Retribusi Daerah dari Sektor Informal

Isu dan Masalah dalam Upaya Menggali Potensi Pajak/Retribusi Daerah dari Sektor Informal

Teguh Kurniawan Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI http://staff.blog.ui.edu/teguh1 [email protected]

Seminar Satu Hari “Menggali Potensi Pajak dari PKL di Jakarta dan Bandung: Kesempatan dan Tantangan”, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung 21 Januari 2009

Isi Presentasi † Sektor Informal secara Teori dan Praktek serta Kontribusinya dalam Perekonomian Kota † Pajak dan Retribusi Daerah secara Teori dan Prakteknya menurut Ketentuan Perundang-undangan Republik Indonesia † Sektor Informal dan Potensinya bagi Pajak/Retribusi Daerah: Isu dan Masalah yang dihadapi † Penutup: Kesimpulan dan Saran Seminar Satu Hari “Menggali Potensi Pajak dari PKL di Jakarta dan Bandung: Kesempatan dan Tantangan”, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung 21 Januari 2009

Bagian 1

Seminar Satu Hari “Menggali Potensi Pajak dari PKL di Jakarta dan Bandung: Kesempatan dan Tantangan”, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung 21 Januari 2009

Definisi Sektor Informal † Aktivitas ekonomi yang mengambil tempat diluar norma formal dari transaksi ekonomi yang dibentuk oleh negara dan dunia bisnis. Sektor informal tidak berarti ilegal. Secara umum, istilah sektor informal mengacu pada usaha kecil atau mikro yang dikelola secara individual atau keluarga. Sektor informal memproduksi dan menukarkan barang-barang dan jasa yang legal tetapi tidak dilengkapi dengan izin usaha yang memadai, pelanggaran kode zona, kegagalan untuk melaporkan kewajiban pajak, tidak patuh terhadap aturan ketenagakerjaan yang mengatur masalah kontrak dan kondisi kerja, dan atau tidak memiliki jaminan legal dalam berhubungan dengan pemasok dan pelanggan Sumber: O’Hara, 2001 Seminar Satu Hari “Menggali Potensi Pajak dari PKL di Jakarta dan Bandung: Kesempatan dan Tantangan”, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung 21 Januari 2009

Karakteristik Sektor Informal † Mudah untuk dimasuki/dilakukan † Bergantung pada sumberdaya asli/yang ada di sekitarnya (indigenous resources) † Kepemilikan usaha oleh keluarga † Lingkup usaha berskala kecil † Padat kerja dan mengadopsi teknologi sederhana † Keahlian yang dibutuhkan bukan berasal dari sistem sekolah formal † Tidak mengikuti aturan dan pasar yang kompetitif † Unit kerja/usaha berada diluar jangkauan administrasi formal yang mencakup sektor formal † Kebutuhan modal relatif kecil

Sumber: UNESCAP, 2002

Seminar Satu Hari “Menggali Potensi Pajak dari PKL di Jakarta dan Bandung: Kesempatan dan Tantangan”, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung 21 Januari 2009

Penyebab Munculnya Sektor Informal † Sistem pengaturan yang berlebihan „

Ekonomi formal mahal dan tidak atraktif karena untuk menjadi legal memerlukan biaya masuk yang tinggi melalui biaya perizinan dan persyaratan pendaftaran; serta memerlukan biaya yang besar untuk mempertahankan status formal terkait aturan perpajakan, birokrasi, ketenagakerjaan dan lingkungan

† Sistem pengawasan kepatuhan yang tidak efisien dan korup (birokrasi dan korupsi) † Budaya kepatuhan pajak yang rendah † Tingginya tingkat pengangguran † Tingkat literasi yang rendah † Penghasilan yang rendah di sektor publik † Fasilitas infrastruktur yang buruk

Sumber: Braun & Loayza, 1994 serta berbagai sumber lain

Seminar Satu Hari “Menggali Potensi Pajak dari PKL di Jakarta dan Bandung: Kesempatan dan Tantangan”, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung 21 Januari 2009

Peran Sektor Informal dalam Perekonomian Kota † Data BPS, Februari 2008 Æ 72% orang bekerja di sektor informal. Angka ini lebih besar dibandingkan angka tahun 2004 sebesar 64% † Sektor Informal memberikan kontribusi sebesar 70% dari pekerjaan di kota (Rukmana, 2008) † Jumlah PKL di Jakarta tahun 2006 tercatat sebanyak 141.071 † Sektor informal layak untuk mendapatkan ruang di perkotaan guna mengakomodir aktivitas mereka yang merupakan bagian dari ekonomi kota Æ Konsep Informalitas Perkotaan, model urbanisasi yang menghubungkan sejumlah aktivitas ekonomi dan ruang dalam wilayah kota (Roy dan Alsayyad, 2004 dalam Rukmana, 2008) Seminar Satu Hari “Menggali Potensi Pajak dari PKL di Jakarta dan Bandung: Kesempatan dan Tantangan”, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung 21 Januari 2009

Bagian 2

Seminar Satu Hari “Menggali Potensi Pajak dari PKL di Jakarta dan Bandung: Kesempatan dan Tantangan”, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung 21 Januari 2009

Definisi Pajak/Retribusi † Pajak: iuran wajib kepada pemerintah yang bersifat memaksa dan legal sehingga pemerintah mempunyai kekuatan hukum untuk menindak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya (Rahardja & Manurung, 2004).Menurut Fisher (1996), tidak ada hubungan secara langsung antara pembayaran pajak oleh wajib pajak dengan pelayanan yang diterimanya dari pemerintah † Retribusi (user charges/fees): biaya yang dibebankan oleh pemerintah untuk pelayanan atau hak istimewa tertentu dan digunakan untuk membiayai semua atau sebagian biaya dalam menyediakan pelayanan tersebut (Fisher, 1996)

Seminar Satu Hari “Menggali Potensi Pajak dari PKL di Jakarta dan Bandung: Kesempatan dan Tantangan”, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung 21 Januari 2009

Definisi menurut UU 34/2000 † Pajak Daerah: iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah † Retribusi Daerah: pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan Seminar Satu Hari “Menggali Potensi Pajak dari PKL di Jakarta dan Bandung: Kesempatan dan Tantangan”, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung 21 Januari 2009

Fungsi Pajak/Retribusi †Fungsi anggaran/budgetair †Fungsi pengaturan/regulerend †Fungsi stabilitas †Fungsi redistribusi pendapatan Seminar Satu Hari “Menggali Potensi Pajak dari PKL di Jakarta dan Bandung: Kesempatan dan Tantangan”, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung 21 Januari 2009

Persyaratan bagi Struktur Pajak yang Baik † Distribusi beban pajak harus merata (adil) † Pajak yang dipilih harus dapat meminimalisir campur tangan dari keputusan ekonomi atau dapat menciptakan pasar yang efisien Æ netralitas ekonomi † Ketika kebijakan pajak digunakan untuk mencapai tujuan lain seperti untuk memberi insentif investasi, maka sebaiknya dilakukan untuk meminimalisir ketidaksetaraan sistem † Struktur pajak harus dapat memfasilitasi penggunaan kebijakan fiskal dalam rangka stabilisasi dan pencapaian sasaran pertumbuhan † Sistem pajak harus memiliki administrasi yang adil dan non arbiter serta harus dapat dimengerti oleh pembayar pajak Æ kejelasan aturan pajak † Biaya administrasi dan kepatuhan harus rendah dan Sumber: Musgrave & sebanding dengan tujuan lain Musgarve, 1983

Seminar Satu Hari “Menggali Potensi Pajak dari PKL di Jakarta dan Bandung: Kesempatan dan Tantangan”, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung 21 Januari 2009

Karakteristik Pajak † Efisiensi ekonomi: sistem pajak tidak boleh mengganggu alokasi sumberdaya (penghasilan) † Kesederhanaan administrasi: sistem pajak harus mudah dan murah untuk diadministrasikan † Fleksibel: sistem pajak harus dapat merespon dengan mudah (dalam beberapa kasus secara otomatis) terhadap perubahan lingkungan ekonomi † Tanggungjawab politik: sistem pajak harus didesain agar individu dapat memastikan apa yang mereka bayar serta dapat mengevaluasi seberapa akurat sistem telah merefleksikan keinginan mereka † Keadilan: sistem pajak harus adil dalam memperlakukan individu yang berbeda Sumber: Stiglitz, 2000

Seminar Satu Hari “Menggali Potensi Pajak dari PKL di Jakarta dan Bandung: Kesempatan dan Tantangan”, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung 21 Januari 2009

Kriteria Pajak Daerah † Kesetaraan: sebuah pajak harus adil † Kolektabilitas/dapat dipungut: sebuah aspek keadilan yakni pajak harus sulit untuk dihindari † Efisiensi: sebuah pajak harus dapat memberikan hasil yang tinggi dibandingkan biaya pemungutannya † Pajak harus dikenakan kepada penerima pelayanan † Dampak pajak terhadap perilaku masyarakat † Mengapung atau elastis Æ dapat menyesuaikan diri dengan perubahan penghasilan atau kebutuhan † Dasar pajak (tax base) yang tetap † Dapat dilihat dan dapat dipertanggungjawabkan † Sesuai dengan pajak lainnya Æ dampak pajak dapat diterima oleh pajak lainnya Sumber, Norton, 1994

Seminar Satu Hari “Menggali Potensi Pajak dari PKL di Jakarta dan Bandung: Kesempatan dan Tantangan”, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung 21 Januari 2009

Prinsip Umum Retribusi yang Efisien † Pembiayaan retribusi menjadi lebih menarik sebagai akibat dari peningkatan keuntungan margin dari pengguna langsung † Pembiayaan retribusi membutuhkan kondisi bahwa pengguna langsung dapat dengan mudah diidentifikasi dan dikecualikan (pada biaya yang pantas) dari mengkonsumsi pelayanan kecuali apabila harga dibayar, dengan asumsi bahwa kebanyakan keuntungan dari sebuah pelayanan atau fasilitas diterima oleh pengguna langsung † Kasus efisiensi bagi pembiayaan retribusi lebih kuat ketika permintaan lebih elastis harganya † Keuntungan margin dan bukan keuntungan total sangat berpengaruh dalam menentukan retribusi Sumber: Fisher, 1996

Seminar Satu Hari “Menggali Potensi Pajak dari PKL di Jakarta dan Bandung: Kesempatan dan Tantangan”, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung 21 Januari 2009

Pengenaan Pajak/Retribusi oleh Pemerintahan Daerah † Ketentuan mengenai pengenaan Pajak/Retribusi Daerah diatur dalam „ UU 34/2000 tentang Perubahan atas UU RI No. 18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah „ PP 65/2001 tentang Pajak Daerah „ PP 66/2001 tentang Retribusi Daerah

Seminar Satu Hari “Menggali Potensi Pajak dari PKL di Jakarta dan Bandung: Kesempatan dan Tantangan”, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung 21 Januari 2009

Perda Pajak/Retribusi yang Dibatalkan Pusat † Sampai saat ini terdapat 2.431 Perda tentang Pajak/Retribusi Daerah yang dibatalkan Pusat † Dari jumlah tersebut terdapat 1 Perda dari DKI Jakarta (Perda 1/2006 tentang Retribusi Daerah); serta 157 Perda dari wilayah Provinsi Jawa Barat http://www.djpk.depkeu.go.id/pdrd/ Seminar Satu Hari “Menggali Potensi Pajak dari PKL di Jakarta dan Bandung: Kesempatan dan Tantangan”, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung 21 Januari 2009

Alasan Perda Pajak/Retribusi Bermasalah † Pungutan dilakukan oleh Daerah berdasarkan keputusan/peraturan kepala daerah † Muatan/materi yang diatur dalam Perda tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan † Tumpang tindih dengan pungutan Pusat † Retribusi bersifat pajak † Pajak/Retribusi merintangi arus lalu lintas manusia, barang/jasa antar daerah † Pungutan sumbangan pihak ketiga Seminar Satu Hari “Menggali Potensi Pajak dari PKL di Jakarta dan Bandung: Kesempatan dan Tantangan”, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung 21 Januari 2009

UU 34/2000 † Jenis-jenis Pajak yang dapat dipungut oleh Daerah † Kriteria Pajak lain yang dapat dipungut oleh Daerah † Ketentuan mengenai Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah † Kriteria mengenai Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu † Ketentuan mengenai Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah Seminar Satu Hari “Menggali Potensi Pajak dari PKL di Jakarta dan Bandung: Kesempatan dan Tantangan”, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung 21 Januari 2009

Kriteria Pajak Daerah menurut UU 34/2000 „ Bersifat pajak dan bukan retribusi „ Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah yang bersangkutan „ Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum „ Objek pajak bukan merupakan objek pajak Provinsi dan/atau objek Pajak Pusat „ Potensinya memadai „ Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif „ Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, dan „ Menjaga kelestarian lingkungan

Seminar Satu Hari “Menggali Potensi Pajak dari PKL di Jakarta dan Bandung: Kesempatan dan Tantangan”, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung 21 Januari 2009

Kriteria Retribusi Jasa Umum menurut UU 34/2000 „ „ „

„ „ „ „

Bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi jasa perizinan tertentu jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar Retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik

Seminar Satu Hari “Menggali Potensi Pajak dari PKL di Jakarta dan Bandung: Kesempatan dan Tantangan”, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung 21 Januari 2009

Kriteria Retribusi Jasa Usaha menurut UU 34/2000 „ Bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi jasa perizinan tertentu „ jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah Seminar Satu Hari “Menggali Potensi Pajak dari PKL di Jakarta dan Bandung: Kesempatan dan Tantangan”, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung 21 Januari 2009

Kriteria Retribusi Perizinan Tertentu menurut UU 34/2000 „ perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi „ perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum „ biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari Retribusi perizinan

Seminar Satu Hari “Menggali Potensi Pajak dari PKL di Jakarta dan Bandung: Kesempatan dan Tantangan”, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung 21 Januari 2009

Jenis Pajak Daerah menurut PP 65/2001 † † † † † † † † † † † † † †

Pajak Kendaraan Bermotor (Provinsi) Pajak Kendaraan di Atas Air (Provinsi) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Provinsi) Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air (Provinsi) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Provinsi) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Provinsi) Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Pajak Parkir Pajak Lainnya sesuai dengan Kriteria yang ditetapkan UU (UU 34/2000)

Seminar Satu Hari “Menggali Potensi Pajak dari PKL di Jakarta dan Bandung: Kesempatan dan Tantangan”, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung 21 Januari 2009

Jenis Retribusi Jasa Umum menurut PP 66/2001 † Retribusi Jasa Umum Æ obyeknya: pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemda untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Retribusi Pelayanan Pasar Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

Seminar Satu Hari “Menggali Potensi Pajak dari PKL di Jakarta dan Bandung: Kesempatan dan Tantangan”, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung 21 Januari 2009

Jenis Retribusi Jasa Usaha menurut PP 66/2001 † Retribusi Jasa Usaha Æ obyeknya: pelayanan yang disediakan oleh Pemda dengan menganut prinsip komersial „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

Retribusi Retribusi Retribusi Retribusi Retribusi Retribusi Retribusi Retribusi Retribusi Retribusi Retribusi Retribusi Retribusi

Pemakaian Kekayaan Daerah Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Tempat Pelelangan Terminal Tempat Khusus Parkir Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa Penyedotan Kakus Rumah Potong Hewan Pelayanan Pelabuhan Kapal Tempat Rekreasi dan Olah Raga Penyeberangan di Atas Air Pengolahan Limbah Cair Penjualan Produksi Usaha Daerah

Seminar Satu Hari “Menggali Potensi Pajak dari PKL di Jakarta dan Bandung: Kesempatan dan Tantangan”, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung 21 Januari 2009

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu menurut PP 66/2001 † Retribusi Perizinan Tertentu Æ obyeknya: kegiatan tertentu Pemda dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan „ „ „ „

Retribusi Retribusi Retribusi Retribusi

Izin Izin Izin Izin

Mendirikan Bangunan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Gangguan Trayek

† Retribusi lain-lain Æ sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang (UU 34/2000) Seminar Satu Hari “Menggali Potensi Pajak dari PKL di Jakarta dan Bandung: Kesempatan dan Tantangan”, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung 21 Januari 2009

Bagian 3

Seminar Satu Hari “Menggali Potensi Pajak dari PKL di Jakarta dan Bandung: Kesempatan dan Tantangan”, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung 21 Januari 2009

Mengapa Sektor Informal penting untuk dikenakan Pajak/Retribusi † Kebutuhan akan sumber pendapatan † Fenomena ukuran dan pertumbuhan dari sektor informal † Dampak terhadap kepatuhan pajak pada sektor formal † Legitimasi negara † Tuntutan dari sektor informal † Akuntabilitas perpajakan Sumber: dari berbagai sumber

Seminar Satu Hari “Menggali Potensi Pajak dari PKL di Jakarta dan Bandung: Kesempatan dan Tantangan”, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung 21 Januari 2009

Karakteristik Sektor Informal sebagai Subyek Pajak/Retribusi † † † † † † † † † †

Susah untuk dikenakan pajak Kepemilikan individual atau keluarga dan berbasis di rumah tangga Kebanyakan transaksi dilakukan secara tunai Bukan merupakan bagian dari sistem pengaturan formal Tidak dibantu oleh tenaga profesional sehingga tidak terinformasi secara baik atau tidak terdidik mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki Menggunakan keluarga sebagai pekerja atau tenaga kerja yang tidak dibayar serta biasanya bergantung kepada tenaga kerja secara manual daripada kepada mesin dan peralatan yang canggih Keterbatasan modal yang tersedia, dapat disuntik atau diakumulasi Fleksibel, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk masuk dan keluar secara mudah dalam aktivitas ekonomi sebagai respon terhadap kebutuhan pasar Lokasi dan waktu usaha disesuaikan dengan kenyamanan konsumen Kecenderungan untuk berbisnis secara kecil-kecilan dan tidak terjangkau oleh perusahaan besar

Sumber: dari berbagai sumber Seminar Satu Hari “Menggali Potensi Pajak dari PKL di Jakarta dan Bandung: Kesempatan dan Tantangan”, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung 21 Januari 2009

Masalah Pengenaan Pajak/Retribusi bagi Sektor Informal † Budaya penyimpanan data penjualan yang buruk † Tidak terbiasa dengan bank dan transaksi finansial lainnya † Kesenjangan dalam membedakan secara jelas antara harta kepemilikan dan modal usaha † Kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan sektor bisnis informal † Pengenaan pajak terhadap sektor informal merupakan suatu pekerjaan yang berat dan melelahkan † Transaski bisnis biasanya dilakukan secara tunai † Mekanisme perpajakan yang tidak tepat Sumber: Alm, 2004 dan † Hambatan kapasitas berbagai sumber lain † Masalah insentif † Politik pengenaan pajak sektor informal Æ sektor informal besar dan potensial bagi suara dalam pemilu Seminar Satu Hari “Menggali Potensi Pajak dari PKL di Jakarta dan Bandung: Kesempatan dan Tantangan”, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung 21 Januari 2009

Kelayakan Sektor Informal untuk Dikenakan Pajak/Retribusi Daerah † Harus dilihat dulu dari potensinya Æ perlu kajian mendalam mengenai kondisi sektor informal yang ada † Melalui kajian tersebut harus dapat menggambarkan potensi dan kemampuan ekonomi, potensi keberlanjutan usaha, serta permasalahan yang dihadapi sektor informal baik secara administratif maupun lainnya

Seminar Satu Hari “Menggali Potensi Pajak dari PKL di Jakarta dan Bandung: Kesempatan dan Tantangan”, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung 21 Januari 2009

Prasyarat dan Kondisi yang Harus Diperhatikan † Fasilitasi Pemda terhadap sektor informal baik dari sisi pelaksanaan usaha sektor informal maupun legalisasi dan administrasi pencatatan transaksi † Peningkatan kemampuan administrasi dari aparat Pemda yang bertanggungjawab dalam masalah pengumpulan pajak/retribusi daerah Seminar Satu Hari “Menggali Potensi Pajak dari PKL di Jakarta dan Bandung: Kesempatan dan Tantangan”, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung 21 Januari 2009

Kesiapan Pemda terkait Fungsi Administrasi Perpajakan † Pendaftaran dan pelayanan pembayar pajak † Deklarasi atau penilaian pajak † Akuntansi pendapatan dan pembayar pajak † Pengawasan terhadap penyimpangan/ketidakpatuhan † Audit † Penegakan hukum Sumber: Shah, 2007 † Tuntutan atau protes Seminar Satu Hari “Menggali Potensi Pajak dari PKL di Jakarta dan Bandung: Kesempatan dan Tantangan”, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung 21 Januari 2009

Bagian 4

Seminar Satu Hari “Menggali Potensi Pajak dari PKL di Jakarta dan Bandung: Kesempatan dan Tantangan”, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung 21 Januari 2009

Kesimpulan † Sektor informal memiliki fungsi penting dalam perekonomian dan merupakan bagian dari sistem perekonomian kota † Untuk mengenakan pajak/retribusi terhadap sektor informal harus didahului kajian mendalam mengenai potensinya, serta upaya fasilitasi Pemda terhadap keberlanjutan usaha dan legalisasi usahanya † Pemda juga harus dapat memastikan kesiapan perangkatnya † Pajak/Retribusi Daerah harus disesuaikan dengan kriteria-kriteria yang ada secara teori maupun berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku Seminar Satu Hari “Menggali Potensi Pajak dari PKL di Jakarta dan Bandung: Kesempatan dan Tantangan”, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung 21 Januari 2009

Saran † Dalam menentukan apakah Sektor Informal (PKL) dan kegiatannya potensial untuk dikenakan pajak berdasarkan Perda, perlu dipertimbangkan:

„ Apakah Pajak/Retribusi Daerah yang akan dikenakan telah memenuhi prinsip-prinsip dan ketentuan persyaratan mengenai Pajak/Retribusi berdasarkan teori-teori yang ada? „ Apakah Pajak/Retribusi Daerah yang akan dikenakan telah sesuai dengan kewenangan Pemerintahan Daerah (PP 18/2007) serta sesuai dengan kaidah-kaidah dalam UU 34/2000, PP 65/2001 dan PP 66/2001?

Seminar Satu Hari “Menggali Potensi Pajak dari PKL di Jakarta dan Bandung: Kesempatan dan Tantangan”, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung 21 Januari 2009

Saran † Pemerintah Daerah juga perlu melakukan pembinaan yang baik dan memadai terhadap Sektor Informal (PKL) sebelum melakukan pembebanan pungutan terhadap mereka, sehingga dapat diciptakan kondisi yang saling menguntungkan baik untuk Sektor Informal (PKL), Pemerintah Daerah, maupun masyarakat luas Æ merupakan tugas Pemda (khususnya Kota) untuk menyediakan prasaranan dan jaringan kegiatan untuk sektor informal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 huruf c, UU 26/2007 tentang Tata Ruang Seminar Satu Hari “Menggali Potensi Pajak dari PKL di Jakarta dan Bandung: Kesempatan dan Tantangan”, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung 21 Januari 2009

Referensi Rujukan † †

† † † †

Alm, James, Jorge Martinez-Vasquez, and Sally Wallace (Eds), 2004, Taxing the Hard to Tax: Lessons from Theory and Practice, Amsterdam: Elsevier Braun, Juan and Norman V Loayza, 1994, “Taxation, Public Seervices, and the Informal Sector in a Model of Endogenous Growth”, Working Paper No. 1334, Washington: The World Bank Fisher, Ronald C, 1996, State and Local Public Finance, Second Edition, Chicago: Irwin Musgrave, Richard A and Peggy B Musgrave, 1983, Public Finance in Theory and Practice, Third Edition, Asian Student Edition, New York: McGraw Hill Norton, Alan, 1994, International Handbook of Local and Regional Government: A Comparative Analysis of Advanced Democracies, Cheltenham: Edward Elgar O’Hara, Phillip Anthony, 2001, Encyclopedia of Political Economy, London: Routledge

Seminar Satu Hari “Menggali Potensi Pajak dari PKL di Jakarta dan Bandung: Kesempatan dan Tantangan”, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung 21 Januari 2009

Referensi Rujukan ….lanjutan † Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung, 2004, Pengantar Ilmu Ekonomi: Mikro Ekonomi & Makro Ekonomi, Edisi Revisi, Depok: Penerbitan FE UI † Rukmana, Deden, 2007, “thugs and street vendors in Jakarta”, Jakarta Post, 14 Mei † Rukmana, Deden, 2008, “do street vendors deserve urban space?”, Jakarta Post, 8 November † Shah, Anwar (Ed), 2007, Local Budgeting, Washington DC: The World Bank † Stiglitz, Joseph E, 2000, Economics of the Public Sector, Third Edition, New York: W W Norton & Company † http://www.gdrc.org/informal/ † http://indonesiaurbanstudies.blogspot.com

† http://www.djpk.depkeu.go.id/pdrd/

Seminar Satu Hari “Menggali Potensi Pajak dari PKL di Jakarta dan Bandung: Kesempatan dan Tantangan”, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung 21 Januari 2009