RENCANA TENAGA KERJA NASIONAL

ISBN : 978-602-7536-16-6

YA TI KAR MUKTITA MA KAR MA

RENCANA TENAGA KERJA

NASIONAL

TAHUN 2013-2014

PUSAT PERENCANAAN TENAGA KERJA Sekretariat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Tahun 2013

ISBN : 978-979-19291-1-0

PERENCANAAN TENAGA KERJA

NASIONAL

TAHUN 2013-2014

YA TI KAR MUKTITA MA KAR MA

PUSAT PERENCANAAN TENAGA KERJA Sekretariat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Tahun 2013

PERENCANAAN TENAGA KERJA NASIONAL TAHUN 2013-2014 ISBN : 978-979-19291-1-0 Diterbitkan oleh : Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jln. Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan 12950 Telepon : 021-5270944 Fax : 021-5270944 Website : http://www.nakertrans.go.id

SAMBUTAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I.

Tujuan pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya, hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlunya Perencanaan Tenaga Kerja sebagai pedoman penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan sebagaimana diamanatkan Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tantangan ketenagakerjaan ke depan tidak semakin ringan, selain masih tingginya jumlah penganggur terbuka, kualitas angkatan kerja yang relatif rendah, produktivitas tenaga kerja yang rendah, banyaknya pemogokan kerja dan perselisihan kerja, pemutusan hubungan kerja, kesejahteraan pekerja yang masih relatif rendah serta permasalahan ketenagakerjaan lainnya. Dengan diterbitkannya Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2015 akan berdampak terhadap penciptaan kesempatan kerja serta akan diberlakukannya ASEAN Free Trade Area (AFTA) 2015 akan menjadi peluang dan tantangan bagi dunia ketenagakerjaan. Untuk itu, perlunya disusun suatu rencana tenaga kerja yang sistematis dan komprehenship. Rencana Tenaga Kerja Nasional (RTKN)

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Tahun 2013 – 2014, merupakan track strategy pro-job pembangunan ketenagakerjaan yang akan datang, yang akan memberikan arah penyelesaian permasalahan dan tantangan ketenagakerjaan di masa yang akan datang, seperti menyelesaikan masalah pengangguran, penciptaan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Namun demikian, mengingat permasalahan ketenagakerjaan merupakan permasalahan bersama, maka diperlukan upaya kolektif dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) yang ada, khususnya instansi pembina sektor dengan melalui penyusunan regulasi serta formulasi berbagai kebijakan dan program yang berorientasi kepada perluasan dan penciptaan kesempatan kerja. Saya mengharapkan Rencana Tenaga Kerja Nasional (RTKN) Tahun 2013-2014 yang telah tersusun ini dapat dijadikan acuan oleh setiap instansi sektoral, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam merumuskan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan, strategi, dan programnya, sehingga selaras dengan pembangunan ketenagakerjaan dan pada gilirannya dapat mewujudkan akselerasi pencapaian tujuan pembangunan ketenagakerjaan berupa perluasan dan penciptaan kesempatan kerja yang produktif dan remuneratif, peningkatan kualitas angkatan kerja, serta peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Akhirnya, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas terbitnya buku Rencana Tenaga Kerja Nasional (RTKN) Tahun 2013-2014.

Jakarta, SEKRETARIAT JENDERAL

Paraf

Tanggal

Desember 2012

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia

Pembuat Draft (Eselon II)

Drs. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si.

Penanggung Jawab Materi (Eselon I)

iv

Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kemnakertrans R.I

KATA PENGANTAR SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I.

Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Nasional (RTKN) Tahun 20132014 merupakan amanat dan implementasi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan, Penyusunan dan Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja yang mengamanatkan agar Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI melakukan penyusunan Rencana Tenaga Kerja Nasional. Buku RTKN Tahun 2013-2014 memuat data dan informasi dari kecenderungan pertumbuhan selama 2008-2011, data Tahun 2012 dan perkiraan tahun 2013-2014 dari penduduk usia kerja, angkatan kerja, kesempatan kerja sektoral, produktivitas tenaga kerja, penganggur terbuka, pelatihan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja. Angkaangka dalam buku ini telah disesuaikan dengan data dan informasi terkini, dengan menggunakan berbagai asumsi termasuk perkiraan pertumbuhan ekonomi nasional. RTKN 2013-2014 ini merupakan rencana indikatif yang digunakan untuk pembinaan ketenagakerjaan di seluruh sektor ekonomi dan unit teknis ketenagakerjaan. Oleh karena itu, variabel, koefisien, dan angka-angka yang terdapat di dalamnya dapat dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. RTKN Tahun 2013-2014 diharapkan dapat menjadi pedoman/acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan di seluruh sektor ekonomi baik di pusat maupun daerah. Juga RTKN ini diharapkan dapat menjembatani kerjasama lintas sektor perekonomian pusat dan daerah untuk

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 menanggulangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Buku ini juga dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan ketenagakerjaan umum dan bidang pelatihan, penempatan, perlindungan, hubungan industrial serta jaminan sosial tenaga kerja. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam buku ini, yang disebabkan oleh keterbatasan yang ada. Untuk itu, kami mengharapkan saran konstruktif dari seluruh pihak untuk penyempurnaan buku ini di masa datang. Dalam kesempatan ini, kami juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Staf Pusat Perencanaan Tenaga Kerja dan anggota Tim RTKN serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan RTKN Tahun 2013-2014 ini.

Jakarta,

Desember 2012

Sekretaris Jenderal,

Dr. Ir. Muchtar Luthfie, MMA NIP 19541204 198212 1 001

vi


Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014

RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Kondisi ketenagakerjaan pada tahun 2012, terus menunjukan kearah perbaikan. Berdasarkan data Sakernas Februari 2012 tercatat jumlah penganggur di Indonesia sebanyak 7,24 juta orang atau sebesar 6,14 persen terjadi penurunan apabila dibandingkan dengan bulan Agustus 2011 yaitu sebanyak 7,70 juta orang atau sebesar 6,56 persen. Untuk jumlah penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu (setengah penganggur) juga terjadi penurunan yaitu dari bulan Agustus 2011 ke bulan Agustus 2012 dari 34,59 juta orang menurun menjadi sebanyak 34,29 juta orang. Berdasarkan sumber yang sama, jumlah angkatan kerja berdasarkan Sakernas Agustus 2012 mencapai 118,04 juta orang bertambah sebanyak 0,67 juta orang dibandingkan angkatan kerja Agustus 2011. Sementara itu kesempatan kerja yang tercipta cukup signifikan jumlahnya, yakni dari 109,67 juta orang pada Agustus 2011 meningkat menjadi 110,80 juta orang pada Februari 2012 atau bertambah sebanyak 1,13 juta orang. Penduduk Usia Kerja (PUK) pada periode tahun 2010-2011 berkurang sebanyak 0,31 juta orang yakni dari 172,07 juta orang pada tahun 2010 menjadi 171,76 juta orang pada tahun 2011. Sedangkan Angkatan Kerja (AK) mengalami penambahan sebanyak 0,84 juta orang pada periode tahun tersebut. Pada tahun 2010 jumlah AK sebanyak 116,53 juta orang dan pada tahun 2011 meningkat menjadi sebanyak 117,37 juta orang. Dari data tersebut, terdapat peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2010-2011 yakni dari yang sebesar 67,72 persen meningkat menjadi sebesar 68,34 persen. Kualitas PUK dan AK pada tahun 2010-2011 masih didominasi yang berpendidikan rendah. Pada tahun 2010, PUK yang berpendidikan Maksimum SD sebanyak 84 juta (48,82%), berkurang menjadi sebanyak 82,01 juta (47,75%) pada tahun 2011. Untuk angkatan kerja, yang berpendidikan Maksimum SD pada tahun 2010 sebanyak 56,67 juta Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kemnakertrans R.I

vii

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 (48,63%), menurun menjadi 56,17 juta (47,86%) pada tahun 2011. Sedangkan PUK untuk yang berpendidikan SMTP keatas jumlahnya mengalami kenaikan kecuali pada tingkat pendidikan SMTA Kejuruan mengalami penurunan sebanyak 0,11 juta orang. Pada periode 2010-2011 jumlah kenaikan terbanyak terdapat pada tingkat pendidikan SMTA Umum sebanyak 1,12 juta orang yakni dari 26,26 juta orang pada tahun 2010 meningkat menjadi sebanyak 27,38 juta orang pada tahun 2011. Begitu juga dengan angkatan kerja, SMTA Umum penambahannya merupakan yang terbanyak. Pada tahun 2010 jumlah AK yang berpendidikan SMTA Umum sebanyak 18,06 juta orang meningkat menjadi sebanyak 19,16 juta orang pada tahun 2011. Jumlah penduduk yang bekerja pada periode 2010-2011 bertambah sebanyak 1,46 juta orang. Sektor pertanian masih merupakan penyerap tenaga kerja terbesar yaitu sebanyak 41,49 juta orang pada tahun 2010 dan menurun menjadi 39,33 juta orang pada tahun 2011. Sektor perdagagan, jasa dan industri merupakan tiga sektor penyerap tenaga kerja terbanyak selanjutnya setelah sektor pertanian. Sektor perdagangan menyerap tenaga kerja sebanyak 22,49 juta orang pada tahun 2010 meningkat menjadi 23,4 juta orang pada tahun 2011. Sektor jasa menyerap tenaga kerja sebanyak 15,96 juta orang pada tahun 2010 dan meningkat menjadi 16,65 juta orang pada tahun 2011. Dan sektor industri mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 13,82 juta orang pada tahun 2010 kemudian meningkat menjadi 14,54 juta orang pada tahun 2011. Pada tahun 2010, penduduk yang bekerja di sektor formal sebanyak 35,78 juta orang (33,07%), meningkat pada tahun 2011 menjadi 41,49 juta orang (37,83%). Pada tahun 2010-2011, jumlah yang bekerja penuh mengalami penurunan sebanyak 0,01 juta orang yakni dari 72,46 juta pada tahun 2010 menurun menjadi 72,45 juta pada tahun 2011. Sementara itu, jumlah penganggur juga mengalami penurunan dari yang sebanyak 8,32 juta orang (7,14%) pada tahun 2010 menurun menjadi 7,70 juta orang (6,56%) pada tahun 2011. Berdasar hasil perkiraan Rencana Tenaga Kerja Nasional (RTKN) Tahun 2013-2014 menunjukkan bahwa jumlah PUK dan AK pada periode tersebut diperkirakan bertambah berturut-turut sebanyak 2,60 juta orang dan 2,25 juta orang. Secara kualitas, PUK dan AK pada periode 2013-2014 diperkirakan masih didominasi oleh yang berpendidikan Maksimum SD. Jumlah PUK pada tahun 2013 diperkirakan sebanyak 81,14 juta orang, menurun menjadi sebanyak 80,74 juta orang pada tahun 2014. Jumlah AK,

viii


Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 pada tahun 2013 diperkirakan sebanyak 55,38 juta orang, menurun menjadi 54,80 juta orang pada tahun 2014. Dari tambahan jumlah PUK dan AK pada periode 2013-2014, tingkat pendidikan SMTA Kejuruan diperkirakan memiliki jumlah tambahan terbanyak. Jumlah PUK dengan tingkat pendidikan SMTA Kejuruan diperkirakan bertambah sebanyak 980 ribu orang dan jumlah penambahan AK-nya diperkirakan bertambah sebanyak 880 ribu orang. Perekonomian Indonesia pada tahun 2013 dan 2014 diperkirakan mampu tumbuh sebesar 6,8 persen dan 7,2 persen. Pertumbuhan ekonomi yang positif tersebut diperkirakan akan mendorong penciptaan kesempatan kerja, sehingga jumlah kesempatan kerja pada tahun 2013 diperkirakan akan bertambah sebanyak 2,5 juta orang menjadi 113,3 juta orang dan pada tahun 2014 diperkirakan akan bertambah sebanyak 2,56 juta orang menjadi 115,86 juta orang. Peningkatan penciptaan kesempatan kerja ini juga berdampak positif terhadap penurunan tingkat dan jumlah pengangguran terbuka. Pada tahun 2013, Tingkat Penganggur Terbuka (TPT) nasional diperkirakan menurun menjadi 5,78 persen atau sebanyak 6,96 juta orang. Sedangkan pada tahun 2014, Tingkat Penganggur Terbuka (TPT) nasional diperkirakan juga menurun menjadi 5,43 persen atau sebanyak 6,65 juta orang. Agar angkatan kerja yang ada bisa dimanfaatkan secara optimal dan mempunyai kemampuan, maka diperlukan kebijakan, program dan strategi yang sesuai dengan perkiraan persediaan dan kebutuhan tenaga kerja. Kebijakan, strategi dan program yang akan dilaksanakan meliputi perekonomian, ketenagakerjaan, penciptaan kesempatan kerja, pengendalian tambahan angkatan kerja, pelatihan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja. Kebijakan, strategi dan program pelatihan tenaga kerja difokuskan pada dua jenis pelatihan, yaitu kewirausahaan untuk mengisi kesempatan kerja dengan status berusaha sendiri tanpa bantuan serta berusaha dengan dibantu dan pekerja/buruh/karyawan. Jumlah angkatan kerja yang perlu dilatih pada tahun 2013 dan 2014 dengan fokus kewirausahaan adalah sebanyak 378 ribu orang dan 389 ribu orang. Untuk menjadi pekerja/buruh/karyawan sebanyak 818 ribu orang dan 866 ribu orang. Di bidang penempatan tenaga kerja, diprioritaskan lima lapangan usaha yang menjadi sektor prioritas dan ditetapkan sebagai target utama penempatan tenaga kerja pada tahun 2013-2014 yakni Sektor Industri, Sektor Konstruksi, Sektor Perdagangan, Sektor Jasa, dan Sektor Keuangan. Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kemnakertrans R.I

ix

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Kebijakan strategi dan program pemerataan kesempatan kerja meliputi kebijakan sektoral yang berisi berbagai kebijakan dari sembilan sektor dalam penciptaan kesempatan kerja sebanyak-banyaknya. Kebijakan perlindungan tenaga kerja meliputi bidang pengawasan dan hubungan industrial. Pada tahun 2013 ditargetkan jumlah perusahaan yang melapor sebanyak 231.665 perusahaan dan pada tahun 2013 sebanyak 252.117 perusahaan. Sementara jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan ditargetkan pada tahun 2013-2014 sebanyak 2.451 orang. Di bidang hubungan industrial pada tahun 2013-2014 ditargetkan terdapat penambahan jumlah Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit. Untuk itu, jumlah tenaga Mediator pada tahun 2013-2014 ditargetkan bertambah sebanyak 1.178 orang. Kebijakan kesejahteraan pekerja meliputi peningkatan kepesertaan jamsostek aktif baik perusahaan maupun tenaga kerja. Pada tahun 2013 ditargetkan jumlah perusahaan yang aktif menjadi peserta jamsostek sebanyak 176.253 perusahaan dan pada tahun 2014 ditargetkan meningkat menjadi 189.667 perusahaan. Dan untuk kepesertaan tenaga kerja aktif ditargetkan pada tahun 2013 berjumlah 11.348.501 orang dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 11.866.901 orang. Demikian juga dengan tingkat upah diharapkan setiap tahunnya meningkat disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak.

x



DAFTAR ISI Halaman SAMBUTAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I ..................................................... ............

iii

KATA PENGANTAR SEKRETARIS JENDERAL KEMNAKERTRANS.....................................................................

v

EXECUTIVE SUMMARY ................................... .........................

vii

DAFTAR ISI .............................................. .................................

xi

DAFTAR TABEL ............................ ............................................

xvii

DAFTAR GAMBAR .................................. .................................

xxi

Bab I

PENDAHULUAN

................................. .......................

1

1.1. Latar Belakang .......................... ..........................

1

1.2. Maksud dan Tujuan .............. ................................

4

1.3. Hasil yang Diharapkan ............ ..............................

4

1.4. Kerangka Pikir Perencanaan Tenaga Kerja Nasional ............................. ...................................

5

1.4.1. Permintaan dan Penawaran ........................

5

1.4.2. Kebijakan Tenaga Kerja...............................

7

1.5. Metodologi dan Sumber Data .................................

11

1.5.1. Metodologi ...................................................

11

1.5.2. Sumber Data................................................

11

1.6. Pengertian Dasar, Konsep, dan Definisi ................

11

1.7. Kerangka Isi ............................. .............................

13

Bab II KONDISI KETENAGAKERJAAN ..................................

15

2.1 Kondisi Ekonomi .……………………………………

15

2.2. Penduduk Usia Kerja …………………………………. 17 2.2.1. Penduduk Usia Kerja Menurut Golongan Umur ................................................................ 18 Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kemnakertrans R.I

xi


xii

2.2.2. Penduduk Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan .................................................

19

2.2.3. Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin .......................................................

20

2.2.4. Penduduk Usia Kerja Menurut Provinsi .....

21

2.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) ..........

23

2.3.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur............................................

23

2.3.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan ....................................

24

2.3.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin .............................................

26

2.3.4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Provinsi ......................................................

27

2.4. Angkatan Kerja .....................................................

29

2.4.1. Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur ....

29

2.4.2. Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan ...................................................

30

2.4.3. Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin .......

32

2.4.4. Angkatan Kerja Menurut Provinsi.................

33

2.5. Penduduk yang Bekerja .......................................

35

2.5.1. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha ..........................................................

35

2.5.2. Penduduk yang Bekerja Menurut Golongan Umur ............................................................

36

2.5.3. Penduduk yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan ...................................................

37

2.5.4. Penduduk yang Bekerja Jenis Kelamin .......

39


Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 2.5.5. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama .........................................

40

2.5.6. Penduduk yang Bekerja Menurut Jabatan ...

41

2.5.7. Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja

42

2.5.8. Penduduk yang Bekerja Menurut Provinsi ...

43

2.6. Penganggur Terbuka ............................................

45

2.6.1. Penganggur Terbuka Menurut Golongan Umur ............................................................

45

2.6.2. Penganggur Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan ...................................................

47

2.6.3. Penganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin ........................................................

49

2.6.4. Penganggur Terbuka Menurut Provinsi ......

51

2.7. Produktivitas Tenaga Kerja ..................................

54

Bab III PERKIRAAN DAN PERENCANAAN PERSEDIAAN AKAN TENAGA KERJA ……………..............................

57

3.1. Perkiraan Penduduk Usia Kerja Tahun 2013-2014

57

3.1.1. Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Golongan Umur ...........................................

58

3.1.2. Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan .....................................

59

3.1.3. Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin ............................................

60

3.1.4. Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Provinsi ......................................................

61

3.2. Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja .......

63

3.2.1. Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur ....................

63


xiii

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 3.2.2. Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan .............

64

3.2.3. Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin ....................

66

3.2.4. Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Provinsi ...............................

67

3.3. Perkiraan Angkatan Kerja .......................................

69

3.3.1. Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur............................................

69

3.3.2. Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan .................................................

70

3.3.3. Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin ......................................................

71

3.3.4. Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Provinsi

71

Bab IV PERKIRAAN DAN PERENCANAAN KEBUTUHAN AKAN TENAGA KERJA……………

xiv

75

4.1. Perkiraan Perekonomian Tahun 2012-2013 ..........

76

4.2. Perkiraan Kesempatan Kerja .................................

81

4.2.1. Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Lapangan Usaha..........................................

82

4.2.2. Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Golongan Umur ..........................................

83

4.2.3. Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan ....................................

83

4.2.4. Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Jenis Kelamin ........................................................

84

4.2.5. Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Status Pekerjaan ........................................

85

4.2.6. Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Jabatan ........................................................

86


Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 4.2.7. Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Jam Kerja ..........................................................

87

4.2.8. Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Provinsi ......................................................

88

4.3. Perkiraan Produktivitas Tenaga Kerja ....................

90

Bab V PERKIRAAN DAN PERENCANAAN KESEIMBANGAN ANTARA PERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN AKAN TENAGA KERJA ……………......

91

5.1. Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Golongan Umur ......................................................

92

5.2. Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan .............................................................

93

5.3. Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin ................................................................

95

5.4. Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Provinsi ..

96

Bab VI ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN ..................... 101 6.1. Kebijakan, Strategi dan Program Perekonomian .... 102 6.2. Kebijakan, Strategi dan Program Umum Ketenagakerjaan .................................................... 108 6.3. Kebijakan, Strategi dan Program Penciptaan Kesempatan Kerja .................................................. 111 6.3.1. Sektor Pertanian .......................................... 111 6.3.2. Sektor Pertambangan dan Penggalian ........ 112 6.3.3. Sektor Industri Pengolahan ........................ 113 6.3.4. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih ................ 115 6.3.5. Sektor Bangunan ....................................... 116 6.3.6. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran .. 117 6.3.7. Sektor Angkutan dan Komunikasi .............. 120 Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kemnakertrans R.I

xv

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 6.3.8. Sektor Lembaga Keuangan, Sewa Bangunan, Jasa Persewaan dan Jasa Perusahaan ................................................ 122 6.3.9. Sektor Pemerintah, Pertahanan dan Jasa & Kemasyarakatan ........................................ 123 6.4. Kebijakan, Strategi dan Program Pengendalian Tambahan Angkatan Kerja ..................................... 123 6.5. Kebijakan, Strategi dan Program Pelatihan Tenaga Kerja .......................................................... 127 6.5.1. Pelatihan Berdasarkan Status Pekerjaan Utama ........................................................ 131 6.5.2. Pelatihan Berdasarkan Jenis Pekerjaan ...... 133 6.6. Kebijakan, Strategi dan Program Penempatan Tenaga Kerja .......................................................... 135 6.7. Kebijakan, Strategi dan Program Perlindungan Tenaga Kerja .......................................................... 141 6.7.1. Pengawas Ketenagakerjaan ...................... 142 6.7.2. Hubungan Industrial ..................................... 146 Bab VII PENUTUP ………….....................................................… 155 DAFTAR PUSTAKA TIM PENYUSUN

xvi



DAFTAR TABEL Halaman

Tabel 2.1.

Tabel 2.2. Tabel 2.3. Tabel 2.4. Tabel 2.5. Tabel 2.6. Tabel 2.7. Tabel 2.8. Tabel 2.9. Tabel 2.10. Tabel 2.11. Tabel 2.12. Tabel 2.13. Tabel 2.14. Tabel 2.15. Tabel 2.16. Tabel 2.17.

Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2011 (Dalam Triliun Rupiah). .................................................................. Penduduk Usia Kerja Menurut Golongan Umur Tahun 2009-2011 (Juta Orang) .................................................... Penduduk Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2009-2011 (Juta Orang) ......................................... Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009-2011 (Juta Orang) .................................................... Penduduk Usia Kerja Menurut Provinsi Tahun 20092011 (Juta Orang) ............................................................. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur Tahun 2009-2011 (Persen) ...................................... Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2009-2011 (Persen) ............................. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009-2011 (Persen) .................................. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Provinsi Tahun 2009-2011 (Persen) ................................................ Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur Tahun 20092011 (Juta Orang) ............................................................. Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2009-2011 (Juta Orang) .................................................... Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 20092011 (Juta Orang) ............................................................. Angkatan Kerja Menurut Provinsi Tahun 2009-2011 (Juta Orang) ...................................................................... Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2011 (Juta Orang) ......................................... Penduduk Yang Bekerja Menurut Golongan Umur Tahun 2009-2011 (Juta Orang) ......................................... Penduduk Yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2009-2011 (Juta Orang) ......................................... Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009-2011 (Juta Orang) .................................................... Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kemnakertrans R.I

17 18 20 20 22 24 25 26 28 30 32 33 34 36 37 39 40

xvii

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Tabel 2.18. Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2009-2011 (Juta Orang) .............................. 41 Tabel 2.19. Penduduk Yang Bekerja Menurut Jabatan Tahun 2009-2011 (Juta Orang) ..................................................... 42 Tabel 2.20. Penduduk Yang Bekerja Menurut Jam Kerja Tahun 2009-2011 (Juta Orang) ..................................................... 43 Tabel 2.21. Penduduk Yang Bekerja Menurut Provinsi Tahun 2009-2011 (Juta Orang) ..................................................... 44 Tabel 2.22. Penganggur Terbuka Menurut Golongan Umur Tahun 2009-2011 (Juta Orang) ..................................................... 46 Tabel 2.23. Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Golongan Umur Tahun 2009-2011 (Persen) ...................................... 47 Tabel 2.24. Penganggur Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2009-2011 (Juta Orang) .......................................... 48 Tabel 2.25. Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2009-2011(Persen)............................... 49 Tabel 2.26. Penganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009-2011 (Juta Orang) ..................................................... 50 Tabel 2.27. Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009-2011 (Persen) ................................................ 50 Tabel 2.28. Penganggur Terbuka Menurut Provinsi Tahun 20092011 (Juta Orang) .............................................................. 52 Tabel 2.29. Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Provinsi Tahun 2009-2011 (Persen) ........................................................... 53 Tabel 2.30. Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2011 (Juta.Rp/Tenaga Kerja) ......................... 54 Tabel 3.1 Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Golongan Umur Tahun 2013-2014 (Juta Orang) ................................ 58 Tabel 3.2 Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2013-2014 (Juta Orang) ....................... 60 Tabel 3.3 Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013-2014 (Juta Orang) .......................................... 60 Tabel 3.4 Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Provinsi Tahun 2013-2014 (Juta Orang) .......................................... 62 Tabel 3.5 Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur Tahun 2013-2014 (Persen) ...................... 64 Tabel 3.6 Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2013-2014 (Persen) ................. 65 Tabel 3.7 Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013-2014 (Persen) ......................... 66

xviii


Tabel 3.8 Tabel 3.9 Tabel 3.10 Tabel 3.11 Tabel 3.12 Tabel 4.1 Tabel 4.2 Tabel 4.3 Tabel 4.4 Tabel 4.5 Tabel 4.6 Tabel 4.7 Tabel 4.8 Tabel 4.9 Tabel 4.10 Tabel 4.11 Tabel 5.1 Tabel 5.2 Tabel 5.3. Tabel 5.4.

Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Provinsi Tahun 2013-2014 (Persen) .................................. Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur Tahun 2013-2014 (Juta Orang) ......................................... Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2013-2014 (Juta Orang) ......................................... Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013-2014 (Juta Orang) ......................................... Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Provinsi Tahun 2013-2014 (Juta Orang) .................................................... Perkiraan Kontribusi dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2013-2014 (Persen) ....................... Perkiraan Produk Domestik Bruto Tahun 2013-2014 (Miliar Rupiah) ................................................................... Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2014 (Juta Orang) .............................. Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Golongan Umur Tahun 2013-2014 (Juta Orang) ......................................... Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2013-2014 (Juta Orang) ....................... Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013-2014 (Juta Orang) ......................................... Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Status Pekerjaan Tahun 2013-2014 (Juta Orang)......................... Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Jabatan Tahun 2013-2014 (Juta Orang) .................................................... Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Jam Kerja Tahun 2013-2014 (Juta Orang) ......................................... Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Provinsi Tahun 2013-2014 (Juta Orang) .................................................... Perkiraan produktivitas Tahun 2013-2014 (Juta Rp./Tenaga Kerja) ............................................................. Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Golongan Umur Tahun 2013-2014 (Juta Orang) ................................ Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2013-2014 (Juta Orang) ....................... Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013-2014 (Juta Orang) ......................................... Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Provinsi Tahun 2013-2014 (Juta Orang) .........................................


68 69 70 71 72 78 80 82 83 84 85 86 87 87 89 90 93 95 96 98

xix

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Tabel 6.1

Tabel 6.2

Tabel 6.3 Tabel 6.4

Tabel 6.5

Tabel 6.6

Tabel 6.7 Tabel 6.8 Tabel 6.9 Tabel 6.10 Tabel 6.11

xx

Perkiraan Tambahan Kesempatan Kerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Tingkat Pendidikan Tahun 2013........................................................................129 Perkiraan Tambahan Kesempatan Kerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Tingkat Pendidikan Tahun 2014........................................................................130 Perkiraan Tambahan Instruktur Menurut di Lembaga Latihan Pemerintah Tahun 2013-2014 ...............................131 Perkiraan Tambahan Kesempatan Kerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Lapangan Usaha Tahun 2013...................................................................................137 Perkiraan Tambahan Kesempatan Kerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Lapangan Usaha Tahun 2014...................................................................................138 Perusahaan, Tenaga Kerja, Audit SMK3 dan Pengurangan Pekerja Anak Secara Nasional Tahun 2010-2014..........................................................................142 Kondisi dan Perkiraan Kebutuhan Pengawas Ketenagakerjaan Menurut Provinsi Tahun 2013-2014 .....143 Perangkat Hubungan Industrial ..........................................147 Kondisi dan Perkiraan Kebutuhan Tenaga Mediator Menurut Provinsi Tahun 2013-2014 ...................................149 Kepesertaan Perusahaan dan Tenaga Kerja Aktif Jamsostek Secara Nasional Tahun 2006-2011 .................151 Upah Minimum Provinsi dan Kebutuhan Hidup Layak Menurut Provinsi Tahun 2011-2012 ...................................152



DAFTAR GAMBAR Halaman

Gambar 1.1 Struktur Ketenagakerjaan............. ...................................

5

Gambar 1.2 Arus pergerakan Angkatan Kerja di Pasar Kerja. .............

6

Gambar 1.3 Konsep Pasar Kerja. ........................................................

7

Gambar 1.4 Kebijakan Pengembangan Pasar Kerja. ..........................

8

Gambar 6.1 Pengendalian Angkatan Kerja. ........................................ 124


xxi

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan

Tenaga Kerja Nasional 2013 - 2014


BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

Perekonomian Indonesia Pada Tahun 2011 menunjukan daya tahan yang sangat kuat pada situasi ketidakpastian perekonomian global, karena adanya dampak memburuknya krisis yang terjadi di kawasan dan Eropa dan Amerika serikat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,50 persen, besarnya angka pertumbuhan ekonomi sebesar itu merupakan terbesar selama 10 tahun terakhir dan merupakan terbesar di kawasan ASEAN. Pertumbuhan ekonomi sebesar itu, mampu mendorong penciptaan keserja sebanyak 1,46 juta orang, yakni dari 108,21 juta pada ahun 2010 menjadi 109,67 juta pada tahun 2011, sehingga jumlah penganggur terbuka juga mengalami penurunan, yakni dari 8,32 juta (7,14 %) menurun menjadi 7,70 juta ( 6,56 %) pada periode yang sama. Kondisi ketenagakerjaan pada tahun 2012, terus menunjukan kearah perbaikan. Berdasarkan data Sakernas Februari 2012 tercatat jumlah penganggur di Indonesia sebanyak 7,24 juta orang atau sebesar 6,14 persen terjadi penurunan apabila dibandingkan dengan bulan Agustus 2011 yaitu sebanyak 7,70 juta orang atau sebesar 6,56 persen. Untuk jumlah penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam perminggu (setengah penganggur) juga terjadi penurunan yaitu dari bulan Agustus 2011 ke bulan Agustus 2012 dari 34,59 juta orang menurun menjadi sebanyak 34,29 juta orang. Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kemnakertrans R.I

1

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Berdasarkan sumber yang sama, jumlah angkatan kerja berdasarkan Sakernas Agustus 2012 mencapai 118,04 juta orang bertambah sebanyak 0,67 juta orang dibandingkan angkatan kerja Agustus 2011. Sementara itu kesempatan kerja yang tercipta cukup signifikan jumlahnya, yakni dari 109,67 juta orang pada Agustus 2011 meningkat menjadi 110,80 juta orang pada Februari 2012 atau bertambah sebanyak 1,13 juta orang. Secara kualitas, penduduk yang bekerja di Indonesia juga masih rendah. Ini terlihat dari data Sakernas Agustus 2012 yang menunjukan penduduk yang bekerja dengan latar belakang pendidikan SD ke bawah masih cukup tinggi yaitu sebanyak 53,88 juta orang atau sebesar 48,59 persen. Selain itu sebanyak 44,16 juta orang (39,86%) bekerja pada kegiatan formal dan 66,64 juta orang (60,14%) bekerja pada kegiatan informal, dan penduduk dengan status pekerja tidak dibayar mencapai 17,90 juta orang (16,16%). Kondisi ini tentu saja sangat memperihatinkan karena akan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan tenaga kerja itu sendiri. Selain permasalahan ketenagakerjaan diatas, permasalahan ketenagakerjaan masih banyak, seperti kualitas angkatan kerja yang rendah, produktivitas tenaga kerja yang rendah, masih tingginya perselisian hubungan industrial, tingkat kecelakaan kerja yang relatif tinggi, kurangnya kesejahteraan para pekerja, banyaknya lembaga latihan yang kurang difungsikan secara maksimal, banyaknya bursa kerja kurang mampu menempatkan tenaga kerja serta permasalahan ketenagakerjaan lainnya. Untuk mengatasi permasalahan penganggur terbuka dan rendahnya kualitas tenaga kerja diperlukan berbagai upaya dari berbagai pihak baik itu pemerintah, swasta dan berbagai elemen masyarakat. Peran serta sektor mempunyai peran besar dalam penciptaan kesempatan kerja untuk mengurangi penganggur serta meningkatkan kualitas tenaga kerja kita. Khusus di bidang pendidikan perlu dibuka peluang yang seluasluasnya bagi penduduk usia kerja untuk melanjutkan pendidikan dengan menerapkan program wajib belajar 9 tahun yang sudah berjalan dan apabila memungkinkan ditambah menjadi wajib belajar 12 tahun. Wajib belajar 12 tahun sudah menjadi program beberapa pemerintah daerah, sepert Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

2


Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Salah satu upaya pemerintah dalam mempercepat dan memperluas perekonomian dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 – 2025. MP3EI ini merupakan terobosan pemerintah untuk mengajak semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kalangan dunia usaha, hingga BUMN untuk bersama-sama terlibat aktif dalam mempercepat dan memperluas perekonomian nasional. Kebijakan baru ini adalah langkah terobosan strategis, untuk melengkapi strategi pembangunan yang bersifat sektoral dan regional, yang kita jalankan selama ini. Dalam rancang bangun MP3EI itu kita gunakan tiga strategi besar, yaitu: Pertama, mengembangkan enam koridor ekonomi Indonesia, yang meliputi: koridor Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan koridor Papua-Maluku; Kedua, memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara internasional; dan Ketiga, mempercepat kemampuan SDM dan IPTEK, untuk mendukung pengembangan program utama, dengan meningkatkan nilai tambah di setiap koridor ekonomi. Pengembangan keenam koridor ekonomi itu diharapkan mampu menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan wilayah. Untuk itu, maka pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 persen (dalam pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono penyampaian keterangan Pemerintah atas RUU Tentang RAPBN 2013 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Kamis (16/08)) Dalam mendukung kebijakan baru serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang relatif besar, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam jumlah yang relatif banyak dan berkwalitas untuk mewujudkan percepatan dan perluasan perekonomian sebagaimana yang diamanatkan Presiden melalui Perpres MP3EI tersebut. Untuk menyediakan SDM yang berkwalitas dalam jumlah yang besar diperlukan suatu rencana yang konfrehenship baik dari dunia pendidikan, dan pelatihan, serta penempatan tenaga kerja. Selain itu, guna menjamin kelangsungan usaha, diperlukan hubungan industrial yang kondusif serta terjaminnya keselamatan dan kesejahteraan pekerja. Hal ini semua bisa berjalan dengan baik bila


3

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 tersedianya Perencanaan Tenaga Kerja yang dapat dijadikan pedoman seluruh pemangku kepentingan. Rencana Tenaga Kerja merupakan salah satunya pedoman Pemerintah dalam menyelaraskan antara pertumbuhan dan pemerataan, atau Growth with Equity dengan mempertimbangkan pelestarian, pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan sesuai dengan fokus pembangunan nasional yaitu Progrowth, Pro-poor, Pro-Job serta Pro-environment, terutama pro-job. 1.2.

Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Tenaga Kerja Nasional 20132014 ini adalah memberikan berbagai informasi ketenagakerjaan yang diperlukan sehingga dapat digunakan sebagai bahan perumusan strategi, kebijakan dan program ketenagakerjaan. Secara rinci tujuan dari penyusunan Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 ini adalah : 1. Memperkirakan ketersediaan secara kuantitatif jumlah tenaga kerja dengan berbagai karakteristiknya tahun 2013-2014. 2. Memprediksi kebutuhan tenaga kerja tahun 2013-2014 yang diturunkan berdasarkan permintaan output nasional dan sektoral. 3. Memprediksi angka pengangguran yang dihitung berdasarkan perbedaan antara kebutuhan tenaga kerja dan persediaan tenaga kerja pada periode yang sama. 4. Menyusun rekomendasi kebijakan dan program terkait masalah ketenagakerjaan secara nasional dan sektoral. 1.3.

Hasil Yang Diharapkan

RTKN 2013-2014 ini menjadi signal bagi semua sektor dalam perumusan perencanaan pembangunan ketenagakerjaan yang berbasis empiris, program pembangunan nasional, serta sebagai acuan bagi penyusunan rencana tenaga kerja daerah dan sektoral.

4


Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 1.4.

Kerangka Pikir Rencana Tenaga Kerja Nasional 1.4.1. Pemintaan dan Penawaran

Meskipun dalam beberapa literatur, ekonom seringkali mengganggap bahwa tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi (production factor). Namun pengertian ini sedikit berbeda dengan International Labour Organization (ILO) yang menegaskan bahwa tenaga kerja bukanlah suatu komoditi. Tenaga kerja adalah bagian dari penduduk yang tergolong dalam usia kerja. Berdasarkan klasifikasi ILO ini, kelompok pendudukan usia kerja terdiri dari mereka yang bekerja (working) dan tidak bekerja (not working). Mereka yang tidak bekerja terdiri dari mereka yang sedang mencari pekerjaan dan yang tidak sedang mencari pekerjaan. Secara diagramatis, struktur ketenagakerjaan dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini. Gambar 1.1 Struktur Ketenagakerjaan


5

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Dinamika kependudukan (kelahiran, kematian, dan perpindahan) menyebabkan statistik jumlah angkatan kerja (Labour Force) akan mengalami perubahan. Hal ini tercermin dari statistik penduduk usia kerja yang bekerja dan atau sedang mencari pekerjaan. Pertumbuhan penduduk yang cepat selama periode (t0 – t+1) akan menambah stok dan flow jumlah angkatan kerja pada t0 menjadi t+1. Selama periode t t+1, sebagian dari angkatan kerja selanjutnya memasuki pasar kerja (entering), namun sebagian lagi meninggalkan pasar kerja (leaving), dan sebagian masih tetap berada di dalam pasar kerja (staying). Gambar 1.2 Arus pergerakan Angkatan Kerja di Pasar Kerja

Gambar segitiga dalam gambar di atas menunjukkan pasar kerja. Pasar kerja merupakan pertemuan antara penawaran (supply) dan permintaan (demand) tenaga kerja. Dalam pasar kerja, pekerja (worker dan potential worker) bersedia menawarkan jasa tenaga kerja (dalam unit waktu atau jumlah pekerja) pada tingkat upah tertentu. Sementara dari sisi permintaan, pengusaha (employer atau employment opportunitiy) membutuhkan jasa tenaga kerja (dalam unit waktu dan jumlah pekerja) pada tingkat upah tertentu. Interaksi antara permintaan dan penawaran tenaga kerja dalam pasar kerja meliputi terjadinya tiga proses yaitu : produksi (production), pertukaran (exchange) dan penggunaan (utilisation).

6


Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Gambar 1.3 Konsep Pasar Kerja

Di Negara berkembang termasuk Indonesia, pasar kerja ditandai oleh rendahnya jumlah permintaan tenaga sementara pasokan tenaga kerja tersedia dalam jumlah besar dengan beragam kualitas pendidikan. Selain itu, baik dari sisi permintaan maupun penawaran, tenaga kerja di Indonesia tersegmentasi menurut berbagai karakteristik seperti gender, jenis, sektor/lapangan usaha, geografis, formal dan informal, dll. 1.4.2. Kebijakan Tenaga Kerja Secara konseptual kebijakan tenaga kerja secara umum dibutuhkan untuk mengurangi terjadinya distorsi (penyimpangan) dalam pasar kerja yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah secara nasional. Perumusan kebijakan ketenagakerjaan tersebut umumnya mempertimbangkan tiga masalah utama yakni (1) kepada siapa suatu kebijakan ketenagakerjaan ditujukan, (2) siapa yang memperoleh keuntungan dari kebijakan tersebut, dan (3) kelompok mana yang akan diintervensi. Melalui model perencanaan ketenagakerjaan, salah satu alternatif pendekatan untuk merumuskan kebijakan ketenagakerjaan terkait dengan pengembangan pasar kerja adalah dengan mengindentifikasi masalah ketenagakerjaan baik dari sisi kebutuhan maupun dari persediaan. Seperti telah dijelaskan di seksi sebelum ini, terdapat 3 (tiga) jenis kebijakan terkait dengan pengembangan pasar tenaga kerja di Indonesia yaitu kebijakan Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kemnakertrans R.I

7

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 yang berhubungan dengan sisi penawaran (sisi supply atau disebut juga sebagai sisi produksi), kebijakan terkait dengan pertukaran (exchange), dan terakhir adalah kebijakan pemerintah terkait dengan sisi pengunaan tenaga kerja.

Gambar 1.4 Kebijakan Pengembangan Pasar Kerja

produksi

penggunaan

pertukaran

persediaan

permintaan

Terdapat 3 instrument kebijakan yang dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan diatas yaitu : a. Pelayanan umum terkait bidang ketenagakerjaan b. Program Pelatihan tenaga kerja c. Program Penciptaan lapangan kerja langsung. Contoh :

8



Memfasilitasi kontak (komunikasi) antara pekerja dan pengusaha (employer) misalnya : memberikan bantuan informasi kepada pencari kerja, memberikan insentif agar pekerja bersedia bekerja di daerah-daerah yang terpencil atau kurang disukai;



Meningkatkan keahlian atau keterampilan pekerja sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pasar kerja (pengusaha) sehingga memperbesar pekerja yang bersangkutan bisa diterima di pasar kerja (contoh : memberikan pelatihan khusus


Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 kepada para pencari kerja/penganggur dengan keahlian tertentu); 

Meningkatkan kebutuhan kerja melalui program penciptaan lapangan kerja secara langsung (bekerja sama dengan pengusaha dengan memberikan insentif kepada pengusaha agar bersedia membuka lapangan kerja);

a.

Kebijakan Pelayanan umum terkait bidang ketenagakerjaan

b.

1.

Mengembangkan database pencari kerja dengan terstruktur dan terus menerus diperbaharui sehingga mudah digunakan baik bagi pencari kerja maupun pengusaha untuk mencari pekerja dengan keahlian sesuai dengan kebutuhan;

2.

Memfasilitasi dengan sebaik-baiknya agar apa yang dibutuhkan oleh pengusaha dan kebutuhan pencari kerja dapat terpenuhi;

3.

Membuat database/mencatat para pencari kerja (penganggur) beserta fasilitas yang mereka peroleh (bila ada – misal penerima BLT, PKH, bantuan-bantuan pemerintah yang lain, beasiswa, dll).

Kebijakan terkait dengan Program Pelatihan tenaga kerja 1.

Meningkatkan produktivitas pekerja (mereka yang telah bekerja);

2.

Meningkatkan kesempatan kerja bagi para penganggur (pencari kerja), dengan memperhatikan sasaran prioritas, misalnya : 

Usia muda (angkatan kerja muda)



Perempuan



Penganggur, terutama yang telah penganggur



Pekerja yang memiliki keterbatasan fisik (cacat, dst)

lama menjadi


9

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Bantuan kepada para pekerja antara lain dapat berupa: 1.

Penciptaan kesempatan kerja di sektor swasta

2.

Penciptaan Kesempatan kerja di sektor pemerintah

3.

Bantuan kepada pekerja mandiri

Bantuan kepada kelompok yang dianggap rentan (misal pekerja anak, wanita, penyandang cacat, dst) c.

Kebijakan Program Penciptaan lapangan kerja langsung. Di sektor swasta, dapat berupa : 1.

Memberikan insentif kepada pihak - pihak yang telah mengadakan proses perekrutan;

2.

Memberikan subsidi kepada sektor swasta yang bersedia melakukan atau membuka lapangan kerja dengan upah yang disubsidi oleh pemerintah;

3.

Memberikan insentif dalam pengurangan pajak perusahan yang bersedia membuka/lapangan kerja;

Di sektor Pemerintah, misal, dapat dilakukan dengan cara membangkitkan perekonomian agar dapat berkembang atau tumbuh. Dalam bentuk yang lebih kongkrit misalnya :

10

1.

Memelihara infrastruktur publik (jalan, pasar, penerangan, komunikasi, ditingkat lokal)

2.

Meneruskan program pekerja sosial untuk memelihara fasilitas publik.

3.

Memberikan bantuan kredit kepada kelompok pekerja mandiri bekerja sama dengan UKM yang telah terbukti berhasil mengembangankan usahanya. Seperti Grameen bank di Bangladesh, atau kredit-kredit yang telah dilakukan oleh sejumlah bank untuk mengembangkan pertanian rakyat.


Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 1.5.

Metodologi dan Sumber Data

1.5.1. Metodologi Metodologi yang digunakan dalam menyusun Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 ini adalah dengan menggunakan model ekonometrika persamaan simultan untuk tiap-tiap sektor. Parameter persamaan simultan selanjutnya diestimasi dengan TSLS. Hasil estimasi parameter persamaan simultan untuk tiap-tiap sektor selanjutnya digunakan untuk mengestimasi parameter persamaan kebutuhan tenaga kerja. 1.5.2. Sumber Data Data kependudukan dan statistik ketenagakerjaan yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari publikasi hasil survei yang telah dilakukan oleh BPS. Data tersebut antara lain: sakernas, susenas, supas dan sensus. Data upah bersumber dari data statistik pengupahan nasional yang telah dipublikasi BPS. Selain data kependudukan dan ketenagakerjaan, penelitian ini juga menggunakan beberapa data keuangan dan moneter sumber SEKI Bank Indonesia, CEIC, dan beberapa publikasi internasional terutama untuk data harga minyak. 1.6.

Pengertian Dasar, Konsep, dan Definisi 1. Kebutuhan Tenaga Kerja Kebutuhan tenaga kerja (kesempatan kerja) adalah jumlah lapangan kerja dalam satuan orang yang dapat disediakan oleh seluruh sektor ekonomi dalam kegiatan produksi. Dalam arti yang lebih luas, kebutuhan ini tidak hanya menyangkut jumlahnya, tetapi juga kualitasnya (pendidikan atau keahliannya). 2. Persediaan Tenaga Kerja Persediaan tenaga kerja adalah jumlah penduduk yang sudah siap untuk bekerja, disebut angkatan kerja (labour force) yang dapat dilihat dari segi kualitas dan kuantitas.


11

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 3.

Penduduk Usia Kerja (PUK) Penduduk Usia Kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas.

4.

Angkatan Kerja (AK) Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (berumur 15 tahun ke atas) yang selama seminggu sebelum pencacahan, bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja; dan mereka yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan.

5.

Bekerja Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu

6.

Penganggur Terbuka (PT) Penganggur Terbuka terdiri dari : a. Mereka yang mencari pekerjaan b. Mereka yang mempersiapkan usaha c. Mereka yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin dapat pekerjaan d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

7.

Tingkat Penganggur Terbuka (TPT) Tingkat Penganggur Terbuka merupakan rasio Penganggur Terbuka terhadap jumlah Angkatan Kerja.

8.

jumlah

Setengah Penganggur Setengah Penganggur adalah kegiatan seseorang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu.

9.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja

12


Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 10. Jenis Kegiatan/Lapangan Usaha Jenis Kegiatan/Lapangan Usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/instansi dimana seseorang bekerja seperti digolongkan dalam Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia(KLUI)/Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI). 11. Produk Domestik Bruto (PDB) a. Menurut Pendekatan Produksi, PDB adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya 1 tahun) b. Menurut Pendekatan Pengeluaran, PDB merupakan jumlah balas jasa yang diterima faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu. 1.7.

Kerangka Isi

Penulisan Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 ini dibagi dalam 7 (tujuh) bab, yaitu : BAB I

:

PENDAHULUAN

BAB II

:

KONDISI KETENAGAKERJAAN NASIONAL

BAB III

:

PERKIRAAN DAN PERENCANAAN PERSEDIAAN TENAGA KERJA

BAB IV

:

PERKIRAAN DAN PERENCANAAN KEBUTUHAN AKAN TENAGA KERJA

BAB V

:

PERKIRAAN DAN PERENCANAAN KESEIMBANGAN ANTARA PERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN AKAN TENAGA KERJA

BAB VI

:

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN

BAB VII

:

PENUTUP


13

BAB II

KONDISI KETENAGAKERJAAN

Perencanaan



BAB II KONDISI KETENAGAKERJAAN 2.1

Kondisi Ekonomi

Pada tahun 2011 pemerintah Indonesia menunjukkan kinerja perekonomian yang lebih baik dari tahun 2010, hal tersebut terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6.50 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 6.10 persen. Bila dilihat berdasarkan harga berlaku, Produk Domestik Bruto tahun 2011 naik sebesar Rp 990,8 triliun, yaitu dari Rp6.436,3 triliun pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp 7.427,1 triliun pada tahun 2011. Peningkatan tersebut didukung oleh semua sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan selama tahun 2011. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Sektor pengangkutan dan komunikasi, yang diikuti oleh pertumbuhan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Kinerja sektor industri pengolahan berada dalam trend yang meningkat Sektor industri pengolahan tumbuh 6,2 persen. Perkembangan tersebut cukup menggembirakan mengingat pada tahun sebelumnya sektor ini hanya tumbuh sebesar 4,48 persen. Pada sektor yang tidak diperdagangkan (non-tradable), perbaikan pertumbuhan terjadi pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran tumbuh sebesar 9,2 persen; serta sektor keuangan, persewaan, dan jasa tumbuh sebesar 6,8 persen. Peningkatan pertumbuhan sektor perdagangan terkait dengan aktivitas perekonomian domestik yang diiringi oleh peningkatan impor. Sementara itu, perbaikan Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kemnakertrans R.I

15

Rencana RencanaTenaga TenagaKerja KerjaNasional Nasional2013-2014 2013-2014 sektor keuangan lebih terkait dengan peningkatan pemberian kredit, baik dari bank maupun lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Perbaikan kinerja ketiga sektor tersebut cukup berperan besar terhadap aktivitas ekonomi keseluruhan karena memiliki pangsa yang besar. Di sektor pertanian, permasalahan seperti penurunan produktivitas dan luas lahan, disertai anomali cuaca yang terjadi sepanjang tahun 2011 menyebabkan capaian pertumbuhan di sektor ini lebih rendah dibandingkan dengan sektor lainnya, yakni hanya tumbuh sebesar 3,0 persen. Demikian halnya dengan kinerja sektor pertambangan yang relatif terhambat akibat terjadinya berbagai gangguan produksi minyak seperti kerusakan beberapa kilang, selain juga faktor cuaca yang kurang mendukung bagi aktivitas kegiatan produksi, sehingga sektor ini tumbuh sebesar 1,4 persen. Sedangkan sektor lainnya seperti; sektor bangunan tumbuh sebesar 6,7 persen, sektor angkutan tumbuh sebesar 10,7 persen dan sektor jasa tumbuh sebesar 6,7 persen. Membaiknya kondisi perekonomian domestik memberi dampak yang positif bagi penyerapan tenaga kerja. Data ketenagakerjaan terakhir menunjukkan tingkat pengangguran berada dalam trend menurun, disertai adanya pergeseran struktur tenaga kerja yang kembali kepada sektor formal, dan membaiknya kualitas pendidikan tenaga kerja. Angka pengangguran terbuka tahun 2011 tercatat sebesar 6,56 persen, lebih rendah dibanding periode tahun sebelumnya yang sebesar 7,14 persen. Sementara itu, komposisi partisipasi angkatan kerja pada sektor formal meningkat dari 33.07 persen pada tahun 2010 menjadi 37.83 persen pada tahun 2011. Peningkatan pada sektor formal dalam penyerapan tenaga kerja diharapkan berdampak positif pada kesinambungan konsumsi rumah tangga, terutama dengan lebih terjaminnya tingkat pendapatan yang memadai. Perkembangan positif lainnya juga terlihat pada kualitas tenaga kerja yang membaik. Pada tahun 2011 komposisi tenaga kerja yang berlatar belakang pendidikan dasar berada dalam trend yang menurun, sebaliknya komposisi tenaga kerja dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi mengalami peningkatan. Program wajib belajar 9 tahun merupakan salah satu faktor yang turut mempengaruhi perbaikan kualitas pendidikan tenaga kerja tersebut. Secara keseluruhan kondisi ketenagakerjaan terlihat berada dalam trend yang membaik, namun persoalan terkait tingginya pengangguran yang memiliki tingkat pendidikan tinggi dan daya serap perekonomian terhadap tenaga kerja tetap perlu menjadi perhatian. Sementara itu, persoalan tingginya angka pengangguran pada jenjang pendidikan diploma dan perguruan tinggi juga menjadi salah satu agenda

16


Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 penting yang perlu memperoleh prioritas penanganan. Gejala ini di satu sisi merupakan indikasi dari kurangnya ketersediaan lapangan kerja di sektor formal untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja berlatar belakang pendidikan tinggi. Di sisi lain, hal ini juga menggambarkan adanya pandangan tenaga kerja berpendidikan tinggi yang lebih mementingkan bekerja di sektor formal. Meskipun perkembangan lapangan kerja sektor formal sudah membaik namun masih perlu dipacu lebih cepat agar pengangguran yang berpendidikan tinggi ini dapat berkurang disertai upaya meningkatkan paradigma kewirausahaan. Tabel 2.1 Produk Domestik Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2011 (Dalam Triliun Rupiah) Lapangan Usaha

2009

2010

2011

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan

295.88

304.74

313.73

2. Pertambangan & Penggalian

180.20

186.64

189.18

3. Industri Pengolahan

570.10

597.14

634.25

17.14

18.05

18.92

5. Bangunan

140.27

150.02

160.09

6. Perdagangan, Hotel & Restoran

368.46

400.48

437.25

7. Pengangkutan & Komunikasi

192.20

217.98

241.29

8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan

209.16

221.02

236.08

9. Jasa-jasa

205.43

217.78

232.47

Jumlah

2,178.9

2,313.8

2,463.2

4. Listrik, Gas, Air Bersih

Sumber : BPS

2.2

Penduduk Usia Kerja

Penduduk usia kerja (PUK) tahun 2009-2011 mengalami pertumbuhan sebesar 0,71 persen, yakni dari 169,33 juta orang pada tahun 2009 menjadi sebanyak 171.76 juta orang pada tahun 2011. Sedangkan pada tahun 2010 pertumbuhan PUK sebesar 1,62 persen sehingga menjadi sebanyak 172.07 juta orang. Pada tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami pertumbuhan sebesar -0,18 persen, yakni dari sebanyak 172,07 juta orang pada tahun 2010 turun menjadi 171,76 juta orang, hal tersebut terjadi karena adanya perubahan faktor-faktor demografis seperti tingkat kelahiran, kematian dan migrasi penduduk. Pertambahan penduduk


17

Rencana RencanaTenaga TenagaKerja KerjaNasional Nasional2013-2014 2013-2014 usia kerja dengan berbagai karakteristik seperti pada jenis kelamin, golongan umur, tingkat pendidikan diuraikan sebagai berikut : 2.2.1 Penduduk Usia Kerja Menurut Golongan Umur Penduduk usia kerja pada tahun 2009-2011 dilihat dari golongan umur terlihat mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2010 sebagian besar masing-masing kelompok umur mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2011 mayoritas kelompok umur mengalami penurunan. Tabel 2.2 Penduduk Usia Kerja Menurut Golongan Umur Tahun 2009-2011 (Juta Orang)

Golongan Umur 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60+ Jumlah

2009 23.67 19.49 20.76 19.99 17.92 16.30 13.67 11.38 8.19 17.95 169.33

2010 22.77 18.29 20.97 20.75 18.56 17.12 14.17 12.05 8.72 18.68 172.07

2011 22.44 19.02 20.78 21.06 18.56 17.04 14.00 11.99 8.57 18.29 171.76

Sumber : BPS, Sakernas Tahun 2009,2010,2011

Pada tahun 2010 PUK yang paling besar pertumbuhannya pada golongan umur 55-59 tahun yaitu mencapai 6,41 persen, disusul golongan umur 50-54 tahun yaitu sebesar 5,90 persen, sedangkan yang mengalami pertumbuhan paling minus pada golongan umur 20-24 tahun mencapai -6,20 persen dan disusul golongan umur 15-19 tahun mencapai sebesar -3,78 persen. Sedangkan untuk proporsi PUK yang terbesar pada golongan umur 15-19 tahun yaitu mencapai sebesar 13,23 persen, disusul golongan umur 25-29 tahun yaitu mencapai sebesar 12.19 persen. Sedangkan pada tahun 2011 pertumbuhan PUK rata-rata mengalami penurunan, kecuali golongan umur 20-24 tahun

18


Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 mengalami pertumbuhan sebesar 4.01 persen dan golongan umur 30-34 tahun sebesar 1.52 persen. Adapun golongan umur lainnya mengalami pertumbuhan negatif antara -0.02 s.d -2,06 persen. Sedangkan proporsi yang terbesar pada golongan umur 15-19 tahun sebesar 22.44 juta orang atau 13,06 persen dan disusul umur 30-34 tahun sebesar 21.06 juta orang atau 12,26 persen, sedangkan yang terkecil proporsinya adalah usia 55-59 tahun sebesar 8.57 juta orang atau 4.99 persen. 2.2.2 Penduduk Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Penduduk usia kerja menurut tingkat pendidikan pada tahun 2009-2011 secara nasional sebagian besar masih didominasi yang berpendidikan Sekolah Dasar. Proporsi penduduk yang berpendidikan maksimum SD sebesar 50,09 persen pada tahun 2009, menurun menjadi sebesar 48,82 persen pada tahun 2010, dan menurun lagi menjadi 47,75 persen pada tahun 2011. Penurunan proporsi PUK yang berpendidikan maksimum SD ini mendorong peningkatan proporsi PUK yang berpendidikan di atasnya (SMTP s/d Universitas). Dengan masih besarnya proporsi PUK yang berpendidikan maksimum SD ini menunjukkan tingkat kualitas penduduk usia kerja masih sangat rendah. Untuk tahun 2010 maupun 2011 PUK yang berpendidikan SMTP ke atas semuanya mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2011 untuk PUK yang berpendidikan SMTA Kejuruan mengalami sedikit penurunan sebanyak 0,11 juta menjadi 12.63 juta orang, yang pada tahun sebelumnya sebesar 12.74 juta orang. Sedangkan untuk Maksimum SD mengalami penurunan sebesar -1,99 persen. Adapun PUK yang mengalami pertumbuhan terbesar pada tahun 2011 adalah yang berpendidikan SMTA Umum sebesar 4,28 persen sehingga jumlahnya mencapai 27,38 juta orang, sedangkan yang berpendidikan universitas tumbuh sebesar 3,94 persen menjadi 6,93 juta orang.


19

Rencana RencanaTenaga TenagaKerja KerjaNasional Nasional2013-2014 2013-2014 Tabel 2.3 Penduduk Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2009-2011 (Juta Orang)

Tingkat Pendidikan SD SMTP SMTA Umum SMTA Kejuruan Diploma Universitas Jumlah

2009 84.82 37.08 25.13 12.38 3.88 6.04 169.33

2010 84.00 38.30 26.26 12.74 4.11 6.66 172.07

2011 82.01 38.67 27.38 12.63 4.14 6.93 171.76


2.2.3 Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin Pertumbuhan penduduk usia kerja menurut jenis kelamin pada tahun 2009-2011 terlihat fluktuatif dan jumlahnya lebih didominasi oleh perempuan. Pada tahun 2009 penduduk usia kerja laki-laki sebanyak 84.17 juta orang dan perempuan sebanyak 85,15 juta orang, tahun 2010 penduduk usia kerja laki-laki meningkat menjadi sebanyak 85,82 juta orang atau naik sebesar 1.96 persen dan kelompok perempuan menjadi sebanyak 86,25 juta orang atau naik sebesar 1,29%. Sedangkan tahun 2011 penduduk usia kerja yang berjenis kelamin laki-laki menurun menjadi sebanyak 85,71 juta orang atau berkurang sebesar 0,11 juta orang, begitu pula yang berjenis kelamin perempuan menurun menjadi sebanyak 86,05 juta orang atau turun 0,20 juta orang. Tabel 2.4 Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009-2011 (Juta Orang)

Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan Jumlah

2009 84.17 85.15 169.33

2010 85.82 86.25 172.07


20


2011 85.71 86.05 171.76

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 2.2.4 Penduduk Usia Kerja Menurut Provinsi Penduduk usia kerja menurut provinsi pada tahun 20092011 secara nasional sebagian besar terdapat pada provinsi Jawa Barat. Proporsi penduduk usia kerja di provinsi Jawa Barat sebesar 17,82 persen pada tahun 2009, menurun menjadi sebesar 17,60 persen pada tahun 2010, dan mengalami peningkatan menjadi sebesar 18,10 persen pada tahun 2011. Disusul oleh provinsi Jawa Timur yang mempunyai proporsi penduduk usia kerja terbesar kedua yakni sebesar 17,35 persen pada tahun 2009, menurun menjadi sebesar 16,43 persen pada tahun 2010, dan pada tahun 2011 mengalami peningkatan sehingga menjadi sebesar 16,56 persen. Penduduk usia kerja yang terendah selama tahun 20092011 terdapat pada provinsi Papua Barat yakni sebanyak 0,51 juta orang pada tahun 2009, menurun menjadi 0,49 juta orang pada tahun 2010, dan pada tahun 2011 mengalami peningkatan sehingga menjadi sebanyak 0,52 juta orang. Provinsi Maluku Utara merupakan provinsi yang mempunyai penduduk usia kerja terendah kedua setelah provinsi Papua Barat yakni sebanyak 0,66 juta orang pada tahun 2009, meningkat menjadi 0,67 juta orang pada tahun 2010 dan terus meningkat lagi sehingga menjadi sebanyak 0,69 juta orang pada tahun 2011.


21

Rencana RencanaTenaga TenagaKerja KerjaNasional Nasional2013-2014 2013-2014 Tabel 2.5 Penduduk Usia Kerja Menurut Provinsi Tahun 2009-2011 (Juta Orang)

Provinsi NAD Sumatera Utara Sumatera Barat RIAU JAMBI Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D.I. Yogyakarta Jawa Timur BANTEN BALI Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara GORONTALO Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Jumlah

2009 3.04 9.11 3.38 3.64 2.00 5.07 1.18 5.35 0.83 1.06 7.04 30.18 24.67 2.87 29.37 6.84 2.73 3.06 3.12 3.00 1.47 2.54 2.27 1.69 1.75 5.66 1.42 0.70 0.75 0.91 0.66 0.51 1.45 169.33

2010 3.07 9.52 3.31 3.73 2.35 5.22 1.19 5.82 0.93 1.20 7.77 30.29 23.87 2.70 28.27 8.13 2.90 3.38 2.93 3.00 1.53 2.58 2.48 1.64 1.76 5.57 1.46 0.71 0.74 0.98 0.67 0.49 1.86 172.07


22


2011 3.14 8.76 3.34 3.86 2.21 5.30 1.21 5.44 0.89 1.26 7.42 31.08 23.91 2.72 28.44 7.69 2.95 3.13 3.00 3.02 1.56 2.63 2.58 1.66 1.80 5.62 1.48 0.73 0.76 1.01 0.69 0.52 1.96 171.76

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 2.3

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2009 sebesar 67.23 persen, pada tahun 2010 meningkat menjadi 67.72 persen dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 68.34 persen. Besarnya TPAK secara umum menunjukkan adanya kenaikan setiap tahun, namun apabila dilihat menurut golongan umur maka terjadi penurunan yang signifikan khusus pada usia muda. 2.3.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut golongan umur dari tahun 2009-2011 untuk golongan umur 15-19 tahun dan 20-24 tahun terlihat cenderung menurun. Penurunan tersebut karena berhasilnya sistem pendidikan yang diprogramkan pemerintah yaitu pendidikan 9 tahun wajib belajar bagi anak-anak untuk memasuki dunia pendidikan. Selain itu juga adanya kesadaran masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi dan meningkatnya kemampuan untuk membiayai pendidikan anak. Hal tersebut tampaknya memberikan pengaruh cukup berarti terhadap melambatnya laju pertumbuhan angkatan kerja untuk golongan umur 15-19 tahun dan 20-24 tahun. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pertambahan jumlah angkatan kerja untuk golongan umur 15-19 tahun dan 20-24 tahun tersebut pada tahun-tahun berikutnya relatif lebih kecil dibandingkan dengan pertambahan jumlah penduduk usia kerja. Dengan adanya program wajib belajar tersebut maka pertambahan jumlah angkatan kerja untuk tahun berikutnya diharapkan akan relatif menurun. Dilihat perkembangan tahun 2009-2011 TPAK menurut golongan umur 25-29 tahun mengalami kenaikan, kondisi tersebut tidak berbeda jauh dengan rentang golongan umur 30-49 tahun. Dari data ini menggambarkan bahwa golongan umur antara 25-49 tahun merupakan kelompok usia produktif untuk melakukan pekerjaan yang mempunyai hubungan kerja atau berstatus formal. Sedangkan untuk golongan umur 15-19 tahun, masih merupakan usia sekolah sehingga diarahkan agar TPAK nya selalu menurun dan mempunyai dampak mengurangi angkatan kerja memasuki


23

Rencana RencanaTenaga TenagaKerja KerjaNasional Nasional2013-2014 2013-2014 pasar kerja. Sedangkan untuk golongan umur 50 tahun keatas, kenaikkan TPAK cukup berfluktuasi. Tabel 2.6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur Tahun 2009-2011 (Persen)


2009 35.33 68.55 74.05 75.69 77.80 80.27 80.39 79.02 73.28 47.85 67.23

2010 33.69 68.28 75.50 76.68 78.45 80.65 80.60 78.53 73.67 47.95 67.72

2011 35.29 68.22 75.72 77.12 79.53 81.76 81.37 78.99 73.85 47.07 68.34


2.3.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Kondisi pendidikan angkatan kerja secara umum menggambarkan relatif sangat rendah karena masih didominasi tamatan sekolah dasar. Untuk mengupayakan meningkatkan agar kualitas pendidikan angkatan kerja dapat meningkat maka pemerintah mengeluarkan kebijakan program pendidikan wajib belajar 9 tahun agar penduduk usia kerja 15-19 tahun dapat berkurang untuk memasuki dunia kerja. Mereka diharapkan dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Apabila dilihat dari program pendidikan wajib belajar tersebut memberikan dampak positif terhadap meningkatnya kualitas mutu pendidikan angkatan kerja secara keseluruhan yaitu terjadinya pergeseran dari pendidikan sekolah dasar yang meningkat pada pendidikan SMTP ke atas, yang diharapkan siap untuk memasuki lapangan kerja. Apabila dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis pendidikan yang ditamatkan dari tahun 2009-2011 menunjukkan

24


Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 angkanya cukup berfluktuasi, seperti pada tahun 2009 dimana TPAK lulusan pendidikan maksimum SD sebesar 67,64 persen serta pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi sebesar 67,47 persen dan pada tahun 2011 menjadi 68,49 persen terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya. Sementara pada TPAK lulusan pendidikan SMTP dalam tahun yang sama menunjukkan peningkatan, dimana terlihat pada tahun 2009 sebesar 57,08 persen dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 58,21 persen serta pada tahun 2010 berikutnya mengalami kenaikkan menjadi 58,42 persen. Sedangkan untuk TPAK tingkat pendidikan SMTA Umum pada tahun 2009 sebesar 67,86 persen, namun pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi sebesar 68,80 persen serta pada tahun 2011 terjadi peningkatan menjadi sebesar 69,99 persen. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan angkatan kerja, maka semakin tinggi pula partisipasi terhadap dunia kerja yang dibutuhkan. Sementara apabila dilihat dari TPAK lulusan SMTA Kejuruan, Diploma dan Universitas pada tahun 2009, 2010 dan 2011 kondisinya menggambarkan bahwa terjadi fluktuasi. Pada tahun 2009 TPAK lulusan Universitas sebesar 88,81 persen dan tahun 2010 mengalami kenaikkan menjadi sebesar 89,39 persen dan tahun 2011 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yaitu menjadi sebesar 88,68 persen. Tabel 2.7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2009-2011 (Persen)

Tingkat Pendidikan

2009

2010

2011

SD

67.64

67.47

68.49

SMTP

57.08

58.21

58.42

SMTA Umum

67.86

68.80

69.99

SMTA Kejuruan

77.95

79.07

78.26

Diploma

83.26

84.28

82.59

Universitas

88.81

89.39

88.68

67.23

67.72

68.34

Jumlah



25

Rencana RencanaTenaga TenagaKerja KerjaNasional Nasional2013-2014 2013-2014 2.3.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut jenis kelamin pada jenis kelamin perempuan menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan yaitu pada tahun 2009 sebesar 50,99 persen dan pada tahun 2010 terjadi peningkatan menjadi sebesar 51,76 persen serta pada tahun 2011 naik menjadi sebesar 52,44 persen, sedangkan untuk TPAK jenis kelamin laki-laki pada tahun 2009 sebesar 83,65 persen dan pada tahun 2010 naik menjadi sebesar 83,76 persen dan selanjutnya pada tahun 2011 mengalami kenaikkan menjadi sebesar 84,30 persen. Bila dilihat perkembangan TPAK jenis kelamin perempuan lebih rendah bila dibandingkan dengan jenis kelamin laki-laki, hal tersebut dikarenakan laki-laki mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Namun demikian TPAK perempuan terlihat mengalami kenaikan tiap tahun. Hal tersebut disebabkan oleh keinginan kaum perempuan untuk berperan ganda, yaitu sebagai pekerja rumah tangga dan juga aktif di pasar kerja untuk menambah penghasilan kebutuhan keluarga. Di sisi lain, kesempatan kerja bagi perempuan terbuka sangat besar untuk memenuhi berbagai sektor lapangan usaha. Di samping itu didukung juga oleh adanya jaminan kerja, perlindungan, pelayanan dan hak perempuan yang semakin diperhatikan. Tabel 2.8 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009-2011 (Persen)


2009 83.65 50.99 67.23

2010 83.76 51.76 67.72


26


2011 84.30 52.44 68.34

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 2.3.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Provinsi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut provinsi pada provinsi Riau menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan yaitu pada tahun 2009 sebesar 62,08 persen dan pada tahun 2010 terjadi peningkatan menjadi sebesar 63,66 persen serta pada tahun 2011 naik menjadi sebesar 66,38 persen. Untuk provinsi yang mempunyai peningkatan TPAK terbesar kedua adalah provinsi Sulawesi Barat yaitu sebesar 4,20 persen selama tahun 2009-2011, yakni dari sebesar 68,07 persen pada tahun 2009 meningkat menjadi sebesar 72,27 persen pada tahun 2011. Pada Tahun 2009 TPAK terendah terdapat pada provinsi Sulawesi Utara yakni sebesar 62,05 persen, kemudian disusul dengan provinsi Riau yakni sebesar 62,08 persen, sedangkan pada tahun 2010 dan 2011 TPAK terendah terdapat pada provinsi Jawa Barat yakni sebesar 62,38 persen dan 62,27 persen kemudian disusul oleh provinsi NAD yakni sebesar 63,17 persen dan 63,78 persen.


27

Rencana RencanaTenaga TenagaKerja KerjaNasional Nasional2013-2014 2013-2014 Tabel 2.9 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Provinsi Tahun 2009-2011 (Persen)


2009 62.50 69.14 64.19 62.08 66.65 68.31 70.18 67.77 65.06 64.58 66.60 62.89 69.27 70.23 69.25 63.74 77.82 68.66 72.09 73.45 71.22 71.61 64.41 62.05 69.27 62.48 70.39 63.77 68.07 65.44 64.19 68.52 77.75 67.23

2010 63.17 69.51 66.36 63.66 65.78 70.23 71.86 67.95 66.53 68.85 67.83 62.38 70.60 69.76 69.08 65.34 77.38 66.63 72.77 73.17 69.86 71.26 66.41 63.31 69.22 64.14 71.86 64.42 71.46 66.48 65.11 69.29 80.99 67.72


28


2011 63.78 72.09 66.19 66.38 67.67 71.15 73.83 68.00 68.43 67.48 69.36 62.27 70.77 68.77 69.49 67.79 76.45 66.12 71.72 73.93 72.89 73.31 68.51 65.32 73.11 64.32 71.42 64.12 72.27 69.47 67.45 70.78 78.45 68.34


Angkatan Kerja

Angkatan kerja merupakan bagian dari penduduk usia kerja berumur 15 tahun keatas yang dapat dilhat dari beberapa klasifikasi seperti golongan umur, tingkat pendidikan, jenis kelamin dan lain sebagainya. Apabila dilihat dari kondisi angkatan kerja dari tahun 2009-2011, menunjukkan angka yang terus mengalami kenaikan cukup berarti, baik menurut golongan umur, tingkat pendidikan maupun dari jenis kelamin. Secara nasional dapat dilihat kondisi angkatan kerja mulai tahun 2009 sebesar 113,84 juta orang dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 116,53 juta orang serta tahun 2011 mengalami kenaikkan menjadi sebesar 117,37 juta orang. Kondisi tersebut mengambarkan bahwa jumlah angkatan kerja secara nasional yang memasuki pasar kerja terus mengalami peningkatan. Selanjutnya akan dijelaskan secara rinci kondisi angkatan kerja menurut klasifikasinya. 2.4.1 Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur Angkatan kerja menurut golongan umur dari tahun 20092011 secara nasional hampir sebagian besar mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan tersebut terlihat pada kelompok umur angkatan kerja produktif antara 25-29 tahun sampai dengan umur 45-49 tahun. Pada tahun 2009 angkatan kerja menurut golongan umur 25-29 tahun sebanyak 15,37 juta orang, pada tahun 2010 meningkat menjadi sebanyak 15,83 juta orang, pada tahun 2011 sedikit mengalami penurunan menjadi sebanyak 15,74 juta orang. Untuk kelompok umur 35-39 tahun mengalami kenaikan yang signifikan yaitu 13,94 juta pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 sebanyak 14,56 juta orang dan pada tahun 2011 terjadi kenaikan menjadi sebanyak 14,76 juta orang. Sedangkan untuk kelompok usia muda yaitu usia 15-24 tahun mengalami fluktuasi. Kelompok usia 15-19 tahun mengalami laju pertumbuhan minus sebesar -2,69 persen, pada tahun 2009 jumlahnya 8,36 juta, tahun 2010 menurun menjadi sebanyak 7,67 dan pada tahun 2011 sejumlah 7,92 persen. Demikian juga untuk kelompok umur 20-24 tahun pada tahun 2009-2011 laju pertumbuhan mengalami pertumbuhan minus sebesar -1,46 persen. Pada tahun 2009 sebanyak 13,36 juta, tahun 2010 mengalami penurunan sehingga jumlahnya menjadi 12,49 juta dan tahun 2011 meningkat menjadi sebanyak 12,98 juta. Hal tersebut menunjukkan bahwa penurunan Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kemnakertrans R.I

29

Rencana RencanaTenaga TenagaKerja KerjaNasional Nasional2013-2014 2013-2014 yang terjadi diakibatkan oleh banyaknya penduduk usia kerja dengan pendidikan SMTA melanjutkan ke Universitas, sehingga penduduk yang berusia 20-24 tahun semakin sedikit yang memasuki pasar kerja. Untuk angkatan kerja pada kelompok umur 55+ menunjukkan adanya sedikit fluktuasi, keadaan tersebut menggambarkan bahwa sesudah memasuki usia pensiun masih ada keinginan untuk tetap bekerja agar dapat mempertahankan penghasilan rumah tangga yang dipengaruhi oleh kondisi perekonomian mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tabel 2.10 Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur Tahun 2009-2011 (Juta Orang)


2009 8.36 13.36 15.37 15.13 13.94 13.09 10.99 8.99 6.01 8.59 113.83

2010 7.67 12.48 15.83 15.91 14.56 13.80 11.42 9.46 6.42 8.96 116.53

2011 7.92 12.98 15.74 16.25 14.76 13.93 11.40 9.47 6.33 8.61 117.37


2.4.2 Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Secara umum persebaran komposisi angkatan kerja menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2009 sebesar 113,83 juta orang, dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 116,53 juta orang dan pada tahun 2010 mengalami peningkatan lagi sehingga menjadi sebanyak 117.37 juta orang. Bila dilihat menurut pendidikan, pada tahun 2009-2011 masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan maksimum sekolah dasar, namun perkembangan dari tahun 2009 sampai tahun 2011 angkatan kerja pendidikan SD secara keseluruhan mengalami

30


Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 penurunan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2009 terdapat sebanyak 57,38 juta orang dan pada tahun 2010 terjadi penurunan menjadi sebanyak 56,67 juta orang, serta pada tahun 2011 berkurang menjadi sebanyak 56,17 juta orang. Dilihat dari pengurangan angkatan kerja berpendidikan sekolah dasar menggambarkan bahwa pemerintah berhasil melaksanakan program wajib belajar sembilan tahun, sehingga kelompok umur tersebut berkurang untuk memasuki lapangan kerja. Sedangkan pada angkatan kerja yang berpendidikan SMTP setiap tahun mengalami kenaikkan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2009 terdapat sebanyak 21,16 juta orang, dan tahun 2010 meningkat menjadi sebanyak 22,30 juta orang atau naik sebanyak 1,13 juta orang, serta pada tahun 2011 bertambah menjadi sebanyak 22.59 juta orang, kondisi tersebut terlihat bahwa angkatan kerja berpendidikan sekolah dasar semakin menurun sedangkan yang berpendidikan di atasnya semakin meningkat. Komposisi angkatan kerja berpendidikan SMTA Umum terlihat setiap tahunnya mengalami kenaikkan, seperti pada tahun 2009 terdapat sebanyak 17,05 juta orang dan pada tahun 2010 terjadi peningkatan menjadi sebanyak 18,06 juta orang atau tumbuh sebesar 5,92 persen, serta pada tahun 2011 mengalami pertambahan yang cukup besar menjadi 19.16 juta orang atau tumbuh sebesar 6.09 persen. Sementara dari sisi angkatan kerja berpendidikan SMTA Kejuruan terlihat adanya kenaikkan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2009 sebanyak 9,65 juta orang, dan pada tahun 2010 mengalami kenaikkan menjadi sebanyak 10,07 juta orang, serta pada tahun 2011 terjadi penurunan menjadi sebanyak 9.88 juta orang. Dari kondisi tersebut menunjukkan bahwa angkatan kerja yang berpendidikan SMTA Kejuruan mengalami fluktuasi. Angkatan kerja pendidikan yang lebih tinggi yaitu Diploma dan Universitas terlihat selama tiga tahun kenaikkannya belum terlalu signifikan.


31

Rencana RencanaTenaga TenagaKerja KerjaNasional Nasional2013-2014 2013-2014 Tabel 2.11 Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2009-2011 (Juta Orang)

Tingkat Pendidikan

2009

2010

2011

SD

57.38

56.67

56.17

SMTP

21.16

22.30

22.59

SMTA Umum

17.05

18.06

19.16

SMTA Kejuruan

9.65

10.07

9.88

Diploma

3.23

3.47

3.42

Universitas

5.36

5.96

6.14

113.83

116.53

117.37

Jumlah


2.4.3 Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Komposisi angkatan kerja menurut jenis kelamin dilihat dari tahun 2009-2011 didominasi oleh angkatan kerja yang berjenis kelamin laki-laki. Pada tahun 2009 angkatan kerja berjenis kelamin laki-laki berjumlah 70,41 juta orang dan perempuan berjumlah sebesar 43,42 juta orang, pada tahun 2010 untuk angkatan kerja berjenis kelamin laki-laki meningkat menjadi sebanyak 71,88 juta orang, dan jumlah angkatan kerja perempuan meningkat menjadi sebanyak 44,65 juta orang, selanjutnya pada tahun 2011 mengalami peningkatan untuk angkatan kerja jenis kelamin laki-laki sebanyak 72,25 juta orang, sedangkan angkatan kerja jenis kelamin perempuan terjadi peningkatan menjadi sebesar 45,12 juta orang. Dilihat dari komposisi jenis kelamin angkatan kerja perempuan setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal tersebut secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain meningkatnya tingkat pendidikan perempuan, perubahan gaya hidup keluarga yang sebelumnya banyak anak sekarang menjadi sedikit, sehingga dengan demikian sedikitnya jumlah anak serta berkembangnya teknologi peralatan rumah tangga maka akan mendorong perempuan untuk bersaing dengan laki-laki dipasar kerja.

32


Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Tabel 2.12 Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009-2011 (Juta Orang)

Jenis Kelamin

2009

2010

2011

Laki-Laki

70.41

71.88

72.25

Perempuan

43.42

44.65

45.12

113.83

116.53

117.37

Jumlah


2.4.4 Angkatan Kerja Menurut Provinsi Sebaran angkatan kerja menurut provinsi selama tahun 2009-2011, terlihat bahwa angkatan kerja di Provinsi Jawa Timur merupakan jumlah yang terbesar jika dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja di provinsi-provinsi lainnya. Selama periode tersebut jumlah angkatan kerja mengalami perubahan yang cenderung terus fluktuatif. Secara kuantitas pada tahun 2009 jumlah angkatan kerja di Provinsi Jawa Timur sebanyak 20,34 juta orang menurun menjadi 19,53 juta orang pada tahun 2010 dan mengalami kenaikan menjadi sebanyak 19,76 juta orang pada tahun 2011. Pola perubahan jumlah angkatan kerja yang sama, juga terjadi di beberapa provinsi lainnya seperti Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Papua Barat. Jumlah angkatan kerja terbesar kedua dalam periode yang sama, berada di provinsi Jawa Barat dan jumlahnya cenderung fluktuatif, yakni dari 18,98 juta orang pada tahun 2009 menurun menjadi 18,89 juta pada tahun 2010 dan kembali meningkat menjadi sebanyak 19,36 juta orang pada tahun 2011. Sedangkan jumlah angkatan kerja terendah terdapat di provinsi Papua Barat, yang dalam periode tersebut menunjukkan perubahan yang tidak signifikan yakni dari 0,35 juta orang pada tahun 2009 menurun menjadi 0,34 juta orang pada tahun 2010 dan kembali meningkat menjadi sebanyak 0,37 juta orang pada tahun 2011.


33

Rencana RencanaTenaga TenagaKerja KerjaNasional Nasional2013-2014 2013-2014 Tabel 2.13 Angkatan Kerja Menurut Provinsi Tahun 2009-2011 (Juta Orang)


2009 1.90 6.30 2.17 2.26 1.33 3.46 0.83 3.63 0.54 0.68 4.69 18.98 17.09 2.02 20.34 4.36 2.12 2.10 2.25 2.20 1.05 1.82 1.46 1.05 1.22 3.54 1.00 0.45 0.51 0.60 0.42 0.35 1.13 113.83

2010 1.94 6.62 2.19 2.38 1.55 3.67 0.86 3.96 0.62 0.83 5.27 18.89 16.86 1.88 19.53 5.31 2.25 2.25 2.13 2.20 1.07 1.84 1.65 1.04 1.22 3.57 1.05 0.46 0.53 0.65 0.44 0.34 1.51 116.53


34


2011 2.00 6.31 2.21 2.56 1.50 3.77 0.89 3.70 0.61 0.85 5.14 19.36 16.92 1.87 19.76 5.21 2.26 2.07 2.15 2.23 1.13 1.93 1.76 1.08 1.31 3.61 1.06 0.47 0.55 0.70 0.46 0.37 1.54 117.37


Penduduk Yang Bekerja

Penduduk yang bekerja selama tahun 2009-2011 mengalami peningkatan yang signifikan, pada tahun 2009 penduduk yang bekerja mengalami pertumbuhan sebesar 3,18 persen, yakni dari sebanyak 104,87 juta orang pada tahun 2010 meningkat menjadi sebanyak 108,21 juta orang. Pada tahun 2011 penduduk yang bekerja mengalami pertumbuhan sebesar 1,35 persen atau mengalami pertambahan sebanyak 1,46 juta orang sehingga menjadi 109,67 juta orang. Untuk mengetahui perkembangan penduduk yang bekerja menurut sektor lapangan usaha selama tahun 2009-2011 dari berbagai karakteristiknya akan dijelaskan lebih rinci dibawah ini. 2.5.1 Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Situasi perekonomian secara nasional tahun 2009-2011 menunjukkan adanya perbaikan yang cukup signifikan, sehingga mempunyai dampak terhadap peningkatan didalam penyerapan tenaga kerja diberbagai sektor lapangan usaha. Penyerapan tenaga kerja masih didominasi sektor pertanian, perdagangan, industri dan sektor jasa kemasyarakatan. Pada tahun 2009 terlihat bahwa penyerapan tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 41,61 juta orang dan pada tahun 2010 menurun menjadi sebanyak 41,49 juta orang atau tumbuh sebesar (-0.28) persen, tahun 2011 menurun menjadi 39,33 juta orang atau tumbuh minus sebesar (5.22) persen. Sektor perdagangan pada tahun 2009-2011 masih mendominasi di dalam penyerapan tenaga kerja yang terus meningkat. Hal ini terlihat pada tahun 2009 penduduk yang bekerja di sektor perdagangan sebanyak 21,95 juta orang, dan pada tahun 2010 mengalami peningkatan sehingga menjadi sebanyak 22,49 juta orang atau tumbuh sebesar 2.48 persen, tahun 2011 berikutnya mengalami peningkatan didalam penyerapan tenaga kerja sebanyak 23,40 juta orang atau sebesar 4,02 persen. Sektor Jasa pada tahun 2009-2011 juga banyak berperan di dalam penyerapan tenaga kerja yang terus meningkat, yaitu dari sebanyak 14,00 juta orang pada tahun 2009 meningkat menjadi sebanyak 15,96 juta orang pada tahun 2010 atau tumbuh sebesar 13,96 persen, pada tahun 2011 meningkat kembali sehingga menjadi sebanyak 16,65 juta orang atau tumbuh sebesar 4,32 persen. Demikian juga Sektor Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kemnakertrans R.I

35

Rencana RencanaTenaga TenagaKerja KerjaNasional Nasional2013-2014 2013-2014 industri masih cukup berkontribusi di dalam penyerapan tenaga kerja yang terus meningkat, yaitu dari sebanyak 12,84 juta orang pada tahun 2009 meningkat menjadi sebanyak 13,82 juta orang pada tahun 2010 atau tumbuh sebesar 7,67 persen, pada tahun 2011 meningkat kembali sehingga menjadi sebanyak 14,54 juta orang atau tumbuh sebesar 5,19 persen. Dilihat dari perkembangan minat para pencari kerja telah mengalami perubahan dari sektor pertanian ke sektor lainnya, hal tersebut disebabkan adanya peningkatan dari sisi pendidikan sehingga pola pencari kerja bergeser dari berbasis tradisional beralih pada cara kerja yang lebih modern, sesuai dengan perkembangan perekonomian global. Tabel 2.14 Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2011 (Juta Orang)

Lapangan Usaha 1. Pertanian 2. Pertambangan 3. Industri 4. Listrik, Gas & Air 5. Bangunan 6. Perdagangan 7. Angkutan 8. Keuangan 9. Jasa Jumlah

2009 41.61 1.16 12.84 0.22 5.49 21.95 6.12 1.49 14.00 104.87

2010 41.49 1.25 13.82 0.23 5.59 22.49 5.62 1.74 15.96 108.21

2011 39.33 1.47 14.54 0.24 6.34 23.40 5.08 2.63 16.65 109.67


2.5.2 Penduduk Yang Bekerja Menurut Golongan Umur Penduduk yang bekerja menurut golongan umur tahun 2009-2011 yang paling besar pada golongan umur 30-34 tahun. Pada tahun 2009 sebanyak 14,31 juta orang dan pada tahun 2010 mengalami kenaikan menjadi sebanyak 15,12 juta orang atau mengalami pertumbuhan 5,71 persen, pada tahun 2011 meningkat menjadi sebanyak 15,60 juta orang atau tumbuh sebesar 3,17 persen. Sedangkan golongan umur 25-29 tahun pada tahun 2010 mengalami pertumbuhan sebesar 4,09 persen, yakni dari 13,84 juta orang pada tahun 2009 menjadi 14,40 juta orang pada tahun 2010.

36


Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Pada tahun 2011 penduduk yang bekerja menurut golongan umur rata-rata mengalami peningkatan, kecuali untuk golongan umur 50 tahun keatas tumbuh minus, yaitu golongan umur 50-54 tahun tumbuh minus sebesar -0,18 persen. Untuk golongan umur 55-59 tahun mengalami pertumbuhan minus (-1,67) persen sehingga mencapai 6,16 juta orang pada tahun 2011, yang pada tahun 2010 sebesar 6.26 juta orang. Demikian juga golongan umur 60+ mengalami pertumbuhan minus (-4,32) persen sehingga mencapai 8,31 juta orang pada tahun 2011, yang pada tahun 2010 sebesar 8,68 juta orang. Turunnya laju pertumbuhan golongan umur ini, merupakan indikasi bahwa mereka yang memasuki usia pensiun, mulai memilih untuk meninggalkan dunia kerja karena mereka sudah cukup mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Tabel 2.15 Penduduk Yang Bekerja Menurut Golongan Umur Tahun 2009-2011 (Juta Orang)


2009 6.06 10.84 13.84 14.31 13.38 12.66 10.65 8.76 5.86 8.52 104.87

2010 5.53 10.31 14.40 15.12 14.07 13.43 11.15 9.26 6.26 8.68 108.21

2011 5.61 11.11 14.58 15.60 14.35 13.57 11.15 9.25 6.16 8.31 109.67


2.5.3 Penduduk Yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Tingkat pendidikan ditamatkan merupakan gambaran kualitas penduduk yang bekerja. Melihat kualitas sumber daya manusia yang bekerja menurut pendidikan ditamatkan dari tahun 2009-2011 sebagian besar masih didominasi yang berpendidikan maksimum Sekolah Dasar, walaupun setiap tahunnya sudah Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kemnakertrans R.I

37

Rencana RencanaTenaga TenagaKerja KerjaNasional Nasional2013-2014 2013-2014 mengalami penurunan. Pada tahun 2009 penduduk yang bekerja dengan pendidikan maksimum SD sebanyak 55,21 juta orang, pada tahun 2010 mengalami penurunan sehingga menjadi sebanyak 54,51 juta orang atau tumbuh -1,26 persen, pada tahun 2011 turun lagi menjadi sebanyak 54,18 juta orang atau mengalami pertumbuhan minus -0,62 persen, kondisi tersebut disebabkan adanya program pemerintah wajib belajar sembilan tahun, sehingga memperlambat tamatan pendidikan SD memasuki pasar kerja maka terjadi pergeseran ke tamatan SMTP atau pendidikan lebih tinggi untuk memasuki kepasar kerja. Pada tahun 2010 dan 2011 penduduk yang bekerja yang berpendidikan di atas SD, semua tingkat mengalami peningkatan. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kualitas penduduk yang bekerja semakin meningkat. Pada tahun 2010, penduduk yang bekerja dengan pendidikan universitas mengalami pertumbuhan yang paling besar, yakni mencapai sebesar 12,55 persen, disusul yang berpendidikan SMTA Umum, yakni mencapai sebesar 9,14 persen. Besarnya laju pertumbuhan yang berpendidikan universitas ini, karena semakin sadarnya masyarakat untuk mengikuti pendidikan yang tinggi untuk memudahkan dalam mendapatkan pekerjaan. Selain itu, juga karena semakin terbuka lebar kesempatan kerja bagi golongan yang berpendidikan tinggi, seperti banyak terjadi pada negara-negara industri (maju). Pada tahun 2011 penduduk yang bekerja dengan pendidikan Universitas mengalami pertumbuhan yang paling besar, yakni mencapai 7,70 persen, dari sebanyak 5,25 juta orang pada tahun 2010 meningkat menjadi sebanyak 5,65 juta orang pada tahun 2011. Besarnya laju pertumbuhan penduduk yang bekerja dengan pendidikan Universitas ini menandakan semakin meningkatnya kualitas pekerja Indonesia, dengan demikian diharapkan produktivitas nasional meningkat sehingga dapat berdampak pada kesejahteraan penduduk.

38


Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Tabel 2.16 Penduduk Yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2009-2011 (Juta Orang)

Tingkat Pendidikan

2009

2010

2011

SD

55.21

54.51

54.18

SMTP

19.39

20.63

20.70

SMTA Umum

14.58

15.91

17.12

SMTA Kejuruan

8.24

8.88

8.85

Diploma

2.79

3.02

3.17

Universitas

4.66

5.25

5.65

104.87

108.21

109.67

Jumlah


2.5.4 Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin Penduduk yang bekerja menurut jenis kelamin didominasi oleh jenis kelamin laki-laki. Pada tahun 2009 penduduk bekerja jenis kelamin laki-laki sebanyak 65,12 juta orang dan jenis kelamin perempuan sebanyak 39,75 juta orang. Pada tahun 2010 jumlah penduduk bekerja yang berjenis kelamin laki-laki meningkat menjadi sebanyak 67,46 juta orang atau tumbuh sebesar 3,59 persen, sedangkan yang berjenis kelamin perempuan meningkat menjadi sebanyak 40,75 juta orang atau tumbuh sebesar 2,51 persen, pada tahun 2011 jumlah penduduk bekerja yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 67,99 juta orang atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,78 persen, sedangkan pekerja yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 41,68 juta orang atau mengalami pertumbuhan sebesar 2,29 persen. Kenaikkan jumlah pekerja perempuan yang bekerja sangat banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain, semakin terbukanya lapangan pekerjaan bagi perempuan, semakin meningkatnya tingkat pendidikan perempuan serta adanya keleluasaan perempuan untuk berkiprah di luar rumah tangga untuk dapat menambah penghasilan.


39

Rencana RencanaTenaga TenagaKerja KerjaNasional Nasional2013-2014 2013-2014 Tabel 2.17 Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009-2011 (Juta Orang)


2009 65.12 39.75 104.87

2010 67.46 40.75 108.21

2011 67.99 41.68 109.67


2.5.5 Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Penduduk yang bekerja menurut satus pekerjaan utama dapat diklasifikasi menjadi dua kelompok besar yaitu status pekerjaan utama disektor formal (kegiatan ekonomi formal) dan sektor informal (kegiatan ekonomi informal). Pada tahun 2009 yang bekerja disektor formal sebagian besar bekerja sebagai pekerja/buruh/karyawan 29,11 juta orang, dan selebihnya bekerja dengan buruh tetap sebanyak 3,03 juta orang, sedangkan yang termasuk pekerja informal yaitu berusaha sendiri sebanyak 21,05 juta orang,dan berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap sebesar 21,93 juta orang serta berikutnya yang cukup banyak menyerap tenaga kerja terdapat pada pekerja tidak dibayar atau termasuk didalam pekerja keluarga sebanyak 18,19 juta orang. Pada tahun 2010 pada pekerja formal mengalami kenaikkan sangat signifikan, di sektor formal pada pekerja/buruh/karyawan naik menjadi 32,52 juta orang atau laju pertumbuhan sebesar 11,70 persen dan bekerja dengan menggunakan buruh tetap naik menjadi sebesar 3,26 juta orang atau sebesar 7,54 persen. Sementara pada pekerja informal yang berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain ada penurunan sehingga menjadi sebanyak 21,03 juta orang atau tumbuh minus sebesar (-0,07) persen, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap menurun menjadi sebanyak 21,68 juta orang atau tumbuh minus sebesar (-1,15) persen, dan sebagai pekerja tidak dibayar naik menjadi 18,76 juta orang atau tumbuh sebesar 3,14 persen. Tahun 2011 penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama disektor formal sebagai pekerja/buruh/karyawan jumlahnya naik menjadi 37,77 juta orang atau mengalami laju pertumbuhan sebesar 16,14 persen, yang berusaha dengan buruh tetap mengalami

40


Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 pertambahan menjadi sebesar 3,72 juta orang atau tumbuh sebesar 13,98 persen. Bila diperinci dalam tiga tahun terakhir 2009-2011, penduduk yang bekerja masih lebih besar pada sektor informal, yaitu mereka yang bekerja tidak dibayar, berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain dan berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, padahal kondisi tersebut tidak memberikan pendapatan yang stabil. Kondisi tersebut menggambarkan masih rendahnya produktivitas kerja, rendahnya kemampuan perekonomian dalam menyerap tenaga kerja sehingga berdampak pada banyaknya setengah pengangguran serta meningkatnya pekerja paruh waktu, walaupun secara umum bahwa pekerja informal tersebut merupakan jaring pengaman dalam penyerapan tenaga kerja nasional. Tabel 2.18 Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2009-2011 (Juta Orang)

Status Pekerjaan Utama 1. Brsh Sendiri tanpa bantuan 2. Brsh Dengan Dibantu 3. Brsh. Dengan Buruh 4. Pekerja/Buruh/karyawan 5. Pkj. Bebas di Pertanian 6. Pkj. Bebas di Non Pertanian 7. Pekerja tak dibayar Jumlah

2009 21.05 21.93 3.03 29.11 5.88 5.67 18.19 104.87

2010 21.03 21.68 3.26 32.52 5.82 5.13 18.76 108.21

2011 19.42 19.66 3.72 37.77 5.48 5.64 17.99 109.67


2.5.6 Penduduk Yang Bekerja Menurut Jabatan Penduduk yang bekerja menurut jabatan tahun 2009-2011 masih didominasi pada jabatan Tenaga Produksi, Pertanian, dan Tenaga Usaha Penjualan. Pada tahun 2009 jumlah penduduk yang bekerja pada tenaga produksi dan lainnya sebesar 38,74 juta orang, menurun menjadi 34,55 juta orang pada tahun 2010 atau laju pertumbuhan minus (-10,82 %), dan menurun lagi menjadi 30,55 juta orang pada tahun 2011 atau tumbuh minus (-11,58%). Pada tahun 2009 jabatan tenaga usaha pertanian juga cukup Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kemnakertrans R.I

41

Rencana RencanaTenaga TenagaKerja KerjaNasional Nasional2013-2014 2013-2014 dominan yaitu sebanyak 35,36 juta orang, disusul jabatan tenaga usaha penjualan sebanyak 15,76 juta orang. Perkembangan pada tahun 2010 untuk tenaga usaha pertanian menunjukkan adanya pertumbuhan sebesar 12.28 persen sehingga menjadi 39,70 juta orang dan pada tahun 2011 mengalami laju pertumbuhan minus sebesar (-2,54) persen sehingga menurun menjadi 38,70 juta orang. Sementara untuk jabatan tenaga professional, tenaga kepemimpinan, tenaga tata usaha, tenaga usaha jasa dalam tiga tahun terakhir terlihat jumlahnya masih relatif kecil. Tabel 2.19 Penduduk Yang Bekerja Menurut Jabatan Tahun 2009-2011 (Juta Orang)

Jabatan 0/1. Tenaga Profesional 2. Tenaga Kepemimpinan 3. Tenaga Tata Usaha 4. Tenaga Usaha Penjualan 5. Tenaga Usaha Jasa 6. Tenaga Usaha Pertanian 7/8/9. Tenaga Produksi & lainnya Jumlah

2009 5.91 1.57 3.86 15.76 3.66 35.36 38.74 104.87

2010 7.63 1.66 4.94 16.10 3.62 39.70 34.55 108.21

2011 7.10 1.12 5.78 20.34 6.08 38.70 30.55 109.67


2.5.7 Penduduk Yang Bekerja Menurut Jam Kerja Perekonomian nasional yang membaik biasanya tercermin dari meningkatnya berbagai kegiatan produksi barang dan jasa diberbagai sektor lapangan usaha. Peningkatan tersebut dapat dicapai jika penduduk yang bekerja melaksanakannya diatas jam kerja normal (lebih 35 jam seminggu). Dilihat dari penduduk yang bekerja menurut jam kerja selama tahun 2009-2011 menggambarkan adanya pertumbuhan yang berfluktuasi. Pada tahun 2009 penduduk yang bekerja antara 15-24 jam kerja sebanyak 11,64 juta orang, 25-34 jam kerja sebanyak 14,06 juta orang, dan 35-44 jam kerja sebanyak 26,28 juta orang, pada jam kerja 45-59 jam terdapat sebanyak 30,89 juta orang. Pada tahun 2010 penduduk yang bekerja 45-59 jam dibandingkan dengan tahun lalu terdapat kenaikan yang signifikan, yaitu tumbuh sebesar 13,37 persen sehingga menjadi sebanyak 35,02 juta orang dan

42


Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 ditahun 2011 pada jam kerja yang sama mengalami penurunan sehingga menjadi sebanyak 32,97 juta orang. Sedangkan untuk penduduk yang bekerja 60+ jam kerja jumlahnya mengalami fluktuasi, yaitu pada tahun 2009 sejumlah 13,74 juta orang dan mengalami penurunan pada tahun 2010 menjadi 13,64 juta orang dan pada tahun 2011 terus mengalami penurunan sehingga menjadi sebanyak 13,16 juta orang. Pada tahun 2011 meningkatnya proporsi penduduk yang bekerja 35-44 jam kerja kemungkinan disebabkan karena membaiknya berbagai indikator perekonomian nasional yang memberikan dampak langsung terhadap perkembangan kegiatan produksi dan kesejahteraan pekerja dibeberapa sektor lapangan usaha tertentu. Demikian juga penduduk yang bekerja dibawah jam kerja normal yang disebut bekerja tidak penuh atau setengah penganggur mengalami peningkatan, yakni mereka yang bekerja 19 jam dan 10-24 jam kerja. Tabel 2.20 Penduduk Yang Bekerja Menurut Jam Kerja Tahun 2009-2011 (Juta Orang)

Jam Kerja 0** 1-9 10-14 15-24 25-34 35-44 45-59 ≥ 60 Jumlah

2009 2.40 2.25 3.62 11.64 14.06 26.28 30.89 13.74 104.87

2010 2.49 2.12 3.67 12.48 15.01 23.80 35.02 13.64 108.21

2011 2.63 2.47 4.17 12.89 15.07 26.32 32.97 13.16 109.67


2.5.8 Penduduk Yang Bekerja Menurut Provinsi Masalah ketenagakerjaan di Indonesia ditandai adanya kekurang seimbangan penyebaran tenaga kerja bila dikaitkan dengan sumber alam yang tersedia. Sebagian besar tenaga kerja Indonesia berada di Pulau Jawa yang merupakan bagian yang kecil dari seluruh wilayah Indonesia. Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kemnakertrans R.I

43

Rencana RencanaTenaga TenagaKerja KerjaNasional Nasional2013-2014 2013-2014 Tabel 2.21 Penduduk Yang Bekerja Menurut Provinsi Tahun 2009-2011 (Juta Orang)


2009 1.73 5.77 2.00 2.07 1.26 3.20 0.79 3.39 0.51 0.63 4.12 16.90 15.84 1.90 19.31 3.70 2.06 1.97 2.16 2.08 1.00 1.71 1.30 0.94 1.15 3.22 0.95 0.42 0.49 0.53 0.39 0.33 1.08 104.87

2010 1.78 6.13 2.04 2.17 1.46 3.42 0.82 3.74 0.59 0.77 4.69 16.94 15.81 1.78 18.70 4.58 2.18 2.13 2.06 2.10 1.02 1.74 1.48 0.94 1.16 3.27 1.00 0.43 0.51 0.59 0.41 0.32 1.46 108.21


44


2011 1.85 5.91 2.07 2.42 1.43 3.55 0.87 3.48 0.59 0.78 4.59 17.45 15.92 1.80 18.94 4.53 2.20 1.96 2.10 2.15 1.11 1.82 1.59 0.99 1.26 3.38 1.03 0.45 0.54 0.65 0.44 0.34 1.48 109.67

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Penduduk yang bekerja selama tahun 2009-2011 berdasarkan provinsi yang terbesar terdapat pada provinsi Jawa Timur yakni mencapai 19,31 juta pada tahun 2009 dan terus mengalami penurunan sehingga menjadi 18,94 juta pada tahun 2011. Kemudian disusul dengan provinsi Jawa Barat yang merupakan provinsi yang mempunyai penduduk yang bekerja terbesar kedua yakni sebanyak 16,90 juta orang dan mengalami peningkatan sehingga menjadi sebanyak 17,45 juta orang pada tahun 2011. Provinsi Papua Barat merupakan provinsi yang mempunyai penduduk yang bekerja terendah yakni sebanyak 0,33 juta orang pada tahun 2009 dan hanya mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2011 yaitu menjadi sebanyak 0,34 juta orang. Disusul oleh provinsi Maluku Utara yang mempunyai penduduk yang bekerja sebanyak 0,39 juta orang pada tahun 2009 dan mengalami peningkatan sehingga menjadi sebanyak 0,44 juta orang pada tahun 2011. 2.6

Penganggur Terbuka

Penganggur terbuka adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Dilihat dari tahun 2009-2011 jumlah pengangguran terbuka secara nasional mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dimana pada tahun 2009 jumlah pengangguran sebanyak 8,96 juta orang dengan Tingkat Penganggur Terbuka (TPT) sebesar 7,87 persen dan pada tahun 2010 terjadi penurunan menjadi sebanyak 8,32 juta orang atau dengan TPT sebesar 7,14 persen serta jumlah pengangguran ditahun 2011 turun menjadi sebesar 7,70 juta orang atau dengan TPT sebesar 6,56 persen. 2.6.1 Penganggur Terbuka Menurut Golongan Umur Bila dilihat secara nasional jumlah pengangguran menurut golongan umur tahun 2009-2011 secara keseluruhan menunjukkan penurunan terutama pada golongan umur 20-24 tahun sampai 4549 tahun. Penurunan jumlah pengangguran tersebut pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, makin membaiknya perekonomian secara nasional sehingga terbukanya perluasan Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kemnakertrans R.I

45

Rencana RencanaTenaga TenagaKerja KerjaNasional Nasional2013-2014 2013-2014 kesempatan kerja diberbagai sektor lapangan usaha yang dapat mengurangi jumlah tingkat pengangguran. Pada tahun 2009 jumlah pengangguran terbuka menurut golongan umur 20-24 tahun sebanyak 2,52 juta orang, pada golongan umur 25-29 tahun sebanyak 1,54 juta orang dan pada kelompok 30-34 tahun sebanyak 0,83 juta orang, sedangkan untuk golongan umur 35-39 tahun sebanyak 0,56 juta orang. Pada tahun 2010 jumlah golongan umur 20-24 tahun mengalami penurunan sehingga jumlahnya menjadi 2,18 juta orang dan kelompok usia 25-29 tahun mengalami penurunan sehingga menjadi sebanyak 1,43 juta orang. Sedangkan pada golongan umur 30-34 tahun dan 35-39 tahun juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Tahun 2011 penganggur terbuka untuk golongan umur 20-24 tahun mengalami penurunan kembali yang signifikan yaitu menjadi 1,87 juta orang. Demikian juga untuk golongan umur 25-29 tahun jiuga mengalami penurunan yaitu menjadi 1,16 juta orang. Menurunnya jumlah pengangguran menggambarkan karena penambahan perluasan kesempatan kerja dibeberapa sektor lapangan usaha seperti perdagangan, jasa dan industri serta disektor formal yang cenderung juga mengalami kenaikkan. Tabel 2.22 Penganggur Terbuka Menurut Golongan Umur Tahun 2009-2011 (Juta Orang)

Golongan Umur

2009

2010

2011

15-19

2.30

2.15

2.31

20-24

2.52

2.18

1.87

25-29

1.54

1.43

1.16

30-34

0.83

0.79

0.64

35-39

0.56

0.49

0.41

40-44

0.43

0.37

0.37

45-49

0.33

0.27

0.25

50-54

0.23

0.20

0.22

55-59

0.15

0.16

0.17

60+

0.07

0.27

0.31

Jumlah

8.96

8.32

7.70


46


Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Berdasarkan kelompok umur, kecenderungannya adalah semakin tinggi umur angkatan kerja semakin rendah pula tingkat penganggurannya. Dilihat dari tingkat pengangguran terbuka secara nasional dari tahun 2009-2011 pada kelompok umur 15-24 tahun merupakan penduduk usia sekolah yang selayaknya melakukan kegiatan pendidikan menengah sampai pendidikan tinggi, serta pada dasarnya bahwa golongan umur tersebut memang masih harus menempuh dunia pendidikan yang belum siap untuk memasuki pasar kerja. Tingkat penganggur terbuka menurut golongan umur 15-19 tahun mengalami kenaikan, sedangkan golongan umur 20-49 tahun rata-rata mengalami penurunan setiap tahun. Adapun pada golongan umur antara 55-60+ tahun rata-rata mengalami kenaikkan. Tabel 2.23 Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Golongan Umur Tahun 2009-2011 (Persen)


2009 27.54 18.85 10.00 5.46 4.00 3.31 3.03 2.58 2.49 0.86 7.87

2010 27.97 17.44 9.04 4.95 3.39 2.69 2.40 2.15 2.53 3.06 7.14

2011 29.13 14.40 7.37 3.96 2.76 2.64 2.16 2.36 2.71 3.54 6.56


2.6.2 Penganggur Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Penganggur terbuka menurut tingkat pendidikan tahun 2009 menunjukkan adanya penurunan pada hampir semua jenis pendidikan maksimum SD, SMTA Umum dan SMTA Kejuruan, Diploma dan Universitas, kecuali pendidikan SMTP mengalami Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kemnakertrans R.I

47

Rencana RencanaTenaga TenagaKerja KerjaNasional Nasional2013-2014 2013-2014 fluktuasi. Penurunan penganggur pada jenis pendidikan maksimum SD tersebut disebabkan adanya keberhasilan program wajib belajar bagi angkatan kerja muda yang harus melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi sehingga mengakibatkan terjadinya pengurangan pengangguran dipasar kerja. Kondisi tersebut terlihat pada tahun 2009 pengangguran terbuka pada jenis pendidikan maksimum SD sebanyak 2,17 juta orang, dan berpendidikan SMTA umum sebanyak 2,47 juta orang serta yang berpendidikan SMTA Kejuruan sebanyak 1,41 juta orang, namun pada tahun 2010 jumlah pengangguran yang berpendidikan maksimum SD menurun menjadi sebanyak 2,16 juta orang berarti mengalami penurunan sebanyak -0,01 juta orang, sedangkan pada jenis pendidikan SMTP menjadi sebesar 1,66 juta orang atau menurun sebanyak - 0,11 juta orang. Adapun yang berpendidikan SMTA Kejuruan juga mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu menjadi 1,2 juta orang. Pada tahun 2011 jumlah pengangguran menurut jenis pendidikan maksimum SD sebanyak 2,00 juta orang atau berkurang sebanyak 0,16 juta orang, yang berpendidikan SMTP menjadi sebanyak 1,89 juta orang atau bertambah sebanyak 0,23 juta orang. Untuk pendidikan SMTA Kejuruan jumlah pengangguran sebanyak 1,03 juta orang atau turun sebanyak -0,17 juta orang. Untuk yang berpendidikan SMTA Umum, Diploma dan Universitas juga mengalami penurunan. Tabel 2.24 Penganggur Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2009-2011 (Juta Orang)

Tingkat Pendidikan

2009

2010

2011

SD

2.17

2.16

2.00

SMTP

1.77

1.66

1.89

SMTA Umum

2.47

2.15

2.04

SMTA Kejuruan

1.41

1.20

1.03

Diploma

0.44

0.44

0.24

Universitas

0.70

0.71

0.49

8.96

8.32

7.70

Jumlah


48


Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Pada tahun 2009 tingkat penganggur terbuka yang berpendidikan SD sebesar 3,78 persen, meningkat pada tahun 2010 menjadi sebesar 3,81 persen. Pada tahun 2010 tingkat penganggur terbuka pada pendidikan SMTP, SMTA Umum, SMTA Kejuruan, Diploma maupun Universitas mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Adapun yang mengalami penurunan yang cukup besar terdapat pada pendidikan SMTA Umum dan SMTA Kejuruan. Penurunan tingkat pengangguran pada kedua jenis pendidikan tersebut disebabkan terbukanya peluang kesempatan kerja untuk kedua pendidikan tersebut. Sedangkan tahun 2011 tingkat pengangguran terbuka pada jenjang pendidikan lebih tinggi menunjukkan angka penurunan dari tahun sebelumnya, namun masih menunjukkan jumlah tingkat pengangguran yang cukup besar, kendala tersebut dikarenakan terbatasnya ketersediaan lapangan pekerjaan sehingga membuat kompetisi semakin ketat antar pencari kerja dan sering kali mereka melamar dan memerima pekerjaan apa saja meskipun tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikannya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.25 Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2009-2011 (Persen)


2009 3.78 8.37 14.50 14.59 13.66 13.08 7.87

2010 3.81 7.45 11.90 11.87 12.78 11.92 7.14

2011 3.56 8.37 10.66 10.44 7.16 8.02 6.56


2.6.3 Penganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin Penganggur terbuka apabila dilihat menurut jenis kelamin laki-laki, pada tahun 2009 pada jenis kelamin laki-laki sebanyak 5,29 juta orang dan perempuan sebanyak 3,68 juta orang, dan pada tahun 2010 penganggur laki-laki sedikit mengalami penurunan Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kemnakertrans R.I

49

Rencana RencanaTenaga TenagaKerja KerjaNasional Nasional2013-2014 2013-2014 sehingga menjadi sebanyak 4,42 juta orang, sedangkan penganggur terbuka perempuan mengalami kenaikan sehingga menjadi sebanyak 3,90 juta orang atau naik sebesar 6,10 persen. Pada tahun 2011 jumlah penganggur terbuka laki-laki mengalami penurunan sehingga menjadi sebanyak 4,26 juta orang, turun sebesar -3,57 persen, sedangkan penganggur terbuka perempuan menurun sehingga menjadi sebanyak 3,44 juta orang atau mengalami penurunan sebesar -11,84 persen. Tabel 2.26 Penganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009-2011 (Juta Orang)


2009 5.29 3.68 8.96

2010 4.42 3.90 8.32

2011 4.26 3.44 7.70


Tingkat penganggur terbuka menurut jenis kelamin, terlihat untuk jenis laki-laki rata-rata mengalami penurunan setiap tahun. Sedangkan tingkat penganggur terbuka pada jenis kelamin perempuan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009 tingkat penganggur terbuka jenis kelamin laki-laki sebesar 7,51 persen dan pada jenis kelamin perempuan sebanyak 8,47 persen. Pada tahun 2010 kelompok laki-laki mengalami penurunan menjadi 6,15 persen dan kelompok perempuan mengalami kenaikan menjadi 8,74 persen. Sedangkan pada tahun 2011 mengalami penurunan untuk kedua jenis kelamin, yaitu untuk laki-laki menjadi 5,90 persen dan perempuan menjadi 7,62 persen. Tabel 2.27 Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009-2011 (Persen)


2009 7.51 8.47 7.87

2010 6.15 8.74 7.14


50


2011 5.90 7.62 6.56

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 2.6.4 Penganggur Terbuka Menurut Provinsi Pada tahun 2009-2011 penganggur terbesar terdapat pada provinsi Jawa Barat yakni mencapai sebanyak 2,08 juta orang pada tahun 2009 dengan TPT sebesar 10,96 persen dan terus mengalami penurunan baik absout maupun TPTnya, sehingga pada tahun 2011 menjadi sebanyak 1,90 juta orang dengan TPT sebesar 9,83 persen. Disusul oleh provinsi Jawa Tengah dengan penganggur sebanyak 1,25 juta pada tahun 2009 dan terus mengalami penurunan sebanyak 0,25 juta orang sehingga pada tahun 2011 menjadi sebanyak 1 juta orang dengan TPT sebesar 5,93 persen. Tingkat penganggur terbuka menurut provinsi pada tahun 2009-2011, terlihat hampir semua provinsi di Indonesia mengalami penurunan kecuali provinsi Papua Barat yang mengalami peningkatan pada periode yang sama yakni dari sebesar 7,56 persen pada tahun 2009 meningkat sebesar 1,38 persen sehingga menjadi 8,94 persen pada tahun 2011.


51

Rencana RencanaTenaga TenagaKerja KerjaNasional Nasional2013-2014 2013-2014 Tabel 2.28 Penganggur Terbuka Menurut Provinsi Tahun 2009-2011 (Juta Orang)


2009 0.17 0.53 0.17 0.19 0.07 0.26 0.04 0.24 0.03 0.06 0.57 2.08 1.25 0.12 1.03 0.65 0.07 0.13 0.09 0.12 0.05 0.12 0.16 0.11 0.07 0.31 0.05 0.03 0.02 0.06 0.03 0.03 0.05 8.96

2010 0.16 0.49 0.15 0.21 0.08 0.24 0.04 0.22 0.03 0.06 0.58 1.95 1.05 0.11 0.83 0.73 0.07 0.12 0.07 0.10 0.04 0.10 0.17 0.10 0.06 0.30 0.05 0.02 0.02 0.06 0.03 0.03 0.05 8.32


52


2011 0.15 0.40 0.14 0.14 0.06 0.22 0.02 0.21 0.02 0.07 0.56 1.90 1.00 0.07 0.82 0.68 0.05 0.11 0.06 0.09 0.03 0.10 0.17 0.09 0.05 0.24 0.03 0.02 0.02 0.05 0.03 0.03 0.06 7.70

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Tabel 2.29 Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Provinsi Tahun 2009-2011 (Persen)


2009 8.71 8.45 7.97 8.56 5.54 7.61 5.08 6.62 6.14 8.11 12.15 10.96 7.33 6.00 5.08 14.97 3.13 6.25 3.97 5.44 4.62 6.36 10.83 10.56 5.43 8.90 4.74 5.89 4.51 10.57 6.76 7.56 4.08 7.87

2010 8.37 7.43 6.95 8.72 5.39 6.65 4.59 5.57 5.63 6.90 11.05 10.33 6.21 5.69 4.25 13.68 3.06 5.29 3.34 4.62 4.14 5.25 10.10 9.61 4.61 8.37 4.61 5.16 3.25 9.97 6.03 7.68 3.55 7.14

2011 7.43 6.37 6.45 5.32 4.02 5.77 2.37 5.78 3.61 7.80 10.80 9.83 5.93 3.97 4.16 13.06 2.32 5.33 2.69 3.88 2.55 5.23 9.84 8.62 4.01 6.56 3.06 4.26 2.82 7.38 5.55 8.94 3.94 6.56



53

Rencana RencanaTenaga TenagaKerja KerjaNasional Nasional2013-2014 2013-2014 2.7

Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja memegang peranan penting dalam proses pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, karena pendapatan nasional maupun pendapatan daerah banyak diperoleh dengan cara meningkatkan keefektivitasan dan mutu tenaga kerja. Sampai dengan tahun 2011 nilai tambah setiap tenaga kerja di Indonesia masih rendah. Tabel 2.30 Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2011 (Juta.Rp/Tenaga Kerja)

Lapangan Usaha

2009

2010

2011

7.11

7.34

7.98

2. Pertambangan

155.99

148.77

129.10

3. Industri

44.40

43.19

43.61

4. Listrik, Gas & Air

76.83

77.11

78.96

5. Bangunan

25.56

26.82

25.25

6. Perdagangan

16.79

17.81

18.69

7. Angkutan

31.42

38.79

47.51

8. Keuangan

140.70

127.06

89.65

9. Jasa

14.67

13.65

13.97

20.77

21.35

22.46

1. Pertanian

Jumlah

Sumber : Sakernas, data diolah

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa sektor pertambangan merupakan sektor yang mempunyai nilai produktivitas tertinggi, namun selama tiga tahun terakhir nilai produktivitas pada sektor tersebut terus mengalami penurunan yaitu Rp. 155,95 juta/tenaga kerja pada tahun 2009 menurun menjadi Rp. 148,77 juta/tenaga kerja pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 turun kembali menjadi 129,10 juta/tenaga kerja. Sektor keuangan merupakan sektor kedua yang mempunyai nilai produktivitas tinggi. Perkembangan produktivitas tenaga kerja sektor keuangan pada periode tahun 2009 sampai tahun 2010 mengalami penurunan yaitu dari Rp. 140,70 juta/tenaga kerja pada tahun 2009 menurun menjadi Rp. 127,06 juta/tenaga kerja pada tahun 2010 dan kembali menurun pada tahun 2011 menjadi 89,65 juta/tenaga kerja. Berdasarkan data sakernas tahun 2009-2011 dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan produktivitas tenaga kerja untuk sektor

54


Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Pengangkutan & Komunikasi, Sektor Listrik, Gas, Air Bersih serta sektor Pertanian mengalami kenaikan tiap tahunnya. Pada tahun 2009 pertumbuhan produktivitas Sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 31.42 juta/tenaga kerja dan pada tahun 2010 bertambah menjadi 38.79 juta/tenaga kerja, kemudian pada tahun 2011 mengalami kenaikan kembali menjadi 47.51juta/tenaga kerja.


55

BAB III

PERKIRAAN DAN PERENCANAAN PERSEDIAAN AKAN TENAGA KERJA

Perencanaan



BAB III PERKIRAAN DAN PERENCANAAN PERSEDIAAN AKAN TENAGA KERJA Perkiraan persediaan tenaga kerja merupakan salah satu unsur penting dalam perencanaan tenaga kerja, baik di tingkat nasional maupun regional. Secara substansi perkiraan tersebut meliputi perkiraan penduduk usia kerja, perkiraan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), dan perkiraan angkatan kerja. Perkiraan pertumbuhan penduduk, tingkat kelahiran, tingkat kematian, migrasi masuk, migrasi keluar dan lainnya memiliki keterkaitan erat dengan perkiraan persediaan tenaga kerja. 3.1

Perkiraan Penduduk Usia Kerja Tahun 2013 – 2014

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang masih cukup tinggi, menyebabkan perkiraan penduduk usia kerja pada tahun 2013-2014 jumlahnya akan terus mengalami peningkatan. Tingginya pertumbuhan jumlah penduduk usia kerja selama periode tersebut, salah satunya disebabkan karena terdapat kecenderungan menurunnya pelaksanaan program keluarga berencana. Jumlah penduduk usia kerja di Indonesia pada tahun 2013 diperkirakan sebanyak 176,46 juta orang pada meningkat tahun 2013 menjadi sebanyak 179,06 juta orang, yang berarti terdapat pertambahan penduduk usia kerja sebanyak 2,60 juta orang atau


57

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 meningkat 1,47 persen. Secara teknis, penduduk usia kerja dapat dilihat menurut berbagai karakteristiknya, sebagaimana berikut ini. 3.1.1 Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Golongan Umur Dilihat menurut golongan umur, selama tahun 2013-2014 terlihat bahwa penduduk usia kerja pada golongan umur 15-19 tahun merupakan jumlah yang paling besar. Secara konseptual ketenagakerjaan pada golongan umur tersebut, terdapat penduduk usia kerja yang termasuk kategori anak (penduduk berumur 15–17 tahun). Pada tahun 2013 diperkirakan penduduk usia kerja pada golongan umur tersebut jumlahnya mencapai 22,81 juta orang, dan diperkirakan meningkat menjadi 23,05 juta orang pada tahun 2014, yang berarti terdapat pertambahan penduduk usia kerja pada golongan umur tersebut sebanyak 0,24 juta orang atau meningkat 1,05 persen. Sebaliknya penduduk usia kerja pada golongan umur 55-59 tahun merupakan jumlah yang paling kecil. Pada tahun 2013 diperkirakan penduduk usia kerja pada golongan umur tersebut jumlahnya mencapai 9,04 juta orang, diperkirakan meningkat menjadi 9,30 juta orang pada tahun 2014, yang berarti terdapat pertambahan penduduk usia kerja pada golongan umur tersebut sebanyak 0,26 juta orang atau meningkat 2,88 persen. Tabel 3.1 Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Golongan Umur Tahun 2013-2014 (Juta Orang)

58

Golongan Umur

2013

2014

Tambahan 2013-2014

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60+

22.81 19.41 21.15 21.61 19.09 17.59 14.54 12.53 9.04 18.69

23.05 19.63 21.33 21.90 19.37 17.88 14.84 12.82 9.30 18.94

0.24 0.22 0.19 0.29 0.28 0.29 0.30 0.29 0.26 0.25

Jumlah

176.46

179.06

2.60


Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 3.1.2 Perkiraan Penduduk Pendidikan

Usia

Kerja

Menurut

Tingkat

Penduduk usia kerja dilihat menurut tingkat pendidikan, selama tahun 2013-2014 terlihat bahwa penduduk usia kerja dengan tingkat pendidikan maksimum SD merupakan jumlah yang paling besar. Pada tahun 2013 penduduk usia kerja dengan tingkat pendidikan SD kebawah jumlahnya mencapai 81,14 juta orang, diperkirakan menurun menjadi 80,74 juta orang pada tahun 2014, yang berarti terdapat penurunan jumlah penduduk usia kerja pada tingkat pendidikan tersebut sebanyak 0,40 juta orang atau menurun 0,49 persen. Penurunan jumlah penduduk usia kerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah mencerminkan bahwa program wajib belajar 9 tahun yang telah berjalan selama ini memiliki pengaruh yang positif. Sebaliknya penduduk usia kerja dengan tingkat pendidikan Diploma merupakan jumlah yang paling kecil. Pada tahun 2013 penduduk usia kerja pada tingkat pendidikan tersebut diperkirakan jumlahnya mencapai 4,39 juta orang, meningkat menjadi 4,52 juta orang pada tahun 2014, yang berarti terdapat pertambahan penduduk usia kerja pada tingkat pendidikan tersebut sebanyak 0,14 juta orang atau meningkat 3,12 persen. Akan tetapi, penduduk usia kerja dengan tingkat pendidikan Universitas selama tahun 2013-2014 jumlahnya lebih besar jika dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan Diploma. Pada tahun 2013 penduduk usia kerja pada tingkat pendidikan Universitas diperkirakan jumlahnya mencapai 8,12 juta orang, diperkirakan meningkat menjadi 8,74 juta orang pada tahun 2014, yang berarti terdapat pertambahan penduduk usia kerja pada tingkat pendidikan tersebut sebanyak 0,62 juta orang atau meningkat 7,59 persen. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa dalam perkembangannya, sebagian masayarakat Indonesia tidak merasa puas dengan tingkat pendidikan Diploma saja, sehingga melanjutkan pada jenjang Universitas. Hal tersebut salah satu kemungkinan dimaksudkan dalam upaya mengantisipasi persaingan pasar kerja global yang semakin kompetitif.


59

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Tabel 3.2 Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2013-2014 (Juta Orang)

Tingkat Pendidikan Maksimum SD SMTP SMTA Umum SMTA Kejuruan Diploma Universitas Jumlah

3.1.3

2013

2014

81.14 39.45 28.96 14.41 4.39 8.12 176.46

80.74 39.89 29.78 15.38 4.52 8.74 179.06

Tambahan 2013-2014 (0.40) 0.44 0.83 0.98 0.14 0.62 2.60

Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin

Secara umum, jika dilihat menurut jenis kelamin terlihat bahwa selama periode 2013-2014 penduduk usia kerja perempuan jumlahnya lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki. Pada tahun 2013 penduduk usia kerja perempuan jumlahnya mencapai 88,31 juta orang, diperkirakan meningkat menjadi 89,57 juta orang pada tahun 2014, yang berarti terdapat peningkatan jumlah penduduk usia kerja perempuan sebanyak 1,25 juta orang atau meningkat 1,42 persen. Sedangkan penduduk usia kerja laki-laki pada tahun 2013 diperkirakan jumlahnya mencapai 88,15 juta orang, meningkat menjadi 89,49 juta orang pada tahun 2014, yang berarti terdapat peningkatan sebanyak 1,34 juta orang atau meningkat 1,52 persen. Tabel 3.3 Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013-2014 (Juta Orang)


60

2013

2014

88.15 88.31 176.46

89.49 89.57 179.06


Tambahan 2013-2014 1.34 1.25 2.60

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Meskipun demikian, bukan berarti besaran tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan berbanding lurus dengan jumlah penduduk usia kerja perempuan. Karena TPAK tersebut selain tergantung terhadap jumlah penduduk usia kerja, juga tergantung terhadap jumlah angkatan kerja. 3.1.4 Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Provinsi Sebaran penduduk usia kerja menurut provinsi selama tahun 2013-2014, terlihat bahwa penduduk usia kerja di Provinsi Jawa Barat merupakan jumlah yang terbesar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja di provinsi-provinsi lainnya. Selama periode tersebut jumlah penduduk usia kerja mengalami perubahan yang cenderung terus meningkat. Secara kuantitas pada tahun 2013 jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Jawa Barat sebanyak 32,03 juta orang meningkat menjadi 32,52 juta pada tahun 2014. Pola perubahan jumlah penduduk usia kerja yang sama, juga terjadi di beberapa provinsi lainnya seperti Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bali, Banten, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Timur, dan sebagainya.


61

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Tabel 3.4 Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Provinsi Tahun 2013-2014 (Juta Orang)


62

2013

2014

3.13 9.01 3.57 4.44 2.36 6.27 1.24 5.52 0.96 1.50 7.82 32.03 23.18 2.58 27.56 8.65 3.20 3.22 2.89 3.05 1.65 2.71 2.93 1.63 1.84 5.58 1.55 0.75 0.78 1.12 0.72 0.53 2.49 176.46

3.13 9.16 3.69 4.76 2.45 6.78 1.26 5.57 1.00 1.63 8.03 32.52 22.83 2.52 27.13 9.17 3.33 3.26 2.84 3.06 1.70 2.76 3.12 1.61 1.86 5.56 1.59 0.76 0.78 1.18 0.73 0.53 2.74 179.06


Tambahan 2013-2014 (0.00) 0.15 0.12 0.32 0.09 0.51 0.02 0.05 0.04 0.14 0.21 0.49 (0.35) (0.07) (0.43) 0.53 0.13 0.04 (0.05) 0.01 0.05 0.05 0.19 (0.02) 0.02 (0.02) 0.04 0.01 0.01 0.06 0.02 0.00 0.25 2.60

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Jumlah penduduk usia kerja terbesar kedua dalam periode yang sama, berada di provinsi Jawa Timur dan jumlahnya cenderung terus menurun, yakni dari 27,56 juta orang pada tahun 2013 menurun menjadi 27,13 juta pada tahun 2014. Perubahan jumlah penduduk usia kerja selama tahun 2013-2014 yang cenderung menurun juga terjadi di beberapa provinsi lainnya seperti provinsi Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, NTT, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Sedangkan jumlah penduduk usia kerja terendah terdapat di provinsi Papua Barat, yang dalam periode tersebut menunjukkan perubahan yang tidak signifikan yakni dari 0,53 juta orang pada tahun 2013 dan 2014. 3.2

Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2013 – 2014

Secara umum tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Indonesia selama tahun 2013-2014 cenderung terus meningkat. Secara kuantitas, tingkat partisipasi angkatan kerja selama periode tersebut masing-masing 68,15 persen dan 68,42 persen. Meningkatnya TPAK tersebut kemungkinan disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk yang masuk ke pasar kerja khususnya penduduk perempuan. Hal tersebut tampaknya memberikan pengaruh yang cukup berarti terhadap melajunya pertumbuhan angkatan kerja, sehingga pertambahan jumlah angkatan kerja pada tahun-tahun berikutnya akan menjadi lebih besar dibandingkan dengan pertambahan jumlah penduduk usia kerja. 3.2.1 Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur Secara umum semakin tinggi golongan umur, akan berbanding lurus dengan tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja. Kondisi tersebut tercipta, sejalan dengan bertambahnya tuntutan untuk bekerja dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup dan mulai pada golongan umur tertentu mulai menurun. Kondisi tersebut terlihat pada golongan umur 25-59, TPAK selama tahun 2013-2014 menunjukkan peningkatan, sedangkan mulai golongan umur 60 tahun keatas dalam periode yang sama menunjukan penurunan. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa semakin berkurangnya jumlah penduduk pada golongan umur tersebut yang memasuki angkatan kerja. Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kemnakertrans R.I

63

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 TPAK pada golongan umur muda yakni 15-19 tahun, diperkirakan selama tahun 2013-2014 menunjukan penurunan yang masing-masing dari 32,58 persen pada tahun 2013, menurun menjadi 31,23 persen pada tahun. Demikian halnya dengan TPAK pada golongan umur 20-24 tahun dalam periode yang sama juga cenderung menurun, dari 66,92 persen pada tahun 2013 menjadi 66,77 persen pada tahun 2014. Selain itu, TPAK pada golongan umur 60 tahun keatas juga cenderung menurun. Tabel 3.5 Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur Tahun 2013-2014 (Persen)

Golongan Umur

2013

2014

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60+

32.58 66.92 76.88 78.10 79.92 82.09 81.61 79.22 74.44 45.35 68.15

31.23 66.77 78.21 79.23 80.53 82.60 82.06 79.66 75.22 44.45 68.42

Jumlah

Tambahan 2013-2014 (1.36) (0.15) 1.33 1.13 0.60 0.51 0.45 0.44 0.78 (0.90) 0.27

3.2.2 Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Secara umum, salah satu indikator yang dapat menunjukan kualitas tenaga kerja Indonesia, adalah tinggi rendahnya tingkat pendidikan. Sejalan diimplementasikan program wajib belajar 9 tahun serta semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap jenjang pendidikan yang lebih tinggi, menyebabkan kualitas angkatan kerja Indonesia menunjukan peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Program tersebut telah memberikan dampak positif terhadap meningkatnya kualitas angkatan kerja Indonesia. Sehingga, angkatan kerja mengalami pergeseran yakni semakin meningkatnya jumlah angkatan kerja

64


Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 yang berpendidikan SMTP ke atas disatu sisi, sedangkan disisi lain semakin menurunnya jumlah angkatan kerja berpendidikan SD kebawah. Selain itu, secara umum juga akan menurunkan jumlah tambahan angkatan kerja baru. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan TPAK lulusan pendidikan SD kebawah dari tahun ke tahun semakin menurun, sedangkan TPAK lulusan pendidikan SMTP keatas meningkat. Tabel 3.6 Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2013-2014 (Persen)

Tingkat Pendidikan

2013

2014

Tambahan 2013-2014

SD

68.26

67.88

(0.38)

SMTP

56.63

57.04

0.42

SMTA Umum

68.43

69.07

0.64

SMTA Kejuruan

78.86

79.59

0.73

Diploma

74.89

75.26

0.38

Universitas

99.39

99.97

0.57

Jumlah

68.15

68.42

0.27

Pada tahun 2013 diperkirakan TPAK lulusan pendidikan maksimum SD sebesar 68,26 persen mengalami penurunan menjadi 67,88 persen pada tahun 2014, sedangkan TPAK lulusan pendidikan SMTP keatas dalam periode yang sama menunjukan peningkatan. Disisi lain, terlihat bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka tingkat partisipasi angkatan kerjanya cenderung semakin tinggi. Hal ini mencerminkan bahwa sebagian besar lulusan pada setiap jenjang pendidikan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, sehinga lulusan pendidikan dasar yang memasuki ke pasar kerja jumlahnya menjadi semakin kecil. Seperti pada tahun 2013, TPAK dengan tingkat pendidikan SMTP hanya 56,63 persen sedangkan pada tingkat Pendidikan Tinggi/ Universitas mencapai 99,39 persen. Pola seperti tersebut, juga terlihat pada tahun 2014.


65

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 3.2.3 Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Jika dilihat menurut jenis kelamin, selama tahun 2013 2014 secara umum TPAK laki-laki jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan TPAK perempuan, dan disisi lain terlihat cenderung terus meningkat. Dalam periode yang sama TPAK lakilaki meningkat dari 83,94 persen pada tahun 2013 menjadi 84,19 persen pada tahun 2014. Sedangkan TPAK perempuan meningkat dari 52,39 persen pada tahun 2013 menjadi 52,66 persen pada tahun 2014. Kondisi tersebut sangat dimungkinkan, karena pada umumnya laki-laki disatu sisi sebagai andalan anggota rumah tangganya, sedangkan disisi lain setelah masa pensiun masih mencari pekerjaan lainnya untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Sejalan dengan program peningkatan kesetaraan gender, yang dikembangkan melalui program/kegiatan yang dicanangkan oleh berbagai lembaga/instansi yang terkait, maka kontribusi perempuan di pasar kerja menjadi lebih dinamis. Dengan demikian, maka paradigma yang menyatakan bahwa kodrat wanita sebagai ibu rumah tangga, menjadi tidak konsisten lagi. Terlebih lagi dalam kondisi perekonomian yang menunjukkan perkembangan kurang signifikan, menuntut ibu rumah tangga untuk bekerja guna menambah penghasilan rumah tangganya. Tabel 3.7 Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013-2014 (Persen)

Jenis Kelamin

2013

2014

Tambahan 2013-2014

66

Laki-Laki

83.94

84.19

0.25

Perempuan

52.39

52.66

0.27

Jumlah

68.15

68.42

0.27


Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 3.2.4 Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Provinsi Provinsi-provinsi yang potensial dalam membangun dan mengembangkan daerahnya melalui berbagai kegiatan ekonomi seperti di sektor pertanian, industri, perdagangan, jasa, dan sektorsektor lainnya, diharapkan dapat memberikan peluang bagi para angkatan kerja di daerahnya maupun dari berbagai provinsi lainnya. Kondisi tersebut, dapat membuka peluang kesempatan kerja sehingga akan terjadi mobilitas penduduk antar provinsi yang semakin tinggi. Oleh karena itu, TPAK di provinsi-provinsi tertentu diharapkan akan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan sebaliknya TPAK di provinsi-provinsi tertentu lainnya akan mengalami penurunan. Selama tahun 2013-2014 TPAK pemerintah Aceh terus mengalami peningkatan, dari 63,75 persen tahun 2013 menjadi 64,02 persen pada tahun 2014. Pola yang sama juga terjadi di beberapa provinsi lainnya kecuali Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Gorontalo, Papua, Lampung, Jawa Barat, DIY, Jawa Timur, dan Bali. Kondisi tersebut ternyata diluar dugaan, karena di provinsi tersebut terlihat cukup potensial dalam membangun dan mengembangkan wilayahnya melalui berbagai kegiatan ekonominya, namun TPAKnya justru mengalami penurunan dalam periode yang sama.


67

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Tabel 3.8 Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Provinsi Tahun 2013-2014 (Persen)

68

Provinsi

2013

2014

NAD Sumatera Utara Sumatera Barat RIAU JAMBI Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D.I. Yogyakarta Jawa Timur BANTEN BALI Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara GORONTALO Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Jumlah

63.75 73.45 66.83 69.51 67.29 72.56 76.07 66.81 70.49 69.05 70.75 60.38 70.82 65.94 68.28 70.60 73.55 62.35 69.89 72.87 73.05 73.50 71.35 67.34 75.57 64.83 70.96 63.14 75.14 72.23 69.41 71.60 77.51 68.15

64.02 74.49 67.46 71.45 67.40 73.62 77.57 66.53 71.86 70.17 71.78 59.73 71.16 64.87 68.00 72.38 72.47 60.83 69.30 72.68 73.47 73.92 73.15 68.69 77.17 65.39 71.05 62.94 76.97 73.99 70.73 72.34 77.40 68.42


Tambahan 2013-2014 0.27 1.03 0.63 1.94 0.12 1.05 1.50 (0.28) 1.38 1.12 1.03 (0.65) 0.34 (1.07) (0.29) 1.78 (1.08) (1.53) (0.59) (0.19) 0.42 0.43 1.80 1.35 1.61 0.56 0.09 (0.20) 1.83 1.76 1.32 0.74 (0.11) 0.27


Perkiraan Angkatan Kerja Tahun 2013 – 2014

Secara teoritis angkatan kerja merupakan bagian dari penduduk usia kerja, sehingga jumlah angkatan kerja sangat tergantung pada jumlah penduduk usia kerja yang masuk ke dalam angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja setiap tahunnya terus mengalami peningkatan sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk usia kerja. Pada tahun 2013 secara umum jumlah angkatan kerja sebanyak 120,26 juta meningkat menjadi 122,51 juta pada tahun 2014. Angkatan kerja dapat diklasifikasikan menjadi beberapa karekteristik yang secara rinci dapat dilihat pada uraian berikut. 3.3.1 Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur Komposisi angkatan kerja menurut golongan umur selama tahun 2013-2014 secara umum didominasi oleh golongan umur 3034 tahun, yakni sebesar 16,87 juta orang pada tahun 2013, meningkat menjadi 17,35 juta orang pada tahun 2014. Tabel 3.9 Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur Tahun 2013-2014 (Juta Orang)


2013

2014

7.43 12.99 16.26 16.87 15.26 14.44 11.87 9.93 6.73 8.48 120.26

7.20 13.10 16.69 17.35 15.60 14.77 12.18 10.21 7.00 8.42 122.51

Tambahan 2013-2014 (0.24) 0.12 0.43 0.48 0.34 0.33 0.31 0.28 0.27 (0.06) 2.25

Selama tahun 2013-2014, menunjukan bahwa jumlah angkatan kerja pada golongan umur 15-19 tahun, dan golongan umur 60 tahun ke atas cenderung menurun. Seperti jumlah angkatan kerja pada golongan umur 15-19 tahun pada tahun 2013 sebanyak 7,43 juta orang, sedikit menurun menjadi 7,20 juta pada Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kemnakertrans R.I

69

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 tahun 2014. Berbeda dengan angkatan kerja pada golongan umur 20-24 tahun sampai dengan 55-59 tahun terdapat kecenderungan terus meningkat. 3.3.2 Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Secara umum jumlah angkatan kerja menurut tingkat pendidikan selama tahun 2013-2014 masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan maksimum SD dan cenderung terus menurun, yakni dari 55,38 juta orang pada tahun 2013, menurun menjadi 54,80 juta pada tahun 2014. Tabel 3.10 Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2013-2014 (Juta Orang)


2013

2014

55.38 22.34 19.82 11.36 3.29 8.07 120.26

54.80 22.75 20.57 12.24 3.40 8.73 122.51

Tambahan 2013-2014 (0.58) 0.42 0.76 0.88 0.12 0.66 2.25

Sejalan dengan diterapkan sistem pendidikan melalui program pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun, diharapkan jumlah angkatan kerja berpendidikan SD dari tahun ke tahun cenderung terus menurun. Sebaliknya angkatan kerja berpendidikan SMTP ke atas diharapkan akan terus mengalami peningkatan, sehingga struktur angkatan kerja beberapa tahun ke depan diperkirakan akan mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini berarti bahwa dengan diterapkannya program pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun, serta adanya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah bergulir sejak beberapa tahun yang lalu, memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam menurunkan jumlah angkatan kerja berpendidikan SD ke bawah.

70


Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 3.3.3 Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Jika dilihat menurut jenis kelamin, selama tahun 2013 2014 secara umum jumlah angkatan kerja laki-laki jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja perempuan, dan cenderung terus meningkat. Dalam periode yang sama jumlah angkatan kerja laki-laki meningkat dari 73,99 juta orang pada tahun 2013 menjadi 75,35 juta pada tahun 2014. Sedangkan jumlah angkatan kerja perempuan meningkat dari 46,26 juta orang pada tahun 2013 menjadi 47,16 juta pada tahun 2014. Kondisi tersebut sangat dimungkinkan, karena pada umumnya laki-laki disatu sisi memiliki tanggung jawab terhadap anggota rumah tangganya, sedangkan disisi lain setelah masa pensiun masih aktif mencari pekerjaan dalam upaya mencari tambahan penghasilan. Tabel 3.11 Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013-2014 (Juta Orang)


2013

2014

73.99 46.26 120.26

75.35 47.16 122.51

Tambahan 2013-2014 1.36 0.90 2.25

3.3.4 Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Provinsi Sebaran angkatan kerja menurut provinsi selama tahun 2013-2014, terlihat bahwa angkatan kerja di Provinsi Jawa Barat merupakan jumlah yang terbesar jika dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja di provinsi-provinsi lainnya. Selama periode tersebut jumlah angkatan kerja mengalami perubahan yang cenderung terus meningkat. Secara kuantitas pada tahun 2013 jumlah angkatan kerja di Provinsi Jawa Barat sebanyak 19,34 juta orang meningkat menjadi 19,43 juta pada tahun 2014. Pola perubahan jumlah angkatan kerja yang sama, juga terjadi di beberapa provinsi lainnya seperti Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bali, Banten, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur, dan sebagainya.


71

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Tabel 3.12 Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Provinsi Tahun 2013-2014 (Juta Orang)


72

2013

2014

2.00 6.62 2.38 3.09 1.59 4.55 0.95 3.69 0.68 1.03 5.53 19.34 16.42 1.70 18.82 6.11 2.35 2.01 2.02 2.22 1.20 1.99 2.09 1.10 1.39 3.62 1.10 0.47 0.58 0.81 0.50 0.38 1.93 120.26

2.00 6.82 2.49 3.40 1.65 4.99 0.98 3.71 0.72 1.15 5.76 19.43 16.25 1.63 18.45 6.64 2.41 1.98 1.97 2.22 1.25 2.04 2.28 1.11 1.44 3.63 1.13 0.48 0.60 0.87 0.52 0.39 2.12 122.51


Tambahan 2013-2014 0.01 0.20 0.10 0.32 0.06 0.44 0.03 0.01 0.04 0.11 0.23 0.08 (0.17) (0.07) (0.37) 0.53 0.06 (0.02) (0.05) 0.00 0.04 0.04 0.19 0.01 0.05 0.02 0.03 0.01 0.02 0.06 0.02 0.01 0.19 2.25

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Jumlah angkatan kerja terbesar kedua dalam periode yang sama, berada di provinsi Jawa Timur dan jumlahnya cenderung terus menurun, yakni dari 18,82 juta orang pada tahun 2013 menurun menjadi 18,45 juta pada tahun 2014. Perubahan jumlah angkatan kerja selama tahun 2013-2014 yang cenderung menurun juga terjadi di beberapa provinsi lainnya seperti provinsi Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, NTB, dan NTT. Sedangkan jumlah angkatan kerja terendah terdapat di provinsi Papua Barat, yang dalam periode tersebut menunjukkan perubahan yang tidak signifikan yakni dari 0,38 juta orang pada tahun 2013 meningkat masing-masing menjadi 0,39 juta pada tahun 2014.


73

BAB IV

PERKIRAAN DAN PERENCANAAN KEBUTUHAN AKAN TENAGA KERJA

Perencanaan


Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014

BAB IV PERKIRAAN DAN PERENCANAAN KEBUTUHAN AKAN TENAGA KERJA Dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan tenaga kerja sangat memerlukan data informasi akurat serta sumber data dari lembaga yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga data yang diperkirakan maupun diproyeksikan mempunyai hasil yang dapat digunakan. Untuk penyusunan perencanaan tenaga kerja dibutuhkan beberapa jenis data sebagai bahan perkiraan untuk masa beberapa tahun mendatang seperti, data penduduk usia kerja menurut jenis pendidikan, umur maupun jenis kelamin, perkiraan tingkat partisipasi angkatan kerja serta perkiraan angkatan kerja. Dari data penduduk usia kerja maupun kesempatan kerja diperkirakan akan terus meningkat dari tahun 2013-2014, hal tersebut menggambarkan membaiknya sistem perekonomian Indonesia, dimana terlihat perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara makro pada tahun 2013 mampu tumbuh mencapai sebesar 6,80 persen dan pada tahun 2014 naik menjadi 7,30 persen. Kondisi perekonomian yang membaik sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah terhadap mendorong meningkatnya investasi dimasing-masing sektor lapangan usaha dan mempunyai dampak terhadap bertumbuhnya perluasan kesempatan kerja. Perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2013-2014 akan dijelaskan dari masingmasing sektor lapangan usaha melalui pertumbuhan nilai produk domestik bruto.


75


Perkiraan Perekonomian Tahun 2013 – 2014

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan serangkaian usaha dan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional melalui investasi diseluruh sektor lapangan usaha, serta meningkatkan pendapatan masyarakat dengan cara memperluas penciptaan kesempatan kerja. Untuk mengetahui peningkatan pertumbuhan ekonomi terlihat pada perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB), upaya mencapai keberhasilan tersebut pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan maupun regulasi pembangunan perekonomian yang memberikan suatu kemudahan bagi investasi dalam kepastian berusaha dimasing-masing sektor lapangan usaha. Adapun untuk mengukur suatu keberhasilan pertumbuhan ekonomi atau nilai tambah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, faktor produksi, kebijakan moneter termasuk inflasi serta adanya pengaruh perekonomian internasional seperti naiknya harga minyak mentah, sementara pertumbuhan perekonomian Indonesia dipengaruhi dari beberapa faktor tersebut dapat dilihat melalui perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan 2000 mencakup seluruh aktivitas ekonomi menurut sektor lapangan usaha yang akan diuraikan lebih rinci. Kecenderungan perkembangan perdagangan dunia yang semakin terbuka maka akan menimbulkan persaingan diantara negara untuk dapat menguasai perdagangan pasar dunia terutama bagi negara-negara maju, sedangkan dalam hal ini Indonesia termasuk negara berkembang tetap berupaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi dengan memberikan kebijakan dan regulasi terhadap kemudahan bagi para investor agar menanamkan modal usaha di Indonesia. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat serta aktivitas perekonomian berkembang dapat menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat melalui penciptaan perluasan kesempatan kerja. Perencanaan pembangunan ekonomi merupakan alat atau sarana utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan memperhatikan faktor-faktor mempengaruhi, sehingga perencanaan pembangunan ekonomi melalui kebijakan pemerintah akan dapat menentukan serangkaian sasaran ekonomi dengan memobilisasi sumber daya alam dan sumber daya manusia secara kuantitatif. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi diperkirakan menjadi sebesar 6,8 persen serta pada tahun 2014 diperkirakan naik mencapai sebesar 7,2 persen,

76


Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan terus mengalami peningkatan apabila tidak terjadi goncangan ekonomi secara global. Optimisme perkiraan peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak terlepas kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2012-2013 dapat mencapai tumbuh rata-rata sebesar 0,40 persen, kondisi tersebut harus ada koordinasi yang baik bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan yang cepat dan tepat serta tetap mewaspadai perkembangan perekonomian global. Peningkatan pertumbuhan perekonomian secara nasional terlihat dari perkembangan sektor lapangan usaha ekonomi melalui Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan 2000, bila dilihat hasil perkiraan pada tahun 2013 PDB tertinggi terdapat pada tiga sektor lapangan usaha yaitu sektor industri sebesar 25,55 persen, sektor perdagangan 18,49 persen dan sektor pertanian sebesar 12,00 persen. Pada tahun 2014 hampir sebagian besar sektor mengalami penurunan proporsi kecuali sektor perdagangan dan sektor angkutan yang mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,35 persen pada sektor perdagangan dan sebesar 0,51 persen pada sektor angkutan. Apabila dilihat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 diperkirakan laju pertumbuhan ekonomi akan meningkat menjadi 6,8 persen dari tahun sebelumnya, dengan rata-rata peningkatan pada semua sektor sebesar 0,34 persen. Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peningkatan laju pertumbuhan terendah yaitu hanya sebesar 0,20 ya berarti masih dibawah rata-rata, kemudian disusul dengan sektor angkutan yang merupakan terendah kedua yaitu hanya sebesar 0,29 persen pada periode tahun yang sama. Bila dilihat laju pertumbuhan dari empat sektor lapangan usaha pada tahun 2013-2014 menggambarkan adanya peningkatan kegiatan konsumsi, industri dan rumah tangga terhadap penggunaan sektor listrik, gas dan air, begitu juga terhadap peningkatan alokasi sektor bangunan terhadap pembangunan infrastruktur diberbagai bidang yang dikerjakan pihak pemerintah maupun swasta dalam pembangunan jalan dan jembatan, pembuatan irigasi, pembangunan perumahan yang ditujukan bagi masyarakat golongan menengah seperti pembangunan perumahan sederhana maupun terhadap kawasan perumahan mewah. Sementara dari sisi pertumbuhan sektor angkutan menunjukkan aktivitas yang cukup berkembang terutama dengan adanya pemekaran wilayah pemerintahan menjadi otonomi daerah, sehingga mempunyai dampak positif terhadap Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kemnakertrans R.I

77

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 meningkatnya transportasi secara nasional terutama distribusi angkutan barang dan penumpang dari satu daerah kedaerah lainnya baik melalui angkutan darat, laut dan udara. Tabel 4.1 Perkiraan Kontribusi dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2013 – 2014 (%) Lapangan Usaha

2013

2014

Kontribusi

Laju pert

Kontribusi

Laju pert

1. Pertanian

12.00

3.7

11.63

3.9

2. Pertambangan

7.08

2.8

6.81

3.2

3. Industri Pengolahan

25.55

6.5

25.46

6.9

4. Listrik, Gas dan Air

0.76

6.6

0.76

7.0

5. Bangunan

6.57

7.5

6.60

7.9

6. Perdagangan

18.49

8.9

18.83

9.3

7. Angkutan

10.72

12.1

11.24

12.4

8. Keuangan

9.49

6.1

9.42

6.5

9. Jasa Kemasyarakatan

9.33

6.0

9.25

6.4

Jumlah Sumber : RKP Tahun 2013

100.00

6.8

100.00

7.2

Pada tahun 2013 diperkirakan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 persen sedangkan pada tahun 2014 sebesar 7,2 persen, berarti mengalami kenaikan sebesar 0,4 persen dari tahun sebelumnya. Kondisi tersebut berarti membawa pengaruh positif terhadap perkiraan peningkatan perluasan penciptaan kesempatan kerja diseluruh sektor lapangan usaha. Pada tahun 2013 perluasan kesempatan kerja diperkirakan sebanyak 113,30 juta orang sedangkan pada tahun 2014 diperkirakan menjadi 115,86 juta orang, berarti perluasan kesempatan kerja diperkirakan mengalami pertambahan sebanyak 2,56 juta orang. Hasil perkiraan perluasan kesempatan kerja menurut sektor lapangan usaha pada tahun 2013 sebanyak 113.30 juta orang, terlihat masih didominasi pada sektor pertanian sebanyak 38.90 juta orang, dengan laju pertumbuhan pada sektor tersebut sebesar 3,7 persen, berikutnya terdapat pada sektor perdagangan perluasan kesempatan kerja sebesar 23.65 juta orang dengan laju pertumbuhannya sebesar 8,9 persen, sektor jasa perluasan kesempatan kerja diperkirakan sebanyak 17.40 juta orang sedangkan laju pertumbuhannya sebesar 6 persen dan untuk sektor industri pengolahan perlusan kesempatan kerja dapat tercipta sebanyak 16.30 juta orang sedangkan untuk laju pertumbuhannya sebesar 6,5 persen. Sedangkan perkiraan perluasan kesempatan kerja tercipta pada

78


Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 tahun 2014 masih terlihat kondisi yang sama pada tahun sebelumnya, namun dari sisi perluasan kesempatan kerja mengalami peningkatan. Untuk sektor pertanian pertumbuhan perluasan kesempatan kerja sebanyak 38.92 juta orang berarti mengalami peningkatan sebanyak 0,02 juta orang dengan laju pertumbuhan sebesar 3,90 persen, pada sektor perdagangan perkiraan perluasan kesempatan kerja sebanyak 24.15 juta orang, kondisi tersebut menunjukkan adanya penambahan sebanyak 0.51 juta orang, sementara laju pertumbuhannya sebesar 9,3 persen, berikutnya pada sektor industri pengolahan penciptaan perluasan kesempatan kerja diperkirakan sebanyak 17.24 juta orang mengalami pertambahan sebanyak 0.94 juta orang, sedangkan pada sektor jasa kemasyarakatan kesempatan kerja diperkirakan sebanyak 17.72 juta orang mengalami pertambahan sebanyak 0.31 juta orang dengan laju pertumbuhan sebesar 6,40 persen. Apabila dilihat dari laju pertumbuhan produk domestik bruto pada sektor pertanian masih cukup kecil bila dibandingkan dengan sektor lainnya, namun dari sisi penyerapan tenaga kerjanya cukup besar apabila dibandingkan dengan sektor lainnya, kondisi tersebut diperkirakan akan tetap menjadi terbesar dalam perluasan kesempatan kerja, karena sektor ini dijadikan sumber penghasilan bagi mayoritas masyarakat Indonesia hal tersebut disebabkan tidak terlalu memperhatikan pada jenis pendidikan, serta sektor pertanian telah terbukti ketangguhannya dalam menghadapi krisis ekonomi pada saat melanda perekonomian global, maka dalam hal itu pemerintah menetapkan beberapa jenis komoditi pertanian andalan untuk dikembangkan secara terpadu melalui perluasan lahan pertanian maka hasil produksi pertanian dapat untuk memenuhi kebutuhan nasional maupun dijadikan komoditi eksport. Disamping sektor pertanian merupakan tempat perluasan kesempatan kerja yang cukup besar dan yang tidak dapat ditinggalkan adalah sektor perdagangan, kondisi tersebut terlihat bahwa sektor perdagangan masih merupakan lapangan usaha diminati masyarakat terutama pada golongan perdagangan kecil dan menengah yang banyak menyerap tenaga kerja, sehingga pemerintah diupayakan dapat mempermudah memberikan jaminan pinjaman bagi pedagang kecil dan menengah berupa kredit modal usaha kecil dan menengah dan lokasi untuk berusaha. Sementara laju pertumbuhan lapangan usaha sektor bangunan pada tahun 2013 diperkirakan sebesar 7,5 persen, serta dapat membuka peluang kesempatan kerja sebanyak 7.30 juta orang dan kontribusi produk domestik bruto pada sektor bangunan sebesar 6,57 persen, sedangkan pada tahun 2014 diperkirakan pertumbuhan sektor bangunan sama dengan tahun sebelumnya, namun dari sisi perkiraan perluasan kesempatan kerja meningkat menjadi sebanyak 7,84 juta orang, sedangkan kontribusi PDB dari sektor bangunan naik menjadi 6,60 persen, kondisi tersebut menggambarkan bahwa sektor bangunan masih merupakan perhatian pemerintah maupun kalangan swasta untuk Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kemnakertrans R.I

79

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 melaksanakan pembangunan sarana jalan, jembatan, pembangunan perumahan baik di pusat maupun daerah.

irigasi

dan

Tabel 4.2 Perkiraan Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2014 (Milyar rupiah)

Lapangan Usaha 1. Pertanian 2. Pertambangan 3. Industri Pengolahan 4. Listrik, Gas dan Air 5. Bangunan 6. Perdagangan 7. Angkutan 8. Keuangan 9. Jasa Kemasyarakatan Jumlah

2013

2014

336,560 198,404 716,340 21,419 184,126 518,307 300,667 266,132 261,567 2,803,524

349,518 204,654 765,410 22,908 198,580 566,250 337,799 283,298 278,177 3,006,594

Aktivitas perkiraan laju pertumbuhan ekonomi (PDB) menurut lapangan usaha tahun 2013-2014 menunjukkan peningkatan sebesar 0,4 persen, dimana terlihat bahwa laju pertumbuhan sektor lapangan usaha angkutan dan komunikasi pada tahun 2013 diperkirakan sebesar 12,1 persen dan pada tahun 2014 diperkirakan meningkat menjadi 12,4 persen. Adapun perkiraan peningkatan sektor angkutan dan komunikasi tersebut disebabkan membaiknya perekonomian Indonesia serta meningkatnya pendapatan masyarakat, kondisi tersebut disebabkan adanya perubahan bentuk sistem pemerintahan sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, sehingga membawa dampak positif terhadap sektor angkutan dan komunikasi, hal tersebut terlihat meningkatnya kegiatan angkutan darat, laut dan udara maupun komunikasi dari satu daerah kedaerah lainnya dalam bentuk angkutan barang maupun penumpang dimana volumenya terus berkembang, begitu juga hampir sebagian besar kepulauan di Indonesia sudah memiliki sambungan jaringan komunikasi. Sementara dari laju pertumbuhan produk domestik bruto sektor industri tahun 2013-2014 diperkirakan terus meningkat, hal tersebut terlihat dari aktivitas industri yang menggunakan bahan baku industri untuk industri lanjutan cenderung meningkat, dari aktivitas industri tersebut mengindikasikan adanya peningkatan kegiatan pada sektor industri pengolahan, terutama pada industri makanan, minuman dan tembakau, industri tekstil dan produk tekstil, industri komponen kendaraan bermotor

80


Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 dan industri petro kimia yang memiliki bahan baku import dalam struktur inputnya. Kondisi tersebut diharapkan pertumbuhan perekonomian domestik maupun global akan membaik, sehingga permintaan akan produk industri dalam negeri maupun eksport akan mengalami peningkatan. Selanjutnya pada sektor pertanian menunjukkan dalam penyerapan tenaga kerja cukup banyak bila dibandingkan dengan sektor lainnya, maka diperkirakan pertumbuhan produk domestik bruto sektor pertanian tahun 2013 sebesar 3,7 persen, sedangkan pada tahun 2014 sektor pertanian diperkirakan meningkat menjadi sebesar 3,9 persen, peningkatan perkiraan sektor pertanian disebabkan bertambahnya kebutuhan pupuk pertanian serta pertambahan perluasan areal lahan pertanian sehingga hasil produksi pertanian terus mengalami peningkatan, terutama pada pertanian holtikultura atau tanaman kebutuhan pangan sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk melaksanakan program ketahanan pangan nasional dan mengurangi produk import pertanian. Pada tahun 2013 sektor perdagangan, hotel dan restoran diperkirakan laju pertumbuhan produk domestik bruto sebesar 8,9 persen, sedangkan pada tahun 2014 diperkirakan laju pertumbuhan produk domestik bruto naik menjadi 9,3 persen. Peningkatan perkiraan pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran pada tahun 20132014, didominasi pada perdagangan usaha kecil dan menengah yang banyak menyerap tenaga kerja, sementara dari sisi untuk membuka usaha perdagangan kecil dan menengah pada dasarnya tidak membutuhkan modal awal yang cukup besar maupun jenis pendidikan tertentu ditamatkan, maka banyak tenaga kerja terserap untuk melakukan usaha tersebut. 4.2.

Perkiraan Kesempatan Kerja

Penciptaan kesempatan kerja merupakan salah satu langkah untuk penanggulangan pengangguran. Semakin banyak kesempatan kerja yang tercipta menyebabkan rendahnya atau berkurangnya pengangguran. Penciptaan kesempatan kerja di berbagai sektor atau lapangan usaha sangat diharapkan sehingga memberikan peluang kepada penduduk untuk bekerja. Perkiraan kesempatan kerja tahun 2013-2014 merupakan perkiraan besarnya peluang kesempatan kerja pada tahun dimaksud. Kesempatan kerja pada tahun 2013 – 2014 diperkirakan akan mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 yakni dari 113,30 juta orang meningkat menjadi 115,86 juta orang pada tahun 2013, atau mengalami peningkatan sebanyak 2,56 juta orang. Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kemnakertrans R.I

81

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 4.2.1 Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Lapangan Usaha Untuk tahun 2013-2014, perkiraan kesempatan kerja menurut lapangan usaha masih didominasi oleh 3 lapangan usaha yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan dan sektor jasa kemasyarakatan. Untuk sektor pertanian diperkirakan memiliki kesempatan kerja sebanyak 38,90 juta orang pada tahun 2013 meningkat sebanyak 0,02 juta orang menjadi 38,92 juta orang pada tahun 2014. Sektor perdagangan berada pada urutan kedua dengan 20,87 persen atau 23,65 juta orang pada tahun 2013 dan 24,15 juta orang atau 20,85 persen di tahun 2014. Sektor ini diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan semakin besarnya sektor informal. Sektor jasa kemasyarakatan menempati urutan ketiga dengan kesempatan kerja pada tahun 2013 sebanyak 17,40 juta dan 17,72 juta pada tahun 2014, sektor ini memiliki pertambahan terbesar keempat yaitu sebanyak 0,31 juta. Meningkatnya dunia jasa menyebabkan sektor ini semakin terbuka kesempatan kerjanya. Untuk sektor industri memiliki tambahan kesempatan kerja selama tahun 2013-2014 sebanyak 0,94 juta dan merupakan sektor yang mempunyai tambahan kesempatan kerja terbanyak. Tabel 4.3 Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2014 (Juta Orang)

Lapangan Usaha 1. Pertanian 2. Pertambangan 3. Industri 4. Listrik, Gas & Air 5. Bangunan 6. Perdagangan 7. Angkutan 8. Keuangan 9. Jasa Jumlah

82

2013

2014

38.90 1.70 16.30 0.20 7.30 23.65 5.02 2.82 17.40 113.30

38.92 1.75 17.24 0.22 7.84 24.15 5.03 2.99 17.72 115.86


Tambahan 2013-2014 0.02 0.05 0.94 0.01 0.54 0.51 0.02 0.16 0.31 2.56

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 4.2.2 Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Golongan Umur Kesempatan kerja tahun 2013-2014 untuk golongan umur 15-19 tahun diperkirakan akan mengalami penurunan sebanyak 0,18 juta orang dari 5,19 juta orang menjadi 5,01 juta orang, golongan umur tersebut termasuk dalam usia sekolah. Menurunnya kesempatan kerja untuk golongan umur ini, diperkirakan karena semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dan meningkatnya peranan pemerintah terhadap peningkatan partisipasi sekolah. Kesempatan kerja untuk usia produktif (golongan umur 25-54 tahun) diperkirakan akan mengalami peningkatan sebanyak 2,35 juta orang. Peningkatan paling besar pada golongan umur 30-34 tahun yaitu sebanyak 0,49 juta orang, disusul golongan umur 40-44 tahun yaitu sebanyak 0,37 juta orang. Tabel 4.4 Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Golongan Umur Tahun 2013-2014 (Juta Orang)

Golongan Umur

2013

2014

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60+

5.19 11.22 15.19 16.32 14.90 14.19 11.70 9.76 6.63 8.21 113.30

5.01 11.36 15.65 16.81 15.26 14.56 12.05 10.08 6.91 8.18 115.86

Jumlah

4.2.3 Perkiraan

Kesempatan

Kerja

Tambahan 2013-2014 (0.18) 0.14 0.46 0.49 0.36 0.37 0.35 0.32 0.28 (0.03) 2.56

Menurut

Tingkat

Pendidikan Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi pada saat ini kebutuhan akan tenaga kerja yang berkualitas menjadi sebuah kebutuhan. Oleh karena itu kesempatan kerja untuk tingkat pendidikan Maksimum SD diperkirakan mengalami penurunan Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kemnakertrans R.I

83

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 sebanyak 0,54 juta orang selama tahun 2013-2014, pada tahun 2013 diperkirakan jumlah kesempatan kerja yang tercipta sebanyak 53,46 juta orang dan pada tahun 2014 sebanyak 52,92 juta orang. Sedangkan untuk perkiraan kesempatan kerja dengan jenjang pendidikan Universitas diperkirakan akan mengalami kenaikan walaupun secara keseluruhan jumlah kesempatan kerja yang tersedia masih sedikit sebanyak 7,66 juta orang pada tahun 2013 dan 8,34 juta orang pada tahun 2014. Sedangkan perkiraan jumlah kesempatan kerja yang dapat dikatakan relatif masih kecil terdapat pada jenjang pendidikan Diploma, yakni sebanyak 3,09 juta orang pada tahun 2013 dan 3,22 juta orang pada tahun 2014. Tabel 4.5 Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2013-2014 (Juta Orang)

Tingkat Pendidikan SD SMTP SMTA Umum SMTA Kejuruan Diploma Universitas Jumlah 4.2.4

2013

2014

53.46 20.70 18.04 10.34 3.09 7.66 113.30

52.92 21.18 18.86 11.34 3.22 8.34 115.86

Tambahan 2013-2014 (0.54) 0.47 0.82 1.00 0.13 0.68 2.56

Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Jenis Kelamin

Kesempatan kerja menurut jenis kelamin diperkirakan masih di dominasi oleh laki-laki. Hal ini terlihat dari komposisi jumlah kesempatan kerja untuk jenis kelamin laki-laki sebanyak 70,12 juta orang pada tahun 2013 dan bertambah sebanyak 1,51 juta orang sehingga menjadi 71,64 juta orang di tahun 2014. Kesempatan kerja untuk jenis kelamin perempuan diperkirakan juga mengalami kenaikan sebanyak 1,05 juta orang dari tahun 2013 yang sebanyak 43,18 juta orang menjadi sebanyak 44,22 juta orang pada tahun 2014. Perkiraan kesempatan kerja laki-laki lebih banyak daripada perempuan dikarenakan laki-laki sebagai tulang punggung keluarga sehingga harus mencari nafkah.

84


Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Tabel 4.6 Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013-2014 (Juta Orang)

2013

2014

Laki-Laki

70.12

71.64

Tambahan 2013-2014 1.51

Perempuan

43.18

44.22

1.05

113.30

115.86

2.56

Jenis Kelamin

Jumlah

4.2.5 Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Status Pekerjaan Status pekerjaan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) kategori yaitu informal dan formal. Kategori informal memiliki presentase yang cukup besar dibandingkan dengan kategori formal. Hal ini terlihat pada tabel di bawah yang termasuk dalam kategori informal sebesar 59,49 persen pada tahun 2013 dan 58,83 persen pada tahun 2014. Yang termasuk ke dalam kategori informal adalah berusaha sendiri, berusaha dibantu, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian serta pekerja keluarga/tidak dibayar. Yang termasuk kedalam kategori formal adalah berusaha dibantu buruh tetap (pengusaha/majikan) sebesar 3,53 persen pada tahun 2013 meningkat menjadi 3,58 persen pada tahun 2014 dan buruh/karyawan/pekerja diperkirakan memiliki tambahan selama tahun 2013-2014 sebanyak 1,66 juta orang atau 64,80 persen dari total tambahan. Pada kategori informal ada beberapa status pekerjaan utama yang mengalami penurunan proporsi selama tahun 2013-2014 yaitu berusaha sendiri tanpa bantuan, berusaha dengan dibantu, pekerja bebas di non pertanian dan pekerja tak dibayar, sedangkan pekerja bebas di pertanian memiliki proporsi 4,83 persen pada tahun 2013 dan mengalami kenaikan menjadi 4,84 persen pada tahun 2014.


85

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Tabel 4.7 Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Status Pekerjaan Tahun 2013-2014 (Juta Orang) Status Pekerjaan Utama

Tambahan

2013

2014

1. Brsh Sendiri tanpa bantuan

18.82

19.20

0.38

2. Brsh Dengan Dibantu

19.12

19.48

0.37

3. Brsh. Dengan Buruh

4.00

4.14

0.14

4. Pekerja/Buruh/karyawan

41.89

43.55

1.66

5. Pkj. Bebas di Pertanian

5.47

5.61

0.14

6. Pkj. Bebas di Non Pertanian

6.27

6.35

0.07

7. Pekerja tak dibayar

17.72

17.52

(0.20)

Jumlah

113.30

115.86

2.56

2013-2014

4.2.6 Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Jabatan Perkembangan perekonomian dunia yang mengalami perubahan berimbas juga terhadap Indonesia sebagai salah satu Negara yang berkembang. Perkiraan kesempatan kerja menurut jabatan yang ada saat ini dapat berubah dimasa depan dikarenakan perubahan yang terjadi di dunia global. Perkiraan kesempatan kerja menurut pekerjaan utama pada tahun 2013-2014 menunjukkan bahwa kesempatan kerja untuk tenaga usaha pertanian diperkirakan proporsinya mencapai sebesar 34,19 persen ditahun 2013 dan pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 0,74 persen sehingga menjadi 33,45 persen. Untuk kesempatan kerja tenaga usaha penjualan juga mengalami penurunan proporsinya yaitu pada tahun 2013 sebesar 18,47 persen dan menurun menjadi 18,38 persen pada tahun 2013.

86


Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Tabel 4.8 Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Jabatan Tahun 2013-2014 (Juta Orang) Jenis Pekerjaan Utama 0/1. Tenaga Profesional 2. Tenaga Kepemimpinan 3. Tenaga Tata Usaha 4. Tenaga Usaha Penjualan 5. Tenaga Usaha Jasa 6. Tenaga Usaha Pertanian 7/8/9. Tenaga Produksi & lainnya Jumlah

2013

2014

7.56 1.29 6.24 20.93 6.40 38.74 32.15 113.30

7.88 1.39 6.55 21.29 6.64 38.76 33.34 115.86

Tambahan 2013-2014 0.32 0.11 0.31 0.36 0.24 0.02 1.19 2.56

4.2.7 Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Jam Kerja Jam kerja menunjukkan pemakaian waktu yang digunakan oleh tenaga kerja selama mereka bekerja. Jam kerja dibagi 2 kategori yaitu bekerja penuh (penduduk yang bekerja lebih dari 35 jam seminggu) dan setengah penganggur (penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu). Tabel 4.9 Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Jam Kerja Tahun 2013-2014 (Juta Orang) Jam Kerja

2013

2014

0** 1-9 10-14 15-24 25-34 35-44 45-59 ≥ 60

2.74 2.55 4.58 12.93 15.45 27.31 34.24 13.50 113.30

2.83 2.61 4.61 12.99 15.47 28.06 35.13 14.15 115.86

Jumlah

Tambahan 2013-2014 0.09 0.06 0.03 0.06 0.02 0.76 0.89 0.65 2.56

Keterangan **) Sementara tidak bekerja (sakit, cacat, dll)


87

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Kesempatan kerja menurut jam kerja diatas 35 jam pada tahun 2013-2014 diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 2,30 juta orang. Peningkatan ini untuk semua jam kerja, peningkatan terbesar terjadi pada jam kerja 45-59 jam yaitu mencapai sebesar 0,89 juta orang. Untuk jam kerja 35-44 jam merupakan jam kerja yang memiliki proporsi terbesar kedua setelah jam kerja 45-49 jam yaitu sebesar 24,10 persen pada tahun 2013 dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 24,22 persen. peningkatan jam kerja ini diperkirakan semakin meningkatnya produksi perusahaan yang mengakibatkan para kerja membutuhkan waktu kerja lebih lama dibandingkan dengan waktu kerja normal. 4.2.8 Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Provinsi Keberhasilan pembangunan tidak hanya dinilai dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi juga diukur dari upaya menciptakan lapangan kerja atau kesempatan kerja dan meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja. Keadaan tenaga kerja dan kesempatan kerja di Indonesia ditandai dengan masih tingginya tingkat pertumbuhan penduduk yang berarti masih tetap tinggi pula pertumbuhan angkatan kerja. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia ditandai adanya kekurang seimbangan penyebaran tenaga kerja bila dikaitkan dengan sumber alam yang tersedia. Sebagian besar tenaga kerja Indonesia berada di Pulau Jawa yang merupakan bagian yang kecil dari seluruh wilayah Indonesia. Di lain pihak pasar kerja belum berfungsi dengan baik dalam menyebarkan tenaga kerja dari daerah yang kelebihan tenaga kerja ke daerah yang kekurangan tenaga kerja. Adanya kelebihan tenaga kerja secara umum dan belum terserapnya seluruh tenaga kerja yang tersedia, menimbulkan masalah lain pada bidang perburuhan seperti kurang layaknya syarat kerja dan kondisi kerja. Berdasarkan tabel di bawah ini diperkirakan tambahan kesempatan kerja terbesar selama tahun 2013-2014 terdapat pada provinsi Sumatera Selatan yakni sebanyak 0,45 juta orang. Kemudian disusul provinsi Riau yakni sebanyak 0,33 juta orang, yaitu dari 2,98 juta pada tahun 2013 meningkat menjadi 3,30 orang pada tahun 2014. Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang mengalami penurunan penciptaan kerja terbesar yakni mencapai sebanyak 0,34 juta orang, yaitu dari 18,03 juta orang pada tahun 2013 menurun menjadi sebanyak 17,70 juta orang pada tahun 2014. Disusul oleh provinsi Jawa Tengah yang mengalami penurunan penciptaan kesempatan kerja terbesar kedua yakni sebanyak 0,15 juta orang.

88


Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Tabel 4.10 Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Provinsi Tahun 2013-2014 (Juta Orang)

Lapangan Usaha NAD Sumatera Utara Sumatera Barat RIAU JAMBI Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D.I. Yogyakarta Jawa Timur BANTEN BALI Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara GORONTALO Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

Jumlah

2013

2014

Tambahan 2013-2014

1.87 6.25 2.26 2.98 1.54 4.35 0.93 3.51 0.67 0.97 5.01 17.48 15.45 1.66 18.03 5.47 2.32 1.93 2.00 2.17 1.19 1.93 1.93 1.03 1.37 3.41 1.09 0.46 0.57 0.78 0.48 0.35 1.88

1.89 6.46 2.37 3.30 1.61 4.81 0.96 3.53 0.71 1.09 5.25 17.58 15.29 1.60 17.70 6.03 2.39 1.92 1.95 2.18 1.24 1.98 2.13 1.05 1.42 3.43 1.12 0.47 0.59 0.85 0.51 0.36 2.08

0.02 0.21 0.11 0.33 0.07 0.45 0.03 0.03 0.04 0.12 0.25 0.10 (0.15) (0.06) (0.34) 0.56 0.07 (0.01) (0.05) 0.02 0.04 0.06 0.20 0.02 0.05 0.03 0.03 0.01 0.02 0.07 0.02 0.01 0.21

113.30

115.86

2.56


89


Perkiraan Produktivitas Tenaga Kerja

Besarnya produktivitas tenaga kerja merupakan gambaran besarnya aktifitas tenaga kerja yang dapat dihasilkan, tinggi rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja yang dicapai setiap sektor lapangan usaha tergantung pada nilai pendapatan dan banyaknya jumlah pekerja yang bekerja di sektor tersebut. Secara umum pada tahun 2013 produktivitas tenaga kerja di Indonesia diperkirakan akan mencapai Rp. 24,75 juta/tenaga kerja jumlah ini diperkirakan akan meningkat pada tahun 2013 mencapai Rp. 25,97 juta/tenaga kerja. Bila dilihat menurut sektor/lapangan usaha maka pada tahun 2013 produktivitas tertinggi terdapat di sektor pertambangan mencapai Rp. 116,58 juta/tenaga kerja, kemudian sektor sektor listrik, gas dan air mencapai Rp. 105,40 juta/tenaga kerja selanjutnya diikuti sektor keuangan, sektor angkutan, sektor industri, dan sektor bangunan. Sementara empat sektor lainnya produktivitasnya di bawah produktivitas nasional. Tabel 4.11 Perkiraan Produktivitas Tahun 2013-2014 (Juta Rp./Tenaga Kerja) Lapangan Usaha Pertanian Pertambangan&Penggalian Industri Manufaktur Listrik, Gas, dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel, dan Restoran Angkutan dan Komunikasi Lemkeu, Sw Bgnan, Js Pswaan&Jasa Perush Pemerintahan, Pertahanan, Jasa Lainnya Jumlah

2013

2014

8.65 116.58 43.94 105.40 25.23 21.92 59.95 94.30 15.03 24.75

8.98 116.88 44.41 105.51 25.35 23.45 67.15 94.92 15.71 25.97

Tambahan 2013-2014 0.33 0.30 0.47 0.11 0.12 1.54 7.21 0.62 0.68 1.22

Melihat perkiraan produktivitas tenaga kerja tahun 2013-2014 tampak terjadi pergeseran per sektor dibandingkan beberapa tahun sebelum krisis global, sebelumnya produktivitas tenaga kerja sektor keuangan selalu menduduki peringkat kedua, pada tahun 2013-2014 sektor listrik, gas dan air yang menduduki peringkat tertinggi kedua setelah sektor pertambangan. Sedangkan sektor pertanian yang mendominasi dalam penyerapan tenaga kerja, namun produktivitasnya justru paling rendah.

90


BAB V

PERKIRAAN DAN PERENCANAAN KESEIMBANGAN ANTARA PERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN AKAN TENAGA KERJA

Perencanaan



BAB V PERKIRAAN DAN PERENCANAAN KESEIMBANGAN ANTARA PERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN AKAN TENAGA KERJA Bayang-bayang dari krisis yang terjadi di Eropa dan menurunnya permintaan yang terjadi di Amerika Serikat dan Uni Eropa berlanjut dengan memberikan efek yang menenangkan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pekerja. Tingkat pengangguran di negara-negara berkembang termasuk Indonesia biasanya terlihat rendah dan cenderung menutupi potret yang lebih penting dalam pasar kerja seperti tingkat upah yang rendah dan keberadaan sektor informal yang jumlahnya sangat besar. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Memulihkan kondisi pengangguran di Indonesia tentulah tidak semudah membalikan telapak tangan. Karena itu diperlukan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.


91

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Sejalan dengan berbagai upaya yang aktif dan terencana yang akan dan harus terus dilakukan, maka angka penganggur terbuka diharapkan akan terus menurun sehingga pada tahun 2013 diperkirakan menjadi 6,96 juta orang dan pada tahun berikutnya menjadi 6,65 juta orang. Begitu juga untuk Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)nya yang diharapkan terus menurun menjadi 5,79 dan 5,43 pada tahun 2013 dan 2014. 5.1

Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Golongan Umur

Tingginya laju pertumbuhan menyebabkan jumlah penduduk semakin meningkat yang berimbas pada kenaikan angkatan kerja, namun hal ini tidak diimbangi oleh kesempatan kerja yang tersedia. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya penganggur, penganggur di Indonesia masih didominasi oleh golongan umur 15-24 tahun, dimana pada usia ini masih merupakan usia sekolah dan memang selayaknya mereka masih berada dalam dunia pendidikan. Berdasarkan tabel 5.1, secara umum diperkirakan pada tahun 2013-2014 golongan umur 15-24 tahun masih akan mendominasi jumlah penganggur yang ada. Jumlah penganggur untuk golongan umur tersebut diperkirakan akan berada pada kisaran 43 persen dari total penganggur. Untuk golongan umur 15-19 tahun secara jumlah dan proporsi diperkirakan akan mendominasi jumlah penganggur selama periode tahun 2013-2014, yakni sebanyak 2,24 juta orang dan menurun menjadi 2,19 juta orang. Untuk tingkat penganggur terbuka (TPT) golongan umur 15-19 tahun diperkirakan merupakan yang tertinggi diantara golongan umur lainnya. Tingginya angka penganggur usia sekolah ini mengindikasikan bahwa upaya yang sungguh-sungguh dalam menahan agar penduduk yang masih berusia sekolah ini masih harus ditingkatkan dan bukan menitikberatkan pada penambahan kesempatan kerja bagi mereka. Hal ini karena dalam upaya pengurangan penganggur ini selain menciptakan kesempatan kerja seluas-luasnya di sisi lain harus juga ditekankan pada peningkatan kualitas tenaga kerja secara fisik maupun psikis termasuk tingkat kematangan dalam bekerja. Ini sejalan dengan upaya pengurangan pekerja anak (di bawah 18 tahun) yang terus harus ditingkatkan. Diharapkan dimasa mendatang jumlah penganggur usia sekolah menurun, dikarenakan akan adanya realisasi program belajar 12 tahun. Penurunan ini diharapkan juga akan memperbaiki kualitas tenaga kerja yang memasuki dunia kerja.

92


Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Tabel 5.1 Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Golongan Umur Tahun 2013-2014 (Juta Orang)


2013 Absolut TPT (%) (Juta) 2.24 30.19 1.77 13.65 1.07 6.58 0.56 3.30 0.36 2.36 0.25 1.74 0.17 1.44 0.16 1.65 0.10 1.50 0.26 3.11 6.96 5.78

2014 Absolut TPT (%) (Juta) 2.19 30.37 1.75 13.33 1.04 6.22 0.54 3.13 0.34 2.19 0.21 1.42 0.13 1.07 0.13 1.23 0.09 1.26 0.24 2.85 6.65 5.43

Untuk usia 60+, diperkirakan jumlah penganggurnya lebih tinggi dari pada golongan umur 50-59 tahun. Masih besarnya angka penganggur pada golongan umur ini menandakan bahwa guna memenuhi kebutuhan hidup mereka harus tetap bekerja, walaupun pada usia tersebut sudah memasuki dunia pensiun. 5.2

Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang baik diharapkan akan mampu mengisi kesempatan kerja yang tersedia saat ini maupun dimasa mendatang. Akan tetapi, keinginan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja terhambat oleh mahalnya biaya pendidikan di Indonesia. Untuk sebagian besar penduduk Indonesia, tingginya biaya pendidikan yang menyebabkan mereka yang seharusnya masih berada di bangku sekolah memutuskan untuk tidak melanjutkannya dan beralih menjadi pekerja.


93

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Ketersediaan lapangan pekerjaan bagi mereka yang mengenyam jenjang pendidikan tinggi pun masih kurang. Sehingga kompetensi didalam mendapatkan pekerjaan menjadi sangat tinggi, selain bekal pendidikan formal yang telah dipelajari mereka harus memiliki kemampuan lain guna mendukung skill mereka dalam memasuki dunia kerja. Tenaga kerja di Indonesia masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan rendah baik dari segi persediaan maupun kebutuhannya sehingga penganggur terbukanya juga masih didominasi oleh penganggur terbuka berpendidikan rendah. Pada tahun 2013 jumlah penganggur terbuka berpendidikan SD diperkirakan mencapai 1,9 juta orang dan diperkirakan menurun pada tahun 2014 sehingga menjadi 1,8 juta orang. Demikian juga penganggur berpendidikan SMTP diperkirakan menurun menjadi 1,6 juta orang dan 1,5 juta orang pada tahun 2013 dan 2014. Penganggur terbuka berpendidikan SMTA Umum diperkirakan masih cukup tinggi mencapai 1,78 juta orang pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 diharapkan turun menjadi 1,71 juta orang. Sedangkan untuk SMTA Kejuruan diperkirakan akan menurun dari 1,02 juta pada tahun 2013 menjadi 0,90 juta orang pada tahun 2014. Lebih tingginya angka pengangguran terbuka mereka yang berpendidikan SMTA Umum dibanding SMTA Kejuruan karena dari segi persediaan tenaga kerjanya jumlah angkatan kerja SMTA Umum memang masih jauh lebih tinggi daripada SMTA Kejuruan. Tenaga kerja yang berpendidikan SMTA Kejuruan memang dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja setelah mereka lulus sekolah, sehingga perbaikan mutu atau kualitas terhadap lulusan SMTA Kejuruan diharapkan meningkat seiring dengan kebutuhan pasar kerja. Besarnya tingkat penganggur terbuka (TPT) untuk SMTA Umum dan Kejuruan, diperkirakan masih mendominas selama periode tahun 2013-2014 sebesar 8,97 persen dan kisaran sebesar 7-8 persen. Perkiraaan menurunnya TPT untuk SMTA Kejuruan merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan “SMK bisa”, dengan mengarahkan kepada pendidikan vokasional yang menghasilkan tenaga terampil bukan kepada pendidikan akademis semata.

94


Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Tabel 5.2 Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2013-2014 (Juta Orang)

Tingkat Pendidikan Maksimal SD SMTP SMTA Umum SMTA Kejuruan Diploma Universitas Jumlah

2013 Absolut TPT (%) (Juta) 1.92 3.47 1.63 7.32 1.78 8.97 1.02 8.97 0.19 5.87 0.41 5.05 6.96 5.78

2014 Absolut TPT (%) (Juta) 1.88 3.44 1.58 6.93 1.71 8.33 0.90 7.38 0.18 5.31 0.39 4.47 6.65 5.43

Jumlah penganggur terbuka lulusan pendidikan Diploma dan Universitas dimana walau secara jumlah masih jauh lebih kecil daripada tingkat pendidikan di bawahnya namun menunjukkan kecenderungan TPT yang cukup tinggi. Dampak sebagian besar perguruan tinggi (PT) di Indonesia lebih banyak menekankan pada pendidikan akademik dibandingkan pendidikan vokasional mengakibatkan banyak lulusan PT tidak menguasai aspek keahlian yang diharapkan oleh lapangan kerja. Selain itu program keahlian selalu dianggap program kelas dua dan subordinasi dari program akademik, sehingga kualitas peserta didik seringkali tidak memenuhi persyaratan minimal yang diperlukan bagi pendidikan keahliannya. 5.3

Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin

Penganggur terbuka menurut jenis kelamin pada tahun 2013-2014, diperkirakan tidak mengalami perubahan yang terlalu banyak. Proporsi laki-laki diperkirakan akan tetap lebih banyak dari pada perempuan yakni berada pada kisaran 55,6 persen untuk laki-laki dan 44,4 persen untuk perempuan. Untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selama periode 20132014, diperkirakan mengalami penurunan. TPT jenis kelamin laki-laki pada tahun 2013 diperkirakan sebesar 5,23 persen dan pada tahun 2014 diperkirakan sebesar 4,92 persen. Sedangkan untuk TPT dengan jenis


95

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 kelamin perempuan diperkirakan sebesar 6,68 persen pada tahun 2013, dan pada tahun 2014 diperkirakan sebesar 6,24 persen. Masih tingginya TPT untuk jenis kelamin perempuan diperkirakan karena kesempatan kerja yang tersedia lebih membutuhkan laki-laki sebagai pekerjanya, selain itu status sebagai kepala keluarga yang membuat laki-laki tetap dibutuhkan. Akan tetapi, kesempatan kerja untuk jenis kelamin perempuan juga diperkirakan akan semakin besar dimasa mendatang, hal ini disebabkan semakin banyaknya perusahaanperusahaan yang membuka kesempatan kerja untuk jenis kelamin perempuan. Hal ini dapat terjadi, karena perempuan dengan lebih cekatan dan teliti untuk hal-hal yang rumit dan bersifat administratif. Tabel 5.3 Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013-2014 (Juta Orang)


5.4

2013 Absolut TPT (%) (Juta) 3.87 5.23 3.09 6.67 6.96 5.78

2014 Absolut TPT (%) (Juta) 3.71 4.92 2.94 6.24 6.65 5.43

Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Provinsi

Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia setiap tahun semakin menjamur. Indonesia yang terdiri dari 33 Provinsi, memiliki ciri khas tersendiri yang terdapat pada setiap provinsinya. Tiap-tiap provinsi memiliki potensi atau kemampuan dalam mengolah sumber daya yang dimiliki baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya. Akan tetapi belum meratanya pembangunan di Indonesia menjadi salah satu penyebab terhadap munculnya masalah-masalah yang ada saat ini. Seperti provinsi yang berada di bagian timur masih tertinggal bila dibandingkan dengan provinsi yang berada di bagian barat. Kerja keras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membangun daerahnya masing-masing diharapkan tetap terjadi walaupun adanya otonomi daerah.

96


Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Kemampuan provinsi-provinsi dalam mengolah sumber daya manusianya atau lebih spesifiknya adalah tenaga kerja dapat terlihat dari berapa besar kesempatan kerja yang tersedia serta tenaga kerja yang belum bekerja atau belum mendapatkan pekerjaan. Pulau Jawa masih merupakan sasaran para tenaga kerja dalam mengadu nasib untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, hal ini terlihat dengan pertumbuhan penduduk Indonesia yang cukup tinggi pada tahun 2011 mencapai angka 1,49 persen dan 57 persen penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dari data historis selama tahun 2009-2011 terlihat pengangguran tertinggi di Indonesia berada di Provinsi Banten. Berdasarkan tabel 5.4 diperkirakan selama tahun 2013-2014, TPT tertinggi masih berada pada provinsi Banten sebesar 10,44 persen dan 9,18 persen. Untuk yang berada pada posisi kedua dan ketiga berdasarkan TPT adalah Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta sebesar 9,62 persen dan 9,50 persen pada tahun 2013. Pada tahun 2014 TPT pada kedua provinsi tersebut mencapai sebesar 9,50 persen dan 8,86 persen. Tingginya TPT pada provinsi-provinsi tersebut dikarenakan pembangunan yang cukup pesat, sehingga mengundang para tenaga kerja untuk mencari pekerjaan. Munculnya kaum pendatang tersebut tidak diiringi oleh ketersediaan lapangan pekerjaan, pemerintah provinsi yang belum ketat dalam menerapkan aturan bagi para pendatang menyebabkan jumlah penganguran tetap besar.


97

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Tabel 5.4 Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013-2014 (Juta Orang) Provinsi

NAD Sumatera Utara Sumatera Barat RIAU JAMBI Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D.I. Yogyakarta Jawa Timur BANTEN BALI Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara GORONTALO Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Jumlah

98

2013 Absolut (Juta)

0.13 0.37 0.13 0.11 0.05 0.19 0.01 0.18 0.01 0.06 0.53 1.86 0.97 0.05 0.78 0.64 0.03 0.08 0.02 0.05 0.01 0.07 0.16 0.07 0.03 0.21 0.02 0.01 0.01 0.03 0.02 0.03 0.05 6.96

TPT (%)

2014 Absolut (Juta)

TPT (%)

6.29 5.66 5.33 3.58 2.98 4.26 1.51 5.00 1.94 5.97 9.50 9.62 5.91 2.73 4.16 10.44 1.17 3.81 1.20 2.32 1.03 3.39 7.74 5.97 1.85 5.81 1.40 2.28 1.80 3.55 3.25 7.54 2.51 5.78

0.12 0.36 0.12 0.10 0.04 0.18 0.01 0.17 0.01 0.05 0.51 1.84 0.95 0.04 0.75 0.61 0.02 0.07 0.02 0.04 0.01 0.06 0.15 0.05 0.02 0.20 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.03 0.04 6.65

5.91 5.34 4.81 2.96 2.32 3.62 1.41 4.70 1.57 4.79 8.86 9.50 5.87 2.25 4.07 9.18 0.90 3.28 0.99 1.80 0.84 2.74 6.71 4.89 1.32 5.53 1.13 1.65 1.43 2.32 2.54 6.58 1.78 5.43


Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Masih tingginya TPT untuk provinsi-provinsi tersebut, diharapkan akan mengalami penurunan. Berbagai cara dilakukan pemerintah provinsi setempat untuk menekan pertumbuhan pengangguran tersebut seperti menekankan aturan ketat bagi para pendatang, peningkatan keahlian maupun keterampilan bagi penduduk lokal sehingga tidak kalah bersaing dengan para pendatang, meningkatkan fungsi balai latihan kerja agar menjadikan para lulusannya menjadi wirausaha mandiri dengan menciptakan kesempatan kerja. Sedangkan untuk provinsi-provinsi lain diharapkan dapat mengembangkan kesempatan kerja ditempatnya agar tidak terjadi penumpukan tenaga kerja pada provinsi tertentu saja.


99

BAB VI

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN

Perencanaan



BAB VI ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN Permasalahan dalam dunia ketenagakerjaan merupakan hal yang bersifat kompleks dan luas, bersifat multi dimensional antara berbagai faktor, baik faktor ekonomi, faktor sosial, faktor politik dan sebagainya. Oleh karena itu dalam menangani permasalahannya dibutuhkan suatu kebijakan yang komprehensif dan multi dimensi pula. Dalam menyiasati, mengantisipasi dan menyelesaikan masalah ketenagakerjaan dimaksud, tidak dapat dilakukan dengan hanya mengandalkan suatu kebijakan tunggal. Demikian juga halnya dengan aspek kelembagaan fungsional yang terlibat dalam bidang ketenagakerjaan, adalah merupakan tanggung jawab dari berbagai instansi yang terkait baik di tingkat daerah maupun pusat yang membidangi kependudukan, pendidikan, kesehatan maupun sektor-sektor usaha. Selain itu, juga harus dilakukan pengelolaan dengan baik mulai dari hulu hingga hilir terhadap hal-hal yang terkait dengan pembangunan ketenagakerjaan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dibutuhkan kebijakan yang bersifat komprehensif yaitu kebijakan yang terkait dengan aspekaspek ketenagakerjaan secara menyeluruh yang mencakup perluasan kesempatan kerja, pembinaan angkatan kerja dan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.


101

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Adapun kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan yang diperkirakan untuk dilaksanakan adalah sebagai berikut : 6.1

Kebijakan, Strategi dan Program Perekonomian

Bentuk-bentuk kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah bergantung pada tujuan yang ingin dicapainya. Setiap kebijakan ekonomi bertujuan untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi. Dalam hal ini tujuan kebijakan ekonomi makro dapat dibedakan dalam empat aspek berikut : 1. 2. 3. 4.

Menstabilkan kegiatan ekonomi (price level stability), Mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (high or full employment) tanpa inflasi berlebihan, Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kokoh (long-term economic growth), dan Kestabilan nilai tukar (exchange rate stability).

Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi yang ideal haruslah : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Berlangsung terus menerus, Disertai dengan terciptanya lapangan kerja, Tidak merusak lingkungan, Lebih tinggi daripada laju pertumbuhan penduduk, Disertai dengan distribusi pendapatan yang adil, Kontribusi sektoral yang merata, Tidak meninggalkan sektor pertanian, Kenaikannya riil, Penyumbang terbesar PDB adalah warga domestik, bukan asing.

Sedangkan nilai tukar merupakan nilai uang secara eksternal, yang tinggi rendahnya berdampak pada berbagai aspek ekonomi dan sosial lainnya, seperti : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Impor dan ekspor, APBN dan APBD, Kesehatan dan pendidikan, Transportasi, Industri dalam negeri, Politik Daya beli masyarakat,

102


Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 8. Dunia perbankan, 9. Sektor pertanian, sebagainya.

kelautan,

peternakan,

sektor

properti,

dan

Otoritas kebijakan makro ekonomi di atas berupa uang beredar, tingkat suku bunga, inflasi dan nilai tukar (moneter) melibatkan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral sedangkan kebijakan fiskal melibatkan Departemen Keuangan dan lainnya. Dengan demikian dalam mengambil keputusan rapat-rapat kebinet juga harus berfokus pada penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan seperti penanggulangan pengangguran. Sehingga perbaikan berbagai indikator makroekonomi yang selama ini seolah menjadi tujuan ditempatkan pada fungsinya dan barulah dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, berupa perluasan kesempatan kerja. Hal ini karena bagi masyarakat umum inti dari ekonomi yang membaik adalah peningkatan taraf hidup, dimana kondisi tersebut hanya bisa dicapai secara adil dan memberdayakan melalui tersedianya pekerjaan yang layak (decent work) dan remuneratif. Sementara itu perubahan besar juga telah terjadi di perekonomian dunia dalam beberapa dekade terakhir, perubahan ini telah mengubah struktur ketenagakerjaan dalam skala global. Ekonomi nasional tiap negara sekarang lebih terintegrasi ke dalam sistem global dari pada sebelumnya. Volume perdagangan internasional dan besarnya arus modal lintasperbatasan telah mencapai tingkat tertinggi di sepanjang sejarah. Kemajuan dalam komunikasi dan teknologi transportasi telah menyebabkan pembentukan jaringan produksi internasional yang kompleks, dimana di negara-negara berkembang menghasilkan tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dari ekspor manufaktur dalam jaringan pasokan global. Perubahan fundamental dalam kebijakan ekonomi menyertai proses globalisasi ini. Kebijakan ini telah menekankan untuk mempertahankan tingkat inflasi yang rendah, liberalisasi pasar, mengurangi ruang lingkup sektor publik dan mendorong arus lintas batas barang, jasa dan keuangan, tapi tidak bagi tenaga kerja. Hal ini menegaskan bahwa globalisasi menyediakan tantangan sekaligus peluang yang besar. Pengamatan ini sangat relevan jika dikaitkan dengan ketenagakerjaan. Era integrasi global telah dikaitkan dengan perubahan luas dalam struktur pekerjaan, termasuk tekanan untuk meningkatkan fleksibilitas, berkembangnya informalisasi dan kasualisasi, perluasan kesempatan bagi pekerja terampil, tetapi hilangnya kesempatan bagi yang kurang terampil. Dan di sini berpotensi memunculkan masalah Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kemnakertrans R.I

103

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 ketenagakerjaan baru bagi Indonesia. Adanya GATS Mode 4 yang seharusnya menjadi peluang untuk perluasan kesempatan kerja, ketika dihadapkan pada kondisi riil bahwa kebanyakan pekerja Indonesia yang selama ini menjadi migran bukanlah para profesional seperti dokter, insinyur dan ahli Teknologi Informasi (TI) tanpa langkah yang tepat justru berpotensi untuk dirugikan dengan adanya kesepakatan tersebut. Pencermatan terhadap implikasi dari penerapan berbagai aturan yang diterapkan tersebut juga harus segera ditindaklanjuti dengan langkahlangkah yang harus dilakukan untuk mengantisipasi masalah yang diprediksi muncul agar benar-benar bisa berubah menjadi peluang kembali. Dimana peluang yang diharapkan berkembang adalah tersedianya kesempatan kerja dengan ekspansi produksi yang berorientasi global sehingga dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan. Tetapi sebaliknya tanpa arah kebijakan yang visioner jumlah populasi yang besar dari penduduk usia produktif di Indonesia justru akan menjadi ‘pasar’ yang potensial bagi masuknya berbagai barang konsumsi maupun tenaga asing di Indonesia. Dengan demikian, upaya perubahan mendasar yang harus dilakukan adalah mensinkronkan manajemen ekonomi makro dengan kebijakan pasar tenaga kerja. Sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekaligus tercipta kesempatan kerja yang luas dan remuneratif. Untuk alasan serupa, yang harus difikirkan adalah penciptaan pertumbuhan ekonomi melalui unit produksi/usaha yang padat karya dan menyentuh kebutuhan masyarakat luas. Jangan sampai sebagian besar alokasi hasil dari pertumbuhan ekonomi hanya dapat diakses oleh segelintir orang saja. Unit usaha yang saat ini melibatkan orang banyak adalah sektor informal dan Usaha Kecil Menengah dan Mikro (UMKM). Sektor informal yang selama ini menjadi tumpuan banyak orang masih dapat dikembangkan untuk menjadi sektor formal yang lebih memiliki jaminan sosial yang lebih baik dan pendapatan yang lebih remuneratif. Sedangkan UMKM seharusnya diberi ruang yang cukup untuk mengembangkan usahanya tersebut, atau setidaknya menjadi lebih kokoh dan tahan goncangan. Untuk itu juga perlu ada usaha yang sungguh-sungguh untuk pengembangan usaha yang tergolong UMKM ini, seperti perlunya dikembangkan mekanisme pembiayaan oleh bank atau lembaga keuangan lain, dengan prosedur yang memungkinkan bagi pelaku usaha UMKM tersebut memperoleh pinjaman modal bagi kelangsungan dan pengembangan usahanya.

104


Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Demikian juga unit usaha pertanian di pedesaan. Sektor pertanian yang merupakan sektor tradisional selama ini memiliki jumlah tenaga kerja yang teramat besar namun masih bersifat subsisten. Seharusnya mereka mendapat prioritas utama bagi pengembangan produksi dan hasil usahanya tersebut. Diperlukan manajemen pertanian beserta segenap sarana dan prasarananya dalam mengembangkan usaha pertanian ini, termasuk dengan penguatan riset dan penelitian pengembangan usaha untuk mencari alternatif tanaman yang bernilai jual tinggi dan menguntungkan petani lokal. Sekaligus segenap aturan dan birokrasi yang terkait dengan kemajuan unit usaha di sektor ini haruslah ditangani serius karena kebutuhan pangan merupakan kebutuhan mendasar dari tiap warga negara di seluruh dunia. Artinya karena setiap orang membutuhkan makanan, hasil produksinya setidaknya pasti dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dalam negeri yang jumlahnya sudah cukup besar. Jadi pasti menjadi hal yang sangat kontradiktif ketika sektor yang berhubungan dengan kebutuhan vital manusia ini justru harus ditopang dengan segala sesuatu yang berasal dari para importir semisal garam, beras, bawang putih, kedelai, buah-buahan, dan lain sebagainya, padahal jumlah petani dan nelayan di Indonesia yang cukup besar ternyata masih belum berimbang dengan hasil produksi dan pendapatan dari sektor ini. Kondisi ini masih berlangsung merata, dimana karena Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang kaya dengan jumlah penduduk yang besar, seringkali justru kurang menimbulkan semangat berinovasi dalam meningkatkan taraf hidup penduduknya. Sumber daya manusia yang ada cenderung tidak mengolahnya agar bernilai jual lebih tinggi namun baru sebatas mengambil langsung dari alam dan langsung menjualnya ke pasar dunia begitu saja, dengan begitu ketika telah berbentuk barang jadi yang dibutuhkan penduduk, mereka harus membeli dengan harga yang jauh lebih tinggi atau bahkan tidak mampu untuk membelinya. Karena itu pengembangan lembaga penelitian yang terintegrasi dengan industri strategis perlu dikembangkan. Semangat berinovasi ini dapat dikembangkan mulai dari industri pengolahan sederhana maupun kompleks menggunakan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar. Kemampuan inovasi ini juga harus dikembangkan dalam manajemen pemasaran dan membaca kebutuhan pasar. Produk yang inovatif dengan kemampuan negosiasi yang baik akan menguntungkan bagi kepentingan rakyat banyak. Kedepan, stabilitas makroekonomi harus diikuti secara linear dengan peningkatan investasi sektor riil, sehingga pertumbuhan ekonomi Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kemnakertrans R.I

105

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 tidak lagi mengandalkan kekuatan konsumsi, melainkan investasi. Sektor ekonomi potensial padat pekerja harus didorong maju. Untuk itu, perbaikan iklim usaha harus diperbaiki agar dapat menarik investasi domestik dan asing. Selain itu, kebijakan ekonomi juga harus diarahkan kepada ekonomi pasar yang berporos kepada pengembangan usaha berskala kecil dan menengah yang produktif. Jadi, selain melalui pengembangan sumberdaya manusia terus-menerus, perluasan lapangan kerja dengan kebijakan nasional harus dilakukan melalui jembatan investasi. Berikut adalah langkah-langkah pokok yang perlu ditempuh Pemerintah dalam upayanya untuk menciptakan dan memperluas kesempatan kerja melalui kebijakan makroekonomi: 1. Pemerintah menjadikan kebijakan ketenagakerjaan sebagai bagian yang setara dengan kebijakan makroekonomi lainnya sehingga jelas tergambar dalam rencana pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi dan neraca pembayaran. 2. Pemerintah mendorong berkembangnya sektor swasta dan secara aktif menyusun kebijakan makroekonomi yang ditujukan untuk mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang bisa dikembangkan dengan adanya investasi, kemajuan teknologi serta perdagangan ekspor-impor yang menguntungkan bagi masyarakat luas. 3. Selain itu kebijakan makroekonomi juga perlu disiasati agar bisa menguntungkan semua kalangan pekerja baik yang bekerja di sektor formal namun juga yang informal, seperti kemudahan pembiayaan bagi pengembangan usaha menengah, kecil dan juga mikro. 4. Penciptaan kesempatan kerja juga akan lebih kondusif bila: a. nilai tukar dan tingkat suku bunga stabil dan kompetitif. b. reformasi bidang keuangan dan perbankan dilanjutkan agar fungsi intermediasi bank dapat mendorong berkembangnya sektor riil. c. Meningkatkan dan memacu penyerapan anggaran, sehingga dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan pada gilirannya akan mendorong penciptaan kesempatan kerja. d. Mengendalikan Rasio Gini. 5. Regulasi yang berkaitan dengan dunia usaha dan ketenagakerjaan diatur agar dapat menciptakan pasar kerja yang fleksibel. Sehingga dapat menarik investor sekaligus menciptakan perluasan kesempatan kerja. Harus dicari formulasi yang tepat agar pengaturan mengenai penggunaan tenaga kerja kontrak, persyaratan yang win-win solution

106


Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 bagi pengusaha dan pekerja jika terjadi PHK, serta aturan upah minimum yang disesuaikan dengan kondisi regional yang ada. 6. Berbagai pungutan atau hambatan dalam mendirikan suatu usaha harus ditekan seminimal mungkin. Banyaknya pekerja lokal yang kurang memiliki keterampilan akan lebih mudah mendapatkan tempat jika jenis usaha yang didirikan banyak menyerap tenaga kerja seperti industri rumah tangga. Industri jenis ini biasanya berskala kecil dan nilai investasi yang dibutuhkan pun belum besar. Namun tanpa dukungan, mereka pun rentan untuk ‘gulung tikar’.Berbagai upaya perlu dilakukan untuk memperkecil hambatan berusaha, seperti: a. Kemudahan dalam mendirikan badan usaha tanpa dibebani biaya yang berlebihan. b. Memantau agar tidak muncul biaya ‘siluman’ dalam kegiatan perdagangan yang terkait dengan prosedur ekspor dan impor serta kepabeanan. c. Kreatif dalam menerapkan ‘tax-holiday’ agar meringankan bagi usaha yang berpotensi menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Demikian juga perlu alur yang jelas serta transparansi dalam masalah pajak dan administrasi perpajakan bagi sebesar-besarnya kepentingan masyarakat luas. d. Akselerasi reformasi dalam bidang legal guna mempengaruhi persepsi investor secara positif. e. Menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan property rights karena ketidakpastian dalam hal property rights (misalnya, ketidakpastian kepemilikan dan peruntukan tanah) akan sangat menghambat penciptaan iklim investasi. f. Pemeliharaan dan penambahan infrastruktur yang memadai bagi pengembangan usaha. g. Memperbaiki berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang meningkatkan transaction cost. 7. Menyelenggarakan kegiatan yang didanai pemerintah, swasta, maupun lembaga non profit bagi para penganggur maupun setengah penganggur yang sangat membutuhkan pekerjaan. Jenis kegiatan dapat berupa pembuatan jalan, jembatan, irigrasi, pos ronda, pembangunan pasar tradisional, fasilitas parkir dan kebersihan atau lainnya berikut tugas pemeliharaannya. Serta mengadakan bantuan kredit usaha kecil bagi yang membutuhkannya.


107

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 8. Memfungsikan pasar kerja agar dapat berfungsi optimal, efektif dalam mempertemukan pemberi dengan pencari kerja. Dapat diupayakan dengan penyelenggaraan job fair, bursa kerja on line, penelusuran melalui lembaga pendidikan dan pelatihan, pemagangan, dan lain-lain. Baik untuk pasar kerja dalam maupun luar negeri. 9. Menyusun program berskala nasional yang memungkinkan percepatan transformasi sektor informal bagi usaha kecil dan mikro untuk menjadi pelaku ekonomi formal. Pengembangan sektor informal ke formal ini harus ditekankan pada program pengembangan teknologi dan akses pasar. Selain hal tersebut di atas, aspek kebijakan ketenagakerjaan juga harus menjadi bagian penting dari kebijakan ekonomi daerah. Titik fokusnya adalah perdagangan komoditi yang meningkat, baik untuk tujuan pasar domestik maupun ekspor, dimana akan meningkatkan kegiatan ekonomi UKM yang kebanyakan padat pekerja. Untuk itu, setiap daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) diharapkan memiliki program penguatan sektor swasta karena penguatan tersebut merupakan kunci penciptaan lapangan kerja yang lebih besar. Penguatan UKM di dalam sektor swasta dimaksud dapat dilakukan pemerintah daerah dengan secara aktif mencari sumber pertumbuhan ekonomi daerah yang baru, menciptakan iklim usaha yang kondusif, dan membuka akses terhadap sumber dinamika pertumbuhan internal UKM. Perlu program jangka pendek peningkatan produktivitas dan terutama perlu difokuskan pada kebijakan penguatan SDM pada sektor UMKM, bukan hanya persiapan SDM sebagai buruh bagi usaha skala besar. Melalui program penciptaan enterpreneurship di sektor UMKM, kita akan tetap menjadi tuan rumah bagi perekonomian Indonesia. 6.2

Kebijakan, Strategi dan Program Umum Ketenagakerjaan

Di dalam Perencanaan Tenaga Kerja banyak terkait dengan berbagai segi kehidupan penduduk suatu negara dan untuk mencapai kesejahteraan rakyat, perencanaan tersebut harus melaksanakan berbagai jenis kebijakan. Segala upaya dilakukan secara terintegrasi untuk menyusun perencanaan tenaga kerja, karena hal tersebut akan menentukan hasil akhir yang menjadi tujuan pembangunan nasional. Sebagaimana diketahui bahwa permasalahan ketenagakerjaan sangat luas dan kompleks, untuk itu dalam mengatasi permasalahan perlu disusun kebijakan umum mencakup antara lain kebijakan penciptaan kesempatan kerja, pendidikan, pengendalian angkatan kerja dan investasi.

108


Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Semua itu ditujukan dalam rangka meningkatkan peluang kerja, kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia dan ketersediaan tenaga kerja yang proporsional antara kesempatan kerja dengan jumlah angkatan kerja. Kebijakan pertama, Kebijakan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang ada. Tersedianya penduduk usia kerja yang terdidik dan mempunyai keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja merupakan dasar dari perencanaan tenaga kerja. Hal tersebut dikarenakan dengan tenaga kerja yang berkualitas akan lebih terbuka ketersediaan lapangan kerja yang lebih luas dan lebih berkualitas pula. Mereka akan mempunyai peluang yang tinggi untuk mengembangkan diri sebagai pribadi mandiri dengan usaha sendiri (sebagai usahawan) atau melibatkan diri sebagai tenaga kerja yang sangat berperan bagi terlaksananya suatu proses produksi pada suatu perusahaan yang telah terorganisir. Tenaga kerja berkualitas otomatis akan dicari oleh berbagai pelaku usaha di dalam maupun di luar negeri. Proses pendidikan harus dipandang sebagai investasi karena jika berhasil diwujudkan, akan menghasilkan nilai tambah yang sangat bermanfaat baik bagi diri pribadi maupun bagi masyarakat luas. Manfaat pribadi maksudnya dengan seseorang berkualitas maka dimungkinkan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara bermartabat, misalnya dengan memiliki pekerjaan yang layak dan hidup sehat lahir maupun bathin. Sedangkan manfaat sosial maksudnya dengan mempunyai nilai tambah yang ditunjukkan dengan berkarya dan produktif akan mewujudkan kesejahteraan lingkungan masyarakatnya. Proses pendidikan memiliki dua dimensi, dimensi yang pertama bahwa dengan melakukan pendidikan maka kualitas angkatan kerja Indonesia meningkat. Dengan meningkatnya kualitas, maka dapat bersaing di pasar kerja dalam negeri luar negeri, serta dapat termotivasi dalam berwirausaha/menjadi entrepreneur, sehingga dapat mengolah dan mengembangkan berbagai peluang dan sumber daya alam yang ada. Dimensi lain, bahwa peningkatan pendidikan, khususnya penduduk usia sekolah, maka akan berpengaruh pada pengurangan jumlah angkatan kerja khususnya penduduk usia sekolah. Dengan berkurangnya angkatan kerja usia sekolah, maka sangat berpotensi besar mengurangi jumlah penganggur terbuka juga didominasi usia muda, khususnya usia sekolah. Kebijakan peningkatan pendidikan telah dicanangkan oleh Pemerintah melalui program wajib belajar 9 tahun bahkan bagi wilayah tertentu sudah 12 tahun. Selain itu Pemerintah pusat juga membatasi Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kemnakertrans R.I

109

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 pendirian SMA dan membuka peluang pendirian SMK, pemberian dana BOS, meningkatkan alokasi anggaran pendidikan 20%, meningkatkan kesejahteraan pendidik dan lain-lainnya. Kebijakan ini semua memberikan peluang pendidikan yang lebih tinggi dan berkualitas. Selain kebijakan pendidikan, juga diarahkan pada pengendalian angkatan kerja. Kebijakan umum selain diarahkan untuk meningkatkan kualitas penduduk juga memperhatikan kuantitas atau proporsi jumlah angkatan kerja supaya tidak terjadi ketidakseimbangan antara pencari kerja dengan lowongan kerja di masa yang akan datang. Dengan jumlah penduduk yang proporsional juga akan memudahkan dalam mengelola tenaga kerja. Untuk itu perlu dilakukan pengendalian pertumbuhan penduduk karena dengan pengendalian pertambahan penduduk akan berdampak pada pertambahan angkatan kerja di masa akan datang, yang membutuhkan lapangan kerja. Pengendalian dimaksud merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik secara individu maupun institusi. Oleh karena itu, pengendalian pertambahan penduduk harus diupayakan secara intensif dan terus menerus. Untuk mengendalikan penduduk dimaksud perlu dilakukan dengan mengatur kelahiran seperti memberlakukan program Keluarga Berencana (dua anak cukup), penundaan usia nikah, pengetatan imigrasi orang luar negeri atau tenaga kerja asing. Kebijakan umum selanjutnya adalah meningkatkan investasi, karena bidang investasi tersebut sangat erat kaitannya dengan perluasan dan penciptaaan kesempatan kerja. Dengan semakin banyaknya investasi akan semakin banyak membuka kesempatan kerja untuk angkatan kerja yang ada sehingga akan menurunkan tingkat pengangguran. Dengan demikian perlu penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi, untuk itu perlu diambil langkah-langkah pokok untuk meminimalisir hambatan investasi antara lain: 1. 2.

3. 4.

Penciptaan iklim investasi yang sehat didukung oleh proses perijinan secara efisien dan pelayanan professional; Peningkatan kinerja dan profesionalisme birokrasi melalui debirokratisasi dan deregulasi yang sekaligus dapat mengurangi berbagai pungutan dan sebagai bagian dari ekonomi biaya tinggi; Penciptaan iklim dan pola pembangunan yang stabil dan dinamis bertumpu pada stabilitas politik dan keamanan dan daerah konflik; Peningkatan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi dunia usaha;

110



Peningkatan pembangunan infrastruktur khususnya sarana dan prasarana perhubungan serta meningkatkan persebarannya ke seluruh Indonesia.

Selain kebijakan tersebut diatas, juga kebijakan mengenai penciptaan kesempatan kerja. Kebijakan penciptaan kesempatan kerja ini adalah merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan ketenagakerjaan. Hal tersebut dikarenakan merupakan faktor yang mendasar dan merupakan hal yang pertama dan utama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia, karena manusia membutuhkan mata pencaharian untuk memperoleh nafkah yang dipergunakan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, pemerintah sangat serius dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan tersebut dalam rangka mensukseskan pembangunan bangsa. Hal-hal yang merupakan prioritas dalam penciptaan kesempatan kerja pada saat ini adalah meningkatkan jenis pekerjaan yang bersifat formal dan menurunkan informal, meningkatkan bidang kewirausahaan dan meningkatkan penempatan tenaga kerja formal ke luar negeri. Adapun kebijakan tentang ketenagakerjaan secara menyeluruh, akan disampaikan dengan lebih rinci pada pembahasan selanjutnya. 6.3

Kebijakan, Strategi dan Program Penciptaan Kesempatan Kerja

Kebijakan ini merupakan usaha untuk memperluas dan meningkatkan jumlah lapangan kerja yang remuneratif dan produktif, baik di dalam maupun luar negeri, bagi angkatan kerja baru dan penganggur terbuka sebelumnya. Penciptaan kesempatan kerja baru diberbagai sektor lapangan usaha sebagai berikut : 6.3.1.

Sektor Pertanian

Sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar pada periode 20132014. Dengan kondisi ini, sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan masih perlu menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk dikembangkan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan berbagai kebijakan, strategi dan program yang dapat meningkatkan kemampuan dan minat tenaga kerja di bidang pertanian. Kebijakan, strategi dan program dapat yang dilakukan antara lain :


111

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 a.

b.

c. d.

Peningkatan kualitas SDM pertanian melalui pengembangan sistem standarisasi dan sertifikasi profesi, pendidikan dan pelatihan pertanian bagi aparatur dan non aparatur, peningkatan kualitas pendidikan pertanian dan pengembangan ketenaga penyuluhan; Penguatan kelembagaan dan pengembangan pasar pertanian melalui penguatan kapasitas kelembagaan penguatan modal petani dan pengelolaan produk pertanian dan pengembangan pasar; Pengembangan infrastruktur pertanian melalui perluasan areal pertanian dan perbaikan infrastruktur; Peningkatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kelautan dan Perikanan dan Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN).

6.3.2. Sektor Pertambangan dan Penggalian Pertambangan dan penggalian adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas). Sektor ini mempunyai beberapa karakteristik, yaitu tidak dapat diperbarui, mempunyai risiko relatif lebih tinggi, dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif lebih tinggi dibandingkan pengusahaan komoditi lain pada umumnya. Karena sifatnya yang tidak dapat diperbarui pengusaha pertambangan selalu mencari cadangan terbukti baru. Cadangan terbukti berkurang dengan produksi dan bertambah dengan adanya penemuan. Ada beberapa macam risiko di bidang pertambangan yaitu eksplorasi yang berhubungan dengan ketidakpastian penemuan cadangan produksi, risiko teknologi yang berhubungan dengan ketidakpastian biaya, risiko pasar yang berhubungan dengan perubahan harga, dan risiko kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan perubahan pajak dan harga domestik. Risikorisiko tersebut berhubungan dengan besaran-besaran yang mempengaruhi keuntungan usaha yaitu produksi, harga, biaya dan pajak. Usaha yang mempunyai risiko lebih tinggi menuntut pengembalian keuntungan (Rate of Return) yang lebih tinggi.

112


Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Dari uraian di atas maka dapat dipahami penyerapan tenaga kerja di sektor ini relatif rendah. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang tepat dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang diantaranya : a.

b.

c.

Pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengelola kegiatan pertambangan yang melibatkan sebanyak mungkin peran serta masyarakat lokal; Membentuk Badan Usaha Milik Daerah yang bertugas mengelola kekayaan mineral di daerah seoptimal mungkin dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan ramah ketenagakerjaan; Membentuk kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar sehingga kegiatan usaha berdampak pada penyerapan tenaga kerja di sekitar lokasi usaha pertambangan dan penggalian.

6.3.3.

Sektor Industri Pengolahan

Perkembangan ekonomi di Indonesia mengalami babak baru dalam beberapa waktu terakhir. Jika beberapa tahun lalu perekonomian Indonesia ditandai oleh lambatnya pertumbuhan sektor industri manufaktur, beberapa bulan terakhir ini menunjukkan tanda-tanda berbeda. Dampak yang paling signifikan terhadap pertumbuhan sektor manufaktur di Indonesia adalah perekonomian akan semakin berkembang dan penyerapan tenaga kerja akan semakin besar. Kondisi sektor manufaktur yang berkembang di Indonesia tidak terlepas dari tumbuhnya iklim investasi. Beberapa kebijakan yang dapat ditempuh untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan: a.

Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri.

b.

Pengembangan SDM Aparatur.

c.

Assesment SDM, dengan indikator pencapaian meningkatnya produktivitas SDM aparatur dan Industri.

d.

Pendidikan Tinggi, dengan indikator pencapaian meningkatnya produktivitas SDM aparatur dan Industri. Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kemnakertrans R.I

113

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 e.

Jaminan bahan baku yang kompetitif, melalui Bea Keluar terhadap CPO dan Biji Kakao secara progresif.

f.

Pembangunan infrastruktur di kawasan pengembangan klaster IHKS (Sei Mangke, Dumai dan Maloy) dan pada sentra-sentra produksi kakao di Mamuju, Pantoloan, Kolaka dan Palopo.

g.

Tercukupinya kebutuhan energi (listrik dan gas) bagi industri hilir CPO, kakao dan karet, serta industri makanan dan minuman.

h.

Revisi PP 62 Tahun 2008 segera diterbitkan.

i.

Promosi Investasi Industri.

j.

Restrukturisasi Permesinan Industri Tekstil dan Produk Tekstil.

k.

Peningkatan Kompetensi SDM Industri Tekstil dan Produk Tekstil melalui Balai-balai diklat industri.

l.

Pemberian prioritas kepada industri TPT untuk mendapat tambahan suplai listrik dari PLN.

m. Peningkatan utilisasi kapasitas produksi dari 40% menjadi 80% melalui penyediaan bahan baku kulit dengan membatasi ekspor bahan baku kulit dan mempermudah impor bahan baku kulit.

114

n.

Pengembangan Pasar melalui kampanye penggunaan produk furniture kayu/rotan alam serta promosi furniture kayu/rotan.

o.

Pengamanan pasokan bahan baku kayu/rotan pelarangan ekspor bahan baku kayu/rotan.

p.

Pengembangan Pusat Desain Furniture Kayu dan Rotan.

q.

Peningkatan Kompetensi SDM.

r.

Pelatihan mengelas dan memotong logam, serta keterampilan memperbaiki peralatan mesin dan listrik menjadi kebutuhan utama dalam mencetak tenaga terampil pada industri komponen kendaraan bermotor.

s.

Perlu pasokan tenaga dengan 2 jenis keterampilan tsb dari lembaga pelatihan, mengingat kebutuhannya cukup besar.

t.

Restrukturisasi permesinan IKM.

u.

Pengembangan IKM melalui kegiatan Penumbuhan Wirausaha baru, melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi, lembagalembaga pelatihan (Balai Pengembangan SDM dan IKM Jawa Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kemnakertrans R.I

melalui

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Tengah, Balai Besar Batik Yogyakarta, Asosiasi Pengusaha Perancang Mode Indonesia--APPMI), dan Pondok Pesantren. v.

Pengembangan One Village One Product (OVOP) produk pangan, sandang, kerajinan.

w.

Pengembangan sentra- sentra IKM melalui pendekatan klaster.

x.

Dukungan pasokan minyak dan gas bumi sebagai bahan baku dan sumber energi. Kebutuhan gas untuk industri sebanyak 2000 MMSCFD dimana saat ini baru terpenuhi sebanyak 800 MMSCFD.

y.

Pengembangan center of excellence di Banten bekerjasama dengan Balai Besar Kimia dan Kemasan yang dapat menyiapkan 1000-2000 tenaga kerja per tahun pada sektor industri plastik.

6.3.4.

Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih

Kontribusi sektor listrik, gas dan air bersih pada pembentukan produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja masih merupakan yang terkecil. Hal ini sangat bertolak belakang dengan perannya yang sangat strategis terhadap sektor utama lainnya. Namun, diharapkan dalam dua tahun ke depan penyerapan tenaga kerja sektor ini meningkat dengan banyaknya permintaan sambungan tenaga listrik rumah tangga maupun industri. Beberapa kebijakan yang dapat ditempuh untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor listrik, gas dan air bersih : a. Penambahan dan pengembangan jaringan listrik untuk daerahdaerah terpencil di Indonesia yang belum mendapatkan penerangan dengan mempercepat penyelesaian pembangkit listrik 10.000 MW dan pengembangan teknologi sederhana dan tepat guna; b. Penyediaan air bersih di daerah perkotaan dan daerah yang kesulitan air bersih seiring dengan menurunnya kualitas dan volume air tanah akan membuat penyerapan tenaga kerja menjadi lebih besar.


115

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 6.3.5.

Sektor Bangunan

Sektor konstruksi di kawasan Asia-Pasifik semakin banyak diminati oleh para investor. Kondisi ini membuka peluang untuk bangkitnya kembali secara bertahap sektor yang selama ini berperan penting sebagai lokomotif ekonomi tersebut. Oleh karena itu Indonesia harus segera membenahi berbagai kebijakan yang melandasi perkembangan sektor konstruksi ini agar dapat tercapai hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan khususnya dalam penyerapan tenaga kerja. Lapangan usaha atau Sektor bangunan tersebut meliputi bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal (perkantoran, pabrik, jalan, pelabuhan, irigasi, dll). Bangunan menjadi penting karena menjadi barang modal tetap untuk investasi. Sehingga perkembangan sektor ini bergantung pada pertumbuhan perekonomian keseluruhan yaitu antara lain investasi bidang bisnis, infrastruktur publik, pembangunan perkantoran dan perumahan. Progam yang secara umum dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada sektor ini antara lain: a. Pengembangan prasarana dan sarana transportasi baik darat, air maupun udara seperti jalan raya, angkutan rel, kapal laut dan angkutan udara; b. Pengembangan sarana dan prasarana baik perkotaan, perdesaan, perkantoran, perumahan maupun pemukiman, c. Mengantisipasi hambatan kelancaran fisik dalam kegiatan bangunan, diantaranya pembebasan lahan, ketersediaan bahan baku secara domestik; d. Meminimalisir hambatan kelembagaan dalam pendirian bangunan seperti perizinan, yang disesuaikan dengan peruntukan lahan. e. Restrukturisasi usaha jasa konstruksi Dukungan terhadap akses permodalan di bidang usaha jasa konstruksi sangat kecil, ini dapat dilihat dari kecilnya investasi bidang properti yang sangat berpengaruh terhadap usaha jasa konstruksi. Sebagian dari usaha jasa sektor konstruksi merupakan golongan kecil dan menengah, struktur seperti ini menjadi tidak seimbang dan kurang kondusif untuk membentuk suatu usaha yang kokoh, untuk itu perlu didorong terwujudnya

116



f.

g.

h.

i.

j. k. l. m.

n. o.

keseimbangan antara perusahaan besar dan kecil ataupun spesialis dan umum. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas. Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mendorong kemandirian masyarakat jasa konstruksi yang didasarkan pada peran aktif dari seluruh unsur masyarakat jasa konstruksi dan keinginan yang kuat untuk maju bersama serta mendahulukan kepentingan bersama. Membuka jaringan bisnis dan koneksitas antara manufaktur, pemasok dengan Pemerintah, BUMN, Badan Usaha Swasta baik dalam maupun luar negeri. Mempromosikan perkembangan industri dan teknologi konstruksi. Meningkatkan eksistensi dan kemampuan usaha jasa & industri konstruksi yang profesional. Membangun aliansi serta jaringan bisnis untuk memperluas pangsa pasar. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia bidang konstruksi secara maksimal sehingga menjadi profesional dan berdaya saing tinggi sebagai penyedia jasa sektor konstruksi. Pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan; perkantoran, perumahan dan pemukiman. Mengatasi hambatan kelembagaan pendiriaan bangunan seperti perizinan, yang disesuaikan dengan peruntukan lahan.

6.3.6.

Sektor Perdagangan, Hotel Dan Restoran

Secara keseluruhan sektor perdagangan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam struktur nilai tambah dan pendapatan nasional. Demikian pula, perdagangan adalah sektor yang paling besar dalam menyerap kesempatan kerja. Aktivitas sektor lapangan usaha ini sangat luas dan beragam mulai dari perdagangan eceran-kecil, hingga perdagangan besar, dan Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kemnakertrans R.I

117

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 distributor; juga diusahakan dalam status formal dan informal. Sektor perdagangan sangat berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan memiliki berbagai pengaruh (multiplier effect) pada bidang-bidang lainnya. Pembangunan di bidang perdagangan merupakan salah satu aktivitas bidang ekonomi yang mempunyai peran strategis dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, penciptaan lapangan usaha. Secara umum Kebijakan, strategi dan program untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan diantaranya : a.

b. c.

d.

e. f.

g. h. i. j. k.

118

Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif melalui: 1) Penegakan Hukum 2) Penyederhanaan Sistem 3) Penyederhanaan Perijinan Penyediaan tempat usaha, memberikan bantuan kredit lunak dalam rangka menciptakan iklim usaha. Penyediaan sumber-sumber pembiayaan bank dan non bank yang semakin bervariasi bidang layanannya untuk memfasilitasi UKM. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan untuk memberikan informasi tentang hal-hal yang terkait dengan dunia perdagangan. Melakukan revitalisasi pasar-pasar tradisional agar mampu bersaing dengan pasar modern. Membangun dan mengembangkan pasar induk di kota-kota besar, agar pasar konsumen di sekelilingnya dapat memperoleh harga yang bersaing. Selektif dalam pemberian izin pembangunan pusat perbelanjaan modern yang mematikan pedagang kelas menengah dan bawah. Mengembangkan berbagai ragam industri kreatif, agar tumbuh dan dapat bersaing di pasar Internasional. Menggalakan kegiatan promosi ekspor yang dilakukan baik di dalam maupun luar negeri. Melakukan standarisasi dan pengawasan pada mutu produk guna menjaga citra produksi khususnya pasar internasional. Mendorong dan mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan antara lain:


Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 1) 2)

3)

Mengintegrasikan UKM dalam strategi industri yang ada sekarang. Memprioritaskan pengembangan sektor-sektor ekonomi, dimana populasi UKM terkosentrasi dan secara spasial tersebar di daerah-daerah. Membangun program nasional untuk meningkatkan kemampuan UKM yang berorientasi ekspor untuk menangkap keuntungan globalisasi, dimana trading house memegang peranan sangat penting.

Sedangkan pada subsektor perhotelan dan restoran akan berkembang sejalan dengan majunya dunia pariwisata, baik dalam melayani akomodasi wisatawan domestik dan mancanegara. Selain itu juga akan berkembang sejalan dengan majunya sektor-sektor yang memproduksi barang (pertanian, pertambangan, industri pengolahan dan bangunan) yang kemudian diikuti oleh berkembangannya sektor-sektor jasa-jasa. Sehubungan dengan itu, maka strategi dan program untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di bidang perhotelan dan restoran antara lain: a.

b.

c.

d.

e.

Mendorong terus kemajuan pada sektor-sektor ekonomi yang memproduksi barang sehingga tingkat mobilitas pelaku ekonomi menjadi tinggi. Peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja hotel, dan memperbaiki manajemen pelayanan dalam rangka meningkatkan pelayanan hotel. Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan pengusaha restoran sehingga dapat menyusun dan mempunyai bussines plan yang jelas, kreatif dan mampu membaurkan masakan khas Indonesia dengan selera pasar. Mengembangkan wisata kuliner dengan berbagai jenis masakan dan rasa nusantara baik untuk kelas menengah maupun atas dan skala nasional maupun internasional. Mengembangkan dan memantapkan bidang pariwisata dengan antara lain : 1)

Promosi pariwisata di dalam maupun di luar negeri, melalui berbagai media dan melalui kemitraan dengan berbagai lembaga di dalam dan di luar negeri; Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kemnakertrans R.I

119

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 2)

Mengembangkan dan memperkuat data base dan jaringan system informasi kepariwisataan; 3) Mengembangkan sekaligus memantapkan koordinasi dan jaringan kerja antar sektor, instansi, wilayah, daerah dan pelaku pariwisata; 4) Mengembangkan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan peraturan di bidang pariwisata antara pemerintah provinsi dan pe merintah daerah; 5) Meningkatkan peran serta masyarakat dan UKM dalam pembangunan industri pariwisata; 6) Pengembangan dan pembangunan sarana & prasarana objek dan daya tarik wisata. 7) Memperluas diversifikasi dan meningkatkan daya saing daerah tujuan dan produk pariwisata . 8) Percepatan pemulihan stabilitas politik dan keamanan dalam negeri sehingga diharapkan dapat menghapus stigma keberadaan teroris di Indonesia, sehingga akan meningkatkan wisatawan dan investor lokal maupun mancanegara untuk berkunjung atau menanamkan modalnya dalam sektor pariwisata di Indonesia. 9) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia sebagai pelaku kebijakan dalam bidang kepariwisataan melalui jenjang pendidikan yang bersifat formal maupun non formal. 10) Mengembangkan kemitraan dengan lembaga pendanaan (bank maupun non bank) baik lembaga pemerintah maupun swasta untuk menciptakan investasi baru di bidang wisata. 6.3.7. Sektor Angkutan Dan Komunikasi Sub sektor angkutan mengalami pertumbuhan yang fantastis, yang mana hal ini tidak terlepas dari fungsinya mengantarkan barang dan orang. Semakin besar barang yang dihasilkan oleh sektor pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan serta bangunan, maka semakin besar pula mobilitas distribusi barang. Mobilitas orang semakin intens dengan semakin berkembangnya kegiatan di empat sektor di atas dan meningkatnya kegiatan sektor jasa-jasa (yaitu: perdagangan, hotel, restoran; lembangan keuangan, sewa bangunan, dan jasa perusahaan; sektor pemerintahan, pertahanan

120


Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 dan jasa-jasa lainnya). Yang lebih mengesankan adalah pertumbuhan subsektor komunikasi (meliputi telpon fixed line dan cellular, bisnis internet, mass-media cetak dan elektronik, kantor pos, dll). Kebijakan, strategi dan program untuk meningkatkan peluang kerja di sektor angkutan dan komunikasi adalah : a.

b.

c. d.

e.

f.

g.

h.

i. j.

Meningkatkan kemampuan tenaga ahli dalam negeri, melalui proses alih-teknologi, sehingga dapat membangun industri angkutan dan komunikasi secara mandiri di dalam negeri. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang angkutan, termasuk kemampuan manajemen dan operasional untuk meningkatkan level kompetensi dengan operator angkutan dari luar negeri; Menciptakan sistem transportasi yang terintegrasi baik darat maupun laut dan udara di seluruh Indonesia. Menciptakan iklim kompetisi yang sehat dengan menciptakan regulasi struktur pasar industri angkutan untuk menghapuskan pasar monopoli dalam penyediaan sarana transportasi. Meningkatkan kapasitas pelabuhan-pelabuhan pelayanan rakyat pada pintu-pintu wilayah pertumbuhan yang menghubungkan pulau-pulau di seluruh Indonesia, serta percepatan pembangunan lapangan terbang di wilayah-wilayah yang membutuhkan. Meningkatkan kapasitas sarana prasarana transportasi, komunikasi dan informatika yang memadai, handal dan terintegrasi. Membangun sarana dan prasarana serta sistem telekomunikasi terutama telepon yang menjangkau wilayah seluruh Indonesia. Mengembangkan media untuk mendukung pers yang bebas, beranggung jawab, professional, dan mampu bertindak sebagai alat kontrol sosial yang independen khususnya di bidang transportasi dan informasi. Meningkatkan pengawasan dan penertiban perizinan jalan raya, laut dan jasa komunikasi dan informatika. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.


121


Sektor Lembaga Keuangan, Sewa Bangunan, Jasa Persewaan dan Jasa Perusahaan

Peran sektor ini dalam memacu pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat signifikan. Meskipun dalam penyerapan tenaga kerja kontribusinya masih relatif kecil. Di Indonesia, sektor keuangan digerakkan oleh dua lembaga keuangan yaitu lembaga perbankan yang terdiri dari bank-bank umum dan lembaga non perbankan yang terdiri dari pasar modal, lembaga pembiayaan, asuransi, dana pensiun dan pegadaian. Peranan sektor keuangan akan sangat berpengaruh terhadap sektor lain karena pertumbuhan ekonomi suatu Negara akan optimal apabila stabilitas sistem keuangan Negara tersebut dapat dipelihara dengan baik. Untuk itu kebijakan yang diterapkan dalam sektor ini akan sangat membantu terhadap pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Berikut adalah beberapa kebijakan yang dapat ditempuh : a. Rencana Bisnis Bank; b. Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan c. Dalam rangka menciptakan tenaga-tenaga profesional yang kredibel di bidang asuransi, Bapepam dan LK bekerja sama dengan asosiasi-asosiasi perusahaan perasuransian telah mengidentifikasi 9 (sembilan) fungsi spesifik yang ada di industri asuransi yang berbeda dengan yang ada di industri lain. Fungsifungsi tersebut, yaitu: Underwriting; Survey Risiko; Klaim; Reasuransi/Retrosesi; Pelayanan nasabah; Aktuaria; Syariah compliance; Risk Management/ERM; Sales/Agen/Broker. d. Tenaga Kerja yang hendak berprofesi di Pasar Modal wajib lulus ujian profesi dan telah mendapat izin profesi dimaksud; e. Dengan penyerapan tanaga kerja sebanyak 8.133 orang pegawai tetap, dan sebanyak 16.134 orang tenaga outsourcing, diharapkan Pegadaian mampu bersaing dengan perusahaanperusahaan besar lainnya dan berupaya melakukan pembenahan internal perusahaan guna mencapai kinerja yang lebih baik; f. Pegadaian sesuai misinya, berusaha mengoptimalkan sumber daya yang dimiliknya terutama SDM Pegadaian.

122



Sektor

Pemerintah,

Pertahanan

dan

Jasa

&

Kemasyarakatan Sejalan dengan perkembangan sektor penghasilan barang, sektor pemerintah, pertahanan dan jasa & kemasyarakatan juga meningkat dan mempunyai prospek yang baik, hal ini tentu saja semakin menuntut tenaga kerja mempunyai keahlian khusus. Tenaga kerja yang dibutuhkan dalam sektor ini relatif banyak dikarenakan sangat luasnya cakupan dalam sektor ini. Cakupan dari lapangan usaha atau sektor ini adalah jasa pemerintahan umum dan pertahanan, jasa kemasyarakatan pemerintahan dan swasta serta jasa perseorangan. Tambahan Kesempatan kerja untuk sektor ini pada tahun 2013-2014 sebanyak 0,31 juta orang dan merupakan tambahan terbesar ke empat setelah sektor industri, sektor bangunan dan sektor perdagangan. Berikut beberapa kebijakan yang ditempuh dalam sektor ini diantaranya : a. Optimalisasi peran subsektor swasta pengembangan ekonomi nasional b. Bantuan promosi dalam pengembangan subsektor swasta c. Pendampingan dan pelatihan jasa subsektor swasta d. Bantuan akses permodalan pengembangan jasa swasta 6.4

dan

informasi

pasar

dalam

Kebijakan, Strategi dan Program Pengendalian Tambahan Angkatan Kerja

Permasalahan ketenagakerjaan yang kompleks harus didekati dari berbagai sudut pandang yang pada akhirnya akan mengerucut menjadi penyelesaian permasalahan yang terpadu, terarah dan menyeluruh. Dengan demikian dalam penyelesaian masalah pengangguran juga harus dimulai dari pengendalian tambahan angkatan kerjanya. Secara umum pengangguran merupakan selisih tenaga kerja yang dibutuhkan dunia kerja dengan kelebihan persediaan angkatan kerja. Sehingga dalam rangka mengurangi jumlah penganggur juga harus dimulai dari pengendalian tambahan angkatan kerjanya.


123

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Gambar 6.1 Pengendalian Angkatan Kerja Unggul/Kompeten Pekerja AK

Perlu Up-grading Pekerja Anak PELATIHAN KERJA Siap Kerja

PUK

Tambahan

Penganggur

Perlu Up-grading Usia Muda/Sekolah

BAK Bersekolah Ibu Rumah Tangga Penerima Pendapatan Lainnya

PENGENDALIAN TAMBAHAN ANGKATAN KERJA

Sebagaimana tampak dalam bagian bagan di atas Angkatan kerja (AK) merupakan bagian dari penduduk usia kerja (PUK) yang masuk dalam pasar kerja baik sebagai pekerja maupun pencari kerja, karena itu tambahannya dikendalikan melalui perubahan status menjadi Bukan Angkatan Kerja (BAK) bagi mereka yang memang seharusnya tidak perlu masuk angkatan kerja. BAK ini terdiri dari mereka yang masih harus bersekolah, ibu rumah tangga, penerima pendapatan dan juga yang termasuk kategori Lainnya. Patut diingat bahwa ditinjau dari sisi potensinya jumlah angkatan kerja yang besar sesungguhnya merupakan sesuatu yang bernilai positif karena merekalah penduduk yang aktif secara ekonomi dalam menanggung beban pemenuhan kebutuhan konsumsi baik bagi dirinya sendiri, penduduk muda (0-14 tahun), lansia (60+) maupun golongan lain yang karena sebab tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Hanya saja nilai positif ini hanya berlaku jika ia bekerja dan menerima pendapatan yang layak dan . Dengan demikian, kondisi pengendalian ini semata terjadi karena adanya surplus persediaan tenaga kerja yang berpotensi menambah angka pengangguran atau penurunan kualitas penduduk lainnya. Dengan demikian untuk karakteristik tertentu memang

124


Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 harus dibatasi dan dikendalikan. Secara umum di banyak negara pengangguran memang didominasi oleh mereka yang berusia muda, yaitu yang belum mempunyai pengalaman kerja yang memadai serta tidak didukung oleh pendidikan dan keterampilan yang layak untuk bisa masuk ke dalam pasar kerja. Sehingga dalam hal ini kebijakan pengendalian tambahan angkatan kerja perlu difokuskan bagi mereka yang seharusnya masih bersekolah. Kondisi bersekolah merupakan hal vital dalam memenuhi standar kompetensi tenaga kerja, karena itu jika seseorang seharusnya masih harus menempa dirinya dalam lingkungan sekolah, maka keberadaanya dalam pasar kerja berarti mengurangi kapasitasnya untuk menjadi tenaga kerja yang lebih baik. Hal itu karena AK muda -atau bahkan pekerja anak (di bawah 18 tahun)- secara fisik, mental, spiritual pada umumnya masih labil, selain juga pengetahuan dan pengalamannya belum memadai untuk terjun menjadi tenaga kerja yang berkualitas. Mereka juga cukup rentan terhadap perlakuan yang kurang layak dalam dunia kerja. Artinya, kepesertaan mereka dalam pasar kerja memang didasarkan kondisi yang tidak memadai atau belum ideal, baik dari sisi kesejahteraan keluarga yang tidak mampu menyekolahkan mereka, maupun pemerintah yang seharusnya lebih siap dalam upaya menahannya dalam dunia sekolah. Dengan demikian perlu ada strategi dua arah dalam kebijakan pengendalian tambahan angkatan kerja usia sekolah ini, yaitu menanamkan pentingnya nilai bersekolah bagi masa depan anak-anak dalam keluarga tersebut dan dari sisi pemerintah perlu adanya upaya yang sungguh-sungguh dengan strategi yang berbasis kajian di lapangan/bukti empirik sehingga diharapkan lebih tepat sasaran dalam menahan mereka untuk bersekolah dalam rangka peningkatan modal manusia ini. Beberapa kebijakan dalam pengendalian tambahan AK ini adalah sebagai berikut : 1. Pemantapan, Monitoring dan Evaluasi Program Wajib Belajar 9 Tahun; 2. Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun; 3. Pengawasan Efektivitas, Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana BOS (Biaya Operasional Sekolah); 4. Pengawasan Efektivitas, Monitoring dan Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH);


125

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 5. Penggalangan koordinasi yang komprehensif dalam pemenuhan target-target MDGs (Millenium Development Goals) bagi semua pemangku kebijakan; 6. Upaya yang lebih tinggi dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index); 7. Pemantapan Remedial Program (program menahan anak sekolah agar tetap bersekolah) dari Kementerian Pendidikan Nasional dan Bappenas. Sebagaimana diketahui bahwa berbagai kebijakan tersebut adalah kebijakan yang telah dan sedang dilaksanakan saat ini. Penyelesaian tersebut merupakan pendekatan formal dalam pengendalian tambahan angkatan kerja. Dalam bagan di atas tergambar bahwa dalam strategi penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan khususnya mengurangi jumlah penganggur, perlu difokuskan pada peningkatan modal manusianya (human capital). Peningkatan modal manusia ini adalah peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikannya. Dalam perencanaan tenaga kerja maka lebih difokuskan pada sisi pendidikannya. Pengendalian Angkatan Kerja, selain melalui peningkatan Tingkat Partisipasi sekolah (TPS), juga perlu dikendalikan melalui peningkatan Bukan Angkatan Kerja (BAK) khususnya ibu rumah tangga. Pengendalian Angkatan Kerja yang bersumber ibu rumah tangga memang relatif sulit karena : 1. Semakin tinggi pendidikan ibu rumah tangga mempunyai kecenderungan untuk memasuki pasar kerja atau ingin berpartisipasi dalam pembangunan. 2. Pendapatan keluarga yang relatif kurang, dengan sedikitnya pendapatan rumah tangga khususnya yang diperoleh kepala rumah tangga (para lelaki) maka mendorong ibu rumah tangga ingin berpartisipasi untuk memperoleh pendapatan. 3. Keberhasilan Program Keluarga Berencana, dengan berhasilnya Program Keluarga Berencana maka tanggung jawab ibu rumah tangga khususnya dalam melahirkan dan membesarkan anak relatif lebih pendek bila dibandingkan bila tidak KB, sehingga waktu yang terluang dapat digunakan untuk masuk pasar kerja/bekerja yang lebih produktif.

126


Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 4. Teknologi rumah tangga yang semakin modern, hal ini berdampak pada banyaknya waktu luang ibu rumah tangga, sehingga dapat digunakan untuk masuk pasar kerja. Selain itu pengendalian yang perlu dilakukan adalah masuknya (migrasi) tenaga kerja asing dari luar negeri. Dengan masuknya tenaga kerja asing ke dalam negeri perlu adanya pembatasan yang sangat ketat agar kesempatan kerja di dalam negeri tidak dapat diisi orang asing. Hal ini sebenarnya juga telah dilakukan Pemerintah, contohnya tenaga kerja asing yang boleh masuk Indonesia hanya jabatan-jabatan yang bersifat profesional/manajerial, tenaga kerja asing yang masuk karena ada keterikatan dengan investasi, pengendalian mutu dan sebagainya. 6.5

Kebijakan, Strategi dan Program Pelatihan Tenaga Kerja

Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat dan keterampilan serta keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Sesuai UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pelatihan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja dan dapat dilaksanakan secara berjenjang. Nitisemito (1996:35), mendefinisikan pelatihan atau training sebagai suatu kegiatan yang bermaksud untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku ketrampilan, dan pengetahuan dari karyawannya sesuai dengan keinginan perusahaan. Dengan demikian, pelatihan yang dimaksudkan adalah pelatihan dalam pengertian yang luas, tidak terbatas hanya untuk mengembangkan ketrampilan semata-mata. Sedangkan Mangkuprawira (2003:135) berpendapat bahwa pelatihan bagi karyawan adalah sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap agar karyawan semakin trampil dan mampu dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik sesuai dengan standar. Mangkuprawira juga memberikan perbedaan pada pengertian pelatihan dan pendidikan. Pelatihan lebih merujuk pada pengembangan keterampilan bekerja (vocational) yang dapat digunakan dengan segera, sedangkan pendidikan memberikan pengetahuan tentang Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kemnakertrans R.I

127

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 subyek tertentu, tetapi sifatnya lebih umum, terstruktur untuk jangka waktu yang jauh lebih panjang. Dalam hal ini investasi sumber daya manusia memang bersifat jangka panjang, sehingga manfaatnya baru dapat dirasakan dalam waktu yang cukup lama. Sehingga mengingat perkembangan teknologi dan tingkat perubahan yang cukup besar memberi resiko bahwa pendidikan yang telah ditempuh tidak lagi sesuai dengan kebutuhan. Namun, investasi sumber daya manusia juga memberikan aplikasi berbiaya murah yang cukup variatif. Pelatihan-pelatihan yang terarah, bersifat short term dan dilakukan secara konsisten dengan orientasi kebutuhan yang secara terus menerus disesuaikan dengan berbagai perubahan yang terjadi, merupakan salah satu pilihan murah yang berhasil guna. Dengan demikian walaupun berimplikasi biaya, kegiatan pelatihan ini akan sangat menguntungkan pada jangka panjang, dimana kapasitas berproduksi seorang tenaga kerja merupakan kualitas tenaga kerja yang bersangkutan. Seorang tenaga kerja yang berkualitas tinggi mampu berproduksi lebih banyak daripada tenaga kerja yang berkualitas rendah. Dengan begitu, dengan jumlah tenaga kerja yang sama output yang dihasilkan dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan kualitas tenaga kerja yang bersangkutan. Mengingat kebutuhan akan pelatihan memerlukan standarisasi maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagai langkah awal dalam rangka menciptakan standar kompetensi pekerja. Kedudukan badan yang independen dan terpisah dari campur tangan birokrasi akan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Badan ini. Dengan adanya sertifikasi kompetensi yang memadai diharapkan investor dapat memperkirakan waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk melatih pekerja. Pelatihan-pelatihan yang dikelola oleh lembaga pelatihan memerlukan informasi mengenai jenis keterampilan yang dibutuhkan oleh pemberi kerja. Jenis pelatihan dapat direncanakan lebih baik apabila sistem informasi pasar kerja dapat dibangun. Hal ini juga dapat mengurangi berbagai kegiatan pelatihan yang tidak relevan terhadap permintaan pasar kerja. Terbentuknya sistem informasi pasar kerja sangat bermanfaat pula bagi pengambil kebijakan untuk menyusun kebutuhan pelatihan dalam rangka peningkatan daya saing.

128


Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Kebijakan pelatihan ini memerlukan dukungan data tentang seberapa besar sebenarnya tenaga kerja kita yang perlu dilatih. Data ini dapat diperoleh dari tambahan kesempatan kerja. Secara lebih spesifik data yang diperlukan untuk mendapatkan jumlah tenaga kerja yang perlu mendapatkan pelatihan adalah data penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, lapangan usaha, jabatan, dan tingkat pendidikan. Dari keempat data tersebut selanjutnya dilakukan perkiraan untuk menghasilkan seberapa besar tambahan kesempatan kerja yang tercipta. Dari data penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama terdapat tiga kelompok status pekerjaan utama yang memerlukan peningkatan kualitas dan produktivitasnya yaitu berusaha sendiri tanpa bantuan, berusaha dengan dibantu, dan pekerja/buruh/karyawan. Dari ketiga kelompok tersebut dua diantaranya perlu diarahkan kepada pelatihan kewirausahaan yaitu mereka yang berusaha sendiri tanpa bantuan dan berusaha dengan dibantu serta yang diarahkan untuk menjadi pekerja/buruh/karyawan.

Berdasarkan perkiraan kesempatan kerja tahun 2013, bahwa yang perlu dilakukan pelatihan tentang : a. Kewirausahaan (usaha sendiri dan dibantu) sebanyak 378 ribu orang b. Karyawan sebanyak 818 ribu orang Jumlah sasaran yang perlu dilatih pada tahun 2013 adalah sebanyak 1.196 ribu orang. Tabel 6.1. Perkiraan Tambahan Kesempatan Kerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Tingkat Pendidikan Tahun 2013 Tingkat Pendidikan Status Pekerjaan Utama

SMTP

1 Brsh Sendiri tanpa bantuan

(68)

73

120

140

21

91

376

2 Brsh Dengan Dibantu

(65)

70

115

135

20

88

362

3 Brsh Dengan Buruh

(24)

26

43

50

7

33

135

4 Pekerja/Buruh/karyawan

(329)

308

510

595

95

420

1,600 134

5 Pkj Bebas di Pertanian 6 Pkj Bebas di Non Pertanian 7 Pekerja tak dibayar JUMLAH

SMTA Kejuruan

Diploma

Universitas

Jumlah

≤ SD

SMTA Umum

16

26

43

50

-

-

(13)

14

24

28

4

18

74

32

(34)

(56)

(66)

(10)

(43)

(177)

(452)

483

798

932

138

607

2,505

Sumber : Data diolah Pusat PTK


129

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Untuk tahun 2014 yang perlu dilakukan pelatihan tentang : a. b.

Kewirausahaan (usaha sendiri dan dibantu) sebanyak 389 ribu orang Karyawan sebanyak 866 ribu orang

Jumlah sasaran yang perlu dilatih pada tahun 2014 adalah sebanyak 1.255 ribu orang. Tabel 6.2. Perkiraan Tambahan Kesempatan Kerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Tingkat Pendidikan Tahun 2014 Tingkat Pendidikan Status Pekerjaan Utama

Jumlah

≤ SD

SMTP

SMTA Umum

SMTA Kejuruan

Diploma

Universitas


(79)

73

125

150

22

89

380


(76)

70

121

144

21

86

366

3 Brsh Dengan Buruh

(29)

27

46

55

8

33

140


(383)

319

547

653

102

421

1,659

12

26

45

51

-

-

136

(15)

14

24

29

4

17

74

40

(38)

(65)

(77)

(11)

(46)

(196)

529

492

844

1,008

145

600

2,560

5 Pkj Bebas di Pertanian 6 Pkj Bebas di Non Pertanian 7 Pekerja tak dibayar JUMLAH

Berdasarkan tabel 6.1 dan 6.2 di atas, pada tahun 2013 dan 2014 diperkirakan akan terdapat tambahan kesempatan kerja masing-masing sebesar 2,5 juta orang dan 2,6 juta orang. Dari tambahan kesempatan kerja pada tahun 2013, bila dilihat dari kelompok berusaha sendiri tanpa bantuan dan berusaha dengan dibantu (SMTA ke bawah) maka jumlah yang perlu dilatih adalah sebanyak 378 ribu orang. Sedang untuk tahun 2014 diperkirakan jumlah yang perlu dilatih adalah sebanyak 389 ribu orang. Untuk melatih tambahan tenaga kerja yang perlu dilatih tentu saja diperlukan tambahan jumlah instruktur dikarenakan jumlah instruktur yang ada khususnya yang ada di BLK milik pemerintah tidak seimbang dengan tambahan tenaga kerja yang perlu dilatih.

130


Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Tabel 6.3. Perkiraan Tambahan Instruktur Di Lembaga Latihan Pemerintah Tahun 2013-2014

TAHUN

JUMLAH INSTRUKTUR (Orang)

2013*

400

2014*

450

Sumber : Data Diolah Pusat PTK

Berdasarkan pada perkiraan tahun 2012, diperkirakan diperlukan tambahan jumlah instruktur sebanyak 400 orang dan pada tahun 2014 diperkirakan bertambah menjadi 450 orang. Diharapkan dengan adanya penambahan jumlah instruktur ini dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja sehingga mereka siap bekerja baik itu sebagai wirausahawan baru maupun sebagai pekerja/karyawan/ buruh. Berikut akan diuraikan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan pelatihan yang difokuskan kepada kewirausahaan dan untuk menjadi pekerja/buruh/karyawan. 6.5.1. Pelatihan Berdasarkan Status Pekerjaan Utama 6.5.1.1 Berusaha Sendiri Tanpa Bantuan dan Berusaha dengan Dibantu. Dari perkiraan tambahan kesempatan kerja berdasar tabel 6.1 dan tabel 6.2, terdapat 378 ribu orang pada tahun 2013 yang perlu mendapatkan pelatihan dengan fokus kewirausahaan, sedangkan pada tahun 2014 diperkirakan jumlahnya menjadi sebesar 389 ribu orang. Dengan banyaknya tenaga kerja yang perlu dilatih maka dibutuhkan pula biaya besar yang harus dikeluarkan. Selain itu, jumlah lembaga pelatihan, instruktur, serta daya tampung lembaga pelatihan itu sendiri perlu ditambah mengingat besarnya tenaga kerja yang perlu dilatih.


131

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Program pelatihan yang potensial dikembangkan untuk kelompok berusaha sendiri tanpa bantuan dan dibantu diantaranya : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Pelatihan pemilihan produksi pertanian yang bernilai tinggi dan laku di pasaran Pelatihan cara bercocok tanam yang lebih efisien Pelatihan budidaya perikanan dan peternakan Pelatihan penggunaan alat-alat mesin pertanian Pelatihan tata boga Pelatihan tata busana Pelatihan kerajinan tangan Pelatihan pertukangan Pelatihan meubel Pelatihan elektronika Pelatihan otomotif Pelatihan potong rambut Pelatihan manajemen sederhana dalam kewirausahaan Pelatihan pengemasan dan pemasaran serta promosi hasil usaha, dan lain-lain

6.5.1.2 Pekerja/Buruh/Karyawan Berdasarkan pada perkiraan tambahan kesempatan kerja seperti pada tabel 6.1 dan tabel 6.2, diperkirakan akan terdapat tambahan sebanyak 818 ribu orang pada tahun 2013 yang perlu dilatih untuk menjadi pekerja/buruh/karyawan, sedangkan pada tahun 2014 diperkirakan akan sedikit menurun menjadi sebesar 866 ribu orang. Jumlah tersebut adalah mereka yang berpendidikan SMTA ke bawah. Sedangkan untuk tingkat Diploma dan Universitas tidak perlu lagi diadakan pelatihan karena mereka dianggap sudah siap bersaing di pasar kerja. Prioritas pelatihan yang bisa dikembangkan bagi mereka yang akan menjadi pekerja/buruh/karyawan diantaranya : 1. 2. 3. 4.

132

Pelatihan otomotif Pelatihan teknologi mekanik Pelatihan elektronika Pelatihan komputer, sekretaris


Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 5. 6. 7.

Pelatihan operator mesin Pelatihan pembukuan/akuntansi Pelatihan perhotelan, dan lain-lain.

6.5.2. Pelatihan Berdasarkan Jenis Pekerjaan Seperti sudah disebutkan diatas, bahwa pada tahun 2013 diperkirakan akan terdapat sebanyak 1.196 ribu orang yang perlu dilatih berdasarkan jenis pekerjaannya. Sedangkan pada tahun 2014 diperkirakan jumlahnya akan sedikit meningkat menjadi sebesar 1.255 ribu orang. Dari jumlah tersebut dapat kita bedakan jenis pelatihan prioritasnya agar pelatihannya lebih terarah dan luarannya dapat diserap pasar kerja. 1.

Pertanian Di sektor pertanian, ada beberapa jenis pelatihan yang bisa dikembangkan, misalnya : a. Pelatihan peternak unggas b. Pelatihan operator mesin pertanian dan kehutanan c. Pelatihan pekerja pertanian, perkebunan, dan pembibitan d. Pelatihan petani dan nelayan subsisten e. Pelatihan pekerja pertanian dan peternakan

2.

Industri Manufaktur Untuk sektor industri manufaktur sebisa mungkin disesuaikan dengan potensi daerah dan jenis industri yang ada di daerah masing-masing. Hal ini diperlukan agar jenis pelatihan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dilapangan. Beberapa jenis pelatihan yang bisa dikembangkan, diantaranya : a. Pelatihan pembuat roti, kue kering, dan kembang gula b. Pelatihan tukang jahit, pembuat pakaian, dan pembuat topi c. Pelatihan penyulam d. Pelatihan tukang kayu dan meubel e. Pelatihan operator mesin jahit

3.

Konstruksi Di bidang konstruksi, jenis pelatihan yang masih bisa dikembangkan diantaranya : a. Pelatihan tukang kayu dan meubel b. Pelatihan pembuat kerangka bangunan c. Pelatihan teknisi teknik sipil


133


Jasa-jasa Untuk sektor jasa, sebenarnya banyak pelatihan yang bisa dikembangkan. Karena sektor ini memang mengharuskan memiliki tingkat keterampilan yang tinggi. Beberapa jenis pelatihan yang bisa dikembangkan diantaranya : a. Pelatihan montir kendaraan b. Pelatihan pemangkas rambut, perias, dan perawat kecantikan c. Pelatihan pembantu dan pembersih rumah tangga d. Pelatihan pengemudi mobil taksi e. Pelatihan tukang jahit, pembuat pakaian, dan pembuat topi, dan lain-lain.

5.

Sektor lainnya Untuk sektor lainnya yang masih bisa dikembangkan, untuk menambah keterampilan tenaga kerja yang akan memasuki pasar kerja diantaranya : a. Pelatihan operator mesin forklift b. Pelatihan teknisi teknik mesin c. Pelatihan teknisi teknik listrik d. Pelatihan juru masak e. Pelatihan operator komputer dan mesin pengolah data f. Pelatihan pelayan restoran dan bar g. Pelatihan perakit peralatan listrik, dan lain-lain.

Dari uraian diatas, diperlukan strategi yang dapat mendukung terlaksananya pelatihan yang terencana dan terarah. Strategi dimaksud antara lain : 1.

2.

3.

4.

134

Adanya perencanaan pelatihan berdasarkan pada pada kebutuhan sektor, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan dan status pekerjaan. Mendayagunakan seluruh potensi lembaga pelatihan baik yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan perusahaan serta membangun BLK baru. Memberikan pelatihan kepada angkatan kerja baru untuk meningkatkan kualitasnya agar mampu mengisi kesempatan kerja yang ada di dalam negeri maupun luar negeri. Membangun link and match antara program pendidikan dan program pelatihan dengan dunia kerja.



Kebijakan, Strategi dan Program Penempatan Tenaga Kerja

Kebijakan penempatan tenaga kerja diarahkan untuk pengembangan pasar kerja, penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri, pengembangan kesempatan kerja serta pengendalian penggunaan tenaga kerja asing. Keempat kebijakan tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk mengatasi permasalahan di bidang ketenagakerjaan yaitu masalah pengangguran dan setengah pengangguran. Kebijakan nasional bidang penempatan tenaga kerja diarahkan pada perluasan kesempatan kerja, yakni melalui kebijakan lintas sektor yang mendorong setiap sektor untuk menciptakan peluang kerja, serta melalui berbagai program pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, dan Pemerintah Daerah. Secara lebih spesifik, kebijakan nasional bidang penempatan tenaga kerja akan diupayakan untuk diarahkan pada 3 (tiga) jenis status pekerjaan yang dianggap penting pada 5 (lima) lapangan usaha yang ditetapkan sebagai sektor prioritas dalam pembangunan ketenagakerjaan. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan untuk memformulasikan kebijakan penempatan tenaga kerja dalam Rencana Tenaga Kerja Nasional (RTKN) Tahun 2013-2014 ini adalah dengan cara menentukan target utama penempatan tenaga kerja berdasarkan jenis status pekerjaan dan lapangan usaha (sektor). Adapun ketiga jenis status pekerjaan yang menjadi target utama penempatan tenaga kerja pada tahun 2013-2014 adalah kesempatan kerja dengan status Berusaha Sendiri Tanpa Bantuan, Berusaha Dengan Dibantu, dan Pekerja/Buruh/Karyawan. Dasar pertimbangan penetapan kesempatan kerja dengan status Berusaha Sendiri Tanpa Bantuan serta Berusaha Dengan Dibantu sebagai target utama penempatan tenaga kerja pada tahun 2013-2014 adalah karena kedua jenis status pekerjaan tersebut merupakan bentuk dari Kewirausahaan. Dengan menciptakan banyak Kewirausahaan, maka akan mendorong terciptanya banyak kesempatan kerja baru. Sedangkan, dasar pertimbangan penetapan kesempatan kerja dengan status Pekerja/Buruh/Karyawan sebagai salah satu target utama penempatan tenaga kerja pada tahun 2013-2014 adalah karena pekerjaan ini merupakan jenis pekerjaan yang bersifat formal. Seperti kita ketahui bersama bahwa penciptaan kesempatan kerja formal dalam jumlah yang banyak merupakan salah satu sasaran pembangunan ketenagakerjaan nasional. Hal ini disebabkan pekerja sektor formal merupakan pekerja yang bekerja pada segala jenis pekerjaan yang mendapatkan perlindungan negara, menghasilkan pendapatan yang tetap, Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kemnakertrans R.I

135

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 dengan tempat kerja yang memiliki keamanan kerja (job security), serta dengan status permanen pada unit usaha atau lembaga yang berbadan hukum. Kelima lapangan usaha yang menjadi sektor prioritas dan ditetapkan sebagai target utama penempatan tenaga kerja pada tahun 2013 adalah Sektor Industri, Sektor Konstruksi, Sektor Perdagangan, Sektor Jasa, dan Sektor Keuangan. Sektor Industri sangat diharapkan menjadi pilar utama dalam mengurangi angka pengangguran, karena selain potensinya yang besar dalam penciptaan lapangan kerja, juga merupakan representasi lapangan pekerjaan sektor formal. Sektor Konstruksi, Sektor Perdagangan, Sektor Jasa dan Sektor Keuangan merupakan jenis lapangan usaha yang terus berkembang pesat seiring dengan implementasi perdagangan bebas (Free-Trade). Bersama Sektor Industri, Sektor Perdagangan, Sektor Jasa dan Sektor Keuangan ini merupakan ciri dari negara yang berbasis perekonomian modern. Sedangkan, penetapan Sektor Konstruksi sebagai salah satu sektor prioritas adalah karena sektor ini memiliki potensi besar dalam menciptakan banyak kesempatan kerja mengingat pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia merupakan target utama pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kesempatan kerja kemudian diperkirakan menurut jenis jabatan dengan menggunakan basis 5 (lima) digit berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI). Kesempatan kerja menurut jenis jabatan ini difokuskan hanya pada kelima lapangan usaha yang menjadi sektor prioritas, yaitu Sektor Industri, Sektor Konstruksi, Sektor Perdagangan, Sektor Jasa dan Sektor Keuangan. Dengan demikian, dapat diketahui jenis jabatan yang dibutuhkan pada tahun 2013 dan 2014, sehingga dapat diidentifikasi spesifikasi dan kualifikasi yang dibutuhkan oleh angkatan kerja guna mengisi jabatan-jabatan tersebut. Selanjutnya, dapat dirancang program-program pelatihan yang mengacu kepada kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan oleh jabatan tersebut. Berdasarkan hasil proyeksi, diperkirakan akan terdapat tambahan kesempatan kerja sebesar 2,505 juta orang pada tahun 2013 dan sebesar 2,560 juta orang pada tahun 2014 (lihat Tabel 6.4 dan 6.4). Berdasarkan Status Pekerjaan Utama, tambahan kesempatan kerja terbesar pada kedua tahun tersebut adalah untuk Pekerja/Buruh/Karyawan. Sedangkan, berdasarkan Lapangan Usaha Utama, tambahan kesempatan kerja terbesar pada kedua tahun tersebut adalah terdapat pada Sektor Industri.

136


Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Tabel 6.4 Perkiraan Tambahan Kesempatan Kerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Lapangan Usaha Tahun 2013 TAMBAHAN KESEMPATAN KERJA STATUS PEKERJAAN

(DALAM RIBU)

JUMLAH

1

2

3

4

5

6

7

8

9

(19)

7

149

2

81

78

3

26

49

376

(18)

7

143

2

78

75

3

25

47

362

3 Brsh Dengan Buruh

(7)

3

54

1

29

28

1

9

18

135


(79)

31

633

9

346

332

12

110

208

1,600

5 Pkj Bebas di Pertanian 6 Pkj Bebas di Non Pertanian 7 Pekerja tak dibayar

134

1 Brsh Sendiri tanpa bantuan 2 Brsh Dengan Dibantu

JUMLAH

134 1

28

-

15

15

1

5

9

74

9

(3)

(70)

(1)

(38)

(37)

(1)

(12)

(23)

(177)

20

46

936

13

511

491

18

162

308

2,505

Sumber : Data diolah Pusat PTK Untuk kesempatan kerja dengan status Berusaha Sendiri Tanpa Bantuan pada tahun 2013 ditargetkan bertambah sebanyak 376 ribu orang dan pada tahun 2014 ditargetkan bertambah sebanyak 380 ribu orang. Di lapangan usaha Industri Pengolahan, untuk status ini ditargetkan bertambah sebanyak 149 ribu orang pada tahun 2013 dan bertambah sebanyak 148 ribu orang pada tahun 2014. Di lapangan usaha Konstruksi/Bangunan, untuk status ini ditargetkan bertambah sebanyak 81 ribu orang pada tahun 2013 dan bertambah sebanyak 85 ribu orang pada tahun 2014. Di lapangan usaha Perdagangan, untuk status ini ditargetkan bertambah sebanyak 78 ribu orang pada tahun 2013 dan bertambah sebanyak 80 ribu orang pada tahun 2014. Sedangkan, di lapangan usaha Jasa, untuk status ini ditargetkan bertambah sebanyak sebanyak 49 ribu orang pada tahun 2013 dan tahun 2014. Di lapangan usaha Keuangan, untuk status ini ditargetkan bertambah sebanyak 26 ribu pada tahun 2013 dan tahun 2014. Untuk kesempatan kerja dengan status Berusaha Dengan Dibantu pada tahun 2013 ditargetkan bertambah sebanyak 362 ribu orang dan pada tahun 2014 ditargetkan bertambah sebanyak 366 ribu orang. Di lapangan usaha Keuangan, untuk status ini ditargetkan bertambah sebanyak 25 ribu pada tahun 2013 dan 2014. Di lapangan usaha Industri Pengolahan, untuk status ini ditargetkan bertambah sebanyak 143 ribu Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kemnakertrans R.I

137

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 orang pada tahun 2013 dan bertambah sebanyak 142 ribu orang pada tahun 2014. Di lapangan usaha Konstruksi/Bangunan, untuk status ini ditargetkan bertambah sebanyak 78 ribu orang pada tahun 2013 dan bertambah sebanyak 82 ribu orang pada tahun 2014. Di lapangan usaha Perdagangan, untuk status ini ditargetkan bertambah sebanyak 75 ribu orang pada tahun 2013 dan bertambah sebanyak 76 ribu orang pada tahun 2014. Sedangkan, di lapangan usaha Jasa, untuk status ini ditargetkan bertambah sebanyak sebanyak 47 ribu orang pada tahun 2013 dan 2014. Tabel 6.5 Perkiraan Tambahan Kesempatan Kerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Lapangan Usaha Tahun 2014 STATUS PEKERJAAN

TAMBAHAN KESEMPATAN KERJA (DALAM RIBU) 3 4 5 6 7

1

2


(20)

8

148

2

85

80


(19)

8

142

2

82

76

JUMLAH 8

9

3

26

49

380

3

25

47

366

3 Brsh Dengan Buruh

(7)

3

54

1

31

29

1

9

18

140


(85)

34

644

10

370

347

13

112

214

1,659

5 Pkj Bebas di Pertanian

136

-

-

-

-

-

-

-

-

136

6 Pkj Bebas di Non Pertanian 7 Pekerja tak dibayar JUMLAH

-

1

27

0

16

15

1

5

9

74

10

4

(76)

(1)

(44)

(41)

(2)

(13)

(25)

(196)

16

50

939

14

540

506

19

164

312

2,560

Sumber : Data diolah Pusat PTK Untuk kesempatan kerja dengan status Pekerja/Buruh/Karyawan pada tahun 2013 ditargetkan bertambah sebanyak 1,600 ribu orang dan pada tahun 2014 ditargetkan bertambah sebanyak 1,659 ribu orang. Di lapangan usaha Keuangan, untuk status ini ditargetkan bertambah sebanyak 110 ribu pada tahun 2013 dan bertambah sebanyak 112 ribu pada tahun 2014. Di lapangan usaha Industri Pengolahan, untuk status ini ditargetkan bertambah sebanyak 633 ribu orang pada tahun 2013 dan bertambah sebanyak 644 ribu orang pada tahun 2014. Di lapangan usaha Konstruksi/Bangunan, untuk status ini ditargetkan bertambah sebanyak 346 ribu orang pada tahun 2013 dan bertambah sebanyak 370 ribu orang pada tahun 2014. Di lapangan usaha Perdagangan, untuk status ini ditargetkan bertambah sebanyak 332 ribu orang pada tahun 2013 dan bertambah sebanyak 347 ribu orang pada tahun 2014. Sedangkan, di lapangan usaha Jasa, untuk status ini ditargetkan bertambah sebanyak 208 ribu orang pada tahun 2013 dan bertambah sebanyak 214 ribu pada tahun 2014.

138


Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Dengan perkiraan penempatan tambahan tenaga kerja tersebut, maka diperlukan pegawai pengantar kerja yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk dapat memberikan pelayanan dan bimbingan kepada mereka. Mencermati data yang ada, diperkirakan dalam periode 2013-2014 diperlukan tambahan pegawai pengantar kerja. Tambahan pegawai pengantar kerja ini diharapkan setidaknya bisa membantu para pengguna dan pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan/ pekerja sesuai dengan kualifikasi yang yang dibutuhkan. Dan untuk mendukung pencapaian target-target penempatan tenaga kerja tersebut di atas, maka diperlukan berbagai kebijakan yang komprehensif untuk mengatasi besarnya angkatan kerja yang perlu ditempatkan antara lain: 1. Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja Dalam Negeri a. Peningkatan peran daerah dalam memfasilitasi penempatan dan perlindungan pekerja. b. Perluasan Kesempatan Kerja yang berorientasi pada Usaha Mandiri c. Perluasan Kesempatan Kerja dengan meningkatkan penciptaan wirausaha baru, meliputi Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional, Pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela Terdidik dalam program pendampingan wirausaha, Tenaga Kerja Mandiri, Pendampingan Wirausaha Baru, terapan Teknologi Tepat Guna. d. Padat Karya Produktif e. Penyebarluasan penerapan teknologi tepat guna melalui pelaksanaan padat karya infrastruktur, pelaksanaan padat karya ekonomi produktif; f. Penempatan Tenaga Kerja Khusus, seperti untuk penyandang cacat, dll; g. Peningkatan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing; h. Menggandeng perusahaan dan Diknas dalam rangka menggiatkan program Coorporate Social Responsibility (CSR) perusahaan bagi lulusan baru SMA atau PT, untuk menerima mereka sebagai tenaga kerja magang; i. Dukungan manajemen dan teknis lainnya Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, untuk mendorong programprogram yang terkait dengan ketenagakerjaan.


139

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 2. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berkaitan dengan penempatan tenaga kerja di dalam dan di luar negeri. a. Revisi Undang-Undang No. 13 tentang Ketenagakerjaan b. Revisi Undang-Undang No. Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI ke Luar Negeri c. Peraturan tentang rekrutmen tenaga kerja, outsourcing, pengupahan, pemutusan hubungan kerja (PHK) d. Peraturan tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing; e. Ratifikasi konvensi buruh migran; 3. Upaya Peningkatan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri a. Menyempurnakan regulasi dan memperkuat kelembagaan penyelenggaraan penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri; b. Menyusun MoU tentang penempatan dan perlindungan TKI dengan setiap negara penempatan; c. Meningkatkan pelayanan penyelenggaraan penempatan Tenaga Keja Luar Negeri; d. Pembinaan dan peningkatan kualitas lembaga penempatan tenaga kerja baik pemerintah maupun swasta, melalui pembinaan, monitoring dan pengawasan secara profesional sesuai peraturan yang berlaku. e. Mengembangkan informasi pasar kerja luar negeri; f. Meningkatkan Identifikasi peluang kerja di luar negeri; g. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri; h. Bimbingan dan pemberdayaan TKI Purna. i. Meningkatkan networking pasar kerja internasional. 4. Peningkatan Pelayanan Informasi Ketenagakerjaan Pengembangan kegiatan informasi pasar kerja melalui: a. Penggunaan teknologi informasi dengan membentuk bursa kerja on-line di seluruh Propinsi. b. Pengembangan pusat-pusat informasi ketenagakerjaan di dalam dan ke luar negeri secara akurat, yang mudah diakses/ didapat, terjangkau, dan mudah dipahami oleh masyarakat pengguna;

140


Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 c. Meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan tentang ketenagakerjaan ke seluruh wilayah Indonesia d. Penyelenggaraan Bursa Kerja baik swasta maupun pemerintah. e. Peningkatan penyelenggaraan Job Fair, dll 5. Kebijakan Pendukung Lainnya a. Pengembangan kualitas dan sistem informasi pasar kerja, bursa kerja dan sistem perluasan kesempatan kerja; b. Penyusunan rencana tenaga kerja sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan, di bidang ketenagakerjaan. c. Pendataan potensi sumber daya daerah untuk mempetakan kekuatan dan kelemahan daerah, untuk selanjutnya sebagai bahan pembangunan ketenagakerjaan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing. d. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan pemberdayaan Pengantar Kerja seoptimal mungkin melalui: 1) Penambahan jumlah pengantar kerja untuk mengimbangi/ proporsional dengan jumlah angkatan kerja yang ada. 2) Peningkatan kualitas Pengantar Kerja dengan upgrading atau Bimtek lanjutan 3) Penempatan pegawai Pengantar Kerja pada bidang kerja yang sesuai dengan keahliannya. e. Mengurangi turn over pengantar kerja : 1) Meningkatkan besarnya tunjangan jabatan Pengantar Kerja. 2) Meningkatkan pangkat tertinggi dan usia pensiun menjadi 60 tahun. 6.7

Kebijakan, Strategi dan Program Perlindungan Tenaga Kerja

Kebijakan perlindungan tenaga kerja ditujukan untuk menciptakan suasana hubungan kerja yang harmonis melalui peningkatan pelaksanaan fungsi dan peranan sarana hubungan industrial bagi pelaku proses produksi barang dan jasa. Kebijakan perlindungan tenaga kerja ini akan sangat berguna bagi tenaga kerja itu sendiri maupun para pelaku usaha sehingga mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, menimbulkan ketenangan bekerja dan berusaha, meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja, pengusaha, dan berbagai pihak terkait. Dengan upaya ini diharapkan akan membuka berbagai peluang usaha dan investasi sehingga dapat menciptakan kesempatan kerja baru.


141

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 6.7.1 Pengawas Ketenagakerjaan Bentuk perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan meliputi pengawasan ketenagakerjaan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan program jaminan sosial tenaga kerja. Bentuk perlindungan ini berlaku umum untuk seluruh kegiatan yang menyangkut upaya produksi yang melibatkan bidang ketenagakerjaan formal maupun informal, untuk kelas industri berskala besar, menengah, kecil bahkan mikro dan perorangan. Hanya saja untuk proses penyusunan dan perencanaan perlindungan yang terstruktur dan sistematis diperlukan data perusahaan dan pekerja/buruh yang lebih akurat. Dalam bidang ketenagakerjaan, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Untuk itu, berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan, pada tahun 2010 baru 216.547 perusahaan yang telah melapor, dan untuk tahun 2014 ditargetkan meningkat menjadi sebanyak 267.893 perusahaan yang telah melaporkan kondisi ketenagakerjaannya. Kondisi ini masih jauh dari data Sensus Ekonomi Tahun 2006 dengan jumlah perusahaan sebanyak 22.736.788 dan yang diklasifikasikan sebagai perusahaan kecil, menengah dan besar sebanyak 3.796.461 perusahaan. Dengan demikian pada tahun 2014 ditargetkan perusahaan yang telah melaporkan ketenagakerjaannya mencapai 1,18 persen dari total perusahaan, dan sebesar 7,06 persen dari perusahaan kecil, menengah dan besar. Tabel 6.6 Perusahaan, Tenaga Kerja, Audit SMK3 dan Pengurangan Pekerja Anak Secara Nasional Tahun 2010-2014 No 1 2 3 4

Tahun 2010 2011 2012 Perusahaan yang melaporkan 216,547 225,080 226,617 Tenaga Kerja 15,950,143 16,847,382 17,653,260 Audit SMK3 238 254 268 Pengurangan Pekerja Anak 3,000 3,360 10,750 Perusahaan KMB (SE 2006) = 3,796,461 Keterangan

Sumber : Ditjen PPK, Diolah oleh Pusdatinaker * Perkiraan

142


2013* 252,117 18,712,456 283 12,367

2014* 267,893 19,883,372 299 13,984

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Masih kecilnya rasio perusahaan yang melaporkan ketenagakerjaannya akan sangat berpengaruh pada perlindungan ketenagakerjaan. Melalui sosialisasi yang intensif jumlah perusahaan yang melaporkan tersebut harus terus ditingkatkan, sehingga perlindungan tenaga kerja yang ada didalamnya dapat lebih ditingkatkan. Tabel 6.7 Kondisi dan Perkiraan Kebutuhan Pengawas Ketenagakerjaan Menurut Provinsi Tahun 2013-2014 KONDISI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SAAT INI NO

PROVINSI

JUMLAH PERUSAHAAN

JUMLAH PENGAWAS KETENAGA KERJAAN SAAT INI

PERUSAHAAN YG DIAWASI PER BULAN PER PENGAWAS SAAT INI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Banten D.I. Yogyakarta Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimanatan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat JUMLAH

5.433 11.131 2.857 3.351 2.007 5.71 1.116 1.746 6.476 4.677 29.993 27.873 7.174 3.884 19.226 29.107 2.413 2.458 3.245 7.1 4.189 1.124 3.449 9.362 3.27 6.493 4.753 3.042 5.164 3.539 1.168 1.259 2.828 226.617

30 82 33 42 24 50 18 18 28 38 91 168 47 19 148 169 19 21 13 49 27 7 18 51 7 18 17 12 19 19 2 14 8 1.326

15 11 7 7 7 10 5 8 19 10 27 14 13 17 11 14 11 10 21 12 13 13 16 15 39 30 23 21 23 16 49 7 29 14

PERKIRAAN KEBUTUHAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN TARGET JUMLAH JUMLAH PERUSAHAAN PENGAWAS KEKURANGA YG HARUS DIAWASI KETENAGA N PENGAWAS PENGAWAS KERJAAN YANG KETENAGA KETENAGAKERJAAN DIBUTUHKAN KERJAAN PER BULAN

91 186 48 56 33 95 19 29 108 78 500 465 120 65 320 485 40 41 54 118 70 19 57 156 55 108 79 51 86 59 19 21 47 3.777

61 104 15 14 9 45 1 11 80 40 409 297 73 46 172 316 21 20 41 69 43 12 39 105 48 90 62 39 67 40 17 7 39 2.451

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Sumber : Ditjen PPK, data dolah Pusat PTK


143

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Dalam mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas pelaporan serta sosialisasi Undang-undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan sangat dibutuhkan pengawas ketenagakerjaan yang memadai. Berdasarkan data triwulan I tahun 2012 jumlah perusahaan yang telah melaporkan kondisi ketenagakerjaannya berjumlah 226.617 perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah pengawas ketenagakerjaan dari triwulan yang sama berjumlah 1.326 orang. Artinya 1 (satu) orang pengawas ketenagakerjaan harus mengawasi 14 (empat belas) perusahaan setiap bulannya. Kondisi ini masih jauh dari ideal dimana seharusnya 1 (satu) orang pengawas ketenagakerjaan harus mampu mengawasi 5 (lima) perusahaan per bulannya. Sampai tahun 2012, seluruh provinsi di Indonesia masih kekurangan tenaga pengawas ketenagakerjaan. Provinsi-provinsi yang memiliki jumlah perusahaan yang besar tidak diikuti dengan pegawai pengawas ketenagakerjaan yang memadai sehingga berpengaruh kepada banyaknya permasalahan hubungan industrial yang sangat merugikan pengusaha maupun pekerja/buruh. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk mempercepat penambahan pengawas ketenagakerjaan, antara lain: a.

Pembiayaan bersama (sharing) dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Pusat. Hal ini karena bidang ketenagakerjaan merupakan bagian dari kewenangan/urusan wajib setiap tingkat pemerintahan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan dasar pada masyarakat sebagaimana diatur dalam PP Nomor 38 tahun 2007.

b.

Pelatihan jarak jauh (distance training) untuk materi dan teori, praktek di kelas maupun di lapangan.

c.

Pengadaan pengawas ketenagakerjaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

oleh

Kementerian

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05 Tahun 1996 setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak seratus orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti

144


Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 peledakan, kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan Sistem Manajemen K3. Sistem Manajemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumberdaya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Dalam dua tahun ke depan atau hingga tahun 2014 jumlah perusahaan yang sudah diaudit penerapan SMK3 diharapkan meningkat sebanyak 31 perusahaan, dengan demikian pada tahun 2013 diperkirakan menjadi 283 perusahaan dan tahun berikutnya diharapkan sebanyak 299 perusahaan telah diaudit penerapan Sistem Manajemen K3 ini. Dalam perlindungan tenaga kerja ini yang tidak kalah penting adalah upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk pada anak. Tidak semua jenis pekerjaan sifatnya berbahaya bagi anak. Pekerjaan ringan dapat menjadi bagian yang penting bagi proses sosialisasi dan perkembangan anak-anak, dimana mereka belajar bertanggungjawab dan merasa bangga atas prestasi mereka sendiri. Sebaliknya yang harus dihapuskan adalah pekerjaan anak-anak yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan mereka atau berbahaya bagi kesehatan dan pertumbuhan mereka. Pada dasarnya pekerja anak merupakan gejala kemiskinan dan ketidaksetaraan yang meluas di masyarakat, namun di sisi lain pekerja anak juga menjadi faktor penyebab terjadinya kemiskinan karena mereka akan kehilangan masa kecil dan bahkan masa depan mereka karena bekerja terlalu dini dalam jam kerja yang panjang untuk mendapatkan upah yang sedikit, bekerja dalam kondisi yang membahayakan kesehatan, fisik dan mental mereka, terpisah dari keluarga dan atau kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan. Jenis pekerjaan seperti ini akan menimbulkan kerugian permanen bagi anak tersebut dan untuk jangka panjang akan melanggengkan kemiskinan serta berpotensi mengurangi kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Untuk itu perlu dilakukan segala upaya Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kemnakertrans R.I

145

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 yang mungkin bagi pengurangan jumlah pekerja anak ini. Pada tahun 2013 diharapkan ada 12.367 orang pekerja anak yang dapat ditarik dan tahun 2014 sebanyak 13.984 orang pekerja anak diharapkan dapat ditarik. Program mengurangi atau menarik pekerja anak dilakukan dengan fasilitasi pada pendidikan formal dan keterampilan, yang telah dilakukan oleh Kemnakertrans berupa pendampingan dan pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Pada Anak (BPTA) di Provinsi/Kabupaten/Kota, serta upaya pencegahan dan penarikan pekerja anak. Program ini terintegrasi dengan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam PKH penerima bantuan adalah rumahtangga sangat miskin (RTSM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun (atau usia 15-18 tahun namun belum menyelesaikan pendidikan dasar) dan/atau ibu hamil/nifas. Berbeda dengan bantuan langsung tunai yang tidak mensyaratkan perilaku tertentu, PKH memberikan bantuan tunai kepada RTSM dengan mewajibkan RTSM tersebut mengikuti persyaratan yang ditetapkan program, yaitu: (i) anaknya terdaftar di satuan pendidikan dan wajib menghadiri kelas minimal 85 persen hari sekolah/tatap muka dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung, dan (ii) melakukan kunjungan rutin ke fasilitas kesehatan bagi anak usia 0-6 tahun, ibu hamil dan ibu nifas. Dengan demikian diharapkan tercipta generasi mendatang yang cerdas dan sehat, sehingga dapat memutus lingkaran kemiskinan yang menjadi penyebab terjadinya pekerja anak. 6.7.2

Hubungan Industrial

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja. Untuk penyelesaian yang bersifat antisipatif telah diundangkan berbagai peraturan yang mengatur adanya perangkat hubungan industrial yaitu adanya Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dapat menjadi acuan bersama bagi pekerja dan pemberi kerja/pengusaha. Selain itu sebagaimana aturan yang berlaku secara internasional perlu dibentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) yang menjamin kebebasan berpendapat bagi

146


Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 pekerja/buruh. Perangkat hubungan industrial yang utama adalah adanya Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit karena diharapkan menjadi ‘jembatan’ utama dalam pencarian solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Jumlah perusahaan yang memiliki PP dan PKB diharapkan terus meningkat, sehingga pada tahun 2013 jumlah perusahaan yang memiliki PP sebanyak 37.481 dan pada tahun 2014 mencapai 39.981 perusahaan. Sedangkan jumlah perusahaan yang memiliki PKB ditargetkan sebanyak 10.056 pada tahun 2013 dan menjadi 10.256 pada tahun 2014. Kebijakan yang dapat dilakukan adalah melalui sosialisasi terhadap perusahaan yang mempekerjakan 10 orang atau lebih dan perusahaan yang bermasalah dihimbau segera menyusun PP dan PKB. Tabel 6.8 Perangkat Hubungan Industrial No 1 2 3 4

Keterangan

Tahun 2010

2011

2012*

2013*

2014*

44,149

32,481

34,981

37,481

39,981

Perusahaan dengan PKB 10,959 9,656 9,856 Jumlah SP/SB berdasar Kepmen 11,852 14,981 16,310 no. 16/2001 Jumlah LKS Bipartit 12,417 13,038 13,690 Sumber : Ditjen PHI dan Jamsostek, Diolah Pusdatinaker * Perkiraan

10,056

10,256

17,639

18,968

14,374

15,093

Perusahaan dengan PP

Dalam hal penyelesaian perselisihan hubungan industrial langkah terbaik adalah adanya dialog antara pekerja dan pengusaha yang menguntungkan kedua belah pihak (win-win solution). Untuk itu, seharusnya pekerja memiliki kebebasan berpendapat yang disalurkan secara terarah dan pada jalurnya melalui Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Dengan demikian upaya perlindungan tetap menitikberatkan pada upaya preventif sebelum terjadinya kasuskasus yang harus diselesaikan secara hukum. Untuk itu, jumlah Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang dicatatkan berdasarkan Kepmen Nomor 16 Tahun 2001 diharapkan semakin meningkat sehingga pada tahun 2013 menjadi 17.639 dan pada tahun 2014 menjadi 18.968 Serikat Pekerja/Serikat Buruh.


147

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Kerjasama yang baik antara pekerja dan pengusaha akan menimbulkan ketenangan bekerja bagi pekerja karena yakin hakhaknya akan dijamin sesuai dengan kontribusinya. Pengusaha pun akan memetik keuntungan dengan peningkatan produktivitas dan terciptanya budaya kerja yang baik. Keberadaan perangkat hubungan industrial Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit yang berfungsi sesuai seharusnya sangat dibutuhkan. LKS Bipartit yang berfungsi baik akan meminimalisir peran pemerintah walau dalam kondisi tertentu harus turun tangan pula yakni melalui LKS Tripartit. Mengenai LKS Tripartit Provinsi, pada tahun 2010 dari 33 provinsi hanya Provinsi Maluku Utara yang belum memiliki LKS Tripartit sedangkan yang perlu dikembangkan adalah LKS Bipartit. Dengan sosialisasi dan penekanan pelaksanaan peraturan perundangan yang berlaku maka pembentukan LKS Bipartit ini diharapkan semakin meningkat sehingga pada tahun 2013 ditargetkan sebanyak 14.374 dan pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 15.093 perusahaan yang memiliki LKS Bipartit. Tidak dapat dipungkiri bahwa walau telah diupayakan adanya perangkat hubungan industrial yang memadai tetapi sangat dimungkinkan tetap terjadi perselisihan hubungan industrial apalagi berbagai perangkat hubungan industrial tersebut dari segi jumlah saja masih jauh dari kebutuhan. Diharapkan setiap perselisihan tidak perlu masuk dalam ranah hukum karena kecenderungannya akan merugikan kedua belah pihak baik dari segi biaya, waktu, tingkat kerepotan yang ditimbulkan, citra buruk, rusaknya hubungan baik hingga berbagai kerugian non materil lainnya. Untuk itu, tenaga mediator yang kompeten sangat dibutuhkan untuk memediasi setiap perselisihan yang timbul. Kebijakan yang dapat ditempuh untuk mengefektifkan tugas dan fungsi Mediator adalah sebagai berikut : a. b.

c.

148

Memperioritaskan pembinaan terhadap perusahaan besar dan perusahaan sedang; Meningkatkan kualitas Mediator melalui : Konsolidasi Mediator; Pelatihan; Forum Konsolidasi dan Bimtek bagi Petugas Administrasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; Menyiapkan pedoman pembinaan hubungan industrial; penyelesaian perselisihan hubungan industrial; dan penanganan mogok kerja; Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kemnakertrans R.I

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 d. e.

Membentuk Tim Deteksi Dini di Daerah yang padat industri; Menyusun peta potensi dan kondisi hubungan industrial dan pengadaan kendaraan tanggap darurat. Tabel 6.9 Kondisi dan Perkiraan Kebutuhan Tenaga Mediator Menurut Provinsi Tahun 2013-2014 KONDISI MEDIATOR SAAT INI

NO

PROVINSI

JUMLAH PERUSAHAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Banten D.I. Yogyakarta Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimanatan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat JUMLAH

5.433 11.131 2.857 3.351 2.007 5.710 1.116 1.746 6.476 4.677 29.993 27.873 7.174 3.884 19.226 29.107 2.413 2.458 3.245 7.100 4.189 1.124 3.449 9.362 3.270 6.493 4.753 3.042 5.164 3.539 1.168 1.259 2.828 226.617

PERKIRAAN KEBUTUHAN MEDIATOR

PERUSAHAAN PERUSAHAAN JUMLAH JUMLAH JUMLAH YG DIBINA PER YG DIBINA PER MEDIATOR MEDIATOR KEKURANGAN BULAN PER BULAN PER YANG SAAT INI MEDIATOR MEDIATOR MEDIATOR DIBUTUHKAN 16 28 57 41 8 89 10 116 27 8 45 5 30 0 8 44 6 35 0 8 21 8 21 0 8 35 14 59 24 8 10 9 12 2 8 16 9 18 2 8 30 18 67 37 8 9 43 49 40 8 96 26 312 216 8 127 18 290 163 8 33 18 75 42 8 24 13 40 16 8 155 10 200 45 8 118 21 303 185 8 22 9 25 3 8 26 8 26 0 8 38 7 34 0 8 65 9 74 9 8 25 14 44 19 8 7 13 12 5 8 16 18 36 20 8 36 22 98 62 8 5 55 34 29 8 20 27 68 48 8 18 22 50 32 8 15 17 32 17 8 19 23 54 35 8 7 42 37 30 8 4 24 12 8 8 12 9 13 1 8 8 29 29 21 8 1.211 16 2.361 1.178 8

Sumber : Ditjen PHI dan Jamsos, data diolah Pusat PTK


149

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Berdasarkan pada tabel diatas, jumlah tenaga mediator yang dibutuhkan pada 2013-2014 adalah sebanyak 2.361 orang dengan syarat jumlah perusahaannya tetap, namun tentu saja hal ini tidak mungkin terjadi. Adanya kekurangan sebanyak 1.178 orang tenaga mediator merupakan jumlah yang besar dan mustahil dapat dipenuhi dalam waktu yang singkat. Untuk itu, pemerintah pusat (Kemnakertrans) dan pemerintah daerah (Dinas yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan) harus bekerjasama dalam pengadaan tenaga mediator ini. Perlindungan tenaga kerja erat pula kaitannya dengan pemenuhan jaminan sosial terhadap tenaga kerja dan juga bagi keluarganya. Pekerja dan keluarganya yang hidup sejahtera inilah yang hakekatnya menjadi tujuan dari konstitusi. Negara diwajibkan menyediakan pekerjaan yang layak bagi tiap-tiap warga negaranya. Dengan demikian, masyarakat yang sejahtera dapat terwujud. Perwujudan ini melalui jalur yang memang seharusnya, yaitu bukan dari serangkaian program subsidi dan bantuan namun di sisi lain mengesampingkan hak-hak pekerja yang telah bekerja keras bagi peningkatan kesejahteraan diri dan keluarganya. Pada kenyataannya, tenaga kerja memang relatif mempunyai kedudukan yang lebih lemah sehingga tanggung jawab utama dalam perlindungan dan kesejahteraan pekerja ini berada di tangan pengusaha selain tenaga kerja itu sendiri yang juga turut berperan aktif dalam pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja ini. Adanya program jaminan sosial ini berkenaan dengan pemeliharaan kesejahteraan pada saat tenaga kerja kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya resiko-resiko sosial seperti kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia, dan hari tua. Jaminan sosial tenaga kerja mempunyai beberapa aspek, antara lain : 1. memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya; 2. merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja.

150


Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Tabel 6.10 Kepesertaan Perusahaan dan Tenaga Kerja Aktif Jamsostek Secara Nasional Tahun 2006-2011 2006

2007

2008

2009

2010

2011

82.352

90.697

100.684

115.683

133.580

149.424

Perusahaan Aktif

7.719.695

7.941.017

9.337.423

10.311.699

Tenaga Kerja Aktif

8.219.154 8.495.732

Keterangan

Sumber : Laporan Tahunan 2011 PT. Jamsostek Jumlah kepesertaan jamsostek (perusahaan dan tenaga kerja) yang aktif harus terus ditingkatkan sehingga pada tahun 2013 jumlah perusahaan yang aktif diharapkan sebanyak 176.253 dengan kepesertaan tenaga kerja (aktif) mencapai 11.348.501 dan pada tahun 2014 diharapkan terdapat 189.667 perusahaan aktif dan tenaga kerja yang menjadi peserta aktif sebanyak 11.866.901 orang. Peningkatan kepesertaan aktif perusahaan maupun pekerja pada program jamsostek ini tentu saja harus tetap diikuti oleh berbagai upaya penurunan kasus kecelakaan kerja. Berdasarkan data PT Jamsostek tahun 2011 ada 99.491 kasus kecelakaan kerja, dan dengan berbagai upaya pengawasan dan perlindungan tenaga kerja yang terus dilakukan hingga pada tahun 2013 ditargetkan kasus kecelakaan kerja tersebut mengalami penurunan menjadi 70.227 kasus dan begitu pula pada tahun 2014 diharapkan semakin menurun menjadi sebanyak 66.214 kasus kecelakaan kerja. Untuk melindungi buruh/pekerja Pemerintah setiap tahun menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP). Perlindungan dalam bentuk UMP ini agar para buruh/pekerja tidak memperoleh upah dibawah UMP, hal ini agar kesejahteraan para buruh/karyawan tetap terjaga, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, serta mampu mempertahankan dan meningkatkan produktivitas kerjanya. Berdasarkan tabel di bawah, pada tahun 2011, penetapan UMP rata-rata baru mencapai Rp. 988.829, dan hanya delapan daerah yang UMPnya telah melampaui Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Sedangkan pada tahun 2012 tidak bisa ditentukan rata-rata nasionalnya dikarenakan ada beberapa daerah yang tidak menentukan atau melaporkan UMP dan KHLnya ke Kemnakertrans khususnya Direktorat Jenderal PHI dan Jamsostek. Tetapi dari gambaran di atas dapat dilihat bahwa kualitas hidup para buruh/pekerja Indonesia masih jauh dari layak karena baru beberapa daerah saja yang UMPnya melebihi nilai KHLnya. Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kemnakertrans R.I

151

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Tabel 6.11 Upah Minimum Provinsi dan Kebutuhan Hidup Layak Menurut Provinsi Tahun 2011-2012 NO

PROVINSI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BENGKULU LAMPUNG JAWA BARAT DKI JAKARTA BANTEN JAWA TENGAH D.I YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN TIMUR MALUKU MALUKU UTARA GORONTALO SULAWESI UTARA SULAWESI TENGGARA SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI BARAT PAPUA PAPUA BARAT

UMP

2011 1.350.000 1.035.500 1.055.000 1.120.000 975.000 1.028.000 1.048.440 1.024.000 815.000 855.000 732.000 1.290.000 1.000.000 675.000 808.000 705.000 890.000 950.000 850.000 802.500 1.126.000 1.134.580 1.084.000 900.000 889.350 762.500 1.050.000 930.000 827.500 1.100.000 1.006.000 1.403.000 1.410.000

2012 1.400.000 1.200.000 1.150.000 1.238.000 1.015.000 1.142.000 1.195.220 1.110.000 930.000 975.000 1.529.150 1.042.000 892.660 967.500 1.000.000 925.000 900.000 1.225.000 1.327.459 1.177.000 975.000 960.498 837.500 1.250.000 1.032.300 885.000 1.200.000 1.127.000 1.450.000

Sumber : Ditjen PHI dan Jamsos, Diolah Pusdatinaker

152


KHL

1.035.028 1.153.456 1.312.888 1.143.576 1.311.000 1.540.330 884.289 1.108.000 862.391 1.130.779 1.164.204 1.227.000 1.720.414 1.739.000 1.903.311 1.099.222 1.232.820 900.000 1.161.395 1.800.000

UMP/KHL (%)

115,94 99,70 94,30 99,86 91,17 72,06 105,17 94,04 103,51 85,56 79,45 99,84 77,16 56,07 50,46 76,19 83,73 98,33 103,32 80,56

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 Untuk meningkatkan daya beli buruh/karyawan Indonesia, UMP setiap tahun harus ditinjau dan ditingkatkan. Peningkatan ini harus lebih tinggi dari peningkatan inflasi yang ada sehingga UMP yang ditetapkan akan meningkat persentasenya bila dibandingkan dengan KHL. Besarnya UMP tahun 2011 rata-rata nasional paling tidak meningkat 3 persen lebih tinggi dari inflasi. Inflasi tahun 2013 dan 2014 diperkirakan sebesar 4,5 persen, maka peningkatan UMP pada tahun 2013 meningkat 7,5 persen, sehingga UMP tahun 2013 ratarata sebesar Rp 1.062.992 dan UMP Tahun 2014 rata-rata sebesar Rp. 1.142.716.


153

BAB VII PENUTUP

Perencanaan



BAB VII PENUTUP Rencana Tenaga Kerja Nasional ini merupakan dasar penyusunan kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan secara nasional sebagaimana diamanatkan Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Rencana Tenaga Kerja Nasional Tahun 2013-2014 merupakan dasar acuan perencanaan pembangunan ketenagakerjaan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun ke depan yang berbasis pendayagunaan tenaga kerja melalui pengendalian tambahan angkatan kerja baru, penciptaan kesempatan kerja sektoral, serta perencanaan pelatihan, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan jamsostek serta pengawasan ketenagakerjaan. Perancangan dokumen ini diharapkan mampu mengakomodir kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan yang terjadi di masa yang akan datang berkaitan dengan Perencanaan Tenaga Kerja. Oleh karena itu, Rencana Tenaga Kerja Nasional ini dapat direview secara berkala untuk menyelaraskan berbagai kebijakan dan program yang ada terhadap perubahan dan perkembangan baru, sehingga tetap relevan dengan kebutuhan pembangunan ketenagakerjaan nasional saat itu. Akhirnya, perlu digarisbawahi bahwa keberhasilan dalam melaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional ini akan sangat bergantung pada komitmen, integritas dan dedikasi seluruh stakeholders Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kemnakertrans R.I

155

Rencana RencanaTenaga TenagaKerja KerjaNasional Nasional2013-2014 2013-2014 (pihak terkait), sehingga tujuan pembangunan ketenagakerjaan yaitu untuk pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dalam rangka meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata baik materil maupun spiritual dapat terwujud.

156


DAFTAR PUSTAKA

Agenor, Pierre-Richard, (2000), The Economic of Adjustment and Growth, Academic Press. Badan Pusat Statistik, (2003), Proyeksi Penduduk Indonesia Per Propinsi, Jakarta. Badan Pusat Statistik, (2012), Pendapatan Nasional Indonesia 2008-2011, Jakarta. Badan Pusat Statistik, 2008-2011, Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, Jakarta. Bappenas dan Badan Pusat Statistik, Projecting Labor Force Participation Rates 1986-2000, Development Studies Project, Jakarta. Bappenas dan UNSFIR, (2002), Indonesia 2020: Long Term Issues and Priorities, Jakarta. Basu, Ritu, Nada Choueiri, dan Antonio G. Pascual, (2006), Financial Projections and Stress Testing in Financial Programming: A New Framework, IMF Working Paper WP/06/33. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I, (2010), Rencana Strategis Kementerian Tenaga Kerja dan Trnsmigrasi Tahun 2010-2014, Jakarta. Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Depnakertrans R.I, (2009), Profil Data dan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun 2008, Jakarta. Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Depnakertrans RI, (2009), Profil Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun 2009, Jakarta. Forster (2005), Stock Prices and Real Economic Activity, Deutsche Bank. International Labor Organization dengan Badan Pusat Statistik, (2009), Statistik Pekerja Anak 2009, Jakarta. International Labor Organization, (1999), Indonesia Employment Strategy Mission, ILO, Jakarta. International Labour Organization, (1999), AIDE MEMOROES : Ringkasan Temuan-temuan dan Rekomendasi-rekomendasi Awal, Misi Strategi Ketenagakerjaan Indonesia.

Manning, Chris (1996), Deregulation and regional labour Markets in Indonesia : Have the Other Islands Been Left Behind?, Paper on Indoensian Workers in the 21th Century Workshop for Economic Reforms and Labor Market Restructuring for Indonesia. Mikkelsen, Jan G., (1998), A Model for Financial Programming, IMF Working Paper WP/98/80. Pindyck dan Rubinfeld, (1998), Econometric Models and Economic Forecasts, McGraw-Hill. Polak, Jacques J., (1998), The IMF Monetary Model at 40, Economic Modelling 15, pp.395-410. Rama, Martin, (2001), Globalization and Workers in Developing Countries, The World Bank: Development Research Group. Rucker, Robert, L., (1985), A Preliminary View of Indonesia’s Employment Problem and Some Options for Solving It, Jakarta USAID. SMERU Research Institute, (2001), Wage and Employment Effects of Minimum Wage Policy in Indonesia Urban Labor Market, Research Report. Suroto, Drs. MA, (1992), Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja, Edisi Kedua. Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Tan, Hong, (2002), Globalization: Challenges for Skills Development, World Bank Institute. The World Bank, (2000), Kualitas Pertumbuhan (The Quality of Growth), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Universitas Indonesia dan Bappenas, (1992), Model Terpadu Perencanaan Sumber Daya Manusia Nasional, UI dan Bappenas, Jakarta. Universitas Indonesia dan Bappenas, (1992), Studi Pengembangan Sistem dan Kebijaksanaan Sumber Daya Manusia, UI dan Bappenas, Jakarta.

TIM PENYUSUN Pengarah Penanggung Jawab Koordinator

: Dr. Ir. Muchtar Luthfie, MMA : Syarifuddin Sinaga, SH. : Bambang Wardoyo, SE, MM.

Penulis

: Drs. Pardamean Simanjuntak, M.Si Rini Nurhayati, SE, MT. Woro Sukesti, SE Drs. Ardencius Gultom Endang Asriyati, S.Si. Atep Juarsa, S.Si. Sukma Hadinuriani, S.Sos. Anggit Tri Widyaningsih, S.Si.

Pengolah Data

: Edi Gunadi, SE. Atep Juarsa, S.Si. Sukma Hadinuriani, S.Sos Anggit Tri Widyaningsih, S.Si

Narasumber

: Prof. Dr. Payaman Simanjuntak Ir. Antonius Doni Dihen, M.Sc Ir. Jan Patiung, MM Drs. Suwito Ardiyanto, SH, MH

Tim Teknis

: Unit Teknis Ketenagakerjaan di Lingkungan Kemenakertrans R.I. Instansi Pembina Sektor/Sub Sektoral Pusat

Editor

: Bambang Wardoyo, SE, MM.

RENCANA TENAGA KERJA NASIONAL

Recommend Documents