RENCANA STRATEGIS
RENSTRA BHHK 2015 – 2019
BIRO HUKUM, HUMAS DAN KERJA SAMA “Prima dalam layanan hukum, informasi, kerjasama, dan keamanan nuklir”
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL Jln. Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan PO BOX : 4390 Jakarta 12043 Telepon 5225163, Faksimili 5221110 1 Renstra BHHK
LEMBAR PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019
BIRO HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Dokumen Rencana Strategis Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Tahun 2015 – 2019 telah disetujui untuk dijadikan dokumen pelaksanaan seluruh kegiatan di lingkungan Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Badan Tenaga Nuklir Nasional.
“Prima dalam layanan hukum, informasi, kerjasama, dan keamanan nuklir”
Mengetahui Sekretaris Utama
Jakarta,
September 2014
Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama
Falconi Margono S. NIP. 19600714 198611 1 001
2 Renstra BHHK
Totti Tjiptosumirat NIP. 19630830 198803 1 002
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I
PENDAHULUAN
4
1.1 Kondisi Umum
4
1.2 Potensi dan Permasalahan
5
BAB II VISI, MISI, PRINSIP DAN NILAI-NILAI
6
2.1 Visi
6
2.2 Misi
6
2.3 Tujuan
6
2.4 Sasaran Strategis
6
2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)
7
2.6 Prinsip
6
2.7 Nilai – nilai
7
BAB III ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGIS
9
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BATAN
9
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BHHK
9
3.2.1 Arah dan Strategi BHHK
9
3.2.2 Program dan Kegiatan
10
BAB IV PENUTUP
11
Lampiran Lampiran 1 : Matriks Indikator Kinerja Utama
12
Lampiran 2 : Matriks Rencana Strategis
13
Lampiran 3 : Matriks Rencana Kerja 2015 – 2019
14
3 Renstra BHHK
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Kondisi Umum Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama (BHHK) mempunyai 4 (empat) bagian yaitu Bagian Hukum, Bagian Hubungan Masyarakat, Bagian Kerja Sama dan Bagian Keamanan dan Pengamanan Nuklir, terdiri atas 10 (sepuluh) subbagian yang mempunyai tugas dan fungsi masingmasing untuk mendapatkan hasil kerja yang lebih optimal. Pengalaman yang singkat telah menunjukkan bahwa sejak dibentuknya pada akhir tahun 2013, BHHK mampu mengemban visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kemampuan yang dikuasai adalah menyelenggarakan fungsi :
a) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI),
serta pemberian pertimbangan dan
bantuan hukum;
b) pelaksanaan hubungan antarlembaga, media, pembinaan jabatan pranata humas (prahum) dan pengelolaan informasi publik;
c)
pelaksanaan perjanjian dan administrasi kerja sama dalam dan luar negeri;
d) pelaksanaan keamanan dan pengamanan nuklir; dan e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 1.2. Potensi dan Permasalahan Potensi BATAN sudah menghasilkan berbagai produk teknologi yang berpotensi untuk digunakan pada berbagai sektor kehidupan, meliputi pertanian, kesehatan, industri dan energi. Pada sektor pertanian produk teknologi varietas tanaman unggul hasil mutasi radiasi, teknologi bioremediasi, suplemen pakan ternak dan lain-lain yang dapat meningkatkan produktivitas pangan; pada sektor industri pengawetan makanan dengan radiasi, sterilisasi radiasi, teknik tracer, NDT, radiografi, dll. memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses industri, pada sektor kesehatan berbagai produk radioisotop dan radiofarmaka, serta perangkat diagnosis berbasis nuklir dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat. Di bidang energi, penguasaan teknologi nuklir diantaranya dalam pengoperasian reaktor, fabrikasi bahan bakar nuklir, pengujian bahan logam, teknologi keselamatan reaktor, dan pengolahan limbah radioaktif, dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pemanfaatan tenaga nuklir sebagai pembangkit listrik. 4 Renstra BHHK
Berbagai produk teknologi nuklir yang dihasilkan tersebut perlu diberikan perlindungan hukum dalam bentuk HKI untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan hasil penelitian dan klaim oleh pihak lain. Dalam upaya meningkatkan pemahaman dan penggunaannya oleh masyarakat maka produk teknologi tersebut memerlukan penyebarluasan kepada masyarakat melalui berbagai media dan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Untuk menjamin rasa aman kepada pekerja, masyarakat, dan lingkungan dalam pengoperasian fasilitas nuklir dan pemanfaatan bahan nuklir maka perlu didukung dengan penerapan sistem keamanan nuklir. Permasalahan Pemanfaatan produk teknologi BATAN masih menghadapi hambatan baik yang diakibatkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal lebih disebabkan karena kurangnya kesadaran para peneliti dalam memberikan perlindungan terhadap hasil penelitian dan pengembangannya, sedangkan faktor eksternal karena masih adanya anggapan bahwa teknologi nuklir hanya bersifat merusak dan memiliki potensi risiko yang lebih besar daripada manfaatnya. Tantangan inilah yang harus dijawab oleh BATAN khususnya Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama. Oleh karena itu perlu dikembangkan upaya yang intensif dalam penyebarluasan informasi tentang kemampuan, keamanan dan manfaat produk teknologi BATAN kepada masyarakat luas dan perlu dikembangkan pola kerja sama yang efektif baik kerja sama dengan institusi, kelompok maupun dengan individu untuk mengatasi permasalahan yang masih ada.
5 Renstra BHHK
BAB II VISI, MISI, PRINSIP DAN NILAI-NILAI 2.1. Visi “Prima dalam layanan hukum, informasi, kerjasama, dan keamanan nuklir”. 2.2. Misi a) Meningkatkan layanan hukum dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Iptek nuklir di berbagai bidang untuk menjamin kepastian hukum b) Meningkatkan layanan penyediaan informasi melalui jejaring kerjasama dengan berbagai lembaga dan media c) Meningkatkan layanan perumusan dan pengelolaan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak d) Meningkatkan pengembangan sistem keamanan nuklir dan koordinasi pengelolaan pengamanan instalasi nuklir.
2.3. Tujuan Tujuan utama kegiatan unit kerja adalah memberikan dukungan nyata kepada pelaksanaan program BATAN dengan mewujudkan : a) perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Iptek nuklir di berbagai bidang; b) penyediaan informasi yang akurat kepada masyarakat tentang BATAN dan Iptek nuklir; c) penggunaan teknologi nuklir oleh pemangku kepentingan melalui kerjasama yang saling menguntungkan; d) pelaksanaan pemanfaatan iptek nuklir berjalan dengan aman. 2.4. Sasaran Strategis Sasaran utama pelaksanaan program BHHK dijabarkan melalui kegiatan strategis jangka menengah (lima tahun), yaitu: “Terlaksananya layanan hukum, hubungan antar lembaga dan media, kerjasama, dan pelaksanaan keamanan dan pengamanan nuklir secara efektif dan efisien dalam mendukung program BATAN”.
6 Renstra BHHK
Sasaran jangka pendek meliputi: a) terwujudnya perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Iptek nuklir di berbagai bidang; b) tersedianya informasi yang akurat kepada masyarakat tentang BATAN dan Iptek nuklir; c) digunakannya teknologi nuklir oleh pemangku kepentingan melalui kerjasama yang saling menguntungkan; d) terlaksananya pemanfaatan iptek nuklir berjalan dengan aman. Strategi Biro Hukum, Humas dan Kerja Sama adalah : a) Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran, laporan dan evaluasi baik di lingkup internal maupun eksternal. b) Meningkatkan sarana dan prasarana kerja yang ada sehingga berhasil guna dan berdaya guna. c) Meningkatkan kompetensi SDM sesuai dengan bidang tugasnya melalui pelatihan, pembinaan, dan pendidikan. d) Meningkatkan mutu pelayanan dan pengelolaan administrasi di bidang hukum, hubungan masyarakat, kerja sama, dan keamanan nuklir. 2.5. Indikator Kinerja Utama (IKU) a) Jumlah dokumen hukum pendukung program iptek nuklir b) Jumlah dokumen layanan informasi iptek nuklir dan dokumen pembinaan jabatan fungsional pranata humas c) Jumlah dokumen pengembangan dan pengelolaan kerja sama d) Jumlah dokumen sistem keamanan dan pengelolaan pengamanan instalasi nuklir
2.6. Prinsip Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama (BHHK) melaksanakan standardisasi dalam proses pemberian layanan hukum, hubungan masyarakat, kerja sama, keamanan dan pengamanan nuklir untuk memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan perundangan. Dalam mewujudkan proses layanan mengutamakan kepuasan pelanggan dan dilakukan secara mudah, cepat, dan akurat.
7 Renstra BHHK
Untuk menjaga konsistensi mutu dari kegiatan layanan tersebut, BHHK akan terus menerus memperbaiki keefektifan sistem manajemen mutu, menetapkan kerangka kegiatan dan meninjau sasaran mutu, melalui komunikasi yang efektif secara berjenjang ke seluruh staf di BHHK. 2.7. Nilai - nilai Keberhasilan suatu program kerja selain ditentukan sarana dan prasarana, juga sangat ditentukan oleh SDM yang menunjang nilai-nilai luhur budaya bangsa. Dalam melaksanakan program kerja, setiap pegawai BHHK selalu dilandasi oleh nilai-nilai kedisiplinan, kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab dan kerjasama, bersih dari praktik korupsi , kreativitas, dan inovatif.
8 Renstra BHHK
BAB III ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGIS 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi BATAN Kegiatan penelitian, pengembangan dan rekayasa BATAN diarahkan seluas-luasnya untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan untuk menunjang peningkatan kapasitas sistim produksi. Selain itu BATAN mendukung penguatan Sistem Inovasi Nasional (SIN) melalui kelembagaan iptek, pengembangan sumber daya dan peningkatan jejaring iptek. Satu dari 3 syarat dalam penguatan SIN adalah meningkatkan jejaring untuk memperoleh mitra komersial yang memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan iptek nuklir. 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BHHK 3.2.1 Arah Kebijakan BHHK Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang sebagai landasan melaksanakan kegiatan. Kebijakan Biro Hukum, Humas dan Kerja Sama BATAN berpijak pada pedoman : a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran; b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN tahun 2005 – 2025; c) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional; d) Peraturan Kepala BATAN Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN; e) Rencana Strategis BATAN 2015 – 2019. 3.2.2 Strategi BHHK Strategi BHHK adalah : 1. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran, laporan dan evaluasi baik di lingkup internal maupun eksternal. 2. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja yang ada sehingga berhasil guna dan berdaya guna. 3. Meningkatkan kompetensi SDM sesuai dengan bidang tugasnya melalui pelatihan, pembinaan, dan pendidikan. 4. Meningkatkan mutu pelayanan dan pengelolaan administrasi di bidang hukum, hubungan masyarakat, kerja sama, dan keamanan nuklir.
9 Renstra BHHK
3.3 Program dan Kegiatan Program BHHK yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BATAN dan kegiatannya terdiri atas penyelenggaraan layanan hukum, humas, kerja sama, dan keamanan nuklir dengan struktur kegiatan dan Sub kegiatannya yaitu : 1. Penyelenggaraan hukum dan HKI 1.1. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan 1.2. pelaksanaan pengelolaan HKI 1.3. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, dan pengelolaan dokumentasi hukum 2.
Penyelenggaraan hubungan masyarakat 2.1. Pelaksanaan urusan hubungan antar lembaga pemerintah, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan media serta pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional prahum 2.2. Penyiapan bahan informasi public dan evaluasi pemberitaan
3.
Pengelolaan kerja sama dan ketatausahaan 3.1. Penyiapan perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri 3.2. Pelaksanaan administrasi kerja sama dalam dan luar negeri 3.3. Pelaksanaan tata usaha Biro
4.
Pengelolaan pengamanan 4.1. Pengembangan sistem keamanan nuklir 4.2. Pengelolaan pengamanan instalasi nuklir
10 Renstra BHHK
BAB IV PENUTUP
Renstra BHHK 2015 – 2019 merupakan dokumen acuan untuk ditindaklanjuti oleh setiap Bagian dalam bentuk Sub Kegiatan dengan keluaran (output) yang jelas dan terukur, serta dikoordinasikan oleh para Kepala Bagian untuk mencapai hasil (outcome). Sasaran Strategi direncanakan secara sistematik dan bertahap, sinergi dan komprehensif. Untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan, dilakukan monitoring melalui rapat biro paling sedikit satu bulan sekali dan evaluasi dilakukan minimal setahun sekali diakhir tahun anggaran.
11 Renstra BHHK
Lampiran 1 : Matrik Indikator Kinerja Utama
Biro Hukum, Humas dan Kerja Sama 1.
Tugas Pokok : Melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, urusan hubungan masyarakat, kerja sama, dan pelaksanaan keamanan nuklir
2.
Fungsi : a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), serta pemberian pertimbangan dan bantuan hukum; b. pelaksanaan hubungan antarlembaga, media dan pengelolaan informasi publik; c. pelaksanaan perjanjian dan administrasi kerja sama dalam dan luar negeri; d. pelaksanaan keamanan dan pengamanan nuklir; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama.
3. Penanggung Jawab 4. Sasaran Renstra 5. Indikator Kinerja Utama
12 Renstra BHHK
: Totti Tjiptosumirat : Terlaksananya layanan hukum, hubungan antar lembaga dan media, kerjasama, dan pelaksanaan keamanan dan pengamanan nuklir secara efektif dan efisien dalam mendukung program BATAN”. : No Indikator Kinerja Utama 1
Jumlah dokumen hukum program iptek nuklir
2
Jumlah dokumen layanan informasi iptek nuklir dan dokumen pembinaan jabatan fungsional pranata humas
3
Jumlah dokumen pengembangan dan pengelolaan kerjasama
4
Jumlah dokumen sistem keamanan dan pengelolaan pengamanan instalasi nuklir
Lampiran 2
: Matrik Rencana Strategis BHHK 2015 – 2019
RENCANA STRATEGIS BHHK Instansi Unit Kerja Visi Misi
: Badan Tenaga Nuklir Nasional : Biro Hukum, Humas dan Kerja Sama : Prima dalam layanan hukum, informasi, kerjasama, dan keamanan nuklir : 1). Meningkatkan layanan hukum dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Iptek nuklir di berbagai bidang untuk menjamin kepastian hukum 2) Meningkatkan layanan penyediaan informasi melalui jejaring kerjasama dengan berbagai lembaga dan media 3) Meningkatkan layanan perumusan dan pengelolaan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak 4) Meningkatkan pengembangan sistem keamanan nuklir dan koordinasi pengelolaan pengamanan instalasi nuklir Tujuan
Sasaran
Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan Program 4 5
Uraian 2
Indikator 3
1. perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan iptek nuklir di berbagai bidang
Terwujudnya perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan iptek nuklir di berbagai bidang
Jumlah dokumen hukum program iptek nuklir
Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran, laporan dan evaluasi baik dilingkup internal maupun eksternal
2. penyediaan informasi yang akurat kepada masyarakat tentang BATAN dan iptek nuklir
Tersedianya informasi yang akurat kepada masyarakat tentang BATAN dan iptek nuklir
Meningkatkan sarana dan prasarana kerja yang ada sehingga berhasil guna dan berdaya guna.
3. penggunaan teknologi nuklir oleh pemangku kepentingan melaui kerjasama yang saling menguntungkan
Digunakannya teknologi nuklir oleh pemangku kepentingan melalui kerjasama yang saling menguntungkan
Jumlah dokumen layanan informasi iptek nuklir dan dokumen pembinaan jabatan fungsional pranata humas Jumlah dokumen pengembangan dan pengelolaan kerjasama
4. pelaksanaan pemanfaatan iptek nuklir berjalan dengan baik
Terlaksananya pemanfaatan iptek nuklir berjalan dengan baik
Jumlah dokumen sistem keamanan dan pengelolaan pengamanan instalasi nuklir
Meningkatkan mutu pelayanan dan penge lolaan administrasi di bidang hukum, hu bungan masyarakat, kerja sama, dan keamanan nuklir
1
13 Renstra BHHK
Meningkatkan kompetensi SDM sesuai dengan bidang tugasnya melalui pelatihan, pembinaan, dan pendidikan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Keterangan 6 Kegiatan : Penyelengga raan Bantuan Hukum, Humas, Kerjasama, Pengamanan dan Penyusunan Peraturan PerundangUndangan
Matriks Rencana Kerja 2015 - 2019 Nama Unit
Biro Hukum, Humas dan Kerja Sama
Kegiatan
Penyelenggaraan bantuan Hukum, Humas, Kerjasama, Pengamanan dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
Sasaran Kegiatan
Terwujudnya pelayanan Hukum dan legal aspek yang mendukung pelaksanaan keamanan dan pengamanan fasilitas nuklir, pelaksanaan dan penyelenggaraan kerjasama dalam dan luar negeri, dan penyediaan informasi kenukliran kepada publik Target kumulatif
Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Nama Out Put
Satuan
2015
2016
2017
2018
2019
2019
PENYELENGGARAAN HUKUM DAN HKI
Prioritas B/UK
Anggaran (Jutaan Rp.) 2015
2016
2017
2018
2019
10,015
9,625
10,180
10,715
10,960
1,875
2,210
2,410
2,500
2,580
Jumlah dokumen usulan HKI Bidang iptek Nuklir
Dokumen Usulan HKI Bidang Iptek Nuklir
Dokumen
7
8
9
9
9
42
675
685
760
770
755
B
Jumlah dokumen galur mutan harapan dan holtikultura
Dokumen Usulan Galur Mutan Harapan Tanaman Pangan dan Holtikultura Dokumen bantuan hukum dan dokumentasi Dokumen Penyusunan peraturan perundang undangan
Dokumen
1
2
2
2
3
10
50
100
100
100
125
B
Dokumen
1
1
1
1
1
5
650
675
700
730
750
UK
Dokumen
6
6
7
7
7
33
200
250
300
300
350
UK
Jumlah pelayanan bantuan hukum Jumlah dokumen Penyusunan peraturan perundang undangan
14 Renstra BHHK
Jumlah naskah rancangan peraturan presiden tentang clearing house iptek nuklir Jumlah dokumen blue print pedoman penerapan iptek nuklir 2015 - 2025
Hasil Pengukuran indek kepuasan masyarakat Jumlah informasi yang dipublikasikan di website BATAN Jumlah produk informasi (tulisan, laporan hasil penelitian Jumlah informasi yang dipublikasikan melalui hubungan antar lembaga dan media Jumlah dokumen sosialisasi penyalahangunaan narkoba
Jumlah dokumen perjanjian kerja sama
15 Renstra BHHK
Rancangan peraturan perundangan tentang clearing house iptek nuklir Dokumen blue print pedoman penerapan iptek nuklir 2015 2025
Dokumen
PENGELOLAAN INFORMASI
Dokumen
Dokumen Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Dokumen Pengelolaan Konten WEB Batan
Dokumen
1
1
1
1
Dokumen
1
1
1
Dokumen Pembinaan Pejabat Pranata Humas dan PPI Dokumen Pemberitaan Iptek Nuklir melalui antar lembaga dan media Dokumen Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba
Dokumen
1
1
Dokumen
1
dokumen
1
PENGELOLAAN KERJA SAMA
Dokumen
Dokumen perjanjian kerja sama
Dokumen
Dokumen
1
1
1
1
1
1
1
0
200
200
250
250
B
1
1
1
1
1
300
300
350
350
350
B
25
875
930
1,040
1,350
1,425
1
5
300
330
350
580
580
UK
1
1
5
100
100
125
130
135
UK
1
1
1
5
100
120
125
140
135
UK
1
1
1
1
5
300
300
350
400
450
UK
1
1
1
1
5
75
80
90
100
125
UK
20
800
925
1,000
1,000
1,000
5
200
225
250
250
250
1
1
1
1
UK
Jumlah dokumen pengelolaan kerja sama
Dokumen pengelolaan kerja sama
Dokumen
1
1
1
1
1
5
400
450
500
500
500
UK
Jumlah dokumen kerja sama terkait pembanguan RDE
Dokumen kerja sama terkait pembanguan RDE Dokumen kerja sama IAEA Collaborating Center
Dokumen
1
1
1
1
1
5
100
125
125
125
125
B
Dokumen
1
1
1
1
1
5
100
125
125
125
125
B
PENGELOLAAN PENGAMANAN
dokumen
15
2,210
1,130
1,225
1,300
1,175
Dokumen Pengembangan Sistem Keamanan Nuklir Dokumen Pengelolaan Pengamanan Instalasi Nuklir Dokumen Design Sistem Proteksi Fisik RDE
dokumen
1
1
1
1
1
5
435
470
575
625
625
UK
dokumen
1
1
1
1
1
5
1,475
360
300
325
350
UK
dokumen
1
1
1
1
1
5
300
300
350
350
200
B
Dukungan Administrasi Layanan Perkantoran
Laporan
1,055
1,120
1,185
1,235
1,340
Jumlah dokumen kerja sama IAEA Collaborating Center
Jumlah dokumen sistem keamanan Jumlah dokumen pengelolaan Pengelolaan Instalasi Nuklir Jumlah Dokumen Design Sistem Proteksi Fisik RDE
Jumlah bulan layanan perkantoran
16 Renstra BHHK
