BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL JAKARTA
KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR : 499/KA/XII/2000 TENTANG PERSYARATAN PENGANGKATAN DAN PEMBINAAN PEJABAT FUNGSIONAL WIDYAISWARA DI LINGKUNGAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, Menimbang : bahwa dalam rangka untuk memperoleh pejabat fungsional Widyaiswara yang profesional, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang persyaratan pengangkatan dan pembinaan pejabat fungsional Widyaiswara di lingkungan BATAN; Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; 3. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972; 4. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 1996; 5. Keputusan Presiden Nomor 197 Tahun 1998; 6. Keputusan MENPAN Nomor 68/MENPAN/1985; 7. Keputusan Dirjen BATAN Nomor 209/DJ/V/1996; 8. Keputusan Kepala BATAN Nomor 73/KA/IV/1999 sampai dengan Nomor 79/KA/IV/1999; MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PERSYARATAN PENGANGKATAN DAN PEMBINAAN PEJABAT FUNGSIONAL WIDYAISWARA DI LINGKUNGAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL. Pasal 1 Pejabat fungsional widyaiswara BATAN yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) BATAN yang diangkat oleh Kepala BATAN untuk melaksanakan tugas mendidik, mengajar dan/atau melatih secara penuh waktu pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) dan/atau Pendidikan Ahli Teknik Nuklir (PATN).
-2Pasal 2 (1)
Pengangkatan calon Widyaiswara dilakukan dengan Keputusan Kepala BATAN, setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Ketua Lembaga Administrasi Negara (LAN).
(2)
Pengangkatan calon Widyaiswara dilakukan kebutuhan pendidikan dan pelatihan (diklat).
atas
dasar
Pasal 3 (1)
Pengangkatan calon Widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Memenuhi persyaratan golongan dan latar belakang bidang keahlian sesuai dengan formasi kebutuhan tenaga Widyaiswara BATAN; b. Mendapat persetujuan dari atasan langsung, serendahrendahnya Kepala Unit Kerja Eselon II; c. Memiliki pendidikan formal sekurang-kurangnya setara dengan Diploma III; d. Mempunyai minat dan bakat di bidang diklat yang dibuktikan dengan pengalaman mengajar dalam bidang keahliannya pada diklat yang diselenggarakan oleh Pusdiklat paling sedikit 2 (dua) mata pelajaran atau pengalaman mengajar di Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang fakultas/jurusannya disamakan paling sedikit 3 (tiga) semester dalam 5 (lima) tahun terakhir; e. Memahami tugas pokok Widyaiswara serta memiliki potensi untuk menambah angka kredit, dengan mempunyai pengalaman sebagai berikut: 1) mendidik, mengajar atau melatih dalam bidang keahliannya dalam diklat yang diselenggarakan oleh Pusdiklat dalam 5 (lima) tahun terakhir dengan hasil evaluasi paling sedikit rata-rata baik, atau 2) melakukan penelitian atau pengembangan dalam bidang keahliannya, membuat karya tulis ilmiah yang terkait, atau 3) melakukan kegiatan pengabdian masyarakat, membuat karya tulis dalam bidang keahliannya yang berkaitan dengan penyebaran ilmu pengetahuan, atau mengikuti kegiatan ilmiah, memiliki pengalaman yang berkaitan dengan kegiatan tersebut (majalah ilmiah, seminar, dsb.);
F:\Peraturan Ka. Batan\SKWidyaiswara.doc
-3f.
Telah lulus diklat struktural sesuai dengan jabatan terakhir;
g. Dalam 2 (dua) tahun terakhir setiap unsur dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurangkurangnya bernilai baik dengan unsur kesetiaan bernilai amat baik; h. Selama menjadi PNS tidak pernah melakukan perbuatan tercela; dan
(2)
i.
Memiliki badan yang sehat baik jasmani maupun rohani;
j.
Tidak memangku jabatan struktural dan/atau fungsional lain.
Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), calon Widyaiswara wajib: a. Mengajukan lamaran kepada Kepala Pusdiklat paling lambat 3 (tiga) tahun sebelum usia pensiun dalam pangkat atau jabatan yang sedang dipangkunya, sesuai dengan contoh seperti pada Lampiran I Keputusan ini; b. Mengisi Data Calon Widyaiswara, sesuai dengan contoh seperti pada Lampiran II Keputusan ini; c. Menyusun Rencana Perolehan Angka kredit (REPAK) untuk 1 (satu) tahun pertama, yang disahkan oleh Kepala Pusdiklat, sesuai dengan contoh seperti pada Lampiran III Keputusan ini; d. Mengisi Rencana Kerja Calon Widyaiswara sesuai dengan contoh seperti pada Lampiran IV Keputusan ini; e. Melampirkan foto copy karya tulis/hasil penelitian lain yang pernah dibuat (bukan skripsi atau karya tulis diklat struktural atau kertas kerja), ijazah terakhir, STTP dan sertifikat kegiatan ilmiah yang pernah diikuti, DP-3 (2 (dua) tahun terakhir), dan SK pangkat/golongan dan jabatan terakhir. Pasal 4
(1)
Untuk memenuhi kebutuhan Widyaiswara, Pusdiklat menyusun formasi Widyaiswara untuk jangka 5 (lima) tahun.
(2)
Formasi kebutuhan Widyaiswara disampaikan setiap tahun kepada Kepala BATAN yang merupakan bagian keseluruhan pengajuan formasi kebutuhan pegawai Pusdiklat.
F:\Peraturan Ka. Batan\SKWidyaiswara.doc
-4Pasal 5 (1)
Kepala Pusdiklat, atas dasar kebutuhan Widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyampaikan usul calon Widyaiswara kepada Tim Penilai Widyaiswara BATAN untuk dinilai dan mendapatkan persetujuan.
(2)
Kepala BATAN, berdasarkan penilaian dan persetujuan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meminta persetujuan pengangkatan Widyaiswara ke Ketua LAN dengan melengkapi susunan formasi kebutuhan widyaiswara.
(3)
Tim Penilai Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Kepala BATAN. Pasal 6
(1)
Setiap Widyaiswara wajib menyampaikan rencana dan laporan kegiatan tahunan sesuai bidang kegiatan widyaiswara.
(2)
Bidang kegiatan widyaiswara secara umum, meliputi kegiatan: a. peningkatan pengetahuan dan ketrampilan; b. pendidikan, pengajaran, dan/atau pelatihan; c. penelitian dan pengembangan dibidang keahliannya yang berkaitan dengan diklat; d. pengabdian masyarakat; e. ilimiah; dan f. peningkatan mutu. Pasal 7
(1)
Pusdiklat melakukan kaderisasi untuk memenuhi kebutuhan Widyaiswara.
(2)
Setiap Widyaiswara perlu dikembangkan kemampuannya melalui pendidikan formal dan/atau non formal, pelatihan dan pembimbingan agar menjadi Widyaiswara yang profesional. Pasal 8
(1)
Kepala Pusdiklat atas nama Kepala BATAN dibantu oleh Tim Penilai Jabatan Fungsional Widyaiswara BATAN melakukan penilaian dan evaluasi terhadap Widyaiswara, khususnya yang berkaitan dengan:
F:\Peraturan Ka. Batan\SKWidyaiswara.doc
-5a. Disiplin dan motivasi kerja, kerja sama, keteladanan, kehadiran ditempat kerja dan produktivitas perolehan angka kredit; b. Penelitian dan pengembangan dalam keahliannya (karya nyata dalam bidang keahlian tersebut); dan c. Perolehan angka kredit, yaitu dalam waktu 1 (satu) tahun minimal memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari sisa kredit yang harus diperoleh untuk kenaikan pangkat berikutnya atau minimal 20 (dua puluh) angka kredit dari unsur utama untuk golongan IV/e. (2)
Apabila Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 1 (satu) tahun semenjak diangkat ternyata tidak dapat membuktikan produktivitasnya, akan diberikan peringatan dan status Widyaiswaranya ditinjau kembali termasuk tunjangan jabatannya.
(3)
Penilaian dan evaluasi terhadap Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali setahun, yaitu pada bulan Januari dan Juli. Pasal 9
Widyaiswara dibebaskan apabila:
sementara dari
jabatan widyaiswara,
a. Asisten Widyaiswara Muda sampai dengan Widyaiswara Utama Madya dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diangkat menjadi widyaiswara tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang diperlukan untuk kenaikan dalam jabatan widyaiswara yang setingkat lebih tinggi; b. Widyaiswara Utama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi Widyaiswara Utama tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) angka kredit yang berasal dari kegiatan pendidikan, pengajaran, dan/atau pelatihan dan kegiatan penelitian dan pengembangan diklat; c. Sedang ditugaskan diluar jabatan widyaiswara; d. Sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; e. Dijatuhi hukuman disiplin dengan tingkat hukuman disiplin berat; f.
Dibebaskan sementara sebagai PNS; dan
g. Sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.
F:\Peraturan Ka. Batan\SKWidyaiswara.doc
-6Pasal 10 (1)
Ketua LAN sesuai dengan fungsi dan tugasnya memberi peringatan tertulis kepada: a. Widyaiswara Madya sampai dengan Widyaiswara Utama Madya, apabila dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diangkat menjadi widyaiswara belum berhasil mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan; b. Widyaiswara Utama, apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi Widyaiswara Utama belum berhasil mengumpulkan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) angka kredit yang berasal dari kegiatan penelitian dan pengembangan diklat.
(2)
Kepala Pusdiklat sesuai dengan fungsi dan tugasnya memberi peringatan tertulis kepada Asisten Widyaiswara Muda sampai dengan Widyaiswara Muda, apabila dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diangkat menjadi Widyaiswara belum berhasil mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan.
(3)
Peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diberikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum batas waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) berakhir. Pasal 11
Widyaiswara yang dibebaskan sementara dari jabatan widyaiswara, pada saat ia mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih diberhentikan dengan hormat sebagai PNS, dengan mendapat hakhak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
F:\Peraturan Ka. Batan\SKWidyaiswara.doc
-7Pasal 12 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di J a k a r t a pada tanggal 4 Desember 2000 KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL -ttdM. IYOS R. SUBKI
F:\Peraturan Ka. Batan\SKWidyaiswara.doc
