BATAN PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR : 133/KA/VI/2011 TENTANG SENJATA API DAN PERALATAN KEAMANAN SATUAN PENGAMANAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,
Menimbang :
a.
bahwa Satuan Pengamanan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) dalam menjalankan tugas mengamankan instalasi, bahan nuklir, dan sumber radioaktif baik pada saat penggunaan, penyimpanan, dan pengangkutan mempunyai resiko terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan keamanan instalasi, bahan nuklir, dan sumber radioaktif, sehingga perlu dilengkapi dengan senjata api dan peralatan keamanan;
b.
bahwa penggunaan senjata api dan peralatan keamanan bagi Satuan Pengamanan BATAN dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan personil, materiil, instalasi, dan fasilitas nuklir;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala BATAN tentang Senjata Api dan Peralatan Keamanan Satuan Pengamanan BATAN;
Mengingat :
1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Berita Negara Tahun 1948 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 169);
2.
Undang-Undang Nomor 20 Prp Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan Yang Diberikan Menurut Perundang-undangan Mengenai Senjata Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1994);
3.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
BATAN -2Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 4.
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
5.
Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 79);
6.
Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : SKEP/82/II/2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata api Non Organik TNI/POLRI;
7.
Peraturan Kepala BATAN Nomor 539/KA/XI/2004 tentang Gugus Keamanan dan Ketertiban Nuklir BATAN;
8.
Peraturan Kepala BATAN Nomor 392/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN;
9.
Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 7 Tahun 2007 tentang Keamanan Sumber Radioaktif.
10.
Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 1 Tahun 2009 tentang Ketentuan Sistem Proteksi Fisik Instalasi dan Bahan Nuklir;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG SENJATA API DAN PERALATAN KEAMANAN SATUAN PENGAMANAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.
BATAN -3BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Kepala BATAN ini yang dimaksud dengan: 1.
Satuan Pengamanan BATAN, adalah Pegawai Negeri Sipil BATAN yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang keamanan dan ketertiban di lingkungan BATAN.
2.
Senjata Api adalah senjata yang mampu melepaskan ke luar satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak.
3.
Amunisi adalah semua benda dengan sifat dan balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu, dan yang dapat ditembakkan dengan senjata ataupun tanpa senjata dengan maksud ditujukan kepada suatu sasaran untuk merusak atau membinasakan.
4.
Peralatan
Keamanan
adalah
peralatan
selain
senjata
api,
yang
kepemilikan dan penggunaannya digolongkan sebagai senjata api. 5.
Kaliber Senjata Api adalah jarak antara dua galangan pada laras senjata yang berhadapan.
6.
Izin adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang atas terkabulnya permohonan pemilikan/penggunaan senjata api/amunisi.
7.
Penguasaan adalah hak atas senjata api/amunisi yang diberikan oleh Kapolri atau pejabat yang diberi wewenang olehnya yang memuat tentang hak penggunaan dan kewajiban atas senjata api tersebut, tetapi tidak mempunyai hak untuk memindah-tangankan kepada pihak lain tanpa izin dari pihak Polri.
8.
Penyimpanan
adalah
suatu
kegiatan
yang
dilakukan
untuk
menyelamatkan senjata api, amunisi agar terhindar dari pencurian, kerusakan, dan penyalahgunaan, di dalam suatu tempat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 9.
Penggunaan adalah hak atas senjata api/amunisi dengan tujuan untuk keperluan Satuan Pengamanan BATAN.
BATAN -4BAB II PERENCANAAN, PENGADAAN, PEMILIKAN, DAN PENGUASAAN Pasal 2
(1) Rencana kebutuhan senjata api, amunisi, dan peralatan keamanan di Unit Kerja BATAN dibuat oleh Kepala Biro/Pusat yang membawahkan Bagian Pengamanan/Unit Pengamanan Nuklir sesuai dengan kebutuhan dan disampaikan kepada Kepala BATAN. (2) Kebutuhan senjata api, amunisi, dan peralatan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Kepala BATAN diajukan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memperoleh izin pengadaan. (3) Pengadaan senjata api, amunisi, dan peralatan keamanan dilakukan melalui: a. pembelian dalam negeri; b. pengimporan; atau c. penerimaan hibah.
Pasal 3
(1) Pemilikan senjata api, amunisi, dan peralatan keamanan berdasarkan izin pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dilengkapi dengan izin pemilikan. (2) Izin pemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan suatu permohonan. (3) Permohonan izin pemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Kepala BATAN kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berisi daftar senjata api, amunisi, dan peralatan keamanan
Pasal 4
Jumlah
senjata
api,
amunisi,
dan
peralatan
keamanan
yang
dapat
dimiliki/digunakan oleh BATAN untuk kepentingan Satuan Pengamanan, yaitu:
BATAN -5a.
senjata api paling banyak 1/3 (sepertiga) dari jumlah kekuatan Satuan Pengamanan yang sedang menjalankan tugas pengamanan dengan ketentuan bahwa jumlah tersebut tidak boleh lebih dari 15 (lima belas) pucuk senjata api pada tiap-tiap unit kerja;
b.
amunisi sebanyak 3 (tiga) magazen/silinder untuk tiap-tiap pucuk senjata api termasuk untuk cadangan; dan
c.
Peralatan keamanan (untuk setiap jenis alat) paling banyak 1/3 (sepertiga) dari jumlah kekuatan Satuan Pengamanan yang sedang menjalankan tugas pengamanan.
BAB III JENIS SENJATA API DAN PERALATAN KEAMANAN Pasal 5
Jenis senjata api yang dapat dimiliki/digunakan oleh BATAN untuk kepentingan Satuan Pengamanan, terdiri atas: a. senjata api bahu jenis senapan kaliber 12 GA; b. senjata api Genggam jenis Pistol/Revolver kaliber 32,25, dan 22; c. senjata peluru karet; d. senjata gas airmata; e. senjata kejutan listrik.
Pasal 6
Jenis peralatan keamanan yang dapat dimiliki/digunakan oleh BATAN untuk kepentingan Satuan Pengamanan, terdiri atas: a. Pentungan (Stick) gas 1. Lampu senter multiguna dengan menggunakan gas; 2. Gantungan kunci yang dilengkapi dengan gas air mata; 3. Semprotan (Spray) gas; dan 4. Gas genggam (pistol/revolver gas); b. Senjata dengan kejutan listrik 1. air traser;
BATAN -62. pentungan (stick) listrik; 3. personal protector; dan 4. senter serbaguna (petrolite) dengan menggunakan aliran listrik; c. senjata angin caliber 4,5 mm dengan tekanan udara/tekanan pegas/tekanan gas CO2; d. senjata mainan (menyerupai senjata api); e. metal detector; f. explosive detector; dan g. rompi anti peluru
BAB IV PENYIMPANAN, PENGANGKUTAN, DAN PENGADMINISTRASIAN Pasal 7
(1) Senjata api, amunisi, dan peralatan keamanan jika tidak digunakan dalam tugas oleh Satuan Pengamanan, wajib disimpan di tempat penyimpanan Kantor BATAN (2) Tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. bangunan terbuat dari tembok yang kokoh dan tertutup; b. pintu, jendela dan langit-langit dipasang teralis yang terbuat dari besi/logam; c. pintu dilengkapi dengan kunci ganda; dan d. diletakkan pada lemari besi yang dilengkapi kunci.
Pasal 8
(1) Pengangkutan senjata api dalam rangka distribusi, pengawalan, dan ujicoba/latihan di luar kawasan kerja wajib dilengkapi dengan izin pengangkutan. (2) Izin pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Kepala
Biro/Pusat
yang
membawahkan
Bagian
Pengamanan/Unit
Pengamanan Nuklir kepada Kepala Kepolisian Daerah setempat.
BATAN -7(3) Pengajuan pemohonan izin pengangkutan senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi persyaratan sebagai berikut: a. data senjata api yang digunakan; b. fotokopi kartu izin penggunaan/penguasaan pinjam pakai senjata api; dan c. fotokopi Buku Pass Senjata Api.
Pasal 9
(1) Biro/Pusat yang membawahkan Bagian Pengamanan/Unit Pengamanan Nuklir wajib melakukan pengadministrasian dan penyimpanan senjata api. (2) Pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengurusan kartu izin penggunaan/penguasaan pinjam pakai senjata api setiap 1 (satu) tahun sekali; b. pengurusan surat izin angkut senjata api setiap bulan; c. pengurusan registrasi buku pass senjata api setiap 1 (satu) tahun sekali; d. pengurusan penggantian buku pass senjata api setiap 5 (lima) tahun sekali; (3) Biro/Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum memiliki tempat penyimpanan senjata api yang memenuhi persyaratan, untuk sementara dapat menitipkan ke Biro/Pusat lain yang telah memiliki tempat penyimpanan yang telah memenuhi persyaratan, dalam satu kawasan. (4) Biro/Pusat yang belum memiliki tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun setelah ditetapkan Peraturan ini, wajib memilikinya.
BATAN -8BAB V PENGGUNA SENJATA API Pasal 10
Satuan Pengamanan yang dapat menggunakan senjata api harus memenuhi syarat: a.
sehat jasmani dan rohani;
b.
usia paling rendah 22 tahun dan paling tinggi 56 tahun;
c.
memiliki keterampilan dalam menggunakan senjata api yang dinyatakan dengan sertifikat telah mengikuti latihan kemahiran menembak oleh Lembaga Pendidikan Kepolisian Negara RI (Lemdik Polri);
d.
menguasai peraturan perundang-undangan dibidang senjata api;
e.
ditunjuk oleh: 1) Kepala
Biro
dalam
hal
yang
menggunakan
Kepala
Bagian
Pengamanan/Kepala Pusat dalam hal yang menggunakan Kepala Unit Pengamanan Nuklir; 2) Kepala Bagian Pengamanan dalam hal yang menggunakan Kepala Subbagian; 3) Kepala Unit Pengamanan Nuklir/Kepala Subbagian dalam hal yang menggunakan anggota pengamanan. f.
mempunyai kartu izin penggunaan/penguasaan pinjam pakai senjata api (kartu kuning) yang diterbitkan oleh Kapolda setempat.
Pasal 11
Satuan Pengamanan BATAN yang dapat menggunakan senjata api meliputi: a.
Kepala Bagian Pengamanan;
b.
Kepala Subbagian/Kepala Unit Pengamanan Nuklir;
c.
Penata pengamanan;
d.
Komandan Regu;
e.
Petugas Pengamanan; atau
f.
Personel Satuan Pengamanan yang sedang melaksanakan tugas.
BATAN -9BAB VI PENGGUNAAN SENJATA API Pasal 12
(1) Senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan oleh Satuan Pengamanan BATAN pada saat pelaksanaan tugas dengan berpakaian dinas, untuk: a. menghadapi gangguan situasi yang mengancam keamanan dan kelangsungan pekerjaan di lingkungan kerja; atau b. melindungi diri dan jiwanya dari ancamanan fisik yang tidak dapat dihindari lagi saat melaksanakan tugas/pengawalan di luar lingkungan kerja. (2) Penggunaan senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan kartu izin penggunaan/penguasaan pinjam pakai senjata api dan/atau surat izin angkut senjata api. (3) Penggunaan senjata api oleh Satuan Pengamanan BATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan tembakan peringatan sebanyak 2 (dua) kali. (4) Personil
Satuan
Pengamanan
BATAN
yang
menembakkan
atau
menggunakan senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan segera melapor secara tertulis kepada pimpinannya dan Kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat dari tempat kejadian. (5) Pengajuan permohonan kartu izin penggunaan/penguasaan pinjam pakai senjata api bagi Satuan Pengamanan BATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melengkapi persyaratan sebagai berikut: a. fotokopi Buku Pass; b. fotokopi Kartu Tanda Anggota Satuan Pengamanan; c. fotokopi Surat Keterangan mahir menggunakan senjata api dari Lemdik Polri; d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; e. Surat Keterangan tes psikologi dari Polri; dan f. Pas foto berwarna dasar merah ukuran 4 X 6 cm 2 (dua) lembar dan
BATAN - 10 ukuran 2 X 3 cm 2 (dua) lembar.
Pasal 13
(1) Senjata
api
dan
peralatan
keamanan
yang
digunakan
Satuan
Pengamanan BATAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tidak dapat dipinjamkan atau dipakai orang lain. (2) Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
Pasal 14
Personel Satuan Pengamanan BATAN yang telah dilengkapi dengan senjata api dan peralatan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 wajib bertanggung jawab atas penggunaan dan pemeliharaannya.
BAB VII PEMBINAAN Pasal 15
(1) Kepala Biro/Pusat yang membawahkan Bagian/Unit Pengamanan Nuklir wajib melakukan pembinaan terhadap personil Satuan Pengamanan di Unit Kerjanya dalam penggunaan senjata api. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui: a. pendidikan dan pelatihan; dan b. pemberian bimbingan.
Pasal 16
Kepala Biro/Pusat yang membawahkan Bagian/Unit Pengamanan Nuklir dalam melakukan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a bekerja sama dengan lembaga pendidikan Kepolisian Daerah setempat.
BATAN - 11 BAB VIII PEMELIHARAAN DAN PENGHAPUSAN Pasal 17
(1) Pemeliharaan senjata api dan peralatan keamanan secara rutin menjadi kewajiban Biro/Pusat yang membawahkan Bagian/Unit Pengamanan Nuklir.
(2) Biro yang membawahkan Bagian Pengamanan mempunyai kewajiban melakukan pemeriksaan dan perawatan senjata api dan peralatan keamanan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
(3) Dalam hal terjadi kerusakan senjata api, perbaikannya harus dilakukan oleh bengkel pemeliharaan milik TNI/POLRI atau bengkel swasta yang telah mendapat izin dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal 18
(1) Penghapusan Senjata Api dan Peralatan Keamanan yang rusak dilakukan dengan cara pemusnahan berdasarkan izin Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul Kepala BATAN. (2) Dalam hal terdapat senjata api yang hilang, Kepala Biro/Kepala Pusat yang membawahkan Bagian Pengamanan/Unit Pengamanan Nuklir melaporkan kepada Kepala BATAN, dan selanjutnya Kepala BATAN melaporkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. (3) Pertanggungjawaban senjata api yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BATAN - 12 BAB IX PENGAWASAN Pasal 19
(1) Kepala
Biro/Pusat
yang
membawahkan
Bagian
Pengamanan/Unit
Pengamanan Nuklir wajib melakukan pengawasan terhadap senjata api dan peralatan keamanan di Unit Kerjanya masing-masing. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan yang memuat: a. jumlah dan posisi Senjata Api; dan b. perubahan jumlah dan penghapusan Senjata Api. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala BATAN setiap akhir tahun dan selanjutnya Kepala BATAN menyampaikan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
BAB X PEMBIAYAAN Pasal 20
Biaya pengadaan, perizinan, dan pemeliharaan senjata api dan peralatan keamanan,
serta
pembinaan
personel
Satuan
Pengamanan
BATAN
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber pembiayaan lainnya yang sah pada Biro/Pusat yang membawahkan Bagian Pengamanan/Unit Pengamanan Nuklir.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 21
Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Kepala BATAN ini, berlaku ketentuan pada Keputusan Kapolri No. Pol.: SKEP/82/II/2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata api Non Organik TNI/POLRI.
BATAN - 13 Pasal 22
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai senjata api bagi Satuan Pengamanan BATAN dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 23
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2011 KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, -ttdHUDI HASTOWO
Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat,
Ferhat Aziz
