BATAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

BATAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR: 009/KA/I/2010 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

Menimbang : a.

bahwa dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/109/M.PAN/11/2005

tanggal 1

Nopember

2005, telah

ditetapkan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya; b.

bahwa dalam rangka menyamakan persepsi dan pemahaman dalam pengusulan dan penilaian angka kredit terhadap unsur-unsur kegiatan dan kriteria penilaian di BATAN, dipandang perlu membentuk Keputusan Kepala BATAN tentang Pedoman Penilaian Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat BATAN;

Mengingat

: 1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor

43

Tahun

1999

tentang

Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

BATAN

-2Nomor 54 Tahun 2003(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015); 5.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);

6.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

9

Tahun

2003

tentang

Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 7.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

8.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005;

9.

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

PER/109/M.PAN/11/2005 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya; 10.

Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19/PER/M.KOMINFO/8/2006 dan Nomor 18A Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya;

11.

Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 360/KA/VII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;

12.

Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 392/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional;

BATAN

-313.

Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 393/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENILAIAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

PERTAMA

: Menetapkan

Pedoman

Penilaian

Jabatan

Fungsional

Pranata

Hubungan

Masyarakat sebagaimana tersebut dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 20102007 KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, -ttdHUDI HASTOWO engan aslinya,epala Biro Kerja Sama, Huz Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat

Ferhat Aziz

BATAN

-1LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR

: 009/KA/I/2010

TANGGAL

: 25 Januari 2010

PEDOMAN PENILAIAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

BAB I PENDAHULUAN

A.

UMUM Karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 dapat dikembangkan melalui dua jalur, yaitu jalur struktural dan jalur fungsional. Posisi pada jenjang karir struktural sangat terbatas sehingga jalur fungsional perlu dimanfaatkan sebagai wahana pengembangan karir PNS, dengan demikian jalur jabatan fungsional yang telah ada perlu dilakukan pembinaan dan sosialisasi secara kontinyu. PNS yang mengembangkan karirnya melalui jalur jabatan Fungsional dalam memperoleh kenaikan pangkat tidak terikat dengan pangkat atasan struktural, sejauh perolehan angka kredit dan ketentuan lainnya untuk kenaikan pangkat telah terpenuhi. Keuntungan lain yang dapat diraih adalah bahwa PNS tersebut tidak perlu lagi mengikuti ujian dinas (diganti dengan diklat jabatan fungsional Pranata Humas). Sebagai dasar untuk pembinaan karir bagi Pranata Humas telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/109/M.PAN/11/2005 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya. Menindaklanjuti peraturan tersebut ditetapkan pula Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19/PER/M.KOMINFO/8/2006 dan Nomor 18A Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Humas, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 04/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan, Kenaikan Jabatan/Pangkat, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Fungsional Pranata Humas serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Tata Kerja dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Humas (Pedoman Teknis Pelaksanaan Butir Kegiatan dan Penilaian Angka Kreditnya).

BATAN

-2Walaupun Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) dan Peraturan Bersama serta Petunjuk Teknis tersebut telah memuat cukup banyak ketentuan yang berkaitan dengan jenjang jabatan Pranata Humas, namun untuk lebih mempermudah dan memperlancar serta menyeragamkan pembinaan, pengajuan, usul penetapan angka kredit serta proses mutasi jabatan Pranata Humas di lingkungan BATAN, dipandang perlu untuk membuat pedoman penilaian jabatan fungsional Pranata Humas. B.

MAKSUD DAN TUJUAN Pedoman ini dimaksudkan untuk melengkapi pengaturan dan penjelasan yang terdapat dalam Peraturan MENPAN dan Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pranata Humas, sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman bagi para Pembina, para Pejabat, Tim Penilai Jabatan Fungsional Pranata Humas (TPJPH) dalam melaksanakan pembinaan, pengusulan penetapan angka kredit, penilaian angka kredit dan penetapan angka kredit serta proses mutasi jabatan Fungsional Pranata Humas di lingkungan BATAN.

C.

PENGERTIAN 1.

Pranata Humas adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan.

2.

Pranata Humas Tingkat Terampil adalah Pranata Humas yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang informasi dan kehumasan.

3.

Pranata Humas Tingkat Ahli adalah Pranata Humas yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang informasi dan kehumasan.

4.

Pelayanan Informasi dan Kehumasan adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh pejabat Pranata Humas mulai dari perencanaan penyediaan dan penyebarluasan informasi, pelaksanaan hubungan kelembagaan, pelaksanaan hubungan personil hingga pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan.

5.

Hubungan Kelembagaan adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh pejabat Pranata Humas untuk meningkatkan hubungan yang harmonis antar lembaga yang ada dalam masyarakat.

6.

Hubungan Personil adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan pejabat Pranata Humas untuk meningkatkan hubungan yang harmonis antara pimpinan lembaga dengan personil dan antar sesama personil.

7.

Angka Kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan-kegiatan yang harus dicapai oleh Pranata Humas dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat.

8.

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Humas adalah Kementrian Komunikasi dan Informatika

BATAN

-39.

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh Pejabat Struktural Eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.

10. Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara, dan memberhentikan dalam dan dari jabatan Fungsional Pranata Humas adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 11. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Pranata Humas bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

dan

12. Tim Penilai Jabatan Fungsional Pranata Humas BATAN (TPJPH-BATAN) yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah anggota TPJPH-BATAN yang bertugas membantu Kepala BATAN dalam melaksanakan pemeriksaan, penilaian dan penetapan angka kredit jabatan Fungsional Pranata Humas serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala BATAN yang berhubungan dengan Jabatan Fungsional Pranata Humas.

BATAN

-4BAB II USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

A. DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT (DUPAK) DUPAK adalah daftar yang berisi jumlah angka kredit butir kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pranata Humas dan dibuat oleh Pranata Humas yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit melalui pejabat pengusul. Usul Penetapan Angka Kredit Pranata Humas disampaikan setelah menurut perhitungan sementara Pranata Humas yang bersangkutan, jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi telah dapat dipenuhi. Kepala unit kerja setingkat eselon II dibantu oleh Komisi Pembina Tenaga Fungsional (KPTF) harus melakukan penilaian awal terhadap berkas bukti penilaian Pranata Humas, sebelum diajukan kepada Tim Penilai BATAN. 1. DUPAK diajukan oleh kepala unit kerja setingkat eselon II dari Pranata Humas yang bersangkutan kepada Ketua Tim Penilai BATAN Up. Kepala BSDM menggunakan formulir sebagai berikut : a. Pranata Humas Terampil 1) Lampiran 1 untuk Pranata Humas Pelaksana Pemula 2) Lampiran 2 untuk Pranata Humas Pelaksana 3) Lampiran 3 untuk Pranata Humas Pelaksana Lanjutan 4) Lampiran 4 untuk Pranata Humas Penyelia b. Pranata Humas Ahli 1). Lampiran 5 untuk Pranata Humas Pertama 2). Lampiran 6 untuk Pranata Humas Muda 3). Lampiran 7 untuk Pranata Humas Madya 2. Setiap DUPAK Pranata Humas wajib dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut : a. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pelayanan Informasi dan Kehumasan dan fotokopi bukti-bukti fisiknya, serta dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran 8; b. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi dan fotokopi buktibukti fisiknya, serta dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran 9; c. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Tugas Pranata Humas dan fotokopi bukti-bukti fisiknya, serta dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran 10; d. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan fotokopi bukti-bukti fisiknya, serta dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran 11; e. Surat Permohonan Rekomendasi Menjadi Pejabat Fungsional Pranata Humas, digunakan khusus pengangkatan pertama kali dalam jabatan Pranata Humas, sebagaimana tercantum dalam lampiran 12; f. Surat Rekomendasi Usulan Pengangkatan Pertama Kali Menjadi Pejabat Fungsional Pranata Humas, digunakan khusus pengangkatan pertama kali dalam jabatan Pranata Humas sebagaimana tercantum dalam lampiran 13;

BATAN

-5g. Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang serendah-rendahnya pejabat struktural eselon IV, bahwa yang bersangkutan telah melakukan pekerjaan dalam bidang pelayanan informasi dan kehumasan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, bagi PNS yang diangkat melalui mekanisme perpindahan jabatan; h. Fotokopi atau salinan yang disahkan oleh pejabat berwenang mengesahkan buktibukti mengenai Ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dan/atau keterangan/penghargaan yang pernah diterima; i. Jumlah Formulir DUPAK, bukti kegiatan serta persyaratan administrasi untuk usulan ke Pranata Humas Pelaksana Pemula, Pranata Humas Pelaksana, Pranata Humas Pelaksana Lanjutan, Pranata Humas Penyelia, Pranata Humas Pertama, Pranata Humas Muda dan Pranata Humas Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a sebanyak 1 rangkap, sedangkan usulan ke Pranata Humas Madya (pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Muda golongan ruang IV/c) sebanyak 2 (dua) rangkap. 3. Pejabat Pengusul Penetapan Angka Kredit adalah Kepala Unit kerja setingkat Eselon II. 4. Masa Penilaian dan Waktu Pengusulan : Usul penilaian angka kredit yang telah memenuhi angka kredit minimal untuk kenaikan jabatan/pangkat bulan April harus sudah diterima di BSDM paling lambat akhir bulan Nopember tahun sebelumnya (untuk kegiatan sampai dengan bulan Oktober tahun sebelumnya), dan untuk periode kenaikan bulan Oktober adalah akhir bulan Mei tahun yang bersangkutan (untuk kegiatan sampai dengan bulan April tahun yang bersangkutan).

B. PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK) 1. Proses Usul Penetapan Angka Kredit a. Berkas DUPAK dari unit kerja diterima BSDM ; b. BSDM menerima, mencatat, dan menyeleksi kelengkapan dan keabsahan berkas DUPAK; c. Penilaian dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun. Penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat sebagai berikut : 1). Untuk kenaikan pangkat periode bulan April angka kredit ditetapkan selambatlambatnya pada bulan Januari tahun yang bersangkutan. 2). Untuk kenaikan pangkat periode bulan Oktober angka kredit ditetapkan paling lambat bulan Juli tahun yang bersangkutan. d. Penetapan angka kredit oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku; e. BSDM menyampaikan PAK kepada yang bersangkutan melalui kepala unit kerja; f. PAK dijadikan dasar kenaikan jabatan/pangkat Pranata Humas; g. BSDM memproses kenaikan jabatan/pangkat berdasarkan usul unit kerja; h. Proses kenaikan pangkat Pranata Humas melalui persetujuan BKN.

BATAN

-62. Untuk Pranata Humas Terampil (Pelaksana Pemula, Pelaksana, Pelaksana Lanjutan, Penyelia) dan Pranata Humas Ahli (Pertama, Muda, Madya pangkat Pembina golongan IV/a) Penetapan Angka Kredit dilakukan di BATAN, dibuat sebanyak 6 (enam) lembar dengan ketentuan : a. 2 (dua) lembar dikirimkan kepada Kepala Unit Kerja yang bersangkutan yaitu : 1). 1 (satu) lembar untuk Pranata Humas yang bersangkutan 2). 1 (satu) lembar untuk Kepala Unit Kerja Pranata Humas yang bersangkutan b. 1 (satu) lembar untuk Sekretaris Tim Penilai Jabatan Pranata Humas BATAN. c. 1 (satu) lembar untuk disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan d. 1 (satu) lembar untuk disampaikan kepada Menteri KOMINFO e. 1 (satu) lembar untuk arsip BSDM 3. Penetapan angka kredit khusus untuk Pranata Humas Madya pangkat Pembina Tk. I golongan ruang IV/b dan Pembina Utama golongan ruang IV/c dilakukan di instansi pembina Jabatan Fungsional Pranata Humas yaitu Kementrian KOMINFO, sebelum UPAK tersebut diajukan ke Kementrian KOMINFO, maka berkas bukti penilaian angka kredit harus terlebih dahulu mendapat penilaian awal oleh TPJ Pranata Humas BATAN.

C. PERHITUNGAN ANGKA KREDIT 1. Kaitan antara jenjang jabatan, pangkat, golongan dan angka kredit kumulatif minimal dalam jabatan fungsional Pranata Humas sebagaimana tersebut dalam tabel sebagai berikut: a. Pranata Humas Terampil Jenjang Jabatan Pranata Humas (PH) 1 PH Pelaksana Pemula PH Pelaksana

PH Pelaksana Lanjutan PH Penyelia

Pangkat, Golongan 2 Pengatur Muda, II/a Pengatur Muda Tk. I, II/b Pengatur, II/c Pengatur Tk. I, II/d Penata Muda, III/a Penata Muda Tk. I , III/b Penata, III/c Penata Tk. I, III/d

Angka Kredit Kumulatif Minimal 3 25

Angka Kredit yang Dibutuhkan untuk Naik Pangkat

40 60 80 100 150 200 300

20 20 20 50 50 100

4 15

BATAN

-7b. Pranata Humas Ahli Jenjang Jabatan Pranata Humas (PH) 1 Pertama

Angka Kredit Kumulatif Minimal 3 100 150 200 300 400 550 700

Pangkat, Golongan 2 Penata Muda, III/a Penata Muda Tk. I , III/b Penata, III/c Penata Tk. I, III/d Pembina, IV/a Pembina Tk. I, IV/b Pembina Utama Muda, IV/c

Muda Madya

Angka Kredit yang Dibutuhkan untuk Naik Pangkat 4 50 50 100 100 150 150

2. Komposisi angka kredit dan jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat sebagaimana tersebut dalam tabel sebagai berikut : a. Pranata Humas Terampil

Unsur

I. UTAMA A. Pendidikan B. Pelayanan Informasi dan Kehumasan C. Pengembangan Profesi II. PENUNJANG Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Pranata Humas JUMLAH

Jenjang Jabatan/Pangkat/Golongan/Angka Kredit Pranata Humas (PH) PH PH Prosentase Pelaksana PH Pelaksana PH Pelaksana Lanjutan Penyelia Pemula II/a

II/b

II/c

II/d III/a III/b III/c III/d

≥ 80 %

20

32

48

≤ 20 %

5

8

12

16

100 %

25

40

60

80

64

80

120

160

240

20

30

40

60

100

150

200

300

BATAN

-8b. Pranata Humas Ahli

Unsur


Jenjang Jabatan/Pangkat/Golongan/Angka Kredit Pranata Humas (PH) Prosentase PH PH PH Pertama Muda Madya III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c

≥ 80 %

80

120

160

240

320

440

560

≤ 20 %

20

30

40

60

80

110

140

100 %

100

150

200

300

400

550

700

3. Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap PNS untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pranata Humas dengan ketentuan : a. Sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama. b. Sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang. 4. Pranata Humas Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan menjadi Pembina Utama Muda golongan IV/c, angka kredit kumulatif yang disyaratkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) harus berasal dari unsur pengembangan profesi. 5. Pranata Humas Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok 6. Pranata Humas Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkat diwajibkan mengumpulkan sekurangkurangnya 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok. 7. Penilaian Angka Kredit Pranata Humas a. Pranata Humas yang melaksanakan tugas di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan. b. Pranata Humas yang melaksanakan tugas setingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan.

BATAN

-98. Kelebihan angka kredit dari yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya. 9. Pembagian angka kredit bagi Pranata Humas yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang informasi dan kehumasan, ditetapkan sebagai berikut: a. 60% bagi penulis utama; b. 40% bagi semua penulis pembantu (sebanyak-banyaknya 3 orang).

BATAN

- 10 BAB III PEMBINAAN KARIER JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS

A. PERSYARATAN DAN KETENTUAN PENGANGKATAN JABATAN PRANATA HUMAS 1. Pengangkatan PNS kedalam Jabatan Fungsional Pranata Humas dapat dilakukan melalui mekanisme: a. Pengangkatan pertama kali, yaitu pengangkatan yang dilakukan melalui proses formasi CPNS dengan persyaratan : 1). Pranata Humas Terampil a) Ijazah serendah-rendahnya SLTA sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan; b) Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda golongan ruang II/a; c) Setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; d) Memiliki angka kredit kumulatif minimal sesuai ketentuan. 2). Pranata Humas Ahli a) Ijazah serendah-rendahnya Sarjana/DIV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan; b) Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a; c) Setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; d) Memiliki angka kredit kumulatif minimal sesuai ketentuan. b. Perpindahan jabatan dari jabatan lain dengan persyaratan : 1) Semua persyaratan pengangkatan pertama kali sebagai Pranata Humas Terampil dan/atau Pranata Humas Ahli. 2) Pengalaman dalam kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan sekurangkurangnya 2 (dua) tahun; 3) Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang dipangkunya; 4) Unsur penilaian prestasi kerja dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. c. Pejabat Fungsional Pranata Humas yang diangkat berdasarkan pengangkatan pertama kali maupun perpindahan jabatan, paling lambat 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatan Pranata Humas wajib lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pranata Humas, apabila tidak lulus maka akan diberhentikan dari jabatan fungsionalnya. 2. Pangkat dan golongan ruang PNS yang diangkat ke dalam jabatan fungsional Pranata Humas ditetapkan sama dengan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki, sedangkan jenjang jabatan Pranata Humas ditetapkan berdasarkan angka kredit yang tertuang dalam SK PAK yang dimiliki. 3. Setiap pengangkatan PNS kedalam jabatan fungsional Pranata Humas harus berdasarkan pada formasi yang ditetapkan oleh MENPAN setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN sesuai pasal 23 Peraturan MENPAN Nomor PER/109/M.PAN/11/2005.

BATAN

- 11 4. Seorang PNS yang telah memenuhi persyaratan tersebut di atas dapat diangkat dengan mengikuti prosedur sebagai berikut: a. PNS yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan secara hirarkis mengajukan pengangakatan jabatan fungsional Pranata Humas kepada kepala unit kerja setingkat eselon II. b. Unit kerja mengajukan permohonan kepada Ketua TPJPH-BATAN up. Kepala BSDM untuk pengangkatan PNS dalam jabatan Pranata Humas, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: 1) DUPAK beserta lampirannya yang telah diisi dengan benar. 2) Berkas-berkas bukti penilaian dari kegiatan Unsur Utama dan Unsur Penunjang 3) Kelengkapan Adminstrasi sebagai berikut : a) Fotokopi Ijazah SLTA/DIII untuk Pranata Humas Tingkat Terampil; fotokopi Ijazah S1/DIV untuk Pranata Humas Tingkat Ahli yang diakreditasi dan atau dilegalisir pejabat yang berwenang. b) Fotokopi Kartu Pegawai yang dilegalisir. c) Fotokopi SK CPNS yang dilegalisir. d) Fotokopi SK PNS yang dilegalisir. e) Fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir. f) Fotokopi DP3 setiap unsur bernilai baik pada tahun terakhir yang dilegalisir. c. Proses pengangkatan dalam jabatan Pranata Humas dimulai dari Usul Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 1. d. PNS yang diangkat dalam jabatan Pranata Humas tidak dapat menduduki jabatan rangkap, dengan jabatan struktural/jabatan fungsional lainnya.

B. KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT 1. Ketentuan dan Persyaratan Kenaikan Jabatan/Pangkat a. Penetapan angka kredit digunakan sebagai salah satu dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat jabatan fungsional Pranata Humas sesuai ketentuan berlaku. b. Pejabat Fungsional Pranata Humas dapat dinaikan jenjang jabatannya apabila memenuhi ketentuan : 1) Memiliki angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk kenaikan jenjang jabatan. 2) Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir. 3) Setiap unsur DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. c. Pejabat Fungsional Pranata Humas dapat dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila memenuhi ketentuan : 1) Memiliki angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk kenaikan jenjang pangkat. 2) Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir. 3) Setiap unsur DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. d. Angka kredit sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c di atas, berasal dari Unsur Utama sekurang-kurangya 80% (delapan puluh persen) dan dari Unsur Penunjang sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen).

BATAN

- 12 e. Angka kredit dari Unsur Utama, berasal dari unsur pendidikan, kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, dan pengembangan profesi dengan ketentuan : 1) Bagi Pranata Humas Tingkat Ahli yang naik jabatan menjadi Pranata Humas Muda sampai dengan Pranata Humas Madya, atau naik pangkat menjadi Penata golongan ruang III/c sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c : a) Kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). b) Kegiatan pengembangan profesi sebanyak-banyaknya 70% (tujuh puluh persen). 2) Bagi Pranata Humas Tingkat Terampil yang naik jabatan menjadi Pranata Humas Pelaksana, sampai dengan Pranata Humas Penyelia, atau naik pangkat menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sampai dengan Penata golongan ruang III/d : a) Kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh persen). b) Kegiatan pengembangan profesi sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen). f. PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional Pranata Humas, dan telah memperoleh angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat satu tingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, maka pada tahun berikutnya yang bersangkutan tetap diharuskan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya. 2. Pejabat fungsional Pranata Humas yang memperoleh ijazah dalam tingkat pendidikan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan untuk kenaikan jabatan/pangkat dengan ketentuan : a. Ijazah yang diperoleh dalam status tugas belajar (sesuai dengan ketentuan yang berlaku) dapat dinaikkan apabila dilengkapi dengan SK pembebasan sementara dari jabatan Pranata Humas karena tugas belajar. b. Ijazah yang diperoleh atas biaya sendiri di luar jam kerja dapat dinilaikan dengan syarat : 1) Ijazah yang diperoleh sesuai dengan tugas pokoknya. 2) Ijazah yang diperoleh sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun. 3) Telah mengikuti ujian penyesuaian ijazah dan dinyatakan lulus 3. Prosedur Kenaikan Jabatan/Pangkat a. PNS yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan secara hirarkis mengajukan permohonan kenaikan jabatan/pangkat kepada Kepala Unit kerja setingkat Eselon II. b. Unit kerja mengajukan permohonan kepada Ketua TPJPH-BATAN up. Kepala BSDM untuk kenaikan jabatan/pangkat, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: 1) DUPAK beserta lampirannya yang telah diisi dengan benar. 2) Berkas-berkas bukti penilaian dari kegiatan Unsur Utama dan Unsur Penunjang 3) Kelengkapan administrasi sebagai berikut : a) Kenaikan Jabatan (1) Fotokopi Penetapan Angka Kredit (PAK) yang dilegalisir.

BATAN

- 13 (2) Fotokopi SK Jabatan Pranata Humas terakhir yang dilegalisir. (3) Fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir. (4) Salinan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) diklat penjenjangan jabatan fungsional Pranata Humas. (5) Fotokopi DP3 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir. b)

c.

Kenaikan Pangkat (1) Fotokopi Penetapan Angka Kredit (PAK) yang dilegalisir. (2) Fotokopi SK Jabatan Pranata Humas terakhir yang dilegalisir. (3) Fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir. (4) Fotokopi DP3 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir.

Proses kenaikan jabatan/pangkat dalam jabatan Pranata Humas dimulai dari Usul Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 1.

C. PEMBEBASAN SEMENTARA Pejabat fungsional Pranata Humas dapat dibebaskan sementara karena hal-hal sebagai berikut: 1. Tidak dapat memenuhi angka kredit : a. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat dan atau jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pranata Humas Pelaksana Pemula golongan ruang II/a sampai dengan Pranata Humas Penyelia golongan ruang III/c, serta Pranata Humas Pertama golongan ruang III/a sampai dengan Pranata Humas Madya golongan ruang IV/b. b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok bagi Pranata Humas Penyelia golongan ruang III/d dan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok bagi Pranata Humas Madya golongan ruang IV/c. 2. Dijatuhi hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. SK pembebasan sementara berlaku terhitung mulai tanggal berlakunya hukuman disiplin, selama menjalani hukuman disiplin dapat tetap melaksanakan sebagian tugas pokoknya, tetapi tidak diberikan nilai angka kredit dan tunjangan fungsionalnya tidak dibayarkan. 3. Diberhentikan sementara sebagai PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966. SK pembebasan sementara berlaku terhitung mulai tanggal berlakunya pemberhentian sementara sebagai PNS dan tunjangan fungsionalnya tidak dibayarkan. 4. Ditugaskan secara penuh diluar jabatan fungsional Pranata Humas. SK pembebasan sementara berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan bagi pejabat struktural dan tunjangan fungsionalnya tidak dibayarkan.

BATAN

- 14 5. Melaksanakan cuti diluar tanggungan negara kecuali untuk persalinan yang ke-3 dan seterusnya, SK pembebasan sementara berlaku terhitung mulai tanggal berlakunya cuti di luar tanggungan negara dan tunjangan fungsionalnya tidak dibayarkan. 6. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, SK pembebasan sementara berlaku terhitung mulai bulan berikutnya setelah TMT tugas belajar, selama pembebasan sementara tetap dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat pilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, angka kredit selama pembebasan sementara tidak dapat digunakan untuk kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional Pranata Humas, tunjangan jabatan fungsionalnya dihentikan terhitung mulai bulan ke-7 (tujuh).

D. SURAT PERINGATAN Biro Sumber Daya Manusia berkewajiban memberikan peringatan kepada pejabat Pranata Humas yang akan habis masa jabatannya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum batas waktu menduduki jabatan/pangkat berakhir.

E.

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN PRANATA HUMAS 1. Pejabat Pranata Humas yang dibebaskan sementara dari jabatanya karena tidak dapat menambah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, dapat diangkat kembali jabatan/pangkatnya satu tingkat lebih tinggi dari jabatan/pangkat semula, apabila : a. Semua persyaratan yang diwajibkan untuk kenaikan jabatan/pangkat satu tingkat lebih tinggi telah terpenuhi; b. Usulan dari unit kerja yang ditanda tangani pejabat setingkat eselon II; c. Melampirkan berkas bukti penilaian; d. Usia masih di bawah Batas Usia Pensiun (BUP) sesuai dengan peraturan yang berlaku; e. Disetujui dan ditetapkan dalam sidang Tim Penilai sesuai dengan peraturan yang berlaku; f. Diusulkan dalam periode waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Keputusan Pembebasan Sementara berlaku; g. Melampirkan Surat Keputusan Pembebasan Sementara dan PAK terakhir. 2. Pejabat Pranata Humas yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena hukuman disiplin, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Pranata Humas semula, apabila : a. Telah selesai menjalankan hukuman disiplin yang dibuktikan dengan surat keputusan yang sah dari pejabat yang berwenang; b. Usulan dari unit kerja yang ditanda tangani kepala unit kerjanya dengan mencantumkan tanggal pengangkatan kembali yang dimaksud; c. Usia masih di bawah Batas Usia Pensiun (BUP) sesuai dengan peraturan yang berlaku; d. Melampirkan Surat Keputusan Pembebasan Sementara dan PAK terakhir.

BATAN

- 15 3. Pejabat Pranata Humas yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena diberhentikan sementara dari PNS, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Pranata Humas semula, apabila : a. Telah selesai menjalankan hukuman pemberhentian sementara dari PNS yang dibuktikan dengan surat yang sah dari pejabat yang berwenang; b. Usulan dari unit kerja yang ditanda tangani Kepala Unit Kerjanya dengan menyebut tanggal pengangkatan kembali yang dimaksud; c. Usia masih di bawah Batas Usia Pensiun (BUP) sesuai dengan peraturan yang berlaku; d. Melampirkan Surat Keputusan Pembebasan Sementara dan PAK terakhir. 4. Pejabat Pranata Humas yang dibebaskan sementara dari jabatan karena diangkat dalam jabatan struktural atau karena ditugaskan di luar lingkungan jabatan fungsional Pranata Humas, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Pranata Humas semula, apabila : a. Telah selesai menjalankan tugas sebagai pejabat struktural atau telah selesai menjalankan tugas di luar lingkungan jabatan fungsional Pranata Humas dibuktikan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang; b. Usulan dari unit kerja yang ditanda tangani oleh pejabat setingkat eselon II dengan mencantumkan tanggal pengangkatan kembali yang dimaksud; c. Usia masih di bawah Batas Usia Pensiun (BUP) sesuai dengan peraturan yang berlaku; d. Melampirkan Surat Keputusan Pembebasan Sementara dan PAK terakhir. 5. Pejabat Pranata Humas yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena melaksanakan cuti di luar tanggungan negara, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Pranata Humas semula, apabila : a. Telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara yang dibuktikan dengan surat keputusan yang sah dari pejabat yang berwenang; b. Usulan dari unit kerja yang ditanda tangani Kepala Unit Kerjanya dengan mencantumkan tanggal pengangkatan kembali yang dimaksud; c. Usia masih di bawah Batas Usia Pensiun (BUP) sesuai dengan peraturan yang berlaku; d. Melampirkan Surat Keputusan Pembebasan Sementara dan PAK terakhir. 6. Pejabat Pranata Humas yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat dianggkat kembali ke dalam jabatan Pranata Humas semula, apabila : a. Surat keputusan aktif kembali bekerja dari Kepala BSDM; b. Usulan dari unit kerja yang ditanda tangani oleh pejabat setingkat eselon II dengan mencantumkan tanggal pengangkatan kembali yang dimaksud; c. Usia masih di bawah Batas Usia Pensiun (BUP) sesuai dengan peraturan yang berlaku; d. Melampirkan Surat Keputusan Pembebasan Sementara dan PAK terakhir.

BATAN

- 16 F.

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PRANATA HUMAS 1. Pejabat fungsional Pranata Humas akan diberhentikan dari jabatannya apabila : a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat yang setingkat lebih tinggi, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara. b. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. c. Dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 2. Pejabat Fungsional Pranata Humas yang diberhentikan : a. Tidak wajib melaksanakan tugas Pranata Humas; b. Tidak berhak atas tunjangan jabatan fungsional Pranata Humas; c. Kenaikan pangkatnya dipertimbangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku diluar jabatan fungsional Pranata Humas; d. Tidak dapat diangkat kembali kedalam jabatan fungsional Pranata Humas. 3. Pranata Humas yang telah diberhentikan dapat dinaikkan pangkatnya secara reguler apabila: a. Pangkatnya belum mencapai pangkat tertinggi berdasarkan pendidikan formalnya; b. Telah 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat tersebut; c. Memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat secara reguler.

BATAN

- 17 BAB IV KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS YANG DAPAT DIBERI ANGKA KREDIT

Dalam memberikan angka kredit terhadap usul penetapan angka kredit jabatan fungsional Pranata Humas di lingkungan BATAN, Tim Penilai menggunakan pedoman penilaian sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Tata Kerja dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Humas (Pedoman Teknis Pelaksanaan Butir Kegiatan dan Penilaian Angka Kreditnya) sebagai berikut : A.

UNSUR UTAMA 1. Pendidikan, meliputi : a. Pendidikan sekolah dan memperoleh Ijazah/gelar; b. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang informasi dan kehumasan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP); c. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan serta memperoleh sertifikat. 2. Pelayanan Informasi dan Kehumasan, meliputi : a. Perencanaan pelayanan informasi dan kehumasan; b. Pelayanan informasi; c. Pelaksanaan hubungan kelembagaan; d. Pelaksanaan hubungan personil; e. Pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan. 3. Pengembangan Profesi, meliputi : a. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang informasi dan kehumasan; b. Penerjemahan/Penyaduran buku atau karya ilmiah lain di bidang informasi dan kehumasan; c. Menyusun pedoman petunjuk teknis informasi dan kehumasan; d. Memberikan konsultasi informasi dan kehumasan yang bersifat konsep.

B.

UNSUR PENUNJANG Penunjang Tugas Pranata Humas, meliputi: 1. Pengajar atau pelatih di bidang informasi dan kehumasan; 2. Berperan serta dalam seminar/lokakarya/konferensi; 3. Kenggotaan dalam organisasi profesi; 4. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pranata Humas; 5. Memperoleh piagam penghormatan; 6. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya.

BATAN

- 18 C.

RINCIAN BUTIR KEGIATAN DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT PRANATA HUMAS 1. Pranata Humas Pelaksana Pemula

NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT

RUANG LINGKUP KEGIATAN

BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8

I.

PENDIDIKAN

A. Pendidikan sekolah dan memperoleh Ijazah/Gelar B. Diklat fungsional di bidang informasi dan kehu masan serta memperoleh STTPL/Sertifikat

II.

PELAYANAN INFORMASI DAN KEHUMASAN

Melanjutkan pendidikan formal dengan jurusan yang sesuai dengan bidang tugasnya, dan ijazah diperoleh setelah diangkat sebagai pejabat fungsional Pranata Humas

Foto copy ijazah yang telah dilegalisir

Semua jenjang

Mendapatkan tugas dari pejabat yang berwenang. Untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan bidang tugasnya

Sertifikat sesuai dengan diklat yang diikuti yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

Semua jenjang

1,5

Mendapatkan tugas dari pejabat yang berwenang. Untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Prajabatan

Surat Tanda Lulus Diklat Prajabatan

Semua Jenjang

0,005

Mengumpulkan dan menghimpun data/ informasi yang meliputi: data kegiatan yang sedang berjalan, hasil evaluasi kegiatan, data kebutuhan informasi, masyarakat, data kondisi (statis dan dinamis) masyarakat data kondisi sumberdaya pelayanan

Laporan berisi kumpulan data dan informasi untuk menyusun rencana pelayanan informasi dan kehumasan

1. Diploma III (D3)

60

2. Diploma II (D2)

40

3. SLTA/D.1

25

1. Lamanya lebih dari 960 jam

15

2. Lamanya 641-960 jam

9


6


3


2

6. Lamanya

1

30-80 jam

C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan

Pendidikan dan pelatihan Prajabatan Tingkat II

A. Perencanaan Pelayanan Informasi dan Kehumasan

1. Mengumpulkan data, informasi untuk penyusunan rencana pelayanan informasi dan kehumasan

PH Pelaksana Pemula

BATAN

- 19 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8

7. Menyusun rencana kerja pelayanan informasi dan kehumasan oleh :

0,006

Menyusun kerangka acuan pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan yang memuat latar belakang, tujuan, sasaran, keluaran, metoda, jadwal pelaksanaan dan pembiayaan

Rencana kerja layanan informasi dan kehumasan dalam bentuk kerangka acuan

PH Pelaksana Pemula

1. Mengumpulkan data dan informasi untuk pelayanan informasi

0,006

Mengumpulkan data/informasi dari media, masyarakat dan sumber lainnya serta menuangkan/mencatat dalam bentuk form/laporan

Laporan kumpulan data/informasi dalam bentuk form/matrik

PH Pelaksana Pemula

3. Mengentri data dan informasi

0,006

Memasukan data dan informasi (kuantitatif dan kualitatif) ke dalam komputer sesuai dengan program aplikasi digunakan

Paket data entri

PH Pelaksana

6. Membuat kliping

0,005

Mengkliping berita dan opini dari media cetak sesuai dengan bidang tugas masingmasing

Paket kliping setiap topik

PH Pelaksana

Menyusun rancangan isi, bentuk dan kemasan informasi yang berkaitan dengan layanan publik

Desain layanan publik

PH Pelaksana

Menerima dan mengirim informasi melalui telepon dan fax serta e-mail

Laporan melakukan layanan informasi melalui fax/telepon perkegiatan

PH Pelaksana

Mengamati secara langsung dan mencatat penempatan sarana dan prasarana penyelenggaraan konperensi pers, seminar, lokakarya, dan kegiatan sejenis

Laporan hasil pantauan fasilitas konperensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis

PH Pelaksana

a. Pelaksanaan pemula B. Pelayanan Informasi

C. Pelaksanaan Hubungan Kelembagaan

7. Menyusun desain atau model informasi layanan

0,008

12. Melakukan pelayanan informasi secara stasioner (fax, telepon)

0,002

5. Memantau penempatan sarana dan fasilitas penye lenggaraan konperensi pers, seminar, lokakarya, danpertemuan sejenis

0,005

Pemula

Pemula

Pemula

Pemula

Pemula

BATAN

- 20 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8

III.

PENGEMBANGAN PROFESI

12,50

Membuat karya tulis ilmiah di bidang pelayanan informasi dan kehumasan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

Buku atau foto copy yang disyahkan oleh pejabat yang berwenang

Semua jenjang

6

Membuat karya tulis ilmiah yang diterbitkan dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

Naskah karya tulis yang dimuat dalam majalah ilmiah atau foto copy yang disyahkan oleh pejabat berwenang

Semua jenjang

8

Membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara terbatas di lingkungan lembaga/instansi. Untuk tingkat daerah diedarkan di lingkungan pemerintahan provinsi, kota atau kabupaten

Buku atau foto copynya yang disyahkan oleh pejabat berwenang

Semua jenjang

4

Membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk makalah yang diterbitkan dan diedarkan secara terbatas di lingkungan lembaga/instansi. Untuk tingakat daerah diedarkan di lingkungan pemerintahan provinsi, kota atau kabupaten

Naskah karya tulis ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah atau foto copy yang disyahkan oleh pejabat berwenang

Semua jenjang

A. Pembuatan Karya Tulis ilmiah di bidang Informasi dan kehumasan Catatan : Apabila penulis lebih dari satu orang, penilaian bagi penulis utama 60%, penulis pembantu 40%, penulis pembantu sebanyak banyaknya 3 orang

1. Membuat karya tulis ilmiah/ hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang informasi dan kehumasan yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

2. Membuat karya tulis ilmiah/ hasil penelitian, pengkajian, survey, dan atau evaluasi di bidang informasi dan kehumasan yang tidak dipublikasikan a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah

BATAN

- 21 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8

3. Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang informasi dan kehumasan yang dipublikasikan

8

Menulis tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang informasi dan kehumasan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional


Semua jenjang

b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

4

Menulis tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang informasi dan kehumasan yang dimuat dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI


Semua jenjang

4. Membuat karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang informasi dan kehumasan yang tidak dipublikasikan

7,50

Membuat karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara terbatas di lingkungan lembaga/instansi. Untuk tingkat daerah diedarkan di lingkungan pemerintahan provinsi, kota atau kabupaten

Buku atau foto copynya yang disyahkan oleh pejabat yang berwenang

Semua jenjang

3,50

Membuat karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bentuk makalah yang diterbitkan dan diedarkan secara terbatas di lingkungan lembaga/ instansi. Untuk tingkat daerah diedarkan di lingkungan pemerintahan provinsi, kota atau kabupaten

Majalah atau foto copy yang disyahkan oleh pejabat yang berwenang

Semua jenjang

a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah

BATAN

- 22 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8

5. Membuat tulisan ilmiah di bidang informasi dan kehumasan yang disebarluas kan melalui media masa

2

Membuat tulisan ilmiah atau artikel di bidang informasi dan kehumasan yang disebarluaskan melalui media massa

Foto copy tulisan ilmiah atau artikel yang disyahkan pejabat berwenang

Semua jenjang

2,50

Membuat makalah berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah di bidang informasi dan kehumasan

Foto copy makalah yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah yang disyahkan penanggung jawab pertemuan ilmiah

Semua jenjang

Mengalihbahasakan buku atau karya ilmiah di bidang informasi dan kehumasan

Buku terjemahan/saduran yang diterbitkan secara nasional

Semua jenjang

Mengalihbahasakan majalah ilmiah

Konsep/naskah saduran majalah ilmiah

Semua jenjang

Menelaah referensi dan menyusun konsep

Naskah SOP penyelenggaraan pelayanan informasi dan kehumasan

Semua jenjang

6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang informasi dan kehumasan

B. Penerjemahan/ Penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang informasi dan kehumasan

Menerjemahkan/ Penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang informasi dan kehumasan yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan di edarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

C. Penyusunan pedoman petunjuk teknis pelayanan informasi dan kehumasan

7

a.

Menyusun standar penyelenggaraan informasi dan kehumasan yang diakui oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika dan diedarkan secara nasional

3,50 5

standart operating procedure (SOP) untuk satu bentuk penyelenggaraan pelayanan informasi dan kehumasan

BATAN

- 23 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8

b. Menyusun pedoman umum, petunjuk teknis informasi dan kehumasan

3

Menelaah kegiatan-kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan yang telah dilaksanakan atau diprogramkan dan membuat konsep pedoman berdasarkan jenis pelayanan informasi dan kehumasan yang dilakukan

Naskah pedoman umum atau petunjuk teknis informasi dan kehumasan

Semua jenjang

1,50

Memberikan bimbingan dan konsultasi kepada instansi yang memerlukan sesuai dengan permasalahan

Naskah pemberian konsultasi

Semua jenjang

Memberikan bimbingan dan konsultasi kepada perorangan yang memerlukan sesuai dengan permasalahan


Semua jenjang

Mengajar/melatih pada Pendidikan dan Pelatihan PNS dalam bidang informasi dan kehumasan

Surat tugas atau surat keterangan mengajar dari penyelenggara diklat

Semua jenjang

Mengikuti seminar /lokakarya/Konperensi sebagai pemrasaran maksimal 2 kali dalam satu tahun

Sertifikat dari penyelenggara seminar/lokakarya/ konperensi

Semua jenjang

Mengikuti seminar / lokakarya / konperensi sebagai moderator / pembahas/ narasumber, maksimal 2 kali dalam satu tahun


Semua jenjang

D. Pemberian konsultasi informasi dan kehumasan yang bersifat konsep

IV

PENUNJANG TUGAS PRANATA HUMAS

a. Institusi

b. Perorangan

A. Pengajar/ Pelatih di Bidang Informasi dan Kehumasan

Mengajar/Melatih pada Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

B. Peran serta dalam Seminar/ Lokakarya/ Konperensi

Mengikuti seminar/ lokakarya/konperensi, sebagai : a. Pemrasaran b. Moderator / Pembahas / Narasumber

1

0,03 Setiap Jam 3 Setiap kali 2 Setiap Kali

BATAN

- 24 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Mengikuti seminar / lokakarya / konperensi sebagai peserta, maksimal 2 kali dalam satu tahun


Semua jenjang

Menjadi pengurus organisasi profesi dalam bidang informasi dan kehumasan dalam lingkup internasional , nasional, propinsi atau kabupaten/kota

Surat keputusan pengurus organisasi profesi

Semua jenjang

Menjadi anggota aktif organisasi profesi dalam bidang informasi dan kehumasan dalam lingkup internasional , nasional, propinsi atau kabupaten/kota


Semua jenjang

Menjadi anggota tim penilai angka kredit Pranata Humas

Foto copy SK sebagai anggota Tim Penilai Angka Kredit Pranata Humas yang disyahkan pejabat kepegawaian

Semua jenjang

3

Memperoleh penghargaan / tanda jasa satya lencana karya satya

Foto copy tanda jasa yang disyahkan pejabat kepegawaian

Semua jenjang

2



Semua jenjang

c. Peserta

Setiap kali C. Keanggotaan dalam organisasi profesi

Menjadi anggota organisasi profesi, sebagai:

1

a. Pengurus Aktif

Setiap tahun

b. Anggota Aktif

0,75 Setiap tahun

D. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Pranata Humas

Menjadi anggota aktif Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Humas

E. Perolehan Piagam Kehormatan

Memperoleh penghargaan/ tanda jasa Satya Lencana Karya Satya :

0,5 Setiap tahun

a. 30 (tigapuluh) Tahun b. 20 (duapuluh) Tahun

BATAN

- 25 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8

F. Perolehan gelar sarjana lainnya

c. 10 (sepuluh) Tahun

1

Memperoleh penghargaan/ tanda jasa satya lencana karya satya


Semua jenjang

Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya:

5

Memperoleh ijazah sarjana/diploma IV yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya

Foto copy ijazah / diploma yang disyahkan instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Semua jenjang

2. Sarjana Muda / Diploma III

4

Memperoleh ijazah sarjana muda/diploma III yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya


Semua jenjang

3. Diploma II

3

Memperoleh diploma II yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya


Semua jenjang

1. Sarjana / Diploma IV

Catatan : Laporan pelaksanaan setiap butir kegiatan, sepanjang tidak disebutkan dalam juknis Disyahkan/ditandatangani oleh : 1. Pejabat struktural yang menjadi atasan langsung Pranata Humas yang bersangkutan, atau

BATAN

- 26 2. Pranata Humas senior (berdasarkan jenjang jabatan) yang ditunjuk oleh pimpinan unit kerja sebagai koordinator Para Pranata Humas di lingkungan unit kerjanya.

BATAN

- 27 2. Pranata Humas Pelaksana NO 1 I.

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8

PENDIDIKAN

A. Pendidikan sekolah dan memperoleh Ijazah/Gelar B. Diklat fungsional di bidang informasi dan kehumasan serta memperoleh STTPL/ Sertifikat

II.




Semua jenjang



Semua jenjang

1,5



Semua Jenjang

1. Diploma III (D3)

60

2. Diploma II (D2)

40

3. SLTA/D.1

25


15


9


6


3


2

6. Lamanya

1

30-80 jam




3. Mengolah data untuk penyusunan rencana pelayanan informasi dan kehumasan

0,008

Mengklasifikasi dan mengedit data/ informasi berdasarkan bidang Polhukam, Ekuin, Kesra atau sesuai dengan bidang tugas masing-masing

Laporan klasifikasi data informasi berdasarka bidang Kesra, Ekuin, Polhukam atau sesuai bidangnya

PH Pelaksana


0,008



PH Pelaksana

b. Pelaksana

BATAN

- 28 NO 1

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8

0,008

Menyusun rancangan tata letak ruang konperensi pers, seminar, rapat kerja, dan pertemuan sejenis sesuai dengan tujuan kegiatan, kondisi sumber daya dan sasaran partisipan

Laporan rancangan layout ruang konperensi

PH Pelaksana

8. Merancang layout ruang konperensi pers, seminar, rapat kerja, pameran, dan kegiatan sejenis

pers, seminar, rapat kerja, dan pertemuan sejenis yang diketahui pejabat yang berwenang

0,008

Melakukan peninjauan dan mengumpulkan data lokasi, sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan konperensi pers, seminar, lokakarya, rapat kerja, pers tour dan kegiatan sejenis

Laporan hasil tinjauan lokasi konperensi pers, seminar, lokakarya, rapat kerja, pers tour dan kegiatan sejenis

PH Pelaksana

11. Menyusun rencana kebutuhan sarana, prasarana dan biaya penyelenggaraan pameran

0,010

Membuat perkiraan kebutuhan sarana dan prasarana dan biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pameran

Konsep perkiraan kebutuhan penyelenggaraan pameran

PH Pelaksana

14. Menyusun data base pelayanan informasi dan kehumasan

0,008

Menyusun data sesuai format untuk dimasukan dalam komputer (jenis dan data disesuaikan dengan ruang lingkup tugas masing-masing), dikelompokan Ekuin, Polhukam, Kesra

Paket susunan data base pelayanan informasi dan kehumasan

PH Pelaksana

15. Membuat statistik pelayanan informasi dan kehumasan

0,008

Menyajikan data pelayanan informasi dan kehumasan dalam bentuk model statistik (angka dan gambar)

Naskah sajian layanan informasi dan kehumasan dlm bentuk statistik

PH Pelaksana

9. Melakukan survei lokasi atau tempat penyelenggaraan konperensi pers, seminar, lokakarya, rapat kerja, pers tour dan kegiatan sejenis

BATAN

- 29 NO 1

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8

B. Pelayanan Informasi


D. Pelaksanaan Hubungan Personil

4. Mengolah data dan informasi

0,008

Mengklasifikasi dan mengedit data/ informasi berdasarkan bidang Ekuin, Polhukam, dan Kesra atau sesuai dengan bidang tugas masing-masing

Paket klasifikasi data/ informasi

PH Pelaksana

5. Memutakhirkan data dan informasi publik

0,010

Memperbarui data dan informasi publik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan situasi

Paket data/informasi yang telah diperbarui

PH Pelaksana

11. Melaksanakan tugas sebagai master of ceremony

0,008

Menjadi MC di kantor/lembaga sendiri dan di tempat lain di bidang pelayanan informasi dan kehumasan

Laporan menjadi MC dan melampirkan surat tugas atau undangan untuk menjadi MC

PH Pelaksana

12.

0,010

Melakukan pengamatan langsung dan menghimpun data/informasi dalam pelaksanaan pelayanan informasi

Laporan berisi himpunan data/informasi dalam pelaksanaan pelayanan informasi dan kehumasan

PH Pelaksana

1. Mengumpulkan data dan informasi untuk pelaksanaan hubungan personil

0,008

Mencari dan menghimpun data/ informasi dalam rangka pelaksanaan hubungan personil antara lain meliputi: kondisi dan karakteristik personil, permasalahan dan kebutuhan informasi personil

Laporan kegiatan pengumpulan data/ informasi hubungan personil dalam bentuk form/matrik

PH Pelaksana

4. Melaksanakan kegiatan kreatif dan entertainment, sebagai :

0,080

Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada peserta baik sebelum maupun pada saat berlangsungnya kegiatan rekreatif dan

Laporan sebagai instruktur dalam kegiatan rekreatif dan

PH Pelaksana

entertainment

entertainment

Meliputi kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan

b. Instruktur

BATAN

- 30 UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8

III.


A. Pembuatan Karya Tulis ilmiah di bidang Informasi dan kehumasan

1. Membuat karya tulis ilmiah / hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang informasi dan kehumas an yang dipublikasikan:

12,50



Semua jenjang

NO

Catatan : Apabila penulis lebih dari satu orang, penilaian bagi penulis utama 60%, penulis pembantu 40%, penulis pembantu sebanyakbanyaknya tiga orang

a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

6



Semua jenjang

2. Membuat karya tulis ilmiah / hasil penelitian, pengkajian, survey, dan atau evaluasi di bidang informasi dan kehumasan yang tidak dipublikasikan

8



Semua jenjang

4



Semua jenjang


BATAN

- 31 NO 1

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8


8



Semua jenjang

b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

4



Semua jenjang

4. Membuat karya tulis ilmiah/hasil penelitian, pengkajian , survei dan atau evaluasi dibidang informasi dan kehumasan yang tidak dipublikasikan

7,50

Membuat karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara terbatas di lingkungan lembaga/ instansi. Untuk tingkat daerah diedarkan di lingkungan pemerintahan provinsi, kota atau kabupaten


Semua jenjang

3,50

Membuat karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bentuk makalah yang diterbitkan dan diedarkan secara terbatas di lingkungan lembaga/ instansi. Untuk tingkat daerah diedarkan di lingkungan pemerintahan provinsi,kota atau kabupaten


Semua jenjang


a.

Dalam bentuk buku

b.

Dalam bentuk makalah

BATAN

- 32 NO 1

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8

6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang informasi dan kehumasan B. Penerjemah/ Penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang informasi dan kehumasan

Menerjemahkan/ Penyaduran buku atau karya tulis ilmiah di bidang informasi dan kehumasan yang dipublikasikan:

7


Foto Copy makalah yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah yang disyahkan penanggung jawab pertemuan ilmiah

Semua jenjang



Semua jenjang



Semua jenjang



Semua jenjang


Semua jenjang

a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan di edarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI


2,50

3,50

a. Menyusun standar penyelenggaraan informasi dan kehumasan yang diakui oleh Kominfo secara nasional

5


3

standart operating procedure (SOP) untuk satu bentuk penyelenggaraan pelayanan informasi dan kehumasan Menelaah kegiatan-kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan yang telah dilaksanakan atau diprogramkan dan membuat konsep pedoman berdasarkan jenis pelayanan informasi dan kehumasan yang dilakukan

BATAN

- 33 NO 1

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8


IV


a. Institusi

b. Perorangan

1,50

1



Setiap Jam


Mengikuti seminar/ lokakarya/konperensi, sebagai

Setiap

a. Pemrasaran b. Moderator / Pembahas / Nara Sumber

0,03

3 kali 2 Setiap kali

c. Peserta

1 Setiap kali

C. Keanggotaan dalam organisasi profesi

Menjadi anggota organisasi profesi, sebagai: a. Pengurus Aktif

1 Setiap tahun



Semua jenjang



Semua jenjang



Semua jenjang

Mengikuti seminar / lokakarya /Konperensi sebagai pemrasaran maksimal 2 kali dalam satu tahun

Sertifikat dari penyelenggara seminar/ lokakarya/konperensi

Semua jenjang

Mengikuti seminar / lokakarya / konperensi sebagai moderator / pembahas / nara sumber, maksimal 2 kali dalam satu tahun


Semua jenjang



Semua jenjang



Semua jenjang

BATAN

- 34 NO 1

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8

b. Anggota Aktif

0,75 Setiap tahun

Menjadi anggota organisasi profesi dalam bidang informasi dan kehumasan dalam lingkup internasional , nasional, propinsi atau kabupaten/kota


Semua jenjang



Semua jenjang




Memperoleh penghargaan/ tanda jasa Satya Lencana Karya Satya : a. 30 (tigapuluh) Tahun

3



Semua jenjang

b. 20 (duapuluh) Tahun

2



Semua jenjang


1


Foto copy tanda jasa yg disyahkan pejabat kepegawaian

Semua jenjang

Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya :

5

Memperoleh ijazah sarjana / diploma IV yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya

Foto copy ijazah/diploma yang disyahkan instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Semua jenjang



0,5 Setiap tahun

BATAN

- 35 NO 1

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8


4

Memperoleh ijazah sarjana muda / diploma III yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya

Foto copy ijazah/ diploma yang disyahkan instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Semua jenjang

3. Diploma II

3



Semua jenjang

Catatan : Laporan pelaksanaan setiap butir kegiatan, sepanjang tidak disebutkan dalam juknis Disyahkan/ditandatangani oleh : 1. Pejabat struktural yang menjadi atasan langsung Pranata Humas yang bersangkutan, atau 2. Pranata Humas senior (berdasarkan jenjang jabatan) yang ditunjuk oleh pimpinan unit kerja sebagai koordinator Para Pranata Humas di lingkungan unit kerjanya.

BATAN

- 36 3. Pranata Humas Pelaksana Lanjutan UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8

I.

PENDIDIKAN

A. Pendidikan sekolah dan memperoleh Ijazah/Gelar

NO

II.


1. Diploma III (D3)

60



Semua jenjang



Semua jenjang



2. Diploma II (D2)

40

3. SLTA/D.1

25

B. Diklat fungsional di bidang informasi dan kehumasan serta memperoleh STTPL/ Sertifikat

1. Lamanya lebih dari 960 jam 2. Lamanya 641-960 jam 3. Lamanya 481-640 jam 4. Lamanya 161-480 jam 5. Lamanya 81-160 jam 6. Lamanya 30-80 jam

15



1,5


5. Menganalisis data dan informasidari media dan masyarakat

0,020

Mengurai data/informasi Ekuin, Polhukam, Kesra atau sesuai dengan bidang tugas masing-masing

Naskah hasil analisis data/ informasi polhukam, Ekuin, Kesra sebagai bahan perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan

PH Pelaksana Lanjutan


0,020




c. Pelaksana Lanjutan

9 6 3 2 1

Semua Jenjang

BATAN

- 37 NO 1

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8

0,015

Menyusun keseluruhan rangkaian kegiatan meliputi tempat (beserta tata letaknya), peserta yang akan diundang, menu konsumsi dan susunan acara dalam pelaksanaan baik untuk open house public eksternal

Rancangan penyelenggaraan open house public eksternal


0,070

Menelaah bahan materi yang telah terkumpul, dan membuat konsep materi layanan dalam bentuk naskah atau gambar/sketsa

Naskah materi layanan pertunjukan rakyat tradisional


c. Pameran

0,020


Naskah materi layanan informasi melalui pameran


d. Tatap muka

0,015


Naskah materi layanan informasi tatap muka internal


0,035

Mengamati pelaksanaan pameran meliputi materi, tata letak dan jumlah pengunjung pameran

Naskah laporan hasil pengamatan pelaksanaan pameran


0,020

Mengamati secara langsung konten informasi berbagai situs internet termasuk media on line

Laporan data media on line


13. Merancang penyelenggaraan

open house public : b. eksternal


8. Menyusun Materi Layanan Informasi : b.

Media pertunjukan rakyat tradisional

internal

9. Memantau pelaksanaan pameran

10. Memantau operasional jaringan media on line

BATAN

- 38 NO 1

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8

11. Sebagai penanggung jawab teknis pertunjukan rakyat tradisional

0,025

Melaksanakan koordinasi dan bertanggung jawab terhadap kelancaran kegiatan pertunjukan rakyat tradisional

Laporan pelaksanaan pertunjukan rakyat


13. Memandu pengunjung pameran

0,010

Mendampingi dan menjelaskan kepada pengunjung menyangkut seluruh informasi yang ada dalam arena pameran

Laporan pelaksanaan tugas memandu pameran


14. Memberikan ceramah dalam rangka pelayanan informasi

0,020

Memberikan pelayanan informasi langsung terhadap orang banyak secara tatap muka atau melalui media

Naskah bahan ceramah


1.

Mengumpulkan data dan informasi untuk pelaksanaan hubungan kelembagaan

0,020

Mengumpulkan data/informasi mengenai tugas pokok, fungsi serta program beserta rencana pelaksanaan lembaga/instansi lain di bidang pelayanan informasi dan kehumasan

Laporan himpunan data/informasi hubungan kelembagaan


3. Mengolah data dan informasi hubungan kelembagaan

0,020

Mengklarifikasi dan mengedit data/ informasi, hubungan kelembagaan yang meliputi hubungan antar instansi bidang kegiatan operasional masing-masing instansi

Laporan klarisifikasi data/ informasi hubungan kelembagaan


6.

0,015

Menyusun buku panduan penyelenggaraan kegiatan konperensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis meliputi : jadwal acara, nara sumber, peserta, tempat penyelenggaraan dan tata tertib

Laporan penyusunan buku taklimat



Menyusun buku taklimat untuk konperensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis

BATAN

- 39 NO 1

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8

7.

Mengikuti konperensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis

0,030

Menjadi peserta dan berperan aktif dalam konperesi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis

Laporan mengikuti konperesi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis, dan dilampiri sertifikat sebagai peserta


- sebagai moderator

0,020

Bertugas sebagai moderator dalam konperesi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis

Laporan sebagai moderator dalam konperesi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis, dilampiri serti-fikat sebagai moderator


Membuat pres release

0,025

Membuat naskah press release (termasuk menyusun berita dan opini) yang berkaitan dengan kegiatan dan permasalahan lembaga

Naskah press release/ berita/opini yang disyahkan oleh pejabat yang berwenang


10. Melaksanakan kegiatan pers tour, sebagai :

0,045

Mengikuti kegiatan pers tour dan membuat laporan kegiatan secara lengkap

Laporan mengikuti kegiatan

pers tour


- sebagai peserta

9.

b. peserta 11. Melaksanakan tugas sebagai master of

0,020




0,022

Mentranskrip hasil rekaman dialog, wawancara, ceramah, briefing

Naskah hasil transkrip


ceremony 14. Membuat transkrip dialog, wawancara, ceramah, briefing

BATAN

- 40 NO 1

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8

15. Menyelenggarakan penerbitan kehumasan antar lembaga sebagai :

0,020

Menyusun rancangan isi penerbitan, menilai dan menetapkan naskah yang layak terbit serta mengevaluasi hasil penerbitan

a. Naskah rancangan penerbitan yang telah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang


b. Desainer grafis

0,026

Merancang tata letak dan kemasan penerbitan

b. Desain tata letak penerbitan


2.

Mengumpulkan isu tentang hubungan personil

0,020

Mengumpulkan dan menghimpun isu tentang hubungan personil yang meliputi : hubungan vertikal dan horisontal serta pihak-pihak yang terkait

Laporan hasil himpunan data/isu tentang hubungan personil


4.

Melaksanakan kegiatan rekreatif dan

0,015

Menyusun rencana pelaksanaan yang memuat jenis kegiatan, peserta, lokasi, waktupelaksanaan dan biaya, dan mengawasi langsung pelaksanaan kegiatan rekreatif dan entertaiment

Laporan kegiatan- kegiatan rekreatif dan entertaiment


a. Anggota dewan redaksi


entertaiment sebagai a. Penanggung jawab teknis 5.

Mengorganisir pelaksanaan teknis kunjungan keluarga pegawai

0,020

Merancang dan mengatur pelaksanaan kunjungan keluarga pegawai

Laporan rancangan pelaksanaan kunjungan keluarga pegawai yang diketahui oleh atasan


8.

Menulis artikel/opini untuk penerbitan intern

0,020

Mengumpulkan bahan dan menulis naskah artikel/opini sesuai dengan format yang ditetapkan dewan redaksi penerbit dewan intern

Naskah artikel/opini


BATAN

- 41 NO 1

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8

Melaksanakan penerbitan intern, senagai :

0,020


Naskah penerbitan yang telah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang


0,025

Merancang tata letak penerbitan

Desain tata letak penerbitan


10. Membuat foto, slide, sepanduk untuk peningkatan hubungan personil

0,022

Membuat foto, slide, sepanduk untuk peningkatan hubungan personil

Foto, slide, sepanduk


1. Membuat karya tulis ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang informasi dan kehumasan yang dipublikasikan :

12,50



Semua jenjang



Semua jenjang

9.

a.

Anggota dewan redaksi

b. Desainer grafis

III.

PENGEMBANG- A. Pembuatan Karya AN PROFESI Tulis ilmiah di bidang Informasi dan kehumasan Catatan : Apabila penulis lebih dari satu orang, penilaian bagi penulis utama 60%, penulis pembantu 40%, penulis pembantu sebanyakbanyaknya tiga orang

a.

Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

b.

Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

6

BATAN

- 42 NO 1

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8


8



Semua jenjang

b. Dalam bentuk makalah

4



Semua jenjang


8



Semua jenjang

4



Semua jenjang

a. Dalam bentuk buku

a.



BATAN

- 43 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8


7,50



Semua jenjang

3,50



Semua jenjang

a.

Dalam bentuk buku

a.


5. Membuat tulisan ilmiah di bidang informasi dan kehumasan yang disebarluaskan melalui media masa

2



Semua jenjang

6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dlm pertemuan ilmiah di bidang informasi dan kehumasan

2,50



Semua jenjang

BATAN

- 44 NO 1

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8

Menerjemahkan/ Penyaduran buku atau karya tulis ilmiah di bidang informasi dan kehumasan yang dipublikasikan :

7



Semua jenjang



Semua jenjang

B. Penerjemah/ Penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang informasi dan kehumasan



3,50

a. Menyusun standar penyelenggaraan informasi dan kehumasan yang diakui oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika dan diedarkan secara nasional

5

Menelaah referensi dan menyusun konsep standart operating procedure (SOP) untuk satu bentuk penyelenggaraan pelayanan informasi dan kehumasan


Semua jenjang


3



Semua jenjang

BATAN

- 45 NO 1

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8



Semua jenjang



Semua jenjang


Semua jenjang


IV


a. Institusi

b. Perorangan

1,50

1



Mengajar/melatih pada Pendidikan dan 0,03 Setiap Jam Pelatihan PNS dalam bidang informasi dan kehumasan



Konperensi sebagai pemrasaran maksimal 2 kali dalam satu tahun


Semua jenjang

Setiap kali

2

Mengikuti seminar / lokakarya / konperensi sebagai moderator / pembahas / narasumber, maksimal 2 kali dalam satu tahun


Semua jenjang



Semua jenjang



Semua jenjang

3

a. Pemrasaran b. Moderator / Pembahas / Nara Sumber c. Peserta

Setiap kali 1 Setiap kali


Mengikuti seminar / lokakarya /


1 Setiap tahun

BATAN

- 46 NO 1

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8



Semua jenjang



Semua jenjang

3



Semua jenjang


2



Semua jenjang


1



Semua jenjang

Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya

5

Memperoleh ijazah sarjana /diploma IV yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya


Semua jenjang

b. Anggota Aktif

0,75 Setiap tahun





0,5 Setiap tahun

a. 30 (tigapuluh) Tahun



BATAN

- 47 NO 1

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8


4



Semua jenjang

3. Diploma II

3



Semua jenjang


BATAN

- 48 4.

Pranata Humas Penyelia UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8

I.

PENDIDIKAN

NO

II.



1. Diploma III (D3)

60



Semua jenjang



Semua jenjang



2. Diploma II (D2)

40

3. SLTA/D.1

25



15



1,5


2. Mengumpulkan isu pelayanan informasi dan kehumasan dalam rangka perencanaan

0,030

Mengumpulkan isu dari media (melalui monitoring berita da opini), dari masyarakat dan sumber lainnya serta menuangkan/mencatat dalam bentuk form/laporan

Laporan isu dari media, masyarakat dan sumber lainnya dalam bentuk form

PH Penyelia

4. Mengolah isu publik internal

0,040

Mengklasifikasikan dan mengedit isu yang muncul dan berkembang di lingkungan unit kerja atau instansi/lembaga yg mencakup hubungan antar bawahan, hubungan anta ra atasan dan bawah,hubungan antar pejabat, hubungan antar unit yg setingkat ter masuk sifat isu positif, negatif, dan netral

Laporan klarifikasi isu publik internal

PH Penyelia

9 6 3 2 1

Semua Jenjang

BATAN

- 49 NO 1

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8

6. Menyusun program pelayanan informasi dan kehumasan

0,060

Menyusun program pelayanan informasi dan kehumasan meliputi kegiatan-kegiatan yang direncanakan yang akan dilaksanakan satu tahun kedepan yang memuat latar belakang, tujuan, sasaran, kegiatan, dan indikator output dan out come serta sumber pembiayaan

Program kerja satu tahun ke depan

PH. Penyelia


0,040



PH. Penyelia

10. Membuat desain, brosur, leaflet dan terbitan lainnya

0,040

Merancang isi, bentuk dan kemasan brosur, leaflet dan terbitan lainnya

Desain brosur, leaflet dan bahan terbitan lainnya untuk dicetak

PH. Penyelia

12. Menyusun kegiatan wisata pers (pers tour)

0,040

Merancang kegiatan pers tour meliputi tujuan, sarana prasarana, objek, peserta dan biaya

Konsep rancangan kegiatan

PH. Penyelia

13. Merancang penyelenggaraan open house public:

0,020

d. Penyelia

a. Internal

Menyusun keseluruhan rangkaian kegiatan meliputi tempat (beserta tata letaknya), peserta yang akan diundang, menu konsumsi dan susunan acara dalam pelaksanaan open house internal

pers tour

Rancangan penyelenggaraan

open house internal

PH. Penyelia

BATAN

- 50 NO 1

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8


2.

Mengumpulkan isu kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan

0,040

Menghimpun berbagai isu dari media (melalui monitoring berita dan opini) atau dari realitas masyarakat mengenai pelayanan informasi dan kehumasan yang telah atau perlu dilaksanakan

Laporan pengumpulan isu kegiatan layanan informasi dan kehumasan

PH. Penyelia

8.

Menyusun materi layanan informasi

0,048


Naskah materi layanan informasi media cetak dan elektronik

PH. Penyelia

0,040



PH. Penyelia

a. Media cetak dan elektronik 14. Memberikan ceramah dalam rangka pelayanan informasi C. Pelaksanaan hubungan kelembagaan

2.

Mengumpulkan isu tentang hubungan kelembagaan

0,040

Memantau dan mencatat isu yang berkembang baik dalam media atau dalam realita mengenai hubungan kelembagaan, yang mencakup substansi isu, sifat isu(negatif, positif atau netral), subyek yang melontarkan isu

Laporan pantauan dan catatan isu hubungan kelembagaan

PH. Penyelia

4.

Mengelola isu hubungan kelembagaan

0,050

Mengklarifikasikan isu hubungan kelembagaan berdasarkan sumber, substansi, jenis isu, dan bahan serta pihak yang terlibat

Laporan klarifikasi isu hubungan kelembagaan

PH. Penyelia

7.


0,060



PH. Penyelia

- sebagai peserta

BATAN

- 51 NO 1

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8

8.

- sebagai moderator

0,040


Laporan sebagai moderator dalam konperesi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis, dilampiri sertifikat sebagai moderator

PH. Penyelia

Menerjemahkan naskah-naskah konperensi pers, seminar, lokakarya, dan pertemuan sejenis

0,030

Mengalihbahasakan naskah-naskah konperensi pers, seminar, lokakarya, dan pertemuan sejenis sesuai kebutuhan

Naskah terjemahan naskah konperesi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis

PH. Penyelia

0,090

Melaksanakan koordinasi dan bertanggung jawab terhadap kelancaran kegiatan pers

Laporan hasil kegiatan pers

PH. Penyelia


tour

tour

a. Penanggung jawab teknis


0,040



PH. Penyelia

13. Melakukan wawancara dalam kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan

0,030

Menyusun materi pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancara, mewawancarai nara sumber dan mentranskrip hasil wawancara

Laporan hasil wawancara

PH. Penyelia

BATAN

- 52 NO 1

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8

16. Menulis naskah untuk penerbitan kehumasan antar lembaga

0,090

Menulis naskah bahan penerbitan kehumasan antar lembaga

Naskah bahan penerbitan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang

PH. Penyelia

17. Melaksanakan bimbingan teknis dan penyuluhan pembinaan hubungan kelembagaan

0,030

Melaksanakan bimbingan teknis dan penyluhan dalam rangka peningkatan hubungan kelembagaan melalui tatap muka dan atau media

Laporan melakukan bimbingan teknis peningkatan hubungan kelembagaan yang di syahkan oleh pejabat yang berwenang

PH. Penyelia

3.

Menganalisis data dan informasi hubungan personil

0,040

Mengurai data/informasi hubungan personil baik vertikal maupun horizontal

Laporan hasil analisis data/informasi hubungan personil

PH. Penyelia

6.

Mentranskrip ceramah/briefing

0,050

Mentranskrip rekaman dialog ceramah/briefing


PH. Penyelia

7.

Memberikan konsultasi dan advokasi kepada pegawai

0,030

Membantu pegawai melalui pertukaran pikiran, saran dan pendampingan kepada pegawai yang menghadapi kasus kepegawaian atau keluarga

Laporan memberikan konsultasi dan advokasi kepada pegawai

PH. Penyelia

D. Pelaksanaan hubungan personil

BATAN

- 53 NO 1 III.

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8

1. Membuat karya tulis ilmiah / hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang informasi dan kehumasan yang dipublikasikan :

12,50



Semua jenjang

6


Naskah karya tulis yang dimuat dalam majalah ilmiah atau foto copy yg disyahkan oleh pejabat berwenang

Semua jenjang

8



Semua jenjang

4



Semua jenjang


a.


b.


2. Membuat karya tulis ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survey, dan atau evaluasi di bidang informasi dan kehumas an yg tdk dipublikasikan a.

Dalam bentuk buku

b.


BATAN

- 54 NO 1

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8

3. Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang informasi dan kehumasan yang dipublikasikan a.


b.

Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

4. Membuat karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang informasi dan kehumasan yang tidak dipublikasikan a. Dalam bentuk buku

8



Semua jenjang

4



Semua jenjang



Semua jenjang

7,50

BATAN

- 55 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8


3,50



Semua jenjang


2



Semua jenjang


2,50



Semua jenjang


7



Semua jenjang


a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan di edarkan secara nasional

BATAN

- 56 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8

b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI C. Penyusunan pedoman petunjuk teknis pelayanan informasi dan kehumasan


IV


A. Pengajar/Pelatih di Bidang Informasi dan Kehumasan

3,50



Semua jenjang



Semua jenjang


5


3



Semua jenjang

1,50



Semua jenjang



Semua jenjang


Semua jenjang

a. Institusi

b. Perorangan



1

0,03

Mengajar/melatih pada Pendidikan dan Setiap Jam Pelatihan PNS dalam bidang informasi dan kehumasan

BATAN

- 57 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8



Mengikuti seminar/ lokakarya/konperensi, sebagai a. Pemrasaran

Mengikuti semina /lokakarya/ Setiap kali Konperensi sebagai pemrasaran maksimal 2 kali dalam satu tahun


Semua jenjang

b. Moderator/Pembahas /Nara Sumber

Mengikuti seminar / lokakarya / 2 Setiap kali konperensi sebagai moderator / pembahas / nara sumber, maksimal 2 kali dalam satu tahun


Semua jenjang

c. Peserta

Mengikuti seminar / lokakarya / Setiap kali konperensi sebagai peserta, maksimal 2 kali dalam satu tahun


Semua jenjang



Semua jenjang



Semua jenjang



Semua jenjang


3

1

1 Setiap tahun

a. Pengurus Aktif b. Anggota Aktif

0,75 Setiap tahun



0,5 Setiap tahun

BATAN

- 58 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8

3



Semua jenjang


2



Semua jenjang


1



Semua jenjang


5



Semua jenjang


4



Semua jenjang

3. Diploma II

3



Semua jenjang


Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lencana Karya Satya : a. 30 (tigapuluh) Tahun



BATAN

- 59 Catatan : Laporan pelaksanaan setiap butir kegiatan, sepanjang tidak disebutkan dalam juknis Disyahkan/ditandatangani oleh : 1. Pejabat struktural yang menjadi atasan langsung Pranata Humas yang bersangkutan, atau 2. Pranata Humas senior (berdasarkan jenjang jabatan) yang ditunjuk oleh pimpinan unit kerja sebagai koordinator Para Pranata Humas di lingkungan unit kerjanya.

BATAN

- 60 5. Pranata Humas Pertama UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8

I.

PENDIDIKAN

NO



II.


1. Pasca Sarjana a.

S.3

200

b.

S.2

150

2. Sarjana (S.1)

100


15


9


6


3


2

6. Lamanya

1

30-80 jam



Semua jenjang



Semua jenjang



Semua Jenjang


Pendidikan dan pelatihan Prajabatan Tingkat III


1. Mengolah isu publik eksternal

0,020

Mengklasifikasi dan mengedit isu yang muncul dan berkembang dari luar lingkunagn unit kerja atau instansi/lemaga, dengan mengklasifikasi isu positif, negatif dan netral

Laporan hasil olahan isu publik eksternal

PH Pertama

3. Menyusun rencana kerja pelayanaan informasi dan kehumasan oleh : a. PH Pertama

0,020

Menyusun kerangka acuan pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan yang memuat latar belakang, tujuan, sasaran, keluaran, metode, jadwal, pelaksanaan kegiatan dan pembiayaan

Rencana kerja pelayanan informasi dan kehumasan

PH Pertama

2

BATAN

- 61 NO 1

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8

4. Merancang penyelenggaraan konperensi pers, seminar, lokakarya, rapat kerja kehumasan

0,020

Menyusun kerangka acuan penyelenggaraan konperensi pers, seminar, lokakarya, rapat kerja kehumasan yang memuat latar belakang, tujuan, sasaran, keluaran, metode, jadwal, pelaksanaan kegiatan dan sumber daya

Konsep rancangan penyelenggaran konperensi pers, seminar, lokakarya, rapat kerja kehumasan

PH Pertama

7. Memberikan ceramah/ briefing kepada pegawai

0,020

Memberikan pelayanan informasi langsung kepada pegawai secara tatap muka


PH Pertama


0,020



PH Pertama

2. Menyusun profil lembaga

0,090

Menyusun gambaran singkat lembaga meliputi : sejarah/dasar pendirian, visi, misi tugas dan fungsi serta program dan hasilhasil yang dicapai

Naskah profil lembaga yang dijilid dan diketahui oleh pejabat yang berwenang

PH Pertama

3. Menyusun petunjuk pelayanan informasi dan kehumasan

0,020

Menyusun petunjuk pelayanaan informasi dan kehumasan yang memuat langkahlangkah kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan

Konsep susunan petunjuk pelayanan informasi dan kehumasan

PH Pertama

4. Mengolah isu Publik

0,020

Mengklasiikasikan isu publik berdasarkan sumber, substansi, jenis isu, sirkulasi dan penyajian

Laporan hasil klasifikasi isu publik

PH Pertama

5. Menyusun materi layanan informasi tatap muka eksternal

0,020

Menelaah bahan materi yang telah terkumpul, dan membuat konsep materi layanan informasi tatap muka eksternal dalam bentuk naskah atau LCD

Naskah layanan informasi tatap muka

PH Pertama


- PH Pertama

BATAN

- 62 NO 1

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8


1. Mengikuti konperensi pers, seminar, lokakarya, dan pertemuan sejenis :

0,030

Menghadiri dan berperan aktif dalam konperensi pers, seminar, lokakarya, dan pertemuan sejenis

Laporan mengikuti konperensi pers, seminar, lokakarya, dan pertemuan sejenis dilampiri sertifikat yang diperoleh

PH Pertama

- Sebagai Moderator

0,020

Memandu kelancaran jalannya konperensi pers, seminar, lokakarya, dan pertemuan sejenis

Laporan sebagai moderator dilampiri sertifikat yang diperoleh

PH Pertama

2. Melaksanakan tugas sebagai master of

0,020

Menjadi MC di kantor/lembaga sendiri dan di tempat lain baik di dalam maupun di luar negeri di bidang pelayanan informasi dan kehumasan

Laporan menjadi MC dilampiri undangan untuk menjadi MC

PH Pertama

3. Menganalisis data dan informasi hubungan kelembagaan

0,015

Mengurai dan membuat interpretasi data dan informasi hubungan kelembagaan, meliputi aspek capaian target (waktu, frekuensi dan substansi), dan penggunaan sumber data

Laporan hasil analisis data dan informasi hubungan antar lembaga

PH Pertama

5. Menulis latar fakta untuk konperensi pers/siaran pers

0,020

Menguraikan secara tertulis fakta-fakta yang melatarbelakangi suatu isu atau masalah yang disampaikan dalam konperensi pers/siaran pers

Naskah latar fakta untuk konperensi pers

PH Pertama

7. Mengevaluasi penyelenggaraan konperensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis a. Lokal

0,010

Menilai penyelenggaraan konperensi pers, seminar, lokakarya, dan pertemuan sejenis. Aspek-aspek yang dievaluasi antara lain : nara sumber, jumlah peserta, ketetapan waktu, hasil liputan, sumber daya

- Sebagai peserta

ceremony

Laporan hasil evaluasi penyelenggaraan konperensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis

PH Pertama

BATAN

- 63 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8

9.

Melaksanakan kegiatan pers tour sebagai pemandu

0,045

Mendampingi dan memberikan penjelasan tentang obyek yang dikunjungi selama kegiatan berlangsung

Laporan sebagai pemandu kegiatan pers tour

PH Pertama

11. Menyelenggarakan penerbitan kehumasan antar lembaga sebagai

0,015

Melakukan peliputan untuk bahan penerbitan antar lembaga

Naskah hasil liputan sebagai bahan penerbitan

PH Pertama

0,020

Menilai hasil dan kendala dalam pelaksanaan advokasi, bimbingan teknis dan penyuluhan pembinaan hubungan kelembagaan

Laporan melakukan evaluasi advokasi bimtek dan penyuluhan pembinaan hubungan kelembagaan

PH Pertama

1. Membuat desain baliho untuk peningkatan hubungan personil

0,022

Merancang gambar dan pesan baliho untuk peningkatan hubungan personil

Desain Baliho

PH Pertama

2. Mengolah data dan informasi hubungan personil

0,020

Mengklasifikasi dan mengedit data/ informasi hubungan personil yang meliputi hubungan antar personil, baik vertical maupun horisontal

Laporan hasil olahan data/informasi hubungan personil

PH Pertama

3. Mengolah isu hubungan personil

0,020

Mengklasifikasikan isu hubungan personil baik vertikal maupun horizontal dan pihakpihak terkait

Laporan klasifikasi isu hubungan personil

PH Pertama

b. Reporter 13. Melakukan evaluasi pelaksanaan advokasi, bimbingan teknis dan penyuluhan pembinaan hubungan kelembagaan D. Pelaksanaan Hubungan Personil

BATAN

- 64 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8

4. Menganalisis isu hubungan personil

0,020

Mengurai isu-isu di bidang hubungan personil baik hubungan vertikal maupun hubungan horizontal

Laporan analisis isu hubungan personil

PH Pertama

5.

0,015

Melakukan peliputan untuk penerbitan

Naskah hasil liputan

PH Pertama

0,002

Menginvetarisasi dan analisis masalahmasalah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar pegawai, baik vertikal atau horizontal dan pihak-pihak terkait, lingkup evaluasi meliputi capaian target (subtansi, frekuensi dan waktu)

Laporan berisi evaluasi kegiatan hubungan personal

PH Pertama

12,50

Menginvetarisasi dan analisis masalahmasalah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar pegawai, baik vertikal maupun horizontal dan pihak-pihak terkait, lingkup evaluasi meliputi capaian target (substansi, frkuensi dan waktu)


Semua jenjang

6


Naskah karya tulis yang dimuat dalam majalah ilmiah atau foto copy yang disyah kan oleh pejabat berwenang

Semua jenjang

Melaksanakan penerbitan intern sebagai b. Reporter

6.

III.

PENGEMBANG- A. Pembuatan Karya AN PROFESI Tulis ilmiah di bidang Informasi dan kehumasan

Catatan : Apabila penulis lebih dari satu orang, nilai bagi penulis utama 60%.

Mengevaluasi pelaksanaan hubungan personal

1. Membuat karya tulis ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang informasi dan kehumasan yang dipublikasikan : a.


b.


BATAN

- 65 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8

2. Membuat karya tulis ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survey, dan atau evaluasi di bidang informasi dan kehumasan yang tidak dipublikasikan

8


Konsep buku dan buku yang telah diterbitkan

Semua jenjang

4

Membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk makalah yang diterbitkan dan diedarkan secara terbatas di lingkungan lembaga/ instansi. Untuk tingakat daerah diedarkan di lingkungan pemerintahan provinsi, kota atau kabupaten

Naskah/artikel, majalah

Semua jenjang

8



Semua jenjang

4



Semua jenjang

a. Dalam bentuk buku b.


3. Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang informasi dan kehumasan yang dipublikasikan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

BATAN

- 66 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8

4. Membuat karya tulis ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survey, dan atau evaluasi di bidang informasi dan kehumasan yang dipublikasikan :

7,5

Membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara terbatas di lingkungan lembaga/instansi. Untuk tingkat daerah diedarkan di lingkungan pemerintah provinsi, kota atau kabupaten


Semua jenjang

3,5



Semua jenjang


2



Semua jenjang


2,50



Semua jenjang


BATAN

- 67 NO 1

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8


7



Semua jenjang



Semua jenjang



Semua jenjang

B. Penerjemahan/ Penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang informasi dan kehumasan yang dipublikasikan




3,5

a. Menyusun standar penyelenggaraan informasi dan kehumasan yang diakui oleh Depkominfo dan diedarkan secara nasional

5


3



Semua jenjang

1,5

Memberikan bimbingan dan konsultasi kepada instansi/lembaga yang memerlukan sesuai dengan permasalahan


Semua jenjang

a. Institusi


BATAN

- 68 NO 1

IV

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8

b. Perorangan

1



A. Pengajar/ Pelatih di bidang informasi dan kehumasan

Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai

B. Peran serta dalam seminar/ lokakarya/ konperensi

Mengikuti seminar/ lokakarya/konferensi, sebagai

Semua jenjang


Semua jenjang

Mengikuti seminar/ lokakarya/ konferensi sebagai pemrasaran maksimal 2 kali dalam satu tahun

Sertifikat dari penyelenggara seminar/ lokakarya/konferensi

Semua jenjang

Mengikuti seminar/lokakarya/ konperensi sebagai moderator/ pembahas/narasumber maksimal 2 kali dalam setahun

Sertifikat dari penyelenggara seminar/ lokakarya/ konferensi

Semua jenjang

Mengikuti seminar/ lokakarya/ konferensi sebagai peserta maksimal 2 kali dalam satu tahun


Semua jenjang

Menjadi pengurus organisasi profesi dalam bidang informasi dan kehumasan dalam lingkup internasional, nasional, propinsi, atau kabupaten/kota.


Semua jenjang

Menjadi anggota aktif organisasi profesi dalam bidang informasi dan kehumasan dalam lingkup internasional, nasional, propinsi atau kabupaten/kota


Semua jenjang

Mengajar/melatih pada Pendidikan dan 0,03 setiap jam Pelatihan PNS dalam bidang informasi dan kehumasan 3 setiap kali

a. Pemrasaran b. Moderator/ pembahas/ narasumber

c. Peserta

2 setiap kali 1 setiap kali




setiap

a. Pengurus aktif

tahun

b. Anggota aktif

1

0,75 setiap tahun

BATAN

- 69 NO 1

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8



0,5


Foto copy SK sebagai Anggota Tim Penilai Angka Kredit Pranata Humas yang disyahkan Pejabat Kepegawaian

Semua jenjang



3

Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya


Semua jenjang


2



Semua jenjang

b. 10 (sepuluh) Tahun

1



Semua jenjang


15

Memperoleh ijazah Doktor yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya


Semua jenjang

10

Memperoleh ijazah Pasca Sarjana yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya


Semua jenjang

setiap tahun



1. Doktor 2. Pasca Sarjana

BATAN

- 70 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8


Semua jenjang

1

3. Sarjana/Diploma IV

5

Memperoleh ijazah Sarjana/Diploma IV yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya


BATAN

- 71 6.

Pranata Humas Muda

NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8

I.

PENDIDIKAN

a. S.3

200


Semua jenjang

b. S.2

150




Semua jenjang



Semua Jenjang


B. Diklat fungsional di bidang infor-masi dan kehu-masan serta memperoleh STTPL/ Sertifikat

1. Pasca Sarjana

2. Sarjana (S.1)

100


15


9


6

4. Lamanya 161-480 jam 5. Lamanya 81-160 jam

3

6. Lamanya

II.


30-80 jam

2 1




2. Mengkaji isu publik dari media maupun masyarakat

0,040

Menginterpretasi, menganalisis dan memberikan argumentasi dan pendapat terhadap permasalahan yang berkembang dalam media dan masyarakat

Naskah hasil kajian isu publik

PH Muda

3. Menyusun rencana kerja pelayanaan informasi dan kehumasan oleh :

0,040



PH Muda

b. PH Muda

2

BATAN

- 72 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8

5. Mengevaluasi program pelayanan informasi dan kehumasan

0,040

Menginventarisasi dan evaluasi tentang hasil dan kendala pelaksanaan program pelayanan informasi dan kehumasan

Laporan hasil evaluasi pelayanan informasi dan kehumasan

PH Muda


0,040


Naskah bahan penerbitan

PH Muda

6. Membuat alat peraga pameran

0,140

Membuat alat peraga pameran sesuai dengan rancangan yang telah disusun, meliputi antara lain panel, rak, market

Unit peraga pameran yang dibuat dalam bentuk gambar

PH Muda

7. Mengevaluasi pelaksanaan penyediaan dan penyebarluasan informasi publik

0,050

Menginventarisasi dan analisis pelaksanaan penyediaan dan penyebarluasan informasi publik, lingkup evaluasi meliputi capaian target (subtansi, frekuensi dan waktu) dan penggunaan sumber daya

Laporan hasil evaluasi penyediaan dan penyebarluasan informasi publik

PH Muda

8. Memberikan konsultasi dalam pelayanan informasi dan kehumasan kepada eksternal publik

0,030

Memberikan saran dan masukan dalam pelayanan informasi dan kehumasan kepada eksternal publik

Laporan pelaksanaan pemberian konsultasi kepada eksternal publik

PH Muda

1. Mengikuti konperensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis :

0,060

Menghadiri dan berperan aktif dalam konperensi pers, seminar lokakarya dan pertemuan sejenis

Laporan mengikuti konperensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis dilampiri sertifikat yang diperoleh

PH Muda

0,040

Memandu kelancaran jalannya konperensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis


PH Muda



- Sebagai peserta - Sebagai moderator

BATAN

- 73 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8


0,040

Menjadi MC di Kantor/Lembaga sendiri dan ditempat lain baik di dalam maupun di luar negeri di bidang pelayanan informasi dan kehumasan

Laporan sebagai MC dilampiri surat undangan untuk menjadi MC

PH Muda

3. Menganalisis isu hubungan kelembagaan

0,040

Mengurangi isu-isu bidang hubungan kelembagaan sesuai dengan bidang tugas masing-masing

Laporan hasil analisis isu hubungan kelembagaan

PH Muda

6. Sebagai Penerjemah dalam konperensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis

0,60

Mengalih bahasakan dalam konferensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis dalam bentuk lisan yang disampaikan pada saat acara dilaksanakan

Naskah hasil alih bahasa pada saat acara konperensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis

PH Muda

7. Mengevaluasi penyelenggaraan konperensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis

0,30

Menilai penyelenggaraan konperensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis. Aspek-aspek yang dievaluasi antara lain: narasumber, jumlah peserta. Ketepatan waktu, hasil liputan, sumber daya

Laporan hasil evaluasi penyelenggaraan konperensi pers, seminar, lokakarya, dan pertemuan sejenis

PH Muda

8. Sebagai interpreter dalam konperensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis

0,020

Mengalihbahasakan secara lisan materi yang disampaikan dalam konperensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis

Laporan sebagai interpreter dalam konperensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis

PH Muda

10. Mengevaluasi penyelenggaraan pers

0,030

Menginventarisasi dan menganalisis penyelenggaraan pers tour. Lingkup evaluasi meliputi capaian target (substansi, frekwensi dan waktu). Penggunaan sumber daya.

Laporan hasil evaluasi penyelenggaraan pers tour

PH Muda

b. Nasional

tour

BATAN

- 74 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8


0,030

Menetapkan kebijakan redaksional penerbitan dan menugaskan peliputan

Naskah bahan penerbitan antar lembaga

PH Muda

0,020



PH Muda

a. Pemimpin redaksi D. Pelaksanaan Hubungan Personil

1.

Melaksanakan penerbitan intern sebagai a. Pemimpin redaksi

E. Pengembangan Pelayanan Informasi dan Kehumasan

III.



1.

Menelaah dan mengevaluasi model layanan informasi dan kehumasan yang berlaku

0,060

Menginventarisasi, mengklasifikasi, menganalisis dan menyusun alternative model inovasi pelayanan informasi dan kehumasan

Naskah telaahan dan evaluasi model layanan informasi dan kehumasan

PH Muda

2.

Menyusun konsep strategi pelayanan informasi dan kehumasan

0,050

Menelaah bahan atau referensi yang relevan dengan pelayanan informasi dan kehumasan menyangkut substansi tertentu dalam lingkup satuan kerja yang bersangkutan serta membuat konsep strategi pelayanan informasi dan kehumasan dalam bentuk makalah

Konsep dalam bentuk makalah strategi pelayanan informasi dan kehumasam

PH Muda

12,5



Semua jenjang


BATAN

- 75 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8


Catatan : Apabila penulis lebih dari satu orang, nilai bagi penulis utama 60%. Penulis pembantu 40%, penulis pembantu sebanyakbanyaknya tiga orang


6



Semua jenjang


8



Semua jenjang

4



Semua jenjang


BATAN

- 76 NO 1

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8


8



Semua jenjang

4



Semua jenjang

7,5

Membuat karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara terbatas dilingkungan Lembaga/instansi. Untuk tingkat daerah diedarkan di lingkungan pemerintah provinsi, kota atau kabupaten


Semua jenjang

a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

4. Membuat karya tulis/ ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang informasi dan kehumasan yang tidak dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku

BATAN

- 77 NO 1

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8

3,5



Semua jenjang


2



Semua jenjang


2,5



Semua jenjang


7



Semua jenjang

b.




BATAN

- 78 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8



IV



3,5



Semua jenjang



Semua jenjang


5


3



Semua jenjang

1,5



Semua jenjang

1



Semua jenjang


Semua jenjang

a. Institusi

b. Perorangan



Mengajar/melatih pada Pendidikan dan setiap jam Pelatihan PNS dalam bidang informasi dan kehumasan 0,030

BATAN

- 79 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8



3 setiap kali

c. Peserta


Menjadi anggota organisasi profesi, sebagai :

setiap

a. Pengurus aktif

tahun

b. Anggota aktif

1

0,75 setiap tahun



Semua jenjang



Semua jenjang



Semua jenjang



Semua jenjang



Semua jenjang



Semua jenjang





0,5 setiap tahun

BATAN

- 80 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8



3



Semua jenjang


2



Semua jenjang


1



Semua jenjang


15



Semua jenjang

2. Pasca Sarjana

10



Semua jenjang


5



Semua jenjang



1. Doktor

BATAN


BATAN

- 82 7 . Pranata Humas Madya NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8

200


Semua jenjang

a. S.3 b. S.2

150




Semua jenjang



Semua Jenjang

0,080



PH Madya

0,075

Menilai perkembangan pelaksanaan strategi pelayanan informasi dan kehumasan. Aspekaspek yang dievaluasi meliputi antara lain metoda, sumber daya dan hasil

Laporan hasil evaluasi strategi layanan informasi dan kehumasan

PH Madya

I.

II.

PENDIDIKAN



1. Pasca Sarjana

2. Sarjana (S.1)

100



15



2



9 6 3 2 1

c. PH Madya 6. Mengevaluasi pelaksanaan strategi pelayanan informasi dan kehumasan

BATAN

- 83 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8


1.

Memberikan ceramah dalam rangka pelayanan informasi

0,60



PH Madya


1.

Mengikuti konperensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis :

0,075



PH Madya

- Sebagai moderator

0,060



PH Madya

2.

Melaksanakan tugas sebagai master of ceremony

0,060



PH Madya

7.

Mengevaluasi penyelenggaraan konperensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis

0,060

Menilai penyelenggaraan konperensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis. Aspek-aspek yang dievaluasi antara lain : Narasumber, jumlah peserta, ketepatan waktu, hasil liputan, sumber daya

Laporan hasil evalusai penyelenggaraan konperensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis.

PH Madya

0,075

Memberikan bantuan pemikiran/saran kepada instansi/lembaga dalam menangani kasus hubungan antar lembaga

Laporan layanan advokasi kasus hubungan antar lembaga

PH Madya

- Sebagai peserta

c. Internasional 12. Melakukan pelayanan advokasi penanganan kasus hubungan antar lembaga

BATAN

- 84 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8


III.


14. Memberikan ceramah dalam rangka hubungan antar lembaga

0,060

Memberikan pelayanan informasi langsung terhadap lembaga baik secara langsung atau melalui melalui media

Naskah layanan informasi terhadap lembaga

PH Madya

2. Menyusun konsep pengembagan model layanan informasi dan kehumasan

0,120

Menganalisis dan menyusun konsep pembaharuan (inovasi) mengenai cara-cara meningkatkan kinerja layanan informasi dan kehumasan

Konsep pengembangan model layanan informasi dan kehumasan

PH Madya

3. Mengembangkan standar layanan informasi dan kehumasan

0,135

Merumuskan pokok-pokok pikiran tentang standar layanan informasi dan kehumasan

Konsep pengembangan standar layanan informasi dan kehumasan

PH Madya

4. Menyusun konsep pengembangansistem informasi dan kehumasan

0,105

Merumuskan pokok-pokok pikiran pengembangan system informasi dan kehumasan

Konsep pengembangan system informasi dan kehumasan

PH Madya


12,5




Semua jenjang

BATAN

- 85 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8



6



Semua jenjang


8



Semua jenjang

4

Membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk makalah yg diterbitkan dan diedarkan secara terbatas di lingkungan lembaga/ instansi. Untuk tingakat daerah diedarkan di lingkungan pemerintahan provinsi, kota atau kabupaten


Semua jenjang

8



Semua jenjang

Penulis pembantu 40%, penulis pembantu sebanyakbanyaknya tiga orang



3. Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang informasi dan kehumasan yang dipublikasikan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

BATAN

- 86 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8

4



Semua jenjang

7,5



Semua jenjang

3,5



Semua jenjang

2



Semua jenjang

b.





BATAN

- 87 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8


2,5



Semua jenjang


7



Semua jenjang



Semua jenjang



Semua jenjang


a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan di edarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI C. Penyusunan pedoman petunjuk teknis pelayanan informasi dan kehumasan


3,5 5


BATAN

- 88 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8

3



Semua jenjang

1,5



Semua jenjang

1



Semua jenjang



Semua jenjang



Semua jenjang



Semua jenjang



Semua jenjang



IV


a. Institusi

b. Perorangan





0,030 setiap jam

3 setiap kali


c. Peserta


BATAN

- 89 NO 1

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8


1 setiap

a. Pengurus aktif

tahun

b. Anggota aktif

0,75




Semua jenjang



Semua jenjang



Semua jenjang

3



Semua jenjang


2



Semua jenjang


1



Semua jenjang

setiap tahun





0,5 setiap tahun


BATAN

- 90 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8

1



15



Semua jenjang

2. Pasca Sarjana

10



Semua jenjang


5



Semua jenjang

1. Doktor


BATAN

- 92 BAB V TATA KERJA TIM PENILAI JABATAN PRANATA HUMAS DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI JABATAN PRANATA HUMAS A.

TIM PENILAI 1. Kedudukan Tim Penilai Jabatan Fungsional Pranata Humas BATAN adalah Tim Penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala BATAN. 2. Tugas a.

Membantu Kepala BATAN dalam menilai prestasi kerja Pranata Humas dan menetapkan angka kredit jabatan fungsional Pranata Humas bagi : 1)

Pranata Humas Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pranata Humas Penyelia, pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d;

2)

Pranata Humas Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pranata Humas Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a.

b.

Memeriksa DUPAK jabatan fungsional Pranata Humas Madya, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c sebelum diteruskan ke Tim Penilai Pusat (Kementrian KOMINFO);

c.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BATAN yang berhubungan dengan angka kredit Pranata Humas; Melaksanakan dan merumuskan pola pembinaan jabatan fungsional Pranata Humas di lingkungan BATAN.

d.

3. Fungsi a.

Pemeriksaan butir-butir kegiatan, pemeriksaan kebenaran dokumen-dokumen bukti lampiran DUPAK dan penilaian butir-butir kegiatan.

b.

Penyusunan angka kredit dalam penilaian untuk dijadikan dasar Penetapan Angka Kredit yang menjadi kewenangan Kepala BATAN.

c.

Pembinaan pejabat Pranata Humas dalam hal pelaksanaan peraturan/ketentuan jenjang jabatan Pranata Humas.

4. Susunan a.

Seorang ketua merangkap anggota

b.

Seorang wakil ketua merangkap anggota

c.

Seorang sekretaris merangkap anggota

d.

Sekurang-kurangnya 4 (empat) anggota

BATAN

- 93 Apabila komposisi anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Pranata Humas 5. Syarat untuk menjadi Anggota a.

Paling kurang menduduki jabatan dan/atau pangkat setingkat dengan Pranata Humas yang dinilai.

b.

Mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pranata Humas.

c.

Dapat aktif melakukan penilaian.

6. Masa Jabatan a.

Masa jabatan Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

b.

Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud butir 1, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

c.

Keanggotaan Tim Penilai dapat diganti sebelum masa tugasnya berakhir.

7. Lain-lain

B.

a.

Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, maka Ketua Tim Penilai wajib mengusulkan penggantian anggota Tim Penilai secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.

b.

Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.

SEKRETARIAT TIM PENILAI 1. Kedudukan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Pranata Humas BATAN berkedudukan di BSDM, dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala BATAN. 2. Tugas Memberikan bantuan teknis dan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penilai dan Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. 3. Fungsi a.

Menyeleksi berkas yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi UPAK.

b.

Menyeleksi kelengkapan dan keabsahan administrasi berkas DUPAK.

c.

Menyiapkan bahan rapat.

d.

Mengelola data jabatan.

e.

Membuat draft Penetapan Angka Kredit dan Surat Keputusan Kenaikan Jabatan.

BATAN

- 94 f.

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang berhubungan dengan administrasi jabatan fungsional Pranata Humas. 4. Keanggotaan

C.

a.

Pemimpin sekretariat adalah pejabat di bidang kepegawaian.

b.

Anggota sekretariat adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di bidang kepegawaian

RAPAT PENILAIAN Rapat penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Pranata Humas dilakukan sekurangkurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu setiap 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat sebagai berikut: 1. Untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun yang bersangkutan. 2. Untuk Kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

D. TATA CARA PENILAIAN 1. Penilaian dilaksanakan dalam rapat penilaian. 2. Ketua Tim Penilai dibantu sekretariat membagi tugas penilaian kepada anggota Tim Penilai. 3. Setiap berkas bukti usul penetapan angka kredit dinilai oleh dua orang anggota Tim Penilai. 4. Bila hasil penilaian angka kredit dari dua anggota Tim Penilai terjadi perbedaan tidak lebih dari 20% maka hasil penilaian yang menguntungkan bagi Pranata Humas ditetapkan sebagai angka kredit hasil penilaian untuk Penetapan Angka Kredit baru. 5. Bila perbedaan angka kredit hasil penilaian dari dua anggota Tim Penilai lebih dari 20%, maka nilai akhir ditetapkan berdasarkan hasil penilaian dari penilai ketiga. 6. Perhitungan perbedaan hasil penilaian sebagaimana tersebut pada butir 4 dan 5 maka penilaian menggunakan rumus sebagai berikut: (PB – PK) X 100% ½ (PB + PK) Keterangan: PB: Penilaian Besar PK: Penilaian Kecil 7. Angka kredit hasil penilaian akhir dituangkan dalam DUPAK dan ditandatangani oleh Ketua/Anggota Tim Penilai. Apabila ada keterangan dalam proses penilaian yang perlu dicatat dituangkan dalam kolom catatan Ketua/Anggota Tim Penilai.

BATAN

- 95 8. Angka kredit yang dituangkan dalam formulir Penetapan Angka Kredit (PAK) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Pranata Humas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9. Angka kredit yang telah dinilai dan ditetapkan oleh pejabat yang bewenang bersifat final dan tidak dapat diajukan keberatan oleh Pranata Humas yang bersangkutan.

E.

TIM PENILAI TEKNIS 1. Kedudukan Tim Penilai Teknis dapat dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang anggotanya terdiri dari pada ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan. 2. Tugas Tim Penilai Teknis bertugas memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu. 3. Masa Kerja Masa Kerja Tim Penilai Teknis ditentukan sesuai kebutuhan.

BATAN

- 96 BAB VI PENUTUP

Dengan ditetapkannya Pedoman Penilaian Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional, maka segenap pengajuan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit beserta dokumen pendukungnya yang disampaikan setelah tanggal efektif berlakunya pedoman ini, harus mengikuti Pedoman ini. Demikian pula, segala upaya pembinaan yang berkaitan dengan jabatan Pranata Humas di setiap unit kerja di lingkungan BATAN dan seluruh tata kerja penilaian terhadap pengajuan DUPAK dilakukan mengikuti Pedoman ini.

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, -ttdHUDI HASTOWO

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat

Ferhat Aziz

BATAN

-1LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR

: 009/KA/I/2010

TANGGAL

: 25 Januari 2010

PEDOMAN PENILAIAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

BAB I PENDAHULUAN

A.

UMUM Karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 dapat dikembangkan melalui dua jalur, yaitu jalur struktural dan jalur fungsional. Posisi pada jenjang karir struktural sangat terbatas sehingga jalur fungsional perlu dimanfaatkan sebagai wahana pengembangan karir PNS, dengan demikian jalur jabatan fungsional yang telah ada perlu dilakukan pembinaan dan sosialisasi secara kontinyu. PNS yang mengembangkan karirnya melalui jalur jabatan Fungsional dalam memperoleh kenaikan pangkat tidak terikat dengan pangkat atasan struktural, sejauh perolehan angka kredit dan ketentuan lainnya untuk kenaikan pangkat telah terpenuhi. Keuntungan lain yang dapat diraih adalah bahwa PNS tersebut tidak perlu lagi mengikuti ujian dinas (diganti dengan diklat jabatan fungsional Pranata Humas). Sebagai dasar untuk pembinaan karir bagi Pranata Humas telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/109/M.PAN/11/2005 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya. Menindaklanjuti peraturan tersebut ditetapkan pula Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19/PER/M.KOMINFO/8/2006 dan Nomor 18A Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Humas, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 04/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan, Kenaikan Jabatan/Pangkat, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Fungsional Pranata Humas serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Tata Kerja dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Humas (Pedoman Teknis Pelaksanaan Butir Kegiatan dan Penilaian Angka Kreditnya).

BATAN

-2Walaupun Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) dan Peraturan Bersama serta Petunjuk Teknis tersebut telah memuat cukup banyak ketentuan yang berkaitan dengan jenjang jabatan Pranata Humas, namun untuk lebih mempermudah dan memperlancar serta menyeragamkan pembinaan, pengajuan, usul penetapan angka kredit serta proses mutasi jabatan Pranata Humas di lingkungan BATAN, dipandang perlu untuk membuat pedoman penilaian jabatan fungsional Pranata Humas. B.

MAKSUD DAN TUJUAN Pedoman ini dimaksudkan untuk melengkapi pengaturan dan penjelasan yang terdapat dalam Peraturan MENPAN dan Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pranata Humas, sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman bagi para Pembina, para Pejabat, Tim Penilai Jabatan Fungsional Pranata Humas (TPJPH) dalam melaksanakan pembinaan, pengusulan penetapan angka kredit, penilaian angka kredit dan penetapan angka kredit serta proses mutasi jabatan Fungsional Pranata Humas di lingkungan BATAN.

C.

PENGERTIAN 1.

Pranata Humas adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan.

2.

Pranata Humas Tingkat Terampil adalah Pranata Humas yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang informasi dan kehumasan.

3.

Pranata Humas Tingkat Ahli adalah Pranata Humas yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang informasi dan kehumasan.

4.

Pelayanan Informasi dan Kehumasan adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh pejabat Pranata Humas mulai dari perencanaan penyediaan dan penyebarluasan informasi, pelaksanaan hubungan kelembagaan, pelaksanaan hubungan personil hingga pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan.

5.

Hubungan Kelembagaan adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh pejabat Pranata Humas untuk meningkatkan hubungan yang harmonis antar lembaga yang ada dalam masyarakat.

6.

Hubungan Personil adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan pejabat Pranata Humas untuk meningkatkan hubungan yang harmonis antara pimpinan lembaga dengan personil dan antar sesama personil.

7.

Angka Kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan-kegiatan yang harus dicapai oleh Pranata Humas dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat.

8.

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Humas adalah Kementrian Komunikasi dan Informatika

BATAN

-39.

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh Pejabat Struktural Eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.

10. Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara, dan memberhentikan dalam dan dari jabatan Fungsional Pranata Humas adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 11. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Pranata Humas bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

dan

12. Tim Penilai Jabatan Fungsional Pranata Humas BATAN (TPJPH-BATAN) yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah anggota TPJPH-BATAN yang bertugas membantu Kepala BATAN dalam melaksanakan pemeriksaan, penilaian dan penetapan angka kredit jabatan Fungsional Pranata Humas serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala BATAN yang berhubungan dengan Jabatan Fungsional Pranata Humas.

BATAN

-4BAB II USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

A. DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT (DUPAK) DUPAK adalah daftar yang berisi jumlah angka kredit butir kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pranata Humas dan dibuat oleh Pranata Humas yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit melalui pejabat pengusul. Usul Penetapan Angka Kredit Pranata Humas disampaikan setelah menurut perhitungan sementara Pranata Humas yang bersangkutan, jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi telah dapat dipenuhi. Kepala unit kerja setingkat eselon II dibantu oleh Komisi Pembina Tenaga Fungsional (KPTF) harus melakukan penilaian awal terhadap berkas bukti penilaian Pranata Humas, sebelum diajukan kepada Tim Penilai BATAN. 1. DUPAK diajukan oleh kepala unit kerja setingkat eselon II dari Pranata Humas yang bersangkutan kepada Ketua Tim Penilai BATAN Up. Kepala BSDM menggunakan formulir sebagai berikut : a. Pranata Humas Terampil 1) Lampiran 1 untuk Pranata Humas Pelaksana Pemula 2) Lampiran 2 untuk Pranata Humas Pelaksana 3) Lampiran 3 untuk Pranata Humas Pelaksana Lanjutan 4) Lampiran 4 untuk Pranata Humas Penyelia b. Pranata Humas Ahli 1). Lampiran 5 untuk Pranata Humas Pertama 2). Lampiran 6 untuk Pranata Humas Muda 3). Lampiran 7 untuk Pranata Humas Madya 2. Setiap DUPAK Pranata Humas wajib dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut : a. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pelayanan Informasi dan Kehumasan dan fotokopi bukti-bukti fisiknya, serta dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran 8; b. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi dan fotokopi buktibukti fisiknya, serta dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran 9; c. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Tugas Pranata Humas dan fotokopi bukti-bukti fisiknya, serta dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran 10; d. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan fotokopi bukti-bukti fisiknya, serta dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran 11; e. Surat Permohonan Rekomendasi Menjadi Pejabat Fungsional Pranata Humas, digunakan khusus pengangkatan pertama kali dalam jabatan Pranata Humas, sebagaimana tercantum dalam lampiran 12; f. Surat Rekomendasi Usulan Pengangkatan Pertama Kali Menjadi Pejabat Fungsional Pranata Humas, digunakan khusus pengangkatan pertama kali dalam jabatan Pranata Humas sebagaimana tercantum dalam lampiran 13;

BATAN

-5g. Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang serendah-rendahnya pejabat struktural eselon IV, bahwa yang bersangkutan telah melakukan pekerjaan dalam bidang pelayanan informasi dan kehumasan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, bagi PNS yang diangkat melalui mekanisme perpindahan jabatan; h. Fotokopi atau salinan yang disahkan oleh pejabat berwenang mengesahkan buktibukti mengenai Ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dan/atau keterangan/penghargaan yang pernah diterima; i. Jumlah Formulir DUPAK, bukti kegiatan serta persyaratan administrasi untuk usulan ke Pranata Humas Pelaksana Pemula, Pranata Humas Pelaksana, Pranata Humas Pelaksana Lanjutan, Pranata Humas Penyelia, Pranata Humas Pertama, Pranata Humas Muda dan Pranata Humas Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a sebanyak 1 rangkap, sedangkan usulan ke Pranata Humas Madya (pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Muda golongan ruang IV/c) sebanyak 2 (dua) rangkap. 3. Pejabat Pengusul Penetapan Angka Kredit adalah Kepala Unit kerja setingkat Eselon II. 4. Masa Penilaian dan Waktu Pengusulan : Usul penilaian angka kredit yang telah memenuhi angka kredit minimal untuk kenaikan jabatan/pangkat bulan April harus sudah diterima di BSDM paling lambat akhir bulan Nopember tahun sebelumnya (untuk kegiatan sampai dengan bulan Oktober tahun sebelumnya), dan untuk periode kenaikan bulan Oktober adalah akhir bulan Mei tahun yang bersangkutan (untuk kegiatan sampai dengan bulan April tahun yang bersangkutan).

B. PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK) 1. Proses Usul Penetapan Angka Kredit a. Berkas DUPAK dari unit kerja diterima BSDM ; b. BSDM menerima, mencatat, dan menyeleksi kelengkapan dan keabsahan berkas DUPAK; c. Penilaian dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun. Penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat sebagai berikut : 1). Untuk kenaikan pangkat periode bulan April angka kredit ditetapkan selambatlambatnya pada bulan Januari tahun yang bersangkutan. 2). Untuk kenaikan pangkat periode bulan Oktober angka kredit ditetapkan paling lambat bulan Juli tahun yang bersangkutan. d. Penetapan angka kredit oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku; e. BSDM menyampaikan PAK kepada yang bersangkutan melalui kepala unit kerja; f. PAK dijadikan dasar kenaikan jabatan/pangkat Pranata Humas; g. BSDM memproses kenaikan jabatan/pangkat berdasarkan usul unit kerja; h. Proses kenaikan pangkat Pranata Humas melalui persetujuan BKN.

BATAN

-62. Untuk Pranata Humas Terampil (Pelaksana Pemula, Pelaksana, Pelaksana Lanjutan, Penyelia) dan Pranata Humas Ahli (Pertama, Muda, Madya pangkat Pembina golongan IV/a) Penetapan Angka Kredit dilakukan di BATAN, dibuat sebanyak 6 (enam) lembar dengan ketentuan : a. 2 (dua) lembar dikirimkan kepada Kepala Unit Kerja yang bersangkutan yaitu : 1). 1 (satu) lembar untuk Pranata Humas yang bersangkutan 2). 1 (satu) lembar untuk Kepala Unit Kerja Pranata Humas yang bersangkutan b. 1 (satu) lembar untuk Sekretaris Tim Penilai Jabatan Pranata Humas BATAN. c. 1 (satu) lembar untuk disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan d. 1 (satu) lembar untuk disampaikan kepada Menteri KOMINFO e. 1 (satu) lembar untuk arsip BSDM 3. Penetapan angka kredit khusus untuk Pranata Humas Madya pangkat Pembina Tk. I golongan ruang IV/b dan Pembina Utama golongan ruang IV/c dilakukan di instansi pembina Jabatan Fungsional Pranata Humas yaitu Kementrian KOMINFO, sebelum UPAK tersebut diajukan ke Kementrian KOMINFO, maka berkas bukti penilaian angka kredit harus terlebih dahulu mendapat penilaian awal oleh TPJ Pranata Humas BATAN.

C. PERHITUNGAN ANGKA KREDIT 1. Kaitan antara jenjang jabatan, pangkat, golongan dan angka kredit kumulatif minimal dalam jabatan fungsional Pranata Humas sebagaimana tersebut dalam tabel sebagai berikut: a. Pranata Humas Terampil Jenjang Jabatan Pranata Humas (PH) 1 PH Pelaksana Pemula PH Pelaksana

PH Pelaksana Lanjutan PH Penyelia

Pangkat, Golongan 2 Pengatur Muda, II/a Pengatur Muda Tk. I, II/b Pengatur, II/c Pengatur Tk. I, II/d Penata Muda, III/a Penata Muda Tk. I , III/b Penata, III/c Penata Tk. I, III/d

Angka Kredit Kumulatif Minimal 3 25

Angka Kredit yang Dibutuhkan untuk Naik Pangkat

40 60 80 100 150 200 300

20 20 20 50 50 100

4 15

BATAN

-7b. Pranata Humas Ahli Jenjang Jabatan Pranata Humas (PH) 1 Pertama

Angka Kredit Kumulatif Minimal 3 100 150 200 300 400 550 700

Pangkat, Golongan 2 Penata Muda, III/a Penata Muda Tk. I , III/b Penata, III/c Penata Tk. I, III/d Pembina, IV/a Pembina Tk. I, IV/b Pembina Utama Muda, IV/c

Muda Madya

Angka Kredit yang Dibutuhkan untuk Naik Pangkat 4 50 50 100 100 150 150

2. Komposisi angka kredit dan jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat sebagaimana tersebut dalam tabel sebagai berikut : a. Pranata Humas Terampil

Unsur


Jenjang Jabatan/Pangkat/Golongan/Angka Kredit Pranata Humas (PH) PH PH Prosentase Pelaksana PH Pelaksana PH Pelaksana Lanjutan Penyelia Pemula II/a

II/b

II/c

II/d III/a III/b III/c III/d

≥ 80 %

20

32

48

≤ 20 %

5

8

12

16

100 %

25

40

60

80

64

80

120

160

240

20

30

40

60

100

150

200

300

BATAN

-8b. Pranata Humas Ahli

Unsur


Jenjang Jabatan/Pangkat/Golongan/Angka Kredit Pranata Humas (PH) Prosentase PH PH PH Pertama Muda Madya III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c

≥ 80 %

80

120

160

240

320

440

560

≤ 20 %

20

30

40

60

80

110

140

100 %

100

150

200

300

400

550

700

3. Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap PNS untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pranata Humas dengan ketentuan : a. Sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama. b. Sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang. 4. Pranata Humas Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan menjadi Pembina Utama Muda golongan IV/c, angka kredit kumulatif yang disyaratkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) harus berasal dari unsur pengembangan profesi. 5. Pranata Humas Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok 6. Pranata Humas Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkat diwajibkan mengumpulkan sekurangkurangnya 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok. 7. Penilaian Angka Kredit Pranata Humas a. Pranata Humas yang melaksanakan tugas di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan. b. Pranata Humas yang melaksanakan tugas setingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan.

BATAN

-98. Kelebihan angka kredit dari yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya. 9. Pembagian angka kredit bagi Pranata Humas yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang informasi dan kehumasan, ditetapkan sebagai berikut: a. 60% bagi penulis utama; b. 40% bagi semua penulis pembantu (sebanyak-banyaknya 3 orang).

BATAN

- 10 BAB III PEMBINAAN KARIER JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS

A. PERSYARATAN DAN KETENTUAN PENGANGKATAN JABATAN PRANATA HUMAS 1. Pengangkatan PNS kedalam Jabatan Fungsional Pranata Humas dapat dilakukan melalui mekanisme: a. Pengangkatan pertama kali, yaitu pengangkatan yang dilakukan melalui proses formasi CPNS dengan persyaratan : 1). Pranata Humas Terampil a) Ijazah serendah-rendahnya SLTA sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan; b) Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda golongan ruang II/a; c) Setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; d) Memiliki angka kredit kumulatif minimal sesuai ketentuan. 2). Pranata Humas Ahli a) Ijazah serendah-rendahnya Sarjana/DIV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan; b) Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a; c) Setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; d) Memiliki angka kredit kumulatif minimal sesuai ketentuan. b. Perpindahan jabatan dari jabatan lain dengan persyaratan : 1) Semua persyaratan pengangkatan pertama kali sebagai Pranata Humas Terampil dan/atau Pranata Humas Ahli. 2) Pengalaman dalam kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan sekurangkurangnya 2 (dua) tahun; 3) Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang dipangkunya; 4) Unsur penilaian prestasi kerja dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. c. Pejabat Fungsional Pranata Humas yang diangkat berdasarkan pengangkatan pertama kali maupun perpindahan jabatan, paling lambat 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatan Pranata Humas wajib lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pranata Humas, apabila tidak lulus maka akan diberhentikan dari jabatan fungsionalnya. 2. Pangkat dan golongan ruang PNS yang diangkat ke dalam jabatan fungsional Pranata Humas ditetapkan sama dengan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki, sedangkan jenjang jabatan Pranata Humas ditetapkan berdasarkan angka kredit yang tertuang dalam SK PAK yang dimiliki. 3. Setiap pengangkatan PNS kedalam jabatan fungsional Pranata Humas harus berdasarkan pada formasi yang ditetapkan oleh MENPAN setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN sesuai pasal 23 Peraturan MENPAN Nomor PER/109/M.PAN/11/2005.

BATAN

- 11 4. Seorang PNS yang telah memenuhi persyaratan tersebut di atas dapat diangkat dengan mengikuti prosedur sebagai berikut: a. PNS yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan secara hirarkis mengajukan pengangakatan jabatan fungsional Pranata Humas kepada kepala unit kerja setingkat eselon II. b. Unit kerja mengajukan permohonan kepada Ketua TPJPH-BATAN up. Kepala BSDM untuk pengangkatan PNS dalam jabatan Pranata Humas, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: 1) DUPAK beserta lampirannya yang telah diisi dengan benar. 2) Berkas-berkas bukti penilaian dari kegiatan Unsur Utama dan Unsur Penunjang 3) Kelengkapan Adminstrasi sebagai berikut : a) Fotokopi Ijazah SLTA/DIII untuk Pranata Humas Tingkat Terampil; fotokopi Ijazah S1/DIV untuk Pranata Humas Tingkat Ahli yang diakreditasi dan atau dilegalisir pejabat yang berwenang. b) Fotokopi Kartu Pegawai yang dilegalisir. c) Fotokopi SK CPNS yang dilegalisir. d) Fotokopi SK PNS yang dilegalisir. e) Fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir. f) Fotokopi DP3 setiap unsur bernilai baik pada tahun terakhir yang dilegalisir. c. Proses pengangkatan dalam jabatan Pranata Humas dimulai dari Usul Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 1. d. PNS yang diangkat dalam jabatan Pranata Humas tidak dapat menduduki jabatan rangkap, dengan jabatan struktural/jabatan fungsional lainnya.

B. KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT 1. Ketentuan dan Persyaratan Kenaikan Jabatan/Pangkat a. Penetapan angka kredit digunakan sebagai salah satu dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat jabatan fungsional Pranata Humas sesuai ketentuan berlaku. b. Pejabat Fungsional Pranata Humas dapat dinaikan jenjang jabatannya apabila memenuhi ketentuan : 1) Memiliki angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk kenaikan jenjang jabatan. 2) Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir. 3) Setiap unsur DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. c. Pejabat Fungsional Pranata Humas dapat dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila memenuhi ketentuan : 1) Memiliki angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk kenaikan jenjang pangkat. 2) Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir. 3) Setiap unsur DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. d. Angka kredit sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c di atas, berasal dari Unsur Utama sekurang-kurangya 80% (delapan puluh persen) dan dari Unsur Penunjang sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen).

BATAN

- 12 e. Angka kredit dari Unsur Utama, berasal dari unsur pendidikan, kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, dan pengembangan profesi dengan ketentuan : 1) Bagi Pranata Humas Tingkat Ahli yang naik jabatan menjadi Pranata Humas Muda sampai dengan Pranata Humas Madya, atau naik pangkat menjadi Penata golongan ruang III/c sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c : a) Kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). b) Kegiatan pengembangan profesi sebanyak-banyaknya 70% (tujuh puluh persen). 2) Bagi Pranata Humas Tingkat Terampil yang naik jabatan menjadi Pranata Humas Pelaksana, sampai dengan Pranata Humas Penyelia, atau naik pangkat menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sampai dengan Penata golongan ruang III/d : a) Kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh persen). b) Kegiatan pengembangan profesi sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen). f. PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional Pranata Humas, dan telah memperoleh angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat satu tingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, maka pada tahun berikutnya yang bersangkutan tetap diharuskan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya. 2. Pejabat fungsional Pranata Humas yang memperoleh ijazah dalam tingkat pendidikan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan untuk kenaikan jabatan/pangkat dengan ketentuan : a. Ijazah yang diperoleh dalam status tugas belajar (sesuai dengan ketentuan yang berlaku) dapat dinaikkan apabila dilengkapi dengan SK pembebasan sementara dari jabatan Pranata Humas karena tugas belajar. b. Ijazah yang diperoleh atas biaya sendiri di luar jam kerja dapat dinilaikan dengan syarat : 1) Ijazah yang diperoleh sesuai dengan tugas pokoknya. 2) Ijazah yang diperoleh sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun. 3) Telah mengikuti ujian penyesuaian ijazah dan dinyatakan lulus 3. Prosedur Kenaikan Jabatan/Pangkat a. PNS yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan secara hirarkis mengajukan permohonan kenaikan jabatan/pangkat kepada Kepala Unit kerja setingkat Eselon II. b. Unit kerja mengajukan permohonan kepada Ketua TPJPH-BATAN up. Kepala BSDM untuk kenaikan jabatan/pangkat, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: 1) DUPAK beserta lampirannya yang telah diisi dengan benar. 2) Berkas-berkas bukti penilaian dari kegiatan Unsur Utama dan Unsur Penunjang 3) Kelengkapan administrasi sebagai berikut : a) Kenaikan Jabatan (1) Fotokopi Penetapan Angka Kredit (PAK) yang dilegalisir.

BATAN

- 13 (2) Fotokopi SK Jabatan Pranata Humas terakhir yang dilegalisir. (3) Fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir. (4) Salinan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) diklat penjenjangan jabatan fungsional Pranata Humas. (5) Fotokopi DP3 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir. b)

c.

Kenaikan Pangkat (1) Fotokopi Penetapan Angka Kredit (PAK) yang dilegalisir. (2) Fotokopi SK Jabatan Pranata Humas terakhir yang dilegalisir. (3) Fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir. (4) Fotokopi DP3 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir.

Proses kenaikan jabatan/pangkat dalam jabatan Pranata Humas dimulai dari Usul Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 1.

C. PEMBEBASAN SEMENTARA Pejabat fungsional Pranata Humas dapat dibebaskan sementara karena hal-hal sebagai berikut: 1. Tidak dapat memenuhi angka kredit : a. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat dan atau jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pranata Humas Pelaksana Pemula golongan ruang II/a sampai dengan Pranata Humas Penyelia golongan ruang III/c, serta Pranata Humas Pertama golongan ruang III/a sampai dengan Pranata Humas Madya golongan ruang IV/b. b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok bagi Pranata Humas Penyelia golongan ruang III/d dan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok bagi Pranata Humas Madya golongan ruang IV/c. 2. Dijatuhi hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. SK pembebasan sementara berlaku terhitung mulai tanggal berlakunya hukuman disiplin, selama menjalani hukuman disiplin dapat tetap melaksanakan sebagian tugas pokoknya, tetapi tidak diberikan nilai angka kredit dan tunjangan fungsionalnya tidak dibayarkan. 3. Diberhentikan sementara sebagai PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966. SK pembebasan sementara berlaku terhitung mulai tanggal berlakunya pemberhentian sementara sebagai PNS dan tunjangan fungsionalnya tidak dibayarkan. 4. Ditugaskan secara penuh diluar jabatan fungsional Pranata Humas. SK pembebasan sementara berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan bagi pejabat struktural dan tunjangan fungsionalnya tidak dibayarkan.

BATAN

- 14 5. Melaksanakan cuti diluar tanggungan negara kecuali untuk persalinan yang ke-3 dan seterusnya, SK pembebasan sementara berlaku terhitung mulai tanggal berlakunya cuti di luar tanggungan negara dan tunjangan fungsionalnya tidak dibayarkan. 6. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, SK pembebasan sementara berlaku terhitung mulai bulan berikutnya setelah TMT tugas belajar, selama pembebasan sementara tetap dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat pilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, angka kredit selama pembebasan sementara tidak dapat digunakan untuk kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional Pranata Humas, tunjangan jabatan fungsionalnya dihentikan terhitung mulai bulan ke-7 (tujuh).

D. SURAT PERINGATAN Biro Sumber Daya Manusia berkewajiban memberikan peringatan kepada pejabat Pranata Humas yang akan habis masa jabatannya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum batas waktu menduduki jabatan/pangkat berakhir.

E.

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN PRANATA HUMAS 1. Pejabat Pranata Humas yang dibebaskan sementara dari jabatanya karena tidak dapat menambah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, dapat diangkat kembali jabatan/pangkatnya satu tingkat lebih tinggi dari jabatan/pangkat semula, apabila : a. Semua persyaratan yang diwajibkan untuk kenaikan jabatan/pangkat satu tingkat lebih tinggi telah terpenuhi; b. Usulan dari unit kerja yang ditanda tangani pejabat setingkat eselon II; c. Melampirkan berkas bukti penilaian; d. Usia masih di bawah Batas Usia Pensiun (BUP) sesuai dengan peraturan yang berlaku; e. Disetujui dan ditetapkan dalam sidang Tim Penilai sesuai dengan peraturan yang berlaku; f. Diusulkan dalam periode waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Keputusan Pembebasan Sementara berlaku; g. Melampirkan Surat Keputusan Pembebasan Sementara dan PAK terakhir. 2. Pejabat Pranata Humas yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena hukuman disiplin, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Pranata Humas semula, apabila : a. Telah selesai menjalankan hukuman disiplin yang dibuktikan dengan surat keputusan yang sah dari pejabat yang berwenang; b. Usulan dari unit kerja yang ditanda tangani kepala unit kerjanya dengan mencantumkan tanggal pengangkatan kembali yang dimaksud; c. Usia masih di bawah Batas Usia Pensiun (BUP) sesuai dengan peraturan yang berlaku; d. Melampirkan Surat Keputusan Pembebasan Sementara dan PAK terakhir.

BATAN

- 15 3. Pejabat Pranata Humas yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena diberhentikan sementara dari PNS, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Pranata Humas semula, apabila : a. Telah selesai menjalankan hukuman pemberhentian sementara dari PNS yang dibuktikan dengan surat yang sah dari pejabat yang berwenang; b. Usulan dari unit kerja yang ditanda tangani Kepala Unit Kerjanya dengan menyebut tanggal pengangkatan kembali yang dimaksud; c. Usia masih di bawah Batas Usia Pensiun (BUP) sesuai dengan peraturan yang berlaku; d. Melampirkan Surat Keputusan Pembebasan Sementara dan PAK terakhir. 4. Pejabat Pranata Humas yang dibebaskan sementara dari jabatan karena diangkat dalam jabatan struktural atau karena ditugaskan di luar lingkungan jabatan fungsional Pranata Humas, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Pranata Humas semula, apabila : a. Telah selesai menjalankan tugas sebagai pejabat struktural atau telah selesai menjalankan tugas di luar lingkungan jabatan fungsional Pranata Humas dibuktikan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang; b. Usulan dari unit kerja yang ditanda tangani oleh pejabat setingkat eselon II dengan mencantumkan tanggal pengangkatan kembali yang dimaksud; c. Usia masih di bawah Batas Usia Pensiun (BUP) sesuai dengan peraturan yang berlaku; d. Melampirkan Surat Keputusan Pembebasan Sementara dan PAK terakhir. 5. Pejabat Pranata Humas yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena melaksanakan cuti di luar tanggungan negara, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Pranata Humas semula, apabila : a. Telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara yang dibuktikan dengan surat keputusan yang sah dari pejabat yang berwenang; b. Usulan dari unit kerja yang ditanda tangani Kepala Unit Kerjanya dengan mencantumkan tanggal pengangkatan kembali yang dimaksud; c. Usia masih di bawah Batas Usia Pensiun (BUP) sesuai dengan peraturan yang berlaku; d. Melampirkan Surat Keputusan Pembebasan Sementara dan PAK terakhir. 6. Pejabat Pranata Humas yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat dianggkat kembali ke dalam jabatan Pranata Humas semula, apabila : a. Surat keputusan aktif kembali bekerja dari Kepala BSDM; b. Usulan dari unit kerja yang ditanda tangani oleh pejabat setingkat eselon II dengan mencantumkan tanggal pengangkatan kembali yang dimaksud; c. Usia masih di bawah Batas Usia Pensiun (BUP) sesuai dengan peraturan yang berlaku; d. Melampirkan Surat Keputusan Pembebasan Sementara dan PAK terakhir.

BATAN

- 16 F.

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PRANATA HUMAS 1. Pejabat fungsional Pranata Humas akan diberhentikan dari jabatannya apabila : a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat yang setingkat lebih tinggi, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara. b. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. c. Dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 2. Pejabat Fungsional Pranata Humas yang diberhentikan : a. Tidak wajib melaksanakan tugas Pranata Humas; b. Tidak berhak atas tunjangan jabatan fungsional Pranata Humas; c. Kenaikan pangkatnya dipertimbangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku diluar jabatan fungsional Pranata Humas; d. Tidak dapat diangkat kembali kedalam jabatan fungsional Pranata Humas. 3. Pranata Humas yang telah diberhentikan dapat dinaikkan pangkatnya secara reguler apabila: a. Pangkatnya belum mencapai pangkat tertinggi berdasarkan pendidikan formalnya; b. Telah 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat tersebut; c. Memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat secara reguler.

BATAN

- 17 BAB IV KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS YANG DAPAT DIBERI ANGKA KREDIT

Dalam memberikan angka kredit terhadap usul penetapan angka kredit jabatan fungsional Pranata Humas di lingkungan BATAN, Tim Penilai menggunakan pedoman penilaian sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Tata Kerja dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Humas (Pedoman Teknis Pelaksanaan Butir Kegiatan dan Penilaian Angka Kreditnya) sebagai berikut : A.

UNSUR UTAMA 1. Pendidikan, meliputi : a. Pendidikan sekolah dan memperoleh Ijazah/gelar; b. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang informasi dan kehumasan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP); c. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan serta memperoleh sertifikat. 2. Pelayanan Informasi dan Kehumasan, meliputi : a. Perencanaan pelayanan informasi dan kehumasan; b. Pelayanan informasi; c. Pelaksanaan hubungan kelembagaan; d. Pelaksanaan hubungan personil; e. Pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan. 3. Pengembangan Profesi, meliputi : a. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang informasi dan kehumasan; b. Penerjemahan/Penyaduran buku atau karya ilmiah lain di bidang informasi dan kehumasan; c. Menyusun pedoman petunjuk teknis informasi dan kehumasan; d. Memberikan konsultasi informasi dan kehumasan yang bersifat konsep.

B.

UNSUR PENUNJANG Penunjang Tugas Pranata Humas, meliputi: 1. Pengajar atau pelatih di bidang informasi dan kehumasan; 2. Berperan serta dalam seminar/lokakarya/konferensi; 3. Kenggotaan dalam organisasi profesi; 4. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pranata Humas; 5. Memperoleh piagam penghormatan; 6. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya.

BATAN

- 18 C.

RINCIAN BUTIR KEGIATAN DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT PRANATA HUMAS 1. Pranata Humas Pelaksana Pemula

NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8

I.

PENDIDIKAN

A. Pendidikan sekolah dan memperoleh Ijazah/Gelar B. Diklat fungsional di bidang informasi dan kehu masan serta memperoleh STTPL/Sertifikat

II.




Semua jenjang



Semua jenjang

1,5



Semua Jenjang

0,005

Mengumpulkan dan menghimpun data/ informasi yang meliputi: data kegiatan yang sedang berjalan, hasil evaluasi kegiatan, data kebutuhan informasi, masyarakat, data kondisi (statis dan dinamis) masyarakat data kondisi sumberdaya pelayanan

Laporan berisi kumpulan data dan informasi untuk menyusun rencana pelayanan informasi dan kehumasan

1. Diploma III (D3)

60

2. Diploma II (D2)

40

3. SLTA/D.1

25


15


9


6


3


2

6. Lamanya

1

30-80 jam




1. Mengumpulkan data, informasi untuk penyusunan rencana pelayanan informasi dan kehumasan

PH Pelaksana Pemula

BATAN

- 19 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8


0,006



PH Pelaksana Pemula

1. Mengumpulkan data dan informasi untuk pelayanan informasi

0,006

Mengumpulkan data/informasi dari media, masyarakat dan sumber lainnya serta menuangkan/mencatat dalam bentuk form/laporan

Laporan kumpulan data/informasi dalam bentuk form/matrik

PH Pelaksana Pemula

3. Mengentri data dan informasi

0,006

Memasukan data dan informasi (kuantitatif dan kualitatif) ke dalam komputer sesuai dengan program aplikasi digunakan

Paket data entri

PH Pelaksana

6. Membuat kliping

0,005

Mengkliping berita dan opini dari media cetak sesuai dengan bidang tugas masingmasing

Paket kliping setiap topik

PH Pelaksana

Menyusun rancangan isi, bentuk dan kemasan informasi yang berkaitan dengan layanan publik

Desain layanan publik

PH Pelaksana

Menerima dan mengirim informasi melalui telepon dan fax serta e-mail

Laporan melakukan layanan informasi melalui fax/telepon perkegiatan

PH Pelaksana

Mengamati secara langsung dan mencatat penempatan sarana dan prasarana penyelenggaraan konperensi pers, seminar, lokakarya, dan kegiatan sejenis

Laporan hasil pantauan fasilitas konperensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis

PH Pelaksana

a. Pelaksanaan pemula B. Pelayanan Informasi


7. Menyusun desain atau model informasi layanan

0,008

12. Melakukan pelayanan informasi secara stasioner (fax, telepon)

0,002

5. Memantau penempatan sarana dan fasilitas penye lenggaraan konperensi pers, seminar, lokakarya, danpertemuan sejenis

0,005

Pemula

Pemula

Pemula

Pemula

Pemula

BATAN

- 20 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8

III.


12,50



Semua jenjang

6



Semua jenjang

8



Semua jenjang

4



Semua jenjang

A. Pembuatan Karya Tulis ilmiah di bidang Informasi dan kehumasan Catatan : Apabila penulis lebih dari satu orang, penilaian bagi penulis utama 60%, penulis pembantu 40%, penulis pembantu sebanyak banyaknya 3 orang

1. Membuat karya tulis ilmiah/ hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang informasi dan kehumasan yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

2. Membuat karya tulis ilmiah/ hasil penelitian, pengkajian, survey, dan atau evaluasi di bidang informasi dan kehumasan yang tidak dipublikasikan a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah

BATAN

- 21 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8


8



Semua jenjang


4



Semua jenjang


7,50

Membuat karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara terbatas di lingkungan lembaga/instansi. Untuk tingkat daerah diedarkan di lingkungan pemerintahan provinsi, kota atau kabupaten


Semua jenjang

3,50



Semua jenjang



BATAN

- 22 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8

5. Membuat tulisan ilmiah di bidang informasi dan kehumasan yang disebarluas kan melalui media masa

2



Semua jenjang

2,50



Semua jenjang



Semua jenjang



Semua jenjang



Semua jenjang



Menerjemahkan/ Penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang informasi dan kehumasan yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan di edarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI


7

a.

Menyusun standar penyelenggaraan informasi dan kehumasan yang diakui oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika dan diedarkan secara nasional

3,50 5


BATAN

- 23 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8


3



Semua jenjang

1,50



Semua jenjang



Semua jenjang



Semua jenjang

Mengikuti seminar /lokakarya/Konperensi sebagai pemrasaran maksimal 2 kali dalam satu tahun


Semua jenjang

Mengikuti seminar / lokakarya / konperensi sebagai moderator / pembahas/ narasumber, maksimal 2 kali dalam satu tahun


Semua jenjang


IV


a. Institusi

b. Perorangan




Mengikuti seminar/ lokakarya/konperensi, sebagai : a. Pemrasaran b. Moderator / Pembahas / Narasumber

1

0,03 Setiap Jam 3 Setiap kali 2 Setiap Kali

BATAN

- 24 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8

1



Semua jenjang



Semua jenjang

Menjadi anggota aktif organisasi profesi dalam bidang informasi dan kehumasan dalam lingkup internasional , nasional, propinsi atau kabupaten/kota


Semua jenjang



Semua jenjang

3



Semua jenjang

2



Semua jenjang

c. Peserta

Setiap kali C. Keanggotaan dalam organisasi profesi


1

a. Pengurus Aktif

Setiap tahun

b. Anggota Aktif

0,75 Setiap tahun





0,5 Setiap tahun

a. 30 (tigapuluh) Tahun b. 20 (duapuluh) Tahun

BATAN

- 25 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8



1

Memperoleh penghargaan/ tanda jasa satya lencana karya satya


Semua jenjang


5

Memperoleh ijazah sarjana/diploma IV yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya


Semua jenjang


4



Semua jenjang

3. Diploma II

3



Semua jenjang


Catatan : Laporan pelaksanaan setiap butir kegiatan, sepanjang tidak disebutkan dalam juknis Disyahkan/ditandatangani oleh : 1. Pejabat struktural yang menjadi atasan langsung Pranata Humas yang bersangkutan, atau

BATAN

- 26 2. Pranata Humas senior (berdasarkan jenjang jabatan) yang ditunjuk oleh pimpinan unit kerja sebagai koordinator Para Pranata Humas di lingkungan unit kerjanya.

BATAN

- 27 2. Pranata Humas Pelaksana NO 1 I.

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8

PENDIDIKAN

A. Pendidikan sekolah dan memperoleh Ijazah/Gelar B. Diklat fungsional di bidang informasi dan kehumasan serta memperoleh STTPL/ Sertifikat

II.




Semua jenjang



Semua jenjang

1,5



Semua Jenjang

1. Diploma III (D3)

60

2. Diploma II (D2)

40

3. SLTA/D.1

25


15


9


6


3


2

6. Lamanya

1

30-80 jam




3. Mengolah data untuk penyusunan rencana pelayanan informasi dan kehumasan

0,008

Mengklasifikasi dan mengedit data/ informasi berdasarkan bidang Polhukam, Ekuin, Kesra atau sesuai dengan bidang tugas masing-masing

Laporan klasifikasi data informasi berdasarka bidang Kesra, Ekuin, Polhukam atau sesuai bidangnya

PH Pelaksana


0,008



PH Pelaksana

b. Pelaksana

BATAN

- 28 NO 1

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8

0,008

Menyusun rancangan tata letak ruang konperensi pers, seminar, rapat kerja, dan pertemuan sejenis sesuai dengan tujuan kegiatan, kondisi sumber daya dan sasaran partisipan

Laporan rancangan layout ruang konperensi

PH Pelaksana

8. Merancang layout ruang konperensi pers, seminar, rapat kerja, pameran, dan kegiatan sejenis

pers, seminar, rapat kerja, dan pertemuan sejenis yang diketahui pejabat yang berwenang

0,008

Melakukan peninjauan dan mengumpulkan data lokasi, sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan konperensi pers, seminar, lokakarya, rapat kerja, pers tour dan kegiatan sejenis

Laporan hasil tinjauan lokasi konperensi pers, seminar, lokakarya, rapat kerja, pers tour dan kegiatan sejenis

PH Pelaksana

11. Menyusun rencana kebutuhan sarana, prasarana dan biaya penyelenggaraan pameran

0,010

Membuat perkiraan kebutuhan sarana dan prasarana dan biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pameran

Konsep perkiraan kebutuhan penyelenggaraan pameran

PH Pelaksana

14. Menyusun data base pelayanan informasi dan kehumasan

0,008

Menyusun data sesuai format untuk dimasukan dalam komputer (jenis dan data disesuaikan dengan ruang lingkup tugas masing-masing), dikelompokan Ekuin, Polhukam, Kesra

Paket susunan data base pelayanan informasi dan kehumasan

PH Pelaksana

15. Membuat statistik pelayanan informasi dan kehumasan

0,008

Menyajikan data pelayanan informasi dan kehumasan dalam bentuk model statistik (angka dan gambar)

Naskah sajian layanan informasi dan kehumasan dlm bentuk statistik

PH Pelaksana

9. Melakukan survei lokasi atau tempat penyelenggaraan konperensi pers, seminar, lokakarya, rapat kerja, pers tour dan kegiatan sejenis

BATAN

- 29 NO 1

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8




4. Mengolah data dan informasi

0,008

Mengklasifikasi dan mengedit data/ informasi berdasarkan bidang Ekuin, Polhukam, dan Kesra atau sesuai dengan bidang tugas masing-masing

Paket klasifikasi data/ informasi

PH Pelaksana

5. Memutakhirkan data dan informasi publik

0,010

Memperbarui data dan informasi publik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan situasi

Paket data/informasi yang telah diperbarui

PH Pelaksana


0,008



PH Pelaksana

12.

0,010

Melakukan pengamatan langsung dan menghimpun data/informasi dalam pelaksanaan pelayanan informasi

Laporan berisi himpunan data/informasi dalam pelaksanaan pelayanan informasi dan kehumasan

PH Pelaksana

1. Mengumpulkan data dan informasi untuk pelaksanaan hubungan personil

0,008

Mencari dan menghimpun data/ informasi dalam rangka pelaksanaan hubungan personil antara lain meliputi: kondisi dan karakteristik personil, permasalahan dan kebutuhan informasi personil

Laporan kegiatan pengumpulan data/ informasi hubungan personil dalam bentuk form/matrik

PH Pelaksana

4. Melaksanakan kegiatan kreatif dan entertainment, sebagai :

0,080

Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada peserta baik sebelum maupun pada saat berlangsungnya kegiatan rekreatif dan

Laporan sebagai instruktur dalam kegiatan rekreatif dan

PH Pelaksana

entertainment

entertainment

Meliputi kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan

b. Instruktur

BATAN

- 30 UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8

III.



1. Membuat karya tulis ilmiah / hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang informasi dan kehumas an yang dipublikasikan:

12,50



Semua jenjang

NO

Catatan : Apabila penulis lebih dari satu orang, penilaian bagi penulis utama 60%, penulis pembantu 40%, penulis pembantu sebanyakbanyaknya tiga orang

a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

6



Semua jenjang


8



Semua jenjang

4



Semua jenjang


BATAN

- 31 NO 1

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8


8



Semua jenjang


4



Semua jenjang

4. Membuat karya tulis ilmiah/hasil penelitian, pengkajian , survei dan atau evaluasi dibidang informasi dan kehumasan yang tidak dipublikasikan

7,50



Semua jenjang

3,50

Membuat karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bentuk makalah yang diterbitkan dan diedarkan secara terbatas di lingkungan lembaga/ instansi. Untuk tingkat daerah diedarkan di lingkungan pemerintahan provinsi,kota atau kabupaten


Semua jenjang


a.

Dalam bentuk buku

b.


BATAN

- 32 NO 1

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8

6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang informasi dan kehumasan B. Penerjemah/ Penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang informasi dan kehumasan

Menerjemahkan/ Penyaduran buku atau karya tulis ilmiah di bidang informasi dan kehumasan yang dipublikasikan:

7



Semua jenjang



Semua jenjang



Semua jenjang



Semua jenjang


Semua jenjang



2,50

3,50

a. Menyusun standar penyelenggaraan informasi dan kehumasan yang diakui oleh Kominfo secara nasional

5


3

standart operating procedure (SOP) untuk satu bentuk penyelenggaraan pelayanan informasi dan kehumasan Menelaah kegiatan-kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan yang telah dilaksanakan atau diprogramkan dan membuat konsep pedoman berdasarkan jenis pelayanan informasi dan kehumasan yang dilakukan

BATAN

- 33 NO 1

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8


IV


a. Institusi

b. Perorangan

1,50

1



Setiap Jam



Setiap

a. Pemrasaran b. Moderator / Pembahas / Nara Sumber

0,03

3 kali 2 Setiap kali

c. Peserta

1 Setiap kali



1 Setiap tahun



Semua jenjang



Semua jenjang



Semua jenjang

Mengikuti seminar / lokakarya /Konperensi sebagai pemrasaran maksimal 2 kali dalam satu tahun


Semua jenjang

Mengikuti seminar / lokakarya / konperensi sebagai moderator / pembahas / nara sumber, maksimal 2 kali dalam satu tahun


Semua jenjang



Semua jenjang



Semua jenjang

BATAN

- 34 NO 1

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8

b. Anggota Aktif

0,75 Setiap tahun



Semua jenjang



Semua jenjang




Memperoleh penghargaan/ tanda jasa Satya Lencana Karya Satya : a. 30 (tigapuluh) Tahun

3



Semua jenjang


2



Semua jenjang


1


Foto copy tanda jasa yg disyahkan pejabat kepegawaian

Semua jenjang

Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya :

5



Semua jenjang



0,5 Setiap tahun

BATAN

- 35 NO 1

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8


4



Semua jenjang

3. Diploma II

3



Semua jenjang


BATAN

- 36 3. Pranata Humas Pelaksana Lanjutan UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8

I.

PENDIDIKAN


NO

II.


1. Diploma III (D3)

60



Semua jenjang



Semua jenjang



2. Diploma II (D2)

40

3. SLTA/D.1

25



15



1,5


5. Menganalisis data dan informasidari media dan masyarakat

0,020

Mengurai data/informasi Ekuin, Polhukam, Kesra atau sesuai dengan bidang tugas masing-masing

Naskah hasil analisis data/ informasi polhukam, Ekuin, Kesra sebagai bahan perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan



0,020




c. Pelaksana Lanjutan

9 6 3 2 1

Semua Jenjang

BATAN

- 37 NO 1

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8

0,015

Menyusun keseluruhan rangkaian kegiatan meliputi tempat (beserta tata letaknya), peserta yang akan diundang, menu konsumsi dan susunan acara dalam pelaksanaan baik untuk open house public eksternal

Rancangan penyelenggaraan open house public eksternal


0,070


Naskah materi layanan pertunjukan rakyat tradisional


c. Pameran

0,020


Naskah materi layanan informasi melalui pameran


d. Tatap muka

0,015


Naskah materi layanan informasi tatap muka internal


0,035

Mengamati pelaksanaan pameran meliputi materi, tata letak dan jumlah pengunjung pameran

Naskah laporan hasil pengamatan pelaksanaan pameran


0,020

Mengamati secara langsung konten informasi berbagai situs internet termasuk media on line

Laporan data media on line


13. Merancang penyelenggaraan

open house public : b. eksternal


8. Menyusun Materi Layanan Informasi : b.

Media pertunjukan rakyat tradisional

internal

9. Memantau pelaksanaan pameran

10. Memantau operasional jaringan media on line

BATAN

- 38 NO 1

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8

11. Sebagai penanggung jawab teknis pertunjukan rakyat tradisional

0,025

Melaksanakan koordinasi dan bertanggung jawab terhadap kelancaran kegiatan pertunjukan rakyat tradisional

Laporan pelaksanaan pertunjukan rakyat


13. Memandu pengunjung pameran

0,010

Mendampingi dan menjelaskan kepada pengunjung menyangkut seluruh informasi yang ada dalam arena pameran

Laporan pelaksanaan tugas memandu pameran



0,020




1.

Mengumpulkan data dan informasi untuk pelaksanaan hubungan kelembagaan

0,020

Mengumpulkan data/informasi mengenai tugas pokok, fungsi serta program beserta rencana pelaksanaan lembaga/instansi lain di bidang pelayanan informasi dan kehumasan

Laporan himpunan data/informasi hubungan kelembagaan


3. Mengolah data dan informasi hubungan kelembagaan

0,020

Mengklarifikasi dan mengedit data/ informasi, hubungan kelembagaan yang meliputi hubungan antar instansi bidang kegiatan operasional masing-masing instansi

Laporan klarisifikasi data/ informasi hubungan kelembagaan


6.

0,015

Menyusun buku panduan penyelenggaraan kegiatan konperensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis meliputi : jadwal acara, nara sumber, peserta, tempat penyelenggaraan dan tata tertib

Laporan penyusunan buku taklimat



Menyusun buku taklimat untuk konperensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis

BATAN

- 39 NO 1

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8

7.


0,030




- sebagai moderator

0,020


Laporan sebagai moderator dalam konperesi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis, dilampiri serti-fikat sebagai moderator


Membuat pres release

0,025

Membuat naskah press release (termasuk menyusun berita dan opini) yang berkaitan dengan kegiatan dan permasalahan lembaga

Naskah press release/ berita/opini yang disyahkan oleh pejabat yang berwenang



0,045

Mengikuti kegiatan pers tour dan membuat laporan kegiatan secara lengkap

Laporan mengikuti kegiatan

pers tour


- sebagai peserta

9.

b. peserta 11. Melaksanakan tugas sebagai master of

0,020




0,022

Mentranskrip hasil rekaman dialog, wawancara, ceramah, briefing



ceremony 14. Membuat transkrip dialog, wawancara, ceramah, briefing

BATAN

- 40 NO 1

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8

15. Menyelenggarakan penerbitan kehumasan antar lembaga sebagai :

0,020


a. Naskah rancangan penerbitan yang telah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang


b. Desainer grafis

0,026

Merancang tata letak dan kemasan penerbitan

b. Desain tata letak penerbitan


2.

Mengumpulkan isu tentang hubungan personil

0,020

Mengumpulkan dan menghimpun isu tentang hubungan personil yang meliputi : hubungan vertikal dan horisontal serta pihak-pihak yang terkait

Laporan hasil himpunan data/isu tentang hubungan personil


4.

Melaksanakan kegiatan rekreatif dan

0,015

Menyusun rencana pelaksanaan yang memuat jenis kegiatan, peserta, lokasi, waktupelaksanaan dan biaya, dan mengawasi langsung pelaksanaan kegiatan rekreatif dan entertaiment

Laporan kegiatan- kegiatan rekreatif dan entertaiment


a. Anggota dewan redaksi


entertaiment sebagai a. Penanggung jawab teknis 5.

Mengorganisir pelaksanaan teknis kunjungan keluarga pegawai

0,020

Merancang dan mengatur pelaksanaan kunjungan keluarga pegawai

Laporan rancangan pelaksanaan kunjungan keluarga pegawai yang diketahui oleh atasan


8.

Menulis artikel/opini untuk penerbitan intern

0,020

Mengumpulkan bahan dan menulis naskah artikel/opini sesuai dengan format yang ditetapkan dewan redaksi penerbit dewan intern

Naskah artikel/opini


BATAN

- 41 NO 1

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8

Melaksanakan penerbitan intern, senagai :

0,020


Naskah penerbitan yang telah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang


0,025

Merancang tata letak penerbitan

Desain tata letak penerbitan


10. Membuat foto, slide, sepanduk untuk peningkatan hubungan personil

0,022

Membuat foto, slide, sepanduk untuk peningkatan hubungan personil

Foto, slide, sepanduk



12,50



Semua jenjang



Semua jenjang

9.

a.

Anggota dewan redaksi

b. Desainer grafis

III.


a.


b.


6

BATAN

- 42 NO 1

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8


8



Semua jenjang


4



Semua jenjang


8



Semua jenjang

4



Semua jenjang

a. Dalam bentuk buku

a.



BATAN

- 43 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8


7,50



Semua jenjang

3,50



Semua jenjang

a.

Dalam bentuk buku

a.



2



Semua jenjang

6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dlm pertemuan ilmiah di bidang informasi dan kehumasan

2,50



Semua jenjang

BATAN

- 44 NO 1

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8


7



Semua jenjang



Semua jenjang




3,50


5

Menelaah referensi dan menyusun konsep standart operating procedure (SOP) untuk satu bentuk penyelenggaraan pelayanan informasi dan kehumasan


Semua jenjang


3



Semua jenjang

BATAN

- 45 NO 1

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8



Semua jenjang



Semua jenjang


Semua jenjang


IV


a. Institusi

b. Perorangan

1,50

1



Mengajar/melatih pada Pendidikan dan 0,03 Setiap Jam Pelatihan PNS dalam bidang informasi dan kehumasan



Konperensi sebagai pemrasaran maksimal 2 kali dalam satu tahun


Semua jenjang

Setiap kali

2

Mengikuti seminar / lokakarya / konperensi sebagai moderator / pembahas / narasumber, maksimal 2 kali dalam satu tahun


Semua jenjang



Semua jenjang



Semua jenjang

3

a. Pemrasaran b. Moderator / Pembahas / Nara Sumber c. Peserta

Setiap kali 1 Setiap kali


Mengikuti seminar / lokakarya /


1 Setiap tahun

BATAN

- 46 NO 1

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8



Semua jenjang



Semua jenjang

3



Semua jenjang


2



Semua jenjang


1



Semua jenjang


5

Memperoleh ijazah sarjana /diploma IV yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya


Semua jenjang

b. Anggota Aktif

0,75 Setiap tahun





0,5 Setiap tahun




BATAN

- 47 NO 1

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8


4



Semua jenjang

3. Diploma II

3



Semua jenjang


BATAN

- 48 4.

Pranata Humas Penyelia UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8

I.

PENDIDIKAN

NO

II.



1. Diploma III (D3)

60



Semua jenjang



Semua jenjang



2. Diploma II (D2)

40

3. SLTA/D.1

25



15



1,5


2. Mengumpulkan isu pelayanan informasi dan kehumasan dalam rangka perencanaan

0,030

Mengumpulkan isu dari media (melalui monitoring berita da opini), dari masyarakat dan sumber lainnya serta menuangkan/mencatat dalam bentuk form/laporan

Laporan isu dari media, masyarakat dan sumber lainnya dalam bentuk form

PH Penyelia

4. Mengolah isu publik internal

0,040

Mengklasifikasikan dan mengedit isu yang muncul dan berkembang di lingkungan unit kerja atau instansi/lembaga yg mencakup hubungan antar bawahan, hubungan anta ra atasan dan bawah,hubungan antar pejabat, hubungan antar unit yg setingkat ter masuk sifat isu positif, negatif, dan netral

Laporan klarifikasi isu publik internal

PH Penyelia

9 6 3 2 1

Semua Jenjang

BATAN

- 49 NO 1

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8

6. Menyusun program pelayanan informasi dan kehumasan

0,060

Menyusun program pelayanan informasi dan kehumasan meliputi kegiatan-kegiatan yang direncanakan yang akan dilaksanakan satu tahun kedepan yang memuat latar belakang, tujuan, sasaran, kegiatan, dan indikator output dan out come serta sumber pembiayaan

Program kerja satu tahun ke depan

PH. Penyelia


0,040



PH. Penyelia

10. Membuat desain, brosur, leaflet dan terbitan lainnya

0,040

Merancang isi, bentuk dan kemasan brosur, leaflet dan terbitan lainnya

Desain brosur, leaflet dan bahan terbitan lainnya untuk dicetak

PH. Penyelia

12. Menyusun kegiatan wisata pers (pers tour)

0,040

Merancang kegiatan pers tour meliputi tujuan, sarana prasarana, objek, peserta dan biaya

Konsep rancangan kegiatan

PH. Penyelia

13. Merancang penyelenggaraan open house public:

0,020

d. Penyelia

a. Internal

Menyusun keseluruhan rangkaian kegiatan meliputi tempat (beserta tata letaknya), peserta yang akan diundang, menu konsumsi dan susunan acara dalam pelaksanaan open house internal

pers tour

Rancangan penyelenggaraan

open house internal

PH. Penyelia

BATAN

- 50 NO 1

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8


2.

Mengumpulkan isu kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan

0,040

Menghimpun berbagai isu dari media (melalui monitoring berita dan opini) atau dari realitas masyarakat mengenai pelayanan informasi dan kehumasan yang telah atau perlu dilaksanakan

Laporan pengumpulan isu kegiatan layanan informasi dan kehumasan

PH. Penyelia

8.

Menyusun materi layanan informasi

0,048


Naskah materi layanan informasi media cetak dan elektronik

PH. Penyelia

0,040



PH. Penyelia

a. Media cetak dan elektronik 14. Memberikan ceramah dalam rangka pelayanan informasi C. Pelaksanaan hubungan kelembagaan

2.

Mengumpulkan isu tentang hubungan kelembagaan

0,040

Memantau dan mencatat isu yang berkembang baik dalam media atau dalam realita mengenai hubungan kelembagaan, yang mencakup substansi isu, sifat isu(negatif, positif atau netral), subyek yang melontarkan isu

Laporan pantauan dan catatan isu hubungan kelembagaan

PH. Penyelia

4.

Mengelola isu hubungan kelembagaan

0,050

Mengklarifikasikan isu hubungan kelembagaan berdasarkan sumber, substansi, jenis isu, dan bahan serta pihak yang terlibat

Laporan klarifikasi isu hubungan kelembagaan

PH. Penyelia

7.


0,060



PH. Penyelia

- sebagai peserta

BATAN

- 51 NO 1

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8

8.

- sebagai moderator

0,040


Laporan sebagai moderator dalam konperesi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis, dilampiri sertifikat sebagai moderator

PH. Penyelia

Menerjemahkan naskah-naskah konperensi pers, seminar, lokakarya, dan pertemuan sejenis

0,030

Mengalihbahasakan naskah-naskah konperensi pers, seminar, lokakarya, dan pertemuan sejenis sesuai kebutuhan

Naskah terjemahan naskah konperesi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis

PH. Penyelia

0,090

Melaksanakan koordinasi dan bertanggung jawab terhadap kelancaran kegiatan pers

Laporan hasil kegiatan pers

PH. Penyelia


tour

tour

a. Penanggung jawab teknis


0,040



PH. Penyelia

13. Melakukan wawancara dalam kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan

0,030

Menyusun materi pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancara, mewawancarai nara sumber dan mentranskrip hasil wawancara

Laporan hasil wawancara

PH. Penyelia

BATAN

- 52 NO 1

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8

16. Menulis naskah untuk penerbitan kehumasan antar lembaga

0,090

Menulis naskah bahan penerbitan kehumasan antar lembaga

Naskah bahan penerbitan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang

PH. Penyelia

17. Melaksanakan bimbingan teknis dan penyuluhan pembinaan hubungan kelembagaan

0,030

Melaksanakan bimbingan teknis dan penyluhan dalam rangka peningkatan hubungan kelembagaan melalui tatap muka dan atau media

Laporan melakukan bimbingan teknis peningkatan hubungan kelembagaan yang di syahkan oleh pejabat yang berwenang

PH. Penyelia

3.

Menganalisis data dan informasi hubungan personil

0,040

Mengurai data/informasi hubungan personil baik vertikal maupun horizontal

Laporan hasil analisis data/informasi hubungan personil

PH. Penyelia

6.

Mentranskrip ceramah/briefing

0,050

Mentranskrip rekaman dialog ceramah/briefing


PH. Penyelia

7.

Memberikan konsultasi dan advokasi kepada pegawai

0,030

Membantu pegawai melalui pertukaran pikiran, saran dan pendampingan kepada pegawai yang menghadapi kasus kepegawaian atau keluarga

Laporan memberikan konsultasi dan advokasi kepada pegawai

PH. Penyelia

D. Pelaksanaan hubungan personil

BATAN

- 53 NO 1 III.

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8

1. Membuat karya tulis ilmiah / hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang informasi dan kehumasan yang dipublikasikan :

12,50



Semua jenjang

6


Naskah karya tulis yang dimuat dalam majalah ilmiah atau foto copy yg disyahkan oleh pejabat berwenang

Semua jenjang

8



Semua jenjang

4



Semua jenjang


a.


b.


2. Membuat karya tulis ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survey, dan atau evaluasi di bidang informasi dan kehumas an yg tdk dipublikasikan a.

Dalam bentuk buku

b.


BATAN

- 54 NO 1

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8

3. Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang informasi dan kehumasan yang dipublikasikan a.


b.


4. Membuat karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang informasi dan kehumasan yang tidak dipublikasikan a. Dalam bentuk buku

8



Semua jenjang

4



Semua jenjang



Semua jenjang

7,50

BATAN

- 55 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8


3,50



Semua jenjang


2



Semua jenjang


2,50



Semua jenjang


7



Semua jenjang



BATAN

- 56 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8



IV


A. Pengajar/Pelatih di Bidang Informasi dan Kehumasan

3,50



Semua jenjang



Semua jenjang


5


3



Semua jenjang

1,50



Semua jenjang



Semua jenjang


Semua jenjang

a. Institusi

b. Perorangan



1

0,03

Mengajar/melatih pada Pendidikan dan Setiap Jam Pelatihan PNS dalam bidang informasi dan kehumasan

BATAN

- 57 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8



Mengikuti seminar/ lokakarya/konperensi, sebagai a. Pemrasaran

Mengikuti semina /lokakarya/ Setiap kali Konperensi sebagai pemrasaran maksimal 2 kali dalam satu tahun


Semua jenjang

b. Moderator/Pembahas /Nara Sumber

Mengikuti seminar / lokakarya / 2 Setiap kali konperensi sebagai moderator / pembahas / nara sumber, maksimal 2 kali dalam satu tahun


Semua jenjang

c. Peserta

Mengikuti seminar / lokakarya / Setiap kali konperensi sebagai peserta, maksimal 2 kali dalam satu tahun


Semua jenjang



Semua jenjang



Semua jenjang



Semua jenjang


3

1

1 Setiap tahun

a. Pengurus Aktif b. Anggota Aktif

0,75 Setiap tahun



0,5 Setiap tahun

BATAN

- 58 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8

3



Semua jenjang


2



Semua jenjang


1



Semua jenjang


5



Semua jenjang


4



Semua jenjang

3. Diploma II

3



Semua jenjang


Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lencana Karya Satya : a. 30 (tigapuluh) Tahun



BATAN


BATAN

- 60 5. Pranata Humas Pertama UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8

I.

PENDIDIKAN

NO



II.


1. Pasca Sarjana a.

S.3

200

b.

S.2

150

2. Sarjana (S.1)

100


15


9


6


3


2

6. Lamanya

1

30-80 jam



Semua jenjang



Semua jenjang



Semua Jenjang




1. Mengolah isu publik eksternal

0,020

Mengklasifikasi dan mengedit isu yang muncul dan berkembang dari luar lingkunagn unit kerja atau instansi/lemaga, dengan mengklasifikasi isu positif, negatif dan netral

Laporan hasil olahan isu publik eksternal

PH Pertama

3. Menyusun rencana kerja pelayanaan informasi dan kehumasan oleh : a. PH Pertama

0,020



PH Pertama

2

BATAN

- 61 NO 1

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8

4. Merancang penyelenggaraan konperensi pers, seminar, lokakarya, rapat kerja kehumasan

0,020

Menyusun kerangka acuan penyelenggaraan konperensi pers, seminar, lokakarya, rapat kerja kehumasan yang memuat latar belakang, tujuan, sasaran, keluaran, metode, jadwal, pelaksanaan kegiatan dan sumber daya

Konsep rancangan penyelenggaran konperensi pers, seminar, lokakarya, rapat kerja kehumasan

PH Pertama

7. Memberikan ceramah/ briefing kepada pegawai

0,020

Memberikan pelayanan informasi langsung kepada pegawai secara tatap muka


PH Pertama


0,020



PH Pertama

2. Menyusun profil lembaga

0,090

Menyusun gambaran singkat lembaga meliputi : sejarah/dasar pendirian, visi, misi tugas dan fungsi serta program dan hasilhasil yang dicapai

Naskah profil lembaga yang dijilid dan diketahui oleh pejabat yang berwenang

PH Pertama

3. Menyusun petunjuk pelayanan informasi dan kehumasan

0,020

Menyusun petunjuk pelayanaan informasi dan kehumasan yang memuat langkahlangkah kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan

Konsep susunan petunjuk pelayanan informasi dan kehumasan

PH Pertama

4. Mengolah isu Publik

0,020

Mengklasiikasikan isu publik berdasarkan sumber, substansi, jenis isu, sirkulasi dan penyajian

Laporan hasil klasifikasi isu publik

PH Pertama

5. Menyusun materi layanan informasi tatap muka eksternal

0,020

Menelaah bahan materi yang telah terkumpul, dan membuat konsep materi layanan informasi tatap muka eksternal dalam bentuk naskah atau LCD

Naskah layanan informasi tatap muka

PH Pertama


- PH Pertama

BATAN

- 62 NO 1

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8


1. Mengikuti konperensi pers, seminar, lokakarya, dan pertemuan sejenis :

0,030

Menghadiri dan berperan aktif dalam konperensi pers, seminar, lokakarya, dan pertemuan sejenis

Laporan mengikuti konperensi pers, seminar, lokakarya, dan pertemuan sejenis dilampiri sertifikat yang diperoleh

PH Pertama

- Sebagai Moderator

0,020

Memandu kelancaran jalannya konperensi pers, seminar, lokakarya, dan pertemuan sejenis


PH Pertama

2. Melaksanakan tugas sebagai master of

0,020

Menjadi MC di kantor/lembaga sendiri dan di tempat lain baik di dalam maupun di luar negeri di bidang pelayanan informasi dan kehumasan

Laporan menjadi MC dilampiri undangan untuk menjadi MC

PH Pertama

3. Menganalisis data dan informasi hubungan kelembagaan

0,015

Mengurai dan membuat interpretasi data dan informasi hubungan kelembagaan, meliputi aspek capaian target (waktu, frekuensi dan substansi), dan penggunaan sumber data

Laporan hasil analisis data dan informasi hubungan antar lembaga

PH Pertama

5. Menulis latar fakta untuk konperensi pers/siaran pers

0,020

Menguraikan secara tertulis fakta-fakta yang melatarbelakangi suatu isu atau masalah yang disampaikan dalam konperensi pers/siaran pers

Naskah latar fakta untuk konperensi pers

PH Pertama

7. Mengevaluasi penyelenggaraan konperensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis a. Lokal

0,010

Menilai penyelenggaraan konperensi pers, seminar, lokakarya, dan pertemuan sejenis. Aspek-aspek yang dievaluasi antara lain : nara sumber, jumlah peserta, ketetapan waktu, hasil liputan, sumber daya

- Sebagai peserta

ceremony

Laporan hasil evaluasi penyelenggaraan konperensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis

PH Pertama

BATAN

- 63 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8

9.

Melaksanakan kegiatan pers tour sebagai pemandu

0,045

Mendampingi dan memberikan penjelasan tentang obyek yang dikunjungi selama kegiatan berlangsung

Laporan sebagai pemandu kegiatan pers tour

PH Pertama


0,015

Melakukan peliputan untuk bahan penerbitan antar lembaga

Naskah hasil liputan sebagai bahan penerbitan

PH Pertama

0,020

Menilai hasil dan kendala dalam pelaksanaan advokasi, bimbingan teknis dan penyuluhan pembinaan hubungan kelembagaan

Laporan melakukan evaluasi advokasi bimtek dan penyuluhan pembinaan hubungan kelembagaan

PH Pertama

1. Membuat desain baliho untuk peningkatan hubungan personil

0,022

Merancang gambar dan pesan baliho untuk peningkatan hubungan personil

Desain Baliho

PH Pertama

2. Mengolah data dan informasi hubungan personil

0,020

Mengklasifikasi dan mengedit data/ informasi hubungan personil yang meliputi hubungan antar personil, baik vertical maupun horisontal

Laporan hasil olahan data/informasi hubungan personil

PH Pertama

3. Mengolah isu hubungan personil

0,020

Mengklasifikasikan isu hubungan personil baik vertikal maupun horizontal dan pihakpihak terkait

Laporan klasifikasi isu hubungan personil

PH Pertama

b. Reporter 13. Melakukan evaluasi pelaksanaan advokasi, bimbingan teknis dan penyuluhan pembinaan hubungan kelembagaan D. Pelaksanaan Hubungan Personil

BATAN

- 64 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8

4. Menganalisis isu hubungan personil

0,020

Mengurai isu-isu di bidang hubungan personil baik hubungan vertikal maupun hubungan horizontal

Laporan analisis isu hubungan personil

PH Pertama

5.

0,015

Melakukan peliputan untuk penerbitan

Naskah hasil liputan

PH Pertama

0,002

Menginvetarisasi dan analisis masalahmasalah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar pegawai, baik vertikal atau horizontal dan pihak-pihak terkait, lingkup evaluasi meliputi capaian target (subtansi, frekuensi dan waktu)

Laporan berisi evaluasi kegiatan hubungan personal

PH Pertama

12,50

Menginvetarisasi dan analisis masalahmasalah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar pegawai, baik vertikal maupun horizontal dan pihak-pihak terkait, lingkup evaluasi meliputi capaian target (substansi, frkuensi dan waktu)


Semua jenjang

6



Semua jenjang

Melaksanakan penerbitan intern sebagai b. Reporter

6.

III.



Mengevaluasi pelaksanaan hubungan personal

1. Membuat karya tulis ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang informasi dan kehumasan yang dipublikasikan : a.


b.


BATAN

- 65 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8


8



Semua jenjang

4

Membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk makalah yang diterbitkan dan diedarkan secara terbatas di lingkungan lembaga/ instansi. Untuk tingakat daerah diedarkan di lingkungan pemerintahan provinsi, kota atau kabupaten


Semua jenjang

8



Semua jenjang

4



Semua jenjang



3. Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang informasi dan kehumasan yang dipublikasikan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

BATAN

- 66 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8

4. Membuat karya tulis ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survey, dan atau evaluasi di bidang informasi dan kehumasan yang dipublikasikan :

7,5

Membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara terbatas di lingkungan lembaga/instansi. Untuk tingkat daerah diedarkan di lingkungan pemerintah provinsi, kota atau kabupaten


Semua jenjang

3,5



Semua jenjang


2



Semua jenjang


2,50



Semua jenjang


BATAN

- 67 NO 1

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8


7



Semua jenjang



Semua jenjang



Semua jenjang

B. Penerjemahan/ Penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang informasi dan kehumasan yang dipublikasikan




3,5

a. Menyusun standar penyelenggaraan informasi dan kehumasan yang diakui oleh Depkominfo dan diedarkan secara nasional

5


3



Semua jenjang

1,5



Semua jenjang

a. Institusi


BATAN

- 68 NO 1

IV

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8

b. Perorangan

1







Semua jenjang


Semua jenjang



Semua jenjang



Semua jenjang



Semua jenjang



Semua jenjang



Semua jenjang

Mengajar/melatih pada Pendidikan dan 0,03 setiap jam Pelatihan PNS dalam bidang informasi dan kehumasan 3 setiap kali


c. Peserta





setiap

a. Pengurus aktif

tahun

b. Anggota aktif

1

0,75 setiap tahun

BATAN

- 69 NO 1

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8



0,5



Semua jenjang



3



Semua jenjang


2



Semua jenjang


1



Semua jenjang


15



Semua jenjang

10



Semua jenjang

setiap tahun



1. Doktor 2. Pasca Sarjana

BATAN

- 70 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8


Semua jenjang

1


5



BATAN

- 71 6.

Pranata Humas Muda

NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8

I.

PENDIDIKAN

a. S.3

200


Semua jenjang

b. S.2

150




Semua jenjang



Semua Jenjang


B. Diklat fungsional di bidang infor-masi dan kehu-masan serta memperoleh STTPL/ Sertifikat

1. Pasca Sarjana

2. Sarjana (S.1)

100


15


9


6

4. Lamanya 161-480 jam 5. Lamanya 81-160 jam

3

6. Lamanya

II.


30-80 jam

2 1




2. Mengkaji isu publik dari media maupun masyarakat

0,040

Menginterpretasi, menganalisis dan memberikan argumentasi dan pendapat terhadap permasalahan yang berkembang dalam media dan masyarakat

Naskah hasil kajian isu publik

PH Muda


0,040



PH Muda

b. PH Muda

2

BATAN

- 72 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8

5. Mengevaluasi program pelayanan informasi dan kehumasan

0,040

Menginventarisasi dan evaluasi tentang hasil dan kendala pelaksanaan program pelayanan informasi dan kehumasan

Laporan hasil evaluasi pelayanan informasi dan kehumasan

PH Muda


0,040


Naskah bahan penerbitan

PH Muda

6. Membuat alat peraga pameran

0,140

Membuat alat peraga pameran sesuai dengan rancangan yang telah disusun, meliputi antara lain panel, rak, market

Unit peraga pameran yang dibuat dalam bentuk gambar

PH Muda

7. Mengevaluasi pelaksanaan penyediaan dan penyebarluasan informasi publik

0,050

Menginventarisasi dan analisis pelaksanaan penyediaan dan penyebarluasan informasi publik, lingkup evaluasi meliputi capaian target (subtansi, frekuensi dan waktu) dan penggunaan sumber daya

Laporan hasil evaluasi penyediaan dan penyebarluasan informasi publik

PH Muda

8. Memberikan konsultasi dalam pelayanan informasi dan kehumasan kepada eksternal publik

0,030

Memberikan saran dan masukan dalam pelayanan informasi dan kehumasan kepada eksternal publik

Laporan pelaksanaan pemberian konsultasi kepada eksternal publik

PH Muda

1. Mengikuti konperensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis :

0,060



PH Muda

0,040



PH Muda



- Sebagai peserta - Sebagai moderator

BATAN

- 73 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8


0,040



PH Muda

3. Menganalisis isu hubungan kelembagaan

0,040

Mengurangi isu-isu bidang hubungan kelembagaan sesuai dengan bidang tugas masing-masing

Laporan hasil analisis isu hubungan kelembagaan

PH Muda

6. Sebagai Penerjemah dalam konperensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis

0,60

Mengalih bahasakan dalam konferensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis dalam bentuk lisan yang disampaikan pada saat acara dilaksanakan

Naskah hasil alih bahasa pada saat acara konperensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis

PH Muda

7. Mengevaluasi penyelenggaraan konperensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis

0,30

Menilai penyelenggaraan konperensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis. Aspek-aspek yang dievaluasi antara lain: narasumber, jumlah peserta. Ketepatan waktu, hasil liputan, sumber daya

Laporan hasil evaluasi penyelenggaraan konperensi pers, seminar, lokakarya, dan pertemuan sejenis

PH Muda

8. Sebagai interpreter dalam konperensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis

0,020

Mengalihbahasakan secara lisan materi yang disampaikan dalam konperensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis

Laporan sebagai interpreter dalam konperensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis

PH Muda

10. Mengevaluasi penyelenggaraan pers

0,030

Menginventarisasi dan menganalisis penyelenggaraan pers tour. Lingkup evaluasi meliputi capaian target (substansi, frekwensi dan waktu). Penggunaan sumber daya.

Laporan hasil evaluasi penyelenggaraan pers tour

PH Muda

b. Nasional

tour

BATAN

- 74 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8


0,030


Naskah bahan penerbitan antar lembaga

PH Muda

0,020



PH Muda

a. Pemimpin redaksi D. Pelaksanaan Hubungan Personil

1.

Melaksanakan penerbitan intern sebagai a. Pemimpin redaksi


III.



1.

Menelaah dan mengevaluasi model layanan informasi dan kehumasan yang berlaku

0,060

Menginventarisasi, mengklasifikasi, menganalisis dan menyusun alternative model inovasi pelayanan informasi dan kehumasan

Naskah telaahan dan evaluasi model layanan informasi dan kehumasan

PH Muda

2.

Menyusun konsep strategi pelayanan informasi dan kehumasan

0,050

Menelaah bahan atau referensi yang relevan dengan pelayanan informasi dan kehumasan menyangkut substansi tertentu dalam lingkup satuan kerja yang bersangkutan serta membuat konsep strategi pelayanan informasi dan kehumasan dalam bentuk makalah

Konsep dalam bentuk makalah strategi pelayanan informasi dan kehumasam

PH Muda

12,5



Semua jenjang


BATAN

- 75 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8


Catatan : Apabila penulis lebih dari satu orang, nilai bagi penulis utama 60%. Penulis pembantu 40%, penulis pembantu sebanyakbanyaknya tiga orang


6



Semua jenjang


8



Semua jenjang

4



Semua jenjang


BATAN

- 76 NO 1

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8


8



Semua jenjang

4



Semua jenjang

7,5



Semua jenjang

a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI


BATAN

- 77 NO 1

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8

3,5



Semua jenjang


2



Semua jenjang


2,5



Semua jenjang


7



Semua jenjang

b.




BATAN

- 78 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8



IV



3,5



Semua jenjang



Semua jenjang


5


3



Semua jenjang

1,5



Semua jenjang

1



Semua jenjang


Semua jenjang

a. Institusi

b. Perorangan



Mengajar/melatih pada Pendidikan dan setiap jam Pelatihan PNS dalam bidang informasi dan kehumasan 0,030

BATAN

- 79 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8



3 setiap kali

c. Peserta


Menjadi anggota organisasi profesi, sebagai :

setiap

a. Pengurus aktif

tahun

b. Anggota aktif

1

0,75 setiap tahun



Semua jenjang



Semua jenjang



Semua jenjang



Semua jenjang



Semua jenjang



Semua jenjang





0,5 setiap tahun

BATAN

- 80 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8



3



Semua jenjang


2



Semua jenjang


1



Semua jenjang


15



Semua jenjang

2. Pasca Sarjana

10



Semua jenjang


5



Semua jenjang



1. Doktor

BATAN


BATAN

- 82 7 . Pranata Humas Madya NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8

200


Semua jenjang

a. S.3 b. S.2

150




Semua jenjang



Semua Jenjang

0,080



PH Madya

0,075

Menilai perkembangan pelaksanaan strategi pelayanan informasi dan kehumasan. Aspekaspek yang dievaluasi meliputi antara lain metoda, sumber daya dan hasil

Laporan hasil evaluasi strategi layanan informasi dan kehumasan

PH Madya

I.

II.

PENDIDIKAN



1. Pasca Sarjana

2. Sarjana (S.1)

100



15



2



9 6 3 2 1

c. PH Madya 6. Mengevaluasi pelaksanaan strategi pelayanan informasi dan kehumasan

BATAN

- 83 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8


1.

Memberikan ceramah dalam rangka pelayanan informasi

0,60



PH Madya


1.

Mengikuti konperensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis :

0,075



PH Madya

- Sebagai moderator

0,060



PH Madya

2.

Melaksanakan tugas sebagai master of ceremony

0,060



PH Madya

7.

Mengevaluasi penyelenggaraan konperensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis

0,060

Menilai penyelenggaraan konperensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis. Aspek-aspek yang dievaluasi antara lain : Narasumber, jumlah peserta, ketepatan waktu, hasil liputan, sumber daya

Laporan hasil evalusai penyelenggaraan konperensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis.

PH Madya

0,075

Memberikan bantuan pemikiran/saran kepada instansi/lembaga dalam menangani kasus hubungan antar lembaga

Laporan layanan advokasi kasus hubungan antar lembaga

PH Madya

- Sebagai peserta

c. Internasional 12. Melakukan pelayanan advokasi penanganan kasus hubungan antar lembaga

BATAN

- 84 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8


III.


14. Memberikan ceramah dalam rangka hubungan antar lembaga

0,060

Memberikan pelayanan informasi langsung terhadap lembaga baik secara langsung atau melalui melalui media

Naskah layanan informasi terhadap lembaga

PH Madya

2. Menyusun konsep pengembagan model layanan informasi dan kehumasan

0,120

Menganalisis dan menyusun konsep pembaharuan (inovasi) mengenai cara-cara meningkatkan kinerja layanan informasi dan kehumasan

Konsep pengembangan model layanan informasi dan kehumasan

PH Madya

3. Mengembangkan standar layanan informasi dan kehumasan

0,135

Merumuskan pokok-pokok pikiran tentang standar layanan informasi dan kehumasan

Konsep pengembangan standar layanan informasi dan kehumasan

PH Madya

4. Menyusun konsep pengembangansistem informasi dan kehumasan

0,105

Merumuskan pokok-pokok pikiran pengembangan system informasi dan kehumasan

Konsep pengembangan system informasi dan kehumasan

PH Madya


12,5




Semua jenjang

BATAN

- 85 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8



6



Semua jenjang


8



Semua jenjang

4

Membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk makalah yg diterbitkan dan diedarkan secara terbatas di lingkungan lembaga/ instansi. Untuk tingakat daerah diedarkan di lingkungan pemerintahan provinsi, kota atau kabupaten


Semua jenjang

8



Semua jenjang

Penulis pembantu 40%, penulis pembantu sebanyakbanyaknya tiga orang



3. Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang informasi dan kehumasan yang dipublikasikan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

BATAN

- 86 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8

4



Semua jenjang

7,5



Semua jenjang

3,5



Semua jenjang

2



Semua jenjang

b.





BATAN

- 87 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8


2,5



Semua jenjang


7



Semua jenjang



Semua jenjang



Semua jenjang


a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan di edarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI C. Penyusunan pedoman petunjuk teknis pelayanan informasi dan kehumasan


3,5 5


BATAN

- 88 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8

3



Semua jenjang

1,5



Semua jenjang

1



Semua jenjang



Semua jenjang



Semua jenjang



Semua jenjang



Semua jenjang



IV


a. Institusi

b. Perorangan





0,030 setiap jam

3 setiap kali


c. Peserta


BATAN

- 89 NO 1

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8


1 setiap

a. Pengurus aktif

tahun

b. Anggota aktif

0,75




Semua jenjang



Semua jenjang



Semua jenjang

3



Semua jenjang


2



Semua jenjang


1



Semua jenjang

setiap tahun





0,5 setiap tahun


BATAN

- 90 NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT


BUKTI FISIK

PELAKSANA

2

3

4

5

6

7

8

1



15



Semua jenjang

2. Pasca Sarjana

10



Semua jenjang


5



Semua jenjang

1. Doktor


BATAN

- 92 BAB V TATA KERJA TIM PENILAI JABATAN PRANATA HUMAS DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI JABATAN PRANATA HUMAS A.

TIM PENILAI 1. Kedudukan Tim Penilai Jabatan Fungsional Pranata Humas BATAN adalah Tim Penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala BATAN. 2. Tugas a.

Membantu Kepala BATAN dalam menilai prestasi kerja Pranata Humas dan menetapkan angka kredit jabatan fungsional Pranata Humas bagi : 1)

Pranata Humas Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pranata Humas Penyelia, pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d;

2)

Pranata Humas Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pranata Humas Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a.

b.

Memeriksa DUPAK jabatan fungsional Pranata Humas Madya, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c sebelum diteruskan ke Tim Penilai Pusat (Kementrian KOMINFO);

c.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BATAN yang berhubungan dengan angka kredit Pranata Humas; Melaksanakan dan merumuskan pola pembinaan jabatan fungsional Pranata Humas di lingkungan BATAN.

d.

3. Fungsi a.

Pemeriksaan butir-butir kegiatan, pemeriksaan kebenaran dokumen-dokumen bukti lampiran DUPAK dan penilaian butir-butir kegiatan.

b.

Penyusunan angka kredit dalam penilaian untuk dijadikan dasar Penetapan Angka Kredit yang menjadi kewenangan Kepala BATAN.

c.

Pembinaan pejabat Pranata Humas dalam hal pelaksanaan peraturan/ketentuan jenjang jabatan Pranata Humas.

4. Susunan a.

Seorang ketua merangkap anggota

b.

Seorang wakil ketua merangkap anggota

c.

Seorang sekretaris merangkap anggota

d.

Sekurang-kurangnya 4 (empat) anggota

BATAN

- 93 Apabila komposisi anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Pranata Humas 5. Syarat untuk menjadi Anggota a.

Paling kurang menduduki jabatan dan/atau pangkat setingkat dengan Pranata Humas yang dinilai.

b.

Mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pranata Humas.

c.

Dapat aktif melakukan penilaian.

6. Masa Jabatan a.

Masa jabatan Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

b.

Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud butir 1, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

c.

Keanggotaan Tim Penilai dapat diganti sebelum masa tugasnya berakhir.

7. Lain-lain

B.

a.

Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, maka Ketua Tim Penilai wajib mengusulkan penggantian anggota Tim Penilai secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.

b.

Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.

SEKRETARIAT TIM PENILAI 1. Kedudukan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Pranata Humas BATAN berkedudukan di BSDM, dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala BATAN. 2. Tugas Memberikan bantuan teknis dan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penilai dan Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. 3. Fungsi a.

Menyeleksi berkas yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi UPAK.

b.

Menyeleksi kelengkapan dan keabsahan administrasi berkas DUPAK.

c.

Menyiapkan bahan rapat.

d.

Mengelola data jabatan.

e.

Membuat draft Penetapan Angka Kredit dan Surat Keputusan Kenaikan Jabatan.

BATAN

- 94 f.

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang berhubungan dengan administrasi jabatan fungsional Pranata Humas. 4. Keanggotaan

C.

a.

Pemimpin sekretariat adalah pejabat di bidang kepegawaian.

b.

Anggota sekretariat adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di bidang kepegawaian

RAPAT PENILAIAN Rapat penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Pranata Humas dilakukan sekurangkurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu setiap 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat sebagai berikut: 1. Untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun yang bersangkutan. 2. Untuk Kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

D. TATA CARA PENILAIAN 1. Penilaian dilaksanakan dalam rapat penilaian. 2. Ketua Tim Penilai dibantu sekretariat membagi tugas penilaian kepada anggota Tim Penilai. 3. Setiap berkas bukti usul penetapan angka kredit dinilai oleh dua orang anggota Tim Penilai. 4. Bila hasil penilaian angka kredit dari dua anggota Tim Penilai terjadi perbedaan tidak lebih dari 20% maka hasil penilaian yang menguntungkan bagi Pranata Humas ditetapkan sebagai angka kredit hasil penilaian untuk Penetapan Angka Kredit baru. 5. Bila perbedaan angka kredit hasil penilaian dari dua anggota Tim Penilai lebih dari 20%, maka nilai akhir ditetapkan berdasarkan hasil penilaian dari penilai ketiga. 6. Perhitungan perbedaan hasil penilaian sebagaimana tersebut pada butir 4 dan 5 maka penilaian menggunakan rumus sebagai berikut: (PB – PK) X 100% ½ (PB + PK) Keterangan: PB: Penilaian Besar PK: Penilaian Kecil 7. Angka kredit hasil penilaian akhir dituangkan dalam DUPAK dan ditandatangani oleh Ketua/Anggota Tim Penilai. Apabila ada keterangan dalam proses penilaian yang perlu dicatat dituangkan dalam kolom catatan Ketua/Anggota Tim Penilai.

BATAN

- 95 8. Angka kredit yang dituangkan dalam formulir Penetapan Angka Kredit (PAK) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Pranata Humas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9. Angka kredit yang telah dinilai dan ditetapkan oleh pejabat yang bewenang bersifat final dan tidak dapat diajukan keberatan oleh Pranata Humas yang bersangkutan.

E.

TIM PENILAI TEKNIS 1. Kedudukan Tim Penilai Teknis dapat dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang anggotanya terdiri dari pada ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan. 2. Tugas Tim Penilai Teknis bertugas memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu. 3. Masa Kerja Masa Kerja Tim Penilai Teknis ditentukan sesuai kebutuhan.

BATAN

- 96 BAB VI PENUTUP

Dengan ditetapkannya Pedoman Penilaian Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional, maka segenap pengajuan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit beserta dokumen pendukungnya yang disampaikan setelah tanggal efektif berlakunya pedoman ini, harus mengikuti Pedoman ini. Demikian pula, segala upaya pembinaan yang berkaitan dengan jabatan Pranata Humas di setiap unit kerja di lingkungan BATAN dan seluruh tata kerja penilaian terhadap pengajuan DUPAK dilakukan mengikuti Pedoman ini.

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, -ttdHUDI HASTOWO

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat

Ferhat Aziz

BATAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

Recommend Documents