BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR : TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, Menimbang :
a.
bahwa untuk melaksanakan pembinaan pegawai negeri sipil berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja, perlu dilakukan penilaian sasaran kerja pegawai negeri sipil;
b.
bahwa dalam rangka penilaian sasaran kerja Pegawai Negeri Sipil diperlukan pedoman penyusunan dan penilaian sasaran kerja Pegawai Negeri Sipil;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil Badan Tenaga Nuklir Nasional.
Mengingat :
1. Undang-Undang
Nomor
8
Tahun
1974
tentang
Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) 2.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
2 Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) ; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); 5. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir; 6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005; 7.
Keputusan Presiden Nomor 16/M Tahun 2007;
8. Keputusan Kepala BATAN Nomor 360/KA/VII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir; 9. Peraturan Kepala BATAN Nomor 392/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional; 10.
Peraturan Kepala BATAN Nomor 393/KA/XI/2005 tentang Tata Kerja Balai Elektromekanik;
11.
Peraturan Kepala BATAN Nomor 394/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Instrumentasi dan Elektromekanik;
12.
Peraturan Kepala BATAN Nomor 395/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pemantauan Data Tapak dan Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir;
13.
Peraturan Kepala BATAN Nomor 396/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Iradiasi, Elektromekanik dan Instrumentasi;
14. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 101/KA/VI/2007 tentang Pedoman Manajemen Penelitian, Pengembangan, Perekayasaan, Diseminasi, dan Penguatan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir; 15. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 093/KA/IV/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Penelitian, Pengembangan, Perekayasaan,
Diseminasi,
dan
Pengetahuan dan Teknologi Nuklir;
Penguatan
Kelembagaan
Ilmu
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
3 16. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 013/KA/I/2010 tentang Rencana Strategis Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2010 2014; 17.
Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 211/KA/XII/2010 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Tenaga Nuklir Nasional; Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 212/KA/XII/2010
18. tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya; Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 108/KA/V/2011 19. tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2010 – 2014 di Badan Tenaga Nuklir Nasional ; Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 132/KA/VI/2011 20. tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 013/KA/I/2010 tentang Rencana Strategis Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2010 - 2014;
MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Pasal 1 Pedoman Penyusunan dan Penilaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP) Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagaimana tersebut dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Pasal 2 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
4 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, -ttdHUDI HASTOWO
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
-1LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR : TANGGAL :
PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL I.
PENDAHULUAN A. UMUM
1.
Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian,
dinyatakan
bahwa
untuk
mewujudkan
penyelenggaraan
tugas
pemerintahan dan pembangunan diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Selanjutnya, pasal 20 dinyatakan bahwa untuk menjamin obyektivitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja.
2.
Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dititikberatkan pada pengukuran sasaran kerja pegawai (SKP) atau tingkat capaian hasil kerja (output) yang telah direncanakan dan disepakati antara Pejabat Penilai dengan Pegawai Negeri Sipil yang dinilai sebagai kontrak kerja.
3.
Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil diarahkan sebagai pengendali perilaku kerja produktif yang disyaratkan untuk mencapai hasil kerja yang disepakati dan bukan penilaian atas kepribadian seseorang Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jabatan pegawai yang bersangkutan.
4.
Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja individu Pegawai Negeri Sipil, yang dapat memberi petunjuk bagi pejabat yang berwenang dalam rangka mengevaluasi kinerja unit kerja dan kinerja organisasi. Hasil penilaian
prestasi
kerja
Pegawai
Negeri
Sipil
dimanfaatkan
sebagai
dasar
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
2 pertimbangan penetapan keputusan kebijakan pengelolaan karier Pegawai Negeri Sipil, yang berkaitan dengan bidang:
a. Pekerjaan Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam kebijakan perencanaan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil, serta kegiatan perancangan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dalam organisasi (job design).
b. Pengangkatan dan Penempatan Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengangkatan dan penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan, sesuai dengan kompetensi dan prestasi.
c. Pengembangan Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan pengembangan karier dan pengembangan kemampuan serta keterampilan Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan dengan pola karier dan program pendidikan dan pelatihan organisasi.
d. Penghargaan Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan pemberian penghargaan dengan berbasis prestasi kerja seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji atau tunjangan prestasi kerja, promosi atau kompensasi lainnya.
4. Untuk mencapai obyektivitas penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil, diperlukan parameter penilaian sebagai ukuran dan standar penilaian hasil kerja yang nyata dan terukur dari tingkat capaian Sasaran Kerja Pegawai. Oleh karena itu, penilaian prestasi kerja secara sistemik merupakan gabungan antara penetapan Sasaran Kerja Pegawai dengan penilaian proses pelaksanaan pekerjaan yang tercermin dalam perilaku kerja produktif, yang hasilnya direkomendasikan sebagai dasar pertimbangan tindakan pembinaan dan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil yang dinilai. B. TUJUAN Pedoman penyusunan dan penilaian Sasaran Kerja Pegawai digunakan sebagai petunjuk bagi setiap Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Penilai dalam menyusun Sasaran Kerja
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
3 Pegawai sesuai dengan tugas jabatan agar Pejabat Penilai dapat menilai capaian Sasaran Kerja Pegawai. C. PENGERTIAN 1.
Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor
8
Tahun
1974
tentang
Pokok-Pokok
Kepegawaian,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
2.
Jabatan
adalah
kedudukan
yang
menunjukkan
tugas,
tanggung
jawab,
wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi pemerintah. 3.
Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai, yang disusun dan disepakati bersama antara pegawai dengan atasan pegawai.
4.
Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.
Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai Negeri Sipil pada suatu satuan organisasi sesuai dengan SKP dan perilaku kerja.
6.
Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
7.
Capaian SKP adalah hasil akhir kegiatan yang diperoleh seorang Pegawai Negeri Sipil.
8.
Rencana kerja tahunan adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah.
9.
Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat eselon IV, atau pejabat lain yang ditentukan.
10.
II.
Atasan pejabat penilai adalah atasan langsung pejabat penilai.
TATA CARA PENYUSUNAN SKP
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
4 Dalam sistem penilaian prestasi kerja, setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menyusun SKP sebagai rancangan pelaksanaan kegiatan tugas jabatan, sesuai dengan rincian tugas, tanggung jawab dan wewenang, yang secara umum telah ditetapkan dalam struktur dan tata kerja organsasi. SKP disusun dan ditetapkan sebagai rencana operasional pelaksanaan kegiatan tugas jabatan, dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) tahunan organisasi, yang berisikan tentang kegiatan yang akan dilakukan, hasil yang akan dicapai, jumlah keluaran yang akan dihasilkan, dan waktu yang dibutuhkan. Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilaksanakan harus ditetapkan : 1.
sasaran kerja yang akan dicapai sebagai indikator keberhasilan kerja,
2.
bobot sesuai dengan tingkat kesulitan dan tingkat prioritas pekerjaan,
3.
serta
target
sebagai
hasil
kerja
(output)
yang
harus
diwujudkan, dengan mempertimbangkan aspek kuantitas, kualitas, waktu dan biaya.
A.
UNSUR-UNSUR SKP
1. Kegiatan Tugas Jabatan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 jabatan terdiri dari jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, dan jabatan fungsional umum. Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus didasarkan pada rincian tugas, tanggung jawab dan wewenang jabatan, yang secara umum telah ditetapkan dalam struktur dan tata kerja organisasi. Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada rencana kerja tahunan organisasi, sebagai implementasi kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan dan harus berorientasi pada hasil secara nyata dan terukur. a. Tingkat Eselon I Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) tahunan organisasi, dijabarkan
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
5 sesuai dengan uraian tugas jabatan, menjadi sasaran kerja unit eselon I yang dioperasionalkan menjadi SKP pejabat eselon I, sebagai implementasi kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. b. Tingkat Eselon II Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada rencana kerja tahunan unit eselon I, dijabarkan sesuai dengan uraian tugas jabatan, menjadi sasaran kerja unit eselon II yang dioperasionalkan menjadi SKP pejabat eselon II, dalam rangka mencapai sasaran kerja eselon I. c. Tingkat Eselon III Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada rencana kerja tahunan unit eselon II, dijabarkan sesuai dengan uraian tugas jabatan, menjadi sasaran kerja unit eselon III yang dioperasionalkan menjadi SKP pejabat eselon III, dalam rangka mencapai sasaran kerja eselon II. d. Tingkat Eselon IV Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada rencana kerja tahunan unit eselon III atau eselon II atasan langsung, dijabarkan sesuai dengan uraian tugas jabatan, menjadi sasaran kerja unit eselon IV yang dioperasionalkan menjadi SKP pejabat eselon IV, dalam rangka mencapai sasaran kerja eselon III atau eselon II atasan langsung.
e. Tingkat Jabatan Fungsional Tertentu Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada rencana kerja tahunan unit kerja eselon yang membawahkan, dijabarkan sesuai dengan uraian tugas jabatan, menjadi SKP Pejabat Fungsional Tertentu, dalam rangka mencapai sasaran kerja eselon yang membawahkan. Setiap PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu diharuskan untuk mengumpulkan angka kredit setiap tahun sesuai dengan ketentuan.
f. Tingkat Jabatan Fungsional Umum
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
6 Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada rencana kerja tahunan unit eselon IV, dijabarkan sesuai dengan uraian tugas jabatan, menjadi SKP Pejabat Fungsional Umum, dalam rangka mencapai sasaran kerja eselon IV.
2. Target Setiap pelaksanaan tugas jabatan harus ditetapkan target yang akan diwujudkan secara jelas, sebagai ukuran penilaian prestasi kerja. Target merupakan jumlah beban kerja yang akan dicapai oleh setiap PNS dalam kurun waktu tertentu. Target bukan merupakan standar prestasi kerja yang ideal, bukan merupakan ukuran minimal atau maksimal, tetapi merupakan ukuran atau tolok ukur prestasi kerja yang realistis tetapi penuh tantangan. Oleh karena itu, dalam menetapkan target prestasi kerja harus mempertimbangkan 4 (empat) aspek yaitu:
a.
Aspek Kuantitas (target output) Dalam menentukan target kuantitas/ output (TO) dapat berupa dokumen, dokumen teknis, konsep, naskah, surat keputusan, laporan, varietas, paten, prototipe, paket teknologi, publikasi ilmiah, dan sebagainya.
Contoh 1 Penetapan Target Kuantitas/output yang akan diwujudkan untuk setiap kegiatan tugas jabatan bagi jabatan struktural/fungsional umum. FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO 1 2 3 4 5 NO
I. PEJABAT PENILAI NAMA NIP PANGKAT/GOL JABATAN Kepala PRSG UNIT KERJA III. KEGIATAN TUGAS JABATAN (diambil dari IJ/ABK)
1
KREDIT
1
2 Merencanakan kebutuhan anggaran
2
Merencanakan
analisis
NO 1 2 3 4 5 ANGKA
kebutuhan
3
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI NAMA Ir. Agoes Soejoedi NIP PANGKAT/GOL JABATAN Kepala Bagian Tata Usaha UNIT KERJA TARGET KUANTITA KUALITA WAKTU BIAYA TIF
TIF
OUTPUT 4 12
MUTU 5 100
6 12 bulan
dokumen 108 surat
100
6 bulan
7
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
7 3
penetapan formasi Merumuskan rancangan
14 naskah
100
12 bulan
4
perundang-undangan Menetapkan pertimbangan teknis kenaikan
1000 SK
100
6 bulan
5 6
pangkat PNS Mengelola dokumen kepegawaian Menyelesaikan permasalahan kepegawaian
1000 SK 500 surat
100 100
6 bulan 12 bulan
peraturan
................, ........................ Pejabat Penilai
........................ NIP.
PNS yang dinilai
................................... NIP.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
8
Contoh 2 Penetapan Target angka kredit
yang akan diwujudkan untuk setiap kegiatan
tugas jabatan bagi jabatan fungsional tertentu. FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO 1 2 3 4 5 NO
I. PEJABAT PENILAI NAMA NIP PANGKAT/GOL JABATAN Kepala PATIR UNIT KERJA PATIR IV. KEGIATAN TUGAS JABATAN (diambil dari IJ/ABK)
1 1
2 Memeriksa
berkas
usulan
pangkat PNS (0,006/berkas
NO 1 2 3 4 5 ANGKA KREDIT
Kenaikan
3 6
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI NAMA NIP PANGKAT/GOL JABATAN Pranata Nuklir Utama UNIT KERJA PATIR TARGET KUANTITA KUALITA WAKTU BIAYA TIF
TIF
OUTPUT 4 1000
MUTU 5 100
6 12 bulan
berkas
................, ........................ Pejabat Penilai
........................ NIP.
PNS yang dinilai
................................... NIP.
7
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
9 FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO 1 2 3 4 5 NO
I. PEJABAT PENILAI NAMA NIP PANGKAT/GOL JABATAN Kepala PTRKN UNIT KERJA PTRKN V. KEGIATAN TUGAS JABATAN
NO 1 2 3 4 5 ANGKA KREDIT
1 1
2 Memeriksa
berkas
usulan
Kenaikan
3 6
pangkat PNS (0,006/berkas
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI NAMA NIP PANGKAT/GOL JABATAN Peneliti Utama UNIT KERJA PTRKN TARGET KUANTITA KUALITA WAKTU BIAYA TIF
TIF
OUTPUT 4 1000
MUTU 5 100
6 12 bulan
7
berkas
................, ........................ Pejabat Penilai
PNS yang dinilai
........................
...................................
NIP. b.
NIP. Aspek Kualitas (target kualitas)
Dalam menetapkan target kualitas (TK) harus memprediksi pada mutu hasil kerja yang terbaik, dalam hal ini nilai yang diberikan adalah 100 dengan sebutan Sangat Baik, misalnya target kualitas harus 100.
c.
Aspek Waktu (target waktu)
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
10 Dalam menetapkan target waktu (TW) harus memperhitungkan berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, misalnya satu bulan, triwulan, caturwulan, semester, 1 (satu) tahun, dan lain-lain. d.
Aspek Biaya (target biaya) Dalam menetapkan target biaya (TB) harus memperhitungkan jumlah biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 1 (satu) tahun, misalnya jutaan, ratusan juta, milyaran, dan lain-lain.
A. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS Selain melakukan kegiatan tugas jabatan, apabila ada tugas tambahan terkait dengan jabatan dapat ditetapkan menjadi tugas tambahan. Tugas tambahan pada dasarnya merupakan
kegiatan
pendukung
tugas
yang
oleh
pimpinan
dibebankan
untuk
dilaksanakan, sedang kreativitas merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang bermanfaat bagi organisasi. Oleh karena tugas tambahan dan kreativitas sebagai kegiatan yang tidak atau belum direncanakan sebelumnya, tugas tersebut diberi bobot maksimal 20%, dengan rincian 10% untuk tugas tambahan dan 10% untuk tugas kreativitas. 1.
Penilaian tugas tambahan/unsur penunjang dilakukan dengan rumus : RO NTt
=
_____________ x 10 0 x 10% TO
Keterangan :
2.
NTt
: Nilai tugas tambahan/unsur penunjang
RO
: Realisasi output
TO
: Target output
Penilaian kreativitas dilakukan dengan rumus:
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
11 RO NKr
=
_____________ x 10 x 10% TO
Keterangan : NKr
: Nilai kreativitas
RO
: Realisasi output
TO
: Target output
B. PENETAPAN SKP Formulir SKP yang telah diisi dengan rencana pelaksanaan kegiatan tugas jabatan dan target, yang secara keseluruhan telah disepakati bersama antara PNS yang bersangkutan dengan atasan langsung sebagai pejabat penilai, harus ditandatangani sebagai penetapan kontrak kerja, yang selanjutnya pada akhir tahun digunakan sebagai ukuran penilaian prestasi kerja PNS yang bersangkutan, menggunakan formulir SKP dan formulir penilaian capaian SKP sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 dan lampiran 2.
III.
PENILAIAN CAPAIAN SKP
Penilaian capaian SKP diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target dari aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan dapat disertai biaya, sebagai berikut:
A. Penilaian capaian SKP diukur dari aspek kuantitas dilakukan dengan membandingkan antara realisasi output (RO) dengan target output (TO) dikalikan 100. Hasil dari penghitungan ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi realisasi output dari target output yang direncanakan, menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin baik atau sebaliknya semakin rendah realisasi output dari target output yang direncanakan, menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin buruk. Penghitungan capaian SKP berdasarkan aspek kuantitas, dengan rumus:
Realisasi output (RO)
Penilaian capaian SKP (aspek kuantitas)
=
_____________________
x 100
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
12 Target output (TO)
14/14X100 = 100
B. Penilaian capaian SKP diukur dari aspek kualitas dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kualitas (RK) dengan target kualitas (TK) dikalikan 100. Hasil penghitungan ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi realisasi kualitas dari target kualitas yang direncanakan, menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin baik, atau sebaliknya semakin rendah realisasi kualitas dari target kualitas yang direncanakan, menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin buruk. Penghitungan capaian SKP berdasarkan aspek kualitas, dengan rumus:
Penilaian capaian
Realisasi Kualitas (RK)
SKP (Aspek Kualitas) =
_____________________
x 100
Target Kualitas (TK)
85/100X100 = 85 Pedoman untuk menetapkan tingkat atau sebutan kualitas output sebagai berikut: Nilai
Sebutan
Keterangan Hasil kerja sempurna tidak ada kesalahan, tidak
91 - 100
Sangat baik
ada revisi dan pelayanan diatas standar yang ditentukan, dan lain-lain Hasil kerja mempunyai 1 atau 2 kesalahan kecil,
76 - 90
Baik
tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditentukan, dan lain-lain Hasil kerja mempunyai 3 atau 4 kesalahan kecil,
61 - 75
Cukup
tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang telah ditentukan, dan lain-lain Hasil kerja mempunyai 5 kesalahan kecil, dan ada
51 - 60
Kurang
kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang telah ditentukan, dan lain-lain Hasil kerja mempunyai lebih dari 5 kesalahan
50 ke bawah
Buruk
kecil,
dan
ada
kesalahan
besar,
kurang
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
13 memuaskan, revis, pelayanan dibawah standar yang telah ditentukan, dan lain-lain
C. Penilaian capaian SKP diukur dari aspek waktu dihitung dari nilai tertimbang (NT=1,76) dikalikan dengan Target Waktu (TW) dikurangi Realisasi Waktu (RW) dibagi Target Waktu (TW) dikalikan 100. Hasil penghitungan ini dapat diartikan bahwa semakin lama realisasi waktu yang dipergunakan dari target waktu yang direncanakan, menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin buruk atau sebaliknya semakin cepat realisasi waktu dari target waktu yang direncanakan (maksimal efisiensi waktu sampai dengan 24%) menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin baik atau sangat baik. Penghitungan capaian SKP berdasarkan aspek waktu, dengan rumus:
Penilaian capaian SKP (Aspek Waktu) =
Nilai Tertimbang (NT) x Target Waktu (TW) - Realisasi Waktu (RW) _______________________________________________________
x 100
Target Waktu (TW)
Jika realisasi waktu 0 (nol), penghitungan capaian SKP menggunakan rumus: Penilaian capaian SKP (Aspek Waktu) =
Nilai Tertimbang (NT) x Target Waktu (TW) - Realisasi Waktu (RW) _______________________________________________________
x n x 100
Target Waktu (TW)
n = nilai koefisien = 0 ((1.76X12-12)/12)X100 = 76 D. Penilaian capaian SKP diukur dari aspek biaya dihitung dari nilai tertimbang (NT= 1,76) dikalikan dengan Target Biaya (TB) dikurangi Realisasi Biaya (RB) dibagi Target Biaya (TB) dikalikan 100. Hasil penghitungan ini dapat diartikan bahwa semakin besar realisasi biaya yang dipergunakan dari target biaya yang direncanakan, menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin buruk atau sebaliknya semakin kecil realisasi biaya dari target biaya yang direncanakan (maksimal efisiensi biaya sampai dengan 24%), menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin baik atau sangat baik. Penghitungan capaian SKP berdasarkan aspek biaya, dengan rumus:
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
14 Penilaian capaian SKP (Aspek Biaya) =
Nilai Tertimbang (NT) x Target Biaya (TB) - Realisasi Biaya (RB) _______________________________________________________
x 100
Target Biaya (TB)
Jika realisasi biaya 0 (nol), penghitungan capaian SKP menggunakan rumus:
Penilaian capaian SKP (Aspek Biaya) =
Nilai Tertimbang (NT) x Taget Biaya (TB) - Realisasi Biaya (RB) _______________________________________________________ Target Biaya (TB)
n = nilai koefisien = 0
x n x 100
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
15 Contoh 1 Penilaian SKP untuk jabatan Struktural/Fungsional Umum : PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PNS Kepala Bagian Tata Usaha - PRSG Jangka waktu penilaian : ...Januari s.d.
Desember .....
TARGET NO
KEGIATAN TUGAS
REALISASI
AK
JABATAN
NILAI
AK KUANTIT
KUALI
WAK
AS/
TAS/
TU
OUTPUT
MUTU
BIAYA
HASIL KUANT
KUALI
WAK
ITAS/
TAS/
TU
OUTPU
MUTU
BIAYA
PENGHI
CAPAIAN SKP
TUNGAN
T 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
TUGAS
TAMBAHAN
DAN
KREATIVITAS/UNSUR 1
PENUNJANG Menjadi Narasumber
2
1 1
1
1/1 x 10 x
1
1
10% 1/1 x 10 x
1
10%
NILAI CAPAIAN SKP
................., 31 Desember .... Pejabat Penilai,
......................... NIP. .....
PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PNS Pranata Nuklir Utama - PATIR Jangka waktu penilaian : ...Januari s.d.
Desember .....
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
16 TARGET NO
KEGIATAN TUGAS
REALISASI
AK
JABATAN
NILAI
AK KUANTIT
KUALI
WAK
AS/
TAS/
TU
OUTPUT
MUTU
BIAYA
HASIL KUANT
KUALI
WAK
ITAS/
TAS/
TU
OUTPU
MUTU
BIAYA
PENGHI
CAPAIAN SKP
TUNGAN
T 1
2
3
1
4 14
TUGAS
TAMBAHAN
5 100
6 12 bln
7
8
9 14
10 100
11
12
13
14
DAN
KREATIVITAS/UNSUR 1
PENUNJANG Menjadi Narasumber
2
1 1
1
1/1 x 10 x
1
1
10% 1/1 x 10 x
1
10%
NILAI CAPAIAN SKP
................., 31 Desember .... Pejabat Penilai,
......................... NIP. .....
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
17 IV.
STANDAR NILAI PRESTASI KERJA Nilai angka terhadap tingkat capaian SKP PNS dinyatakan dengan sebutan dan angka sebagai berikut : a. Sangat baik
: 91 ke atas
b. Baik
: 76 – 90
c. Cukup
: 61 – 75
d. Kurang
: 51 - 60
e. Buruk
: 50 ke bawah
V. ANAK LAMPIRAN 1. Formulir SKP dan petunjuk pengisian 2. Formulir penilaian SKP dan petunjuk pengisian
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
18 Anak Lampiran 1
FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
NO 1 2 3 4 5 NO
I. PEJABAT PENILAI NAMA NIP PANGKAT/GOL JABATAN UNIT KERJA 2. KEGIATAN TUGAS JABATAN
NO 1 2 3 4 5 ANGKA KREDIT
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI NAMA NIP PANGKAT/GOL JABATAN UNIT KERJA TARGET KUANTITA KUALITA WAKTU BIAYA TIF
TIF
OUTPUT 1
2
3
4
MUTU 5
6
1 2 3 4 5 6
................, 1 Januari ........ Pejabat Penilai
PNS yang dinilai
........................
...................................
NIP.
NIP.
Anak Lampiran 2 FORMULIR PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PNS
Jangka waktu penilaian : ...Januari s.d.
Desember .....
7
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
19 TARGET NO
KEGIATAN TUGAS
REALISASI
AK OUTPUT
JABATAN
NILAI
AK MUTU
WAK TU
BIAYA
OUT PUT
MUTU
WAK
BIAYA
TU
1 2 3 4 5 6 TUGAS
TAMBAHAN
DAN
KREATIVITAS/UNSUR PENUNJANG
NILAI CAPAIAN SKP
................., 31 Desember..... Pejabat Penilai,
.........................
PENGHI
CAPAIAN
TUNGAN
SKP