BATAN PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR : 179/KA/X/2010 TENTANG UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH NON TUGAS BELAJAR DI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,
Menimbang:
a.
bahwa untuk melaksanakan pembinaan kepegawaian di Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) telah ditetapkan Keputusan Kepala BATAN Nomor 259/KA/VII/2002 tentang Penyesuaian Pangkat Berdasarkan Ijazah Yang Diperoleh Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan Di Luar Jam Kerja Atas Biaya Sendiri di Lingkungan BATAN;
b.
bahwa untuk meningkatkan pembinaan kepegawaian di BATAN perlu meninjau kembali Keputusan Kepala BATAN sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala BATAN tentang Ujian Penyesuaian Ijazah Non Tugas Belajar di BATAN;
Mengingat:
1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
BATAN -23.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4.
Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;
5.
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
6.
Keputusan Presiden Nomor 16/M Tahun 2007;
7.
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
8.
Keputusan Kepala BATAN Nomor 360/KA/VII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;
9.
Peraturan Kepala BATAN Nomor 392/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN;
10.
Peraturan
Kepala
BATAN
Nomor
004/KA/I/2006
tentang
Pedoman
Pembentukan Peraturan/Keputusan Kepala BATAN; 11.
Peraturan Kepala BATAN Nomor 110/KA/V/2009 tentang Jabatan, Syarat Jabatan dan Jumlah Kebutuhan Pegawai pada Unit Kerja di BATAN;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH NON TUGAS BELAJAR DI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.
BATAN -3Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Ujian Penyesuaian Ijazah adalah ujian dalam rangka menyesuaikan pangkat berdasarkan ijazah terakhir yang diperoleh melalui Non Tugas Belajar untuk menilai kemampuan pegawai yang akan disesuaikan ijazahnya ke jenjang yang lebih tinggi di BATAN. 2. Pegawai Non Tugas Belajar yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil BATAN yang atas prakarsanya sendiri melanjutkan pendidikan tanpa penugasan dari BATAN termasuk pegawai tugas belajar yang tidak menyelesaikan pendidikan sesuai waktu yang ditentukan oleh Surat Keputusan Kepala BATAN. 3. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. 4. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara. 5. Kepala Unit Kerja adalah pejabat struktural setingkat Eselon II. 6. Jabatan fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 7. Jabatan fungsional umum adalah jabatan fungsional yang kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit. 8. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pendidikan nasional.
Pasal 2
(1)
Pegawai yang memperoleh ijazah dan telah memenuhi persyaratan dapat dipertimbangkan untuk mengikuti ujian penyesuaian ijazah.
BATAN -4(2)
Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ijazah yang diperoleh dari sekolah/perguruan tinggi negeri atau swasta baik dari dalam maupun luar negeri, atau ijazah yang disetarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diperoleh atas biaya dan prakarsa sendiri di luar jam kerja dengan status non tugas belajar, termasuk ijazah yang diperoleh sebelum diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
(3)
Ijazah yang diperoleh dari sekolah/perguruan tinggi negeri atau swasta baik dari dalam maupun luar negeri melalui pendidikan model ”kelas jauh” dan/atau ”kelas Sabtu-Minggu” tidak dapat dipertimbangkan untuk mengikuti ujian penyesuaian ijazah, kecuali yang diperoleh dari Universitas Terbuka.
Pasal 3
Pegawai yang memperoleh ijazah sebagaimana dimaksud Pasal 2, dapat dipertimbangkan untuk mengikuti ujian penyesuaian ijazah, apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Untuk tingkat perguruan tinggi : 1. memiliki ijazah yang lebih tinggi di bidang eksakta bagi pegawai yang sebelumnya memiliki pendidikan bidang eksakta, atau memiliki ijazah yang lebih tinggi di bidang non eksakta bagi pegawai yang sebelumnya memiliki pendidikan bidang non eksakta; 2. dalam hal tertentu ketentuan pada angka 1 dapat dikecualikan dengan pertimbangan dan persetujuan tertulis Kepala BATAN; 3. memiliki ijazah terakreditasi dari Menteri atau pejabat lain yang berdasarkan
peraturan
perundang-undangan
berwenang
menyelenggarakan pendidikan setingkat perguruan tinggi; 4. memiliki ijazah dengan Indeks Prestasi Kumulatif (skala 4), yaitu: a) sekurang-kurangnya 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) dengan akreditasi sekurang-kurangnya B untuk program Diploma III, Diploma IV dan Strata satu (S1);
BATAN -5b) sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol) dengan akreditasi sekurang-kurangnya B untuk program Strata dua (S2) dan Strata tiga (S3); 5. memiliki
ijazah
dari
sekolah/perguruan
tinggi
luar
negeri
yang
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 3 dapat dipertimbangkan apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat/telah disetarakan dengan ijazah dari sekolah/perguruan tinggi negeri, yang ditetapkan oleh Menteri atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
berwenang
menyelenggarakan
pendidikan
setingkat perguruan tinggi; b. Untuk Tingkat SLTA Memiliki ijazah dari lembaga pendidikan yang telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang menyelenggarakan pendidikan setingkat SLTA dan sesuai dengan standar kelulusan nasional.
Pasal 4
Pegawai
yang
memperoleh
ijazah
tetapi
tidak
memenuhi
ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dapat dipertimbangkan untuk mengikuti ujian penyesuaian ijazah.
Pasal 5
Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi untuk menjadi peserta ujian, sebagai berikut: a. Tersedia formasi sesuai dengan syarat jabatan yang tertuang dalam Peraturan Kepala BATAN tentang Jabatan, Syarat Jabatan dan Jumlah Kebutuhan Pegawai pada Unit Kerja di BATAN; b. Surat Tugas Kepala Unit Kerja bahwa yang bersangkutan telah ditugaskan pada satuan unit kerja terkecil yang memerlukan pengetahuan/keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh, sesuai dengan Lampiran I dan
BATAN -6merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini; c. Surat Pernyataan dari Kepala Unit Kerja bahwa yang bersangkutan masih dan telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai dengan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini; d. Foto
copy
Keputusan
pengangkatan
dalam
pangkat
terakhir
yang
menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir pada periode kenaikan pangkat berikutnya; e. Foto copy/salinan ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, dan ijazah telah berumur sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; f.
Foto copy/salinan NEM/Transkrip Akademik yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
g. Daftar Ikhtisar Jabatan/Tugas berdasarkan nama jabatan sesuai dengan analisa jabatan yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala BATAN, sesuai dengan Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini; h. Foto copy DP3 tahun terakhir yang menunjukkan bahwa setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik; i.
tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
j.
tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
k. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; l.
mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil BATAN pada periode kenaikan pangkat berikutnya;
m. bidang pendidikan yang diikuti harus mendukung pelaksanaan tugas jabatan yang dituju; n. surat Pernyataan Kepala Unit Kerja bahwa pendidikan yang diikuti benarbenar di luar jam kerja dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas sehari-hari, sesuai dengan Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini; o. Surat Keterangan dari sekolah/perguruan tinggi yang bersangkutan bahwa
BATAN -7pendidikan/perkuliahan yang ditempuh bukan merupakan pendidikan model kelas jauh dan/atau kelas Sabtu-Minggu, sesuai dengan Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini; p. pegawai yang menduduki jabatan fungsional umum, batas usia maksimal untuk mengikuti ujian pada periode April atau Oktober tahun berjalan adalah 1 (satu) tahun sebelum batas persyaratan usia maksimal jabatan fungsional tertentu terkait; q. pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu tingkat terampil, batas usia maksimal untuk mengikuti ujian pada periode April atau Oktober tahun berjalan adalah 1 (satu) tahun sebelum batas persyaratan usia maksimal jabatan fungsional tertentu tingkat ahli.
Pasal 6
(1)
Ujian penyesuaian ijazah bagi pegawai yang memperoleh ijazah setingkat Sarjana Muda/Akademi/Diploma II/Diploma III/Diploma IV/ Sarjana/ Dokter/Apoteker/Spesialis I/Magister/Spesialis II/Doktor meliputi: a. Tes Psikologi (Psikotes); b. Tes Potensi Akademik (TPA); c. Tes Substansi; dan d. Wawancara.
(2)
Pegawai yang diusulkan mengikuti ujian penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat makalah sesuai dengan Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
(3)
Pegawai yang tidak lulus tes psikologi tidak berhak mengikuti tes potensi akademik, tes substansi dan wawancara.
(4)
Pegawai yang tidak lulus tes psikologi diberi kesempatan untuk mengulang setelah 1 (satu) tahun.
(5)
Kesempatan mengikuti tes psikologi paling banyak 3 (tiga) kali.
(6)
Pegawai yang telah 3 (tiga) kali tidak lulus tes psikologi, tidak berhak mengikuti tes selanjutnya dan ujian penyesuaian ijazah tidak dapat dilanjutkan dan dinyatakan gagal ujian.
BATAN -8(7)
Pegawai yang lulus tes psikologi berhak mengikuti tes potensi akademik, tes substansi dan wawancara.
(8)
Pegawai yang tidak lulus tes potensi akademik atau tes substansi atau wawancara diberi kesempatan untuk mengulang pada periode berikutnya.
(9)
Kesempatan mengikuti tes potensi akademik atau tes substansi atau wawancara masing-masing paling banyak 3 (tiga) kali.
(10) Pegawai yang telah 3 (tiga) kali tidak lulus tes potensi akademik atau tes substansi atau wawancara dinyatakan gagal ujian. (11) Kesempatan mengulang ujian penyesuaian ijazah diberikan bagi pegawai dengan tetap memperhatikan batas persyaratan usia maksimal jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf p dan q.
Pasal 7
(1)
Ujian penyesuaian ijazah bagi pegawai yang memperoleh ijazah setingkat SLTA meliputi:
(2)
a.
Tes Substansi; dan
b.
Wawancara.
Pegawai yang tidak lulus tes substansi atau wawancara diberi kesempatan untuk mengulang pada periode berikutnya.
(3)
Kesempatan mengikuti tes substansi atau wawancara masing-masing paling banyak 3 (tiga) kali.
(4)
Pegawai yang telah 3 (tiga) kali tidak lulus tes substansi atau wawancara dinyatakan gagal ujian.
Pasal 8
(1)
Pegawai dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atau Pasal 7 (1) setelah memenuhi kriteria kelulusan.
(2)
Kriteria kelulusan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BATAN.
BATAN -9(3)
Pegawai yang dinyatakan lulus mendapat Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah sesuai dengan Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(4)
Pegawai yang dinyatakan tidak lulus ujian mendapat pemberitahuan tertulis.
Pasal 9
(1)
Ijazah yang lebih tinggi tidak dapat disesuaikan apabila ijazah yang setingkat lebih rendah belum disesuaikan.
(2)
Dalam hal tertentu, ketentuan pada ayat (1) dapat dikecualikan dengan pertimbangan dan persetujuan tertulis Kepala BATAN.
Pasal 10
(1)
Pegawai Tugas Belajar yang diberhentikan dari tugas belajar dengan Keputusan Kepala BATAN karena sesuatu hal dapat mengikuti ujian penyesuaian ijazah sesuai Peraturan ini.
(2)
Untuk dapat mengikuti ujian penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan pertimbangan dan persetujuan tertulis Kepala BATAN.
Pasal 11
Kepala Unit Kerja bertanggung jawab terhadap mutu kelulusan pegawai yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan memberikan arahan dan bimbingan meliputi: a. pemilihan bidang/program studi dan lembaga penyelenggara pendidikan; b. peluang pengembangan karier; c. ketersediaan formasi; dan d. pembinaan dan pengawasan program belajar.
BATAN - 10 Pasal 12
Untuk menjamin objektivitas pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah dibentuk Tim Penilai Ujian Penyesuaian Ijazah Non Tugas Belajar yang tugas, fungsi, tata kerja dan susunan anggota Tim ditetapkan dengan Keputusan Kepala BATAN.
Pasal 13
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku: a. pegawai yang telah lulus ujian penyesuaian ijazah, namun kenaikan pangkatnya belum atau sedang diproses, dianggap telah memenuhi persyaratan/ketentuan dalam Peraturan ini. b. pegawai yang telah diusulkan mengikuti ujian penyesuaian ijazah sebelum peraturan ini berlaku tetapi belum lulus, dapat melanjutkan ujian penyesuaian ijazah sesuai dengan peraturan ini. c.
pegawai yang telah dinyatakan tidak berhak lagi mengikuti ujian penyesuaian ijazah, tidak dapat mengikuti ujian penyesuaian ijazah.
Pasal 14
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala BATAN Nomor 259/KA/VII/2002 tentang Penyesuaian Pangkat Berdasarkan Ijazah Yang Diperoleh Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan Di Luar Jam Kerja Atas Biaya Sendiri Di Lingkungan BATAN dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BATAN - 11 Pasal 15
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2010 KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,
HUDI HASTOWO
BATAN
LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR
: 179/KA/X/2010
TANGGAL
: 7 Oktober 2010
SURAT TUGAS Nomor : Menimbang
: bahwa untuk kepentingan dinas perlu menugaskan pegawai untuk menduduki jabatan ......
Dasar
: 1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
3.
Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;
4.
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
5.
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
6.
Keputusan Kepala BATAN Nomor 360/KA/VII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;
7.
Keputusan Kepala BATAN Nomor 392/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN;
8.
Peraturan Kepala BATAN Nomor 393/KA/XI/2005 tentang Tata Kerja Balai Elektromekanik;
9.
Peraturan Kepala BATAN Nomor 394/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Instrumen dan Elektromekanik;
BATAN -210. Peraturan Kepala BATAN Nomor 395/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pemantauan Data Tapak dan Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir; 11. Peraturan Kepala BATAN Nomor 396/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Iradiasi, Elektromekanik dan Instrumentasi; 12. Peraturan Kepala BATAN Nomor 110/KA/V/2009 tentang Jabatan, Syarat Jabatan dan Jumlah Kebutuhan Pegawai pada Unit Kerja di Lingkungan BATAN. 13. Surat Edaran, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2559/D/T/1997 tanggal 21 Oktober 1997 tentang ”Larangan Kelas Jauh” 14. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/18/M.PAN/5/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Pegawai Negeri Sipil
MENUGASKAN Kepada
: 1. ............................................... 2. ............................................... 3. ...............................................
untuk
: untuk menduduki jabatan ...............terhitung sejak tanggal ..............
Ditetapkan di : ............... Pada tanggal : ............... Kepala Pusat/Biro/Ketua STTN/Inspektur,
NIP. KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, -ttdSalinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat,
Ferhat Aziz
HUDI HASTOWO
BATAN -3LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR
: 179/KA/X/2010
TANGGAL
: 7 Oktober 2010
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKSANAKAN TUGAS BARU Nomor : Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : NIP : Pangkat/Gol Ruang : Jabatan : Dengan ini menyatakan dengan
....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... sesungguhnya, bahwa :
Nama : ....................................................... NIP : ....................................................... Pangkat/Gol Ruang : ....................................................... Jabatan : ....................................................... Pangkat terakhir berdasarkan Keputusan ............. Nomor ...........tanggal...........terhitung mulai tanggal..............telah nyata dan kami anggap mampu melaksanakan tugas baru sebagai........................., sesuai dengan ijazah terakhir yang telah diperolehnya. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya. ..................., .................................... Kepala Pusat/Biro/Ketua STTN/ Inspektur
NIP.
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat,
Ferhat Aziz
-ttdHUDI HASTOWO
BATAN -4LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR
: 179/KA/X/2010
TANGGAL
: 7 Oktober 2010
DAFTAR IKHTISAR JABATAN A. 1. Nama/NIP
:
2. Tempat/tanggal lahir
:
3. Pangkat/golongan ruang
:
4. Unit Kerja
:
5. Pendidikan
:
a. b. c.
B. TUGAS LAMA YANG DIBERIKAN
:
1. Nama jabatan/pekerjaan
:
2. Nama unit kerja
:
3. Ikhtisar jabatan/pekerjaan
:
4. Syarat-syarat yang diperlukan untuk jabatan/pekerjaan
:
a. Pendidikan
:
b. Golongan
:
c. Pengetahuan yang perlu dimiliki
:
C. TUGAS BARU YANG DIBERIKAN
:
1. Nama jabatan/pekerjaan
:
2. Nama unit kerja
:
3. Ikhtisar jabatan/pekerjaan
:
4. Syarat-syarat yang diperlukan untuk jabatan/pekerjaan
:
a. Pendidikan
:
b. Golongan
:
c. Pengetahuan yang perlu dimiliki
:
BATAN -55. Formasi dari J-1 a. Kebutuhan
:
b. Jumlah yang ada
:
c. Kekurangan
:
6. Tugas baru diberikan
:
terhitung mulai tanggal Jakarta,………………………………… Kepala Pusat/Biro/Ketua STTN/ Inspektur
NIP.
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, -ttdHUDI HASTOWO
Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat,
Ferhat Aziz
BATAN -6LAMPIRAN IV PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR
: 179/KA/X/2010
TANGGAL
: 7 Oktober 2010
SURAT PERNYATAAN MELANJUTKAN PENDIDIKAN DI LUAR JAM KERJA Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan
: : : :
Pejabat Eselon II unit kerja ................................................. ................................................. Kepala Pusat/Biro/Ketua STTN/Inspektur
Menyatakan bahwa : Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan Unit Kerja
: : : : :
Pegawai yang melanjutkan pendidikan di luar jam kerja .................................................. .................................................. .................................................. ..................................................
telah mengikuti pendidikan di luar jam kerja dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas sehari-hari, dan BATAN tidak berkewajiban menyesuaikan ijazah yang bersangkutan. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ......................, .................. Kepala Pusat/Biro/Ketua STTN/ Inspektur
NIP. KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat,
Ferhat Aziz
-ttdHUDI HASTOWO
BATAN -7LAMPIRAN V PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR
: 179/KA/X/2010
TANGGAL
: 7 Oktober 2010
SURAT KETERANGAN PROGRAM PENDIDIKAN Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama
:
Jabatan
:
Nama Perguruan Tinggi
:
Fakultas
:
Program Pendidikan
:
DIII/DIV/S1/S2/S3*)
Alamat Perguruan Tinggi/ : Program Pendidikan Akreditasi/Nomor
:
dengan ini menerangkan bahwa program pendidikan yang kami laksanakan bukan merupakan program pendidikan Kelas Jauh dan atau Kelas Sabtu-Minggu. Demikian surat keterangan ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan untuk digunakan sebagaimana mestinya. ................., ...............................**) ..................................................***) Meterai Rp. 6.000 ................................................****) *) coret yang tidak sesuai **) Tempat, tanggal, bulan dan tahun ***) Ketua Jurusan/Program Pendidikan ****) Nama penanda tangan KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat,
Ferhat Aziz
-ttdHUDI HASTOWO
BATAN -8LAMPIRAN VI PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR
: 179/KA/X/2010
TANGGAL
: 7 Oktober 2010
FORMAT PENULISAN MAKALAH 1. Sistematika Penulisan a. JUDUL b. BAB I :
PENDAHULUAN
c. BAB II :
PEKERJAAN SEBELUMNYA
d. BAB III :
PEKERJAAN DALAM SATU TAHUN TERAKHIR (JABATAN BARU) YANG ISINYA ADA KAITANNYA DENGAN PENDIDIKAN YANG DIAMBIL
e. BAB IV :
PEMBAHASAN YANG INTINYA MENCARI HUBUNGAN ANTARA BAB II DAN BAB III SEHINGGA PEGAWAI PERLU SEKOLAH
f.
BAB V :
KESIMPULAN
g. Melampirkan Abstrak Tugas Akhirnya. 2.
Teknis Pengetikan a. Jumlah halaman maksimal 10 hal b. Style huruf “Times New Roman” ukuran 12 c. Spasi 1½ d. Ukuran kertas A4 KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, -ttdSalinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat,
Ferhat Aziz
HUDI HASTOWO
BATAN -9LAMPIRAN VII PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR
: 179/KA/X/2010
TANGGAL
: 7 Oktober 2010
SURAT TANDA LULUS UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH NON TUGAS BELAJAR Nomor : Tim Penilai Ujian Penyesuaian Ijazah Non Tugas Belajar yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor .................. tanggal ................ menetapkan bahwa :
Nama NIP Pangkat/golongan ruang Jabatan/Pekerjaan Unit Pendidikan terakhir
: : : : : :
................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................
dengan pangkat terakhir berdasarkan Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor ......................... tanggal ................... dinyatakan: LULUS UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH NON TUGAS BELAJAR TINGKAT .... Jakarta, ............................ TIM PENILAI UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH NON TUGAS BELAJAR BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL KETUA,
NIP.
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, -ttdSalinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat,
Ferhat Aziz
HUDI HASTOWO
