BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

Nomor : 11/D4/OT 00 03

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL PROSEDUR PEMBENTUKAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN KEPALA BATAN

Disetujui

NAMA

JABATAN

Taswanda Taryo

Sekretaris Utama BATAN

Tanggal : Revisi

: 1

Halaman : 1 dari 17

TANDA TANGAN

TANGGAL

Nomor : 11/D4/OT 00 03


Tanggal : Revisi

: 1

Halaman : 2 dari 17

DAFTAR ISI LEMBAR PENGESAHAN ......................................................................................................

1

DAFTAR ISI ...........................................................................................................................

2

1. TUJUAN ...........................................................................................................................

3

2. RUANG LINGKUP ...........................................................................................................

3

3. TANGGUNGJAWAB ........................................................................................................

3

4. DEFINISI ..........................................................................................................................

3

5. REFERENSI ....................................................................................................................

4

6. PROSEDUR .....................................................................................................................

5

6.1. Pembentukan Peraturan Kepala BATAN .................................................................

5

6.2. Pembentukan Keputusan Kepala BATAN ................................................................

6

7. LAMPIRAN ......................................................................................... ...............................

7

7.1. Lampiran 1

: Format Peraturan Kepala BATAN ..................................................

9

7.2. Lampiran 2

: Format Salinan Peraturan Kepala BATAN .....................................

10

7.3. Lampiran 3

: Format Keputusan Kepala BATAN ................................................

11

7.4. Lampiran 4

: Format Salinan Keputusan Kepala BATAN ...................................

12

7.5. Lampiran 5

: Lembar Verbal ...............................................................................

13

7.6. Lampiran 6

: Diagram Alir Pembentukan Peraturan Kepala BATAN....................

14

7.7. Lampiran 7

: Diagram Alir Pembentukan Keputusan Kepala BATAN ..................

16

Nomor : 11/D4/OT 00 03


1.

Tanggal : Revisi

: 1

Halaman : 3 dari 17

TUJUAN Prosedur ini dibuat untuk mengatur tata cara pembentukan Peraturan Kepala BATAN dan Keputusan Kepala BATAN agar berjalan dengan lancar, tertib, dan tepat waktu.

2.

RUANG LINGKUP Prosedur ini berlaku di seluruh Unit Kerja di BATAN yang lingkup kegiatannya berkaitan dengan pembentukan Peraturan Kepala BATAN dan Keputusan Kepala BATAN yang berkaitan dengan

organisasi dan ketatalaksanaan (seperti: pembentukan Tim/Panitia,

penyelenggaraan Seminar/Lokakarya/Workshop/Orasi/Presentasi Ilmiah dan lain-lain), mulai pengajuan usulan dari Unit Kerja Pengusul (UKP) sampai dengan pendistribusian salinan. 3.

TANGGUNG JAWAB 3.1. Kepala BATAN bertanggung jawab atas penetapan Peraturan Kepala BATAN dan Keputusan Kepala BATAN; 3.2. Sekretaris Utama bertanggung jawab atas pemeriksaan akhir rancangan Peraturan Kepala BATAN dan Keputusan Kepala BATAN; 3.3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia (BSDM) bertanggung jawab atas pemeriksaan rancangan Keputusan Kepala BATAN; 3.4. Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat (BKHH) bertanggung jawab atas pemeriksaan rancangan Peraturan Kepala BATAN; 3.5. Kepala UKP bertanggung jawab atas kebenaran data usulan pembentukan Peraturan Kepala BATAN atau Keputusan Kepala BATAN dan kelengkapan persyaratan.

4.

DEFINISI Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan: 4.1. Pembentukan adalah proses pembuatan peraturan dan keputusan yang dimulai dari persiapan, perumusan, pembahasan, penetapan, dan pendistribusian. 4.2. Peraturan adalah naskah dinas yang bersifat mengatur, memuat kebijakan Kepala BATAN sebagai penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan berlaku di lingkungan Unit Kerja BATAN. 4.3. Keputusan adalah naskah dinas penetapan Kepala BATAN atau Kepala Unit Kerja, memuat kebijakan yang bersifat administrasi, dan tidak bersifat mengatur.

Nomor : 11/D4/OT 00 03


Tanggal : Revisi

: 1

Halaman : 4 dari 17

4.4. Usulan adalah permohonan pembentukan Peraturan Kepala BATAN atau Keputusan Kepala BATAN baik berupa pembentukan peraturan atau keputusan baru, perubahan peraturan atau keputusan, dan perpanjangan masa berlaku keputusan. 4.5. UKP adalah Unit Kerja Eselon II di BATAN yang mengusulkan pembentukan Peraturan Kepala BATAN atau Keputusan Kepala BATAN. 5.

REFERENSI 5.1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan; 5.2. Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005; 5.3. Keputusan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir; 5.4. Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; 5.5. Keputusan Kepala BATAN Nomor 360/KA/VII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir; 5.6. Peraturan Kepala BATAN Nomor 392/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN; 5.7. Peraturan Kepala BATAN Nomor 004/KA/I/2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan/Keputusan Kepala BATAN; 5.8. Peraturan Kepala BATAN Nomor 123/KA/VIII/2007 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional; 5.9. Peraturan Kepala BATAN Nomor 081/KA/IV/2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, Tata Kearsipan, dan Kode Klasifikasi.

Nomor : 11/D4/OT 00 03

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

Tanggal :

PROSEDUR PEMBENTUKAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN KEPALA BATAN

6.

Revisi

: 1

Halaman : 5 dari 17

PROSEDUR 6.1. Pembentukan Peraturan Kepala BATAN 6.1.1. UKP mengajukan usulan pembentukan Peraturan Kepala BATAN yang ditujukan kepada

Sekretaris

Utama

degan

tembusan

Kepala

BKHH,

dengan

memperhatikan persyaratan yang meliputi: 

usulan ditandatangani oleh Kepala UKP atau Pelaksana harian (Plh);



usulan dilengkapi dengan konsep Peraturan yang memuat antara lain: dasar pertimbangan, dasar hukum, dan hal-hal yang akan diatur;

6.1.2. Sekretaris Utama memberikan disposisi kepada Kepala BKHH selambatlambatnya 2 (dua) hari kerja; 6.1.3. Kepala BKHH memeriksa dan menelaah kesesuaian usulan Peraturan dengan persyaratan yang telah ditentukan: a. mengembalikan usulan kepada UKP untuk melengkapi persyaratan, apabila tidak sesuai; b. membuat rancangan Peraturan (sesuai dengan format pada lampiran 1), apabila sesuai; 6.1.4. Kepala BKHH membahas rancangan Peraturan dengan UKP dan Unit Kerja terkait dan/atau Eselon I terkait; 6.1.5. Kepala BKHH memberikan paraf pada setiap halaman rancangan Peraturan dan lembar

verbal

(sesuai

dengan

format

pada

lampiran

5),

selanjutnya

menyampaikan rancangan Peraturan kepada Sekretaris Utama, untuk dikoreksi; 6.1.6. Sekretaris Utama memeriksa rancangan Peraturan: a. mengembalikan rancangan Peraturan kepada Kepala BKHH untuk diperbaiki, apabila ada koreksi; b. memberikan paraf pada lembar verbal dan rancangan Peraturan beserta lampirannya, apabila tidak ada koreksi; c. menyampaikan

rancangan

Peratuan

kepada

Kepala

BATAN

untuk

ditandatangani; 6.1.7. Kepala BATAN memeriksa rancangan Peraturan: a. mengembalikan rancangan Peraturan kepada Sekretaris Utama, apabila ada koreksi;

Nomor : 11/D4/OT 00 03


Tanggal : Revisi

: 1

Halaman : 6 dari 17

b. memberikan paraf pada lembar verbal dan menandatangani rancangan Peraturan beserta lampirannya kemudian meneruskan ke Tata Usaha Pimpinan, apabila tidak ada koreksi; 6.1.8. Tata Usaha Pimpinan memberikan nomor dan tanggal pada Peraturan yang telah ditandatangani Kepala BATAN, kemudian disampaikan kepada Kepala BKHH selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja; 6.1.9. Kepala BKHH membuat salinan Peraturan (sesuai dengan format pada lampiran 2) selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja dan mendistribusikan kepada UKP dan Unit Kerja di lingkungan BATAN selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah salinan Peraturan ditandatangani dan menyimpan naskah asli Peraturan Kepala BATAN. 6.2. Pembentukan Keputusan Kepala BATAN 6.2.1. UKP mengajukan usulan pembentukan Keputusan Kepala BATAN yang ditujukan kepada

Sekretaris

Utama

dengan

tembusan

Kepala

BSDM,

dengan

memperhatikan persyaratan yang meliputi:  usulan ditandatangani oleh Kepala UKP atau Pelaksana harian (Plh);  usulan dilengkapi dengan konsep Keputusan yang memuat antara lain: dasar pertimbangan, dasar hukum, sumber anggaran, tugas dan masa berlaku Keputusan;  untuk penyelenggaraan kegiatan yang bersifat mendesak diajukan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja, dan untuk penyelenggaraan kegiatan yang bersifat tidak mendesak diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum kegiatan dilaksanakan;  susunan keanggotaan tim agar disesuaikan dengan jabatan/eselon para anggotanya, sebaiknya tim dipimpin oleh minimal pejabat yang setingkat dengan anggota tim. 6.2.2. Sekretaris Utama memberikan disposisi kepada Kepala BSDM selambatlambatnya 2 (dua) hari kerja; 6.2.3. Kepala BSDM memeriksa dan menelaah kesesuaian usulan Keputusan dengan persyaratan yang telah ditentukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja:

Nomor : 11/D4/OT 00 03


Tanggal :


Revisi

: 1

Halaman : 7 dari 17

a. mengembalikan usulan kepada UKP untuk melengkapi persyaratan, apabila tidak sesuai; b. membuat rancangan Keputusan (sesuai dengan format pada lampiran 3) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, apabila sesuai; c. memberikan paraf pada lembar verbal (sesuai dengan format pada lampiran 5) dan menyampaikan rancangan Keputusan kepada Sekretaris Utama; 6.2.4. Sekretaris Utama memeriksa rancangan Keputusan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja: a. mengembalikan rancangan Keputusan kepada Kepala BSDM untuk diperbaiki, apabila ada koreksi; b. memberikan paraf pada lembar verbal dan rancangan Keputusan beserta lampirannya, apabila tidak ada koreksi; dan c. menyampaikan

rancangan

Keputusan

kepada

Kepala

BATAN

untuk

ditandatangani; 6.2.5. Kepala BATAN memeriksa rancangan Keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja: a. mengembalikan rancangan Keputusan kepada Sekretaris Utama, apabila ada koreksi; b. memberikan paraf pada lembar verbal dan menandatangani rancangan Keputusan beserta lampirannya kemudian meneruskan ke Tata Usaha Pimpinan, apabila tidak ada koreksi; 6.2.6. Tata Usaha Pimpinan memberikan nomor dan tanggal pada Keputusan yang telah ditandatangani Kepala BATAN, kemudian disampaikan kepada Kepala BSDM selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja; 6.2.7. Kepala BSDM membuat salinan Keputusan (sesuai dengan format pada lampiran 4) selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja dan mendistribusikan kepada UKP selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah salinan Keputusan ditandatangani dan menyimpan naskah asli Keputusan Kepala BATAN. 7.

LAMPIRAN 7.1. Lampiran 1 : Format Peraturan Kepala BATAN 7.2. Lampiran 2 : Format Salinan Peraturan Kepala BATAN

Nomor : 11/D4/OT 00 03


Tanggal : Revisi

: 1

Halaman : 8 dari 17

7.3. Lampiran 3 : Format Keputusan Kepala BATAN 7.4. Lampiran 4 : Format Salinan Keputusan Kepala BATAN 7.5. Lampiran 5 : Lembar Verbal 7.6. Lampiran 6 : Diagram Alir Pembentukan Peraturan Kepala BATAN 7.7. Lampiran 7 : Diagram Alir Pembentukan Keputusan Kepala BATAN

Nomor : 11/D4/OT 00 03


Tanggal : Revisi

: 1

Halaman : 9 dari 17

Lampiran 1

BATAN

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR: .................... TENTANG .................................................................................................... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, Menimbang

: a. bahwa ..............................................................................................; b. bahwa .............................................................................................;

Mengingat

: 1. ..........................................................................................................; 2. ..........................................................................................................; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN .........................................TENTANG............................... …………………………………………………………………………………

Pasal 1 ………………………………………………................................................................................. .................................................................................... Pasal 2 .................................................................................................................................................. ..................................................................................... Ditetapkan di ….................................... pada tanggal ……………….................. KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, tanda tangan dan cap jabatan NAMA LENGKAP

Nomor : 11/D4/OT 00 03


Tanggal : Revisi


: 1

Halaman : 10 dari 17

Lampiran 2

SALINAN

BATAN

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR: .................... TENTANG .................................................................................................... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, Menimbang

: a. bahwa ..............................................................................................; b. bahwa .............................................................................................;

Mengingat

: 1. ..........................................................................................................; 2. ..........................................................................................................; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN .........................................TENTANG............................... …………………………………………………………………………………

Pasal 1 ………………………………………………................................................................................. .................................................................................... Pasal 2 .................................................................................................................................................. ..................................................................................... Ditetapkan di ….................................... pada tanggal ……………….................. KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, ttd NAMA LENGKAP Salinan sesuai dengan aslinya, NAMA JABATAN tanda tangan dan cap dinas NAMA LENGKAP

Nomor : 11/D4/OT 00 03


Tanggal :


Revisi

: 1


Lampiran 3

BATAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR : ................... TENTANG .................................................................................................... ……......................... NAMA JABATAN …………………..,

Menimbang

: a. bahwa ...............................................................................................; b. bahwa ..............................................................................................;

Mengingat

: 1. ..........................................................................................................; 2. ..........................................................................................................; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN ......................................... TENTANG ............................ …………………………………………………………………………………

KESATU

: .................................................................................................................

KEDUA

: .................................................................................................................

KETIGA

: dst. Ditetapkan di ......................................... pada tanggal .....…………….................. KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, tanda tangan dan cap jabatan NAMA LENGKAP

Nomor : 11/D4/OT 00 03


Tanggal :


Revisi

: 1


Lampiran 4

SALINAN BATAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR : ................... TENTANG .................................................................................................... ……......................... NAMA JABATAN …………………..,

Menimbang

: a. bahwa ...............................................................................................; b. bahwa ..............................................................................................;

Mengingat

: 1. ..........................................................................................................; 2. ..........................................................................................................; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN ......................................... TENTANG ............................ …………………………………………………………………………………

KESATU

: .................................................................................................................

KEDUA

: .................................................................................................................

KETIGA

: dst. Ditetapkan di ......................................... pada tanggal .....…………….................. KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, ttd NAMA LENGKAP Salinan sesuai dengan aslinya, NAMA JABATAN tanda tangan dan cap dinas NAMA LENGKAP

Nomor : 11/D4/OT 00 03


Tanggal :


Revisi

: 1


Lampiran 5


Ditetapkan:

Pemeriksa Terakhir:

Diperiksa oleh:

Pembuat Konsep:

Diketik oleh:

Dikirim tanggal:

Petunjuk:

Tembusan:

Perihal

:

Nomor :

Lampiran :

Tanggal :

Nomor : 11/D4/OT 00 03 Tanggal : Revisi : 1 Halaman : 14 dari 17


Lampiran 6 DIAGRAM ALIR PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA BATAN NO.

URAIAN PROSEDUR

6.1.1

UKP mengajukan usulan pembentukan Peraturan Kepala BATAN yang ditujukan kepada Sekretaris Utama degan tembusan Kepala BKHH, dengan memperhatikan persyaratan yang meliputi: -


-

usulan dilengkapi dengan konsep Peraturan yang memuat antara lain: dasar pertimbangan, dasar hukum, dan hal-hal yang akan diatur;

6.1.2

Sekretaris Utama memberikan disposisi kepada Kepala BKHH selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja;

6.1.3

Kepala BKHH memeriksa dan menelaah kesesuaian usulan Peraturan dengan persyaratan yang telah ditentukan:

UKP

UNIT KERJA

Ka. BATAN

SESTAMA

a. mengembalikan usulan kepada UKP untuk melengkapi persyaratan, apabila tidak sesuai;

Kepala BKHH membahas rancangan Peraturan dengan UKP dan Unit Kerja terkait dan/atau Eselon I terkait;

6.1.5

Kepala BKHH memberikan paraf pada setiap halaman rancangan Peraturan dan lembar verbal (sesuai dengan format pada lampiran 5), selanjutnya menyampaikan rancangan Peraturan kepada Sekretaris Utama, untuk dikoreksi;

6.1.6

Sekretaris Utama memeriksa rancangan Peraturan: a. mengembalikan rancangan Peraturan kepada Kepala BKHH untuk diperbaiki, apabila ada koreksi; b. memberikan paraf pada lembar verbal dan rancangan Peraturan beserta lampirannya, apabila tidak ada koreksi; dan c. menyampaikan rancangan Peratuan kepada Kepala BATAN untuk ditandatangani;

Ka. BKHH

Tidak

b. membuat rancangan Peraturan (sesuai dengan format pada lampiran 1), apabila sesuai; 6.1.4

DEPUTI

Ya

Tidak

Ya

TU PIMPINAN

Nomor : 11/D4/OT 00 03 Tanggal : Revisi : 1 Halaman : 14 dari 17


Lampiran 6 DIAGRAM ALIR PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA BATAN NO. 6.1.7

URAIAN PROSEDUR

Kepala BATAN rancangan Peraturan:

UKP

UNIT KERJA

Ka. BATAN

memeriksa

a. mengembalikan rancangan Peraturan kepada Sekretaris Utama, apabila ada koreksi; b. memberikan paraf pada lembar verbal dan menandatangani rancangan Peraturan beserta lampirannya kemudian meneruskan ke Tata Usaha Pimpinan, apabila tidak ada koreksi;

Tidak

Ya 6.1.8

Tata Usaha Pimpinan memberikan nomor dan tanggal pada Peraturan yang telah ditandatangani Kepala BATAN, kemudian disampaikan kepada Kepala BKHH selambatlambatnya 2 (dua) hari kerja;

6.1.9

Kepala BKHH membuat salinan Peraturan (sesuai dengan format pada lampiran 2) selambatlambatnya 2 (dua) hari kerja dan mendistribusikan kepada UKP dan Unit Kerja di lingkungan BATAN selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah salinan Peraturan ditandatangani dan menyimpan naskah asli Peraturan Kepala BATAN.

SESTAMA

DEPUTI

Ka. BKHH

TU PIMPINAN


Nomor : 11/D4/OT 00 03 Tanggal : Revisi : 1 Halaman : 16 dari 17 Lampiran 7

DIAGRAM ALIR PEMBENTUKAN KEPUTUSAN KEPALA BATAN NO.

URAIAN PROSEDUR

6.2.1

UKP mengajukan usulan pembentukan Keputusan Kepala BATAN yang ditujukan kepada Sekretaris Utama dengan tembusan Kepala BSDM, dengan memperhatikan persyaratan yang meliputi: -


-

usulan dilengkapi dengan konsep Keputusan yang memuat antara lain: dasar pertimbangan, dasar hukum, sumber anggaran, tugas dan masa berlaku Keputusan; untuk penyelenggaraan kegiatan yang bersifat mendesak diajukan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja, dan untuk penyelenggaraan kegiatan yang bersifat tidak mendesak diajukan selambatlambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum kegiatan dilaksanakan;

-

-

UKP

Ka. BATAN

SESTAMA

susunan keanggotaan tim agar disesuaikan dengan jabatan/eselon para anggotanya, sebaiknya tim dipimpin oleh minimal pejabat yang setingkat dengan anggota tim;

6.2.2

Sekretaris Utama memberikan disposisi kepada Kepala BSDM selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja;

6.2.3

Kepala BSDM memeriksa dan menelaah kesesuaian usulan Keputusan dengan persyaratan yang telah ditentukan selambatlambatnya 2 (dua) hari kerja: a. mengembalikan usulan kepada UKP untuk melengkapi persyaratan, apabila tidak sesuai;

Tidak

b. membuat rancangan Keputusan (sesuai dengan format pada lampiran 3) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, apabila sesuai; dan

Ya

c. memberikan paraf pada lembar verbal (sesuai dengan format pada lampiran 5) dan menyampaikan rancangan Keputusan kepada Sekretaris Utama; 6.2.4

Ka. BSDM

Sekretaris Utama memeriksa rancangan Keputusan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja: a. mengembalikan rancangan Keputusan kepada Kepala BSDM untuk diperbaiki, apabila ada koreksi; b. memberikan paraf pada lembar verbal dan rancangan Keputusan beserta lampirannya, apabila tidak ada koreksi; dan c. menyampaikan rancangan Keputusan kepada Kepala BATAN untuk ditandatangani;

Tidak

Ya

TU PIMPINAN


Nomor : 11/D4/OT 00 03 Tanggal : Revisi : 1 Halaman : 16 dari 17 Lampiran 7

DIAGRAM ALIR PEMBENTUKAN KEPUTUSAN KEPALA BATAN NO.

URAIAN PROSEDUR

6.2.5

Kepala BATAN memeriksa rancangan Keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja:

UKP

Ka. BATAN

a. mengembalikan rancangan Keputusan kepada Sekretaris Utama, apabila ada koreksi; b. memberikan paraf pada lembar verbal dan menandatangani rancangan Keputusan beserta lampirannya kemudian meneruskan ke Tata Usaha Pimpinan, apabila tidak ada koreksi;

Tidak

Ya

6.2.6

Tata Usaha Pimpinan memberikan nomor dan tanggal pada Keputusan yang telah ditandatangani Kepala BATAN, kemudian disampaikan kepada Kepala BSDM selambatlambatnya 2 (dua) hari kerja;

6.2.7

Kepala BSDM membuat salinan Keputusan (sesuai dengan format pada lampiran 4) selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja dan mendistribusikan kepada UKP selambatlambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah salinan Keputusan ditandatangani dan menyimpan naskah asli Keputusan Kepala BATAN.

SESTAMA

Ka. BSDM

TU PIMPINAN

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

Recommend Documents