IMPLEMENTASI PROGRAM UNIVERSAL COVERAGE DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT Prof. Dr. R. D. KANDOUW MANADO Vega Alfa Runtunuwu Jantje. Mandey Salmin Dengo ABSTRACT : Since 2011 the municipality of Manado implement programs or Universal Coverage Universal Health Insurance, which is the social protection program in the field of public health to ensure the city of Manado who do not have health insurance. in respect of it, this research to know "how the universal coverage program implementation in health care in hospitals. Prof. Dr. RD Kandou Manado. Research using qualitative methods. in this case the universal coverage program implementation seen / observed by using the four critical variables in the model of implementation of the policy of Edward III, Communications, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. informants in this study were taken from: Program Implementation Unit (4 people), Dr Kandou (4 people) and Community (4 people). Data collection with interactive model analysis techniques of Miles and Hubernam. The results showed: (1) Communication between the program managers, health care providers and community groups performed well targeted and effective; (2) HR and financial resources for adequate implementation provided; (3) Disposition (commitment and consistency) implement programs and health care providers are good / high; and (4) The bureaucratic structure well ordered and effective. Based on these results it can be concluded that the implementation of universal coverage (Jamkesta) in health care at the Hospital Prof. Dr. RD Kandou run properly and effectively see the factor of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Conclusions based on these results suggested still need to improve the implementation of the universal coverage program to make it better. Keywords : implement programs or Universal Coverage Universal Health Insurance
berobat rendah, stabilitas ekonomi mantap,
PENDAHULUAN
investasi dan tabungan memadai sehingga Kesehatan dan penyakit adalah hal yang
tidak
permasalahan
dapat
dipisahkan
kemiskinan.
dari
miskin menjadi rentan terhadap berbagai macam penyakit, karena mereka mengalami gangguan seperti menderita gizi buruk, pengetahuan kesehatan berkurang, perilaku kesehatan kurang, lingkungan pemukiman yang buruk, biaya kesehatan tidak tersedia. Sebaliknya kesehatan juga mempengaruhi kemiskinan, masyarakat yang sehat menekan karena
orang
yang
sehat
memiliki kondisi tingkat pendidikan yang maju, produktivitas kerja tinggi, pengeluaran JAP NO.31 VOL III 2015
yang
sehat
dapat
menekan
pengeluaran untuk berobat.
Kemiskinan
mempengaruhi kesehatan sehingga orang
kemiskinan
orang
Deklarasi
Universal
Hak
Azasi
Manusia oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)
Tahun
1948
(Indonesia
ikut
menandatanganinya) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 H, menetapkan bahwa Kesehatan adalah hak dasar setiap individu dan
semua
warga
Negara
berhak
mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk masyarakat
miskin.
Karena
itu
setiap
individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh kesehatannya,
perlindungan dan
negara
terhadap bertanggung Page 1
jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup
agar dapat memenuhi kebutuhan dasar
sehat bagi penduduknya termasuk bagi
hidupnya yang layak.
masyarakat miskin.
Berdasarkan konstitusi dan Undang-
Kenyataan yang terjadi, derajat
Undang tersebut, Kementerian Kesehatan
kesehatan masyarakat miskin yang masih
sejak
rendah diakibatkan
program Jaminan Kesehatan Sosial, dimulai
akses
terhadap
juga karena sulitnya pelayanan
tahun
2005
telah
melaksanakan
kesehatan.
dengan program Jaminan Pemeliharaan
Kesulitan akses pelayanan ini disebabkan
Kesehatan bagi Masyarakat Miskin/JPKMM
oleh berbagai faktor seperti tidak adanya
atau
kemampuan secara ekonomi dikarenakan
ASKESKIN (2005 s/d 2007) yang kemudian
biaya kesehatan yang mahal, peningkatan
berubah nama menjadi program Jaminan
biaya kesehatan yang diakibatkan oleh
Kesehatan
berbagai faktor seperti perubahan pola
sejak
penyakit,
teknologi
maupun Jamkesmas kesemuanya memiliki
kesehatan dan kedokteran, kondisi geografis
tujuan yang sama yaitu melaksanakan
yang
penjaminan pelayanan kesehatan terhadap
perkembangan
sulit
untuk
menjangkau
sarana
kesehatan.
dikenal
Masyarakat
tahun
2008.
dengan
program
(JAMKESMAS) JPKMM/Askeskin,
masyarakat miskin dan tidak mampu dengan
Kesadaran jaminan
lebih
tentang
perlindungan
pentingnya terus
sosial. Pelaksanaan program Jamkesmas
berkembang sesuai amanat pada perubahan
mengikuti prinsip-prinsip penyelenggaraan
UUD
yaitu
sebagaimana yang diatur dalam UU SJSN
negara
Nomor 40 Tahun 2008, yaitu dikelola secara
mengembangkan Sistem Jaminan Sosial
nasional, nirlaba, portabilitas, transparan,
bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan
efisien dan efektif.
1945
Pasal
menyebutkan
dimasukkannya
34
sosial
menggunakan prinsip asuransi kesehatan
ayat
2,
bahwa
Sistem
Jaminan
Sosial
Pelaksanaan program Jamkesmas
dalam perubahan UUD 1945, dan terbitnya
tersebut merupakan upaya untuk menjaga
UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
kesinambungan pelayanan kesehatan bagi
Jaminan Sosial Nasional (SJSN), menjadi
masyarakat miskin dan tidak mampu yang
suatu bukti yang kuat bahwa pemerintah dan
merupakan masa transisi sampai dengan
pemangku kepentingan terkait memiliki
diserahkannya kepada Badan Penyelenggara
komitmen yang besar untuk mewujudkan
Jaminan Sosial (BPJS) sesuai Undang-
kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya.
Undang SJSN. Program Jamkesmas Tahun
Karena melalui SJSN sebagai salah satu
2011
bentuk perlindungan sosial pada hakekatnya
perbaikan
bertujuan untuk menjamin seluruh rakyat
pelayanan, pendanaan dan pengorganisasian.
dilaksanakan pada
dengan aspek
beberapa kepesertaan,
Perbaikan pada aspek kepesertaan, yaitu JAP NO.31 VOL III 2015
Page 2
sejak tahun 2010 telah dilakukan upaya
telah
perluasan cakupan, melalui penjaminan
Coverage atau Jaminan Kesehatan Semesta
kesehatan
miskin
yang penyelenggaraannya diatur dengan
penghuni panti-panti sosial, masyarakat
Peraturan Walikota Manado yang ditetapkan
miskin
serta
pada setiap tahun anggaran. Pada Tahun
masyarakat miskin akibat bencana paska
2013 penyelenggaraan Universal Coverage
tanggap darurat, sampai dengan satu tahun
ditetapkan
setelah kejadian bencana. Peserta yang telah
Manado 11 Tahun 2013; sedangkan untuk
dicakup
Tahun
kepada
masyarakat
penghuni
sejak
lapas/rutan
tahun
2008
meliputi
melaksanakan
Program
dalam
2014
Peraturan
diatur
dengan
Universal
Walikota
Peraturan
masyarakat miskin dan tidak mampu yang
Walikota Manado Nomor 05 Tahun 2014.
ada dalam kuota, peserta Program Keluarga
Menurut Perwako tersebut bahwa program
Harapan (PKH), gelandangan, pengemis dan
Universal Coverage atau Jaminan Kesehatan
anak
aspek
Semesta merupakan salah satu bentuk
pelayanan dilakukan dengan meningkatkan
perlidungan sosial di bidang kesehatan untuk
kualitas pelayanan kesehatan dengan sistem
menjamin agar memenuhi kebutuhan dasar
rujukan terstruktur mulai dari pemberi
kesehatan yang layak, bersifat pelayanan
pelayanan kesehatan dasar (PPK-I), pemberi
kesehatan
pelayanan
mencakup pelayanan promotif (peningkatan
terlantar.
Perbaikan
kesehatan
pada
rujukan
(PPK-II)
menyeluruh
sampai pada pemberi pelayanan kesehatan
kualitas
(PPK-III). Perbaikan dari segi pendanaan
serta kuratif (penyembuhan) dan rehabilitatif
yaitu dengan meningkatkan besaran alokasi
(pengembalian
anggaran baik yang bersumber dari APBN
secara berjenjang dan dengan mutu yang
maupun APBD. Perbaikan pada aspek
terjamin serta pembiayaan yang ditanggung
pengorganisasian
oleh
dilakukan
dengan
hidup),
(komprehensif)
preventif
fungsi),
Pemerintah
Kota
(pencegahan)
yang
diberikan
Manado
yang
mengadakan pertemuan-pertemuan antara
bersumber dari APBD yang dialokasikan
pemberi pelayanan dan penerima pelayanan.
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Peningkatan
jaminan
kesehatan
(DPA) Dinas Kesehatan. Program Universal
masyarakat tersebut terus dilakukan yaitu
Coverage
pada Tahun 2011 Kementerian Kesehatan
perlindungan
mencanangkan program Jaminan Kesehatan
untuk menjamin masyarakat Kota Manado
Semesta (Universal Coverage), sehingga
yang belum memiliki jaminan kesehatan.
nantinya seluruh penduduk Indonesia akan
Penyelenggaraan program dilaksanakan oleh
masuk
unit
dalam
suatu
Sistem
Jaminan
Kesehatan Masyarakat. Sesuai dengan kebijakan tersebut Pemerintah Kota Manado sejak Tahun 2011 JAP NO.31 VOL III 2015
yang
adalah
suatu
program
sosial
dibidang
kesehatan
menyelenggarakan
Jaminan
Kesehatan Semesta yang melekat pada Bidang Kesehatan
Upaya di
Pelayanan Dinas
Jaminan
Kesehatan
Kota Page 3
Manado. Peserta universal coverage adalah
darah, (e) penyediaan dan distribusi obat
penduduk
belum mengakomodasi kebutuhan pelayanan
Kota
Manado
yang
belum
memiliki jaminan kesehatan lainnya dan
obat program universal coverage.
memiliki kartu Jamkesta yang diterbitkan
Beberapa
indikasi
mendorong
permasalahan
oleh Pemerintah Kota Manado. Pemberi
tersebut
penulis
Pelayanan Kesehatan (PPK) pada program
melakukan penelitian tentang “Implementasi
Universal Coverage meliputi : (1) PPK
Program
tingkat dasar (PPK-I) yaitu Puskesmas dan
Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Prof.
Jaringannya, (2) PPK tingkat lanjut (PPK-II)
Dr. R. D. Kandou Manado”.
Universal
untuk
Coverage
dalam
yaitu Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta
Berdasarkan latar belakang dan
serta Balai Kesehatan Mata Masyarakat
pemikiran tersebut maka masalah yang
yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota
hendak dijawab dalam penelitian ini adalah
Manado, dan (3) PPK-III yaitu PPK tingkat
“bagaimana
lanjut yang tidak dapat ditangani oleh PPK-
Universal Coverage (Jaminan Kesehatan
II yakni Rumah Sakit Prof. Dr. R. D.
Semesta) dalam pelayanan kesehatan di
Kandou Manado. Dalam hal ini Rumah
Rumah Sakit Prof. Dr. R.D. Kandou
Sakit Prof. Dr. R. D. Kandou Manado
Manado ?”
merupakan
salah
satu
rumah
sakit
implementasi
Berdasarkan
program
perumusan
masalah
pemerintah yang memberikan pelayanan
tersebut maka tujuan penelitian ini adalah
kesehatan tingkat lanjut (PPK-III).
untuk mengetahui implementasi program
Walaupun implementasi program
universal
coverage
dalam
pelayanan
Universal Coverage (Jaminan Kesehatan
kesehatan di Rumah Sakit Prof. Dr. R. D.
Semesta) ini sudah berjalan beberapa tahun
Kandou Manado.
dan terus dilakukan perbaikan, namun dari informasi masih
yang
diperoleh
menunjukkan
terdapat
beberapa
permasalahan
METODE PENELITIAN A. Metode Yang Digunakan Metode
terutama di tingkat Pemberi Pelayanan
yang ini
digunakan
Kesehatan (PPK) terutama di PPK-I dan
dalam
PPK-II, yaitu seperti :
kualitatif. Menurut Bungin (2010) penelitian
(a) masih sering
penelitian
cocok adalah
metode
terdapat penolakan pasien Jamkesta dengan
kualitatif
alasan kapasitas Rumah Sakit sudah penuh,
membangun
(b) sistem rujukan belum berjalan dengan
menjelaskan makna dibalik realita. Moleong
optimal, (c) penanganan pasien oleh dokter
(2006)
dan tenaga medis lainnya di rumah sakit
kualitatif adalah penelitian yang bermaksud
tidak maksimal; (d) peserta masih dikenakan
untuk memahami fenomena tentang apa
urun biaya dalam mendapatkan obat atau
yang
JAP NO.31 VOL III 2015
bertujuan
menggali
dan
suatu
preposisi
atau
mengatakan
dialami
oleh
metode
subyek
penelitian
penelitian Page 4
(misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan
implementasi
lainnya), secara holistik, dan dengan cara
dikemukakan oleh Edward III yaitu :
deskripsi
dalam
bentuk
kata-kata
kebijakan
publik
yang
dan
bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2006). Dalam penelitian kualitatif, data dituangkan secara deskriptif dalam bentuk laporan dan uraian
1. Komunikasi, 2. Sumberdaya, 3. Disposisi, 4. Struktur birokrasi, C. Sumber Data (Informan Penelitian) Sumber
(Nasution, 2001).
data
(informan)
dalam
penelitian ini diambil dari unsur yang terkait B. Definisi Konseptual Fokus Penelitian Cara
pengukuran
variabel
dengan implementasi program Universal Covegare/Jamkesta di Kota Manado yaitu :
penelitian biasanya dirumuskan dalam apa
unsur
yang
definisi
pemberi pelayanan kesehatan/PPK ), dan
definisi
unsur penerima pelayanan (peserta program
Definisi
universal coverage/jamkesta).
disebut
konseptual/konsepsional
dan
operasional.
pelaksana
program
(UP),
unsur
konseptual/konsepsional adalah istilah atau definisi
yang
digunakan
untuk
menggambarkan secara abstrak : kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok
atau
individu
tertentu
a. Unit Pelaksana (UP) program universal coverage/Jamkesta, terdiri dari : Kepala Dinas
(penanggung
Konsep yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah implementasi program (jaminan
jawab
Manado
UP),
Kepala
Bidang Upaya Pelayanan dan Jaminan Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Kota
Manado (kepala unit UP), Kepala Seksi Jaminan
Unit
coverage
Kota
Pelayanan
Kesehatan
(sekretaris UP), dan Kepala Seksi pada
(Singarimbun dan Effendy, 2000).
universal
Kesehatan
Pelayanan
dan
Kepesertaan.
Jumlah informan unsur UP seluruhnya 4 orang.
kesehatan
b. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK)
semesta) yaitu program perlindungan sosial
pada Rumah Sakit Prof.Dr. Kandow
di bidang kesehatan yang dilaksanakan oleh
Manado,
pemerintah Kota Manado untuk menjamin
berkompeten RS, petugas administrasi
masyarakat Kota Manado yang belum
program universal coverage/jamkesta
memiliki jaminan kesehatan. Implementasi
di
program universal coverage tersebut dilihat
kesehatan di RS (dokter, perawat).
RS,
terdiri
para
dari
petugas
:
Pejabat
pelayanan
dilihat dari empat faktor dari proses JAP NO.31 VOL III 2015
Page 5
Jumlah informan dari unsur penerima pelayanan ini sebanyak 4 orang.
universal coverage/jamkesta), diambil acak
pada
saat
mereka
mendapatkan pelayanan atau pasca memperoleh pelayanan di RS. Jumlah informan
unsur
Teknik Analisis Data Teknik
c. Penerima Pelayanan (peserta program
secara
E.
penerima
pelayanan/peserta program sebanyak 4 orang.
analisis
kualitatif
yang
digunakan ialah model analisis interaktif dari Miles dan Hubermann (dalam Rohidi dan Mulyarto, 1992) dengan langkahlangkah sebagai berikut : a. Pengumpulan Data; yaitu dilakukan dengan teknik wawancara berpedoman pada pedoman wawancara. b. Reduksi data, ialah proses pemilihan,
Dengan demikian jumlah seluruh sumber data (informan) yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah sebanyak 12 orang.
pemusatan
pada
penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari
D. Instrumen dan Teknik Pengumpulan
perhatian
catatan-catatan
di
lapangan.
Kegiatan mereduksi data ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian
Data
berlangsung. Menurut Usman dan Setiady (2006)
c. Penyajian data. Data hasil reduksi
instrumen pengumpul data dalam penelitin
disajikan dalam bentuk teks naratif.
kualitatif ialah si peneliti sendiri, jadi si
d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi.
peneliti merupakan key instrument. Moleong (2006) mengatakan, penelitian kualitatif
PEMBAHASAN
menggunakan metode pengumpulan data
Sebagaimana telah disebutkan di
kualitatif yaitu pengamatan (observasi),
atas bahwa implementasi program universal
wawancara, dan penelaahan dokumen.
coverage yang menjadi fokus penelitian ini yaitu program perlindungan sosial di bidang
Instrumen adalah
peneliti
dalam
penelitian
sendiri,
ini
dengan
menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :
kesehatan (jaminan kesehatan semesta atau Jamkesta)
yang
dicanangkan
dan
dilaksanakan oleh pemerintah Kota Manado untuk menjamin masyarakat Kota Manado
1. Wawancara (Interview
yang belum memiliki jaminan kesehatan.
2. Observasi (pengamatan),
Dalam penelitian ini implementasi program
3. Studi Dokumentasi..
universal coverage tersebut dilihat dilihat dari empat faktor dari proses implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward III yaitu : (1) Komunikasi, yaitu
JAP NO.31 VOL III 2015
Page 6
komunikasi para penyelenggara program
Komunikasi
(unit
semakin
pelaksana
program/UP,
pemberi
menjadi
tinggi
penting
pengetahuan
karena kelompok
pelayanan kesehatan/RS) terhadap kelompok
sasaran atas kebijakan/program maka akan
sasaran
mengurangi
tingkat
program); (2) Sumberdaya, yaitu tingkat
kekeliruan
dalam
kecukupan atau memadainya sumberdaya
kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya
manusia pelaksana dan sumberdaya finansial
(Edward III dalam Nugroho, 2009).
program
(masyarakat,
peserta
yang tersedia disediakan oleh pemerintah
Komunikasi
penolakan
dan
mengaplikasikan
dalam
rangka
Kota Manado untuk implementasi program;
implementasi program universal coverage
(3) Disposisi, yaitu karakteristik yang
dalam pelayanan kesehatan di RSUP. Prof.
dimiliki para pelaksana program (UP) dan
Dr. R. D. Kandou dilihat dari dua aspek
pemberi pelayanan kesehatan (RS) terutama
yaitu : pertama adalah metode dan sarana
adalah
komunikasi/sosialisasi yang digunakan, dan
menyangkut
aspek-aspek
:
kecakapan, komitmen, konsistensi; dan (4)
kedua
Struktur
menyangkut
dilakukan. Dalam implementasi program
tatakerja
universal coverage, ada dua unsur yang
birokrasi, yaitu
mekanisme,
prosedur
dan
adalah
intensitas
(standard operating procedur atau SOP) dan
berkewajiban
struktur
mengkomunikasikan atau mensosialisasikan
organisasi
penyelenggaraan
program universal coverage. Seperti
yang
ataupun
komunikasi
berperan
dalam
yaitu pihak pemerintah Kota Manado itu dalam
sendiri sebagai pemilik dan penyelenggara
teori/model implementasi oleh Edward III,
program, dan pihak Rumah Sakit sebagai
bahwa
pelaksana
komunikasi
dikatakan
merupakan
aspek
pelayanan
kesehatan.
pertama-tama harus ada agar pelaksanaan
Sebagaimana telah dikemukakan di atas
kebijakan/program
bahwa dalam penyelenggaraan program
efektif.
Komunikasi
disini adalah berkenaan dengan bagaimana
Universal
kebijakan/program dikomunikasikan pada
Pelaksana
organisasi
publik.
Kesehatan Kota Manado yang ditetapkan
Kebijakan/program akan dapat dilaksanakan
dengan Peraturan Walikota Manado terakhir
dengan
terjadi
(Tahun 2014) dengan Peraturan Walikota
komunikasi yang efektif antara pelaksana
Manado Nomor 5 Tahun 2014 tentang
kebijakan/program dengan para kelompok
Penyelenggaraan
sasaran (target group). Dengan komunikasi
Semesta (Universal Covegare). Susunan
maka
pelaksana
baik
dan
tujuan
dan/atau
efektif
jika
Coverage (UP)
dibentuk
Program
Jaminan
pada
Unit Dinas
Kesehatan
dan
sasaran
dari
Unit Pelaksana (UP) Menurut Perwako
dapat
disosialisasikan
tersebut terdiri dari : Penanggung Jawab
secara baik sehingga dapat menghindari
(Kadis Kesehatan), Kepala Unit (Kepala
adanya distorsi atas kebijakan tersebut.
Bidang
kebijakan/program
JAP NO.31 VOL III 2015
Upaya
Pelayanan
dan
Jamin Page 7
Kesehatan Dinas Kesehatan), Sekretaris
2. Sumberdaya
untuk
implementasi
(Kepala Seksi Jaminan Pelayanan Kesehatan
program universal coverage adalah
Dinas Kesehatan), dan Anggota yang terdiri
memadai baik sumberdaya manusia
dari Unit Pelayanan dan Kepesertaan, Unit
pelaksana maupun sumberdya financial
Keuangan
(biaya/anggaran). SDM Unit Pelaksana
dan
Verifikasi,
dan
Unit
Monitoring dan Evaluasi.
program pada Dinas Kesehatan maupun SDM pemberi pelayanan kesehatan
KESIMPULAN DAN SARAN
pada Rumah Sakit Kandou memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.
A. Kesimpulan Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
bagaimana
implementasi
Biaya untuk implementasi program sudah disediakan secara memadai yang
(jamkesta)
bersumber dari APBD Kota Manado
dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit
yang dialokasikan dalam Dokumen
Prof. Dr. R. D. Kandou Manado. Dengan
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas
berlandaskan pada teori/model implementasi
Kesehatan.
program
universal
coverage
dari Edward-III, berdasarkan hasil penelitian
dimiliki
menunjukkan : 1. Komunikasi antara pihak pelaksana program
3. Disposisi
(Dinas
Kesehatan
Kota
atau para
karakteristik pegawai
yang
pelaksana
program baik Unit Pelaksana program pada Dinas Kesehatan maupun pada
Manado), pihak pemberi pelayanan
Pelaksana
kesehatan (Rumah Sakit Prof. Kandow)
Rumah
dan
sasaran
khususnya dilihat dilihat dari segi
(Masyarakat umum) dilakukan dengan
kesediaan/komitmen dan konsistensi
baik dan efektif. Sosialisasi program
untuk melaksanakan program.
dengan
kelompok
dilakukan dengan beberapa metode
4. Struktur
Pelayanan Sakit
Kesehatan
adalah
birokrasi
di
baik/tinggi
implementasi
seperti : sosialisasi ke masyarakat
program univeraal
melalui
kecamatan,
tertata dengan efektif baik berupa SOP,
pemerintah keurahan dan lingkungan,
struktur organaisasi pelaksana, maupun
sosialisasi lewat standing banner yang
pembagian tugas dan tanggung jawab.
pemerintah
coverage
sudah
dipajang di rumah sakit, panplet, dan
Berdasarkan hasil penelitian tersebut
juga melalui media cetak dan media
dapat disimpulkan bahwa implementasi
sosial. Komunikasi antara pihak unit
program universal coverage (jamkesmas)
pelaksana program dan pihak rumah
dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit
sakit melalui pertemuan yang diadakan
Prof. Dr. R. D. Kandou berjalan baik dan
secara rutin.
efektif dilihat dari empat faktor penting yang berpengaruh
JAP NO.31 VOL III 2015
terhadap
impkementasi Page 8
kebijakan
publik
yaitu
komunikasi,
konsistensi
dalam namu
melaksanaan
sumberdaya, disposisi atau karakteristik
program,
masih
perlu
pelaksana, dan struktur birokrasi.
ditingkatkan sehingga pelayanan lebih berkualitas.
B. Saran
4. Struktur
Berdasarkan
kesimpulan
hasil
penelitian tersebut maka perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut : 1. Faktor
komunikasi
implementasi
program
organisasi,
dalam univerdsal
coverage dalam pelayanan ksehatan di RS. Prof. R. D. Kandou sudah baik dan
(SOP,
pembangian
struktur
kerja
dan
tanggung jawab) pelaksana program sudah
di
birokrasi
baik,
namun
perlu
adanya
tambahan tenaga kerja/pegawai UC yang ada di Rumah Sakit sehingga pelayanan kepada peserta UC dapat lebih cepat, tepat dan berkualitas.
efektif, namun masih perlu ditingkatkan kualitasnya.
Sosialisasi
program
hendaknya langsung diberikan kepada masyarakat
kerjasama
yang
lebih
intensif dengan pemerintah kelurahan
DAFTAR PUSTAKA Abdulwahab, S, 1996, Pengantar Analisis
dan kepala lingkungan. Pihak rumah
Kebijaksanaan
sakit juga harus ebih terbuka di dalam
Rineka Cipta.
Negara,
Jakarta
:
menjelaskan kepada masyarakat/calon pasien mengenai berbagai hal yang
Dari Formulasi Ke Implementasi
terkait dengan program ini. 2. Sumberdaya manusia dan finansial untuk pelaksanaan program universal coverage sudah memadai, baik pada Unit
Pelaksana
(UP)
____________, 2008, Analisis Kebijakan :
pada
Dinas
Kesehatan maupun pada Rumah Sakit
Kebijaksanaan
Negara,
Jakarta
:
Bumi Aksara. Badjuri, A.K. dan Yuwono, T, 2002, Kebijakan Publik : Konsep dan Strategi,
pemberi pelayanan kesehatan. Yang perlu
ditingkatkan
adalah
alokasi
Bungin, B., 2010,
Metodologi Penelitian
anggaran untuk program ini sehingga
Kualitatif, Jakarta, Kencana Prenada
pelayanan kesehatan kepada peserta
Media Group.
program UC dapat lebih baik dan lebih Dunn, W, N, 2001, Analisis Kebijakan
berkualitas. 3. Disposisi (karakteristik sikap) para pelaksana program umumnya sudah baik
dilihat
JAP NO.31 VOL III 2015
dari
komitmen
Publik, Terjemahan, Yogyakarta : UGM-Prss.
dan
Page 9
Dwiyanto, A. 2002, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Yogyakarta, Pusat
Studi
Kependudukan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
Kebijakan UGM.
tentang Rumah Sakit. Indiahono,
D.
2010,
Perbandingan
Administrasi Publik : Model, Konsep dan
Aplikasi,
Yogyakarta,
Gava
Media.
Administrasi Publik : Konsep, Teori, Isu, Yogyakarta, Gava Media. dan
Kesehatan di Puskesmas, Rujukan
Setiady,
2006,
A.,
2002,
Metode
Mengevaluasi
Mengukur Kinerja
Pemerintah
:
Pemerintah
Kecamatan,
dan
Organisasi
Penerapan
Rumah
Sakit
pada
Makalah,
STPDN Jatinogor Jawa Barat.
dijamin
Pemerintah.
Tahun
2011
tentang
Pedoman
Pelaksanaan Jamkesmas. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2581 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas. Peraturan Walikota Manado Nomor 05 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Sumber Lain :
Jaminan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Yang
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903
Penelitian Sosial, Jakarta, Erlangga. Yousa,
1202 Tahun 2005 tentang Pelayanan
Rawat Jalan dan Rawat Inap Kelas III
Keban, Y.T. 2008, Enam Dimensi Strategis
Usman
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor
Sistem
Jaminan
(Universal
Kesehatan
Semesta Coverage)
Sosial
Nasional. .
JAP NO.31 VOL III 2015
Page 10
