USULAN PENDEKATAN DAN METODOLOGI RENCANA KERJA DAN JADWAL KEGIATAN CALON TENAGA AHLI PEMASARAN PARTISIPATIF
Nama
: Ronggo Tunjung Anggoro, S.Pd
Alamat
: Gendaran Rt 001 Rw 008 Wonoharjo Wonogiri
Wonogiri 2011
Diabadikan di http://ronggo.web.id/
PENDAHULUAN
Wonogiri adalah sebuah daerah kabupaten di Jawa Tengah. Secara geografis lokasi Wonogiri berada di bagian tenggara Provinsi Jawa Tengah. Bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo, bagian selatan langsung di bibir Pantai Selatan, bagian barat berbatasan dengan Wonosari di provinsi Yogyakarta, Bagian timur berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan. Ibu terletak di Wonogiri . Luas kabupaten ini 1.822,37 km² dengan populasi 1,5 juta jiwa. Pembangunan daerah Wonogiri merupakan bagian integral dari upaya pembangunan secara keseluruhan dalam rangka mewujudkan masyarakat Wonogiri yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.Pembangunan daerah merupakan upaya terpadu yang menggabungkan dimensi kebijakan pengembangan masyarakat, perwujudan pemerintahan yang baik, integrasi ekonomi antar wilayah dan keterkaitan ekonomi global. Kerja sama antara berbagai pihak antara rain masyarakat pemerintah dan Swasta, Pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (community based development) merupakan suatu proses pendekatan yang mendudukkan masyarakat sebagai subyek pembangunan dalam semua tahapan proses pembangunan. Baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun dalam tataran evaluasi atau pasca implementasi perencanaan pembangunan. Neighborhood Development merupakan salah satu wujud upaya proses pembangunan masyarakat di desa yang dikakukan melalui
pendekatan
partisipatif.
Implementasi
Perencanaan
Lingkungan
Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) ini diharapkan akan menjadi suatu model pembangunan yang mampu mengakomodasikan potensi-potensi local dalam program pembangunan.
Diabadikan di http://ronggo.web.id/
A. USULAN PENDEKATAN DAN METODOLOGI
Usulan Perencanaan pembangunan masyarakat (community development) hendaklah melibatkan partisipasi masyarakat. Community development
pada
hakikatnya adalah pengembangan kapasitas (capacity development) Dengan melibatkan masyarakat secara langsung adalah
upaya pemerintah untuk
meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja dengan melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Adapun usulan pendekatan yang dapat dilakukan adalah
1.
Mengembangkan hubungan Langkah pertama dalam pemberdayaan adalah membangun suatu hubungan saling percaya di antara anggota kelompok masyarakat dan antara masyarakat dengan pihak luar seperti fasilitator, narasumber, pejabat pemerintah dan lain-lain. Untuk mewujudkan hal ini perlu disediakan waktu yang cukup bagi semua orang saling mengenal lebih dalam tentang diri masing-masing sehingga bisa menghargai kemampuan masing-masing untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan masyarakat. Bahkan walaupun sebagian anggota masyarakat sudah saling mengenal satu sama lain, akan baik sekali jika diberikan waktu untuk saling mengetahui potensi mereka
masing-masing
dan
mencari
kesalingterkaitan
dan
saling
ketergantungan mereka dalam upaya memperbaiki kehidupan bersama. Pada tahap ini perlu dibangun komunikasi yang tulus dan efektif di antara sesama anggota masyarakat dan antara masyarakat dengan pihak luar. Pihak pemerintah dan masyarakat dalam tahap ini perlu membangun saling keterbukaan jika mereka ingin mengubah perencanaan yang top-down menjadi suatu hubungan tulus yang membantu masyarakat mengembangkan kapasitasnya.
Hakikat
pemberdayaan
yang
sebenarnya
bukanlah
Diabadikan di http://ronggo.web.id/
memberikan uang atau fasilitas kepada masyarakat, namun membantu agar mereka dapat mengelola kegiatan secara efektif dan efisien. 2.
Menemukan kapasitas Fokus tahap ini adalah pemahaman terhadap kenyataan tentang masyarakat, berbagi pandangan dan menemukan kerumitan kehidupan masyarakat dan menghargai apa yang telah mereka capai. Ini merupakan bagian di mana masyarakat mencoba menemukan dan menghargai apa yang telah ada pada diri mereka. Pada tahap ini mereka mencoba mengenali dan menyadari prestasi mereka di masa lalu dan juga mengetahui masalah-masalah yang mereka hadapi pada saat itu, bagaimana mereka dapat memecahkannya, serta struktur organisasi apa yang mereka gunakan. Masyarakat mencoba menemukan dan memahami apa yang telah mereka miliki, apa kekuatan dan kelemahan mereka, dan apa potensi sumberdaya yang dapat mereka gunakan. Singkatnya, mereka mencoba memahami diri mereka sendiri. Pemahaman terhadap diri mereka sendiri akan menumbuhkan motivasi dan kegairahan mereka untuk bekerja bersama-sama.
3.
Membangun cita-cita masyarakat Pada tahap ini masyarakat didorong untuk menyatakan cita-cita mereka. Cita-cita adalah suatu gambaran kreatif tentang masa depan yang positif. Setelah memiliki cita-cita, mereka kemudian mengembangkannya menjadi visi. Visi adalah terjemahan sebuah cita-cita menjadi gambaran jangka panjang yang menarik dan jelas, yang mampu menumbuhkan suatu komitmen yang kuat serta motivasi dan arah untuk bertindak. Selanjutnya visi yang jelas dapat dijabarkan menjadi tujuan. Proses merumuskan visi bersama adalah suatu prakondisi bagi munculnya tindakan bersama. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa cita-cita harus berasal dari masyarakat itu sendiri dan harus merupakan cita-cita seluruh masyarakat.
4.
Arah tindakan masyarakat Fokus pada tahap ini adalah menetapkan tujuan yang jelas yang menjadi arah yang jelas bagi kegiatan-kegiatan masyarakat tersebut. Tujuan yang ditetapkan harus diarahkan kepada visi. Kejelasan tentang output akan
Diabadikan di http://ronggo.web.id/
mendukung pencapaian visi. Tujuan hendaknya dirumuskan dengan jelas dan disetujui oleh masyarakat. 5.
Merancang tindakan masyarakat Merancangan tindakan masyarakat adalah tahap bagi masyarakat untuk menerjemahkan visi, tujuan dan kegiatan-kegiatan ke dalam suatu rencana dengan struktur yang jelas dan logis. Beberapa aspek yang harus diperjelas adalah visi, tujuan, kegiatan, sumberdaya yang dibutuhkan, faktor-faktor penghambat, dan sebagainya. Bentuk rencana dapat berupa Kerangka Kerja Logis (Logical Framework), Matriks Rencana Proyek atau Rencana Aksi, atau bentuk lain yang lebih sederhana yang dapat dipahami oleh masyarakat. Selama proses pembuatan rencana, masyarakat harus mencoba untuk menggunakan sumberdaya internal di samping juga sumberdaya eksternal, misalnya yang berasal dari pemerintah dan organisasi non pemerintah.
Diabadikan di http://ronggo.web.id/
6.
Melaksanakan kegiatan Fokus tahap pelaksanaan kegiatan adalah melaksanakan rencana yang telah disusun. Pada tahap ini input internal dan eksternal harus diatur sehingga kegiatan yang telah dirancang dapat dilaksanakan dengan sukses. Pengawasan yang ketat penting untuk meyakinkan bahwa kegiatan dilaksanakan dan perubahan-perubahan yang diperlukan telah dibuat. Demikian juga peranan semua pihak diperjelas dan tanggung jawab mereka masing-masing diketahui.
7.
Mendokumentasikan hasil dan hal yang dipelajari Dalam tahap ini masyarakat melakukan refleksi terhadap “proses perjalanan” dan hasil yang telah dicapai. Refleksi dilakukan oleh kelompok masyarakat beserta semua pihak luar yang terlibat.
Dokumentasi
merupakan evaluasi terhadap proyek dan rencana aksi untuk menilai keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan visi dan tujuan yang telah ditetapkan. Dokumentasi terdiri dari analisis, berbagi pengalaman, dan merangkum semua pengetahuan dan pengalaman yang dipelajari dari tahapan-tahapan sebelumnya. Tahap ini penting untuk perbaikan atau kelangsungan langkah-langkah berikutnya dalam pencapaian visi.
Metodologi Dengan Pemukiman Berbasis Komunitas , sebenarnya kita bisa membangun tata ruang mikro yang lebih mudah dikontrol oleh para pemangku kepentingan, yaitu warga Pemukiman Berbasis Komunitas itu sendiri. Sehingga apa pun yang akan diputuskan bersama akan berhubungan sangat erat dengan kenyataan hidup mereka sehari-hari, lebih konkrit dibanding bila pengambil keputusan adalah orang yang tidak menghadapi persoalan secara langsung. Tentu saja pengambilan keputusan oleh warga ini perlu mendapat dukungan oleh pemerintah setempat, terutama dukungan informasi, panduan, dan pendampingan teknis. Membangun Institusi Warga
Diabadikan di http://ronggo.web.id/
Melalui institusi warga yang dibentuk untuk menyelenggarakan tata kelola kewilayahan (area
governance) di
Pemukiman Berbasis
Komunitasnya,
perencanaan Pemukiman Berbasis Komunitas (village planning)-pun lebih mudah difasilitasi untuk mengarah pada model pembangunan Pemukiman Berbasis Komunitas yang berkelanjutan, dengan menerapkan kawasan budidaya dan kawasan penyangga secara mikro. Melalui sistem tata kelola kewilayahan mikro yang baik, karena di dalamnya warga juga diajak untuk menciptakan Pemukiman Berbasis Komunitas yang lestari melalui pembangunan permukiman yang memperhatikan keseimbangan ekologis di dalamnya. Karena aturan main dibuat sendiri oleh warga (dengan panduan dari pemerintah ), tentu saja warga akan berusaha mengontrol antar sesama mereka. Model ini bisa diintegrasikan dengan tata ruang makro (skala ) secara bertahap dan berkesinambungan melalui sistem fasilitasi antar Pemukiman Berbasis Komunitas yang kemudian membentuk satuan wilayah . Pada tingkat satuan wilayah
keberadaan Pemukiman Berbasis Komunitas- sudah perlu
diintegrasikan dengan berbagai fasilitas pendukung seperti pasar, terminal, sarana pendidikan terpadu, puskesmas terpadu, layanan jasa terpadu (kantor pos, telepon, internet, layanan informasi, bank/ lembaga keuangan mikro, layanan hukum dan sebagainya). Melalui pola-pola pengelolaan lingkungan permukiman yang terkoneksi dengan berbagai fasilitas seperti disebutkan di atas, maka perubahan ke arah penggunaan tanah secara lebih efisien dan pengembangan permukiman yang bernilai tambah tinggi menjadi lebih mudah diselenggarakan.
Diabadikan di http://ronggo.web.id/
B. RENCANA KERJA DAN JADWAL KEGIATAN
Adapun usulan rencana kerja dan jadwal kegiata adalah sebagai berikut :
1. Persiapan kegiatan pemasaran dengan berkoordinasi dan melihat peluang pasar agar agar terjadi kesinkronan permintaan pasar dengan apa yang akan kita pasarkan 2. Pelaksanaan pembangunan sub kegiatan skala kecil dengan pola manajemen komunitas 3. Perencanaan pemasaran 4. Pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pemasaran 5. Kesepakatan dan komitmen (legal agreement) stakeholder 6. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pemasaran
Perincian pelaksanaan kegiatan adalah sebagi berikut :
1) Persiapan kegiatan pemasaran Inti tahap persiapan ini adalah melakukan penguatan kapasitas Pemerintah Daerah, pembentukan dan penguatan kapasitas Tim Pemasaran PLPBK, penyusunan rencana kerja dan sosialisasi kegiatan pemasaran kawasan PLPBK
ditingkat
masyarakat
atau
Kelurahan/Desa.
Bagaimana
melakukannya :
Penguatan kapasitas Pemerintah Daerah
Tujuan penguatan kapasitas Pemerintah Daerah
Penguatan kapasitas Pemerintah Daerah diarahkan agar dinas-dinas terkait mampu dan bersedia memberikan bimbingan dan pelayanan kepada tim pemasaran, berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran malalui APBD untuk pembangunan kawasan/sub kawasan PLPBK dan perangkat Pemerintah Daerah mampu
Diabadikan di http://ronggo.web.id/
berperan sebagai fasilitator dan mediator kegiatan pemasaran kawasan PLPBK.
2) Pelaksanaan pembangunan sub kegiatan skala kecil dengan pola manajemen komunitas Tahap ini merupakan proses pembelajaran awal bagi tim pelaksana pembangunan dan tim pemasaran, termasuk BKM dan perangkat kelurahan dalam mengelola kegiatan pembangunan skala kecil pada kawasan prioritas PLPBK, dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat. Pengelolaan kegiatan pembangunan skala kecil ini dilakukan oleh tim pelaksana pembangunan, tim pemasaran, termasuk BKM dan jajarannya dan perangkat kelurahan yang difasilitasi dan didampingi oleh tim konsultan (Korkot/Korkab) dan tim keknis pemerintah kabupaten/kota. Output yang diharapkan adalah : tim pelaksanaan pembangunan dan tim pemasaran; paham manajemen pengelolaan pembangunan kawasan PLPBK secara partisipatif.
3) Perencanaan pemasaran Perencanaan pemasaran adalah proses pembelajaran bagi tim pemasaran, BKM dan perangkat kelurahan dalam menyusun rencana kegiatan pemasaran yang mudah dipahami. Kegiatan perencanaan pemasaran, dilakukan dengan tahapan, sebagai berikut :
Mengenali dan memahami informasi dasar perencanaan pemasaran; Mempersiapkan data dan informasi stakeholder potensial
Memempersiapkan
sarana
pendukung
(tools)
kegiatan
pemasaran
Menyusun strategi kegiatan pemasaran.
4) Pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pemasaran
Diabadikan di http://ronggo.web.id/
Pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pemasaran merupakan kegiatan inti yang harus sungguh-sungguh dilakukan oleh tim pemasaran, BKM, perangkat
kelurahan/desa
dan
masyarakat
dalam
mewujudkan
keberlanjutan pelaksanaan pembangunan wilayah kelurahan/desa dan pelaksanaan program PLPBK di wilayahnya. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemasaran akan mempercepat proses pembangunan kawasan yang sesuai dengan hasil-hasil perencanaan partisipatif dan sekaligus dapat meminimalisasi
ketergantungan
masyarakat
dalam
membangun
wilayahnya dengan menggunakan anggaran BLM dan APBD.
5) Kesepakatan dan komitmen (legal agreement) stakeholder Pada tahap ini, tim pemasaran, BKM dan perangkat Kelurahan telah mendapat kepastian dari para stakeholder (buyer PLPBK) potensial untuk memberikan bantuan pelaksanaan pembangunan pada kawasan PLPBK. Wujud bantuan dan besaran transaksi dana investasi yang akan diberikan kepada tim pemasaran, BKM, perangkat kelurahan/desa dan atau lembaga pengelola pembangunan kawasan PLPBK, perlu di atur kedalam peraturan atau surat perjanjian yang syah (legal agreement) dan disetujui berbagai pihak
(Masyarakat/BKM,
perangkat
kelurahan/desa,
pemerintah
kabupaten/kota dan pihak yang memberikan bantuan). Bentuk-bentuk kerjasama dan aturan kesepakatan kerjasama akan dirumuskan
oleh
tim
pemasaran
bersama
BKM
dan
perangkat
kelurahan/desa yang difasilitasi dan didampingi oleh tim konsultan dan tim teknis pemerintah kabupaten/kota. Bentuk aturan kesepakatan kerjasama yang syah, biasanya dituangkan kedalam nota kesepahaman (MOU), Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) yang menyangkut investasi, biasanya berbentuk Build Operate and Transfer (BOT), Build Own Operate and Transfer (BOOT) dan Build Own and Operate (BOO) serta Surat perjanjian kerjasama dan kemitraan dalam pembangunan kawasan
Diabadikan di http://ronggo.web.id/
PLPBK, dan surat perjanjian kerjasama lain yang syah secara legal formal .
6) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pemasaran Pada tahap ini tim konsultan dan tim teknis Pemda memfasilitasi tim pemasaran, BKM dan perangkat kelurahan untuk menyusun laporan kegiatan
pemasaran
yang
telah
dilakukan
termasuk
laporan
pertanggungjawaban pengelolaan anggaran BLM tahap pemasaran kawasan PLPBK. Laporan ini, sekurang-kurangnya menguraikan tingkat pencapaian target kegiatan pemasaran dan rincian pemanfaatan anggaran BLM Pemasaran yang dilengkapi hasil audit yang dilakukan oleh auditor independent. Pada tahap berikutnya, hasil laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pemasaran diajukan kepada tim konsultan untuk diverifikasi. Selanjutnya laporan yang telah diverifikasi perlu disosialisasikan kepada warga dan diserahkan kepada PJOK PLPBK Kecamatan dan TKPP kabupaten/Kota, sebagai prasyarat untuk mendapatkan anggaran BLM (tahap
4)
pelaksanaan
pembangunan
fisik
kawasan
PLPBK.
Diabadikan di http://ronggo.web.id/
Tahapan pelaksanaan: Jadwal Kegiatan Jenis Persiapan kegiatan Pelaksanaa n Pembangun an Perencanaa n Pemasaran Pelaksanaa n& Evaluasi legAl Agreement Pelaporan
1
2
I 3
4
1
2
II 3
4
1
2
II 3
4
1
IV 2 3
4
1
2
V 3
4
1
IV 2 3
4
x
x
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
x
x
x
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
x
x
x
x
-
-
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Diabadikan di http://ronggo.web.id/
