KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
UNIVERSAL HEALTH COVERAGE BAGI SEKTOR INFORMAL Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, MA Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Wakil Kepala Bappenas
High Level Forum on Expanding Coverage to the Informal Sector Yogyakarta, 30 September 2013
KERANGKA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG • UU No. 17/2007 tentang RPJPN menyebutkan visi pembangunan ekonomi nasional sampai dengan 2025 adalah ”mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur.” • Mengacu proyeksi pertumbuhan RPJMN yg berkisar 6,3% - 6,8% per tahun, pada tahun 2014 PDB diperkirakan akan berkisar US$1.200 miliar dan PDB per kapita sedikit di bawah US$5.000. • Untuk jangka waktu yang lebih panjang, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan sbb: • PDB pada tahun 2025 berkisar antara US$ 3.760 – 4.730 miliar. • Dengan proyeksi penduduk sekitar 293 juta jiwa, PDB per kapita akan berkisar antara US$ 12.855 – 16.160. • Menurut Goldmann Sachs dan Economist, pada tahun 2050 PDB Indonesia akan mencapai lebih dari US$ 26.000 miliar dan menjadi kekuatan 6 besar dunia.
“Mendorong Indonesia menjadi kekuatan 10 besar dunia di tahun 2030 dan 6 besar dunia pada tahun 2050 melalui ”pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan”
Percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi yg inklusif dlaam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat
2
LANDASAN UU SJSN & BPJS MENGAMANATKAN ASURANSI SOSIAL 1. Pendorong cakupan universal 2. Pencegah kegagalan pasar 3. Pendorong efisiensi makro
4. Mendukung kinerja kesehatan
3
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL UU 40/2004 tentang SJSN UU 24/2011 tentang BPJS Askes, Jamkesmas, JPK bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan BPJS Kesehatan Jaminan Kesehatan
Program Kesehatan Jamsostek ditransfer ke BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014
Jaminan Kecelakaan Kerja
Transformasi harus selesai pada 1 Januari 2014
Jamsostek bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua
Jaminan Pensiun
BPJS ketenagakerjaan harus mulai diselenggarakan pada 1 Juli 2015
Jaminan Kematian
4
PENTINGNYA PERLUASAN CAKUPAN JKN 1. Amendemen Konstitusi memberi mandat bahwa negara harus mengembangkan jaminan sosial bagi seluruh warga nerga. Ditindak lanjuti oleh UU No. 40/2004 tentang SJSN dan UU No. 24/2011 tentang BPJS.
2. Bonus Demografi dan kompetisi global ke depan membutuhkan sumberdaya manusia yang sehat dan berkualitas. 3. Perlindungan bagi kelompok miskin dan rentan Terutama mencegah tidak jatuh lebih miskin saat sakit.
5
Manfaat (which benefits are covered?)
KEBIJAKAN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE
ASURANSI ASKES JAM SOS SWASTA TEK
Pembiayaan (what proportion of the cost is covered?)
diperkirakan sekitar 32,5 juta pekerja informal yang belum tercover (IES)
JAMKESMAS
JAMKESDA
Kepesertaan (who is insured?) 6
KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN (Perpres No. 12/2013 tentang Jamkes) Kepesertaan mencakup: 1. Pengalihan dan integrasi peserta Jamkesmas/da, JPK Jamsostek, PNS/TNI/Polri. 2. Perluasan kepesertaan di kelompok pekerja swasta dan pekerja mandiri (sektor informal).
PBI
Fakir miskin
BUKAN PBI
Tidak mampu
Pekerja Penerima upah (dan ART) • • • • •
PNS TNI Polri Pejabat negara Pegawai Pemerintah non PNS • Pensiunan • Pegawai Swasta • Pekerja lain yg menerima upah
Bukan Pekerja (dan ART)
Pekerja Bukan Penerima upah (dan ART) • Pekerja diluar hubungan kerja/pekerja mandiri • Pekerja lain yg tidak menerima upah
• • • • •
Investor Pemberi kerja Penerima Pensiun Veteran Perintis kemerdekaan • Bukan pekerja lainnya yang mampu membayar iuran 7
BEBERAPA KARAKTERISTIK SEKTOR INFORMAL •
Saat ini, dari 120 juta angkatan kerja, 114 juta adalah pekerja, sedangkan 6 juta orang menganggur.
•
60% diantaranya adalah pekerja informal (BPS, Feb 2013). – Sekitar 20 juta pekerja (28,3%) adalah unpaid family workers. – Sekitar 35,6 juta orang (31,5%) bekerja kurang dari 35 jam/minggu (kategori setengah menganggur).
•
Sekitar 55,5 juta pekerja (49,2%) hanya berpendidikan SD ke bawah.
•
Rata2 pendapatannya adalah Rp.1,5 juta/bulan. 8
BEBERAPA TANTANGAN PERLUASAN CAKUPAN KEPADA SEKTOR INFORMAL • Tersebar di berbagai pelosok nusantara (termasuk diantaranya petani, nelayan, buruh perkebunan, dsb) • Sekitar 43% berusaha pada tempat yang tidak permanen.
• Mobilitas tenaga kerja sangat tinggi • Dapat memiliki 2-3 pekerjaan sekaligus, atau jam kerja tidak menentu
• Pendapatan sering tidak stabil dan berkelanjutan • Kurang terlibat dalam jasa keuangan. • Hanya 16% dari pekerja informal yang memiliki rekening bank atas nama sendiri • Sekitar 86% menerima pendapatan dalam bentuk tunai 9
GAP KETERSEDIAAN FASILITAS DAN TENAGA MEDIS DI PUSKESMAS DAN PUSTU Indikator Gap Instalasi Air
Puskesmas
Pustu
517
2.837
5.860
22.154
Listrik
305
10.282 (termasuk Poskesdes dan Polindes)
Keberadaan Dokter
733
20.871
Keberadaan Bidan
187
5.831
Keberadaan Dokter Gigi
106
7.400
Inkubator bayi
Sumber: Podes 2011
10
DISTRIBUSI/PERSEBARAN BIDAN DI TINGKAT DESA
Sumber: Podes 2011
11
PERSEBARAN FASKES YANG DILENGKAPI LISTRIK
Sumber: Podes 2011
12
PENGALAMAN NEGARA LAIN - STRATEGI PERLUASAN CAKUPAN SEKTOR INFORMAL 3 Pilihan Strategi: 1. Contributory (contoh: US, Jepang, Taiwan) 2. Non contributory (contoh: Thailand, Korsel, dan Philipina) 3. Kombinasi 1 dan 2 (contoh: Vietnam, China)
13
HAL-HAL PENTING DALAM STRATEGI PERLUASAN KEPESERTAAN Hasil IES: • Sekitar 48% pekerja informal tidak mengetahui tentang jaminan kesehatan. • Sekitar 38% pekerja informal tidak mengetahui bagaimana proses pendaftaran kepesertaan jaminan kesehatan • Dari yang telah memiliki jaminan kesehatan, cukup banyak yang tidak memahami paket manfaat yg diberikan.
1. Design kontribusi dan manfaat yang didapat harus jelas agar masyarakat yakin perlunya menyisihkan pendapatan yg terbatas. 2. Pengumpulan/pembayaran premi yg fleksibel waktu dan besarannya, terpercaya, dan mudah.
3. Informasi (Social marketing): pentingnya hidup sehat, pengobatan yang benar, prinsip asuransi sosial, dsb.
14
KESIMPULAN • Peran pemerintah daerah penting dalam mendukung perluasan kepesertaan. – Berdasarkan survei SMERU, setidaknya sebanyak 245 kabupaten/kota memiliki Jamkesda, sebagiannya telah melakukan pengumpulan premi/iuran, baik secara langsung (melalui UPTD) maupun tidak langsung (menggunakan pihak ketiga).
• Memanfaatkan sistem kelembagaan masyarakat yang telah berakar di masyarakat: koperasi, asosiasi, dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya. – Perlu penilaian terhadap dasar hukum kelembagaan, kapasitas pengelolaan, dan tata kelola.
• Memanfaatkan inovasi: branchless banking – e money untuk pengumpulan premi di daerah sulit. • Melakukan uji coba berbagai alternatif strategi dan evaluasinya. • Pengalaman negara lain dapat membantu penyusunan strategi yang dapat menyeimbangkan prinsip: keadilan, keberlanjutan, efisiensi, dan kualitas layanan.
TERIMA KASIH
15
