- 1 - BATAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

-1-

BATAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR : 093/KA/IV/2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN MANAJEMEN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PEREKAYASAAN, DISEMINASI, DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI NUKLIR

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

Menimbang :

bahwa dalam rangka memberi petunjuk dalam melaksanakan Peraturan Kepala BATAN Nomor 101/KA/VI/2007 tentang Pedoman Manajemen Penelitian,

Pengembangan,

Pengetahuan

Dan

Teknologi

Perekayasaan, Nuklir

Keputusan Kepala BATAN tentang

dan

dipandang

Diseminasi perlu

Ilmu

ditetapkan

Petunjuk Pelaksanaan Manajemen

Penelitian, Pengembangan, Perekayasaan, Diseminasi dan Penguatan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) Nuklir.

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4700);

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan

Tinggi

Dan

Lembaga

Penelitian

Dan

Pengembangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497); 4.

Peraturan Pemerintah Nomor 6Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

BATAN

-24609); 5.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 6.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4668);

8.

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

9.

Keputusan

Presiden

Nomor

80

Tahun

2003

tentang

Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007; 10. Keputusan Presiden Nomor 16/M Tahun 2007; 11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah; 12. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 111/M/2005 tentang Kebijakan Strategis Nasional (Jakstranas) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 13. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 04/M/PER/III/2007 tentang Tata Cara Pelaporan Kekayaan Intelektual, Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan, dan Hasil Pengelolaannya; 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan,

Pemanfaatan,

Barang Milik Negara;

Penghapusan,

dan

Pemindahtanganan

BATAN

-315. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 16. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 161/KA/XII/2006 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Tenaga Nuklir Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERTAMA

:

Petunjuk

Pelaksanaan

Manajemen

Penelitian,

Pengembangan,

Perekayasaan, Diseminasi, dan Penguatan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir selanjutnya disebut Juklak Manlitbang, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, II, dan III Keputusan ini. KEDUA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 April 2009 KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, -ttdHUDI HASTOWO

Salinan sesuai dengan aslinya, Plh. Kepala Biro Kerjasama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat

Haris Sutarta

BATAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR

: 093/KA/IV/2009

TANGGAL : 27 April 2009

PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN MANAJEMEN LITBANGYASA IPTEK NUKLIR

BAB I PENDAHULUAN I.1.

Latar Belakang Kemampuan iptek nasional perlu terus dikembangkan dalam rangka peningkatan daya

saing dan kemandirian bangsa serta mempercepat pencapaian tujuan nasional. Pembangunan kemampuan iptek nasional diarahkan untuk meningkatkan kapasitas nasional dalam penguasaan pengembangan dan pemanfaatan iptek bagi peningkatan daya saing industri serta kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Searah dengan tujuan pembangunan dan kemampuan iptek nasional maka potensi iptek nuklir dan sumberdaya litbang yang tersedia di BATAN juga harus dikelola dan didayagunakan, serta pemanfaatannya diarahkan untuk menghasilkan produk barang dan jasa teknologi serta informasi yang sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah pembangunan. Pelaksanaan program pengembangan dan pemanfaatan iptek nuklir perlu diatur dengan sistem tata laksana yang baku, sehingga penyelenggaraan kegiatan litbangyasa iptek nuklir dapat berlangsung secara efisien, efektif dan terukur dengan berkeselamatan dan keamanan yang handal serta mampu menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk itu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) sebagai acuan pengelolaan program dan penyelenggaraan kegiatan penelitian, pengembangan, Pengembangan

dan dan

perekayasaan. Perekayasaan

Petunjuk

Iptek

Nuklir

Pelaksanaan yang

Manajemen

selanjutnya

disingkat

Penelitian Petunjuk

Pelaksanaan Manajemen Litbangyasa adalah pelaksanaan dari Peraturan Kepala BATAN Nomor

BATAN

-2101/KA/VI/2007

tanggal

28

Juni

2007

tentang

Pedoman

Manajemen

Penelitian,

Pengembangan, Perekayasaan dan Diseminasi Iptek Nuklir. I.2.

Maksud dan Tujuan Maksud ditetapkannya Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Litbangyasa ini adalah sebagai

acuan kerja bagi setiap unit kerja BATAN dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi dan pengawasan serta pelaporan kegiatan litbangyasa iptek nuklir. Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Litbangyasa ini disusun dengan tujuan untuk:


Mengoptimalkan pendayagunaan sumberdaya litbang yang ada untuk mempercepat tercapainya hasil dan tujuan iptek nuklir dalam menunjang pembangunan nasional;




Menghasilkan produk litbangyasa iptek nuklir yang bermutu, berkeselamatan dan keamanan yang handal serta berwawasan lingkungan, dengan cara efisien, efektif dan terukur;




Menstimulasi kegiatan litbangyasa iptek nuklir untuk menghasilkan produk yang bernilai dan bermanfaat bagi masyarakat luas serta menunjang pembangunan nasional;




I.3.

Meningkatkan kompetensi pelaku litbangyasa pada tingkat nasional dan internasional. Ruang Lingkup Ruang Lingkup Petunjuk Pelaksanaaan Manajemen Penelitian, Pengembangan dan

Perekayasaan difokuskan pada:


Persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyusunan program dan kegiatan litbangyasa.




Tata cara penyiapan dan perencanaan usulan kegiatan litbangyasa oleh unit kerja penanggung jawab kegiatan.




Proses evaluasi kelayakan usulan kegiatan oleh Peer Group yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BATAN.




Pelaksanaan Litbangyasa, memuat bentuk kegiatan, luaran dan pemanfaatan, arah kegiatan dan unit kerja pelaksana.




Monitoring evaluasi pengawasan dan pengendalian kegiatan secara internal oleh unit kerja.




Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Litbangyasa.

BATAN

-3I.4.

Sistematika Dokumen Juklak Manajemen Litbangyasa disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I

Pendahuluan, memuat latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika.

BAB II

Persyaratan Pelaksanaan Litbangyasa, memuat persyaratan yang harus diperhatikan dalam penyiapan dan penyusunan usulan kegiatan.

BAB III

Penyiapan Usulan Kegiatan, memuat tata cara yang harus dilaksanakan oleh unit kerja

penanggung

jawab

kegiatan

dalam

menyiapkan,

merumuskan

dan

mengusulkan kegiatan litbangyasa. BAB IV

Pelaksanaan

Litbangyasa,

memuat

bentuk

kegiatan,

bentuk

luaran

dan

pemanfaatan, arah kegiatan, ruang lingkup dan unit kerja pelaksana serta pengorganisasian dari kegiatan litbangyasa. BAB V

Hasil Litbangyasa dan Pelaporan, memuat ketentuan mengenai produk litbangyasa serta jenis laporan yang harus disiapkan oleh penanggung jawab dan koordinator kegiatan, sistem verifikasi dan pengesahannya.

BAB VI

Penutup,

memuat

Litbangyasa.

esensi

dan

harapan

ditetapkannya

Juklak

Manajemen

BATAN

-4BAB II PERSYARATAN PELAKSANAAN LITBANGYASA Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Manajemen Litbangyasa memuat ketentuan atau persyaratan dalam pelaksanaan kegiatan litbangyasa. Persyaratan ini diperlukan agar setiap kegiatan litbangyasa di BATAN dijiwai oleh semangat yang memancar dari cita-cita atau visi organisasi, serta pelaksanaannya dilandasi oleh prinsip dan nilai-nilai yang telah diformulasikan dalam Renstra BATAN 2004-2009 Revisi 1. Selain itu Juklak Manajemen Litbangyasa juga harus menjadi dasar pelaksanaan kegiatan litbangyasa sebagaimana telah dirumuskan dalam maksud dan tujuan Pedoman Manlitbang yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala BATAN No. 101/KA/VI/2007. II.1.

Persyaratan Pelaksanaan Litbangyasa Persyaratan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan litbangyasa di BATAN

adalah sebagai berikut: 1.

Keselamatan bagi pelaksana, masyarakat dan lingkungan. Semua kegiatan iptek nuklir dilaksanakan secara profesional dengan mengutamakan prinsip keselamatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan. Tujuan dari Juklak Manajemen Litbangyasa Iptek Nuklir adalah agar pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan pemanfaatan iptek nuklir direncanakan sesuai dengan prosedur, sehingga menghasilkan produk litbangyasa yang bermutu dan berkeselamatan serta keamanan yang handal.

2.

Sistem Manajemen Mutu Nuklir. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian program dan kegiatan litbangyasa dilaksanakan dengan menerapkan sistem manajemen mutu agar berkeselamatan dan keamanan yang handal, efisien, efektif dan bermutu sehingga memberikan kepuasan kepada pelanggan dan masyarakat. Juklak tentang penerapan sistem manajemen mutu diperlukan untuk menjamin agar program dan kegiatan iptek nuklir dilaksanakan dengan selamat dan aman bagi pelaksana, masyarakat, dan lingkungan serta menghasilkan produk yang bermutu. Juklak sistem manajemen mutu nuklir mengacu pada Sistem Manajemen Mutu Nuklir BATAN cq. PSJMN (Pusat Standardisasi dan Jaminan Mutu Nuklir), sebagai bukti bahwa sistem manajemen mutu telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Untuk memenuhi ketentuan

BATAN

-5tersebut masing-masing unit kerja diharuskan terakreditasi sistem manajemen mutu sesuai dengan lingkup kegiatan, akreditasi eksternal BATAN oleh pihak luar yaitu KNAPPP (Komisi Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan) dan KAN (Komisi Akreditasi Nasional) dan internal BATAN oleh PSJMN. 3.

Pemanfaatan Iptek Nuklir. Program dan kegiatan litbangyasa disusun berdasarkan RPJPN, RPJMN, ARN, Renstra BATAN, dan Renstra Unit Kerja. Kegiatan litbangyasa yang dilaksanakan di BATAN harus berkaitan dengan pemanfaatan iptek nuklir, dengan tujuan agar iptek nuklir dapat memberikan dukungan nyata terhadap pelaksanaan pembangunan nasional, antara lain di bidang pangan, energi, pelayanan kesehatan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

4.

Kesesuaian dengan Tugas dan Fungsi Unit Kerja. Setiap kegiatan litbangyasa harus diusulkan dalam bentuk Usulan Kegiatan dan mendapat persetujuan dari Pejabat Eselon II. Usulan kegiatan adalah penjabaran dari Renstra BATAN atau Renstra Unit Kerja. Dengan demikian setiap kegiatan litbangyasa di BATAN harus berkontribusi kepada pencapaian target/sasaran program Batan atau kegiatan unit kerja. Setiap kegiatan litbangyasa yang diusulkan untuk memperoleh pendanaan dari pihak eksternal (nasional maupun internasional) harus sesuai dengan tugas dan fungsi (tusi) unit kerja dan harus mendapat persetujuan Kepala Unit Kerja.

5.

Verifikasi dan Evaluasi Kelayakan Kegiatan Litbangyasa. Setiap kegiatan litbangyasa iptek nuklir harus telah dinyatakan layak dari aspek teknis ilmiah, administrasi, dan keselamatan oleh unit kerja pengusul dan Tim yang ditunjuk oleh Kepala BATAN.

6.

Kontrak Riset (Research Contract) dengan Pihak Eksternal. Kegiatan litbangyasa yang didanai oleh pihak eksternal dalam lingkup Nasional (misalnya Program Insentif Riset KNRT) dan Badan-badan Internasional (misalnya IAEA, JICA, IFS dan sebagainya) dalam bentuk proposal riset kompetitif/kontrak riset harus sesuai dengan tusi unit kerja dan disetujui oleh Kepala Unit Kerja serta dilaporkan ke Biro Perencanaan (BP). Dengan demikian program kerja sama dalam riset kontrak dengan pihak eksternal harus merupakan bagian dari program BATAN secara menyeluruh.

BATAN

-6Kegiatan riset kontrak atau kerja sama penelitian yang tidak berkaitan dengan tusi unit kerja (spin off) diperlakukan sebagai layanan jasa teknik dan penelitian. Tata cara layanan jasa teknik dan penelitian diatur di dalam Juklak Manajemen Diseminasi Hasil Litbangyasa 7.

Juklak Manajemen Litbangyasa ini merupakan satu kesatuan dengan Juklak Manajemen Diseminasi dan Juklak Kelembagaan yang saling melengkapi.

II.2.

Pentahapan Pelaksanaan Litbangyasa

II.2.1. Mekanisme Perencanaan Program/Kegiatan Litbangyasa 1. Kepala BATAN menetapkan dan menyampaikan kebijakan umum dan program utama BATAN untuk 2 (dua) tahun mendatang sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

(RPJP),

serta

rencana

tindak

pelaksanaan program dan anggaran untuk 1 (satu) tahun berikutnya dalam rapat koordinasi Eselon I dan II. 2.

Eselon I (Deputi dan Sestama) merumuskan kebijakan tentang program prioritas dan penunjang yang memuat pokok-pokok program dan kegiatan tahunan sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan tahunan unit kerja.

3.

Kepala Unit Kerja Eselon II mengajukan usulan kegiatan dan rencana kerja disertai

dengan

rencana

anggaran

untuk

2

(dua)

tahun

mendatang

berpedoman pada kebijakan umum, program utama, Renstra BATAN, program prioritas dan penunjang sebagaimana tercantum dalam Renstra Unit Kerja Eselon II. Usulan kegiatan dari unit kerja Eselon II dirumuskan dan disusun dalam format baku yang disiapkan oleh Biro Perencanaan. 4.

Usulan kegiatan terdiri dari beberapa sub kegiatan dan setiap sub kegiatan dapat terdiri dari beberapa unit penelitian maupun non penelitian

5.

Usulan kegiatan dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada butir 3 dibahas dalam forum rapat koordinasi masing-masing Unit Kerja Eselon I.

6.

Usulan kegiatan dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada butir 4 serta Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) merupakan bahan masukan dalam Rapat Kerja Tahunan, untuk ditetapkan sebagai Rancangan Rencana Kerja BATAN.

BATAN

-77.

Rancangan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada butir 5 memuat Kebijakan, Program, Kegiatan yang dilengkapi sasaran kinerja, dan biaya yang dibutuhkan, disusun dalam format baku yang disiapkan oleh Biro Perencanaan.

8.

Rancangan Rencana Kerja BATAN akan menjadi pedoman untuk penetapan pagu indikatif oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Departemen Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang kemudian akan disahkan menjadi pagu sementara oleh DPR.

9.

Kepala BATAN melalui Kelompok Pakar (Peer Group) menilai semua usulan kegiatan unit kerja Eselon II berdasarkan pagu indikatif dengan berpedoman pada dokumen perencanaan BATAN (Grand Strategy), Renstra BATAN, Renstra Unit Kerja Eselon II, dan rekomendasi hasil rapat kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam butir 5.

II.2.2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Litbangyasa 1.

Usulan kegiatan yang telah mendapat rekomendasi Kelompok Pakar (Peer

Group) dijadikan acuan dalam menyusun RKA Satuan Kerja (Satker). 2.

Satker menyusun RKA berdasarkan pagu sementara, Standar Biaya Umum (SBU), Standar Biaya Khusus (SBK), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) yang dilengkapi dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB), Kerangka Acuan (Term of Reference/TOR),

dan

data

dukung

lainnya

disampaikan

kepada

Biro

Perencanaan. RAB memuat besar anggaran diantaranya terdiri dari bahan, biaya orang/bulan, dan peralatan (mesin/jam). 3.

Biro Perencanaan menghimpun dan menganalisis RKA Satker untuk disusun menjadi konsep Rencana Kerja dan Anggaran Kementrerian Lembaga (RKA-KL) BATAN, selanjutnya bersama Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Departemen Keuangan dan Bappenas melakukan penelaahan konsistensi kesesuaian anggaran dan kesesuaian program dengan RKP sebagai konsep DIPA.

4.

Biro Perencanaan bersama

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB)

Departemen Keuangan melakukan penelaahan kesesuaian satuan anggaran pada konsep DIPA dan selanjutnya disahkan menjadi DIPA.

BATAN

-8II.2.3. Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Litbangyasa 1.

Setelah RKA-KL dibagikan oleh kepala BATAN kepada kepala satuan kerja, maka setiap kepala satuan kerja wajib menyusun POK untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan dan dilaksanakan mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.

2.

POK yang telah disusun disampaikan kepada Deputi terkait/Sekretaris Utama melalui Biro Perencanaan untuk memperoleh persetujuan, menggunakan format baku yang disiapkan oleh Biro Perencanaan

3.

Kepala Satker wajib menunjuk dan menetapkan pejabat pengelola anggaran sebagaimana diatur dalam Perka BATAN tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BATAN.

4.

Apabila dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran diperlukan adanya perubahan kegiatan dan sasaran, maka kepala Satker wajib merevisi dokumen anggaran (POK maupun DIPA), sebagaimana diatur dalam Prosedur Pengajuan Usulan Revisi DIPA dan POK BATAN (Buku Seri D Nomor 19/D1/KU 00/Tahun 2007).

II.2.4. Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran 1.

Laporan/Kegiatan Litbangyasa Laporan kegiatan penelitian/non penelitian yang disusun untuk kepentingan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi harus dilengkapi dengan: a. Laporan triwulan kegiatan penelitian/non penelitian dari masing-masing pelaksana kegiatan disusun dalam format baku yang disiapkan oleh Biro Perencanaan. b. Kepala Unit Kerja Eselon II diwajibkan menyusun laporan penelitian/non penelitian triwulan dan tahunan, menggunakan format baku yang disiapkan ke Biro Perencanaan. c. Laporan penelitian/non penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Biro Perencanaan dengan tembusan kepada Deputi terkait/Sekretaris Utama;

BATAN

-9d. Setiap akhir tahun penanggung jawab kegiatan penelitian/non penelitian wajib

membuat laporan

teknis kegiatan

disampaikan kepada Biro

Perencanaan melalui Kepala Unit Kerja Eselon II; e. Pada awal tahun anggaran Kepala Unit Kerja Eselon II menyusun penetapan kinerja sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); f.

Kepala Satker wajib menyampaikan Laporan Kinerja secara hirarkis setiap triwulan untuk memenuhi PP No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan laporan tahunan untuk memenuhi PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Pejabat Eselon I yang terkait

dan

Biro

Perencanaan

dengan

menggunakan

format

yang

ditentukan; g. Kepala BATAN menyampaikan Laporan ringkas mengenai Kinerja Tahunan kepada Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), berupa ringkasan LAKIP (dengan tembusan kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi). h. Kepala BATAN menyampaikan LAKIP kepada Presiden dan Wakil Presiden dengan tembusan ke Menpan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2.

Laporan Keuangan Dalam rangka pertanggungjawaban keuangan yang dikoordinasikan oleh Biro Umum, setiap lembaga (BATAN) wajib menyelenggarakan sistem akuntansi dan menyusun laporan keuangan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan neraca keuangan. Laporan keuangan semester dilengkapi dengan Catatan Atas Laporan Keuangan dan Pernyataan Tanggung Jawab, serta telah dilakukan review oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Catatan: Khusus untuk Laporan Keuangan Bulanan, Biro Perencanaan melakukan penyusunan laporan Realisasi Penggunaan Anggaran.

BATAN

- 10 II.2.5. Evaluasi Internal Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi internal pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh unit kerja. Kepala unit kerja menunjuk Kepala Bidang/Bagian Tata Usaha untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan berdasarkan laporan kegiatan penelitian/non penelitian yang dibuat oleh pelaksana kegiatan dan merekomendasikan tindak lanjut terhadap hasil yang dilaporkan. II.2.6. Pengawasan Pelaksanaan Program/Kegiatan dan Anggaran Litbangyasa 1.

Pengawasan terhadap pelaksanaan Program/Kegiatan anggaran dilakukan oleh: BPK, BPKP, Kepala BATAN, Deputi terkait/Sekretaris Utama, Kepala Satker dan Inspektorat;

2.

Kepala Satker melakukan pemeriksaan kas bendahara sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali. Hasil pemeriksaan dilaporkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas;

3.

Pengawasan terhadap Satker dilaksanakan oleh Inspektorat berdasarkan surat tugas dari Kepala BATAN. Setiap Satker wajib menyiapkan semua dokumen yang diperlukan;

4.

Inspektorat berkewajiban melakukan Evaluasi LAKIP Satker di lingkungan BATAN.

5.

Ruang lingkup pengawasan meliputi pengawasan sebelum pelaksanaan (Pre-

audit), pengawasan saat pelaksanaan (Current Audit) dan pengawasan setelah pelaksanaan (Post Audit). Pengawasan sebelum pelaksanaan (Pre-audit) mencakup: a. perencanaan yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi yang dituangkan dalam Rencana Strategis, Program, Kegiatan, Penetapan Kinerja, RKA, Sasaran, dan Keluaran; b. perencanaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM); c. perencanaan

penyusunan

anggaran,

kegiatan; d. perencanaan pengadaan barang/jasa;

meliputi

perencanaan

usulan

BATAN

- 11 6.

Pengawasan saat pelaksanaan (Current Audit) dan pengawasan setelah pelaksanaan (Post Audit) mencakup: pelaksanaan tugas dan fungsi, aspek sumber

daya

manusia,

aspek

keuangan

meliputi

pengelolaan

dan

penatausahaan keuangan negara penerimaan dan pengeluaran, aspek sarana dan prasarana meliputi pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN), proses pengadaan barang/jasa; dan metode kerja. 7.

Inspektorat melakukan review atas laporan keuangan dan laporan kinerja tahunan sebelum laporan tersebut disampaikan oleh Kepala BATAN kepada instansi lain yang terkait;

8.

Satker wajib melakukan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan sesuai dengan saran dan rekomendasi dalam Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan ini dan disampaikan kepada Kepala BATAN dengan tembusan kepada Inspektorat dilengkapi dengan data dukung.

II.3.

Pendanaan Sumber dana yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan litbangyasa berasal dari

APBN dan sumber-sumber lain yang diperoleh dengan cara outsourcing melalui program kerja sama dengan luar negeri (IAEA, RCA, dll) atau dalam negeri (program insentif, kemitraan, dll) sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Prinsip yang digunakan

dalam

kerja

sama

kegiatan

litbangyasa

adalah

kesetaraan

dan

saling

menguntungkan. Mekanisme pendanaan mengacu kepada Juklak Manajemen Penguatan Kelembagaan Iptek Nuklir.

BATAN

- 12 BAB III PENYIAPAN USULAN KEGIATAN III.1.

Persiapan dan Pengusulan

Persiapan dan pengusulan kegiatan litbangyasa di laksanakan sebagai berikut: 1.

Data atau informasi dari RPJPN, RPJMN, KPJM, ARN, dan RKP dipakai peneliti sebagai sumber acuan pembuatan program litbangyasa BATAN.

2.

Kelompok peneliti di unit kerja menentukan beberapa judul kegiatan litbangyasa yang terkait dengan Renstra BATAN/Kedeputian/Unit Kerja.

3.

Pemilihan judul kegiatan litbangyasa dilakukan sesuai dengan sasaran utama/program prioritas/arahan dan kebijakan pimpinan dan hasil rapat kerja BATAN.

4.

Kelompok peneliti dari unit kerja menyusun proposal dokumen kegiatan litbangyasa dengan memperhatikan tusi unit kerja masukan dari unit-unit kerja yang terkait, hasil kegiatan tahun sebelumnya dan informasi pasar serta kegiatan litbangyasa lain yang terkait.

5.

Proposal dokumen

kegiatan

litbangyasa

diajukan

ke

Kepala

Unit

Kerja

dengan

memperhatikan rekomendasi KPTP atau KPTF untuk disetujui dan disahkan selanjutnya dikirim ke BP untuk dilakukan proses seleksi. 6.

KPTP dan KPTF beranggotakan para pejabat fungsional peneliti dan non peneliti. Anggota KPTP minimal telah menduduki jabatan fungsional yang setara dengan golongan IVa dan berlatar belakang pendidikan minimal S1 eksakta. KPTF beranggotakan pejabat fungsional dengan jabatan yang setara dengan golongan IIIc. KPTP dan KPTF diangkat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Unit Kerja.

7.

Kepala kelompok adalah pejabat fungsional senior yang dipilih oleh Kepala Unit Kerja dengan mempertimbangkan kompetensi/keahliannya. Kepala Kelompok diangkat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BATAN.

III.2. Pemeriksaan/Seleksi Pemeriksaan dan seleksi usulan kegiatan litbangyasa diperlukan untuk mengetahui kelayakan dan tingkat keberhasilan dari usulan kegiatan yang diajukan. Pemeriksaan dan penyeleksian kegiatan litbangyasa dilaksanakan sebagai berikut: 1.

Proses seleksi usulan dokumen litbangyasa dari masing-masing unit kerja dilakukan oleh

peer group dan dikoordinasikan oleh BP;

BATAN

- 13 2.

Peer group untuk penelitian yang dibiayai oleh DIPA BATAN ditunjuk oleh Kepala BATAN. Sedangkan peer group untuk kegiatan riset kompetitif yang dibiayai oleh DIPA eksternal BATAN ditunjuk oleh Kepala BATAN dengan mempertimbangkan kualifikasi anggotanya yaitu minimal berpendidikan S2 eksakta dan minimal memiliki jenjang peneliti madya atau setara.

3.

Dokumen usulan kegiatan yang diperiksa minimal harus memuat hal utama sebagai berikut: penggunaan SDM, alokasi waktu yang disediakan, sarana dan prasarana yang tersedia dengan kondisi laik operasi, dana yang diperlukan, tujuan, sasaran, luaran, dan dampak dari pemanfataan luaran dan metode penelitian yang dipakai;

4.

Pemeriksa harus menilai tentang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan/penelitian yang diajukan, berdasarkan informasi atau data yang dikemukakan pada Butir 3;

5.

Pemeriksa juga harus menilai kelengkapan isi dokumen seperti tujuan, sasaran, hasil, manfaat, indikator keberhasilan secara kualitatif dan kuantitatif;

6.

Hasil pemeriksaan oleh peer group merupakan rekomendasi bagi Kepala BATAN untuk menentukan kelayakan dari usulan kegiatan. Kepala BATAN menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala Unit Kerja Pengusul melalui BP;

7.

Kepala Unit Kerja meneruskan hasil penilaian Kepala BATAN kepada para peneliti/pengusul untuk diketahui atau ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi.

III.3. Persetujuan dan Pengesahan Proses persetujuan serta pengesahan usulan kegiatan dilakukan berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan. Usulan kegiatan yang dinilai tidak layak diproses lanjut dikembalikan kepada pengusul kegiatan melalui unit kerja. Tindak lanjut dari usulan kegiatan litbangyasa yang layak adalah: 1.

Perbaikan dan penyempurnaan proposal litbangyasa oleh peneliti, setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Unit Kerja dikirim kembali ke BP.

2.

Usulan kegiatan yang telah diperbaiki selanjutnya oleh BP disusun dan dirumuskan menjadi Program Litbangyasa BATAN setelah ditandatangani Kepala BATAN.

BATAN

- 14 BAB IV PELAKSANAAN LITBANGYASA IV.1.

Bentuk Kegiatan Litbangyasa Kegiatan Litbangyasa dapat dilaksanakan di laboratorium, di lapangan, atau keduanya

melalui berbagai cara pendekatan, yaitu dengan pendekatan eksperimental, survei, pemodelan, rancang desain dan rancang bangun. Berbagai cara pendekatan selalu diawali dengan penyusunan dugaan teoritis atau hipotesis, dan asumsi. Setiap kegiatan litbangyasa bertujuan untuk menghimpun data atau informasi yang diperlukan untuk membuktikan atau menguji kebenaran atau ketidak-benaran dari hipotesis, dugaan, dan asumsi yang telah disusun pada tahapan paling awal dari perancangan dan perencanaan kegiatan litbangyasa. Pelaksanaan kegiatan litbangyasa dilakukan oleh pejabat fungsional teknis (peneliti, perekayasa, pranata nuklir, dsb) dan pejabat fungsional penunjang (non teknis) yang dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior atau pejabat fungsional yang ditunjuk. Yang dimaksud pejabat fungsional dalam litbangyasa di antaranya meliputi pejabat fungsional teknis yaitu peneliti, pranata nuklir, perekayasa, pengawas radiasi dan pejabat fungsional non teknis sebagai penunjang seperti arsiparis, pustakawan dsb. Kegiatan litbangyasa di setiap unit kerja harus mengacu pada dokumen perencanaan yang dituangkan dalam Program Litbangyasa BATAN dan disahkan oleh Pejabat Eselon II BATAN. Pelaksanaan kegiatan litbangyasa yang melibatkan unit kerja dari instansi lain harus dipayungi oleh aturan yang disepakati oleh para pihak yang terkait, yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing, sebagaimana diatur di dalam Juklak Manajemen Penguatan Kelembagaan Iptek Nuklir. IV.2.

Bentuk Luaran dan Pemanfaatannya Bentuk luaran kegiatan litbangyasa dan pemanfaatannya harus sudah dirumuskan sejak

awal dari perancangan dan perencanaan kegiatan litbangyasa. Bentuk luaran bergantung pada kegiatan litbangyasa (penelitian dasar, terapan, pengembangan, atau perekayasaan) dan cara pendekatan yang digunakan (eksperimental, survei, pemodelan, rancang desain dan rancang bangun). Bentuk luaran dan pemanfaatan hasil kegiatan litbangyasa dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, antara lain:

BATAN

- 15 •

Informasi ilmiah yang diterbitkan sebagai publikasi ilmiah merupakan partisipasi nyata dari para peneliti dan fungsional BATAN dalam pengembangan dan pemanfaatan iptek nuklir di berbagai bidang kehidupan manusia.

•

Informasi yang didokumentasikan dalam bentuk peta untuk dimanfaatkan dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam di bidang nuklir.

•

Penemuan (invensi) berupa proses atau cara baru dan produk yang dipatenkan untuk dimanfaatkan dalam kegiatan industri agar lebih efisien, murah, dan memiliki daya saing yang lebih tinggi.

•

Informasi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas nasional dalam mengembangkan dan memanfaatkan iptek nuklir di bidang energi, pertanian, industri, pelayanan kesehatan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

•

Metode atau cara baru yang dapat dimanfaatkan dan didayagunakan dalam pengoperasian dan pemeliharaan perangkat nuklir.

•

Prototipe atau produk baru yang masih perlu dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

•

Paket teknologi yang siap didiseminasikan agar dapat dimanfaatkan oleh kalangan dunia usaha dan masyarakat luas untuk meningkatkan produktivitas usaha dan daya saing.

•

Produk baru misalnya varietas tanaman yang sudah teruji siap disebarluaskan agar bisa dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat luas untuk meningkatkan produktivitas usaha. Penyebarluasan produk baru tersebut dilakukan melalui PDIN.

•

Kemampuan BATAN untuk dimanfaatkan dalam melaksanakan layanan jasa penelitian misalnya analisis kimia di bidang industri dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta pertanian dan layanan kesehatan, serta inovasi teknologi. Pelaksanaan pemanfaatan kemampuan tersebut dikoordinasikan oleh PKTN.

IV.3.

Arah Kegiatan Litbangyasa Program dan kegiatan litbangyasa dilaksanakan dengan mengacu kepada Renstra

(BATAN, Kedeputian, Unit Kerja) dan kebijakan kepala BATAN dengan tujuan untuk memperkuat enam pilar kompetensi BATAN yaitu:


Aplikasi Teknologi Isotop dan radiasi (ATIR);




Pembuatan Isotop dan Senyawa Bertanda (PISB);

BATAN

- 16


Pengelolaan Limbah Radioaktif (PLR);




Rekayasa dan Pembuatan Perangkat Instrumentasi Nuklir (RPPIN);




Daur Bahan Bakar Nuklir (DBBN); dan




Teknologi Reaktor Daya (TRD). Penguatan pilar kompetensi BATAN diartikan untuk mengembangkan dan memperluas

pemanfaatan iptek nuklir dalam rangka meningkatkan peran dan kontribusi nyata BATAN dalam mengatasi masalah pangan, energi, industri, pelayanan kesehatan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. IV.4.

Ruang Lingkup dan Unit Kerja Pelaksana

Kegiatan litbangyasa di BATAN mencakup kegiatan sebagai berikut: • Pemanfataan

dan

pengembangan

teknologi

isotop

dan

radiasi

yang

meliputi

pengembangan aplikasi teknologi isotop dan radiasi di bidang kebumian dan lingkungan; pengembangan dan aplikasi teknologi isotop dan radiasi di bidang proses radiasi; dan pengembangan dan aplikasi teknologi isotop dan radiasi di bidang pertanian. Kegiatan ini terutama dilaksanakan oleh Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi. • Penelitian dan pengembangan di bidang bahan industri nuklir, karakterisasi dan analisis pengembangan teknologi pembuatan bahan polimer dan biomaterial untuk industri kesehatan dan pertanian; dan penelitian dan pengembangan untuk mengatasi masalah lingkungan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pusat Teknologi Bahan Industri Nuklir. • Penelitian dan pengembangan di bidang dosimetri, biomedika nuklir, kedokteran nuklir, dan metrologi radiasi. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi. • Penelitian dan pengembangan di bidang teknologi akselerator, fisika nuklir, dan teknologi proses bahan nuklir, dilaksanakan oleh Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan. • Pengembangan teknologi produksi radioisotop dan radiofarmaka, meliputi pendayagunaan dan pengembangan teknologi produksi radioisotop; pendayagunaan dan pengembangan teknologi radiofarmaka; dan pendayagunaan serta pengembangan pemanfaatan dan operasi siklotron. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pusat Radioisotop dan Radiofarmaka. • Penelitian dan pengembangan di bidang fisika bahan, fisika dan termohidrolik reaktor, fisika radiasi, dan lingkungan, serta instrumentasi nuklir, senyawa bertanda dan radiometri. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri.

BATAN

- 17 • Pengembangan teknologi pengelolaan limbah radioaktif, yang meliputi antara lain pengembangan

teknologi

penyimpanan

lestari

dan

mobilisasi

limbah

radioaktif;

pengembangan teknologi pengelolaan limbah, dekontaminasi dan dekomisioning fasilitas nuklir, dan litbang radioekologi kelautan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pusat Teknologi Limbah Radioaktif. • Perekayasaan di bidang perangkat nuklir, yang meliputi perekayaasaan elektromekanik nuklir dan struktur serta rancang bangun sipil; perekayasaan instrumentasi kesehatan, keselamatan nuklir, dan lingkungan; dan perekayasaan instrumentasi reaktor dan industri. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pusat Rekayasa Perangkat Nuklir. • Pengembangan teknologi bahan bakar nuklir mencakup kegiatan: pengembangan teknologi produksi bahan bakar nuklir dan daur ulang; pengembangan radiometalurgi dan analisis fisiko kimia serta teknik uji pasca iradiasi. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir. • Pengembangan geologi dan teknologi pertambangan bahan galian nuklir; pelaksanaan eksplorasi bahan galian nuklir dan penyelidikan geologi nuklir; pelaksanaan evaluasi cadangan dan pengkajian penerapan teknik pertambangan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Geologi Nuklir. • Pengembangan perencanaan sistem energi nasional opsi nuklir, pengembangan sistem dan teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), pengkajian kelayakan tapak PLTN, dan pengembangan alih teknologi PLTN. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Energi Nuklir. • Pelaksanaan operasi reaktor riset dan pengolahan limbah; akuntansi bahan nuklir dan pengelolaan elemen bahan bakar nuklir; pelaksanaan analisis dan pengkajian keselamatan operasi reaktor riset dan keselamatan kerja. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pusat Reaktor Serba Guna. • Penelitian

dan

pengembangan

(litbang)

fisika

reaktor;

termohidrolika

reaktor;

pengembangan perisai radiasi; analisis keselamatan reaktor; analisis dan simulasi kecelakaan

reaktor

serta

pengembangan

budaya

keselamatan;

pengkajian

dan

pengembangan desain dari sistem dan teras reaktor generasi lanjut. Rangkaian kegiatan ini dilaksanakan oleh Pusat Teknologi Reaktor dan Keselamatan Nuklir.

BATAN

- 18 IV.5.

Pengorganisasian Pengorganisasian dalam lingkup Unit Kerja Eselon II (Pusat) dalam juklak ini

didefinisikan secara sederhana sebagai upaya pembagian tugas dan tanggung jawab. Pembagian tugas ini terdiri dari (i) pembagian tugas antara Kepala Unit Kerja (sebagai penanggung jawab suatu kegiatan) dengan Kepala Bidang (penanggung jawab sub kegiatan). Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan diperlukan pembagian tugas (ii) antara Kepala Bidang dengan Kepala Kelompok (Kepala Sub Bidang); dan (iii) pembagian tugas antara Kepala Kelompok sebagai pemimpin pelaksana beberapa unit sub kegiatan dengan penanggungjawab unit sub kegiatan penelitian. Tanggung jawab dan tugas pokok dari Kepala Unit Kerja sebagai penanggung jawab kegiatan adalah: 1.

Kepala Unit Kerja bertanggung jawab terhadap kelancaran, keberhasilan dan keselamatan dari pelaksanaan kegiatan litbangyasa BATAN dengan menerapkan sistem manajemen mutu terpadu dan mengembangkan budaya keselamatan kerja dan keselamatan lingkungan.

2.

Kepala Unit Kerja selaku penanggung jawab kegiatan melaksanakan verifikasi dan telaahan terhadap kelayakan usulan kegiatan baik dari aspek teknis ilmiah maupun anggaran. Usulan kegiatan dari unit kerja dilaksanakan dengan menerapkan sistem manajemen mutu, standar teknis (baik nuklir maupun non nuklir) dan standar non teknis. Untuk itu Kepala Unit Kerja menetapkan petunjuk teknis (juknis) tentang sistem pengusulan dan penilaian kelayakan kegiatan litbangyasa.

3.

Kepala Unit Kerja mengesahkan dan menyampaikan usulan kegiatan litbangyasa kepada Kepala BATAN melalui Kepala Biro Perencanaan sebagai bahan untuk penyusunan dan perumusan Program Litbangyasa BATAN.

4.

Mengkoordinasikan para penanggung jawab sub kegiatan (Kepala Bidang) dalam penjabaran Program Litbangyasa BATAN ke dalam kegiatan dan sejumlah sub kegiatan unit kerja.

5.

Menjabarkan Progam dan Anggaran Litbangyasa BATAN yang telah ditandatangani Kepala BATAN kedalam kegiatan unit kerja dengan mempertimbangkan usulan dan masukan dari Kepala Bidang sebagai Penanggung Jawab sub kegiatan di unit kerja.

BATAN

- 19 6.

Menjabarkan kegiatan dan anggaran unit kerja ke dalam sejumlah topik sub kegiatan litbangyasa. Dalam pelaksanaannya Kepala Unit Kerja dapat membentuk Tim Ahli yang terdiri dari para pejabat fungsional senior dalam wadah KPTP (Komisi Pembina Tenaga Peneliti) atau KPTF (Komisi Pembina Tenaga Fungsional).

7.

Kepala Unit Kerja menetapkan kegiatan litbangyasa yang diprioritaskan dan perlu dipacu serta memantau secara ketat pelaksanaannya.

8.

Mengkoordinasikan pengadaan bahan barang peralatan yang diperlukan untuk kegiatan litbangyasa agar pelaksanaannya tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi sebagaimana permintaan para pelaksana kegiatan.

9.

Memfasilitasi terwujudnya kerja sama antar pelaksana kegiatan litbangyasa baik yang berasal dari lingkungan unit kerjanya maupun yang berasal dari unit kerja lain di BATAN.

10. Kepala Unit Kerja bersama-sama dengan Kepala Bidang melaksanakan telaahan terhadap potensi sumberdaya litbangyasa di dalam lingkup kewenangannya serta merancang strategi dan cara pemanfaatannya dalam rangka meningkatkan kontribusi dan peran BATAN dalam memecahkan berbagai masalah pembangunan. 11. Bersama-sama Kepala Bidang, Kepala Unit Kerja melakukan perencanaan pengadaan dan pembinaan SDM untuk meningkatkan kapasitas unit kerja dan kinerja pelaksanaan kegiatan litbangyasa. 12. Memastikan

seluruh

kegiatan

litbangyasa

nuklir

dalam

lingkup

kewenangannya

diselenggarakan dengan menerapkan manajemen sistem mutu dan standar keselamatan nuklir. Untuk itu Kepala Unit Kerja mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis tentang perencanaan dan

pelaksanaan

kegiatan

litbangyasa

yang

berada

dalam

lingkup

kewenangannya. 13. Melaksanakan monev serta wasdal secara konsisten (berkelanjutan) dan diselenggarakan secara teratur (berkala) dengan tujuan agar dapat melakukan deteksi dan koreksi dini terhadap penyimpangan kegiatan dari rencana yang telah ditetapkan dan disetujui. 14. Secara berkala menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan anggaran litbangyasa kepada Kepala BATAN melalui Biro Perencanaan dan Inspektorat.

BATAN

- 20 Tanggung jawab dan tugas pokok Kepala Bidang adalah: 1.

Kepala

Bidang

bertanggung

jawab

terhadap

kelancaran

dan

keberhasilan

serta

keselamatan pelaksanaan sub kegiatan di bidang yang dipimpin. Untuk itu Kepala Bidang harus melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam pemakaian peralatan dan sarana litbang lainnya oleh para peneliti baik yang berasal dari dalam unit kerja yang dia pimpin maupun yang dari luar unit kerja. 2.

Menyiapkan dan menyampaikan bahan masukan kepada Kepala Unit Kerja baik yang bersifat ilmiah teknis maupun adminstratif untuk perencanaan dan penyusunan usulan kegiatan dalam rangka penyusunan dan perumusan Program Litbangyasa BATAN.

3.

Secara berkala memantau, mengendalikan, dan melaporkan pelaksanaan sub kegiatan baik dari aspek teknis ilmiah, maupun administratif kepada Kepala Unit Kerja.

4.

Mengelola dan memelihara peralatan, sarana, dan fasilitas kerja yang menjadi tanggung jawabnya.

5.

Membina dan mengembangkan kemampuan teknis ilmiah bawahannya.

Tanggung jawab dan tugas pokok Kepala Kelompok adalah: 1.

Kepala Kelompok sebagai pemimpin dari pelaksana unit sub kegiatan litbangyasa bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan beberapa unit kegiatan litbangyasa, baik dari aspek mutu teknis ilmiah dari luaran maupun tertib administrasi pelaksanaan anggaran.

2.

Dengan dukungan dari para penanggungjawab unit sub kegiatan, Kepala Kelompok menyiapkan, menyusun, dan menyampaikan usulan kegiatan litbangyasa kepada Kepala Bidang sebagai bahan masukan untuk penyusunan usulan kegiatan unit kerja.

3.

Bersama-sama penanggung jawab sub kegiatan, Kepala Kelompok menjabarkan kegiatan litbangyasa di unit kerja menjadi sub kegiatan dan beberapa unit sub kegiatan.

4.

Bersama-sama para penanggung jawab penelitian, Kepala Kelompok menyusun rencana kerja, yang antara lain mencakup: menyusun jadwal dan pelaku setiap jenis unit sub kegiatan; melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab dengan menganut asas pemerataan; melakukan persiapan awal dengan melaksanakan pendataan terhadap sarana, peralatan dan bahan penelitian yang sudah tersedia dan yang masih perlu disediakan.

BATAN

- 21 5.

Kepala Kelompok melakukan pemantauan beberapa unit sub kegiatan litbangyasa dan secara berkala menyampaikan laporan kemajuan kepada Kepala Bidang dan Kepala Unit Kerja.

BATAN

- 22 BAB V HASIL LITBANGYASA DAN PELAPORAN V.1.

Hasil Kegiatan Litbangyasa Hasil atau produk kegiatan litbangyasa iptek nuklir antara lain berupa karya tulis ilmiah,

dokumen paten, prototip, serta proses teknik produksi dan layanan jasa teknologi. Hasil litbangyasa tersebut diperoleh sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan maupun hasil lain yang tidak tersebut dalam perencanaan kegiatan. Hasil litbangyasa perlu disebarluaskan baik kepada masyarakat ilmiah maupun masyarakat pengguna hasil litbangyasa. Hasil kegiatan Litbangyasa yang dianggap proven sebelum dimanfaatkan lebih lanjut harus dievaluasi oleh Tim yang didukung oleh Eselon I Batan. Pemanfaatannya diusahakan agar optimal, aman, dan berkelanjutan. Metode penyebarluasan, pemanfaatan, serta komersialisasi hasil litbangyasa dilakukan mengikuti ketentuan dan mekanisme yang berlaku, dan diatur dalam Juklak Manajemen Diseminasi Hasil Litbangyasa Iptek Nuklir. Hasil kegiatan litbangyasa iptek nuklir yang berpotensi menjadi kekayaan intelektual, pemanfaatannya diatur lebih lanjut dengan mengacu ketentuan yang berlaku. Pengaturan pengusulan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) dan paten dari kegiatan litbangyasa diatur dalam Juklak Manajemen Penguatan Kelembagaan Iptek Nuklir. Hasil kegiatan litbangyasa yang masuk dalam salah satu kategori sebagai HKI (hak cipta/copy right, desain industri) menjadi salah satu indikator penting keberhasilan lembaga litbang. Dalam pelaksanaan kegiatan litbangyasa, selain produk litbangyasa yang telah direncanakan tidak tertutup kemungkinan diperoleh hasil lain berupa peralatan dan sarana litbang lain yang harus diperlakukan sebagai aset negara. Pengaturan dan pelaporan kepemilikan aset hasil kegiatan litbangyasa tersebut dilakukan dengan mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku. V.2.

Pelaporan Pelaporan merupakan salah satu bentuk pengendalian kegiatan litbangyasa yang

bertujuan agar pelaksanaan kegiatan litbangyasa tetap berjalan pada jalur yang direncanakan. Para pelaksana kegiatan litbangyasa wajib memberikan laporan sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang sudah ditetapkan. Sebagai bahan evaluasi, laporan kegiatan litbangyasa harus memuat perkembangan atau kemajuan kegiatan dan hasil yang diperoleh, kesesuaian dengan target dan jadwal yang direncanakan, realisasi penggunaan anggaran, permasalahan yang

BATAN

- 23 dihadapi dan upaya penyelesaiannya serta rencana kegiatan selanjutnya. Penyusunan laporan kegiatan litbangyasa mengacu pada ketentuan berikut: •

Laporan kegitan litbangyasa terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan Triwulan I sampai dengan IV dan Laporan Teknis Akhir Tahun, yang disusun berdasarkan format baku yang telah ditentukan. Laporan Triwulan I sampai dengan IV menjelaskan kemajuan kegiatan litbangyasa, kuantitas pencapaian dan hambatan dalam pelaksanaan.

•

Laporan

Triwulan

I

sampai

dengan

IV

ditandatangani

oleh

penanggungjawab

penelitian/kegiatan. •

Kepala Kelompok atau Pejabat Eselon IV dan Kepala Bidang menandatangani laporan triwulan tersebut sebagai persetujuaan bahwa penelitian/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan usulan yang diajukan.

•

Ketua

KPTF

menandatangani

laporan

triwulan

sebagai

fungsi

kendali

bahwa

penelitian/kegiatan tersebut telah sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. •

Pejabat Eselon II menandatangani laporan triwulan tersebut sebagai tanda persetujuan bahwa penelitian benar-benar telah dilaksanakan sesuai usulan dan mencapai target sesuai dengan yang direncanakan.

•

Laporan Teknis berisi hasil kegiatan litbangyasa yang terdiri dari judul, abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran serta daftar pustaka.

•

Laporan Teknis dipresentasikan oleh penanggungjawab penelitian/kegiatan dalam forum kolokium yang diselenggarakan di masing-masing unit kerja tingkat Eselon II. Dalam forum tersebut laporan teknis dievaluasi oleh KPTF dan direkomendasikan kepada Pejabat Eselon II apakah penelitian/kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan hasil yang diinginkan serta layak untuk dipublikasikan. Setelah dilakukan penyempurnaan, KPTF dapat merekomendasikan laporan teknis yang layak untuk dipresentasikan dalam seminar nasional atau dimuat dalam jurnal ilmiah yang telah terakreditasi, atau untuk publikasi lain yang sesuai.

BATAN

- 24 BAB VI PENUTUP

Naskah tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Manajemen Litbangyasa Iptek Nuklir ini merupakan tata cara pelaksanaan Kebijakan Umum yang berlaku di BATAN, dijabarkan dari Peraturan Kepala BATAN Nomor 101/KA/VI/2007 tentang Pedoman Manajemen Penelitian, Pengembangan, Perekayasaan, dan Diseminasi Iptek Nuklir. Dokumen ini disusun sebagai petunjuk atau acuan bagi setiap unit kerja di BATAN dalam penyiapan data dan informasi, penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan, serta pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan litbangyasa iptek nuklir. Juklak ini disusun sebagai upaya BATAN dalam membangun dan mengembangkan Sistem Manajemen Mutu Terpadu di dalam pelaksanaan program penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan diseminasi iptek nuklir agar setiap program litbangyasa dan diseminasi iptek nuklir disusun berdasarkan suatu rencana yang realistik, dilaksanakan dengan mengutamakan keselamatan, serta menghasilkan luaran dan produk bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, daya saing nasional, serta terbangunnya suatu citra positif di kalangan masyarakat awam tentang iptek nuklir dan BATAN. Dengan demikian kebijakan operasional di setiap unit kerja dalam bentuk prosedur teknis atau petunjuk teknis harus mengacu dan disusun berdasarkan petunjuk yang telah ditetapkan dalam juklak ini.

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, -ttdHUDI HASTOWO

Salinan sesuai dengan aslinya, Plh. Kepala Biro Kerjasama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat

Haris Sutarta

BATAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR

: 093/KA/IV/2009

TANGGAL : 27 April 2009

PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG MANAJEMEN DISEMINASI HASIL LITBANGYASA IPTEK NUKLIR

BAB I PENDAHULUAN

I.1.

Latar Belakang Kebijakan dan program diseminasi iptek nuklir senantiasa perlu dikaji ulang dan

disesuaikan dengan dinamika dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial politik dan budaya masyarakat. Hal ini perlu dilakukan agar kemajuan serta keberhasilan yang telah dicapai dalam pembangunan dan pemanfaatan serta pendayagunaan iptek nuklir dapat berkontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Kemajuan teknologi yang begitu pesat terutama teknologi informasi harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh BATAN dalam menumbuhkan serta meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap iptek nuklir. Masih adanya pandangan yang tidak positif serta kurangnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap teknologi nuklir merupakan tantangan utama BATAN untuk meningkatkan peran nyata iptek nuklir bagi peningkatan kesejahteraan dan perbaikan kualitas hidup masyarakat melalui program pemanfaatan hasil litbangyasa BATAN. Untuk itu Peraturan Kepala BATAN Nomor 101/KA/VI/2007 tentang Pedoman Manlitbang perlu dijabarkan lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan agar program diseminasi dapat diselenggarakan secara optimal, efisien dan efektif serta terarah dan terukur sehingga secara bertahap mampu meningkatkan pemahaman serta menumbuhkan persepsi yang benar dan sikap positif masyarakat tentang program pemanfaatan dan pendayagunaan iptek nuklir bagi peningkatan kesejahteraan dan perbaikan kualitas hidupnya.

BATAN

-2Petunjuk pelaksanaan (juklak) manajemen diseminasi hasil litbangyasa iptek nuklir ini disusun dengan tetap mempertimbangkan dan memperhatikan keterkaitan dengan juklak lainnya, yaitu juklak manajemen litbangyasa iptek nuklir yang merupakan petunjuk pelaksanaan untuk menghasilkan dan mengembangkan produk litbangyasa iptek nuklir, serta juklak manajemen penguatan kelembagaan iptek nuklir yang merupakan juklak pendukung keberhasilan kegiatan litbangyasa dan diseminasi. Program Manajemen Diseminasi hasil litbangyasa iptek nuklir terdiri dari program penelaahan dan evaluasi hasil kegiatan litbangyasa, penyampaian informasi hasil kegiatan litbangyasa, pendayagunaan hasil kegiatan litbangyasa, kemitraaan, inovasi, layanan jasa dan pengelolaan informasi iptek nuklir. I.2.

Maksud dan Tujuan Juklak Manajemen Diseminasi Hasil Litbangyasa Iptek Nuklir ini ditetapkan sebagai

pedoman kerja bagi semua unit kerja di lingkungan BATAN dalam perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan pelaksanaan program diseminasi hasil litbangyasa iptek nuklir dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan program Litbangyasa Iptek Nuklir, dengan tujuan untuk: 1.

Meningkatkan kinerja program penelaahan dan evaluasi untuk menetapkan hasil litbangyasa iptek nuklir yang layak dan siap untuk disebarluaskan, dimanfaatkan dan didayagunakan oleh masyarakat.

2.

Meningkatkan mutu penatalaksanaan layanan informasi dan diseminasi hasil litbangyasa iptek nuklir.

3.

Meningkatkan kerja sama antar lembaga dan layanan kepada masyarakat pengguna dalam rangka memperluas pemanfaatan hasil litbangyasa BATAN.

4.

Mengoptimalkan proses inovasi produk litbangyasa iptek nuklir disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat pengguna.

5.

Meningkatkan pengelolaan dan sistem layanan informasi untuk mendukung penyebarluasan hasil litbangyasa di bidang iptek nuklir.

I.3.

Ruang Lingkup Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Diseminasi Hasil Litbangyasa Iptek

Nuklir meliputi penelaahan dan evaluasi teknis, penyampaian, pemanfaatan, kemitraan, inovasi, layanan, dan pengelolaan informasi hasil litbangyasa iptek nuklir dan diuraikan sebagai berikut:

BATAN

-3•

Penelaahan dan Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan litbangyasa BATAN yang dianggap layak dan telah siap disebarluaskan dan dimanfaatkan oleh masyarakat pengguna.

•

Penyampaian hasil litbangyasa BATAN melalui penyebarluasan informasi dan pendidikan masyarakat (public information dan public education) secara profesional dan proporsional.

•

Pemanfaatan hasil litbangyasa iptek nuklir yang terbukti (proven technology) sesuai kebutuhan masyarakat.

•

Pendayagunaan hasil litbangyasa BATAN yang terbukti (proven technology) untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan peningkatan daya saing kegiatan ekonomi masyarakat.

•

Pembinaan jejaring kemitraan dengan lembaga, organisasi masyarakat dan para pemangku kepentingan dengan tujuan memperluas pemanfaatan iptek nuklir .

•

Inovasi hasil litbangyasa BATAN disesuaikan dengan tuntutan pasar dan masyarakat pengguna.

•

Layanan jasa iptek nuklir kepada masyarakat pengguna sekaligus untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

•

Pengelolaan sistem dan layanan informasi sebagai unsur pendukung penyebarluasan dan pendayagunaan hasil litbangyasa iptek nuklir oleh masyarakat.

I.4.

Sistematika Penulisan Dokumen Juklak Manajemen Diseminasi Iptek Nuklir disusun dengan

sistematika sebagai berikut: BAB I

Pendahuluan; memuat latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan sistematika.

BAB II Persyaratan Pelaksanaan Diseminasi; memuat ketentuan umum, kegiatan diseminasi, organisasi

pelaksana,

tahapan

pelaksanaan

program

diseminasi

iptek

nuklir,

pendanaan, sarana dan prasarana serta mitra kerja. BAB III Tata Cara Pelaksanaan Diseminasi; memuat kegiatan penyampaian hasil litbangyasa, kegiatan pendayagunaan hasil litbangyasa, kegiatan kemitraan, serta kegiatan penyiapan bahan hubungan antar lembaga. BAB IV Proses Evaluasi Kelayakan Diseminasi; memuat tahapan pengusulan, tahapan pelaksanaan, dan kriteria evaluasi kegiatan diseminasi. BAB V

Pelaporan

BAB VI Penutup

BATAN

-4BAB II PERSYARATAN PELAKSANAAN DISEMINASI II.1. Ketentuan Umum Kegiatan diseminasi litbangyasa iptek nuklir yang dilaksanakan harus mengacu kepada Renstra Unit Kerja yang terkait sehingga terwujud kesinambungan antara kegiatan yang direncanakan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan. Untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan diseminasi hasil litbangyasa iptek nuklir bisa lebih terukur, efektif dan efisien maka unit kerja pelaksana program diseminasi harus menyusun prosedur teknis yang mengatur kegiatan penyampaian, pemanfaatan dan kemitraan hasil litbangyasa. Prosedur tersebut harus disusun dan didiskusikan bersama dengan pejabat struktural/fungsional yang berasal dari unit kerja penghasil produk litbangyasa dan di-review oleh suatu Tim yang ditunjuk dengan melibatkan Biro Perencanaan. II.2. Kegiatan Diseminasi Dalam rangka meningkatkan peran nyata BATAN dalam kegiatan pembangunan, produk litbangyasa iptek nuklir yang selama ini telah dihasilkan BATAN dan telah dikaji kelayakannya perlu disampaikan kepada masyarakat dan dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan daya saing produk usahanya sehingga mampu meningkatkan penghasilan dan kesejahteraannya. Kegiatan diseminasi iptek nuklir memegang peranan penting dalam proses alih teknologi dan pemanfaatan hasil litbangyasa BATAN oleh para pengguna dan pelaku kegiatan ekonomi. Selain itu publikasi ilmiah hasil litbangyasa BATAN secara reguler dikirim ke IAEA melalui International Nuclear Information System (INIS) agar dapat di-shared dengan komunitas ilmiah dari negara lain (anggota INIS). Melalui Pejabat Penghubung (liaison officer) INIS berkewajiban mendiseminasikan INIS ke masyarakat ilmiah Indonesia agar dapat dimanfaatkan sebagai acuan litbangyasa. Secara garis besar kegiatan diseminasi iptek nuklir dapat dibagi dalam 4 (empat) kelompok kegiatan yaitu: 1). kelompok kegiatan penyampaian informasi tentang iptek nuklir dan hasil litbangyasa, 2). kelompok kegiatan pendayagunaan hasil litbangyasa, 3). kelompok kegiatan kemitraan iptek nuklir yang bersifat komersial, dan 4). Kelompok khusus kegiatan diseminasi publikasi ilmiah hasil litbang iptek nuklir, khususnya diseminasi INIS-IAEA.

BATAN

-5Sasaran yang hendak dicapai dari kegiatan diseminasi adalah: 1.

Terselenggaranya kegiatan diseminasi iptek nuklir serta promosi hasil litbangyasa BATAN, melalui kegiatan ceramah, seminar, diskusi panel dan dialog publik, gelar teknologi, lokakarya, pameran, publikasi, dan program kunjungan masyarakat ke berbagai fasilitas nuklir yang ada di BATAN dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan menumbuhkan persepsi positif masyarakat tentang iptek nuklir.

2.

Terselenggaranya kegiatan pendayagunaan dan alih teknologi hasil litbangyasa BATAN kepada para pelaku usaha dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perbaikan kualitas hidup masyarakat.

3.

Terwujudnya jejaring kemitraan untuk komersialisasi hasil litbangyasa BATAN yang telah teruji dan layak secara teknoekonomi.

4.

Meningkatnya jumlah layanan teknologi nuklir dan meluasnya pemanfaatan hasil litbangyasa iptek nuklir oleh mitra pengguna sebagai upaya untuk meningkatkan target PNBP.

5.

Terselenggaranya sistem dan layanan informasi iptek nuklir yang handal, memuat data atau informasi terkini untuk menjaga mutu informasi demi kepuasan pelanggan, mudah diakses dan dimanfaatkan baik oleh BATAN maupun masyarakat. Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, diperlukan strategi dengan cara pendekatan

berikut: 1.

Pendekatan terpadu. Kegiatan diseminasi hasil litbangyasa iptek nuklir dilaksanakan bekerja sama dengan instansi pemerintah, kalangan dunia usaha (swasta dan BUMN) serta organisasi kemasyarakatan.

2.

Pendekatan prioritas. Kegiatan diseminasi hasil litbangyasa iptek nuklir dilaksanakan melalui pemilihan sasaran diseminasi secara cermat baik perorangan maupun kelompok/organisasi kemasyarakatan yang mempunyai posisi strategis dan pengaruh yang luas sehingga mempercepat dan memudahkan penyebaran informasi dan pendayagunaan hasil litbangyasa iptek nuklir oleh masyarakat dan kalangan dunia usaha.

BATAN

-63.

Pendekatan personal. Kegiatan diseminasi hasil litbangyasa iptek nuklir dilaksanakan melalui pendekatan personal dan non formal (non kedinasan) sebagai upaya membentuk jejaring kemitraan berorientasi bisnis dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Media yang digunakan dalam kegiatan penyampaian, pendayagunaan hasil litbangyasa

BATAN dan kemitraan di bidang nuklir, antara lain melalui: 1.

Media tatap muka, dilakukan melalui ceramah, seminar, forum inovasi, lokakarya, diskusi panel, dialog publik, sarasehan, penyuluhan, pameran dan pelayanan kunjungan ke fasilitas BATAN.

2.

Media massa dan publikasi, meliputi media cetak (surat kabar, majalah, leaflet, booklet, jurnal, buletin, dll) dan media elektronik (televisi, radio, film dan internet).

3.

Demo/percontohan, dilakukan melalui demplot skala pilot project, demfarm dan penggunaan alat-alat peraga.

4.

Uji lokasi, uji klinis, uji fungsi di lokasi promosi tempat hasil litbangyasa akan dimanfaatkan oleh masyarakat.

II.3. Organisasi Pelaksana 1.

Kepala Pusat Diseminasi Iptek Nuklir (PDIN) bertindak sebagai koordinator perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyampaian informasi iptek nuklir dan hasil litbangyasa BATAN. Pelaksana kegiatan adalah pejabat Eselon III didukung oleh peneliti penghasil teknologi berdasarkan arahan dari Kepala PDIN. Pejabat fungsional Pranata Humas berperan dalam penyiapan bahan serta pembuatan tulisan ilmiah semi populer mengenai kegiatan pengembangan pemanfaatan iptek nuklir yang telah dilaksanakan. Unit kerja dari peneliti penghasil teknologi dengan memberikan masukan dan pertimbangan kepada Kepala PDIN tentang hasil litbangyasa BATAN yang bermanfaat dan dapat memicu pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

2.

Kepala Pusat Kemitraan Teknologi Nuklir (PKTN) bertindak sebagai koordinator perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pendayagunaan hasil kegiatan litbangyasa dengan tujuan untuk mengembangkan dan memperluas pemanfaatan hasil kegiatan litbangyasa dan kemampuan sumber daya litbang yang dimiliki BATAN. Dengan demikian PKTN juga mengemban tugas untuk mengembangkan program kemitraan dan inovasi dari hasil litbangyasa yang siap disebarluaskan serta melakukan

BATAN

-7pembinaan jejaring kerja dengan masyarakat pengguna. Pelaksana kegiatan adalah pejabat Eselon III didukung oleh peneliti penghasil teknologi berdasarkan arahan dari Kepala PKTN. Pejabat fungsional berperan dalam penyiapan bahan teknis dan/atau usulan lengkap dan materi kerja sama. Peneliti penghasil teknologi dari unit kerja memberikan masukan dan pertimbangan kepada Kepala PKTN tentang hasil litbangyasa BATAN yang telah layak secara teknoekonomi dan siap digunakan oleh masyarakat. 3.

Kepala Biro Umum (BU) bertindak sebagai koordinator untuk membina pengelolaan program serta kegiatan layanan jasa teknik dan penelitian serta konsultasi nuklir yang dilakukan oleh unit kerja BATAN dalam bentuk kegiatan PNBP.

4.

Kepala

Pusat

Pengembangan

Informatika

Nuklir

(PPIN)

bertindak

sebagai

penanggung jawab dalam pengelolaan sistem dan layanan serta pemutakhiran informasi hasil litbangyasa iptek nuklir berbasis teknologi informasi dalam rangka mendukung penyebarluasan informasi demi keberhasilan kegiatan diseminasi. Kepala PPIN

sebagai

Pejabat

Penghubung

(liaison

officer) INIS-IAEA berkewajiban

mendiseminasikan INIS ke masyarakat ilmiah Indonesia, seperti perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan lain-lain. 5.

Kepala Biro Perencanaan (BP) bertindak sebagai koordinator perencanaan program, kegiatan dan anggaran dengan mengacu pada hasil evaluasi oleh Peer Group. Kepala BP menerima laporan kemajuan kegiatan diseminasi secara berkala dari PDIN, PKTN, PPIN, dan Biro Umum untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan program dan kegiatan BATAN selanjutnya.

6.

Kepala Biro Kerja Sama, Hukum dan Hubungan Masyarakat (BKHH) bertindak sebagai koordinator dalam menyiapkan perjanjian kerja sama dengan Lembaga Pemerintah, Swasta dan LSM serta mengembangkan kerja sama internasional di bidang penyebaran dan pemanfaatan hasil penelitian.

II.4. Tahapan Pelaksanaan Program Diseminasi Iptek Nuklir Tahapan pelaksanaan program diseminasi iptek nuklir meliputi: II.4.1. Perencanaan Program/Kegiatan Diseminasi 1.

Kepala BATAN menetapkan dan menyampaikan kebijakan umum dan program utama BATAN untuk 2 (dua) tahun mendatang sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan

BATAN

-8Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), serta rencana tindak pelaksanaan program dan anggaran untuk 1 (satu) tahun berikutnya dalam rapat koordinasi Eselon I dan II. 2.

Eselon I (Deputi dan Sestama) merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan program prioritas dan penunjang, memuat pokok-pokok program dan kegiatan tahunan sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan tahunan unit kerja.

3.

Kepala Unit Kerja Eselon II mengajukan usulan kegiatan dan rencana kerja disertai dengan rencana anggaran untuk 2 (dua) tahun mendatang berpedoman pada kebijakan umum, program utama, Renstra BATAN, program prioritas dan penunjang sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Unit Kerja Eselon II. Usulan kegiatan dari unit kerja Eselon II dirumuskan dan disusun dalam format baku yang disiapkan oleh Biro Perencanaan.

4.

Usulan kegiatan dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada butir 3 dibahas dalam forum rapat koordinasi di masing-masing Unit Kerja Eselon I.

5.

Usulan kegiatan dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada butir 3 serta Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) merupakan bahan masukan Rapat Kerja Tahunan, untuk ditetapkan sebagai Rancangan Rencana Kerja BATAN.

6.

Rancangan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada butir 5 memuat Kebijakan tentang Program dan Kegiatan, dilengkapi sasaran kinerja dan biaya yang dibutuhkan dan disusun dalam format baku yang disiapkan oleh Biro Perencanaan.

7.

Rancangan Rencana Kerja BATAN akan menjadi pedoman dalam penetapan pagu indikatif oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Departemen Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang kemudian akan disahkan menjadi pagu sementara oleh DPR.

8.

Kepala BATAN melalui Kelompok Pakar (Peer Group) menilai semua usulan kegiatan unit kerja Eselon II berdasarkan pagu indikatif dengan berpedoman pada dokumen perencanaan BATAN (Grand Strategy), Renstra BATAN, Renstra Unit Kerja Eselon II, dan rekomendasi hasil rapat kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam butir 5.

BATAN

-9II.4.2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Diseminasi 1.

Usulan kegiatan yang telah mendapat rekomendasi Kelompok Pakar (Peer

Group) dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja (Satker). 2.

Satker menyusun RKA berdasarkan pagu sementara, Standar Biaya Umum (SBU), Standar Biaya Khusus (SBK), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) yang dilengkapi dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB), Kerangka Acuan (Term of Reference/TOR), dan data dukung lainnya. RKA disampaikan kepada Biro Perencanaan.

3.

Biro Perencanaan menghimpun dan menganalisis RKA Satker untuk disusun menjadi konsep Rencana Kerja dan Anggaran Kementrerian Lembaga (RKAKL) BATAN, selanjutnya bersama Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Departemen Keuangan dan Bappenas melakukan penelaahan konsistensi kesesuaian anggaran dan kesesuaian program dengan RKP sebagai konsep DIPA.

4.

Biro Perencanaan menghimpun dan menganalisis RKA Satker untuk disusun menjadi konsep RKA-KL BATAN, kemudian Biro Perencanaan bersama Direktorat

Jenderal

Perbendaharaan

(DJPB)

Departemen

Keuangan

melakukan penelaahan kesesuaian satuan anggaran dan selanjutnya disahkan menjadi DIPA. 5.

Kepala Satker harus membuat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Deputi terkait/Sekretaris Utama melalui Biro Perencanaan untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan. POK disusun dalam format yang telah ditentukan.

II.4.3. Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Diseminasi 1.

Setelah RKA-KL dibagikan oleh Kepala BATAN kepada kepala satuan kerja, maka setiap kepala satuan kerja wajib menyusun POK untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan dan dilaksanakan mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.

2.

POK yang telah disusun disampaikan kepada Deputi terkait/Sekretaris Utama melalui Biro Perencanaan untuk memperoleh persetujuan, menggunakan format baku yang disiapkan oleh Biro Perencanaan.

BATAN

- 10 3.

Kepala Satker wajib menunjuk dan menetapkan pejabat pengelola anggaran sebagaimana diatur dalam Perka BATAN tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BATAN.

4.

Apabila dalam pelaksanaan program dan anggaran diperlukan adanya perubahan kegiatan dan sasaran, maka kepala Satker wajib merevisi dokumen anggaran (POK maupun DIPA) dengan mengacu pada Prosedur Pengajuan Usulan Revisi DIPA dan POK BATAN (Buku Seri D Nomor 19/D1/KU 00/Tahun 2007).

II.4.4. Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Diseminasi 1.

Dalam rangka pertanggungjawaban keuangan, dengan dikoordinasikan oleh Biro Umum setiap lembaga (BATAN) wajib menyelenggarakan sistem akuntansi dan menyusun laporan keuangan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan neraca keuangan. Laporan keuangan semester dilengkapi dengan Catatan Atas Laporan Keuangan dan Pernyataan Tanggung Jawab.

2.

Laporan keuangan menurut ketentuan Anggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas, disusun untuk kepentingan pemantauan pengendalian dan evaluasi harus dilengkapi dengan: a. Laporan Triwulan kegiatan penelitian/non penelitian dari masing-masing pelaksana kegiatan, disusun dalam format baku yang disiapkan oleh Biro Perencanaan; b. Kepala Unit Kerja Eselon II menyusun laporan penelitian/non penelitian triwulan dan tahunan, menggunakan format baku yang disiapkan oleh Biro Perencanaan; c. Laporan Penelitian/Non penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b) disampaikan kepada Biro Perencanaan dengan tembusan kepada Deputi terkait/Sekretaris Utama; d. Setiap akhir tahun penanggung jawab kegiatan penelitian/non penelitian wajib membuat laporan teknis kegiatan disampaikan kepada Biro Perencanaan melalui Kepala Unit Kerja Eselon II; e. Pada awal tahun anggaran Kepala Unit Kerja Eselon II menyusun rencana kinerja sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

BATAN

- 11 f. Kepala Satker wajib menyampaikan Laporan Kinerja secara hirarkis sekurang-kurangnya setiap triwulan kepada Pejabat Eselon I yang terkait melalui Biro Perencanaan dengan menggunakan format yang ditentukan; g. Kepala BATAN menyampaikan Laporan Eksekutif Ringkas mengenai kinerja tahunan kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi, Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), dalam bentuk ringkasan LAKIP setelah di-review oleh Inspektorat. II.4.5. Pengawasan Pelaksanaan Program/Kegiatan dan Anggaran Diseminasi 1.

Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dilakukan oleh: BPK, BPKP, Kepala BATAN, Deputi terkait/Sekretaris Utama, Kepala Satker, dan Inspektorat;

2.

Kepala Satker melakukan pemeriksaan kas bendahara sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali. Hasil pemeriksaan dilaporkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas;

3.

Pengawasan terhadap Satker dilaksanakan oleh Inspektorat berdasarkan surat tugas dari Kepala BATAN. Setiap Satker wajib menyiapkan semua dokumen yang diperlukan;

4.

Ruang lingkup pengawasan meliputi pengawasan sebelum pelaksanaan (Pre

Audit), pengawasan saat pelaksanaan (Current Audit) dan pengawasan setelah pelaksanaan (Post Audit). Pengawasan sebelum pelaksanaan (Pre

Audit) mencakup: a.

perencanaan yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi yang dituangkan dalam Rencana Strategis, Program, Kegiatan, Penetapan Kinerja, RKA, Sasaran, dan Keluaran;

b.

perencanaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);

c.

perencanaan penyusunan anggaran, meliputi perencanaan usulan kegiatan dan sub kegiatan;

d.

perencanaan pengadaan barang/jasa.

5. Pengawasan saat pelaksanaan (Current Audit) dan pengawasan setelah pelaksanaan (Post Audit) mencakup: pelaksanaan tugas dan fungsi, aspek sumber

daya

manusia,

aspek

keuangan

meliputi

pengelolaan

dan

penatausahaan keuangan negara penerimaan dan pengeluaran, aspek sarana

BATAN

- 12 dan prasarana meliputi pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN), proses pengadaan barang/jasa, dan metode kerja; 6. Inspektorat melakukan review atas laporan keuangan dan laporan kinerja tahunan sebelum laporan tersebut disampaikan oleh Kepala BATAN kepada instansi lain yang terkait; 7. Satker wajib melakukan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan sesuai dengan saran dan rekomendasi dalam Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan ini disampaikan kepada Kepala BATAN dengan tembusan kepada Inspektorat dilengkapi dengan data dukung. II.5. Pendanaan Sumber dana yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan diseminasi hasil litbangyasa iptek nuklir berasal dari APBN dan sumber-sumber lain yang diperoleh dengan cara outsourcing melalui program kerja sama dengan luar negeri (IAEA, RCA, dll) atau dalam negeri (program insentif, kemitraan, dll) sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Prinsip yang digunakan dalam kerja sama kegiatan diseminasi hasil litbangyasa iptek nuklir adalah kesetaraan dan saling menguntungkan. Mekanisme pendanaan mengacu kepada Juklak Manajemen Penguatan Kelembagaan Iptek Nuklir. II.6. Sarana dan Prasarana PDIN, PKTN dan BU menyiapkan dan memelihara sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan diseminasi hasil litbangyasa BATAN. PPIN memberikan dukungan layanan informasi melalui media cetak dan elektronik. Ketersediaan sarana dan prasarana diperlukan dalam rangka menjamin kecepatan dan ketepatan program diseminasi yang telah direncanakan. II.7. Mitra Kerja Pelaksanaan kegiatan diseminasi hasil litbangyasa iptek nuklir melibatkan banyak pihak eksternal yang berperan sebagai mitra kerja baik dalam proses pelaksanaan kegiatan maupun percepatan penyebarluasan informasi. Oleh sebab itu mitra kerja mempunyai peran penting sebagai agen informasi sekaligus juga sebagai katalisator dalam alih teknologi litbangyasa BATAN. Mitra kerja dituntut mempunyai strategi yang jelas dalam kegiatan diseminasi hasil litbangyasa iptek nuklir.

BATAN

- 13 Secara garis besar, mitra kerja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu instansi pemerintah, swasta dan organisasi kemasyarakatan. Syarat dan ketentuan untuk pelaksanaan kegiatan kerja sama secara operasional di lapangan, yaitu lingkup kegiatan, hak dan kewajiban, pelaporan dan sanksi diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Pengaturan Kerja sama (SPPK) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

BATAN

- 14 BAB III TATA CARA PELAKSANAAN DISEMINASI Semua kegiatan diseminasi hasil litbangyasa iptek nuklir harus dilaksanakan dengan mengacu pada tata cara penerapan Sistem Manajemen Mutu dan Standar BATAN. III.1. Kegiatan Penyampaian Hasil Litbangyasa Penyampaian Hasil Litbangyasa adalah suatu kegiatan yang memiliki cakupan dan perpaduan dari 2 (dua) kegiatan utama yaitu public information dan public education. Dengan demikian penyampaian hasil litbangyasa mempunyai tujuan ganda, yaitu (i) menyebarluaskan informasi tentang upaya manusia memanfaatkan iptek nuklir melalui kegiatan litbangyasa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup umat manusia (masyarakat) dan (ii) mendidik masyarakat untuk mengenali dan memahami iptek nuklir (baik dari aspek manfaat maupun resiko) bagi kehidupan umat manusia (masyarakat) serta berbagai upaya yang telah dilakukan manusia melalui kegiatan litbangyasa untuk memaksimalkan manfaat dan mengatasi atau meminimalkan resiko. Kegiatan ini dilaksanakan melalui berbagai forum komunikasi, yaitu ceramah, seminar diskusi panel dan dialog publik, sarasehan, lokakarya, gelar teknologi, iklan layanan masyarakat, pameran, ”open house”, tulisan ilmiah populer atau semi-populer, penerbitan publikasi di media cetak, dan penyampaian informasi melalui media cetak dan elektronik serta program kunjungan masyarakat ke BATAN. Hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah: 1.

Peningkatan jumlah anggota masyarakat yang mengenal dan memahami teknologi nuklir meningkat.

2.

Perubahan persepsi dan sikap masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi nuklir meningkat; dari persepsi yang negatif ke persepsi yang positif, dari penentang menjadi pendukung program nuklir Indonesia.

3.

Masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh kelompok anti untuk ikut-ikutan menentang program nuklir.

4.

Masyarakat siap menerima kehadiran PLTN pertama tanpa gejolak yang berarti.

BATAN

- 15 III.1.1. Perencanaan Perencanaan merupakan tahapan awal dari pelaksanaan kegiatan penyampaian hasil litbangyasa iptek nuklir BATAN. PDIN menyusun dokumen perencanaan yang disebut Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) meliputi latar belakang, tujuan dan sasaran, metode dan ruang lingkup, pembiayaan dan jadwal kegiatan. KAK disusun dengan mempertimbangkan strata pemahaman masyarakat serta ciri spesifik dari produk hasil litbangyasa. PDIN melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan BATAN dan mitra kerja sebagai penyelenggara kegiatan. Perencanaan pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan prosedur teknis yang disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan. III.1.2. Persiapan KAK yang telah disusun, diverifikasi terlebih dahulu, apakah kegiatan penyampaian hasil litbangyasa telah memenuhi beberapa aspek yang dipersyaratkan. Kajian dan telaahan terhadap aspek politik, sosial budaya, ekonomi, dan teknologi harus dilakukan sebelum suatu hasil kegiatan litbangyasa diperkenalkan dan disampaikan kepada masyarakat. Produk litbangyasa juga perlu diverifikasi untuk menetapkan tingkat kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat. Proses verifikasi mengacu kepada prosedur teknis verifikasi yang berlaku di PDIN. Hasil verifikasi harus direkam sebagai bagian dari penerapan Sistem Manajemen Mutu. III.1.3. Pelaksanaan Kegiatan Penyampaian Hasil Litbangyasa dilaksanakan dengan cara antara lain: penyelenggaraan seminar promosi dan gelar teknologi; pameran; penerbitan booklet, brosur, leaflet yang memuat informasi tentang kemampuan BATAN, dan demonstrasi atau peragaan kinerja produk litbangyasa BATAN dihadapan para pengguna dan pemangku kepentingan. III.2. Kegiatan Pendayagunaan Hasil Litbangyasa Kegiatan Pendayagunaan Hasil Litbangyasa dengan tujuan untuk mengembangkan dan memperluas pendayagunaan hasil litbangyasa dan pemanfaatan sumber daya litbang yang dimiliki BATAN. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pihak eksternal yang terkait dengan menganut prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan baik dalam pengertian

resource sharing maupun revenue sharing.

BATAN

- 16 Perencanaan, perumusan dan penyusunan program, serta pelaksanaan kegiatan pendayagunaan hasil litbangyasa dikoordinasikan oleh Pusat Kemitraan Teknologi Nuklir (PKTN). Kegiatan yang dilaksanakan adalah pemanfaatan teknologi hasil kegiatan litbangyasa yang sudah terbukti (proven technology). Sesuai dengan tujuan yang akan diwujudkan, PKTN juga merumuskan cara pendekatan dan metode yang tepat dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya litbang yang tersedia di BATAN, ketersediaan teknologi siap pakai dan sudah teruji, kebijakan dan prioritas pembangunan di bidang iptek nuklir. Kegiatan Pendayagunaan Hasil Litbangyasa dilaksanakan dengan cara antara lain: penyelenggaraan seminar promosi dan gelar teknologi; pameran; penerbitan booklet, brosur,

leaflet yang memuat informasi tentang kemampuan BATAN, dan demonstrasi atau peragaan kinerja produk litbangyasa BATAN dihadapan para pengguna dan pemangku kepentingan, serta membangun dan mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan. Hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah: 1.

Teknologi Hasil Litbangyasa BATAN digunakan untuk peningkatan produksi pertanian dan peternakan.

2.

Teknologi Hasil Litbangyasa BATAN digunakan untuk peningkatan daya saing produk industri (produktivitas dan efisiensi proses produksi lebih murah).

3.

Teknologi Hasil Litbangyasa BATAN digunakan dalam pelayanan kesehatan masyarakat.

4.

Teknologi Hasil Litbangyasa BATAN digunakan dalam mengatasi masalah ketersediaan air bersih dan lingkungan.

5.

Teknologi Hasil Litbangyasa BATAN digunakan dalam mengatasi masalah krisis pasokan energi (geothermal dan PLTN).

6.

Apresiasi dan sikap masyarakat terhadap teknologi nuklir dan BATAN semakin baik dan positif. III.2.1. Perencanaan Perencanaan kegiatan pemanfaatan hasil litbangyasa iptek nuklir yang berorientasi komersial disusun berdasarkan usulan dari Kepala Unit Kerja dengan memperhatikan hasil evaluasi kelayakan yang dilakukan oleh kelompok pakar. Evaluasi kelayakan dilaksanakan dengan mekanisme baku yang berlaku di BATAN. PKTN melakukan inventarisasi produk litbangyasa yang dihasilkan oleh unit kerja penghasil teknologi di lingkungan BATAN. PKTN juga bertugas melakukan survei dan analisis pasar untuk mempelajari peluang pasar dan kebutuhan masyarakat. Dari hasil kedua langkah perencanaan tersebut PKTN

BATAN

- 17 menetapkan prioritas produk litbangyasa yang layak disebarluaskan secara komersial kepada masyarakat pengguna. Selanjutnya PKTN bertugas melakukan koordinasi dengan unit kerja penghasil teknologi untuk merancang persiapan pemanfaatan produk litbangyasa yang terpilih berdasarkan skala prioritas. III.2.2. Persiapan Persiapan Kegiatan Pemanfaatan Hasil Litbangyasa dilaksanakan oleh PKTN berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan dalam tahapan perencanaan. Penetapan prioritas didasarkan pada hasil evaluasi terhadap sejumlah usulan kegiatan yang diajukan oleh unit kerja penghasil teknologi dengan melibatkan para pakar dengan latar belakang disiplin ilmu yang sesuai. Proses evaluasi dilakukan berdasarkan acuan yang telah ditetapkan oleh BP dan PKTN dengan memperhatikan penerapan Sistem Manajemen Mutu. PKTN mencari mitra kerja baik dari kalangan pemerintah maupun swasta dan organisasi kemasyarakatan para peminat dan pengguna teknologi dan produk litbangyasa BATAN. Berdasarkan skala prioritas, PKTN menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) dengan melibatkan unit kerja terkait agar kegiatan pemanfaatan produk litbangyasa BATAN oleh mitra terpilih dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditetapkan dan persiapan yang matang. III.2.3. Pelaksanaan Dengan dukungan penuh unit kerja dan peneliti penghasil teknologi, PKTN bermitra dengan pengguna atau pemanfaat tekologi BATAN merealisasikan rencana kegiatan pendayagunaan produk litbangyasa dalam bentuk Kerja Sama Operasional (KSO) untuk jangka waktu tertentu. Kerja sama yang dituangkan dalam bentuk KSO menganut prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan, memiliki tujuan ganda yaitu (i) pengembangan produk dan daya saing usaha dari mitra dan (ii) penyebarluasan produk litbangyasa BATAN sehingga mampu meningkatkan kontribusi nyata BATAN dalam pembangunan nasional dan daerah. KSO diatur lebih rinci dalam Juklak Manajemen Penguatan Kelembagaan Iptek Nuklir.

BATAN

- 18 III.3. Kegiatan Kemitraan Program dan kegiatan kemitraan merupakan program yang diarahkan untuk memasarkan produk inovasi teknologi hasil litbangyasa BATAN kepada mitra pengguna dari kalangan dunia usaha besar, menengah, dan pelaku ekonomi kerakyatan, atau kelompok masyarakat lain yang memerlukan, serta pengelola dan pelaku pembangunan nasional dan daerah. Produk teknologi yang layak dipasarkan merupakan barang atau jasa yang layak secara teknis dan ekonomi, serta diminati atau dapat diterima secara sosial budaya. Untuk bisa mencapai tujuan tersebut, PKTN melaksanakan (i) koordinasi perencanaan dan perumusan program kegiatan dan anggaran kegiatan kemitraan; (ii) PKTN juga merancang metodologi dan menetapkan cara pendekatan yang tepat untuk mengembangkan jejaring kerja, membangun kemitraan dan kerja sama yang kokoh dengan pemangku kepentingan dan pengguna serta peminat teknologi BATAN; dan (iii) PKTN menyelenggarakan seminar promosi, pameran dan gelar teknologi, demonstrasi atau peragaan alat, merancang program kunjungan kerja ke BATAN (visit) bagi mitra kerja, menerbitkan dan menyebarluaskan booklet, brosur,

leaflet, yang menggambarkan kemampuan BATAN di bidang inovasi teknologi dan layanan jasa nuklir. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah: 1.

Peningkatan dan perluasan kerja sama di bidang pengembangan dan inovasi teknologi nuklir.

2.

Peningkatan layanan jasa dan uji.

3.

Peningkatan PNBP.

4.

Peningkatan daya guna sumber daya litbang yang tersedia di BATAN.

5.

Peningkatan peran nyata dan kontribusi BATAN dalam mengatasi berbagai masalah pembangunan.

6.

Apresiasi masyarakat terhadap keberadaan BATAN dan pemanfaatan teknologi nuklir semakin baik dan positif. III.3.1.

Kemitraan Membangun Pasar

III.3.1.1.

Perencanaan

Perencanaan kegiatan kemitraan membangun pasar dilaksanakan oleh PKTN. Perencanaan kegiatan didasarkan kepada ketersediaan produk litbangyasa yang

BATAN

- 19 sudah teruji (proven) secara teknologi serta hasil kajian terhadap kelayakan ekonomi dan kebutuhan pasar. III.3.1.2.

Perumusan

Perumusan kegiatan kemitraan dilaksanakan oleh PKTN bekerja sama dengan unit kerja penghasil produk litbangyasa dan didukung oleh unit kerja lain yang terkait. PKTN melakukan pembinaan terhadap mitra kerja pengguna dan pemanfaat teknologi BATAN melalui pembentukan jejaring kerja. Produk yang layak dipasarkan dirumuskan dan disusun ke dalam Kerangka Acuan Kegiatan (KAK). PKTN senantiasa melakukan koordinasi dengan unit kerja penghasil produk litbangyasa dalam

rangka

memperluas

pasar,

dan

mengantisipasi

kenaikan

permintaan

masyarakat, dan pengembangan teknologi untuk menyesuaikan permintaaan pasar. III.3.1.3.

Pelaksanaan

Kegiatan kemitraan dilaksanakan dengan dukungan penuh dari unit kerja penghasil produk litbangyasa dan bekerja sama dengan unit kerja lain yang terkait. PKTN bertugas membangun jejaring kerja dengan mitra di luar BATAN untuk menciptakan pasar serta memperluas pendayagunaan produk litbangyasa dan potensi sumber daya litbang BATAN dengan tujuan utama untuk meningkatkan peran dan kontribusi nyata BATAN dalam peningkatan kesejahteraan dan perbaikan kualitas hidup masyarakat. Untuk itu PKTN menerbitkan brosur dan leaflet serta melakukan presentasi dan demo (peragaan) bersamaan dengan penyelenggaraan seminar, lokakarya, dan gelar teknologi baik pada skala nasional ataupun regional dan global. Kegiatan kemitraan dilaksanakan dengan tujuan untuk memasarkan produk inovasi teknologi, layanan jasa teknik, penelitian dan konsultansi nuklir kepada masyarakat, kalangan dunia usaha, dan pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi berbagai masalah pembangunan. III.3.2.

Kemitraan Inovasi Teknologi

III.3.2.1.

Perencanaan

Perencanaan inovasi teknologi disusun dan dirumuskan olek PKTN bekerja sama dengan unit kerja dan peneliti penghasil produk litbangyasa dan didukung oleh unit kerja lain yang terkait sesuai bidang kompetensi. Perencanaan dilaksanakan melalui penyelenggaraan forum inovasi seperti pembentukan kelompok kerja (pokja)

BATAN

- 20 inovasi teknologi, kunjungan kerja bagi mitra pengguna atau kalangan industri ke berbagai fasilitas BATAN, menjalin kemitraan dengan pemerintah, swasta, perguruan tinggi. III.3.2.2.

Perumusan

Perumusan program/kegiatan inovasi teknologi dilaksanakan oleh PKTN dengan bantuan forum inovasi untuk menetapkan prioritas program inovasi terhadap suatu produk litbangyasa. PKTN menyusun dokumen inovasi dalam bentuk desain dasar sedangkan untuk desain detil oleh unit kerja penghasil produk litbangyasa. Inovasi teknologi untuk menghasilkan produk baru yang sesuai dengan tuntutan pasar atau pengguna. PKTN bekerja sama dengan Tim Teknoekonomi melaksanakan kajian kelayakan teknoekonomi terhadap produk baru hasil inovasi. PKTN menyusun prioritas program inovasi teknologi dan kajian teknoekonomi kedalam Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), serta melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk mempersiapkan kegiatan inovasi terhadap produk litbangyasa yang telah layak secara teknis dan memenuhi persyaratan teknoekonomi. III.3.2.3.

Pelaksanaan

Inovasi suatu produk litbangyasa dilaksanakan oleh PKTN bekerja sama dengan unit kerja dan pebeliti penghasil teknologi serta unit lain yang memiliki kompetensi yang diperlukan. Produk yang diinovasi sudah diidentifikasi memiliki mitra pengguna. Unit kerja penghasil produk litbangyasa membuat ’blueprint’ (cetak biru) untuk rancang bangun produk baru dalam bentuk prototipe. Produk dibuat sesuai dengan

jadwal

yang

ditetapkan

bersama

dengan

mitra

pengguna.

PKTN

melaksanakan kajian teknoekonomi secara terus menerus selama kegiatan inovasi agar dihasilkan produk baru dengan biaya minimal tetapi memiliki kualitas baik dan dapat diandalkan. III.3.3.

Kemitraan Layanan Jasa Teknik dan Penelitian

III.3.3.1.

Perencanaan

Perencanaan kegiatan layanan jasa disusun oleh setiap unit kerja BATAN penghasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Perencanaan PNBP disusun berdasarkan perkiraan situasi pasar dan perkembangan permintaan dari masyarakat pengguna, serta hasil evaluasi program dan kegiatan PNBP yang dilakukan oleh Biro

BATAN

- 21 Perencanaan dan Biro Umum. Perhitungan target ditetapkan secara realistik berdasarkan

perkembangan

permintaan

dan

potensi

pasar

dengan

tetap

memperhatikan capaian target tahun sebelumnya. III.3.3.2.

Perumusan

Perumusan program dan kegiatan layanan teknologi nuklir disusun sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Tenaga Nuklir Nasional. Pencapaian target pada tahun berikutnya ditetapkan berdasarkan capaian target tahun berjalan. Penetapan pencapaian target harus diusahakan selalu meningkat dengan tetap mempertimbangkan kecenderungan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional dan global. III.3.3.3.

Pelaksanaan

Layanan jasa teknologi nuklir dilaksanakan oleh unit kerja penghasil PNBP bekerja sama dengan mitra pengguna. Luaran layanan jasa teknologi dapat berupa barang atau jasa yang harus sudah teruji dari aspek teknologi dan layak secara ekonomi. Layanan jasa dan teknologi nuklir merupakan kegiatan komersial. Keuntungan yang diperoleh dikembalikan ke negara sebagai PNBP setelah dikurangi biaya operasional. Pembinaan dan pengendalian kegiatan PNBP dilakukan oleh Biro Umum. Unit kerja yang terkait dengan PNBP melaporkan pelaksanaan kegiatan PNBP kepada Kepala BATAN melalui Biro Umum dengan tembusan disampaikan ke Biro Perencanaan. III.4. Kegiatan Penyiapan Bahan Hubungan antar Lembaga Kegiatan penyiapan naskah kerja sama kemitraan dan hubungan antar-lembaga dilakukan oleh BKHH sebagai koordinator. Bahan masukan untuk naskah kerja sama dan kemitraan hasil litbangyasa yang bersifat komersial disiapkan oleh PKTN dan yang non komersial oleh PDIN. Petunjuk pelaksanaan kerja sama diatur lebih lanjut dalam Juklak Manajemen Penguatan Kelembagaan Iptek Nuklir, Sub-Subbab IV.2.2 Kerja Sama.

BATAN

- 22 BAB IV PROSES EVALUASI KELAYAKAN DISEMINASI Kegiatan diseminasi hasil litbangyasa BATAN merupakan kegiatan yang berada di bagian hilir dari suatu rangkaian proses litbangyasa. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas dan manfaat dari suatu kegiatan diseminasi. Proses evaluasi kelayakan dan keberhasilan kegiatan diseminasi dilaksanakan dalam 3 tahap yaitu tahap pengusulan kegiatan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi kegiatan diseminasi. IV.1. Tahapan Pengusulan Kegiatan Diseminasi Evaluasi terhadap usulan kegiatan diseminasi, dilakukan secara berjenjang oleh pejabat struktural dengan dibantu oleh KPTF. Usulan Kegiatan dipersiapkan PDIN dan PKTN berdasarkan usulan yang diajukan oleh satuan kerja teknis atau berdasarkan hasil riset pasar. Evaluasi untuk kegiatan diseminasi didasarkan pada kriteria atau parameter utama, yang mencakup antara lain: • Setiap usulan dari unit kerja teknis harus didasarkan pada keberhasilannya dalam membuat prototipe dan didukung dengan data keandalan hasil uji fungsi sesuai dengan prosedur yang berlaku. • Kesanggupan dan kemampuan SDM serta ketersediaan peralatan produksi untuk menghasilkan sejumlah produk dalam jangka waktu tertentu. • Produk yang diusulkan dalam kegiatan diseminasi memiliki keunggulan teknologi dan mampu bersaing dengan produk lain yang setara. • Berdasarkan analisis ekonomi produk tersebut bisa bersaing dengan produk lain yang telah ada. • Usulan kegiatan diseminasi harus didukung dengan analisis pasar yang menunjukkan bahwa produk tersebut diminati masyarakat. Usulan kegiatan diseminasi dari satuan kerja teknis harus memenuhi kriteria evaluasi di atas dan disetujui Pejabat Eselon II (PDIN dan PKTN). Usulan yang dianggap layak disampaikan ke Biro Perencanaan (BP) untuk dievaluasi kembali oleh Peer Group. Hasil evaluasi oleh Peer

Group ditindaklanjuti oleh PDIN atau PKTN setelah dilakukan perbaikan sesuai saran Peer Group kemudian diusulkan oleh BP kepada Kepala BATAN untuk mendapatkan persetujuan dan alokasi pembiayaan.

BATAN

- 23 IV.2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Evaluasi pelaksanaan kegiatan diseminasi dilaksanakan oleh 3 (tiga) pihak yaitu: pihak pertama PDIN dan PKTN selaku pelaksana kegiatan, pihak kedua BP selaku penanggung jawab program, dan pihak ketiga Inspektorat dari aspek tertib administrasi penggunaan anggaran. 1. PDIN dan PKTN PDIN dan PKTN selaku pelaksana kegiatan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan diseminasi dengan mencermati hal-hal sebagai berikut: a.

Kesiapan pihak-pihak berkepentingan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan diseminasi.

b.

Melakukan optimasi biaya dan waktu dengan menelaah kembali setiap bagian yang menjadi komponen obyek diseminasi.

c.

Memperhatikan informasi yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan produk, antara lain keluhan dan tuntutan masyarakat. Evaluasi selama pelaksanaan diseminasi bertujuan untuk menyempurnakan produk litbangyasa BATAN agar sesuai dengan keinginan pasar.

d.

Melakukan kaji ulang secara terus menerus untuk perbaikan kualitas produk secara berkelanjutan.

e. 2.

Menerapkan Sistem Manajemen Mutu dalam setiap tahapan produksi.

Biro Perencanaan Biro Perencanaan selaku unit kerja yang ditugasi melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Program BATAN melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kemajuan pelaksanaan kegiatan diseminasi. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan melalui laporan kemajuan kegiatan yang disusun dan dilaksanakan secara berkala oleh unit kerja pelaksana (PDIN atau PKTN). Jika dianggap perlu BP dapat melaksanakan evaluasi langsung disaat atau di lokasi kegiatan diseminasi. Hasil evaluasi Biro Perencanaan disampaikan ke unit kerja pelaksana (PDIN dan PKTN) untuk dilakukan perbaikan.

3.

Inspektorat Inspektorat selaku pembina tertib administrasi pengguna anggaran melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan anggaran yang tersedia. Inspektorat melakukan evaluasi dan pemantauan pengelolaan anggaran agar anggaran diseminasi digunakan dengan

BATAN

- 24 lebih optimal dan dikelola sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan digunakan sesuai dengan peruntukannya. IV.3. Kriteria Evaluasi Kegiatan Diseminasi Evaluasi hasil kegiatan diseminasi dilaksanakan oleh pelaksana diseminasi yaitu PDIN, PKTN, dan BP sebagai unit kerja yang ditugasi melaksanakan evaluasi pelaksanaan program BATAN. Mekanisme evaluasi dilaksanakan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut: •

Keluhan pengguna dari aspek kualitas produk dan aspek pelayanan purna jual.

•

Kesesuaian penerapan Sistem Manajemen Mutu dengan standar yang diberlakukan di BATAN.

•

Manajemen, terutama koordinasi dan efektivitas pelaksanaan setiap tahapan kegiatan.

•

Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan diseminasi.

•

Efisiensi pembiayaan kegiatan.

•

Waktu pelaksanaan pembuatan atau penyediaan produk sampai diterima oleh masyarakat pengguna. Secara ringkas dinyatakan bahwa esensi dari kegiatan evaluasi terhadap perencanaan,

pelaksanaan, dan hasil kegiatan diseminasi harus diarahkan agar penyampaian informasi dan pendayagunaan hasil litbangyasa nuklir dapat memberikan dampak seluas-luasnya dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik masyarakat dengan harapan terjadi perubahan positif mengenai pandangan dan apresiasi masyarakat terhadap iptek nuklir dan kelembagaan di bidang nuklir. Dengan demikian eksistensi lembaga (BATAN) semakin kuat sehingga kontribusi BATAN terhadap pelaksanaan pembangunan kesejahteraan rakyat semakin nyata dirasakan oleh masyarakat luas. Evaluasi terhadap keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan diseminasi hasil litbangyasa di BATAN harus didasarkan pada kriteria dan ukuran yang dapat mencerminkan perubahan kehidupan sosial budaya ekonomi dan politik di masyarakat sebagai dampak dari keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan penyampaian informasi dan pendayagunaan hasil litbangyasa nuklir.

BATAN

- 25 BAB V PELAPORAN PDIN, PKTN, dan Biro Umum (BU) menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan diseminasi hasil litbangyasa iptek nuklir secara berkala kepada Biro Perencanaan (BP) sebagai bahan evaluasi dan perencanaan program dan anggaran BATAN di tahun yang akan datang. Laporan disusun menggunakan format baku yang ditentukan oleh Biro Perencanaan. Laporan kegiatan diseminasi meliputi laporan bulanan, triwulan, dan tahunan. Biro Perencanaan selaku pelaksana Monitoring dan Evaluasi program, menyusun dan mengolah laporan unit kerja menjadi laporan program dan kegiatan lembaga (BATAN) dan menyampaikan laporan tersebut kepada pihak yang berkepentingan (Kepala BATAN, Menpan, Menristek, Bappenas dan Dirjen Anggaran) sebagai pertanggungjawaban kinerja. Laporan kegiatan Diseminasi disusun dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: •

Secara umum memuat perkembangan kegiatan dan hasil yang diperoleh, kesesuaian dengan

target

dan

jadwal

yang

direncanakan,

realisasi

penggunaan

anggaran,

permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya serta rencana kegiatan tahap selanjutnya •

Laporan bulanan memuat informasi yang menekankan pada target, realisasi penyerapan anggaran pelaksanaan program/kegiatan, kendala dan langkah tindak lanjut.

•

Laporan triwulan memuat informasi perkembangan pelaksanaan program/kegiatan dan kuantitas pencapaian kegiatan serta hambatannya. Laporan dapat disertai data pendukung dalam bentuk lampiran dan dokumentasi dalam bentuk foto khusus untuk laporan triwulan IV (tahunan).

•

Laporan teknis kegiatan diseminasi memuat hasil kegiatan diseminasi unit kerja yang terdiri dari judul, abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan daftar pustaka. Laporan teknis ini menjadi dasar dan data dukung laporan triwulan unit kerja. Isi laporan teknis sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Unit Kerja

•

Laporan teknis dan triwulan dibuat oleh penanggung jawab kegiatan dan disahkan serta disetujui oleh Kepala Unit Kerja pada lembar pengesahan.

•

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat oleh unit kerja sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999. LAKIP tingkat lembaga disusun oleh suatu Tim yang dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala BATAN. LAKIP memberikan gambaran kinerja, dari unit kerja yang ada di lingkungan BATAN.

BATAN

- 26 •

PPIN mengolah, menampilkan dan memperbaharui website dengan informasi terkini yang berkaitan dengan kegiatan diseminasi ke dalam, media massa online dan lain-lain agar dapat diakses dengan cepat oleh semua pihak yang berkepentingan.

BATAN

- 27 BAB VI PENUTUP Naskah tentang Juklak Manajemen Diseminasi Hasil Litbangyasa Iptek Nuklir ini merupakan tata cara pelaksanaan Kebijakan Umum yang berlaku di BATAN, dijabarkan dari Peraturan Kepala BATAN Nomor 101/KA/VI/2007 tentang Pedoman Manajemen Penelitian, Pengembangan, Perekayasaan, dan Diseminasi Iptek Nuklir. Dokumen ini disusun sebagai petunjuk atau acuan bagi setiap unit kerja di BATAN dalam penyiapan data dan informasi, penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan , serta pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian program diseminasi hasil litbangyasa iptek nuklir. Juklak ini disusun sebagai upaya BATAN dalam membangun dan mengembangkan Sistem Manajemen Mutu Terpadu di dalam pelaksanaan program kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan diseminasi iptek nuklir agar setiap program kegiatan litbangyasa dan diseminasi iptek nuklir disusun berdasarkan suatu rencana yang realistik, dilaksanakan dengan mengutamakan keselamatan, serta menghasilkan luaran dan produk bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, daya saing nasional, serta terbangunnya suatu citra positif di kalangan masyarakat awam tentang iptek nuklir dan BATAN. Dengan demikian kebijakan operasional di setiap unit kerja dalam bentuk prosedur teknis atau petunjuk teknis harus mengacu dan disusun berdasarkan petunjuk yang telah ditetapkan dalam juklak ini.

BATAN

- 28 ACUAN

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2005 tentang Jenis dan Tarip Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional

2.

Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 101/KA/VI/2007 tentang Pedoman Manlitbang BATAN

3.

Rencana Strategik (Renstra) BATAN 2004 – 2009 revisi 1.

4.

Rencana Strategik (Renstra) PDIN, PKTN, PPIN, BU, dan BP tahun 2005 – 2009

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, -ttdHUDI HASTOWO

Salinan sesuai dengan aslinya, Plh. Kepala Biro Kerjasama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat

Haris Sutarta

BATAN

LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR

: 093/KA/IV/2009

TANGGAL : 27 April 2009

PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG MANAJEMEN PENGUATAN KELEMBAGAAN IPTEK NUKLIR

BAB I PENDAHULUAN

I.1.

Latar Belakang Program penguatan kelembagaan iptek nuklir dimaksudkan untuk mendukung

keberhasilan pelaksanaan program litbangyasa dan diseminasi iptek nuklir yang dilaksanakan melalui

berbagai

upaya

untuk

membangun

kemampuan

dan

memperkuat

kapasitas

kelembagaan. Upaya tersebut mencakup perencanaan program dan anggaran yang realistis dan efisien, pengembangan jejaring kerja yang kuat, penyediaan SDM ahli yang profesional, penyediaan sarana dan prasarana/BMN yang handal dengan menerapkan sistem manajemen yang efektif, produktif dan efisien dan mengutamakan keselamatan bagi pelaksana, masyarakat, dan lingkungan serta memberikan kepuasan kepada pelanggan, pemanfaat iptek nuklir dan pelaksana kegiatan. Upaya peningkatan mutu program iptek nuklir antara lain ditentukan salah satunya oleh kualitas program yang disusun, yang mempunyai dampak terhadap pendanaan yang akan diperoleh. Mekanisme pengusulan program perlu disepakati bersama dan harus mengacu pada dokumen perencanaan seperti RPJP, Renstra BATAN, dll. Ketersediaan anggaran yang memadai sangat diperlukan dalam pelaksanaan program BATAN termasuk pengadaan dan pemeliharaan fasilitas nuklir serta sarana penunjangnya agar bisa beroperasi dengan baik, handal dan berhasil guna serta terstandardisasi. Sumber dana yang diperlukan untuk melaksanakan program dan kegiatan BATAN diperoleh dari pemerintah melalui APBN (BATAN, KNRT, dan sumber lain) dan dana non pemerintah. Sumber dana non pemerintah antara lain melalui kegiatan kerja sama/bantuan

BATAN

-2teknik luar negeri seperti UNDP, IAEA, JICA, dan kerja sama bilateral dalam bentuk bantuan teknik/hibah, kontrak riset, layanan jasa, alih teknologi, dan Badan Layanan Umum (BLU). Pengembangan jejaring kerja yang kuat dilaksanakan dengan membentuk jaringan kerja sama dengan berbagai pihak di dalam maupun di luar negeri dengan tujuan untuk meningkatkan/ memperkuat kompetensi, promosi, pelayanan, dan diseminasi informasi iptek nuklir serta pendayagunaan hasil litbangyasa bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagai lembaga yang mengemban tugas mengembangkan pemanfaatan iptek nuklir, BATAN harus didukung oleh SDM profesional, memiliki disiplin, dan berbudaya kerja yang selalu mengutamakan

keselamatan

lingkungan

dan

masyarakat.

Oleh

sebab

itu,

program

perencanaan, pengadaan pegawai (rekruitmen), dan pembinaan SDM di BATAN harus dirancang agar searah dengan tujuan tersebut. Pembinaan SDM BATAN mencakup pembinaan intelektual ilmiah teknis, manajerial, psiko-sosial dan moral spiritual. Sarana dan prasarana/BMN litbangyasa antara lain berupa fasilitas dan peralatan yang diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagai Barang Milik Negara (BMN). Agar luaran dari program dan kegiatan litbangyasa dan diseminasi dapat memberikan daya guna dan hasil guna yang optimal, diperlukan sarana dan prasarana/BMN litbangyasa yang memadai dan terstandardisasi serta sistem pengelolaan yang profesional mencakup pengendalian dan pengawasan kegiatan pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan. Pengadaan sarana dan prasarana/BMN litbangyasa direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu mengacu pada peraturan perundang-undangan. Pengadaan sarana dan prasarana/BMN harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi penyimpangan, kesalahan administrasi, keterlambatan, menghindari tumpang tindih (duplikasi) dalam pengadaan barang sejenis, sehingga pemanfaatan anggaran barang dan peralatan bisa berlangsung lebih optimal. Sarana dan prasarana/BMN litbangyasa perlu dikelola dan dipelihara sesuai dengan sistem manajemen mutu dan prosedur, agar unjuk kerjanya tetap optimal dan selalu dalam kondisi siap dioperasikan. Sarana dan prasarana/BMN litbangyasa yang tidak bisa dimanfaatkan lagi harus dihapuskan menggunakan cara untuk prosedur yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan kegiatan litbangyasa di bidang nuklir, keselamatan handal adalah prasyarat untuk mewujudkan iptek nuklir sebagai pemicu dan pemacu kesejahteraan masyarakat seperti yang dirumuskan dalam visi BATAN. Pengembangan pemanfaatan iptek nuklir harus didukung dengan upaya pengembangan budaya keselamatan kerja yang meliputi 2 (dua) aspek yaitu

BATAN

-3keselamatan radiasi dan keselamatan non radiasi/konvensional. Oleh karena itu unit kerja di lngkungan BATAN harus menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Upaya perlindungan karya intelektual merupakan hal yang sangat penting bagi peningkatan daya saing dan melindungi suatu bangsa, lembaga litbang dan pelaksana kegiatan litbang dan pembajakan hak cipta yang dilakukan oleh pihak lain juga untuk melindungi investasi pemerintah. Hak atas kekayaan intelektual monopoli bisa dialihkan kepada pihak lain dengan kesepakatan bersama. Pengembangan sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diharapkan

mendorong

para

peneliti

dan

fungsional

di

lingkungan

BATAN

untuk

menumbuhkembangkan budaya inovatif dan inventif sehingga mampu menghasilkan karya penelitian yang layak memperoleh paten serta diminati oleh kalangan dunia usaha. Program penguatan kelembagaan iptek nuklir harus direncanakan, diselenggarakan dan dikendalikan sesuai dengan prosedur yang berlaku agar bisa berkontribusi terhadap percepatan program BATAN dalam pencapaian Visi dan Misi BATAN. Oleh karena itu diperlukan petunjuk pelaksanaan tentang manajemen penguatan kelembagaan iptek nuklir. I.2.

Maksud dan Tujuan Dokumen Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Manajemen Penguatan Kelembagaan Iptek

Nuklir ini dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan BATAN yang akan melakukan penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan program penguatan kelembagaan iptek nuklir dalam rangka mendukung pelaksanaan litbangyasa dan diseminasi iptek nuklir. Tujuan dari penyusunan Juklak Manajemen Penguatan Kelembagaan Iptek Nuklir adalah agar program dan anggaran BATAN dapat dilaksanakan secara realistik, efisien, dan berkeselamatan handal serta berkesinambungan dengan menerapkan prinsip manajemen mutu terpadu sehingga dapat meningkatkan peran dan sumbangan nyata BATAN dalam pelaksanaan pembangunan nasional, dan secara bertahap terbangun citra positif terhadap iptek nuklir dikalangan masyarakat serta dapat menempatkan BATAN pada posisi strategis di lingkungan nasional dan internasional. I.3.

Ruang Lingkup Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaaan Manajemen Penguatan Kelembagaan Iptek Nuklir

meliputi:


Perencanaan program dan anggaran yang realistis dan efisien pada semua unit kerja di lingkungan BATAN;

BATAN

-4


Kerja sama dengan berbagai pihak melalui pengembangan jejaring kerja yang kuat untuk meningkatkan kompetensi, promosi, pelayanan, diseminasi dan pendayagunaan hasil iptek nuklir;




Sumber daya manusia pelaksana program BATAN yang ahli dan profesional;




Sarana dan prasarana/BMN yang memadai dan terstandardisasi sebagai sumber daya dan tulang punggung kegiatan litbangyasa, dan sistem pengelolaannya;




Budaya keselamatan yang harus ditumbuhkembangkan di lingkungan BATAN sebagai prasyarat untuk mewujudkan keselamatan yang handal dan keberhasilan pencapaian zero

accident dalam kegiatan pemanfaatan iptek nuklir;


Standardisasi iptek nuklir yang harus diterapkan pada semua kegiatan oleh seluruh unit kerja di lingkungan BATAN untuk mewujudkan jaminan mutu hasil program BATAN;




Hak kekayaan intelektual sebagai upaya penghargaan dan perlindungan karya intelektual pelaksana program BATAN dan investasi pemerintah.

I.4.

Sistematika Dokumen Juklak Manajemen Penguatan Kelembagaan Iptek Nuklir disusun dengan

sistematika sebagai berikut: BAB I

Pendahuluan, memuat latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika.

BAB II

Persyaratan Program Penguatan Kelembagaan Iptek Nuklir, memuat ketentuan atau persyaratan yang harus diperhatikan dalam penyiapan dan penyusunan rencana kegiatan.

BAB III Penyiapan dan Seleksi Usulan Kegiatan Program Penguatan Kelembagaan Iptek Nuklir, memuat tata cara yang harus dilaksanakan oleh unit kerja penanggung jawab kegiatan dalam menyiapkan, merumuskan dan mengusulkan kegiatan penguatan kelembagaan. BAB IV Pelaksanaan Program Penguatan Kelembagaan Iptek Nuklir, memuat tahapan pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan iptek nuklir BAB V

Monitoring dan Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian, memuat tata cara pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan dan peran dari pejabat struktural dan fungsional dalam penyelenggaraan Monev Wasdal.

BAB VI Penutup

BATAN

-5BAB II PERSYARATAN PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN IPTEK NUKLIR Petunjuk Pelaksanaan (juklak) Manajemen Penguatan Kelembagaan Iptek Nuklir memuat

ketentuan

atau

persyaratan

pelaksanaan

kegiatan

penguatan

kelembagaan.

Persyaratan ini diperlukan agar setiap kegiatan penguatan kelembagaan di BATAN dilaksanakan untuk pencapaian Visi dan Misi BATAN serta dilandasi oleh prinsip dan nilai-nilai yang telah diformulasikan dalam Renstra BATAN 2004 – 2009 Revisi 1. Selain itu Juklak Manajemen Penguatan Kelembagaan Iptek Nuklir juga harus menjadi dasar pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan sebagaimana telah dirumuskan dalam maksud dan tujuan Pedoman Manlitbang yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala BATAN Nomor 101/KA/VI/2007. Sehubungan dengan uraian di atas, maka ketentuan yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan di BATAN adalah sebagai berikut: 1. Budaya Keselamatan Kerja. Keselamatan handal merupakan prasyarat dalam melaksanakan semua program BATAN (penguatan kelembagaan, litbangyasa, dan diseminasi) untuk mewujudkan iptek nuklir sebagai pemicu dan pemacu kesejahteraan masyarakat seperti yang dirumuskan dalam Visi BATAN. Pengembangan pemanfaatan iptek nuklir harus diikuti dengan upaya pengembangan budaya keselamatan kerja. Semua unit kerja di lingkungan BATAN harus menerapkan sistem manajemen keselamatan (SMK) sebagai wadah untuk menumbuhkembangkan budaya keselamatan, terutama untuk kegiatan yang dilakukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi BATAN yang memiliki potensi bahaya karena karakteristik dari suatu proses atau bahan yang digunakan dapat mengakibatkan kecelakaan kerja baik radiasi maupun non radiasi. Dalam pengembangan dan penerapan sistem manajemen keselamatan setiap unit kerja harus melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: a. Menetapkan kebijakan keselamatan dan membangun kesadaran dan komitmen terhadap

penerapan sistem manajemen keselamatan; b. Merumuskan rencana pelaksanaan kebijakan kesematan keselamatan yang mencakup

identifikasi hal-hal yang berpotensi sebagai penyebab kecelakaan kerja (radiasi dan non radiasi), langkah dan cara pencegahan yang bersifat preventif dan cara mengatasinya jika sampai terjadi bahaya;

BATAN

-6c.

Menerapkan

kebijakan

keselamatan

dan

kesehatan

kerja

secara

efektif

dan

berkelanjutan dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan serta sasaran keselamatan dan kesehatan kerja; d. Mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja keselamatan dan kesehatan kerja serta

melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan; e. Me-review dan memantau secara berkesinambungan pelaksanaan sistem manajemen

keselamatan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja program pengembangan keselamatan dan kesehatan kerja, serta budaya keselamatan kerja. 2. Sistem Manajemen Mutu. Semua program dan kegiatan BATAN (penguatan kelembagaan, litbangyasa, diseminasi) harus menerapkan sistem manajemen mutu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian program & kegiatan agar dapat dilaksanakan dengan selamat dan aman, efisien, efektif dan menghasilkan produk yang bermutu dan berdaya saing serta memberikan kepuasan kepada semua pemangku kepentingan. Pengakuan bahwa unit kerja, laboratorium, proses, produk, dan pelaksana kegiatan telah menerapkan sistem manajemen mutu dilaksanakan melalui akreditasi dan/atau sertifikasi secara nasional (KAN, KNAPPP, Lembaga Penilai Kesesuaian/LPK) atau lingkup BATAN (PSJMN). Ketentuan tentang penerapan sistem manajemen oleh unit kerja diatur dalam peraturan Kepala BATAN tentang pelaksanaan standardisasi di lingkungan BATAN beserta dokumen Sistem Standardisasi BATAN (SSB), dan kebijakan mutu BATAN yang dinyatakan dalam dokumen Renstra BATAN. 3. Program dan Anggaran. Penyusunan program dan kegiatan untuk menyelesaikan masalah di bidang nuklir baik yang aktual jangka pendek maupun untuk mengantisipasi peluang dan tantangan jangka menengah-panjang harus realistik, terukur dan kreatif-antisipatif dan dirumuskan berdasarkan kebijakan strategik BATAN. Perubahan arah dan kebijakan strategik nasional harus dapat diantisipasi melalui upaya penyesuaian prioritas sasaran program utama jangka pendek dan menengah.

BATAN

-7Sistem penganggaran harus dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dengan mengaitkan perencanaan dan penganggaran melalui pengendalian keputusan dan kebijakan untuk: • memastikan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan telah mempertimbangkan kendala anggaran; • memastikan bahwa biaya sesuai dengan hasil yang diharapkan; • memberikan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi hasil dan review kebijakan. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran BATAN dilaksanakan secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Jejaring Kerja. Jaringan kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak di dalam maupun di luar negeri dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran program BATAN seperti yang tertera di Renstra BATAN 2004 -2009 Revisi 1. Program-program kerja sama dan kemitraan harus merupakan bagian terpadu dari program BATAN secara menyeluruh. 5. Sumber Daya Manusia. Kegiatan

perencanaan,

penyiapan

dan

pembinaan

SDM

di

BATAN

harus

dilaksanakan secara komprehensif dan berkesinambungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, agar diperoleh SDM yang profesional, memiliki disiplin, dan memiliki budaya kerja yang selalu mengutamakan keselamatan lingkungan dan masyarakat. 6. Sarana dan prasarana/BMN. Kegiatan

pengadaan

dan

pemeliharaan

sarana

dan

prasarana/BMN

harus

direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu mengacu pada peraturan perundangundangan

yang

berlaku,

sehingga

seluruh

fasilitas

nuklir

dan

sarana-prasarana

pendukungnya dapat selalu siap pakai dan beroperasi secara handal, selamat dan terstandardisasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

BATAN

-87. Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pengembangan sistem HKI di BATAN harus dilaksanakan untuk meningkatkan kegiatan inovatif, melindungi investasi pemerintah dan pembajakan hak cipta, serta sebagai penghargaan kepada keberhasilan para peneliti dan perekayasa. Perencanaan dan pengusulan hasil invensi yang berpotensi dan perlu memperoleh perlindungan hukum ke Direktorat Jenderal HKI-Departemen Hukum dan HAM, dilaksanakan melalui sistem seleksi dan evaluasi secara berjenjang sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BATAN

-9BAB III PENYIAPAN DAN SELEKSI USULAN KEGIATAN PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN IPTEK NUKLIR

III.1.

Penyiapan dan Pengusulan Kegiatan dari program penguatan kelembagaan iptek nuklir harus disiapkan dan

diusulkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Penyiapan dan pengusulan kegiatan program penguatan kelembagaan iptek nuklir dilaksanakan sebagai berikut: 1.

Pengumpulan dan kajian data/informasi kegiatan program penguatan kelembagaan bersumber dari arahan dan kebijakan pemimpin BATAN, Renstra BATAN, RKP, KPJM, RPJMN, RPJPN, dan Renstra Unit Kerja sebagai acuan pembuatan kegiatan program penguatan kelembagaan.

2. Forum manajemen unit kerja (Eselon II, III, IV) menentukan prioritas kegiatan program penguatan

kelembagaan

iptek

nuklir

yang

terkait

dengan

Renstra

BATAN/Kedeputian/Settama/Unit Kerja. 3. Forum manajemen unit kerja melakukan pemilihan judul-judul kegiatan program penguatan kelembagaan sesuai dengan arahan pemimpin BATAN, kegiatan prioritas, sasaran utama dan hasil rapat kerja, serta menentukan penanggung jawab kegiatan. 4. Penanggung jawab kegiatan menyusun usulan kegiatan program penguatan kelembagaan dengan memperhatikan masukan dari unit-unit kerja yang terkait, hasil kegiatan tahun sebelumnya dan informasi pasar sesuai format baku dari Biro Perencanaan. 5. Usulan kegiatan program penguatan kelembagaan diajukan ke forum manajemen untuk diperiksa, disetujui, disahkan dan selanjutnya dikirim ke Biro Perencanaan untuk dilakukan proses seleksi sesuai dengan aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan. III.2. Seleksi Usulan Kegiatan Usulan kegiatan program penguatan kelembagaan diseleksi dan dievaluasi kelayakannya baik dari aspek ilmiah-teknis maupun pendanaannya. Proses seleksi dilaksanakan sebagai berikut: 1.

Proses seleksi usulan kegiatan penguatan kelembagaan dari masing-masing unit kerja dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan dan dilakukan oleh peer group kelembagaan yang ditunjuk oleh Kepala BATAN.

BATAN

- 10 2. Biaya yang dikeluarkan untuk seleksi dan evaluasi usulan kegiatan penguatan kelembagaan disediakan dalam DIPA BATAN atau non DIPA BATAN seperti dari KNRT, kerja sama di dalam/luar negeri. 3. Peer group menilai usulan kegiatan berdasarkan pada kriteria penilaian yang telah ditetapkan oleh Biro Perencanaan. 4. Usulan kegiatan yang dinilai tidak layak tidak diproses lebih lanjut, sedangkan usulan kegiatan yang layak dikembalikan kepada unit kerja pengusul untuk perbaikan sesuai dengan peer group. Hasil perbaikan kembali ke peer group melalui Biro Perencanaan. 5. Hasil seleksi dan rekomendasi peer group merupakan bahan pertimbangan bagi Deputi/Sestama untuk menentukan apakah suatu usulan dapat dibiayai atau tidak. Hasil Penetapan Deputi/Sestama disampaikan kepada Kepala BATAN untuk mendapatkan pengesahan. 6. Seluruh usulan kegiatan yang telah mendapat pengesahan Kepala BATAN disampaikan ke Biro Perencanaan untuk ditindaklanjuti dan dikirim kembali ke unit-unit kerja pengusul. 7. Kepala unit kerja meneruskan hasil penetapan Kepala BATAN ke penanggung jawab kegiatan melalui forum manajemen dan pengelola anggaran untuk ditindaklanjuti dan dijabarkan lebih detil ke dalam usulan topik kegiatan program penguatan kelembagaan.

BATAN

- 11 BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN IPTEK NUKLIR

IV.1.

Ruang Lingkup dan Unit Pelaksana Program Penguatan Kelembagaan Iptek Nuklir Ruang lingkup dan unit pelaksana program penguatan kelembagaan iptek nuklir terdiri

dari 7 (tujuh) sub program yaitu: 1.

Perencanaan program dan anggaran

2.

Kerja sama

3.

Sumber Daya Manusia

4.

Sarana dan prasarana/BMN

5.

Budaya Keselamatan

6.

Standardisasi Iptek Nuklir

7.

Hak Kekayaan Intelektual

Sub program penguatan kelembagaan iptek nuklir dijabarkan ke dalam 8 (delapan) kegiatan seperti terlihat di dalam Tabel 1. Setiap kegiatan harus dilaksanakan oleh seluruh unit kerja BATAN dengan dikoordinasikan oleh unit kerja yang memiliki tusi terkait kegiatan tersebut. Kegiatan dari program penguatan kelembagaan dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan program litbangyasa dan diseminasi iptek nuklir. Dukungan tersebut berupa serangkaian upaya yang memadai dalam membangun kemampuan dan memperkuat kapasitas kelembagaan, yang mencakup pengembangan jejaring kerja yang kuat, menyediakan SDM ahli yang profesional, menyiapkan ketersediaan sarana dan prasarana/BMN yang handal dengan menerapkan sistem manajemen mutu yang efektif, produktif dan efisien, mengutamakan keselamatan bagi pelaksana, masyarakat, dan lingkungan serta memberikan kepuasan kepada pelanggan, pemanfaat iptek nuklir dan pelaksana kegiatan.

BATAN

- 12 Tabel 1. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Program Manajemen Penguatan Kelembagaan

Sub Program

Kegiatan

Koordinator

Unit Pelaksana

1. Perencanaan Program dan Angggaran

Penyusunan Program dan Anggaran, serta Monitoring dan Evaluasi

2. Kerja sama

Peningkatan BKHH jaringan kerja sama kelembagaan iptek

Seluruh Unit Kerja di BATAN

3. Sumber Daya Manusia

Peningkatan kompetensi SDM aparatur

BSDM, PDL

Seluruh Unit Kerja di BATAN

Penyelenggaraan PDL, STTN pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia 4. Sarana dan Optimalisasi dan BU, PKTN prasarana/BMN revitalisasi instalasi dan fasilitas nuklir

Seluruh Unit Kerja di BATAN

5. Budaya Keselamatan 6. Standardisasi Iptek Nuklir

7. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Pengembangan Budaya Keselamatan Penguatan Pengawasan Standardisasi Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

BP, Inspektorat

PTRKN, PTKMR

Seluruh Unit Kerja di BATAN

PKTN, PPEN, PPGN, PTBN, PTLR, PRPN, PRSG, PATIR, PTBIN, PTKMR, PTNBR, BU, PTAPB, PRR, PTRKN. Seluruh Unit Kerja di BATAN

PSJMN

Seluruh Unit Kerja di BATAN

BKHH

Seluruh Unit Kerja di BATAN

BATAN

- 13 IV.2.

Pelaksanaan Program Penguatan Kelembagaan Iptek Nuklir

IV.2.1. Perencanaan Program dan Anggaran IV.2.1.1. Mekanisme Perencanaan Program 1.

Kepala BATAN menetapkan dan menyampaikan kebijakan umum dan program utama BATAN untuk 2 (dua) tahun mendatang sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

(RPJP),

serta

rencana

tindak

pelaksanaan program dan anggaran untuk 1 (satu) tahun berikutnya dalam rapat koordinasi Eselon I dan II. 2.

Eselon I (Deputi dan Sestama) merumuskan kebijakan dalam rangka penyusunan program prioritas dan penunjang yang memuat pokok-pokok program dan kegiatan tahunan sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan tahunan unit kerja.

3.

Kepala Unit Kerja Eselon II mengajukan usulan kegiatan dan rencana kerja disertai

dengan

rencana

anggaran

untuk

2

(dua)

tahun

mendatang

berpedoman pada kebijakan umum, program utama, Renstra BATAN, program prioritas dan penunjang sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Unit Kerja Eselon II. Usulan kegiatan dari unit kerja Eselon II dirumuskan dan disusun dalam format baku yang disiapkan oleh Biro Perencanaan. 4.

Usulan kegiatan dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada butir 2 dibahas dalam forum rapat koordinasi masing-masing Unit Kerja Eselon I.

5.

Usulan kegiatan dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada butir 3 serta Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) merupakan bahan masukan dalam Rapat Kerja Tahunan, yang menetapkan Rancangan Rencana Kerja BATAN.

6.

Rancangan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada butir 4 memuat Kebijakan, Program, Kegiatan yang dilengkapi sasaran kinerja, dan biaya yang dibutuhkan dan disusun dalam format baku yang disiapkan oleh Biro Perencanaan.

BATAN

- 14 7.

Rancangan Rencana Kerja BATAN menjadi pedoman untuk penetapan pagu indikatif oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Departemen Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang kemudian akan disahkan menjadi pagu sementara oleh DPR.

8.

Kepala BATAN melalui Kelompok Pakar (Peer Group) menilai semua usulan kegiatan unit kerja Eselon II berdasarkan pagu indikatif dengan berpedoman pada dokumen perencanaan BATAN (Grand Strategy), Renstra BATAN, Renstra Unit Kerja Eselon II, dan rekomendasi hasil rapat kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam butir 4.

IV.2.1.2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 1.

Usulan kegiatan yang telah mendapat rekomendasi Kelompok Pakar (Peer

Group) dijadikan acuan dalam penyusunan RKA Satuan Kerja (Satker). 2.

Satker menyusun RKA berdasarkan pagu sementara, Standar Biaya Umum (SBU), Standar Biaya Khusus (SBK), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) yang dilengkapi dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB), Kerangka Acuan (Term of

Reference/TOR), dan data dukung lainnya. RKA dari masing-masing satker disampaikan kepada Biro Perencanaan. 3.

Biro Perencanaan menganalisis dan melakukan rekapitulasi RKA Satker untuk disusun menjadi konsep Rencana Kerja dan Anggaran Kementrerian Lembaga (RKA-KL) BATAN dan selanjutnya BP bersama Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Departemen Keuangan dan Bappenas melakukan penelaahan terhadap konsistensi dan kesesuaian anggaran dan program dengan RKP sebagai Konsep DIPA.

4.

Mengacu pada Konsep DIPA, Biro Perencanaan menganalisis kembali RKA Satker untuk disusun menjadi konsep RKA-KL BATAN. Kemudian Biro Perencanaan bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Departemen Keuangan melakukan penelaahan kesesuaian satuan anggaran dan selanjutnya disahkan menjadi DIPA.

5.

Dengan mengacu kepada dokumen DIPA, Kepala Satker membuat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Deputi terkait/Sekretaris Utama melalui Biro Perencanaan

BATAN

- 15 untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan dengan menggunakan format yang telah disiapkan oleh Biro Perencanaan. IV.2.1.3. Pelaksanaan Anggaran 1.

Setelah RKA-KL dibagikan oleh kepala BATAN kepada kepala satuan kerja, maka setiap kepala satuan kerja wajib menyusun POK untuk memperlancar pelaksanaan

kegiatan

dan

dilaksanakan

dengan

mematuhi

peraturan

perundangan yang berlaku. 2.

POK yang telah disusun disampaikan kepada Deputi terkait/Sekretaris Utama melalui Biro Perencanaan untuk memperoleh persetujuan, menggunakan format baku yang disiapkan oleh Biro Perencanaan.

3.

Kepala Satker wajib menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Anggaran sebagaimana diatur dalam Perka BATAN tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BATAN.

4.

Apabila dalam pelaksanaan program dan anggaran diperlukan adanya perubahan kegiatan dan sasaran, maka Kepala Satker wajib merevisi dokumen anggaran (POK maupun DIPA), sebagaimana diatur dalam Prosedur Pengajuan Usulan Revisi DIPA dan POK BATAN (Buku Seri D Nomor 19/D1/KU 00/Tahun 2007).

IV.2.1.4. Laporan Pelaksanaan Program dan Anggaran 1.

Dalam rangka pertanggungjawaban keuangan, dengan dikoordinasikan oleh Biro Umum, setiap unit kerja wajib menyelenggarakan sistem akuntansi dan menyusun laporan keuangan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Keuangan. Laporan keuangan semester dilengkapi dengan Catatan Atas Laporan Keuangan serta Catatan Atas Laporan Keuangan dan Pernyataan Tanggung Jawab.

2.

Untuk kepentingan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, setiap unit kerja harus menyusun laporan pelaksanaan program, yaitu: a.

Laporan Kegiatan Penelitian/Non penelitian dari masing-masing pelaksana kegiatan yang disusun dalam format baku yang disiapkan dan disampaikan ke Biro Perencanaan dengan tembusan disampaikan kepada deputi terkait/sestama.

BATAN

- 16 b.

Kepala Unit Kerja Eselon II menyusun laporan penelitian/non penelitian triwulan dan tahunan, menggunakan format baku yang disiapkan oleh Biro Perencanaan

c.

Setiap akhir tahun penanggung jawab kegiatan penelitian/non penelitian wajib membuat laporan teknis kegiatan disampaikan kepada Biro Perencanaan melalui Kepala Unit Kerja Eselon II;

d.

Pada awal tahun anggaran Kepala Unit Kerja Eselon II menyusun penetapan kinerja (PK) sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

e.

Kepala Satker wajib menyampaikan Laporan Kinerja secara hirarkis setiap triwulan sebagai pelaksanaan PP 39 dan laporan tahunan sebagai pelaksanaan PP 8 kepada Pejabat Eselon I yang terkait melalui Biro Perencanaan dengan menggunakan format baku yang disiapkan oleh BP;

f.

Kepala BATAN menyampaikan Laporan Rringkas mengenai Kinerja Tahunan Lembaga

kepada

Menteri

Keuangan,

Menteri

Negara

Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), berupa ringkasan LAKIP dengan tembusan kepada Meteri Negara Riset dan Teknologi. IV.2.1.5. Pengawasan Pelaksanaan Anggaran 1.

Pengawasan terhadap pelaksanaan program dan anggaran (audit kinerja) dilakukan oleh: BPK, BPKP, Kepala BATAN, Deputi terkait/Sekretaris Utama, Kepala Satker dan Inspektorat;

2.

Kepala Satker melakukan pemeriksaan kas bendahara sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali. Hasil pemeriksaan dilaporkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas;

3.

Pengawasan terhadap Satker dilaksanakan oleh Inspektorat berdasarkan surat tugas dari Kepala BATAN. Setiap Satker wajib menyiapkan semua dokumen yang diperlukan. Inspektorat berkewajiban melakukan evaluasi LAKIP di lingkungan BATAN.

4.

Ruang lingkup pengawasan meliputi pengawasan sebelum pelaksanaan (Pre

Audit), pengawasan saat pelaksanaan (Current Audit) dan pengawasan setelah

BATAN

- 17 pelaksanaan (Post Audit). Pengawasan sebelum pelaksanaan (Pre Audit) adalah pengawasan terhadap perencanaan mencakup: a.

perencanaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis, Program, Kegiatan, Penetapan Kinerja, RKA, Sasaran, dan Keluaran;

b.

perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM);

c.

perencanaan penyusunan anggaran, meliputi perencanaan usulan kegiatan atau sub kegiatan ;

d. 5.

perencanaan pengadaan barang/jasa;

Pengawasan saat pelaksanaan (Current Audit) dan pengawasan setelah pelaksanaan (Post Audit) mencakup: pelaksanaan tugas dan fungsi, aspek sumber

daya

manusia,

aspek

keuangan

meliputi

pengelolaan

dan

penatausahaan keuangan negara, penerimaan dan pengeluaran, aspek sarana dan

prasarana/BMN

meliputi

pengelolaan

dan

penatausahaan,

proses

pengadaan barang/jasa, dan metode kerja. 6.

Inspektorat melakukan review atas laporan keuangan dan laporan kinerja tahunan sebelum laporan tersebut disampaikan oleh Kepala BATAN kepada instansi lain yang terkait, Sistem Akuntansi Instansi (SAI) di-review oleh BPK dan LAKIP di-review oleh Menpan/BPKP.

7.

Satker wajib melakukan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan sesuai dengan saran dan rekomendasi dalam Laporan Hasil Audit (LHA). Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan dituangkan dalam LHA ini disampaikan kepada Kepala BATAN dengan tembusan kepada Inspektorat dengan dilengkapi data dukung.

IV.2.2. Kerja Sama IV.2.2.1. Kerja Sama Dalam Negeri 1.

Program kerja sama dalam negeri dapat berasal dari usulan unit kerja atau bersifat top down dari Kepala BATAN/Deputi/Sestama;

2.

Unit kerja mengusulkan program kerja sama kepada Kepala BATAN melalui BKHH;

BATAN

- 18 3.

Konsep naskah perjanjian kerja sama disiapkan oleh BKHH. Naskah kerja sama dirumuskan bersama-sama dengan unit kerja pengusul dan mitra kerja terkait untuk mencapai kesepakatan bersama dari aspek teknis maupun dari aspek hukum;

4.

Penandatanganan naskah perjanjian kerja sama dilaksanakan setelah konsep naskah disetujui oleh pejabat dan unit kerja serta mitra kerja yang terkait;

5.

Program kerja sama dilaksanakan oleh unit kerja atau tim yang ditugasi. Penanggung jawab kerja sama harus melaporkan pelaksanaan kerja sama kepada Pejabat Eselon I yang ditunjuk Kepala BATAN sesuai format, mekanisme dan jadwal yang ditetapkan;

6.

Pengawasan dan pengendalian kerja sama dilaksanakan oleh Pejabat Eselon I yang ditunjuk Kepala BATAN melalui kepala BKHH;

IV.2.2.2. Kerja Sama Luar Negeri 1.

Program kerja sama luar negeri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan program BATAN. Program kerja sama luar negeri diarahkan untuk meningkatkan kapasitas lembaga dan pencapaian sasaran program;

2.

Perumusan aspek teknis dan hukum dari program dan naskah kerja sama luar negeri dirumuskan bersama oleh Pejabat Eselon I yang ditugasi, unit kerja terkait, dan BKHH dan dituangkan dalam bentuk Agreement atau Arrangement;

3.

Perubahan naskah kerja sama luar negeri yang telah disepakati dilaksanakan melalui pertemuan antar departemen yang dikoordinasikan oleh BKHH;

4.

Penandatangan naskah Agreement atau Arrangement dilaksanakan setelah naskah kerja sama disetujui oleh para pihak yang telah bersepakat menjalin kerja sama;

5.

Pelaksanaan kerja sama dengan IAEA dikoordinasikan oleh Deputi PDT. Kerja sama bilateral dikoordinasikan oleh Pejabat Eselon I yang ditunjuk oleh Kepala BATAN.

Kepala

BKHH

bertindak

selaku

Liaison Officer dari Program

Implementation. Kerja sama luar negeri dilaksanakan okeh unit kerja Eselon II yang sesuai dengan bidang/lingkup kerja sama. Hasil dan kemajuan pelaksanaan kerja sama dilaporkan oleh unit kerja atau tim yang ditugasi oleh

BATAN

- 19 Kepala BATAN dalam format, mekanisme dan jadwal yang ditetapkan. Dalam aspek teknis ilmiah, unit kerja atau tim yang ditugasi dapat mengadakan hubungan langsung dengan mitra kerja di luar negeri; 6.

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program kerja sama luar negeri dilaksanakan oleh pejabat atasan langsung dari pelaksana kegiatan yang ditugasi oleh Kepala BATAN dibantu oleh Kepala BKHH selaku Liaison Officer.

IV.2.3. Sumber Daya Manusia (SDM) IV.2.3.1.

Rekruitmen SDM Secara teknis rekruitmen SDM dilakukan oleh unit kerja yang ditugasi dalam

hal ini Biro Sumber Daya Manusia (BSDM). Kegiatan rekruitmen dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pemimpin BATAN sesuai dengan format baku dan jadwal yang ditetapkan. Mekanisme rekruitmen SDM BATAN dilaksanakan sebagai berikut: 1.

BSDM membuat nota dinas yang ditandatangani Sekretaris Utama mengenai Usulan Formasi Pegawai Baru ke unit kerja di lingkungan BATAN.

2.

Unit kerja setingkat Eselon II mengajukan usulan formasi pegawai baru kepada Sekretariat Utama dengan mempertimbangkan masukan dari para Pejabat Eselon III di lingkungan unit kerjanya. Usulan formasi baru memuat informasi yang meliputi: nama jabatan, pendidikan, golongan, formasi J-1 berdasarkan analisis jabatan unit kerja.

3.

BSDM memeriksa dan mengevaluasi usulan formasi pegawai baru unit kerja berdasarkan analisis jabatan BATAN.

4.

Kepala BATAN menerima penetapan Formasi Pegawai Negeri Sipil dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan menugaskan Kepala Biro Sumber Daya Manusia (BSDM) untuk melaksanakan tindak lanjut.

5.

Berdasarkan data pegawai yang berhenti, pensiun, dan meninggal dunia serta hasil evaluasi usulan formasi pegawai baru dari masing-masing unit kerja, BSDM menyampaikan usulan formasi pegawai baru kepada Kepala BATAN untuk mendapatkan persetujuan.

6.

Berdasarkan usulan formasi baru yang telah disetujui Kepala BATAN, BSDM mengajukan permohonan formasi pegawai baru ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dan ke Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

BATAN

- 20 7.

Menpan menyampaikan persetujuan prinsip surat penetapan formasi pegawai baru dan meminta agar BATAN segera mengajukan daftar nama jabatan, kualifikasi

pendidikan,

golongan

berdasarkan

persetujuan

prinsip

dan

persyaratan yang telah ditetapkan oleh Menpan. 8.

Persetujuan prinsip dari Menpan dikaji ulang oleh BSDM untuk menentukan jumlah nama jabatan yang perlu diisi menurut golongan dan kualifikasi pendidikan. Hasil kajian BSDM dilaporkan kepada Kepala BATAN.

9.

Hasil kajian formasi pegawai baru yang telah disetujui oleh Kepala BATAN oleh BSDM disampaikan kembali ke Menpan dan BKN untuk dapat ditetapkan dengan Keputusan Menpan.

10. Menpan memberikan SK formasi pegawai baru kepada BATAN. 11. Berdasarkan SK Formasi pegawai baru dari Menpan, dilakukan seleksi pegawai baru. 12. Seleksi pegawai baru dilaksanakan secara terbuka oleh suatu Tim yang ditunjuk oleh Kepala BATAN atau Sekretaris Utama. 13. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan rekruitmen pegawai baru dilaksanakan oleh manajemen puncak BATAN (Kepala BATAN dan para pejabat Eselon I) dibantu oleh Kepala Unit Kerja (pejabat Eselon II) dan dikoordinasikan oleh Kepala BSDM. Sedangkan dari luar BATAN diawasi oleh BKN. IV.2.3.2.

Pembinaan SDM Pembinaan karir pegawai BATAN merupakan tanggung jawab bersama dari

Kepala Unit Kerja tempat PNS dipekerjakan, Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat). Kepala Pusdiklat mempunyai tugas menyusun rencana, menyelenggarakan, dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat). Penyelenggaraan diklat dapat dilaksanakan secara swakelola atau bekerja sama dengan lembaga atau instansi lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pendidikan dan pelatihan tersebut berkaitan dengan pembinaan profesionalisme, kepemimpinan, manajerial, pengembangan wawasan dan analisis kebijakan, serta kemampuan teknis dan ilmiah dari pegawai BATAN.

BATAN

- 21 Pusdiklat mengelola program pendidikan bagi para pegawai BATAN yang akan melanjutkan strata pendidikannya, meliputi program Diploma yang dilaksanakan di STTN, dan program pascasarjana (S2 dan S3) yang dilaksanakan di perguruan tinggi di dalam negeri maupun di luar negeri. Sedangkan program pelatihan terdiri atas: •

Pelatihan Prajabatan bagi para pegawai baru BATAN dilaksanakan melalui kerja sama dengan instansi yang menyelenggarakan pelatihan Prajabatan misalnya Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas).

•

Diklat PIM bagi para pejabat struktural Eselon I, II, III, dan IV berdasarkan data dari BSDM dilaksanakan melalui kerja sama dengan instansi yang menyelenggarakan

pelatihan

struktural

tersebut

misalnya

Lembaga

Administrasi Negara (LAN). •

Pelatihan fungsional bagi para calon pejabat fungsional dilaksanakan melalui kerja sama dengan instansi pembina jabatan fungsional tersebut misalnya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk jabatan fungsional peneliti. Khusus pelatihan fungsional pranata nuklir berdasarkan data dari BSDM dilaksanakan secara swakelola oleh Pusdiklat.

•

Pelatihan teknis bagi para pegawai BATAN, sebagian besar dilaksanakan secara swakelola oleh Pusdiklat dan sebagian lain dilaksanakan melalui kerja sama dengan institusi penyelenggara pelatihan teknis baik di dalam negeri maupun di luar negeri misalnya IAEA. Tugas pembinaan karir pegawai, antara lain mencakup:

1. Jalur Pembinaan Jabatan Struktural a.

Menyiapkan pelaksanaan mutasi jabatan struktural yang mencakup pengangkatan, alih tugas, dan pemberhentian.

b.

Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.

c.

Melakukan pengelolaan administrasi pejabat struktural.

d.

Menyiapkan surat keputusan tentang mutasi pegawai, yaitu pengangkatan, alih tugas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, dan pensiun.

BATAN

- 22 e.

Menyiapkan formasi kepangkatan dan kenaikan gaji berkala.

f.

Melakukan pengelolaan administrasi mutasi pegawai BATAN.

2. Jalur Pembinaan Jabatan Fungsional a.

Memeriksa dan mengevaluasi berkas usulan penilaian jabatan fungsional.

b.

Menyiapkan bahan rapat penilaian jabatan fungsional.

c.

Menyiapkan dan menyampaikan Usulan Penetapan Angka Kredit kepada instansi pembina jabatan fungsional terkait.

d.

Menyiapkan surat penetapan angka kredit.

e.

Menyiapkan usulan pengangkatan jabatan fungsional utama kepada Presiden.

f.

Menyiapkan atau melakukan pembuatan surat keputusan mutasi jabatan fungsional yang mencakup pengangkatan, kenaikan jabatan, pembebasan sementara, dan pemberhentian.

g.

Menyiapkan

dan

menyelenggarakan

presentasi

ilmiah

dan

orasi

pengukuhan Profesor Riset. h.

Melakukan pengelolaan administrasi Jabatan Fungsional.

IV.2.4. Sarana dan prasarana/Barang Milik Negara (BMN) IV.2.4.1 Pengelolaan Sarana dan Prasarana/BMN Pengelolaan BMN dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan BMN sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pengelolaan BMN merupakan rangkaian proses kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan,

penilaian,

penghapusan,

pemindahtanganan,

penatausahaan,

pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 1.

Pejabat Pengelola BMN : a.

Menteri Keuangan selaku pengelola BMN, selain mempunyai fungsi pengaturan juga melakukan fungsi pengelolaan atas BMN khususnya tanah dan/atau bangunan, termasuk mengambil berbagai keputusan administratif. Menteri Keuangan juga berwenang mengajukan usul untuk memperoleh persetujuan DPR, baik dalam rangka pemindahtanganan BMN berupa tanah dan/atau bengunan maupun pemindahtanganan BMN selain tanah dan/atau

BATAN

- 23 bangunan yang nilainya di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). b.

Kepala BATAN selaku pengguna BMN, yang berwenang dan bertanggung jawab: 1)

menetapkan Kuasa Pengguna Barang dan menunjuk pejabat yang mengurus dan menyimpan BMN;

2)

mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran BMN untuk lembaga yang dipimpin;

3)

melaksanakan pengadaan BMN sesuai dengan peraturan perundangundangan;

4)

mengajukan permohonan penetapan status tanah dan bangunan untuk penguasaan dan penggunaan BMN yang diperoleh dari beban APBN dan perolehan lain yang sah;

5)

menggunakan

BMN

yang

berada

dalam

penguasaannya

untuk

kepentingan penyelenggaraan tugas dan funsi lembaga; 6)

mengamankan

dan

memelihara

BMN

yang

berada

dalam

penguasaannya; 7)

mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN selain tanah dan bangunan;

8)

mengajukan usul pemindahtanganan dengan tindak lanjut tukarmenukar berupa tanah dan bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;

9)

mengajukan usul pemindahtanganan dengan tindak lanjut penyertaan modal pemerintah pusat atau hibah yang dari awal pengadaannya sesuai peruntukkan yang tercantum dalam dokumen penganggaran;

10) menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi lembaga yang dipimpin kepada Pengelola Barang; 11) melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan BMN yang ada dalam penguasaannya; 12) melakukan pencatatan dan inventarisasi BMN yang berada dalam penguasaannya; dan

BATAN

- 24 13) menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Penguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang. c.

Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna BMN dalam lingkungan satuan kerja yang dipimpin, berwenang dan bertanggung jawab: 1)

mengajukan rencana kebutuhan BMN untuk lingkungan satuan kerja yang dipimpin kepada Pengguna Barang;

2)

mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan BMN yang diperoleh dari beban APBN dan perolehan lain yang sah kepada Pengguna Barang;

3)

melakukan pencatatan dan inventarisasi BMN yang berada dalam penguasaannya;

4)

menggunakan

BMN

yang

berada

dalam

penguasaannya

untuk

kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja yang dipimpin; 5)

mengamankan BMN yang berada dalam penguasaannya;

6)

mengajukan usul pemindahtanganan BMN berupa tanah dan bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPR dan BMN selain tanah dan bangunan kepada Pengguna Barang;

7)

menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja yang dipimpin kepada Pengguna Barang;

8)

melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan BMN yang ada dalam penguasaannya; dan

9)

menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) kepada Pengguna Barang.

2.

Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, meliputi: a.

perencanaan kebutuhan BMN disusun dalam rencana kerja dan anggaran lembaga/satuan kerja setelah memperhatikan ketersediaan BMN yang ada;

b.

perencanaan kebutuhan BMN berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga yang ditetapkan oleh Pengelola Barang;

BATAN

- 25 c.

Pengguna Barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di bawah lingkungannya;

d.

Pengguna Barang menyampaikan usul rencana kebutuhan BMN kepada Pengelola Barang; dan

e.

pengelola Barang bersama Pengguna Barang membahas usul rencana kebutuhan BMN dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN).

3.

Pengadaan BMN dilaksanakan berdasarkan: a. prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel; b. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006; dan c. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala BATAN Nomor 161/KA/XII/2006 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Tenaga Nuklir Nasional.

4.

Penggunaan BMN, meliputi: a.

BMN

berupa

tanah

dan/atau

bangunan

harus

ditetapkan

status

penggunaannya oleh Pengelola Barang; b.

BMN selain tanah dan/atau bangunan yang harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang, yaitu : 1) barang-barang yang mempunyai bukti kepemilikan, seperti sepeda motor, mobil, kapal; 2) barang-barang dengan nilai perolehan di atas Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per unit/satuan

c.

BMN selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per unit/satuan ditetapkan status penggunaanya oleh Pengguna Barang;

BATAN

- 26 d.

Pencatatan BMN diatur sebagai berikut : 1) pencatatan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dilakukan dalam Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang untuk seluruh BMN yang berada dalam penguasaan Pengguna/Kuasa Pengguna Barang. 2) pencatatan oleh Pengelola Barang dilakukan dalam Daftar Barang Milik Negara

untuk

tanah

dan/atau

bangunan,

dan

barang

lainnya

sebagaimana dimaksud psds huruf b e.

BMN yang dari awal pengadaan direncanakan untuk penyertaan modal pemerintah pusat atau dihibahkan harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang dengan terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawas fungsional;

f.

BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang, dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status penggunaan BMN tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pengelola Barang; dan

g.

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang wajib menyerahkan BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kepada Pengelola Barang.

5.

Pemanfaatan BMN dilakukan: a. terhadap BMN yang tidak digunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga; b. terhadap sebagian BMN yang tidak digunakan oleh Pengguna Barang sepanjang

menunjang

penyelenggaraan

tugas

pokok

dan

fungsi

kementerian/lembaga; c. selama tidak mengubah status kepemilikan BMN; d. dalam bentuk: 1) Sewa: a)

BMN yang dapat disewakan adalah BMN yang dalam kondisi belum atau tidak digunakan oleh Pengguna Barang atau Pengelola Barang;

b) jangka waktu sewa BMN paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang;

BATAN

- 27 c)

untuk sewa yang dilakukan oleh Pengguna Barang, perpanjangan dilakukan setelah dievaluasi oleh Pengguna Barang dan disetujui Pengelola Barang;

d) penghitungan nilai BMN dalam rangka penentuan besaran sewa minimum untuk sebagian tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Pengguna Barang dan dapat melibatkan instansi teknis terkait dan/atau penilai; e)

penetapan besaran sewa: • besaran sewa atas BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang ditetapkan oleh Pengelola Barang berdasarkan hasil perhitungan penilai; dan • besaran sewa atas BMN sebagian tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang dan BMN selain tanah dan/atau bangunan, ditetapkan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.

f)

pembayaran uang sewa dilakukan secara sekaligus paling lambat pada saat penandatanganan kontrak;

g) selama masa sewa, pihak penyewa atas persetujuan Pengelola Barang hanya dapat mengubah bentuk BMN tanpa mengubah konstruksi

dasar

bangunan,

dengan

ketentuan

bagian

yang

ditambahkan pada bangunan tersebut menjadi BMN; h) seluruh biaya yang timbul dalam rangka penilaian, dibebankan pada APBN; dan i)

rumah negara golongan I dan golongan II yang disewakan kepada pejabat negara/pegawai negeri, pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rumah negara.

2) Pinjam pakai: a)

pinjam pakai BMN adalah penyerahan pengunaan BMN antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu berakhir BMN tersebut diserahkan kembali kepada pemerintah pusat;

BATAN

- 28 b) BMN yang dapat dipinjam pakaikan harus dalam kondisi belum/tidak digunakan oleh Pengguna Barang atau Pengelola Barang untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan; c)

tanah dan/atau bangunan yang dapat dipinjam pakaikan Pengelola Barang meliputi tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang yang seluruhnya belum/tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan;

d) tanah dan/atau bangunan yang dapat dipinjam pakaikan Pengguna Barang meliputi sebagian tanah dan/atau bangunan yang merupakan sisa tanah dan/atau bangunan yang saudah digunakan oleh Pengguna Barang dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; e)

jangka waktu peminjaman BMN paling lama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani perjanjian pinjam pakai dan dapat diperpanjang;

f)

dalam hal jangka waktu peminjaman BMN akan diperpanjang, permintaan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai dmaksud harus sudah diterima Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir;

g) tanah dan/atau bangunan yang dipinjam-pakaikan harus digunakan sesuai peruntukan dalam

perjanjian pinjam pakai dan tidak

diperkenankan mengubah, baik menambah dan/atau mengurangi bentuk bangunan; h) pemeliharaan

dan

segala

biaya

yang

timbul

selama

masa

pelaksanaan pinjam pakai menjadi tanggung jawab peminjam; dan i)

setelah masa pinjam pakai berakhir, peminjam harus mengembalikan BMN yang dipinjam dalam kondisi sebagaimana yanga dituangkan dalam perjanjian.

3) Kerjasama pemanfaatan: a)

adalah pendayagunaan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya;

b) tidak mengubah status BMN yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan;

BATAN

- 29 c)

BMN yang menjadi bagian pelaksanaan kerjasama pemanfaatan adalah BMN sejak pengadaannya;

d) jangka waktu kerjasama pemanfaatan BMN paling lama 30 (tiga puluh)

tahun

sejak

ditandatangani

perjanjian

dan

dapat

diperpanjang; e)

penerimaan

negara

yang

wajib

disetorkan

mitra

kerjasama

pemanfaatan selama jangka waktu kerjasama pemanfaatan terdiri dari: •

kontribusi tetap; dan

•

pembagian

keuntungan

hasil

pendapatan

kerjasama

pemanfaatan BMN. f)

perhitungan nilai BMN dalam rangka penentuan besaran kontribusi tetap dilakukan oleh penilai yang ditugaskan oleh Pengelola Barang;

g) penetapan besaran kontribusi tetap: •

besaran kontribusi tetap atas BMN berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Pengelola Barang berdasarkan hasil perhitungan penilai; dan

•

besaran kontribusi tetap atas BMN selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola barang berdasarkan hasil perhitungan penilai.

h) pembayaran kontribusi tetap oleh mitra kerjasama pemanfaatan untuk

pembayaran

pertama

harus

dilakukan

pada

saat

ditandatangani perjanjian kerjasama pemanfaatan, dan bayaran kontribusi tahun berikutnya harus dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret

setiap

tahun

sampai berakhirnya perjanjian

kerjasama

pemanfaatan, dengan penyetoran ke rekening kas umum negara; i)

pembagian keuntungan hasil pendapatan harus disetor ke rekening kas umum negara paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya;

j)

keterlambatan

pembayaran

kontribusi

tetap

dan

pembagian

keuntungan dari tanggal tersebut pada butir h) dan i) dikenakan denda paling sedikit sebesar 1 ‰ (satu per seribu) per hari; k)

mitra kerjasama pemanfaatan ditentukan melalui pemilihan calon mitra kerjasama pemanfaatan (tender) yang dilakukan dengan

BATAN

- 30 mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan pengadaan barang/jasa, kecuali BMN yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung; l)

seluruh biaya yang timbul pada tahap persiapan dan pelaksanaan kerjasama

pemanfaatan

antara

lain

meliputi

biaya

perizinan,

konsultan pengawas, biaya konsultan hukum dan biaya pemeliharaan objek kerjasama pemanfaatan menjadi beban mitra kerjasama pemanfaatan; m) surat

persetujuan

kerjasama

pemanfaatan

Pengelola

Barang

dinyatakan tidak berlaku apabila dalam jangka waktu satu tahun sejak ditetapkan tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan surat perjanjian kerjasama pemanfaatan; dan n) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus atas nama Pemerintah Republik Indonesia. 4) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna a)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah pusat oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya diserahkan kembali kepada Pengelola Barang setelah berakhirnya jangka waktu;

b) Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah pusat oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau

sarana

pembangunannya

berikut

fasilitasnya,

diserahkan

kepada

dan

Pengelola

setelah

selesai

Barang

untuk

kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati; c)

selama masa pengoperasian BGS/BSG, Pengguna Barang harus dapat menggunakan

langsung

objek

BGS/BSG,

beserta

sarana

dan

prasarana/BMN untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi berdasarkan penetapan Pengelola Barang, paling sedikit 10 %

BATAN

- 31 (sepuluh persen) dari luas objek dan sarana prasarana BGS/BSG dimaksud; d) Jangka waktu pengoperasian BGS/BSG oleh mitra BGS/BSG paling lama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak perjanjian ditandatangani. e)

Kewajiban mitra BGS/BSG selama jangka waktu pengoperasian : • membayar kontribusi ke rekening kas umum negara; • tidak menjaminkan, menggadaikan dan/atau memindahtangankan objek BGS/BSG; • memelihara objek BGS/BSG agar tetap dalam kondisi baik; • pemilihan mitra BGS/BSG dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peminat; • penghitungan nilai tanah dalam rangka penentuan nilai batas terendah besaran kontribusi

dilakukan oleh penilai yang

ditetapkan oleh Pengelola Barang; • nilai batas terendah besaran kontribusi atas pelaksanaan BGS/BSG BMN

ditetapkan

oleh

Pengelola

Barang

berdasarkan

hasil

penghitungan nilai; • pembayaran pembayaran

kontribusi

dari

pertama

yang

mitra harus

BGS/BSG,

kecuali

dilakukan

pada

untuk saat

ditandatangani perjanjian BGS/BSG, harus dilakukan paling lambat tanggal 31 Januari setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian BGS/BSG dimaksud, dengan penyetoran ke rekening kas umum negara; • keterlambatan pembayaran kontribusi dari tanggal tersebut akan dikenakan denda paling sedikit sebesar 1 ‰ (satu per seribu) per hari; • dalam hal mitra tidak melakukan pembayaran kontribusi sebanyak tiga kali dalam jangka waktu pengoperasian BGS/BSG, Pengelola Barang dapat secara sepihak mengakhiri perjanjian; • seluruh biaya yang timbul pada tahap persiapan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan, antara lain meliputi biaya perizinan, konsultan

pengawas,

pemeliharaan objek

biaya

konsultan

hukum

dan

biaya

BGS/BSG dan biaya audit oleh aparat

BATAN

- 32 pengawas

fungsional

menjadi

beban

mitra

kerjasama

pemanfaatan; • setelah masa pengoperasian BGS/BSG berakhir, objek pelaksanaan BGS/BSG harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang; • setelah masa pemanfaatan berakhir, bangunan dan fasilitas hasil BGS/BSG

ditetapkan

status

penggunaannya

oleh

Pengelola

Barang; dan • Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam rangka BGS/BSG harus atas nama Pemerintah Republik Indonesia. 5) Pengamanan dan Pemeliharaan a)

Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Penguna Barang wajib

melakukan

pengamanan

BMN

yang

berada

dalam

penguasaannya meliputi pengamanan adminstrasi, fisik dan hukum; b) BMN berupa tanah harus disertifikasikan atas nama Pemerintah Republik Indonesia; c)

BMN berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Republik Indonesia;

d) BMN selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pengguna Barang; e)

bukti kepemilikan BMN wajib disimpan dengan tertib dan aman;

f)

penyimpanan

bukti

kepemilikan

BMN

berupa

tanah

dan/atau

bangunan dilakukan oleh Pengelola Barang; g) penyimpanan bukti kepemilikan BMN selain tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang; h) Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pemeliharaan BMN yang ada di bawah penguasaannya berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB) dan biaya pemeliharaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); i)

Kuasa Pengguna Anggaran wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang

yang

berada

dalam

kewenangannya

dan

BATAN

- 33 melaporkan/menyampaikan

daftar

hasil

pemeliharaan

barang

tersebut kepada Penguna Barang secara berkala; dan j)

Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan hasil pemeliharaan barang dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam satu tahun anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan BMN.

6) Penilaian: a)

penilaian

BMN

dilakukan

dalam

rangka

penyusunan

neraca

pemerintah pusat, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN; b) penetapan nilai BMN dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); c)

penilaian BMN berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Pengelola Barang, dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan NJOP, dan hasil penilaian BMN ditetapkan oleh Pengelola Barang;

d) penilaian BMN selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Pengguna Barang, dan dapat melibatkan penilai independen yang ditetapkan oleh Pengguna Barang, dilaksanakan untuk mendapatkan nilai tertinggi dari salah satu nilai (nilai pasar, nilai buku yaitu nilai perolehan dikurangi penyusutan, dan nilai yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang), dan hasil penilaian BMN ditetapkan oleh Pengguna Barang; e)

penilaian BMN selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka sewa dan kerjasama pemanfaatan, dilakukan oleh Penilai apabila harga perolehan BMN mempunyai nilai paling sedikit Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan

f)

penilaian BMN selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka penjualan, tukar-menukar atau penyertaan modal pemerintah pusat, dilakukan oleh Penilai apabila harga perolehan BMN mempunyai nilai paling sedikit Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

BATAN

- 34 7) Penghapusan: a)

penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik barang yang berada dalam penguasaannya;

b) penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna

dan/atau Daftar

Barang Kuasa Pengguna dilakukan dalam hal BMN dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang karena salah satu hal sebagai berikut: •

penyerahan BMN kepada Pengelola Barang;

•

pengalihan status penggunaan BMN selain tanah dan/atau bangunan kepada pihak lain;

•

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lain atau menjalankan ketentuan undang-undang;

•

pemusnahan; dan

•

sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan antara lain hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, karena bencana alam, kadaluarsa

dan

mati/cacat

berat/tidak

produktif

untuk

tanaman/hewan/ternak serta terkena dampak terjadinya force

majeure. c) penghapusan dilakukan setelah Surat Keputusan penghapusan ditetbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu: •

Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang untuk penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna; dan

•

Pengguna Barang untuk penghapusan dari Daftar BMN.

d) Pengguna

Barang

wajib

menyampaikan

laporan

pelaksanaan

penghapusan kepada Pengelola Barang dengan dilampiri keputusan penghapusan, berita acara penghapusan dan/atau bukti setor, risalah

BATAN

- 35 lelang dan dokumen lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan setelah serah terima; e) kendaraan bermotor dinas operasional hanya dapat dihapuskan apabila telah berusia sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun: •

terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehan, untuk perolehan dalam kondisi baru; dan

•

terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehan, untuk perolehan selain butir a).

sebagaimana tercatat sebagai BMN dan tidak akan mengganggu penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga yang bersangkutan; f) penghapusan kendaraan bermotor selain tersebut huruf e dapat dilakukan apabila kendaraan bermotor tersebut hilang atau rusak berat akibat kecelakaan atau force majeure dengan kondisi paling tinggi 30 % (tiga puluh persen) berdasarkan keterangan instansi yang kompeten; g) pemusnahan dapat dilakukan dalam hal : •

tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan; dan

•

alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

h) pemusnahan dilakukan dengan cara: •

dibakar;

•

dihancurkan;

•

ditimbun;

•

ditenggelamkan dalam laut atau;

•

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8) Pemindahtanganan: a) pemindahtanganan BMN merupakan pengalihan kepemilikan BMN sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara: •

penjualan yaitu pengalihan kepemilikan BMN kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang;

BATAN

- 36 •

tukar-menukar yaitu pengalihan kepemilikan BMN yang dilakukan antaran Pemerintah Pusat dengan Pemerinta Daerah, atau Pemerintah

Pusat

dengan

pihak

lain,

dengan

menerima

penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang; •

hibah yaitu pengalihan kepemilikan BMN dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian; dan

•

penyertaan modal Pemerintah Pusat yaitu pengalihan kepemilikan BMN yang semula merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan untjuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara pada BUMN, BUMD atau Badan Hukum lain yang dimiliki Negara/Daerah.

b) penjualan BMN dilaksanakan dengan pertimbangan: •

untuk optimalisasi BMN yang berlebih atau idle;

•

secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila dijual; dan

•

sebagai

pelaksanaan

ketentuan

perundang-undangan

yang

berlaku. Hasil penjualan BMN wajib disetor seluruhnya ke rekening kas umum sebagai penerimaan negara. c) tukar-menukar dilaksanakan dengan pertimbangan: •

untuk

memenuhi

kebutuhan

operasional

penyelenggaraan

pemerintahan; •

untuk optimalisasi BMN; dan

•

tidak tersedia dana dalam APBN.

d) hibah BMN dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan,

kemanusiaan

dan

penyelenggaraan

pemerintahan

negara serta harus memenuhi syarat: •

bukan merupakan barang rahasia negara;

•

bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan

BATAN

- 37 •

tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan negara.

e) penyertaan modal Pemerintah Pusat atas BMN dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja BUMN atau badan hukum lain yang dimiliki negara, dengan pertimbangan sebagai berikut: •

BMN yang dari awal pengadaan sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi BUMN atau badan hukum lain yang dimiliki negara dalam rangka penugasan Pemerintah; dan

•

BMN lebih optimal apabila dikelola oleh BUMN atau badan hukum lain yang dimiliki negara baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

9) Penatausahaan BMN: a) setiap satuan kerja wajib menyelenggarakan Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) yang dikuasai. Penatausahaan BMN meliputi pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan BMN; b) Penatausahaan BMN pada Pengguna Barang dilaksanakan oleh: • UPKPB : Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang (satuan kerja). • UPPB-W : Unit Penatausahaan Pengguna Barang Wilayah (PTAPB dan PTNBR). • UPPB-E1 :

Unit Penatausahaan Pengguna Barang Eselon I (Biro

Umum). • UPPB

: Unit Penatausahaan Pengguna Barang (Biro Umum).

c) Pelaksana Penatausahaan dalam Pembukuan BMN: •

UPKPB/Satuan Kerja membuat Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang yang status

penggunaannya

Barang/Satuan

berada

pada

Kerja;UPPB-W/PTAPB

dan

Kuasa

Pengguna

PTNBR

membuat

Daftar Barang Pengguna Wilayah (DBP-W) berupa gabungan daftar barang masing-masing UPKPB/Satker yang berada di wilayah kerjanya;

BATAN

- 38 •

UPPB-E1 (Biro Umum) membuat Daftar Barang Pengguna Eselon I (DBP-E1) berupa gabungan daftar barang masing-masing UPKPB dan/atau UPPB-W yang berada di wilayah kerjanya;

•

UPPB (Biro Umum) membuat Daftar Barang Pengguna (DBP) berupa gabungan daftar barang masing-masing UPKPB; dan

•

Pelaksana Penatausahaan BMN yaitu Pengguna Barang (Satuan Kerja) harus menyimpan dokumen kepemilikan BMN selain tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya.

d) Pelaksana Inventarisasi BMN meliputi pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan BMN sebagai berikut: •

Pengguna/Kuasa Pengguna Barang (Satuan Kerja) sekurangkurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun (kecuali Persediaan dan Konstruksi Dalam Pengerjaan dilakukan setiap tahun); dan

•

Pengguna/Kuasa

Pengguna

Barang

(Satuan

Kerja)

menyampaikan laporan hasil inventarisasi tersebut kepada Pengelola Barang selambat-lambatnya 3 bulan setelah selesainya inventarisasi. e) Pelaporan BMN: •

UPKPB/Satuan Kerja menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) serta menyampaikan laporan tersebut kepada UPPB-W, UPPB-E1 atau UPPB;

•

UPPB-W/PTAPB dan PTNBR menyusun Laporan Barang Pengguna Wilayah Semesteran (LBPWS) dan Laporan Barang Pengguna Wilayah Tahunan (LBPWT) serta menyampaikan laporan tersebut kepada UPPB-E1 atau UPPB; dan

•

UPPB-E1 atau UPPB (Biro Umum) menyusun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta menyampaikan laporan tersebut kepada Dirrektorat Jenderal Kekayaan Negara.

10) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian: a)

Menteri Keuangan menetapkan kebijakan umum pengelolaan BMN;

BATAN

- 39 b) Menteri Keuangan menetapkan kebijakan teknis dan melakukan pembinaan pengelolaan BMN; c)

Pengguna

Barang

melakukan

terhadap

penggunaan,

pemantauan

pemanfaatan,

dan

penertiban

pemindahtanganan,

penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN yan berada dibawah penguasaannya; d) pelaksanaan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN untuk Satuan Kerja dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang; e)

Kuasa Pengguna Barang dan Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil

pemantauan

dan

penertiban

terhadap

penggunaan,

pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN; f)

Kuasa Pengguna Barang dan Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN yang dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

g) Pengelola Barang berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan

dan

pemindahtanganan

BMN

sesuai

dengan

ketentuan yang berlaku; h) Pengelola Barang dalam melakukan pemantauan dan investigasi dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas

pelaksanaan

penggunaan,

pemanfaatan

dan

pemindahtanganan BMN; dan i)

hasil audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional

disampaikan

kepada

Pengelola

Barang

untuk

ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BATAN

- 40 11) Ganti rugi dan sanksi: a)

setiap

kerugian

negara

penyalahgunaan/pelanggaran

hukum

akibat atas

kelalaian,

pengelolaan

BMN

diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

b) setiap pihak yang mengakibatkan kerugian negara akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan BMN dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. IV.2.5. Budaya Keselamatan Kerja IV.2.5.1. 1.

Organisasi Pelaku Pusat Teknologi Reaktor dan Keselamatan Nuklir (PTRKN) adalah koordinator dan penanggung jawab pelaksanaan program pengembangan budaya keselamatan kerja di lingkungan BATAN, dan bertanggung jawab melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala BATAN;

2.

Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi (PTKMR) adalah koordinator pelaksanaan program pengembangan keselamatan dan metrologi radiasi;

3.

Kepala Unit Kerja bertugas melakukan pembinaan budaya keselamatan kerja di lingkungan unit kerjanya meliputi pengembangan, pengawasan dan pengendalian;

4.

Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) atau Tim K3 secara internal bertugas

membantu

Kepala

Unit

Kerja

melakukan

pengawasan

dan

pengendalian keselamatan kerja dan radiasi di lingkungan unit kerjanya; 5.

Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) dan IAEA adalah pengawas pelaksanaan keselamatan radiasi secara eksternal;

IV.2.5.2. Persyaratan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Sistem Manajemen Keselamatan merupakan pengaturan yang dilakukan oleh

setiap

unit

kerja

untuk

pengelolaan

keselamatan

dan

menumbuhkembangkan budaya keselamatan kerja yang kuat untuk mencapai kinerja keselamatan yang baik. Semua unit kerja di lingkungan BATAN yang

BATAN

- 41 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya memiliki potensi bahaya yang berasal dari karakteristik proses atau sarana dan prasarana/BMN yang digunakan, baik berupa potensi bahaya radiasi maupun non radiasi (peledakan, kebakaran, pencemaran dan penyakit akibatnya) harus mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen keselamatan yang sesuai dengan lingkup kegiatannya. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penerapan sistem manajemen keselamatan sebagai wadah untuk menumbuhkembangkan budaya keselamatan kerja diatur dalam standar BATAN tentang persyaratan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. IV.2.6. Standardisasi Iptek Nuklir Standardisasi iptek nuklir dimaksudkan untuk mewujudkan jaminan mutu terhadap produk iptek nuklir baik berupa barang maupun jasa. Hal ini dapat dicapai melalui penerapan standardisasi

pada seluruh

program

dan kegiatan BATAN (penguatan

kelembagaan,

litbangyasa, dan diseminasi) dimulai dari bahan, metode, peralatan, pelaksana kegiatan, dan sistem manajemen. Pengakuan bahwa unit kerja, laboratorium, pelaksana kegiatan, produk telah menerapkan standardisasi dilaksanakan melalui akreditasi dan/atau sertifikasi secara nasional (KAN, KNAPPP, LPK) dan lingkup BATAN (PSJMN). Tata cara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan standardisasi iptek nuklir di lingkungan BATAN diatur oleh Peraturan Kepala BATAN tentang pelaksanaan standardisasi di lingkungan

BATAN

dengan

dokumen

Sistem

Standardisasi

BATAN

dan

pedoman

pelaksanaannya. IV.2.7. Hak Kekayaan Intelektural (HKI) IV.2.7.1. Tahapan Permohonan Perlindungan HKI 1.

Inventor/Pendesain/Pencipta mengajukan usulan permohonan perlindungan HKI kepada Kepala Unit kerja;

2.

Kepala unit kerja memeriksa kelayakan usulan permohonan perlindungan HKI sesuai dengan persyaratan yang berlaku;

BATAN

- 42 3.

Kepala Unit kerja menyampaikan usulan permohonan perlindungan HKI kepada Sekretaris Utama dengan tembusan Deputi terkait dan Kepala BKHH dengan melampirkan: a.

Dokumen usulan HKI;

b.

Surat Pernyataan Penyerahan Hasil Invensi atau Desain atau Ciptaan sesuai dengan format yang ditetapkan; dan

c. 4.

Dokumen penelusuran HKI.

Sentra

HKI

BATAN

(BKHH)

melakukan

pemeriksaan

terhadap

usulan

permohonan perlindungan HKI dari Unit kerja untuk menentukan apakah permohonan tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku; 5.

Permohonan

perlindungan

HKI

yang

belum

memenuhi

persyaratan

dikembalikan ke unit kerja untuk diperbaiki; 6.

BKHH mengajukan permohonan perlindungan HKI kepada Ditjen HKI untuk mendapatkan nomor pendaftaran dengan melampirkan: a.

Formulir pendaftaran rangkap 4 (empat);

b.

Dokumen HKI rangkap 4 (empat);

c.

Surat

Pernyataan

Penyerahan

Hasil

Invensi/Desain/Ciptaan

dari

Inventor/Pendesain/ Pencipta dengan materai Rp. 6.000,00; dan d. 7.

Dokumen hasil penelusuran HKI.

BKHH melaporkan hasil pemrosesan HKI kepada pimpinan BATAN sesuai format dan jadwal yang telah ditetapkan.

IV.2.7.2. Pengelolaan dan Pemasaran HKI 1.

HKI terdaftar: a. Didaftarkan pemeriksaan substansi; b. Dilakukan perbaikan atas koreksi dari pemeriksa; c. Diupayakan segera memperoleh sertifikat; d. Dipromosikan/dipasarkan ke industri.

2.

HKI yang telah memperoleh sertifikat: a.

Dilakukan pemeliharaan tahunan;

b.

Dipromosikan/dipasarkan ke industri;

c.

Dilisensikan/dibuat perjanjian dengan industri untuk memperoleh royalty.

BATAN

- 43 IV.2.7.3. Evaluasi atas Permohonan Perlindungan dan Pengelolaan HKI Ketentuan tentang evaluasi atas permohonan Perlindungan dan Pengelolaan HKI disusun oleh BKHH sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. Jika terjadi perkara berkaitan dengan HKI di pengadilan maka BKHH bertindak selaku kuasa hukum BATAN. IV.3.

Indikator Output Indikator output adalah suatu nilai atau karakteristik yang digunakan untuk mengukur

luaran dari kegiatan manajemen penguatan kelembagaan iptek nuklir. Indikator output dari kegiatan tersebut disajikan pada Tabel 2 berikut ini: Tabel 2. Indikator Output Program Penguatan Kelembagaan Program Manajemen Penguatan Kelembagaan

Sub Program

Kegiatan

1. Perencanaan Penyusunan Program dan Program dan Anggaran, serta Monitoring Angggaran dan Evaluasi

2. Kerja sama

Peningkatan jejaring kerja sama kelembagaan iptek

Indikator Output - Program yang realistik, terukur dan kreatifantisipatif - Anggaran yang memadai dalam mendukung program BATAN -- Jejaring Laporan kerja hasil monitoring, yang kuat dan handal baik di dalam maupun di luar negeri - Dokumen kerja sama.

3. Sumber Daya Manusia

Peningkatan kompetensi SDM - SDM ahli dan profesional aparatur - Diklat keahlian, diklat fungsional, diklat Penyelenggaraan manajemen pengembangan pendidikan - Pejabat struktural dan dan pelatihan sumber daya fungsional yang terampil, manusia ahli, dan professional.

4. Sarana dan Prasarana/ BMN

Optimalisasi dan revitalisasi instalasi dan fasilitas nuklir

5. Budaya Pengembangan Budaya Keselamatan Keselamatan

Fasilitas nuklir dan sarana pendukung tersedia dan siap beroperasi secara optimal. Keselamatan dalam kegiatan pemanfaatan iptek nuklir (zero accident).

BATAN

- 44 6. Standardisasi Penguatan Pengawasan Iptek Nuklir Standardisasi

7. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Produk BATAN bermutu dan berdaya saing. Jumlah SNI, SB, usulan akreditasi dan sertifikasi. Pengembangan hak kekayaan Jumlah HKI produk BATAN. intelektual (HKI)

BATAN

- 45 BAB V MONITORING DAN EVALUASI, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN V.1.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Dalam situasi anggaran di sektor riset dan teknologi yang tidak longgar serta tuntutan

masyarakat yang makin menguat terhadap kontribusi dan peran nyata lembaga litbang mengatasi berbagai masalah pembangunan seperti masalah pangan, energi, peningkatan daya saing dan kemandirian, layanan kesehatan, air dan lingkungan, maka kegiatan monitoring dan evaluasi serta pengawasan dan pengendalian program dan anggaran sudah sepatutnya perlu ditingkatkan. Monitoring dan evaluasi (monev), pengawasan dan pengendalian (wasdal) program dan kegiatan bertujuan agar pelaksanaan program dan kegiatan tetap berjalan pada jalur yang direncanakan, selamat dan aman, efisien, efektif serta hasil yang diperoleh bermutu dan berdaya saing. Data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan ini memberikan gambaran yang objektif tentang kinerja dari pelaksanaan suatu program dan kegiatan di BATAN. Informasi ini penting untuk dasar perancangan usulan program dan anggaran BATAN tahun berikutnya. Kegiatan monev dan wasdal terhadap pelaksanaan program dan anggaran melekat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab para pejabat disetiap tingkatan manajemen, dari manajemen yang paling bawah sampai pada tingkatan manajemen puncak. Dalam lingkungan internal BATAN, Sekretaris Utama BATAN mempunyai peranan penting dalam pembinaan dan peningkatan kinerja pengawasan dan pengendalian program dan anggaran BATAN. Biro Perencanaan merupakan unit kerja yang ditugasi melakukan monitoring dan evaluasi serta pengendalian dan pembinaan pelaksanaan program BATAN, sedangkan Inspektorat merupakan unit kerja yang ditugasi melakukan pengawasan anggaran dan evaluasi terhadap kinerja satuan kerja dalam pengelolaan keuangan. Selain itu Inspektorat juga ditugasi melakukan pembinaan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan anggaran BATAN. Pusat Standardisasi dan Jamiman Mutu Nuklir (PSJMN) merupakan unit kerja yang ditugasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standardisasi di BATAN dalam rangka mewujudkan jaminan mutu hasil program BATAN. Pelaksanaan kegiatan monev dan wasdal program dan anggaran dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai petunjuk atau prosedur teknis yang akan disusun oleh Biro Perencanaan dan Inspektorat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Utama. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standardisasi di BATAN dilaksanakan sesuai dengan

BATAN

- 46 pedoman-pedoman dalam dokumen Sistem Standardisasi BATAN dan pedoman pelaksanaannya yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala BATAN. V.2.

Ketentuan Umum Pelaksanaan Monev dan Wasdal dilaksanakan secara berkala dan berjenjang. Pelaku atau pelaksana

monev dan wasdal di setiap unit organisasi adalah pejabat struktural dan pejabat fungsional yang menduduki jabatan Kepala Subbidang/Subbagian/Kelompok, Kepala Bidang/Bagian, dan Kepala Unit Kerja dengan ketentuan sebagai berikut: Pada unit organisasi setingkat sub bidang atau sub bagian atau kelompok, kegiatan wasdal dilakukan maksimal setiap 2 (dua) minggu sekali untuk membahas rencana kerja dan pembagian tugas serta untuk melakukan tindak koreksi dini melalui penyesuaian rencana kerja jika ada penyimpangan target. Hal-hal penting yang tidak dapat diselesaikan dilaporkan kepada Kepala Bidang/Bagian untuk ditindaklanjuti. Pada unit organisasi setingkat Eselon III (Bidang atau Bagian) kegiatan wasdal dilaksanakan melalui rapat bulanan atau mingguan yang terjadwal, dipimpin oleh Kepala Bidang/Bagian dan dihadiri para Kepala Subbidang/Subbagian/Kelompok. Keputusan penting dari setiap kali rapat direkam dalam bentuk Risalah Rapat, yang disampaikan kepada Kepala Unit Kerja dan peserta rapat untuk ditindaklanjuti. Format baku risalah rapat dibakukan oleh Pejabat Eselon II. Pejabat Eselon II (Kepala Unit Kerja) melaksanakan rapat koordinasi lengkap yang terjadwalkan maksimal setiap tiga bulan, dihadiri oleh seluruh Pejabat Eselon III (Kepala Bidang/Bagian) dan pejabat lain yang dianggap perlu hadir untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan program anggaran dan kegiatan. Di luar rapat koordinasi yang sudah terjadwalkan Kepala Unit Kerja dapat melaksanakan rapat koordinasi untuk mengatasi berbagai masalah yang perlu tindak lanjut segera mengacu pada risalah rapat bulanan yang diselenggarakan oleh Kepala Bidang/Bagian. Risalah rapat koordinasi tiga bulanan dituangkan dalam format baku yang ditetapkan oleh Biro Perencanaan dan Inspektorat sebagai laporan 3 (tiga) bulanan pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran. Risalah rapat ini disampaikan kepada Deputi atau Sekretaris Utama, Biro Perencanaan, dan Inspektorat yang selanjutnya dijadikan sebagai materi bahasan Rapat Koordinasi Deputi yang dipimpin oleh Sekretaris Utama atau Kepala BATAN.

BATAN

- 47 Pengawasan

terhadap

pelaksanaan

standardisasi

di

BATAN

secara

eksternal,

dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, audit dan inspeksi yang dikoordinasikan oleh PSJMN secara terjadwal. Hasil pemantauan, audit dan inspeksi pelaksanaan standardisasi di BATAN merupakan masukan untuk merumuskan kebijakan standardisasi di lingkungan BATAN kepada Kepala BATAN melalui Komisi Standardisasi BATAN (KSB). Secara internal unit kerja, pengawasa dilaksanakan oleh unit jaminan mutu atau tim jaminan mutu unit kerja. KSB yang diketuai oleh Sestama dengan anggota para Eselon II yang ditunjuk mewakili kedeputian BATAN dan Kepala PSJMN sebagai sekretaris, mengadakan rapat minimal dua kali dalam satu tahun untuk mengevaluasi pelaksanaan standardisasi di unit kerjanya. Keputusan rapat disampaikan kepada Kepala BATAN untuk ditetapkan sebagai Kebijakan Standardisasi BATAN dan direkam dalam bentuk dokumen Prioritas Program Standardisasi BATAN.

BATAN

- 48 BAB VI PENUTUP

Naskah tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Manajemen Penguatan Kelembagaan Iptek Nuklir ini merupakan tata cara pelaksanaan Kebijakan Umum yang berlaku di BATAN, dijabarkan dari Peraturan Kepala BATAN Nomor 101/KA/VI/2007 tentang Pedoman Manajemen Penelitian, Pengembangan, Perekayasaan, dan Diseminasi Iptek Nuklir. Dokumen ini disusun sebagai petunjuk atau acuan bagi setiap unit kerja di BATAN dalam penyiapan data dan informasi, penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan, serta pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian program penguatan kelembagaan di bidang iptek nuklir. Juklak ini disusun sebagai upaya BATAN untuk membangun dan mengembangkan Sistem Manajemen Mutu Terpadu di dalam pelaksanaan program kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan diseminasi iptek nuklir agar setiap program kegiatan litbangyasa dan diseminasi iptek nuklir disusun berdasarkan suatu rencana yang realistik, dilaksanakan dengan mengutamakan keselamatan, serta menghasilkan luaran dan produk bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, daya saing nasional, serta terbangunnya suatu citra positif di kalangan masyarakat awam tentang iptek nuklir dan BATAN. Dengan demikian kebijakan operasional di setiap unit kerja dalam bentuk prosedur teknis atau petunjuk teknis harus mengacu dan disusun berdasarkan petunjuk yang telah ditetapkan dalam juklak ini.

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, -ttdHUDI HASTOWO Salinan sesuai dengan aslinya, Plh. Kepala Biro Kerjasama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat

Haris Sutarta