBANG dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dan dapat dijadikan sebagai Renstra transisi untuk dipedomani dalam penyusunan Renja Tahun 2017 sebelum ditetapkannya Renstra BPMD & KESBANG Tahun 2016-2021 yang berpedoman kepada RPJMD Tahun 2016-2021 yang memuat visi dan misi Bupati terpilih periode selanjutnya.
Kesembilan
: Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Kepala BPMD & KESBANG ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.
Kesepuluh
: Keputusan Kepala BPMD & KESBANG ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun Pada tanggal 18 Februari 2012 KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KESATUAN BANGSA KABUPATEN KARIMUN,
USMAN AHMAD Pembina Tk. I NIP. 19581231 198603 1 391
DAFTAR ISI
BAB I
PENDAHULUAN .............................................................................1 1.1 Latar Belakang ..........................................................................1 1.2 Landasan Hukum ......................................................................1 1.3 Maksud dan Tujuan ...................................................................4 1.4 Sistematika Penulisan ................................................................5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD.................................................7 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD ......................................................................7 2.2 Sumber Daya SKPD ..................................................................16 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD ..........................................................16 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD .......................................................................22 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....................................................................24 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD ...........................................24 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ............................................................26 3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis .......................................................31 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN ........................................................34 4.1 Visi dan Misi SKPD ..................................................................34 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ............................37 4.3 Strategi dan Kebijakan ..............................................................39 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .....................................................43 BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ......................................59
BAB VII PENUTUP .........................................................................................62
KATA PENGANTAR Perencanaan Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manuasia dan sumber daya lain,agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Melalui Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun dapat menentukan capaian-capaian yang diinginkan dengan menentukan visi, misi, tujuan, sasaran dan program selama kurun waktu tertentu. Rencana Strategis dibuat dengan mempertimbangkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakhesis), hambatan (threats) dan peluang (oportonitas) yang ada baik dari pengaruh internal maupun eksternal di Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi, misi serta strategis dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun. Keberhasilan atau kegagalan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun dinilai berdasarkan kemampuan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun mencapai rencana strategis melalui pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program, serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun harus terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntanbilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil, dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik di Kabupaten Karimun kita tercinta. Selanjutnya ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kami sampaikan kepada Bapak Bupati Karimun, Bapak Wakil Bupati Karimun, Bapak Sekretaris Daerah Karimun beserta seluruh staf Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa (BPMD & Kesbang) Kabupaten Karimun, atas sumbangsih dan kontribusi pemikiran dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa (BPMD & Kesbang) Kabupaten Karimun dan juga kami mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun, untuk penyempurnaan penyusunan Renstra yang akan datang.
Akhirnya kami berharap semoga Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa (BPMD & Kesbang) Kabupaten Karimun ini dapat bermanfaat bagi segenap pihak yang peduli terhadap perbaikan manajemen pemerintahan.
Tanjung Balai Karimun,
Juni 2011
KEPALA BPMD & KESBANG KABUPATEN KARIMUN
USMAN AHMAD Pembina Tk. I, NIP. 19581231 198603 1 391
BAB I PENDAHULUAN 1.1
LATAR BELAKANG Perencanaan Kinerja (performance planning) merupakan suatu hal yang penting bagi terselenggaranya manajemen kinerja (performance menegement) yang baik. Untuk tujuan ini, perencanaan kinerja menjadi suatu hal yang cukup kritikal yang harus dijadikan focus perhatian oleh manajemen. Sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukan perencanaan kinerja menjadi suatu issue yang strategis yang harus diperhatikan dan dipecahkan serta mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi. Perencanaan kinerja juga merupakan Rencana Strategis (RENSTRA) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu ) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternative untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat, terorganisasi dan sistematis. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kesatuan Bangsa (BPMD & Kesbang) Kabupaten Karimun merupakan satuan Perangkat Daerah Kabupaten Karimun yang merupakan penggabunggan 2 ( dua ) badan yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, yang mempunyai personil 45 (empat puluh lima) orang dimana dalam korelasi hubungan tugas sebenarnya tidaklah mempunyai keterkaitan yang signifikan, agar didapatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat yang optimal diharapkan 2 (dua) badan tersebut saling berkoordinasi. Untuk mendukung Visi Pembangunan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMD & Kesbang ) Kabupaten Karimun Yaitu : “ Terwujudnya Masyarakat yang berdaya, peduli dan bertanggung jawab menuju Karimun yang maju, mandiri, berbudaya melayu yang dilandasi oleh Iman dan Taqwa, serta untuk menghadapi tantangan kehidupan politik yang kondusif “, maka dengan perencanaan yang matang Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMD & Kesbang ) Kabupaten Karimun menyusun Kegiatan / Program yang tepat sasaran dan berorientasi pada pencapaian hasil dari berbagai sector, terarah, terkoordinir, bertahap dan berkesinambungan.
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016
1
Visi tersebut diharapkan dapat merangkul seluruh daerah wilayah Kabupaten Karimun yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) desa dan 20 (dua puluh) kelurahan yang tersebar diseluruh wilayah daratan dan lautan merupakan wilayah kerja/titik sasaran dalam rangka melaksanakan program sesuai dengan tupoksi yang ada dalam Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa (BPMD & Kesbang) Kabupaten Karimun. Rencana Strategis (RENSTRA) ini hendaknya mampu merubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukan-masukan (Inputs Oriented Accountability) dan proses kearah akuntabilitas (Results Oriented Accountability), baik berupa output maupun Outcomes, dan dapat menjadi acuan dalam menyusun, merumuskan dan menyempurnakan terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif. Dengan perencanaan strategis ini, diharapkan juga muncul satu sinergi antar berbagai instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan seperti yang telah diamanahkan oleh rakyat.
1.2
LANDASAN HUKUM Sejalan dengan Reformasi disegala bidang telah membuahkan dasar – dasar perubahan dibidang manajemen pemerintahan, hal tersebut antara lain diwujudkan dalam : 1.
2.
3.
4.
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Wantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 3902), yag telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Wantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286); Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016
2
5.
6. 7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14. 15. 16. 17.
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan RencanaPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar; Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan PembangunanNasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor: 28 Tahun 2010; Nomor: 0199/M PPN/04/2010; Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016
3
18.
19.
20. 21. 22. 23.
1.3
Nasional (RPJMN) 2010-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 229); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Riau 2005-2025; Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau 2011-2015; Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karimun 2006-2025; Keputusan Bupati Karimun Nomor 82.A Tahun 2012 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016.
MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Strategis merupakan faktor penting dalam pencapaian kinerja. Didalam penyusunan rencana strategis, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa menetapkan maksud dan tujuannya sebagai berikut :
A. MAKSUD Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa (BPMD & KESBANG) Kabupaten Karimun disusun sebagai wujud dukungan kinerja yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan. Dimana rencana strategis juga merupakan alat umpan balik (feed back) yang dapat digunakan manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan tugas pokok dan fungsi serta sebagai pertanggung jawaban atas keberhasilan dan kegagalan dalam mengemban tugas di era otonomi daerah.
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016
4
B. TUJUAN 1. Dokumen RENSTRA ini merupakan suatu proses jangka menengah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dan pedoman Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun dalam melaksanakan visi, misi yang jelas dan tepat sasaran serta strategis yang realities. Dengan visi,misi, dan strategis yang jelas dan tepat,diharapkan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. 2. Perencanaan Strategis ini hendaknya mampu merubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukan – masukan (Inputs Oriented Accountability) dan proses ke arah akuntabilitas pada hasil (Results Oriented Accountability), baik berupa output maupun outcomes. Dengan perencanaan strategis ini, diharapkan juga muncul satu sinergi antar berbagai instasi pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan seperti yang telah diamanahkan rakyat. 3. Perencanaan Strategis akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif. Dengan perencanaan Strategis, organisasi dapat membangun strateginya sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi hasil. Kapabilitas dan sumber daya difokuskan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. 4. Perencanaan Strategis memungkinkan organisasi untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan dimasa mendatang, dimana perencanaan strategis memerlukan pengumpulan informasi secara menyeluruh untuk kemudian menyiapkan analisis atas berbagai alternatif dan implikasi yang dapat diarahkan pada masa mendatang. 1.4
SISTEMATIKA PENULISAN Pada dasarnya Rencana Strategis ( RENSTRA ) ini merupakan penerapan prinsipprinsip pemerintahan yang baik (good governance) yang tidak dapat ditunda-tunda lagi jika kita memang ingin mewujudkan masyarakat madani di Kabupaten Karimun ini. Tata pemerintahan yang baik sebagaimana dipahami bersama merupakan bentuk tatanan hubungan dan keterkaitan yang seimbang dan berkeadilan diantara sektor – sektor negara, masyarakat bisnis dan masyarakat. Penetapan tata pemerintah yang baik ini hanya akan berhasil jika bertumpu pada empat pilar utama, yaitu partisipatif, transparansi,
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016
5
akuntabilitas dan penegakan hukum. Perencanaan strategis ini merupakan suatu langkah awal dalam rangka membangun akuntabilitas di instansi pemerintah. Adapun sistematika penyajian tiap bab dapat diuraikan sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 2.2 Sumber Daya SKPD 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.2 Telaahan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016 3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi SKPD 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.3 Strategi dan Kebijakan
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII
PENUTUP
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016
6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1
TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD A. TUGAS DAN FUNGSI SKPD Berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa (BPMD & KESBANG) Kabupaten Karimun mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kesatuan bangsa. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya 2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMD & KESBANG ) Kabupaten Karimun dibantu oleh : 1. Kepala Badan 2. Sekretaris, membawahi; a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; a. Sub Bidang Peningkatan Peranan Kelembagaan Masyarakat Desa b. Sub Bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa 4. Bidang Motivasi dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat terdiri dari; a. Sub Bidang Bantuan Pembangunan Desa/Kelurahan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat b. Sub Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 5. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari ; a. Sub Bidang Kesatuan Bangsa b. Sub Bidang Perlindungan Masyarakat
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016
7
6. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Partai Politik terdiri dari; a. Sub Bidang Hubungan Lembaga Eksekutif b. Sub Bidang Hubungan Partai Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat Secara garis besar pelaksanaan tugas pokok masing – masing bagian / bidang adalah sebagai berikut: 1. Kepala Badan, mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah 2. Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan teknis administratif umum, keuangan, kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah dengan uraian tugas sebagai berikut . a. Memberikan pelayanan ketatausahaan surat menyurat kepada seluruh unit organisasi di lingkungan badan; b. Mengelola urusan rumah tangga badan; lingkungan badan : c. Mengelola keuangan Badan Keuangan Daerah; d. Mengelola urusan kepegawaian di lingkungan Badan; e. Melaksanakan fungsi kearsipan kegiatan administrasi Badan; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Bagian Sekretariat membawahi : A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan teknis administrasi umum dan administrasi kepegawaian dilingkungan badan, dengan uraian tugas sebagai berikut ; a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
Menyusun teknis ketatausahaan badan ; Menyusun surat menyurat badan ; Memberikan pelayanan surat menyurat badan ; Menyusun kearsipan surat menyurat badan ; Memberikan pelayanan kerumahtanggaan dan perlengkapan badan ; Menyusun rencana pengembangan karir pegawai badan ; Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian pegawai badan ; Memeriksa syarat – syarat kelayakan kenaikan pangkat pegawai badan ; Mengusulkan kenaikan pangkat dan promosi jabatan pegawai badan ; Mengusulkan proses pensiun pegawai badan ; Mengusulkan tindakan pembinaan pegawai badan ;
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016
8
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. B. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan badan, dengan uraian tugas sebagai berikut ; a. Melakukan perumusan perencanaan dan keuangan badan kesatuan bangsa dan pemberdayaan masyarakat ; b. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang menunjang perumusan perencanaan dan keuangan badan ; c. Melakukan rapat koordinasi perencanaan dengan seluruh instansi daerah dalam menunjang kegiatan badan ; d. Menyiapkan bahan, rencana dan pengusulan anggaran badan ; e. Mengelola anggaran badan ; f. Melaporkan penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan badan ; g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi perumusan perencanaan kebijakan umum dan teknis operasional yang menyangkut pelaksanaan masyarakat desa, dengan uraian tugas sebagai berikut ; a. b. c. d. e. f.
Melakukan penyusunan rencana teknis operasional pemberdayaan masyarakat ; Melakukan pembinaan sosial dalam rangka pemberdayaan masyarakat ; Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah ; Melakukan pengembangan usaha ekonomi yang menjadi kewenangan daerah ; Melakukan pengembangan teknologi tepat guna bagi masyarakat daerah ; Melakukan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka mendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa ; g. Melakukan koordinasi lain dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat ; h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa membawahi ; A. Sub Bidang Peningkatan Peranan Kelembagaan Masyarakat Desa mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data, merencanakan dan memberi petunjuk serta bimbingan terhadap peningkatan Peranan Kelembagaan Masyarakat Desa, dengan uraian tugas sebagai berikut: a. Memberikan petunjuk, bimbingan terhadap peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengurus kelembagaan masyarakat desa ;
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016
9
b. Memberikan petunjuk dan bimbingan dalam rangka peningkatan fungsi dan peranan lembaga pemberdayaan masyarakat desa, lembaga adat dan lembaga lainnya ; c. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyampaikan data dan informasi tentang kelembagaan masyarakat desa ; d. Merencanakan, menyusun, dan mengkoordinasikan kegiatan lembaga masyarakat yang ada di desa ; e. Melaksanakan koordinasi dengan sub bidang lain yang ada di dalam badan pemberdayaan masyarakat desa dan kesatuan bangsa; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pemberdayaan masyarakat desa. B. Sub Bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data serta merencanakan, melaksanakan, memberi petunjuk dan bimbingan terhadap pengembangan sarana dan prasarana dalam rangka mengembangkan usaha ekonomi desa, perkreditan desa, industri rumah tangga, tabungan masyarakat desa, peningkatan produksi dan pemasaran serta memperlancar informasi dan komunikasi di pedesaan, dengan uraian tugas sebagai berikut ; a. Merumuskan dan Mengkoordsinasi program kerja pengembangan sarana dan prasarana desa; b. Mengkoordinasikan kegiatan di bidang perumahan, lingkungan hidup dan pemukiman pada unit daerah kerja pembangunan; c. Memberikan petunjuk, bimbingan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang sarana dan prasarana produksi, masalah perkreditan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa; d. Mengkoordinasikan kegiatan penataan pemukiman, rehabilitasi, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya pantai pesisir serta sumber daya daratan; e. Mengkoordinasikan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi di pedesaan; f. Melaksanakan koordinasi dengan sub bidang lain yang ada dalam badan pemberdayaan masyarakat desa dan kesatuan bangsa; g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pemberdayaan masyarakat desa. 4. Bidang Motivasi dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat, dengan uraian tugas sebagai berikut; a. Melakukan penyusunan rencana teknis operasional motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat; Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016
10
b. Melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan dan pengembangan motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat; c. Melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah; d. Melakukan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang menjadi kewenangan daerah; e. Melakukan pengembangan teknologi tepat guna bagi masyarakat Desa / Kelurahan; f. Melakukan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka mendukung pelaksanaan motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat; g. Koordinasi lain dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat; h. Melakukan tugas lain yang diberikan pimpinan. Bidang Motivasi dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat membawahi : A. Sub Bidang Bantuan Pembangunan Desa / Kelurahan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pelaksanaan teknis operasional pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, dengan uraian tugas sebagai berikut : a. Melakukan penyusunan rencana teknis operasional pelaksanaan pengembangan bantuan pembangunan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat; b. Melakukan penyusunan rencana teknis operasional peningkatan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat; c. Melaksanakan fasilitas pembinaan bantuan pembangunan desa / kelurahan dan bantuan pemberdayaan masyarakat serta usaha ekonomi masyarakat; d. Mengadakan sarana dan prasarana dalam rangka fasilitas pembinaan usaha ekonomi masyarakat dan bantuan pembangunan desa / kelurahan; e. Melaksanakan kerjasama dengan instansi lain untuk mendukung pengembangan usaha ekonomi masyarakat; f. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh instansi lain untuk mendukung pengembangan usaha ekonomi masyarakat; g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat. B. Sub Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan perumusan perencanaan teknis operasional pelaksanaan penerapan teknologi tepat guna yang menjadi kewenangan daerah dengan uraian tugas sebagai berikut : a. Melakukan penyusunan rencana teknis operasional pelaksanaan penerapan teknologi tepat guna; b. Melaksanakan pengembangan teknologi tepat guna masyarakat; Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016
11
c. Melaksanakan fasilitas pengembangan teknologi tepat guna masyarakat; d. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat pemilik teknologi tepat guna bagi kelompok masyarakat; e. Melakukan kerjasama dengan instansi lain dalam penerapan teknologi tepat guna f. Melakukan strategi koordinasi dengan instansi lain dalam penerapan teknologi tepat guna; g. Melaksanakan tugas lain di bidang penerapan teknologi tepat guna yang ditugaskan kepala bidang motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat. 5. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan daerah dalam rangka pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah, dengan uraian tugas sebagai berikut : a. Mempersiapkan rencana umum kebijakan tentang kegiatan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat; b. Mengadakan dan mempersiapkan berbagai sarana dan prasarana yang mendukung tugas badan; c. Melakukan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama; d. Melakukan pembinaan etnis; e. Melakukan persiapan menjelang bencana bagi daerah; f. Melakukan berbagai kegiatan untuk melindungi masyarakat; g. Melakukan koordinasi dalam rangka mempermudah dan memperlancar pelaksanaan tugas badan; h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat membawahi: A. Sub Bidang Kesatuan Bangsa, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan teknis pembinaan kesatuan bangsa yang menjadi kewajiban pemerintah, dengan uraian tugas sebagai berikut : a. Melakukan perumusan teknis operasional rencana pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kesatuan bangsa; b. Melakukan perumusan teknis operasional pengawasan terhadap kegiatan pembinaan etnis; c. Melakukan perumusan teknis operasional pembinaan umat beragama; d. Melakukan kerjasama dengan instansi lain untuk menunjang kegiatan sub bidang; e. Melakukan penghindaran berbagai bentuk kekerasan yang mengganggu wawasan keutuhan negara;
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016
12
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat. B. Sub Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan perencanaan teknis operasional mengatasi masalah penangulangan bencana alam, pembinaan satuan perlindungan masyarakat, dengan uraian tugas sebagai berikut : a. b. c. d. e.
Melakukan perumusan teknis operasioanal rencana perlindungan masyarakat ; Melakukan pelaksanaan operasional pencegahan bencana alam ; Melakukan pemulihan kerusakan akibat bencana alam; Melakukan pembinaan satuan perlindungan masyarakat ( linmas ); Melaksanakan koordinasi dengan seluruh instansi daerah dan pusat dalam rangka penanganan bencana alam; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat. 6. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Partai Politik, mempunyai tugas pokok melakukan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional tentang hubungan antar lembaga dan partai politik yang menjadi kewenangan daerah,dengan uraian tugas sebagai berikut : a. Melakukan perumusan kebijakan umum dan teknis daerah dalam pembinaan hubungan antar lembaga dan partai politik; b. Melakukan secara operasional fasilitas hubungan antar lembaga dan partai politik; c. Melakukan persiapan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan hubungan antar lembaga dan partai politik; d. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan semua instansi daerah dalam upaya memperlancar pelaksanaan hubungan antar lembaga dan partai politik; e. Melaksanakan tugas lain dibidang hubungan antar lembaga yang ditugaskan oleh pimpinan. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Partai Politik terdiri dari : A. Sub Bidang Hubungan Lembaga Eksekutif dan Legislatif mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan teknis operasional pelaksanaan hubungan eksekutif dan legislatif, dengan uraian tugas sebagai berikut : a. Melakukan fasilitas harmonisasi hubungan eksekutif dan legislatif; b. Melakukan komunikasi dengan legislatif secara berkala untuk menyamakan persepsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; c. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka fasilitasi hubungan eksekutif dan legislatif; Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016
13
d. Melaksanakan diskusi terbatas dengan legislatif; e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh instansi lain untuk mempermudah pelaksanaan fasilitas hubungan eksekutif dengan legislatif; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang hubungan antar lembaga dan partai politik. B. Sub Bidang Hubungan Partai Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat mempunyai tugas Melaksanakan perumusan perencanaan teknis operasional pelaksanaan dan penata fasilitasi hubungan lembaga kemasyarakatan dan partai politik : a. Melakukan kebijakan perumusan teknis operasioanal fasilitas hubungan lembaga kemasyarakatan dan partai politik; b. Melaksanakan secara operasional fasilitas hubungan dengan partai politik; c. Melakukan kerjasama dengan instansi lain dalam menunjang pelaksanaan tugas; d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan tugas; e. Melaksanakan tugas lain bidang hubungan lembaga kemasyarakatan dan partai politik yang ditugaskan oleh kepala bidang hubungan antar lembaga dan partai politik; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang hubungan antar lembaga dan partai politik. B. STRUKTUR ORGANISASI Berikut struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 17 Tahun 2008 :
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016
14
Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun
KEPALA BADAN Sekretaris
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Bidang
Bidang
Motivasi dan Swadaya
Kesatuan Bangsa
Gotong Royong
dan Linmas
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Masyarakat
Sub Bidang Peningkatan Peranan Kelembagaan Masyarakat Desa
Sub Bidang Bantuan Pembangunan Desa/Kelurahan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Sub Bidang Kesatuan Bangsa
Sub Bidang Sub Bidang Sub Bidang Pemanfaatan Perlindungan Peningkatan Sarana Teknologi Tepat Masyarakat dan Prasarana Desa Guna Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016
Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Partai Politik
Sub Bidang Hubungan Lembaga Eksekutif & Legislatif
Sub Bidang Hubungan Partai Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat
15
2.2
SUMBER DAYA SKPD Dalam rangka memenuhi tuntutan Masyarakat yang semakin berkembang, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa (BPMD & Kesbang) Kabupaten Karimun memerlukan Sumber Daya Manusia dan Sumber lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan / kendala yang ada untuk masa datang. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan opersional kantor tersebut, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa (BPMD & Kesbang) didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa (BPMD & Kesbang) Kabupaten Karimun didukung oleh Sumber daya yang cukup memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang bersumber dari peralatan dan perlengkapan kantor yang cukup serta sumber daya manusia yang membawahi masing-masing bidang, terdiri dari 34 (tiga puluh empat) orang Pegawai Negeri Sipil dan 11 (sebelas) orang Pegawai Honorer dengan tingkat pendidikan sebagai berikut :
NO
JENJANG PENDIDIKAN
JUMLAH
1
Pasca Sarjana (S2)
3 orang
2
Sarjana (S1)
19 orang
3
Diploma
3 orang
4
SLTA/Sederajat
20 orang
(data per Mei 2011).
2.3
KINERJA PELAYANAN SKPD A. Gambaran Umum Pelayanan SKPD Secara umum pelayanan SKPD terdiri dari 2 (dua) bidang urusan pemerintahan yang dijadikan 1 (satu) yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bidang Kesatuan Bangsa. Seperti yang telah diuraikan pada tugas dan fungsi SKPD, pelayanan yang
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016
16
diberikan oleh SKPD belum cukup optimal karena masing-masing urusan pemerintahan tersebut hanya terdiri dari 2 (dua) bidang saja, sedangkan urusan politik juga terdiri dari 2 bidang. Dimana seharusnya masing-masing mempunyai 4 bidang. SKPD berusaha semaksimal mungkin untuk mereposisi dalam merespon secara proaktif mengatasi permasalahan tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati (PERBUP) No 17 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa (BPMD & KESBANG) Kabupaten Karimun. Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa pada periode selanjutnya disajikan pada Table 2.1 berikut ini:
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016
17
Tabel 2.1 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun No
Indiaktor Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
2012
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Target Renstra SKPD Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke-
1
Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif.
-
-
-
10
20
30
40
54
7
10
14
17
21
70
50
46.7
42.5
38.9
2
Persentase peran serta masyarakat desa penerima bantuan dalam pembangunan sarana dan prasarana desa
-
-
-
0
45
50
50
50
0
50
50
50
50
0
95
100
100
100
3
Jumlah kelompok binaan Usaha Ekonomi Masyarakat yang produktif
-
-
-
-
65
70
80
90
0
70
80
95
150
0
100
114
118
166
4
Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang terbentuk
-
-
-
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Persentase masyarakat yang merasa puas dengan kondisi kesatuan bangsa di daerah
-
-
-
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
100
100
100
100
100
6
Kegiatan koordinasi pengawasan kesatuan bangsa
-
-
-
2
3
2
2
2
1
3
1
2
1
50
100
50
100
50
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016
18
7
Kegiatan pembinaan satuan perlindungan masyrakat (linmas)
-
-
-
2
2
2
2
2
0
1
0
0
0
0
50
0
0
0
8
Jumlah Pembinaan partai politik
-
-
-
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
100
50
100
100
100
9
Jumlah pembinaan LSM, Ormas dan OKP
-
-
-
2
2
2
2
2
2
0
0
1
0
100
0
0
50
0
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016
19
B. Pengelolaan Pendanaan Pelayanan SKPD Pengelolaan pendanaan pelayanan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai bahan pertimbangan berikut disajikan anggaran belanja dan realisasinya pada periode perencanaan sebelumnya dapat dilihat pada table 2.2 berikut ini :
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016
20
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun Anggaran pada Tahun ke-
Uraian
2006
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
2007
2008
2009
2010
2006
2007
Rata-rata pertumbuhan
2008
2009
2010
2006
2007
2008
2009
20105
Anggaran
Realisasi
Belanja Tidak langsung
707.750.000
1.148.546.248
1.517.541.000
1.753.080.000
2.097.700.000
849.299.000
948.576.116
1.113.052.706
1.554.408.001
1.821.156.748
92%
83%
73%
89%
87%
277.990.000
234.371.550
Belanja langsung :
3.029.303.280
7.031.275.950
3.995.877.005
5.725.791.150
3.700.493.850
3.016.534.380
6.600.188.346
3.943.315.215
5.561.196.950
3.454.988.100
100%
94%
99%
97%
93%
134.238.114
87.690.744
617.700.000
952.890.000
460.300.000
603.210.000
861.150.000
375.730.000
98%
90%
82%
Belanja Barang & Jasa
3.338.157.005
4.610.411.050
3.142.484.250
3.300.085.215
4.537.556.850
2.986.852.600
99%
98%
95%
Belanja Modal
40.020.000
162.490.100
97.709.600
40.020.000
162.490.100
92.405.500
100%
100%
95%
Belanja Pegawai
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016
21
2.4
TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD
a. Tantangan Pelayanan Kabupaten Karimun terdiri atas beberapa Pulau sehingga hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi pemberdayaan masyarakat. Rentang kendali yang jauh tersebut merupakan tantangan tersendiri untuk melakukan pemberdayaan yang menjangkau sampai pada pulau-pulau yang terjauh atau perbatasan, hal ini perlu disikapi dengan kebijakan program serta kegiatan yang menyentuh masyarakat tertinggal. Program - program sektor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kesatuan Bangsa (BPMD & KESBANG) masih dianggap sebagai program yang konsumtif (tidak menguntungkan) bukan dilihat sebagai suatu investasi sehingga menyebabkan kesetaraan masyarakat belum terwujud. Tingginya arus urbanisasi dan migran dari daerah lain yang datang ingin mencari pekerjaan dengan bekal ketrampilan tidak memadai sehingga dapat menyebabkan munculnya berbagai permasalahan, ditambah lemahnya daya saing masyarakat Karimun dalam perebutan kesempatan kerja. Kegiatan yang tumpang tindih dengan instansi lain serta terbatasnya kemampuan APBD Kabupaten Karimun menyediakan anggaran dalam mendukung program-program yang ada pada Badan pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kesatuan Bangsa (BPMD&KESBANG) Kabupaten Karimun merupakan suatu tantangan dimasa mendatang untuk mencapai tujuan sasaran yang ingin dicapai Badan pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa (BPMD & KESBANG) tetap konsisten menganalisa secara objektif terhadap fenomena-fenomena yang terjadi ditengah masyarakat yang berhubungan dengan kesetaraan masyarakat, kemiskinan, keterbelakangan bidang politik, ekonomi,sosial dan budaya.
b. Peluang Pengembangan Pelayanan
Selama ini pengembangan pelayanan cuma pada tingkatan Kabupaten saja, dengan kondisi geografis yang meliputi pulau-pulau yang cukup jauh maka kapasitas pelayanan terasa kurang . Namun tetap ada peluang pengembangan pelayanan SKPD Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016
22
antara lain Peluang Pengembangan pelayanan dengan cara pembentukan Unit pelayanan teknis (UPT) pada kecamatan, sehingga pelayanan akan lebih maksimal. Selain pembentukan UPT dapat pula ditempuh dengan jalan pelayanan BPMD keliling melalui kapal, sehingga dapat menjangkau ke pelosok wilayah Kabupaten Karimun untuk peningkatan pemberdayaan . Peluang dalam menggali semua potensi sumber daya alam yang ada serta melibatkan pihak ketiga melalui TTG atau Posyantekdes serta diharapkan desa/kelurahan di Kabupaten Karimun bisa menjadi desa/kelurahan yang memiliki Bank Data, dimana kedepannya mudah menentukan lokasi sasaran penerima berbagai program pembangunan. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa (BPMD & KESBANG) Kabupaten Karimun berusaha secara kontinyu untuk mengembangkan peluang-peluang yang ada dan tetap mengoreksi terhadap berbagai tantangantantangan dalam memperbaiki kinerja yang lebih baik dan tepat sasaran yang berorientasi pada pencapaian hasil. Dengan perencanaan yang matang dari berbagai sektor, terarah, terkoordinir, bertahap dan berkesinambungan. Sesuai dengan Visi Pembangunan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa (BPMD & KESBANG) Kabupaten Karimun yaitu : “ Terwujudnya Masyarakat yang berdaya, peduli dan bertanggung jawab menuju Karimun yang maju, mandiri, berbudaya melayu yang dilandasi oleh Iman dan Taqwa serta untuk menghadapi tantangan kehidupan politik yang kondusif “.
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016
23
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD Beberapa aspek permasalahan dan tantangan yang dihadapi dari dalam merupakan Faktor Intetrnal yaitu : 1.
Kuantitas dan Kualitas sumber daya manusia yang mendukung upaya pembangunan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kesatuan Bangsa (BPMD&KESBANG) belum memadai.
2.
Terbatasnya kemampuan APBD Kabupaten Karimun menyediakan anggaran dalam mendukung program-program yang ada di BPMD & KESBANG..
3.
Masih kurang memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun dalam mendukung keselurahan program dibidang persatuan dan kesatuan bangsa dan pembangunan politik. Hal ini mengingat bahwa tugas, fungsi dan tanggung jawab pembangunan persatuan dan kesatuan bangsa serta politik tidak semata-mata berada pada pemerintah pusat tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
4.
Koordinasi pembangunan yang dilaksanakan pada berbagai instansi terkait dalam kegiatan berdimensi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesatuan Bangsa (BPMD&KESBANG) masih lemah, terlihat masih tumpang tindih program.
5.
Terbatasnya kapasitas pemerintah daerah ditunjukkan dari kurangnya pemahaman dan ketrampilan pegawai dibidang – bidang tugas yang membutuhkan keahlian khusus, minimnya penguasaan teknologi juga menjadi satu keterbatasan,mengingat penguasaan teknologi informasi menjadi prasyarat dasar bagi penigkatan pengetahuan dan efektifitas serta efisiensi kerja.
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016
24
6.
Terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran yang belum optimal dan ruang perkantoran yang kurang memadai, padahal manfaatnya besar untuk menunjang kinerja dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Sejalan dengan usia alat/barang, maka kualitasnyapun semakin menurun sehingga banyak dibutuhkan penggantian dan/atau pemeliharaan.
Beberapa aspek permasalahan dan tantangan yang dihadapi dari luar merupakan Faktor Eksternal yaitu : 1. Salah satu penyebab kegagalan kebijakan dan program dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah lemahnya partisipasi masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dimana : - Kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa relative masih rendah - Kemampuan dan ketrampilan pengurus lembaga kemasyarakatan belum merata pada seluruh anggota pengurus. - Rendahnya motivasi masyarakat untuk diperankan sebagai lembaga kemasyarakatan - Tidak adanya lembaga perekonomian di desa - Belum tersedianya data yang akurat - Sumber daya manusia (SDM) perangkat Desa relative kurang 2. Basis data yang valid dan reliable guna menunjang pengambilan keputusan dirasakan masih lemah. Selain basis data yang masih lemah, aksesibilitas terhadap data juga cukup sulit. Masyarakat masih sulit mengakses data dan informasi pembangunan yang pada akhirnya berdampak kepada distribusi pembangunan yang tidak tepat sasaran dan minimnya partisipasi masyarakat untuk mendukung dan terlibat dalam pembangunan daerah. 3. Maraknya kelembagaan sosial yang muncul dan berbasis adat dan suku, berpotensi memunculkan persoalan lain. Hal ini dikarenakan diantara kelembagaan-kelembagaan sosial itu ada yang dibentuk dengan orientasi politis yang dikhawatirkan kemudian justru menjadi ancaman bagi kerukunan antar penduduk asli dan pendatang, antar etnis dan antar agama.
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016
25
4. Dalam pelaksanaan pembinaan Kelembagaan masih terdapat masalah-masalah seperti : - Belum optimalnya peran dan fungsi Kelembagaan masyarakat desa - Belum maksimalnya fungsi aparatur pemerintah desa - Belum terbentuknya BUMD untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi desa - Kurangnya motivasi masyarakat dalam mengelola SDM - Lemahnya mekanisme dan fungsi koordinasi antar lembaga legislative dan eksekutif - Masih belum tersedianya database parpol LSM dan Ormas - Belum optimalnya fungsi pemberdayaan bidang/program yang dimiliki LSM dan Ormas - Masih lemahnya fungsi koordinasi pelaksanaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) - Belum terbentuknya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) - Belum optimalnya pemberdayaan anggota satuan Linmas - Belum tersedianya data daerah rawan bencana di Karimun
3.2 TELAAHAN VISI, MISI RPJMD TAHUN 2011 - 2016
A.
VISI Visi amatlah penting dalam suatu kebijakan pembangunan mengingat visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan adanya visi, maka segala sumber daya dapat digunakan secara terarah guna mewujudkan kondisi akhir yang dicita citakan melalui serangkaian tahapan perjalanan. Oleh karena itu, visi pembangunan mempunyai berbagai fungsi antara lain adalah :
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016
26
(i)
sebagai arah bagi semua kebijakan pembangunan,
(ii)
sebagai tujuan dan sasaran akhir yang hendak dicapai oleh kebijakan pembangunan,
(iii)
sebagai acuan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan, dan
(iv)
sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua kebijakan pembangunan. Lebih jauh, visi pembangunan dapat menjadi pranata yang berfungsi sebagai
pedoman perilaku pembangunan, sebagai
alat pemersatu masyarakat dalam
pembangunan, dan sebagai sarana pengendali sosial dalam pembangunan. Jadi, penentuan visi pembangunan dengan misi dan strategi pencapaiannya amatlah penting agar proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan arah dan kebijakan yang jelas. Berhubung dengan itu, untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah ke depan, maka visi pembangunan Kabupaten Karimun untuk jangka waktu 2011-2016 adalah sebagai berikut: ”TERWUJUDNYA KABUPATEN KARIMUN YANG MAJU DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA” Secara konseptual visi pembangunan Kabupaten Karimun tahun 2011-2016, mengarah pada mendukung tujuan pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2010 -2014. “Maju dan Berdaya saing“ diartikan sebagai kabupaten Karimun yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, kreatif, produktif dan inovatif yang ditandai dengan
meningkatnya
kegiatan
investasi,
membaiknya
infrastruktur
dasar,
berkembangnya pengelolaan sumber daya lokal secara optimal, meningkatnya kualitas sumber daya manusia, meningkatnya produktifitas kesehatan serta meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. “Berlandaskan iman dan taqwa” diartikan sebagai kabupaten yang meletakkan nilainilai agama sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat dan pelaksanaan
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016
27
pembangunan. Landasan nilai-nilai agama ini tercermin dari sikap dan perilaku masyarakat yang berakhlak mulia, suasana kehidupan yang agamis, dan kehidupan antar umat beragama yang harmonis. Kesemua hal tersebut didukung oleh pendidikan keagamaan (formal dan nonformal) secara sistematis dan menyeluruh sehingga dapat membentuk masyarakat yang cerdas secara intelektual maupun spiritual.
B. MISI Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Karimun 2011-2016 tersebut, maka ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut:
1.
Meningkatkan dan memeratakan ketersediaan infrastruktur daerah yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan masyarakat Peningkatan dan pemerataan ketersediaan infratruktur daerah ini diartikan sebagai penyediaan infratruktur baik dari sisi ketersediaan (kuantitas) dan kualitasnya. Infratruktur daerah yang dimaksud diantaranya adalah infrastruktur pada kawasan FTZ, terutama yang terkait dengan kawasan industri, kawasan strategis, infrastruktur
dasar,
infrastruktur
transportasi
dan
telekomunikasi,
dan
infrastruktur sosial ekonomi.
2.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya guna berlandaskan iman dan taqwa Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilihat dari empat aspek : (i)
aspek pendidikan,
(ii)
aspek kesehatan,
(iii) aspek pembangunan iman dan taqwa, dan (iv) aspek kesetaraan gender. Pembangunan iman dan taqwa ditujukan sehingga kehidupan keagaman semakin marak dan menjadi bagian dari keseharian masyarakat serta menguatnya system
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016
28
pendidikan keagamaan khususnya pendidikan nonformal. Sumber daya manusia (SDM) yang berdaya guna adalah SDM yang produktif dilihat dari meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha.
3.
Mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi yang terpadu dengan ekonomi berbasis kerakyatan Ekonomi berbasis kerakyatan yang dimaksud adalah koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, nelayan dan pembudidaya kecil, serta industri rakyat lainnya. Keterpaduan ekonomi berbasis kerakyatan dengan pusat pertumbuhan ekonomi dimaksudkan agar pertumbuhan dan perkembangan industri skala menengah dan besar dapat seiring dan sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan pelaku usaha kecil. Hal ini mensyaratkan adanya keterkaitan yang saling memperkuat antar skala industri.
4.
Memaksimalkan kualitas pelayanan publik Kualitas pelayanan publik yang maksimal diwujudkan dalam bentuk peningkatan kecepatan pelayanan, aksesibilitas layanan, penyusunan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal khususnya di bidang-bidang yang menjadi urusan wajib, serta penyederhanaan system layanan khususnya di bidang perizinan.
5.
Mengelola sumber daya kelautan dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan Karakteristik kabupaten Karimun sebagai kabupaten kepulauan ditandai dengan melimpahnya sumber daya kelautan dan pulau-pulau kecil. Untuk menjaga keberlanjutan sumber daya tersebut, perlu dikedepankan pengelolaan yang menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.
Berdasarkan visi dan misi tersebut, Bupati Kabupaten Karimun mempunyai motto Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016
29
sebagai berikut: Kerja Amanah Kerja Keras Kerja Cerdas
Penjelasan makna dari motto: Kerja Amanah Penyelenggara pemerintahan yang mampu bekerja melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan arah dan kebijakan, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan yang sudah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya, berpihak kepada kepentingan masyarakat, terbuka, siap dan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT dan masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran.
Kerja Keras Penyelenggara pemerintahan yang mampu bekerja efektif dan efisien memanfaatkan waktu secara optimal, disiplin penuh gairah dan semangat, memiliki strategi dan kebijakan memajukan daerah tanpa mengenal lelah, mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki daerah demi kesejahteraan masyarakat.
Kerja Cerdas Penyelenggara pemerintahan yang mampu menciptakan inovasi dan ide dalam pengembangan kemajuan daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pengelola
pembangunan,
memanfaatkan
setiap
peluang
dan
kesempatan
mengedepankan intelektualitas, rasionalitas dan moralitas dalam berbuat dan bertindak, matang dalam perencanaan, konsekwen dalam pelaksanaan demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah dimasa depan.
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016
30
Untuk melaksanakan motto tersebut maka telah ditetapkan pula 4 (empat) azam sebagai motor penggerak pembangunan yaitu: Azam Peningkatan Iman dan Taqwa. Dimaksudkan sebagai upaya untuk menanamkan sikap mental berbudi luhur dan berakhlak mulia serta memiliki sandaran vertikal yang kokoh sehinggga pelaksanaan pembangunan akan lebih terarah dan bertanggung jawab.
Azam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Dimaksudkan sebagai upaya untuk menyiapkan SDM yang berkualitas, sehingga mampu menggali dan mengembangkan asset dan potensi yang ada.
Azam Pembangunan Ekonomi yang berdimensi Kerakyatan. Dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, antara lain melalui peningkatan sarana dan prasarana produksi, sehingga pertumbuhan ekonomi berlangsung secara sinergis dengan pemerataan pendapatan.
Azam Pengembangan Seni dan Budaya. Dimaksudkan sebagai upaya menggali khazanah budaya melayu yang merupakan cirri khas daerah sehingga mampu mempertahankan kepribadian dengan nilai luhur bangsa dari pengaruh dan tantangan yang datang dari luar. 3.3
PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS 1.
Terbatasnya kapasitas pemerintah daerah ditunjukkan dari kurangnya pemahaman dan ketrampilan pegawai dibidang – bidang tugas yang membutuhkan keahlian khusus, minimnya penguasaan teknologi juga menjadi satu keterbatasan,mengingat penguasaan teknologi informasi menjadi prasyarat dasar bagi penigkatan pengetahuan dan efektifitas serta efisiensi kerja.
2.
Terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran yang belum optimal dan ruang perkantoran yang kurang memadai, padahal manfaatnya besar untuk menunjang kinerja dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan usia
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016
31
alat/barang, maka kualitasnyapun semakin menurun sehingga banyak dibutuhkan penggantian dan/atau pemeliharaan. 3
Masih lemahnya kualitas dan aksesibilitas basis data strategis, menyebabkan sulitnya mengukur dan mengevaluasi capaian–capaian pembangunan. Untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja aparat pemerintah sangat diperlukan data–data perkembangan pembangunan.
4
Hubungan persaudaraan dan sosial yang masih kuat di kalangan masyarakat yang berbasis etnis dan agama, menjadi salah satu kekuatan dan menjadi peluang bagi percepatan pembangunan baik secara fisik maupun sosial. Hubungan yang kuat ini ditandai dengan maraknya pembentukan kelembagaan sosial yang berbasis adat dan suku, meningkatnya jumlah dan kegiatan mejelis – majelis taklim, upacara – upacara adat dan keagamaan dan dibangunnya fasilitas – fasilitas ibadah. Namun maraknya kelembagaan sosial yang muncul dan berbasis adat dan suku, berpotensi memunculkan persoalan lain. Hal ini dikarenakan diantara kelembagaan – kelembagaan sosial itu ada yang dibentuk dengan orientasi politis yang dikhawatirkan kemudian justru menjadi ancaman bagi kerukunan antar penduduk asli dan pendatang, antar etnis dan antar agama.
5
Kelembagaan a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
Belum optimalnya peran dan fungsi Kelembagaan Masyarakat Desa Belum maksimalnya fungsi aparatur pemerintah desa Belum terbentuknya BUMD untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi desa Lemahnya mekanisme dan fungsi koordinasi antar lembaga legislative dan eksekutif Masih belum tersedianya database parpol, LSM dan Ormas Belum optimalnya fungsi pemberdayaan bidang/program yang dimiliki LSM dan Ormas Masih lemahnya fungsi dan koordinasi antara pengurus FKDM dengan Badan/Dinas/Instansi lain terkait Belum terkoordinasinya pelaksanaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Belum terbentuknya Forum Pembauran Kebangsaan ( FPK ) Belum optimalnya pemberdayaan anggota satuan Linmas Belum tersedianya data daerah rawan bencana di Karimun.
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016
32
Kesemua isu – isu strategis diatas akan dapat diatasi dan dipecahkan dengan adanya aparatur pemerintah daerah dengan jumlah dan kualitas yang memadai. Oleh karena itulah peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah menjadi bagian dari isu strategis. Beberapa kendala yang dihadapi dalam hal peningkatan kapasitas aparatur ini diantaranya adalah (i) rendahnya penguasaan akan tekhnologi informasi, padahal tekhnologi ini dapat meningkatkan kualitas peningkatan pelayanan, dan (ii) basis data – data strategis yang masih perlu ditingkatkan validitas dan reabilitasnya, masih dijumpai perbedaan basis data antar instansi padahal basis data mempengaruhi kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pembangunan.
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016
33
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Perumusan Visi dan Misi jangka menengah SKPD merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Berikut merupakan perumusan Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun dalam pencapaian lima tahun kedepan. 4.1
VISI DAN MISI SKPD A. VISI Sebagai instansi daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa (BPMD & KESBANG) Kabupaten Karimun merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pemerintah Daerah. Karena itu, Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa (BPMD & KESBANG) Kabupaten Karimun mengacu sepenuhnya pada Visi Pemerintah Kabupaten Karimun, dengan tetap memperhatikan lingkungan strategis yang sekiranya dapat mempengaruhi eksistensi organisasi kedepannya, yaitu sebagai berikut ;
“Terwujudnya masyarakat yang berdaya, peduli dan bertanggung jawab menuju Karimun yang maju, mandiri, berbudaya melayu yang dilandasi iman dan taqwa , serta untuk menghadapi tantangan kehidupan politik yang kondusif “ Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa (BPMD & KESBANG) Kabupaten Karimun berupaya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan tangguh serta menanamkan sikap mental berbudi luhur dan berakhlak mulia dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera adil dan makmur. Masyarakat Kabupaten Karimun diharapkan sudah dapat mengakses pembangunan secara langsung dengan meningkatkan kemandirian suatu daerah yang tercermin dari ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan kemajuan dan pembangunan. Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016
34
B. MISI Misi merupakan penjabaran lebih lanjut untuk merealisasikan Visi yang telah ditetapkan. Misi memperjelas apa saja yang harus dilakukan ( what have to be done ) dalam rangka mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa (BPMD & KESBANG) Kabupaten Karimun menetapkan misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kelembagaan, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. 2. Meningkatkan rasa kebangsaan bagi masyarakat dan mendorong terciptanya keamanan, ketertiban serta perlindungan masyarakat. 3. Terwujudnya stabilitas politik serta harmonisasi hubungan antar lembaga dalam kehidupan bermasyarakat. 4. Mewujudkan pelayanan prima aparatur.
Adapun penjelasan dari keempat misi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : Misi Pertama : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kelembagaan, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Yang dimaksud adalah serangkaian usaha dan upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat melalui ke swadayaan masyarakat, menumbuh kembangkan usaha kecil, meningkatkan mutu dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pembinaan sumber daya aparatur pemerintahan desa, pemenuhan kebutuhan dasar dan kesehatan masyarakat. Sehingga dalam hal ini tercipta kemandirian dalam membangun dan memberi nilai tambah untuk kesejahteraan masyarakat.
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016
35
Misi Kedua : Meningkatkan rasa kebangsaan bagi masyarakat dan mendorong terciptanya keamanan, ketertiban serta perlindungan masyarakat. Yang dimaksud adalah melakukan serangkaian usaha dan kegiatan seperti melakukan perumusan teknis operasional pengawasan terhadap kegiatan pembinaan etnis dan umat beragama, pencegahan bencana alam, pemulihan kerusakan akibat bencana alam serta pembinaan satuan perlindungan masyarakat (linmas) sehingga tercipta keamanan, ketertiban, kedamaian masyarakat dan hubungan harmonis antar komponen bangsa demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa. Misi Ketiga : Terwujudnya stabilitas politik serta harmonisasi hubungan antar lembaga dalam kehidupan bermasyarakat. Yang dimaksud adalah serangkaian usaha dalam mewujudkan dan meningkatkan stabilitas politik,serta memfasilitasi hubungan hubungan antar lembaga eksekutif dan legislatif, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan serta partai politik sebagai upaya mendorong peningkatan partisipasi dalam pembangunan. Misi Keempat : Mewujudkan pelayanan prima aparatur. Yang dimaksud adalah serangkaian usaha dan upaya dalam mewujudkan pelayanan yang prima pada masyarakat. 4.2
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah sebagai berikut:
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016
36
A. TUJUAN Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu-isu strategis daerah yang dihadapi. Berikut merupakan Tujuan dari Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun : Meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan dan lembaga kemasyarakatan. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana desa. Meningkatkan Usaha Ekonomi Masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan. Mengembangkan penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi masyarakat. Terciptanya kesatuan bangsa antar komponen masyarakat. Mendorong terciptanya perlindungan masyarakat melalui partisipasi masyarakat. Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan partai politik dalam pembangunan daerah. B. SASARAN Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Perumusan sasaran dibuat berdasarkan tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Adapun sasaran dalam pencapaian tujuan tersebut adalah sebagai berikut : Meningkatnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan. Meningkatnya partisipasi dan swadaya masyarakat dalam proses pembangunan diwilayah perdesaan. Mendorong upaya pengelolaan Usaha Ekonomi Masyarakat. Meningkatnya kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan dan menerapkan teknologi tepat guna. Meningkatnya pemahaman persatuan dan kesatuan bangsa. Meningkatnya peran dan fungsi linmas. Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan partai politik.
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016
37
Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun selanjutnya disusun dalam table 4.1 berikut ini :
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
No
Tujuan
Sasaran - Meningkatnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan.
Indikator Kinerja
TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -
2012
2013
2014
2015
2016
1. Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) aktif.
54
54
54
54
54
1.
Meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan dan lembaga kemasyarakatan.
2.
Meningkatkan - Meningkat nya pemberdayaan partisipasi dan masyarakat melalui swadaya pembangunan sarana masyarakat dalam dan prasarana desa. proses pembangunan diwilayah perdesaan.
1. Persentase peran serta masyarakat desa penerima bantuan dalam pembangunan sarana dan prasarana desa.
65%
70%
70%
70%
70%
3.
Meningkatkan Usaha - Mendorong upaya Ekonomi Masyarakat pengelolaan dalam upaya Usaha Ekonomi pengentasan Masyarakat. kemiskinan
1.Jumlah kelompok binaan Usaha Ekonomi Masyarakat yang produktif.
195
210
250
300
350
1
1
2
2
2
-
2
4
6
8
2. Jumlah kelembagaan permodalan yang menyalurkan kredit kepada petani, nelayan dan pembudidayaan ikan 3. Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang terbentuk.
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016
38
4.
Mengembangkan penggunaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) bagi masyarakat.
5.
Terciptanya kesatuan - Meningkatnya bangsa antar pemahaman komponen persatuan dan masyarakat. kesatuan bangsa.
6.
Mendorong terciptanya perlindungan masyarakat melalui partisipasi masyarakat.
7.
4.3
- Meningkatnya kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengembang kan dan menerapkan teknologi tepat guna.
1. Jumlah alat-alat TTG yang tercipta.
4
6
8
10
12
1. Persentase masyarakat yang merasa puas dengan kondisi kesatuan bangsa di daerah.
70%
70%
70%
70%
70%
- Meningkatnya peran dan fungsi linmas.
1. Jumlah anggota satuan perlindungan masyarakat (satlinmas) yang aktif.
900
950
1000
1050
1100
Meningkatkan peran - Meningkatnya organisasi pembinaan dan kemasyarakatan dan pemberdayaan partai politik dalam organisasi pembangunan daerah. kemasyarakatan dan partai politik.
1. Jumlah pembinaan partai politik.
4
6
9
10
12
2
4
6
8
10
2. Jumlah pembinaan LSM, Ormas dan OKP.
STRATEGI DAN KEBIJAKAN Strategi dan kebijakan merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD.
A. STRATEGI Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilakukan melalui upaya : - Peningkatan pengetahuan dan keterampilan lembaga kemasyarakatan dan aparatur pemerintah desa. Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016
39
-
Mengikutsertakan masyarakat dalam perencanan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa / kelurahan. Mengembangkan perekonomian dengan memanfaatkan potensi yang ada di daerah. Meningkatkan motivasi masyarakat dalam menerapkan teknologi tepat guna. Meningkatkan wawasan masyarakat dan kerjasama antar komponen masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan masyarakat. Meningkatkan mekanisme dan fungsi organisasi masyarakat dan partai politik.
B. ARAH KEBIJAKAN Arah kebijakan merupakan pedoman dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan sehingga lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Adapun arah kebijakan dilakukan melalui upaya - upaya sebagai berikut : - Mendorong pemantapan peran kelembagaan masyarakatan desa dan aparatur pemerintahan desa melalui pelatihan. - Mendorong pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan kawasan pedesaan melalui pengembangan manajemen pembangunan partisipatif. - Pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga serta memantapkan manajemen lembaga keuangan mikro masyarakat dan usaha-usaha desa - Mendorong pemasyarakatan dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna bagi masyarakat dalam pengelolaan potensi Sumber Daya Alam yang berwawasan Lingkungan. - Peningkatan stabilitas daerah - Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban umum - Pembinaan dan pemberdayaan Ormas dan LSM dan Partai Politik di daerah Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan dalam lima tahun mendatang dapat dilihat pada table 4.2
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016
40
Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan VISI
:
Terwujudnya masyarakat yang berdaya, peduli dan bertanggung jawab menuju Karimun yang maju, mandiri, berbudaya Melayu yang dilandasi iman dan taqwa serta untuk menghadapi tantangan kehidupan politik yang kondusif. MISI I : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kelembagaan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN Meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan dan lembaga kemasyarakatan.
Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa.
Peningkatan pengetahuan dan keterampilan lembaga kemasyarakatan dan aparatur pemerintah desa.
Mendorong Pemantapan Peran kelembagaan masyarakatan Desa dan Aparatur Pemerintahan Desa melalui Pelatihan
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana desa.
Meningkat nya partisipasi dan swadaya masyarakat dalam proses pembangunan diwilayah perdesaan.
Mengikutsertakan masyarakat dalam perencanan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa / kelurahan.
Mendorong Pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan kawasan pedesaan melalui pengembangan manajemen pembangunan partisipatif.
Mendorong upaya peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat.
Meningkatnya pengelolaan Usaha Ekonomi Masyarakat.
Mengembangkan perekonomian dengan memanfaatkan potensi yang ada di daerah.
Pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga serta memantapkan manajemen lembaga keuangan mikro masyarakat dan usaha-usaha desa.
Mengembangkan penggunaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) bagi masyarakat.
Meningkatnya kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengembang kan dan menerapkan teknologi tepat guna.
Meningkatkan motivasi masyarakat dalam menerapkan teknologi tepat guna.
Mendorong Pemasayarakatan dan pendayagunaan teknologi Tepat Guna bagi masyarakat dalam pengelolaan potensi Sumber Daya Alam yang berwawasan Lingkungan.
MISI II
: Meningkatkan rasa kebangsaan bagi masyarakat dan mendorong terciptanya keamanan, ketertiban serta perlindungan masyarakat.
Terciptanya kesatuan bangsa antar komponen masyarakat.
- Meningkatnya pemahaman persatuan dan kesatuan bangsa.
Meningkatkan wawasan masyarakat dan kerja sama antar komponen masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Peningkatan stabilitas daerah.
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016
41
Mendorong terciptanya perlindungan masyarakat melalui partisipasi masyarakat.
MISI III
:
Pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan masyarakat.
Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban umum.
Terwujudnya stabilitas politik serta harmonisasi hubungan antar lembaga dalam kehidupan bermasyarakat.
Meningkatkan stabilitas politik,memfasilitasi hubungan antar lembaga eksekutif dan legislative sebagai upaya mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
MISI IV
Meningkatnya peran dan fungsi linmas.
:
Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan partai politik.
Meningkatkan mekanisme dan fungsi organisasi masyarakat dan partai politik.
Pembinaan dan pemberdayaan Ormas dan LSM dan Partai Politik di daerah.
Mewujudkan pelayanan prima aparatur.
Meningkatkan akuntabilitas kinerja.
Meningkatnya sistem perencanaan dan akuntabilitas kinerja.
Meningkatkan perencanaan dan kinerja berbasis pelayanan pada masyarakat.
Peningkatan kinerja berbasis pelayanan.
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016
42
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Dalam mendukung terlaksananya sasaran jangka menengah, perencanaan juga di fokuskan pada program dan kegiatan prioritas yang menjadi dasar pertimbangan demi terwujudnya sasaran. Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu anggaran SKPD selanjutnya dijabarkan dalam rencana kegiatan untuk masing-masing program prioritas. Rencana kegiatan tersebut dibuat berdasarkan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD. Indikator kinerja merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten (BPMD & KESBANG) Karimun menetapkan Program prioritas lima tahun kedepan adalah sebagai berikut; 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN PROGRAM PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016
43
Selain program dan kegiatan prioritas diatas, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun menyiapkan program-program pendukung sebagai upaya pemantapan dari program-program prioritas tersebut, antara lain : 1. 2. 3. 4. 5.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT) PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN
Secara lengkap Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dsajikan dalam tabel 5.1 berikut :
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016
44
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan SKPD. Oleh karena itu, indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat di hitung dan diukur serta dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja maka sulit untuk menilai kinerja yang merupakan keberhasilan ataupun ketidakberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pada SKPD. Pada hakikatnya tujuan dan sasaran SKPD mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun tujuan dan sasaran RPJMD yang menjadi acuan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun periode tahun 2011 -2015 adalah sebagai berikut : Tersedianya dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan (i) arah kebijakan keuangan daerah (ii) strategi pembangunan daerah, (iii) kebijakan umum, (iv) program SKPD dan lintas SKPD, serta (v) program kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun menetapkan Indikator Kinerja yang menjadi tolak ukur pencapaian tujuan dan sasaran SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang ditampilkan pada table 6.1 berikut : Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD No
1
Indikator
Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif.
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
54
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun 2011
2012
2013
2014
2015
2016
54
54
54
54
54
54
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016
59
2
Persentase peran serta masyarakat desa penerima bantuan dalam pembangunan sarana dan prasarana desa.
65%
65%
65%
70%
70%
70%
70%
3
Jumlah kelompok binaan Usaha Ekonomi Masyarakat yang produktif.
150
165
195
210
250
195
350
4
Jumlah kelembagaan permodalan yang menyalurkan kredit kepada petani, nelayan dan pembudidayaan ikan
1
1
1
1
2
2
2
5
Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang terbentuk.
0
0
0
2
4
6
8
6
Jumlah alat – alat TTG yang tercipta
0
2
4
6
8
10
12
7
Persentase masyarakat yang merasa puas dengan kondisi kesatuan bangsa di daerah.
65%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
8
Jumlah anggota satuan perlindungan masyarakat (satlinmas) yang aktif
900
950
1000
1050
1100
1100
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016
60
9
Jumlah pembinaan partai politik
0
1
4
6
9
10
12
10
Jumlah pembinaan LSM, Ormas dan OKP.
0
1
2
4
6
8
10
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016
61
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis merupakan tahap awal yang harus menjadi perhatian khusus bagi suatu organisasi. Melalui rencana strategis, organisasi dapat menentukan capaian – capaian yang diinginkan dengan menentukan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, kegiatan dan program selama kurun waktu tertentu yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. (pasal 85 ayat (2) Permendagri 54/2010). Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa (BPMD & KESBANG) dibuat dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, hambatan dan peluang yang ada baik dari pengaruh internal maupun eksternal organisasi. Analisis terhadap unsur unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi, misi serta strategis organisasi.Keberhasilan atau kegagalan organisasi dinilai berdasarkan kemampuan organisasi mencapai target rencana strategis melalui pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja. Penyusunan Renstra Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD & KESBANG) dibuat berdasarkan UU 17/2003, UU 25/2004, UU 32/2004, PP 8/2008, PP 54/2010, serta mengacu pada Keputusan Kepala LAN No: 589/IX/6/Y/99 dan Keputusan LAN No: 239/IX/6/8/2003. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa (BPMD & KESBANG) melalui Renstra ini menyajikan : 1. Isu – Isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMD & KESBANG). 2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi dan Kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa (BPMD & KESBANG). 3. Rencana Program dan Kegiatan,Indikator Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa (BPMD & KESBANG). 4. Indikator Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016
62
5. Penetapan RENSTRA Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun. Demikian Rencana Strategis ( RENSTRA ) ini dibuat dimana dapat diukur untuk diketahui tingkat kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa melalui laporan akuntabilitas kinerja. Semoga dapat bermanfaat, Terimakasih
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016
63
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016
17
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016
17