ANALISIS POTENSI SEKTOR PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2005-2011
Oleh : AYRISKA SEPTIA NILA SARI NIM : 232009146
KERTAS KERJA Diajukan Kepada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
FAKULTAS PROGRAM STUDI
: EKONOMIKA DAN BISNIS : AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA 2013 i
MOTO
“When you feel like hope is gone, look inside you and be strong” _Hero_
“ Live everyday as if it’s your last, embracing each experience as if it’s your first “ _Jennifer Fertado_
iv
Cirriculum Vitae Nama
: Ayriska Septia Nila Sari
Tempat, Tanggal Lahir
: Boyolali, 2 September 1990
Alamat
: Kebonso, Rt 02/Rw 03 Pulisen Boyolali
Email
:
[email protected]
Riwayat Pendidikan 2009-2013
Program studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga.
2007-2009
SMA N 1 Teras, Boyolali.
2004-2006
SMP N 4 Boyolali.
1998-2003
SD N Pulisen, Boyolali.
Riwayat Kepanitiaan Panitia Seminar “Welcome to the Work World” Kelompok Studi Sekretaris, 2012 Riwayat Seminar Seminar “Enterpreneurship”, FEB UKSW, 2009. Seminar “Festival Iklan Budaya”, Finger Kiner Club FEB UKSW, 2010. Seminar Nasional “Believe, Begin, Become An Enterpreneur”, Kelompok Studi Manajemen FEB UKSW, 2010. Seminar Nasional Akuntansi “Peran Akuntansi Dalam Pemberantasan Korupsi”, Kelompok Studi Akuntansi FEB UKSW, 2010. Kuliah Umum BRI, FEB UKSW, 2011. Seminar “Prospek Perdagangan Berjangka Komoditi Sebagai Alternatif Investasi”, Kelompok Studi Ilmu Pembangunan FEB UKSW, 2011. Seminar dan Call For Paper “Enhancing Indonesia’s Competitive Advantage In Global Economics”, FEB UKSW, 2011. Seminar “Peran Perbankan dan Sektor Bisnis Dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN”, FEB UKSW, 2013. v
Abstract
The purpouse of this research is to analyze the potential of each tax and regional retribution sector through these variables: contribution and growth using a potential matrix, which is backed with a level of effectiveness and performance. The research results reveal that the Boyolali Regency Regional Income (PAD) for the past two decades has experienced a significant increase compared to the pre-regional autonomous period. In an effort to increase the PAD, Boyolali Regency relies on regional retribution as its primary sector. This sector is able to contribute 51.35% of the PAD. Meanwhile, regional tax only contributes 16.84% of the PAD. The high contribution of regional retribution is a 60.45% contribution of the health service retribution sector. In contrast, regional taxation relies on a city street light tax contribution of 91.77%. This fact is in accordance with the potential analysis results with a potential matrix that reveals that city street light taxation and health service retribution are mainstay sectors in the potential categori.
Keywords: potential matrix, the regional retribution and tax contribution, growth, effectiveness, and performance.
vi
Saripati
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi dari masingmasing sektor Pajak dan Retribusi Daerah melalui variabel kontribusi dan pertumbuhan dengan menggunakan matriks potensi, yang didukung dengan tingkat efektivitas dan kinerja,. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Boyolali selama hampir dua dekade terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan sebelum diberlakukannya otonomi daerah. Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kabupaten Boyolali mengandalkan Retribusi Derah yang merupakan sektor unggulan. Sektor ini mampu menyumbang 51,35% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan Pajak Daerah hanya mampu menyumbang 16.84% saja. Tingginya kontribusi Retribusi Daerah tersebut merupakan sumbangan dari sektor retribusi pelayanan kesehatan sebesar 60.447%. Sedangkan Pajak Daerah mengandalkan kontribusi pajak penerangan jalan umum yang mampu memberikan kontribusi sebesar 91.767%. Fakta tersebut sesuai dengan hasil analisis potensi dengan matriks potensi yang menunjukkan bahwa pajak penerangan jalan umum dan retribusi pelayanan kesehatan merupakan sektor andalan yang berada pada kriteria potensial.
Kata kunci: Matriks Potensi, Kontribusi, Pertumbuhan, Efektivitas, dan Kinerja Pajak dan Retribusi Daerah.
vii
KATA PENGANTAR
Kertas kerja dengan judul “Analisis Potensi Sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2011” melalui tingkat kontribusi, pertumbuhan, efektivitas, dan kinerja sebagai variabel ini disusun guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata 1 pada program studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas
Kristen
Satya
Wacana.
Judul
tersebut
dipilih
dikarenakan selama ini masih terdapat ketimpangan tingkat Pendpatan Asli Daerah pada hampir seluruh daerah yang ada di Indonesia dengan Provinsi DKI Jakarta dan Bali. Ketimpangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun telah menjadi daerah yang otonom, namun pada kenyataannya sebagian besar daerah di Indonesia kurang mampu menggali potensi pendapatannya secara optimal. Kondisi tersebut menarik bagi peneliti untuk meneliti kembali mengenai potensi sektor Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2005-2011. Penulis menyadari bahwa pada kertas kerja ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan serta jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar kertas kerja ini lebih baik di kemudian hari. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan berbagai pihak yang membutuhkan.
Salatiga, 21 Juni 2013
Ayriska Septia Nila Sari
viii
UCAPAN TERIMAKASIH Selama proses pembuatan kertas kerja ini, penulis tidak terlepas dari berbagai macam kesulitan. Banyak pihak yang telah membantu penulis terlepas dari kesulitan tersebut dan tanpa bantuan dari mereka maka kertas kerja ini tidak dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Untuk itu, dengan tulus hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu. Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada :
1. Allah SWT atas rahmat dan anugerahNya sehingga penulis dapat menempuh
dan
menyelesaikan
perkuliahan
serta
dapat
menyelesaikan kertas kerja ini dengan baik. 2. Bapak Hari Sunarto, S.E, MBA, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana. 3. Bapak Usil Sis Sucahyo, S.E, MBA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana. 4. Bapak Yulius Pratomo, S.E.,MIDEC selaku
dosen pembimbing
yang senantiasa bersabar, meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk
membimbing penulis dari awal hingga akhir pembuatan
kertas kerja ini. 5. Bapak Prof. Supramono, S.E.,MBA,DBA dan Ibu Like Soegiono, S.E.,M.SI selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak saran membangun, sehingga kertas kerja ini dapat menjadi lebih baik. 6. Ibu Gustin Tanggulungan, S.E. M.Ak yang telah memberikan masukan dan saran selama proses penulisan kertas kerja ini berlangsung, sehingga kertas kerja ini dapat menjadi lebih baik. 7. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di Universitas Kristen Satya Wacana. ix
8. Kedua orang tua tercinta penulis yang sangat luar biasa kasih sayang, doa dan dukungannya, ayahanda Suwondo, S.E. dan Ibu Sri Mulyani. 9. Adik penulis Brilian Janu Astika yang senantiasa menghibur dan mendukung penulis. 10. Seluruh keluarga besar penulis, eyang, om, tante, kakak yang senantiasa menyemangati penulis. 11. Teman-teman kuliah penulis Ester, Christin, Seta, Rosita, Rika, Cila Redina, Kiki, Dita, Mbak Lita, Yona, Heni, Leni, dan Tina, yang senantiasa
mendoakan, mendukung dan menyemangati penulis
selama masa perkuliahan dan proses penyusunan kertas kerja berlangsung. 12. Teman-teman diskusi penulis, Dhenis dan Pralayar yang telah senantiasa meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama penulis. 13. Teman-teman penulis saat berkuliah maupun di luar perkuliahan serta seluruh kerabat yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
x
DAFTAR ISI Halaman Judul............................................................................................................. i Halaman Pernyataan Keaslian ................................................................................... ii Halaman Persetujuan ................................................................................................ iii Moto ....................................................................................................................... . iv Curriculum Vitae........................................................................................................ v Abstract .................................................................................................................... vi Saripati .................................................................................................................... vii Kata Pengantar ........................................................................................................ vii Ucapan Terimakasih ................................................................................................. ix Daftar Isi ................................................................................................................... xi Daftar Tabel ............................................................................................................ xii Daftar Lampiran .................................................................................................... xiii Pendahuluan .............................................................................................................. 1 Tinjauan Teoritis ....................................................................................................... 4 Metode Penelitian .................................................................................................... 12 Gambaran Umum Objek Penelitian ........................................................................ 15 Analisis .................................................................................................................... 17 Pembahasan ............................................................................................................ 29 Kesimpulan dan Saran Penelitian ............................................................................ 33 Daftar Pustaka ........................................................................................................ 38 Lampiran ................................................................................................................. 41
xi
DAFTAR TABEL Tabel Matriks Potensi ............................................................................................. 11 Tabel Klasifikasi Kriteria Kontribusi ...................................................................... 13 Tabel Interpretasi Nilai Efektivitas ......................................................................... 14 Tabel Tingkat Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah ......................................... . 17 Tabel Tingkat Pertumbuhan Pajak Dan Retribusi Daerah ....................................... 18 Tabel Tingkat Efektivitas Pajak Dan Retribusi Daerah ........................................... 19 Tabel Tingkat Kinerja Pajak Dan Retribusi Daerah ................................................ 20 Tabel Analisis Potensi Pajak Daerah ....................................................................... 22 Tabel Analisis Potensi Retribusi Daerah.................................................................. 26
xii
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Data Penelitian Lampiran 2 Hasil Perhitungan Tingkat Kontribusi Sektor Pajak dan Retribusi Daerah Lampiran 3 Hasil Perhitungan Tingkat Pertumbuhan Sektor Pajak dan Retribusi Daerah Lampiran 4 Hasil Perhitungan Tingkat Efektivitas Sektor Pajak dan Retribusi Daerah Lampiran 5 Hasil Perhitungan Kinerja Sektor Pajak dan Retribusi Daerah Lampiran 6 Daftar Pertanyaan Wawancara Lampiran 7 Skema Penyusunan Anggaran Pendapatan
xiii
Pendahuluan Sebelum Otonomi Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dikatakan tidak terlalu penting kontribusinya bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mencakup tentang pelaksanaan Otonomi Daerah, Pajak dan Retribusi Daerah menjadi sangat penting kontribusinya bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Undang-Undang tersebut mengakibatkan adanya perubahan sistem pemerintahan yang semula sentralistik monolistik menjadi desentralisasi. Perubahan tersebut memberikan kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk dalam segi keuangan. Pemerintah Daerah harus dapat menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya termasuk memberdayakan masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (“Nota keuangan dan RAPBN, Tahun Anggaran 2000”, dalam Bawono, 2005). Pelaksanaan Otonomi Daerah diharapkan dapat mendorong peningkatan partisipasi dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan serta mendorong pemerataan pembangunan daerah. Salah satu tolok ukur finansial yang dapat digunakan untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan mengukur seberapa jauh kemampuan keuangan suatu daerah dan untuk mengukur kemampuan keuangan daerah biasanya diukur dari besarnya proporsi/kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan Daerah (Suwarno, 2008). Sedangkan untuk mengukur seberapa besar kemampuan suatu daerah dalam mendanai kebutuhan keuanganya dapat tercermin dari Laporan Realisasi Anggaran yang dihasilkan. Dalam Laporan tersebut akan diuraikan mengenai sumber-sumber dan besarnya pendapatan, serta pengalokasiannya dalam bentuk belanja daerah. Laporan tersebut bertujuan untuk menyediakan informasi 1
mengenai cara Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan keuanganya, menyediakan informasi terkait dengan potensi sumber pendanaan yang dimiliki, serta menyediakan informasi berkaitan dengan ketaatan Pemerintah terhadap anggaran, sehingga dari hasil laporan tersebut akan dapat digunakan untuk mengevaluasi kemampuan Pemerintah Daerah dalam mendanai aktivitasnya. Berikut merupakan gambaran kondisi Pendapatan Asli Daerah di beberapa Negara lain, misalnya pada Negara maju seperti Amerika Serikat, 70% dari Anggaran Pendapatan Belanja Cities diperoleh dari Pajak Daerah, sedangkan unitunit pemerintahan seperti Borough, Special District dan School District, 50% dari pengeluaran dipenuhi oleh Pajak Daerah. Di Inggris, besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 60% yang kontribusi terbesarnya disumbang oleh sektor Pajak Daerah, yakni 31%. Sedangkan di Filipina, posisi Pajak Derah merupakan penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Propinsi dari sektor ini mencapai 66,78%, sedangkan Cities menacapai 71,26% dan Municipalities 57,79% (Kaho, 1991 ,dalam Adegustara, 2011). Kondisi diatas menunjukkan bahwa pada daerah-daerah tersebut telah dapat menjadi daerah yang otonom , namun kondisi tersebut belum dapat berlaku untuk Indonesia, karena pada kenyataannya hampir semua daerah di Indonesia masih bergantung
pada pusat. Faktanya adalah masih kecilnya kontribusi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Pendapatan Daerah secara keseluruhan, selama ini struktur Pendapatan Daerah di hampir seluruh daerah yang ada di Indonesia masih didominasi Dana Perimbangan terutama Dana Alokasi Umum (Adegustara, 2009). Di Indonesia baru DKI Jakarta dan Propinsi Bali yang struktur Pendapatan Daerahnya mampu melebihi 50% dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selebihnya tidak ada provinsi atau kabupaten/ kota yang mampu mencapai kontribusi 50%, bahkan baru sedikit sekali yang mampu mencapai 30%. Jika diambil rata-rata kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah diperkirakan baru mencapai angka 26% dari total pendapatan (Nugraha, 2004). Kondisi tersebut juga berlaku di Kabupaten Boyolali, hal tersebut terlihat dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Boyolali tahun 20022007 yang menunjukkan bahwa struktur Pendapatan Kabupaten Boyolali ternyata
2
masih banyak disumbang oleh pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum (Pertiwi, 2009). Data tersebut diatas menunjukkan bahwa meskipun Pajak dan Retribusi Daerah merupakan sektor utama penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) di hampir seluruh daerah di Indonesia maupun dibeberapa Negara lain, namun pada kenyataannya terjadi ketimpangan atau perbedaan tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara hampir seluruh daerah di Indonesia dengan Provinsi DKI Jakarta dan Bali (Nugraha, 2004). Pajak dan Retribusi Daerah seharusnya mampu mendorong pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun pada nyatanya sebagian besar daerah di Indonesia justru menunjukkan tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah (Nugraha, 2004). Kondisi tersebut mencerminkan bahwa sebagian besar daerah di Indonesia masih kurang mampu mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Hal tersebut merupakan salah satu alasan peneliti tertarik untuk meneliti kembali mengenai bagaimana potensi dari masing-masing sektor Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan tingkat kontribusi, pertumbuhan, efektivitas dan kinerja sektor-sektor Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Boyolali yang termasuk dalam Kabupaten yang memiliki kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih rendah terhadap total Pendapatan Daerah. Berdasarkan uraian diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi dari masing-masing sektor Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Boyolali melalui variabel kontribusi, pertumbuhan, efektivitas, dan kinerja masing-masing sektor Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Boyolali selama tahun 2005-2011. Dengan menganalisis potensi setiap sektor Pajak dan Retribusi Daerah, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Kabupaten Boyolali khususnya bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dalam penyusunan anggaran pendapatan yang bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah dengan lebih efektif.
3
Sedangkan bagi dunia penelitian, penelitian ini memiliki dua kontribusi utama yaitu berkenaan dengan objek penelitian dan metode penelitian yang digunakan. Kontribusi yang pertama berkaitan dengan objek penelitian, penelitian ini mengambil Kabupaten Boyolali sebagai objek penelitian, karena peneliti tertarik untuk melihat lebih lanjut mengenai kondisi keuangan Kabupaten Boyolali setelah era otonomi daerah karena sebelum otonomi daerah, tingkat Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali terbilang sangat rendah dan memerlukan bantuan subsidi dari Pemerintah Pusat (Karjoredjo, 1989). Kontribusi kedua dalam penelitian ini terletak dalam metode penelitian yang digunakan. Yang pertama yaitu penggunaan matriks potensi dalam mengidentifikasi dan menganalisis potensi dari masing-masing sektor Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Boyolali. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan matriks potensi berdasarkan kriteria tingkat pertumbuhan dan kontribusi yang didukung dengan analisis mengenai tingkat efektivitas dan kinerja. Selama ini pengukuran potensi pada sektor-sektor Pajak dan Retribusi Daerah cenderung hanya menggunakan matriks potensi berdasarkan kriteria tingkat pertumbuhan dan kontribusi, seperti pada penelitian yang dilakukan Deda (2011), Kusoy (2009), serta Wahyuni (2011). Sehingga dalam penelitian ini, peneliti mencoba menggunakan variabel tingkat efektivitas dan kinerja untuk mendukung hasil dari matriks potensi berdasarkan kriteria tingkat pertumbuhan dan kontribusi. Kedua variabel tersebut dipilih dengan asumsi bahwa sektor Pajak dan Retribusi Daerah dikatakan sebagai sektor unggulan apabila memiliki tingkat pertumbuhan dan kotribusi yang tinggi serta didukung dengan tingkat pemungutan yang efektif dan memiliki kinerja yang tinggi dibanding sektor-sektor Pajak dan Retribusi Daerah lainnya (Nugraha, 2004). Kontribusi terakhir dari penelitian ini adalah dari segi interpretasi hasil, yaitu penggunaan kriteria tingkat pertumbuhan yang baik. Dari hasil penelitian yang dilakukan Juri (2012) dan Kristina (2005), peneliti menyimpulkan bahwa tingkat pertumbuhan dapat dikatakan baik jika tingkat pertumbuhannya berkisar 30% ke atas.
4
Tinjauan Teoritis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah pasal 3 disebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Lain-Lain yang Syah berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Perundang-Undangan. Sedangkan mengenai Keuangan Daerah diatur secara khusus dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Bab VII Tentang Pemerintah Daerah. Seperti yang tercantum dalam pasal 157, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan Asli Daerah bersumber pada: (a) Hasil Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan (d) Lain-Lain pendapatan Asli Daerah yang Syah. Dari uraian diatas, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki empat komponen, namun penelitian ini hanya akan berfokus pada dua komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kedua komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut dipilih menjadi fokus penelitian ini, karena dari penelitian terdahulu yang dilakukan Suwarno (2008) disebutkan bahwa Pajak Daerah merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan setelah otonomi daerah, Pemerintah Daerah cenderung berusaha untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah. Pemerintah Daerah dapat menetapkan dan memungut beragam jenis pajak daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah tanpa ada intervensi dari tingkat Pemerintah Pusat. Selain itu dikatakan pula bahwa pengembangan potensi kemandirian daerah melalui
Pendapatan
Asli
Daerah
(PAD)
tercermin
dari
kemampuan
pengembangan potensi dan peran serta masyarakat melalui Pajak dan Retribusi Daerah (Suwarno, 2008)
5
Pajak Daerah Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah. Sedangkan Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 tahun 2011, menyebutkan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam Peraturan Dearah Kabupaten Boyolali Nomor 7 tahun 2011, menetapkan Sembilan pajak Kabupaten/ Kota yakni sebagai berikut: 1.Pajak Hotel 2.Pajak Restoran 3.Pajak Hiburan 4.Pajak Reklame 5.Pajak Penerangan Jalan 6.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 7.Pajak Parkir 8.Pajak Air Tanah 9.Pajak Sarang Burung Walet
Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa Retribusi Daerah, yang
selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
6
Badan. Berikut merupakan jenis-jenis Retribusi Daerah menurut Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2011: 1. Retribusi jasa umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 tahun 2011 yang dimaksud dengan Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Adapun jenis Retribusi Jasa Umum adalah: a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, KK dan Akta Catatan Sipil; c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; e. Retribusi Pelayanan Pasar; f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 2. Retribusi Jasa Usaha Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 tahun 2011, yang dimaksud dengan Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Berikut merupakan jenis-jenis retribusi jasa usaha: a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; c. Retribusi Terminal; d. Retribusi Tempat Khusus Parkir; e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; f. Retribusi Rumah Potong Hewan; g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
7
h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 3. Retribusi Perizinan Tertentu Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 tahun 2011, yang dimaksud dengan Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Berikut merupakan jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu: a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b. Retribusi Izin Gangguan; c. Retribusi Izin Trayek.
Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Menurut Kamus Ilmiah Populer ”Kontribusi diartikan sebagai uang sumbangan atau sokongan”. Sementara menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, diartikan:”Sebagai uang iuran pada perkumpulan, sumbangan.” Bertitik tolak pada kedua definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kontribusi merupakan sumbangan, sokongan atau dukungan terhadap sesuatu kegiatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Frediyanto (2010), disebutkan bahwa Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah adalah besarnya kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan Pajak dan Retribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah menunjukkan Pemerintah Daerah semakin berhasil menggali potensi daerah. Tingkat kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah adalah proporsi jenis Pajak dan Retribusi Daerah yang dihitung terhadap total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Frediyanto, 2010).
Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Analisis mengenai pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan untuk menunjukkan seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah dari periode ke periode.
8
Tingkat pertumbuhan adalah rata-rata realisasi Pajak dan Retribusi Daerah. Menurut Untoro (2000) pertumbuhan penerimaan daerah merupakan indikator untuk melihat sejauh mana perkembangan suatu ayat penerimaan dari tahun ketahun (Kristina, 2005). Hal tersebut dapat tercermin dari tingkat pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pertumbuhan dapat meningkat (pertumbuhan positif) atau menurun.
Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Menurut H. Emerson (Nugraha, 2004), yang dimaksud dengan efektivitas/effektifity adalah “a measuring in term of attaining prescribed goals or objectives”. Sedangkan menurut Steers (Nugraha, 2004) menyebutkan bahwa efektivitas harus dinilai atas tujuan yang bisa dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan yang maksimum. Jadi efektivitas adalah ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai (Nugraha, 2004). Analisis atas efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah digunakan untuk melihat perbedaan antara penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah berjalan dengan potensi yang sesungguhnya bisa didapat oleh Pemerintah Daerah, sehingga dapat digunakan untuk mengetahui apakah pemungutannya efektif atau tidak.
Kinerja Pajak dan Retribusi Daerah Penelitian ini menggunakan konsep kinerja sektor Pajak dan Retribusi Daerah dalam menganalisis potensi, sedangkan yang dimaksud dengan kinerja sektor Pajak dan Retribusi Daerah adalah catatan mengenai hasil atau prestasi yang dicapai oleh masing-masing sektor Pajak dan Retribusi Daerah selama kurun waktu tertentu, berdasarkan besarnya realisasi yang dihasilkan masing-masing sektor terhadap total realisasi seluruh sektor dalam satu tahun yang dibandingkan dengan besarnya total realisasi yang dihasilkan masing-masing sektor selama kurun waktu n tahun terhadap total realisasi seluruh sektor selama kurun waktu n tahun (Masrofi, 2004). Dari hasil tersebut akan diperoleh gambaran kondisi kinerja suatu sektor relative terhadap sektor lain selama kurun waktu tertentu, sehingga dapat diketahui bagaimana potensi yang dimiliki masing-masing sektor
9
Pajak dan Retribusi Daerah, serta kemampuannya untuk mempertahankan potensi yang dimiliki. Dalam penelitian ini, sektor Pajak dan Retribusi Daerah dikatakan memiliki kinerja tinggi apabila memiliki kinerja lebih dari atau sama dengan satu.
Matriks Potensi Menurut Haning (2005 dalam Wahyuni, 2009) matriks potensi merupakan skala penilaian terhadap potensi Pajak dan Retribusi Daerah. Matriks potensi digunakan untuk mengukur perbedaan potensi Pajak dan Retribusi Daerah, yang dinilai dari pertumbuhan dan kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah. Dalam pengukuran potensi Pajak dan Retribusi Daerah menggunakan matriks potensi terdapat empat kategori hasil pengukuran yaitu: 1. Prima Pajak dan Retribusi Daerah termasuk dalam kategori prima, jika tingkat pertumbuhan dan kontribusinya tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak dan Retribusi Daerah memberikan kontribusi yang besar (sangat potensial) bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tingkat pertumbuhannya semakin meningkat atau cenderung stabil. 2. Potensial Pajak dan Retribusi Daerah termasuk dalam kategori potensial, jika tingkat pertumbuhannya rendah namun kontribusinya tinggi. kategori menandakan kontribusi cukup besar namun pengelolaannya belum baik. 3. Berkembang Pajak dan Retribusi Daerah termasuk dalam kategori berkembang, jika tingkat pertumbuhan tinggi namun kontribusinya rendah. 4. Terbelakang Pajak dan Retribusi Daerah termasuk dalam kategori terbelakang, jika tingkat pertumbuhan dan kontribusinya rendah. Kategori ini menandakan belum baiknya pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tingkat kontribusi dan pertumbuhan sektor-sektor Pajak dan Retribusi Daerah dikatakan tinggi apabila berada diatas rata-rata kontribusi atau pertumbuhan seluruh sektor Pajak dan Retribusi Daerah.
10
Tabel 1 Matriks Potensi Berdasarkan Kriteria Tingkat Pertumbuhan dan Kontribusi PERTUMBUHAN
x=
K O N T R I B U S I
Rendah Potensial
Tinggi Prima
Terbelakang
Berkembang
Tinggi
Rendah
x= Sumber : Wahyuni, 2009
Dalam mengidentifikasi potensi yang dimiliki masing-masing sektor Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Boyolali, peneliti menggunakan matrikspotensi berdasarkan kriteria tingkat pertumbuhan dan kontribusi sebagaimana terterz pada tabel satu diatas, yang kemudian dilengkapi dengan analisis mengenai tingkat efektivitas dan kinerja. Matriks potensi berdasarkan kriteria tingkat pertumbuhan dan kontribusi yang digunakan dalam penelitian ini, sama dengan matriks potensi yang digunakan dalam penelitian terdahulu seperti dalam penelitian Wahyuni (2009). Untuk lebih mendukung hasil dari matriks potensi tersebut, maka peneliti mencoba menambahkan analisis menggunakan variabel tingkat efektivitas (Nugraha, 2004) dan kinerja yang dimiliki masing-masing sektor Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Boyolali selama tahun 2005-2011. Matode analisis potensi tersebut dipilih dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana potensi riil yang dimiliki setiap sektor Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Boyolali selama tujuh tahun terakhir. Apakah sektor-sektor yang berada pada kategori prima dan potensial telah mampu mengoptimalkan potensi yang dimilikinya, yang tercermin dari tingkat efektivitas dan kinerja yang dicapainya.
11
Metode Penelitian A. Tekhnik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis statistik deskriptif berupa metode deskriptif kuantitatif. Metode tersebut digunakan untuk menganalisis tingkat kontribusi, pertumbuhan, efektivitas dan kinerja, sehingga dapat digunakan untuk menganalisis potensi dari masing-masing sektor Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2005-2011. Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada dua metode yang digunakan dalam penelitian terdahulu, yaitu Kusoy (2009) dan Pertiwi (2009). Kedua penelitian tersebut menggunakan metode penyajian data yang berbeda, Kusoy menggunakan metode penyajian dengan cara data dinolkan apabila terdapat sektor Pajak dan Retribusi Daerah yang pada tahun-tahun tertentu tidak berkontribusi atau tidak dipungut, begitu pula dengan sektor yang belum dipungut. Penggunaan metode tersebut didasarkan pada asumsi bahwa data yang dinolkan memiliki makna bahwa peneliti memperoleh data tersebut atau tidak terdapat missing data, karena pada metode ini apabila terdapat missing data maka akan diberi simbol strip (-). Sedangkan Pertiwi memilih untuk memberi simbol strip (-) untuk sektor Pajak dan Retribusi yang tidak dipungut atau tidak masuk dalam Perda dan data dinolkan apabila pada tahun tersebut sektor Pajak dan Retribusi Daerah tidak menghasilkan kontribusi. Metode tersebut dipilih dengan asumsi bahwa data benar-benar menunjukkan kondisi riil dan data yang diperoleh tidak terdapat missing data. Dari dua metode diatas, pada penelitian ini, peneliti lebih memilih menggunakan metode yang digunakan Pertiwi (2009). Metode tersebut dipilih karena dengan mengunakan metode tersebut, peneliti dapat menyajikan data secara lebih jelas dan sesuai dengan kondisi riil. Sehingga dapat diketahui dengan jelas sektor-sektor apa saja yang tidak atau belum dipungut dengan sektor-sektor yang tidak memberikan kontribusi atau bahkan telah dihentikan pemungutannya.
12
Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer, berupa hasil wawancara dengan kepala bagian pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa data yang bersumber dari Laporan Realisasi Kabupaten Boyolali periode 2005-2011. Data sekunder diperoleh dari pengolahan dan penyajian pihak lain, data tersebut diperoleh dari Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali.
B. Langkah Analisis Langkah-langkah analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Melakukan perhitungan dan analisis mengenai kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan rumus: Kontribusi Pajak Daerah 2. Melakukan perhitungan dan analisis mengenai kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan rumus: Kontribusi Retribusi Daerah Tabel 3 Klasifikasi Kriteria Kontribusi Perentase
Kriteria
0,00%-10%
Sangat Kurang
10,10%-20%
Kurang
20,10%-30%
Sedang
30,10%-40%
Cukup Baik
40,10%-50%
Baik
>50% Sangat Baik Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (Dalam Sari, 2010)
13
3. Melakukan perhitungan dan analisis terhadap tingkat pertumbuhan Pajak Daerah Dengan rumus: Pertumbuhan Pajak Daerah Keterangan:
χ = Rata-rata realisasi penerimaan Pajak tahun n χ-1 = Rata-rata realisasi penerimaan Pajak tahun n-1
4. Melakukan perhitungan dan analisis terhadap tingkat pertumbuhan Retribusi Daerah dengan rumus: . Keterangan: χ = Rata-rata realisasi penerimaan Retribusi tahun n χ-1 = Rata-rata realisasi penerimaan Retribusi tahun n-1 Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suwarno (2008) pada Kabupaten Sukoharjo, Margareta (2009) pada Kabupaten Maluku Tenggara dan Juri (2012) pada Kota Samarinda, maka dapat disimpulkan secara rata-rata
Pajak
Daerah
dan
Retribusi
Daerah
dikatakan
baik
apabila
perumbuhannya berkisar antara 30% ke atas. 5. Melakukan perhitungan dan analisis terhadap tingakat efektivitas Pajak Daerah Dengan rumus: Efektivitas Pajak Daerah = 6. Melakukan perhitungan dan analisis terhadap tingkat efektivitas Retribusi Daerah Dengan rumus: Efektivitas Retribusi Daerah=
%
Tabel 4 Tabel Interpretasi Nilai Efektivitas Persentase
Kriteria
>100%
Sangat Efektif
90-100%
Efektif
80-90%
Cukup Efektif
60-80%
Kurang Efektif
<60%
Tidak Efektif
Sumber: Depdagri, Kemendagri No.690.900.327 (Dalam Sari, 2010)
14
7. Menghitung tingkat kinerja sektor Pajak Daerah (Daryanto, 2009). Dengan rumus: (
) (
)
8. Menghitung tingkat kinerja seluruh sekor Retribuis Daerah (Daryanto, 2009). Dengan rumus: (
) (
9. Membuat matriks potensi berdasarkan kriteria tingkat pertumbuhan dan kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah. 10. Membuat analisis mengenai tingkat kontribusi, pertumbuhan, efektivitas dan kinerja Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Boyolali secara keseluruhan. 11. Membuat analisis potensi masing-masing sektor Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Boyolali berdasarkan hasil kedua matriks potensi yang digunakan. 12. Membuat kesimpulan secara menyeluruh mengenai kontribusi, pertumbuhan, efektivitas, daya saing, dan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Gambaran Umum Objek Penelitian. Secara geografis Kabupaten Boyolali adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Tengah, Boyolali terletak sekitar 25 km sebelah barat kota Surakarta dan masih termasuk dalam kawasan Solo Raya. Kabupaten Boyolali membentang dari barat- ke timur sepanjang 48 km, dan dari utara- ke selatan sepanjang 54 Km. Di sebelah utara Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sragen, sebelah timur dengan Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Surakarta. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang di sebelah barat (www.boyolalikab.go.id). Kondisi perekonomian Kabupaten Boyolali sebelum diberlakukannya Otonomi Daerah terbilang kurang baik, yang ditunjukkan dengan tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Boyolali sangat rendah sehingga keuangan Kabupaten Boyolali sangat bergantung pada subsidi dari Pemerintah Pusat (Karjoredjo, 1989). Namun seiring dengan diberlakukannya Otonomi 15
)
Daerah, tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Boyolali mulai mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ketahun sehingga sudah tidak lagi bergantung pada subsidi dari Pemerintah Pusat. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Boyolali tersebut ditopang oleh kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah, hal tersebut dapat terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan Mulyanto (2002) yang menyebutkan bahwa 18% Pendapatan Asli Daerah disumbang oleh Pajak Daerah dan 73% disumbang oleh Retribusi Daerah. Untuk mendukung upaya peningkatan dan penguatan Pendapatan Asli Daerahnya, selama kurun waktu tujuh tahun terakhir Pemerintah Kabupten Boyolali mulai melakukan penyesuaian sektor-sektor Pajak dan Retribusi Daerah. Hal tersebut tercermin dari munculnya beberapa Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Seperti Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang mengakibatkan adanya sektor-sektor Pajak dan Retribusi Daerah baru yang dapat dipungut dan dikelola Pemerintah Kabupaten Boyolali. Selain mengatur tentang penambahan sektor Pajak dan Retribusi Daerah yang dapat dipungut Pemerintah Kabupaten Boyolali, Undang-Undang tersebut juga mengakibatkan adanya beberapa sektor Retribusi Daerah yang tidak lagi dapat dipungut Pemerintah Kaupaten Boyolali, serta adanya pengalihan pendapatan yang bersumber dari Dinas Kesehatan Sosial (DKS) dan RSUD Pandan Arang yang semula merupakan komponen Retribusi pelayanan kesehatan menjadi bagian dari komponen Pendapatan Lain-Lain. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa Pajak dan Retribusi Daerah merupakan dua sektor penting bagi Pemerintah Kabupaten Boyolali, terlebih setelah diberlakukannya otonomi daerah.
16
Analisis 1. Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Tabel 5 Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2005-2011
Tahun
Pajak Daerah
Pendapatan asli Daerah
% Kontribusi
Retribusi Daerah
Pendapatan asli Daerah
% Kontribusi
2005
6,984,060,197
49,816,906,083
14.02
34,579,914,970
49,816,906,083
69.41
2006
9,442,747,838
59,307,283,906
15.92
33,628,502,085
59,307,283,906
56.70
2007
10,643,172,280
67,461,523,228
15.78
40,020,935,424
67,461,523,228
59.32
2008
11,155,035,906
63,733,408,461
17.50
38,959,749,828
63,733,408,461
61.13
2009
12,896,540,751
70,004,658,137
18.42
43,917,458,154
70,004,658,137
62.74
2010
14,094,132,345
86,485,635,223
16.30
25,382,928,677
86,485,635,223
29.35
2011
19,256,739,005
96,737,566,506
19.91
20,136,495,081
96,737,566,506
20.82
RATA-RATA Sumber: Data Olahan peneliti
16.84
RATA-RATA
51.35
Berdasarkan Tabel 5 diatas dapat diketahui bahwa Pajak Daerah memiliki tingkat kontribusi yang kurang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Boyolali, karena hanya mampu memberikan kontribusi rata-rata sebesar 16.84% pertahun. Sedangkan Retribusi Daerah selama tahun 2005-2011 memiliki kontribusi yang sangat baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena mampu memberikan kontribusi diatas 50%, yaitu rata-rata sebesar 51.35% pertahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor Retribusi Daerah merupakan sektor andalan Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam upaya peningkatan dan penguatan Pendapatan Asli Daerahnya. Tingginya tingkat kontribusi yang mampu diberikan Retribusi Daerah tersebut dipengaruhi oleh tingginya kontribusi dua sektor retribusi, yaitu retribusi pelayanan kesehatan sebesar 60.447% dan retribusi jasa pemakaian kekayaan daerah sebesar 13.220% (Lampiran 2). Sedangkan Pajak Daerah didukung oleh pajak penerangan jalan umum yang memberikan kontribusi sebesar 91.767% terhadap total pendapatan Pajak Daerah (Lampiran 2 Tabel 16 dan Tabel 17). Meskipun merupakan dua sektor yang sangat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun pada kenyataannya selama tujuh tahun terakhir kontribusi kedua sektor tersebut
17
terbilang cukup fluktuatif. Kondisi tersebut tercermin dari cukup seringnya terjadi penurunan tingkat kontribusi pada kedua sektor tersebut.
2. Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah Tabel 6 Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2005-2011 Tahun 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Pajak Daerah 7,244,100,746 6,984,060,197 9,442,747,838 10,643,172,280 11,155,035,906 12,896,540,751 14,094,132,345 19,256,739,005 RATA-RATA Sumer: Data Olahan Peneliti
% Pertumbuhan (3.59) 35.20 12.71 4.81 15.61 9.29 36.63 15.81
Retribusi Daerah 25,189,617,738 34,579,914,970 33,628,502,085 40,020,935,424 38,959,749,828 43,917,458,154 25,382,928,677 20,136,945,018 RATA-RATA
% Pertumbuhan 37.28 (2.75) 19.01 (2.65) 12.73 (42.20) (20.67) 0.11
Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa kondisi tingkat pertumbuhan Pajak dan Retribusi Dearah Kabupaten Boyolali selama tahun 20052011 sangat fluktuatif. Ketidakstabilan tersebut berdampak terhadap kurang baiknya tingkat pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah secara keseluruhan. Hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan tingkat pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Boyolali tergolong kurang baik, karena hanya mampu mencapai rata-rata pertumbuhan sebesar 15.81% pertahun. Sedangkan tingkat pertumbuhan Retribusi Daerah termasuk kedalam kategori tidak baik karena hanya mampu mencapai pertumbuhan sebesar 0.11% pertahun. Sedangkan untuk dapat dikatakan bahwa Pajak dan Retribusi Daerah memiliki tingkat pertumbuhan yang baik, Pajak dan Retribusi Daerah harus memiliki tingkat pertumbuhan lebih atau sama dengan 30%. Rendahnya tingkat pertumbuhan Retribusi Daerah sangat dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pertumbuhan pada tahun 2010 dan 2011. Kondisi tersebut terjadi dikarenakan adanya penurunan tingkat pertumbuhan retribusi pelayanan kesehatan yang sangat signifikan. Penurunan tersebut terjadi karena pada tahun 2010 mulai diberlakukan
18
Undang-Undag No.28 Tahun 2009 tntang Pajak dan Retribusi Daerah yang mengatur bahwa, pendapatan yang bersumber dari Dinas Kesehatan Sosial (DKS) dan RSUD Pandan Arang yang semula merupakan bagian dari retribusi pelayanan kesehatan, mulai tahun2010 dialihkan menjadi bagian Pendapatan Lain-Lain.
3. Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah Tabel 7 Efektifitas Pajak dan Retribusi Daerah Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2005-2011 Pajak Daerah Tahun Anggaran Realisasai 2005 6,676,973,800 6,984,060,197 2006 7,558,081,000 9,442,747,838 2007 9,642,340,000 10,643,172,280 2008 10,649,690,000 11,155,035,906 2009 10,719,190,000 12,896,540,751 2010 12,637,835,000 14,094,132,345 2011 18,824,390,000 19,256,739,005 RATA-RATA Sumer: Data Olahan Peneliti
Retribusi Daerah % Efektifitas 104.60 124.94 110.38 104.75 120.31 111.52 102.30 111.26
Anggaran Realisasai 36,901,388,440 34,579,914,970 32,382,522,190 33,628,502,085 36,765,424,000 40,020,935,424 35,227,506,000 38,959,749,828 45,479,644,000 43,917,458,154 24,111,739,000 25,382,928,677 19,603,427,000 20,136,945,018 RATA-RATA
% Efektifitas 93.71 103.85 108.85 110.59 96.57 105.27 102.72 103.08
Secara keseluruhan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Boyolali selama tahun 2005-2011 sudah sangat efektif karena memiliki tingkat efektivitas diatas 100%. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Pajak Daerah dipungut secara lebih efektif dibanding Retribusi Daerah. Hal tersebut terlihat dari rata-rata tingkat efektivitas Pajak Daerah lebih tinggi dari Retribusi Daerah, yaitu sebesar 111.26%, sedangkan Retribusi Daerah hanya memiliki ratarata tingkat efektivitas sebesar 103.08%. Meskipun tingkat efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah tergolong sangat efektif, namun kondisi tersebut belum dapat mengambarkan kondisi riil tingkat kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Boyolali. Hal tersebut terjadi karena tingkat efektivitas dihitung berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasinya, namun pada kenyataannya target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Boyolali masih sangat fluktuatif, sehingga meskipun terlihat efektif namun pada tahun-tahun 19
tertentu tingkat kontribusi yang diberikan justru rendah. Kondisi tersebut memungkinkan terjadinya distorsi akuntansi pada Laporan Realisasi Anggaran yang dihasilkan, yang berakibat pada kurang tercerminnya kondisi riil yang mampu dicapai oleh suatu sektor.
4. Tingkat Kinerja Pajak dan Retribusi Daerah Tabel 8 Kinerja Pajak dan Retribusi Daerah Kabuapten Boyolali tahun 2005-2011 Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Pajak Daerah 0.639 0.833 0.799 0.846 0.863 1.357 1.858
Retribusi Daerah 1.129 1.059 1.072 1.055 1.049 0.873 0.694
Sumber: Data Olahan Peneliti
Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2005-2009 Retribsi Daerah memiliki kinerja yang tinggi jika dibanding dengan Pajak Daerah, sehingga memiliki kemampuan lebih untuk mampu menghasilkan kontribusi serta mengembangkan potensi yang dimilikinya dibanding dengan Pajak Daerah. Kondisi tersebut terlihat dari hasil perhitungan kinerja Retribusi Daerah selama tahun 2005-2009 yang menunjukkan bahwa Retribusi Daerah berada pada kriteria sektor dengan tingkat kinerja tinggi. Sedangkan Pajak Daerah selama tahun 20052009 memiliki tingkat kineja yang tergolong rendah. Kondisi berbalik justru terjadi pada tahun 2010 dan 2011. Tingkat kinerja Pajak Daerah pada kedua tahun tersebut lebih tinggi dibandingkan tingkat kinerja yang dicapai Retribusi Daerah. Tingginya tingkat kinerja yang dicapai Pajak Daerah pada kedua tahun tersebut merupakan dampak dari turunnya tingkat kinerja Retribusi Daerah yang sangat signifikan. Sama halnya dengan yang terjadi pada tingkat pertumbuhan Retribusi Daerah, penurunan tingkat kinerja yang terjadi juga dipengaruhi oleh penurunan tingkat kinerja sektor retribusi pelayanan
20
kesehatan, yang merupakan dampak dari diberlakukannya Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
5. Matriks Potensi Pajak Daerah Matriks potensi dalam penelitian ini merupakan matriks potensi yang ditujukan untuk mengetahui gambaran kondisi potensi Pajak Daerah Kabupaten Boyolali berdasarkan kriteria tingkat pertumbuhan dan kontribusi seperti yang tertera pada Gambar 1. PERTUMBUHAN Potensial K O N T R I B U S I
Prima
100.000
1 80.000 60.000 40.000
20.000 -50.000
0.000 7 50.000 0.000 8
9
Terbelakang
2
6 5
100.000
150.000
4
200.000
3
250.000
Berkembang
-20.000
Gambar 1 Matriks Potensi Pajak Daerah Kabupaten Boyolali Berdasarkan Kriteria Tingkat Pertumbuhan dan Kontribusi Tahun 2005-2011.
Keterangan: Potensial : 1.Pajak Penerangan Jalan Umum, 2.Pajak Restoran Berkembang : 3.Pajak Parkir, 4.Pajak Hiburan, Terbelakang : 5.Pajak Reklame, 6.Pajak Hotel, 7.Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol C, 8.Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, 9.Pajak Air Bawah Tanah. (Sumber: Data Olahan Peneliti). Berdasarkan hasil analisis potensi sektor-sektor Pajak Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2005-2011 dengan menggunakan matriks potensi di atas (Gambar 1), maka dapat diketahui bahwa terdapat ketimpangan tingkat kontribusi antar sektor Pajak Daerah. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan hampir seluruh sektor Pajak Daerah Kabupaten Boyolali berada pada kategori berkembang dan terbelakang. Dari Sembilan sektor pajak yang dapat dipungut Pemerintah 21
Kabupaten Boyolali hanya terdapat dua sektor pajak yang berada pada kategori sektor pajak potensial, yaitu pajak penerangan jalan umum dan pajak restoran. Dari hasil analisis kondisi potensi tersebut, pajak penerangan jalan umum merupakan sektor pajak yang tergolong sebagai sektor pajak andalan Kabupaten Boyolali. Meskipun hanya berada pada kategori sektor pajak potensial, namun sektor tersebut mampu memberikan kontribusi yang sangat tinggi, yaitu sebesar 91.767%,
namun
sektor
tersebut
cenderung
kurang
mampu
untuk
mempertahankan tingkat pertumbuhannya dari tahun ketahun. Berikut merupakan gambaran kondisi potensi sektor-sektor Pajak Daerah Kabupaten Boyolali menurut hasil matriks potensi berdasarkan kriteria tingkat pertumbuhan dan kontribusi yang disandingkan dengan dua variabel pendukung, yaitu tingkat efektivitas dan kinerja yang dimiliki masing-masing sektor Pajak Daerah dalam sebuah tabel analis mengenai potensi sektor-sektor Pajak Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2005-2011 (Tabel 9). Tabel 9 Analisis Potensi Pajak Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2011 Matriks Potensi Pajak Daerah Kategori Potensial
Berkembang
Terbelakang
Variabel Pendukung
Jenis Pajak 1.Pajak Penerangan Jalan Umum
Pertumbuhan Kurang Baik
Sangat Baik
Sangat Efektif
Tinggi
2. Pajak Restoran 3. Pajak Parkir
Cukup Baik
Sangat kurang
Sangat Efektif
Rendah
Sangat Baik
Sangat kurang
Sangat Efektif
Rendah
4. Pajak Hiburan 5. Pajak Reklame
Sangat Baik
Sangat kurang
Sangat Efektif
Rendah
Baik
Sangat kurang
Sangat Efektif
Rendah
6. Pajak Hotel
Kurang Baik
Sangat kurang
Sangat Efektif
Tinggi
Kurang Baik
Sangat kurang
Sangat Efektif
Tinggi
-
Kurang Baik
Cukup Efektif
Tinggi
-
Sangat kurang
Sangat Efektif
Tinggi
7. Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol C 8.Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 9. Pajak Air Bawah Tanah
Sumber: Data Olahan Peneliti
22
Kontribusi
Efektivitas
Kinerja
Hasil analisis sektor Pajak Daerah diatas (Tabel 9) semakin memperkuat hasil analisis matriks potensi (Gambar 1) yang menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan tingkat kontribusi antar sektor selama tahun 2005-2011. Meskipun rata-rata sektor-sektor Pajak telah dipungut dengan efektif dan memiliki tingkat kinerja yang tinggi, namun ternyata sektor-sektor tersebut rata-rata memiliki tingkat kontribusi dan pertumbuhan yang kurang baik atau bahkan sangat kurang, sehingga cenderung berada pada kategori sektor Pajak berkembang dan terbelakang. Dari hasil analisis tersebut, hanya sektor pajak penerangan jalan umum yang memiliki tingkat kontribusi yang sangat baik yaitu sebesar 91.767%, selain itu sektor tersebut juga didukung dengan tigkat kinerja yang tinggi dan telah dipungut dengan sangat efektif. Meskipun demikian, sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang tergolong kurang baik. Hal tersebut terjadi karena tingkat pertumbuhan sektor tersebut cenderung fluktuatif, sehingga berakibat pada kurang baiknya tingkat pertumbuhan selama tujuh tahun terakhir. Dari hasil analisis tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sektor pajak penerangan jalan umum merupakan sekor pajak andalan Kabupaten Boyolali, karena selain memiliki tingkat kontribusi yang tinggi, sektor ini juga memiliki kinerja yang tergolong tinggi dan telah dipungut secara sangat efektif, namun sektor tersebut cenderung kurang mampu mempertahankan tingkat pertumbuhannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun sektor ini merupakan sektor pajak andalan, namun pada kenyataannya sektor tersebut masih kurang mampu mengoptimalkan potensi yang dimilikinya, yang tercermin dari tingkat pertumbuhannya yang cenderung fluktuatif selama kurn waktu tujuh tahun terakhir.
6. Matriks Potensi Retribusi Daerah Penggunaan
Matriks
potensi
dalam
penelitian
ini
bertujuan
untuk
menggambarkan kondisi potensi yang dimiliki masing-masing sektor Retribusi Daerah Kabupaten Boyolali berdasarkan kriteria tingkat pertumbuhan dan kontribusi (Gambar 2). Hasil analisis menggunakan matriks potensi berdasarkan kriteria tingkat pertumbuhan dan kontribusi Retribusi Daerah tersebut diperoleh
23
hasil bahwa, sama halnya dengan yang terjadi pada sektor Pajak Daerah, secara keseluruhan sektor-sektor Retribusi Daerah Kabupaten Boyolali selama tujuh tahun terakhir juga mengalami ketimpangan tingkat kontribusi antar sektor yang cukup signifikan. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya sektor Retribusi Daerah yang berada pada kategori retribusi berkembang dan terbelakang seperti yang tertera pada Gambar 2. Dari dua puluh delapan sektor Retribusi Daerah yang dapat dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali, hanya terdapat empat sektor yang termasuk dalam kategori Retribusi prima dan potensial. Untuk lebih dapat memahami kondisi potensi Retribusi Daerah Kabupaten Boyolali selama tahun 2005-2011, maka berikut peneliti sajikan gambaran mengenai bagaimana kondisi potensi yang dimiliki masing-masing sektor Retribusi Daerah selama tahun 2005-2011 menggunakan matriks potensi berdasarkan kriteria tingkat pertumbuhan dan kontribusi (Gambar 2) serta Tabel analisis potensi sektor Retribusi Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2005-2011, yang memuat hasil analisis matriks potensi berdasarkan kriteria tingkat pertumbuhan dan kontribusi yang disandingkan dengan dua variabel pendukung yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu tingkat efektivitas dan kinerja yang dimiliki masing-masing sektor Retribusi Daerah Kabupaten Boyolali tahun 20052011 (Tabel 10).
24
PERTUMBUHAN
K O N T R I B U S I
Potensial
Prima
80.000 70.000 4
60.000 50.000 40.000 30.000 20.000
1
10.000
-150.000
28
27
-100.000
Terbelakang
-50.000
26 25
3
2 2221 20 181715 14 11 24 23 - 19 13 12 10 16
0.000 (10.000) (20.000)
98
7
6
50.000
5
100.000
150.000
Berkembang
Gambar 2 Matriks Potensi Retribusi Daerah Kabupaten Boyolali Berdasarkan Kriteria Tingkat Pertumbuhan dan Kontribusi Tahun 2005-2011.
Keterangan: Prima: 1. Ret. Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah, 2. Ret. Penggantian Cetak KTP/Akte Capil, 3. Ret. Pelayanan Pasar, Potensial: 4. Ret. Pelayanan Kesehatan, Berkembang: 5. Ret. Ijin Usaha/Investasi/Perindustrian/Perdagangan, 6. Ret. Jasa Usaha Khusus Parkir, 7. Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, 8. Ret. Ijin Mendirikan Bangunan, 9. Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, 10. Ret. Ijin Gangguan, 11. Ret. Pelayanan Administrasi Untuk Mendapatkan dan/Legalisasi Naskah Dinas 12. Ret. Usaha Terminal, 13.Ret. Jasa Usaha Produksi Usaha Daerah, 14.Ret. Palayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, 15. Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor, Terbelakang: 16. Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan 17. Ret. Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan OR, 18. Ret. Ijin Usaha Pertanian, 19. Ret. Dokumen Lelang, Jembatan Darurat, Andang Steiger , 20. Ret. Jasa Usaha Rumah Potong Hewan, 21. Ret. Ijin Trayek, 22. Ret. Jasa Usaha Pengelolaan Limbah Cair, 23. Ret. Ijin Pelayanan Kesehatan Swasta, 24. Ret. Pelayanan Pendidikan, 25. Ret. Pasar Grosir/Pertokoan, 26. Ret. Ijin Usaha Perikanan/Peternakan, 27. Ret. Ijin Usaha Hotel, 28. Ret. Usaha Rumah Makan (Sumber: Data Olahan Peneliti.)
25
Tabel 10 Analisis Potensi Retribusi Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2011 Matriks Potensi Retribusi Daerah Kategori Prima
Potensial
Berkembang
Terbelakang
Jenis Retribusi
Variabel Pendukung Pertumbuhan
Kontribusi
Efektivitas
Kinerja
1. 2.
Ret. Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah Ret. Penggantian Cetak KTP/Akte Capil
Sangat Baik
Kurang Baik
Sangat Efektif
Tinggi
Cukup Baik
Sangat Kurang
Sangat Efektif
Tinggi
3.
Ret. Pelayanan Pasar
Kurang Baik
Sangat Kurang
Efektif
Tinggi
4. 5.
Ret. Pelayanan Kesehatan Ret. Ijin Usaha/ Investasi/ Perindustrian/ Perdagangan
Sangat Kurang
Sangat Baik
Sangat Efektif
Rendah
Sangat Baik
Sangat Kurang
Sangat Efektif
Rendah
6.
Ret. Jasa Usaha Khusus Parkir
Sangat Baik
Sangat Kurang
Sangat Efektif
Tinggi
7.
Ret.Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Sangat Baik
Sangat Kurang
Efektif
Tinggi
8.
Ret. Ijin Mendirikan Bangunan
Baik
Sangat Kurang
Sangat Efektif
Tinggi
9.
Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
Baik
Sangat Kurang
Sangat Efektif
Tinggi
10. Ret. Ijin Gangguan 11. Ret. Pelayanan Administrasi Untuk Mendapatkan dan/Legalisasi Naskah Dinas
Cukup Baik
Sangat Kurang
Sangat Efektif
Tinggi
Cukup Baik
Sangat Kurang
Sangat Efektif
Rendah
12. Ret. Usaha Terminal
Cukup Baik
Sangat Kurang
Sangat Efektif
Tinggi
13. Ret. Jasa Usaha Produksi Usaha Daerah
Cukup Baik
Sangat Kurang
Sangat Efektif
Tinggi
14. Ret. Palayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
Kurang Baik
Sangat Kurang
Sangat Efektif
Tinggi
15. Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor
Kurang Baik
Sangat Kurang
Sangat Efektif
Tinggi
16. Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan
Kurang Baik
Sangat Kurang
Sangat Efektif
Tinggi
17. Ret. Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan OR
Kurang Baik
Sangat Kurang
Sangat Efektif
Tinggi
18. Ret. Ijin Usaha Pertanian
Kurang Baik
Sangat Kurang
Sangat Efektif
Tinggi
19. Ret. Dokumen Lelang, Jembatan Darurat, Andang Steiger
Kurang Baik
Sangat Kurang
Sangat Efektif
Rendah
26
20. Ret. Jasa Usaha Rumah Potong Hewan
Sangat Kurang
Sangat Kurang
Efektif
Tinggi
21. Ret. Ijin Trayek
Sangat Kurang
Sangat Kurang
Sangat Efektif
Tinggi
22. Ret. Jasa Usaha Pengelolaan Limbah Cair
Sangat Kurang
Sangat Kurang
Efektif
Rendah
23. Ret. Ijin Pelayanan Kesehatan Swasta
Sangat Kurang
Sangat Kurang
Sangat Efektif
Rendah
24. Ret. Pelayanan Pendidikan
Sangat Kurang
Sangat Kurang
Efektif
Tinggi
25. Ret. Pasar Grosir/Pertokoan
Sangat Kurang
Sangat Kurang
Sangat Efektif
Tinggi
26. Ret. Ijin Usaha Perikanan/Peternakan
Sangat Kurang
Sangat Kurang
Sangat Efektif
Tinggi
27. Ret. Ijin Usaha Hotel
Sangat Kurang
Sangat Kurang
Efektif
Tinggi
Sangat Kurang
Sangat Kurang
Sangat Efektif
Tinggi
28. Ret. Usaha Rumah Makan Sumber: Data Olahan Peneliti
27
Dari hasil analisis menggunakan matriks potensi (Gambar 2) dan Tabel analisis potensi (Tabel 10) diatas dapat diketahui bahwa rata-rata sektor-sektor Retribusi Daerah telah dipungut dengan sangat efektif, namun hampir seluruh sektor justru memiliki tingkat kontribusi dan pertumbuhan yang rendah. Dari dua puluh delapan sektor yang dipungut, hanya terdapat empat sektor yang berada pada kategori Retribusi Prima dan Potensial, yaitu Ret. Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah, Ret. Penggantian Cetak KTP/Akte Capil, Ret. Pelayanan Pasar yang merupakan sektor Retribusi Daerah kategori Prima, serta Ret. Pelayanan Kesehatan yang berada pada kategori Retribusi potensial (Gambar 2). Keempat sektor tersebut memiliki kontribusi yang cukup tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Boyolali, selain itu sektor tersebut juga memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi, serta didukung dengan tingkat kinerja yang tinggi dan telah dipungut secara sangat efektif. Namun dari keempat sektor tersebut, retribusi pelayanan kesehatan merupakan satu-satunya sektor yang mampu memberikan kontribusi yang sangat tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Boyolali selama kurun waktu tujuh tahun terakhir. Meskipun hanya termasuk dalam kategori sektor Retribusi potensial, retribusi pelayanan kesehatan mampu memberikan kontribusi sebesar 60.447% dan didukung sistem pemungutan yang sangat efektif, namun sektor ini kurang mampu mempertahankan pertumbuhan dan kinerja yang dicapainya (Tabel 10). Kondisi tersebut merupakan dampak dari penurunan kontribusi pada tahun 2010 dan 2011, yang merupakan dampak diberlakukannya Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang mngatur bahwa pendapatan yang bersumber dari Dinas Kesehatan Sosial (DKS) dan RSUD Pandan Arang yang semula merupakan komponen dari retribusi pelayanan kesehatan, sejak diberlakukannya
Undang-Undang
tersebut
dialihkan
menjadi
komponen
Pendapatan Lain-Lain. Kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap rendahnya rata-rata tingkat pertumbuhan dan kinerja sektor retribusi pelayanan kesehatan selama tujuh tahun terakhir. Dari hasil analisis menggunakan Tabel analisi potensi diatas (Tabel 10) menunjukkan bahwa sektor-sektor Retribusi Daerah yang berada pada kategori
28
sektor Retribusi Prima, ternyata memiliki tingkat kontribusi yang rendah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Boyolali, selain itu sektor-sektor tersebut rata-rata kurang mampu mepertahankan pertumbuhan yang dicapainya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun berada pada kategori sektor Retribusi prima, namun sektor-sektor tersebut belum mampu untuk diandalkan sebagai sektor andalan Kabupaten Boyolali. Sehingga dari hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun berada pada kategori sektor Retribusi potensial, retribusi pelayanan kesehatan memiliki kemampuan yang lebih untuk dapat diandalkan sebagai sektor Retribusi andalan Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam upayanya meningkatkan dan menguatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pembahasan Berdasarkan hasil analisis diatas, maka dapat diketahui bahawa selama ini Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Boyolali memiliki pengaruh yang cukup signifkan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Meskipun demikian Retribusi Daerah merupakan sektor andalan Kabupaten Boyolali dalam meningkatkan dan menguatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Kondisi tersebut didukung dengan hasil perhitungan tingkat kontribusi yang menunjukkan bahwa selama tahun 2005-2011 Retribusi Daerah mampu memberikan kontribusi sebesar 51.35%, sedangkan Pajak Daerah hanya mampu berkontribusi sebesar 16.84%. Meskipun merupakan dua sektor andalan, namun pada kenyataannya kedua sektor ini memiliki tingkat kontribuis, pertumbuhan, dan efektivitas yang cukup fluktuatif. Kontribusi Pajak Daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2010, penurunan tersebut merupakan akibat dari penurunan kontribusi pajak penerangan jalan umum yang mencapai 14.464%. Sedangkan tingkat pertumbuhannya mengalami penurunan pada tahun 2005. Tingkat pertumbuhan pada tahun tersebut mencapai angka -3.59%, dimana penurunan kontribusi pajak hiburan merupakan faktor utama yang mempengaruhi penurunan tingkat pertumbuhan Pajak Daerah pada tahun tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan
29
Aset Daerah (DPPKAD), disebutkan bahwa kondisi tersebut merupakan dampak dari diberlakukannya larangan penggunaan Stadion Sonolayu untuk acara musik dan pasar malam. Sedangkan untuk tingkat efektivitas, Pajak Daerah tidak mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sedangkan kontribusi, pertumbuhan, dan kinerja Retribusi Daerah mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2010 dan 2011. Penurunan tersebut terjadi karena adanya penurunan kontribusi retribusi pelayanan kesehatan yang sangat signifikan, yaitu mencapai 43.479%. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), penurunan tersebut merupakan dampak dari diberlakukannya Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang mengatur bahwa pendapatan yang bersumber dari Dinas Kesehatan Sosial (DKS) dan RSUD Pandan Arang yang semula
merupakan
bagian
dari
retribusi
pelayanan
kesehatan,
sejak
diberlakukannya Undang-Undang tersebut tidak lagi menjadi bagian dari retribusi pelayanan kesehatan, namun dialihkan menjadi bagian dari Pendapatan Lain-Lain. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa selama ini Retribusi Daerah sangat mengandalkan kontribusi dari pendapatan Dinas Kesehatan Sosial (DKS) dan RSUD Pandan Arang. Tingkat efektivitas Retribusi Daerah mengalami penurunan pada tahun 2005. Kondisi tersebut merupakan dampak dari adanya penurunan nilai realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar, yang merupakan dampak adanya program renovasi terhadap empat pasar tradisional dikawasan Kabupaten Boyolali, yaitu Pasar Sunggingan, Pasar Ampel, Pasar Pengging, dan Pasar Karanggede. Dengan adanya renovasi pada keempat pasar tersebut berakibat pada tidak tercapainya realisasi atas target yang telah ditetapkan, karena banyak kios dan pedagang yang tidak beroperasi. Kondisi tersebut diatas berdampak pada kurang maksimalnya kontribsi yang mampu disumbangakan Pajak dan Retribusi Daerah sehingga berpengaruh terhadap masih rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Pendapatan Daerah selama ini.
30
Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Boyolali selama ini ternyata hanya ditopang oleh beberapa sektor saja. Pajak Daerah Kabupaten Boyolali sangat mengandalkan sektor pajak penerangan jalan umum yang hanya termasuk dalam kategori Pajak potensial (Gambar 1). Meskipun berada pada kategori sektor pajak potensial, namun sektor tersebut memiliki tingkat kontribusi (91.767%) dan kinerja yang tingggi serta telah dipungut secara sangat efektif, namun sektor tersebut cenderung masih kurang mampu mengoptimalakan potensi yang dimilikinya, hal tersebut terlihat dari tingkat pertumbuhan yang cukup fluktuatif. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat pertumbuhan yang mampu dicapainya, sehingga sektor tersebut belum mampu berada pada kategori sektor Pajak prima. Sedangkan Retribusi Daerah Kabupaten Boyolali sangat mengandalkan sektor retribusi pelayanan kesehatan. Sama halnya dengan Pajak Daerah, sektor retribusi pelayanan kesehatan juga hanya berada pada kategori Retribusi potensial (Gambar 2), namun sektor tersebut memiliki tingkat kontribusi yang sangat tinggi, yaitu sebesar 60.447% dan telah dipungut dengan sangat efektif. Berbeda dengan kondisi pajak penerangan jalan umum yang cendeung kurang mampu mengoptimalakn potensi yang dimilikinya, sektor retribusi pelayanan kesehatan sebenarnya mampu untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya, namun karena diberlakukannya Undang-Undang No.28 Tahun 2009, sektor tersebut mengalami penurunan kontribusi yang sangat signifikan yang berpengaruh terhadap rendahnya tingkat pertumbuhan dan kinerja yang mampu dicapai sektor tersebut pada tahun 2010 dan taun 2011, sehingga sektor tersebut hanya mampu berada pada kategori sektor Retribusi Potensial. Hasil pembahasan diatas sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Mulyanto (2002) yang menyebutkan bahwa pada tahun 1998 Retribusi Daerah merupakan sektor utama penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Boyolali, yaitu memberikan kontribusi sebesar 73%, sedangkan Pajak Daerah 18%. Sistem pemungutan pada kedua sektor tersebut telah sudah tergolong sangat efektif (Pertiwi, 2009). Kondisi yang sama juga terjadi pada beberapa daerah lain, seperti pada Kota Samarinda (Juri, 2012), Kabupaten Maluku Tenggara (Apituley,
31
2009), dan Kota Bukit Tinggi (Adegustara, 2009). Meskipun sama-sama mengandalkan sektor Retribusi Daerah, namun pada kenyataannya tingkat pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten Boyolali masih sangat rendah jika dibanding dengan tingkat pertumbuhan pada ketiga daerah diatas, dimana rata-rata pertumbuhan pada ketiga daerah tersebut mencapai 11-16% pertahun (Juri, 2012, Apituley, 2009, Adegustara, 2009) . Kondisi Retribusi Daerah yang menjadi sektor andalan tersebut diatas ternyata tidak berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (Sudjarwoko, 2010), Provinsi Bali (Samudra, 2011), Kota Padang, Kota Pesisir Selatan (Adegustara, 2011) dan Kota Semarang (Masrofi, 2004). Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, sektor Pajak Daerah menyumbang 83,28% untuk DKI Jakarta (Sudjarwoko, 2010), 60.70% untuk
Provinsi Bali (Samudra, 2011), 66.53% untuk Kota Padang,
53.57% Kota Pesisir Selatan (Adegustara, 2011), dan 55.17% untuk Kota Semarang (Masrofi, 2004). Fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa, padadaerah-daerah tersebut diatas lebih mengandalkan sektor Pajak Daerah dalam upaya peningkatan dan penguatan Pendapatan Asli Daerahnya. Selain sama-sama mengandalkan sektor Pajak dan Retribusi Daerah, terdapat pula kesamaan sektor Pajak dan Retribusi andalan antara Kabupaten Boyolali dengan beberapa daerah lain di Indonesia, seperti pada Kabupaten Donggala (Deda, 2011), Kota Poso (Kusoy, 2009), Semarang (Masrofi, 2004), Padang, Bukit Tinggi, Pesisir Selatan (Adegustara, 2009), dan Samarinda (Juri, 2012) yang sama-sama mengandalkan pajak penerangan jalan umum. Sedangkan dalam sektor Retribusi Daerah, Kabupaten Boyolali memiliki kesamaan dengan Kota Semarang (Masrofi, 2004), Poso (Kusoy, 2009), dan Kabupaten Donggala (Deda, 2011) yang sama-sama mengandalkan sektor retribusi jasa umum terutama retribusi pelayanan kesehatan. Kondisi yang berbeda terjadi di Provinsi DKI Jakarta (Syahriatun, 2009) dan Bali (Kabupaten Gianyar) (Astuti, 2009) yang mengandalkan sektor pajak hotel dan pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD).
32
Kesimpulan dan Saran Penelitian Kesimpulan Secara umum, temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian-penelitian terdahulu pada beberapa daerah lain di Indonesia, bahwa Pemerintah Daerah pada hampir seluruh daerah di Indonesia masih kurang mampu mengeoptimalkan potensi yang dimiliki sektor Pajak dan Retribusi Daerah secara optimal. Berdasarkan hasil analisis potensi dari masing-masing sektor Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan variabel kontribusi, pertumbuhan, efektivitas, dan kinerja diatas, maka dapat ditarik kesimpulan: 1. Secara keselururan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Boyolali ditopang oleh Pajak dan Retribusi Daerah, yaitu Pajak penerangan jalan umum dan retribusi pelayanan kesehatan. Meskipun kedua sektor tersebut hanya berada pada kategori Pajak dan Retribusi Daerah potensial, namun kedua sektor tersebut justru memberikan kontribusi yang sangat tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Boyolali, yaitu sebesar 91.767% untuk Pajak Daerah dan 60.447% untuk Retribusi Daerah. Meskipun demikian kedua sektor tersebut masih harus diperhatikan dengan lebih baik lagi sehingga dapat mengoptimalkan potensi yang dimilikinya, serta mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan dan kinerjanya. Dengan demikian sektor-sektor tersebut diharapkan mampu untuk terus diandalkan sebagai sektor Pajak dan Retribusi Daerah andalan Kabupaten Boyolali dalam upaya peningkatan dan pengatan Pendapatan Asli Daerahnya. Hasil tersebut diatas menunjukkan adanya kesamaan sektor pajak andalan pada beberapa daerah yaitu pada Kota Samarinda (Juri, 2012), Padang, Bukit Tinggi (Adegustara, 2009), Kabupaten Donggala (Deda, 2011), Kota Poso (Kusoy, 2009), dan Semarang (Masrofi, 2004). Untuk sektor Retribusi Unggulan, Kabupaten Boyolali memiliki kesamaan dengan Kabupaten Donggala (Deda, 2011), Kota Poso (Kusoy, 2009), dan Semarang (Masrofi, 2004) yang sama-sama mengandalkan sektor Retribusi jasa Umum terutama retribusi pelayanan
33
kesehatan. Sedangkan Pada Daerah lain seperti Kota Samarinda (Juri, 2012), Padang dan Bukit Tinggi (Adegustara, 2009) cenderung mengandalkan sektor Retribusi Perijinan teretentu. Namun untuk dapat menjadi Kabupaten yang otonom Kabupaten Boyolali tidak boleh hanya mengandalkan satu sektor pajak atau retribusi saja, karena pada daerah yang benar-benar mampu menjadi daerah yang otonom rata-rata memiliki lebih dari satu sektor unggulan, seperti yang terjadi pada DKI Jakarta
dan
Bali,
yang
rata-rata
Pemerintah
Kabupatennya
mengandalkan pajak hotel dan pajak restoran (Syahriatun, 2009, Astuti, 2009). 2. Secara garis besar, Retribusi Daerah merupakan sektor unggulan Kabupaten Boyolali dalam upaya peningkatan dan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena memiliki tingkat kontribusi yang tinggi, yaitu sebesar 51.35% pertahun. Kondisi yang sama juga terjadi pada beberapa daerah lain seperti Samarinda (Juri, 2012), Bukit Tinggi (Adegustara, 2009) dan Kabupaten Maluku Tenggara (Apituley, 2009). Namun kondisi tersebut tidak berlaku untuk Provinsi DKI Jakrta (Sudjarwoko, 2010), Bali (Samudra, 2011), Kota Padang, Kota Pesisir Selatan (Adegustara, 2009), dan Semarang (Masrofi, 2004) hal tersebut dikarenakan sektor unggulan pada keempat daerah tersebut adalah sektor Pajak Daerah. 3. Tingkat petumbuhan dan efektivitas Retribusi Daerah secara keseluruhan masih kalah dari sektor Pajak Daerah, yang merupakan dampak adanya ketimpangan kontribusi antar sektor Retribusi Daerah terhadap total pendapatan Retribusi Daerah yang cukup signifikan. Hal tersebut dikarenakan meskipun jumlah sektor Retribusi yang dikelola Pemerintah Kabupaten Boyolali terhitung banyak, namun tidak diimbangi dengan kualitas kontribusi serta pertumbuhan yang memadai. Kondisi tersebut tercermin dari tingkat kinerja tahun 2005-2009, yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan Retribusi Daerah memiliki tingkat kinerja yang tinggi, namun jika dilihat dari tingkat kinerja persektor, maka dapat diketahui bahwa sebagian besar sektor retribusi pada kurun waktu tersebut justru
34
memiliki tingkat kinerja yang rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa hanya terdapat sedikit sektor yang mampu memberi kontribusi yang baik terhadap total pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Boyolali. 4. Meskipun merupakan dua sektor unggulan dan telah dipungut secara efektif, namun Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Boyolali memiliki tingkat kontribusi, pertumbuhan, dan efektivitas yang fluktuatif, yang diakibatkan kurangnya kemampuan sektor-sektor Pajak dan Retribusi Daerah untuk mempertahankan pencapaian realisasi kontribusinya. Kondisi tersebut juga dialami oleh beberapa daerah lain, seperti yang terjadi pada Kota Padang, Bukit Tinggi (Adegustara, 2009), Samarinda (Juri, 2012) dan Kabupaten Maluku Tenggara (Apituley, 2009).
Keterbatasan Penelitian dan Saran Penelitian Selanjutnya Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, yaitu: 1. Dalam penelitian ini masih belum menganalisis variabel akuntansi dalam menganalisis potensi yang dimiliki masing-masing sektor Pajak dan Retribusi Daerah, seperti variabel efisiensi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, terutama yang berkaitan dengan efisiensi upah pungut yang diberikan. Sehingga dalam penelitian ini belum dapat memberikan informasi apakah sektor Pajak dan Retribusi Daerah yang berada pada kategori prima dan potensial telah dipungut secara efisien, dan apakah sektor-sektor yang berada pada kategori berkembang dan terbelakang belum dipungut secara efisien. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel efisiensi pemungutan, terutama efisiensi upah pungut dalam menganalisis potensi sektor Pajak dan Retribusi Daerah. Penggunaan Variabel tersebut penting, karena pada daerah-daerah yang memiliki tingkat Pendapatan Asli Daerah yang tinggi seperti DKI Jakarta dan Bali memiliki tingkat efisiensi yang tinggi. 2. Data yang digunakan dalam penelitian ini cenderung menggunakan data historis, sehingga dalam penelitian ini belum mampu menampilkan
35
kondisi potensi yang sesungguhnya dimiliki masing-masing sektor Pajak dan Retribusi Daerah, sehingga hasil penelitian ini masih belum mampu digunakan untuk memprediksi kondisi potensi sektor Pajak dan Retribusi Daerah kedepan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan analisis mengenai potensi riil yang dimiliki masing-masing sektor Pajak dan Retribusi Daerah, misal berdasarkan jumlah objek Pajak dan Retribusi Daerah. Sehingga hasil penelitian selanjutnya diharapkan mampu digunakan untuk memprediksi potensi sektor Pajak dan Retribusi Daerah kedepan. 3. Dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan dari segi informasi pendukung yang diperoleh, kondisi tersebut diakibatkan kurangnya pemahaman pegawai DPPKAD mengenai kondisi Pajak dan Retribusi Daerah. Hal tersebut merupakan dampak dari seringnya rotasi/mutasi jabatan pegawai di Kabupaten Boyolali. Sehingga dalam penelitian ini kurang mampu memberikan informasi pendukung terutama berkaitan dengan kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali. Berdasarkan kondisi tersebut, maka penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel institusional, seperti kepemimpinan dan tingginya rotasi jabatan dalam satuan kerja serta variable instritusional lainnya.
Sehingga
diharapkan
hasil
penelitian
tersebut,
mampu
memberikan gambaran apakah terdapat pengaruh variabel institusional terhadap pengambilan kebijakan terutama terkait dengan kebijakan penyusunan anggaran pendapatan. Saran Kebijakan Beradasarkan hasil analisis potensi dalam penelitian ini, maka saran kebijakan yang dapat diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Boyolali khususnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) adalah:
36
1. Pemerintah Kabupaten Boyolali diharapkan mampu mendorong dan mengevaluasi kembali sektor-sektor Pajak dan Retribusi Daerah yang berada pada kategori berkembang dan terbelakang. Terutama terkait dengan kinerja yang dimiliki dengan mengevaluasi kembali objek-objek yang dikenakan Pajak dan Retribusi Daerah. Sehingga dari hasil evaluasi tersebut dapat diketahui apakah sektor-sektor yang berada pada kategori tersebut masih perlu dipertahankan atau harus dihapuskan dari Perda. Hal tersebut perlu dilakukan, karena banyakanya jumlah sektor yang dikelola dan dipungut Pemerintah Daerah sangat mempengaruhi tingkat efisiensi serta optimaslisasai Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah. Sealain hal tersebut, banyaknya jumlah sektor Pajak dan Retribusi Daerah yang dikelola akan sangat berpengaruh terhadap ketertarikan investor untuk berinvestasi pada daerah tersebut. 2. Berkaitan dengan peningkatan dan penguatan (optimalisasi) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dai Pajak dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Boyolali diharapkan mampu menyusun anggaran pendapatan khususnya anggaran/ target pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah secara lebih efektif. Langakah yang dapat diterapkan Pemerintah adalah dengan menyusun anggaran pendapatan berdasarkan realisasi tahun sebelumnya, target pendapatan tahun sebelumnya, serta potensi (matriks potensi) yang dimiliki masing-masing sektor Pajak dan Retribusi Daerah, dan jika memungkinkan, Pemerintah diharapkan pula untuk menilai faktor institusional (Lampiran 8, Skema Penyusunan Anggaran Pendapatan). Dengan menerapkan skema penyusunan anggaran pendapatan tersebut, maka diharapkan dapat mengurangi tingkat fluktuasi yang terjadi pada target pendapatan sektor Pajak dan Retribusi Daerah. Sehingga anggaran pendapatan yang dihasilkan dapat lebih efektif dan mampu memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai kemampuan pendanaan daerah sesungguhnya.
37
Daftar Pustaka Adegustara, Frenadin, Syofiarti dan Fatimah, Tiin, 2009, “Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi di Tiga Daerah di Propinsi Sumatra Barat)”. Apituley, Margaretha Rosalyn, 2009, “Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retibusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maluku Tenggara”, Vol III, No.1. Astuti, Ni Ketut Rendi, 2009,”Dampak Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Gianyar”. Bawono, Anton, 2005, “Penguatan Keuangan Daerah di Kabupaten Bantul Melalui Penggalian Potensi Pajak”, Jurnal Opini Ekonomi dan Bisnis Aktual, Volume 2, No. 3, STIE Isti Ekatana Upaweda. Deda, Ferda O’Hara, 2011, “Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retibusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Donggala”, Skripsi Program S1 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana; Salatiga. Frediyanto, Yanuar, 2010,“Analisis Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Kebijakan Otonomi Daerah”, Skripsi Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro; Semarang. Juri, Mat, 2012, “Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda”, Jurnal Eksis, Vol.8, No.1. Karjoredjo, J.Sardi, 1984, “Sektor Publik di Kabupaten Boyolali”, Dinamika Ekonomi Regional, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Kristina, 2005 ,”Analisis Kinerja Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sragen”, Spirit Publik Volume 1 No.2. Kusoy, Yuliana Fransisca, 2009, “Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retibusi Daerah Di Kota Poso”, Skripsi Program S1 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana; Salatiga.
38
L.N, Nugraha dan Arvin Triantoro2004, “Analisis Efektifitas Pajak Hotel dan Restoran dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung”, Jurnal Ilmu Administrasi No.1, Vol.4. Masrofi, Muhamad, 2004, “Potensi dan Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah (Studi Kasus di Kota Semarang)”, Tesis Program Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro; Semarang. Mulyanto, 2002, “Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kawasan Subosuka Wonosraten Propinsi Jawa Tengah”, Regional University Reaserch On Desebtralization in Indonesia, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Nasution, Chairuddin Syah, 2003, “Analisis Potensi Dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) diIndonesia Periode 1990 –2000”, Kajian Ekonomi Dan Keuangan, Vol. 7, No. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Pertiwi, Novidian, 2009, “Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Dalam Rangka Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah”, Skripsi Program S1 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana; Salatiga. Samudra, Azhari A, 2011,”Pertimbangan Kearifan Lokal Dalam Perspektif Administrasi Publik Dan Public Finance”, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Ngurahrai, Bali. Sejarah Boyolali, www.Boyolalikab.go.id. diunduh pada tanggal 1 November 2012. Sudjarwoko, 2010, “Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
39
Provinsi Dki Jakarta”, Tesis Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Suwarno, Agus Endro dan Suhartiningsih, 2008, “Efektifitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan EfeVolume 7, Nomor 2,2008, hlm. 162-173, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Syahriatun, Mutiawati, 2009,”Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Dki Jakarta”, Skripsi program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Bina Nusantara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah. Wahyuni, 2009,“Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Daerah”, The 3rd National Conference UKWMS Page 1 Surabaya, October 10th:Surabaya.
40
Lampiran-Lampiran 1. Lampiran 1 Data Penelitian
Tabel 11 Anggaran dan Realisasai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2005-2011 Tahun Anggaran (target) 2004 33,819,723,422 2005 50,379,10,406 2006 52,487,248,700 2007 61,446,847,000 2008 58,623,725,000 2009 68,261,319,000 2010 79,625,590,000 2011 88,572,520,000 Sumber: Data DPPKAD Kabupaten Boyolali
Realisasi 36,964,029,477 49,816,906,083 59,307,283,906 67,461,523,228 63,733,408,461 70,004,658,137 86,485,635,223 96,737,566,506
Tabel 12 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2005-2011 Tahun Anggaran (target) 2004 6,050,735,000 2005 6,676,973,800 2006 7,558,081,000 2007 9,642,340,000 2008 10,649,690,000 2009 10,719,190,000 2010 12,637,835,000 2011 18,824,390,000 Sumber: Data DPPKAD Kabupaten Boyolali
Realisasai 7,244,100,746 6,984,060,197 9,442,747,838 10,643,172,280 11,155,035,906 12,896,540,751 14,094,132,345 19,256,739,005
Tabel 13 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2005-2011 Tahun 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Anggaran (target) 24,453,504,140 36,901,388,440 32,382,522,190 36,765,424,000 35,227,506,000 45,479,644,000 24,111,739,000 19,603,427,000
Realisasi 25,189,617,738 34,579,914,970 33,628,502,085 40,020,935,424 38,959,749,828 43,917,458,154 25,382,928,677 20,136,945,018
Sumber: Data DPPKAD Kabupaten Boyolali
41
Tabel 14 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2005-2007 Jenis Pajak Daerah
2004
2005
2006
2007
Realisasi
Anggaran
Realisasi
Anggaran
Realisasi
Anggaran
Realisasi
Pajak Hotel
42,738,850
41,807,000
46,675,700
46,296,000
47,847,100
48,046,000
56,865,000
Pajak Restoran
87,843,250
94,700,000
95,516,000
80,250,000
83,910,500
82,850,000
90,003,000
Pajak Hiburan
10,243,600
4,950,000
5,348,300
4,950,000
5,250,000
4,950,000
5,860,000
Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Umum Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol C
72,200,000
94,200,000
123,182,990
110,140,000
152,247,885
200,740,000
204,965,796
6,959,690,096
6,380,500,000
6,570,434,557
7,122,500,000
8,858,109,803
9,004,000,000
9,948,753,514
71,384,950
60,316,800
142,082,650
192,795,000
294,035,050
300,004,000
334,684,770
-
500,000
820,000
1,150,000
1,347,500
1,750,000
2,040,200
-
-
-
-
-
-
6,676,973,800
6,984,060,197
7,558,081,000
9,442,747,838
9,642,340,000
10,643,172,280
Pajak Parkir
Pajak Air Bawah Tanah Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan TOTAL 7,244,100,746 Sumber: Data DPPKAD Kabupaten Boyolali
42
Tabel 14 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2008-2011 Jenis Pajak Daerah
2008 Anggaran 57,300,000 85,500,000 4,590,000 223,000,000
2009 Realisasi 60,585,250 94,923,500 4,055,000 303,629,532
Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan 10,177,000,000 10,522,191,624 Jalan Umum Pajak Pengambilan 100,000,000 165,613,500 Bahan Galian Gol C Pajak Parkir 2,300,000 4,037,500 Pajak Air Bawah Tanah Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan TOTAL 10,649,690,000 11,155,035,906 Sumber: Data DPPKAD Kabupaten Boyolali
2010
2011
Anggaran 57,300,000 85,500,000 4,590,000 323,000,000
Realisasi 65,264,200 109,180,000 12,760,000 383,754,851
Anggaran 67,600,000 108,000,000 23,235,000 327,000,000
Realisasi 74,839,400 166,197,700 28,277,500 419,611,878
Anggaran 74,200,000 245,000,000 30,000,000 545,000,000
Realisasi 82,986,120 345,619,125 32,330,000 708,108,228
10,177,000,000
12,148,974,858
12,000,000,000
13,173,648,697
14,111,875,000
15,213,799,113
69,500,000
134,588,010
69,500,000
169,429,600
58,315,000
102,797,325
2,300,000 -
42,018,832 -
42,500,000 -
62,127,570 -
90,000,000 70,000,000
120,069,957 114,161,995
-
-
-
-
3,600,000,000
2,536,867,142
10,719,190,000
12,896,540,751
12,637,835,000
14,094,132,345
18,824,390,000
19,256,739,005
43
Tabel 15 Angaran dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2005-2007 Jenis Retribusi Daerah
2005
2006
2007
Anggaran
Realisasi
Anggaran
Realisasi
Anggaran
Realisasi
18,333,574,000
19,758,625,329
21,736,578,000
23,319,805,240
21,992,415,000
24,322,964,177
Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan
255,640,800
268,481,425
282,979,900
302,753,200
267,908,000
268,866,500
Ret. Penggantian Cetak KTP/Akte Capil
854,000,000
1,228,048,500
2,661,250,500
2,056,277,000
1,325,950,000
1,251,889,500
Ret. Pelayanan Pemakaman dan pengabuan mayat
5,000,000
8,355,000
6,500,000
7,465,000
6,500,000
8,045,000
Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
43,320,000
43,520,000
107,444,000
108,569,000
111,324,000
113,326,000
1,421,209,200
1,543,148,600
4,148,922,650
1,664,199,175
1,580,547,000
1,754,207,250
351,105,000
399,419,000
351,105,000
400,575,000
397,375,000
410,918,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
Ret. Pelayanan Pendididikan
-
-
-
-
1,375,000
992,500
Retr. Pasar Grosir/Pertokoan
-
-
-
-
157,861,000
175,198,700
12,871,923,600
8,031,850,588
264,438,600
2,267,701,940
1,838,000,000
2,089,345,150
Ret. Usaha Terminal
262,188,500
257,363,300
450,756,000
496,109,100
514,698,000
514,979,950
Ret. Jasa Usaha Khusus Parkir
22,610,000
24,575,000
93,004,800
93,004,800
99,036,000
108,207,500
Ret. Jasa Usaha Rumah Potong Hewan
467,250,000
482,237,700
380,000,000
399,856,000
461,500,000
387,905,300
Ret. Jasa Usaha Tempat Rekreasai Dan OR
Ret. Pelayanan Kesehatan
Ret. Pelayanan Pasar Ret. Pengujuian Kendaraan Bermotor Ret. pemeriksaan Alat pemadam Kebakaran
Ret. Jasa pemakaian Kekayaan Daerah
452,556,000
444,739,210
383,400,000
418,697,940
418,000,000
426,243,250
Ret. Jasa Usaha pengelolaan Limbah Cair
6,025,000
5,409,165
6,050,000
4,869,295
3,500,000
2,365,620
Ret. Jasa Usaha Produksi Usaha Daerah
15,000,000
15,026,000
17,000,000
17,100,180
18,000,000
18,053,950
Retr. Ijin Mendirikan Bangunan
597,154,000
755,446,850
295,722,000
376,813,250
340,000,000
355,370,300
Ret. Ijin Gangguan
337,500,000
283,566,093
300,000,000
441,943,450
-
-
44
Ret. Ijin Trayek
25,450,000
29,270,000
25,450,000
27,375,000
25,475,000
31,260,000
Ret. IjinUsaha Perikanan/ Peternakan
-
-
-
-
55,250,000
58,168,000
Ret. Ijin Usaha Pertanian
-
-
-
-
226,000,000
321,525,500
40,870,000
61,144,125
48,000,000
58,920,075
360,475,000
445,076,050
41,287,340
69,687,160
31,445,740
39,681,940
9,300,000
17,284,585
211,750,000
374,069,375
350,500,000
520,715,250
669,500,000
1,051,118,523
30,000,000
52,175,000
40,000,000
73,762,500
40,000,000
42,187,500
Ret. Ijin Usaha Hotel
-
-
-
-
-
-
Ret.Usaha Rumah Makan
-
-
-
-
-
-
36,646,413,440
34,137,157,420
31,981,547,190
33,097,194,335
30,920,989,000
34,176,498,805
Ret. Ijin Usaha/Investasi/Perindustrian/Perdagangan Ret. Pelayanan Administrasi untuk Mendapatkan dan/Leglisasi Naskah Dinas Ret. Dokumen Lelang, Jembatan Darurat, Andang Steiger Ret. Ijin Pelayanan Kesehatan Swasta
Total
Sumber: Data DPPKAD Kabupaten Boyolali
45
Tabel 15 Angaran dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2008-2011 Jenis Retribusi Daerah
Ret. Pelayanan Kesehatan Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan Ret. Penggantian Cetak KTP/Akte Capil Ret. Pelayanan Pemakaman dan pengabuan mayat Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Ret. Pelayanan Pasar Ret. Pengujuian Kendaraan Bermotor Ret. pemeriksaan Alat pemadam Kebakaran Ret. Pelayanan Pendididikan Retr. Pasar Grosir/Pertokoan Ret. Jasa pemakaian Kekayaan Daerah Ret. Usaha Terminal Ret. Jasa Usaha Khusus Parkir Ret. Jasa Usaha Rumah Potong Hewan Ret. Jasa Usaha Tempat Rekreasai Dan OR Ret. Jasa Usaha pengelolaan Limbah Cair Ret. Jasa Usaha Produksi Usaha Daerah Retr. Ijin Mendirikan Bangunan
2008
2009
2010
2011
Anggaran
Realisasi
Anggaran
Realisasi
Anggaran
Realisasi
Anggaran
Realisasi
24,446,858,000
27,416,669,003
32,718,542,000
33,226,681,406
7,342,028,400
8,167,664,602
8,739,672,000
8,697,839,921
270,169,000
280,705,870
275,834,000
290,790,550
319,911,100
341,337,100
344,819,850
353,622,700
1,377,105,000
1,528,790,500
960,000,000
1,682,132,000
1,370,000,000
1,898,012,500
1,187,300,000
1,519,989,500
7,150,000
10,345,000
6,750,000
9,695,000
10,000,000
10,355,000
12,000,000
12,020,000
111,426,000
57,694,800
111,426,000
134,795,500
140,000,000
146,160,000
243,000,000
210,884,700
1,713,182,000
1,839,562,625
1,683,323,000
1,735,352,025
1,941,850,800
1,881,666,925
2,052,953,000
2,218,795,875
411,085,000
443,270,000
411,625,000
443,253,000
435,400,000
449,911,000
465,400,000
481,800,500
1,250,000
1,250,000
1,250,000
1,250,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,048,000
1,375,000
1,490,000
1,375,000
1,287,500
1,375,000
1,362,500
0.00
0.00
200,996,050
175,450,000
188,689,100
176,859,000
188,501,350
197,880,000
0.00
0.00
1,974,279,000
2,114,398,950
1,955,343,000
2,197,064,900
7,984,757,700
7,857,293,650
2,885,170,000
2,957,402,182
518,716,000
527,594,480
518,716,000
534,394,750
533,050,000
523,971,500
539,418,650
528,203,900
88,300,000
84,005,850
88,300,000
113,105,000
109,500,000
111,920,000
161,713,500
130,415,150
361,350,000
369,907,400
403,595,000
324,852,400
351,925,000
376,694,500
421,925,000
486,348,300
455,600,000
473,304,975
483,400,000
488,473,510
517,500,000
515,446,820
601,560,000
549,417,340
3,500,000
2,544,275
3,800,000
3,851,640
3,800,000
5,402,645
0.00
0.00
25,000,000
25,055,400
27,750,000
27,582,000
27,750,000
28,180,000
32,750,000
33,022,000
319,411,000
341,089,550
271,000,000
660,114,950
1,196,000,000
1,262,806,400
1,392,745,000
1,341,693,800
46
Ret. Ijin Gangguan
310,000,000
415,602,750
310,000,000
366,035,950
480,000,000
537,679,600
500,000,000
585,105,275
Ret. Ijin Trayek
27,000,000
28,100,000
27,700,000
27,890,000
27,700,000
21,395,000
20,000,000
21,925,000
Ret. IjinUsaha Perikanan/ Peternakan
55,250,000
63,214,000
55,750,000
67,412,000
55,750,000
50,991,000
0.00
225,000,000
336,135,750
251,000,000
388,931,500
328,000,000
371,336,750
0.00
350,000,000
93,565,000
105,102,025
67,500,000
90,046,625
78,250,000
97,884,875
0.00
4,685,875
8,317,000
9,218,404
41,626,000
48,250,453
18,606,000
15,641,210
0.00
0.00
636,000,000
694,866,121
638,500,000
822,601,645
587,100,000
442,714,050
0.00
0.00
40,000,000
29,975,000
42,000,000
43,112,500
42,000,000
52,900,000
0.00
0.00
4,255,000
4,255,000
0.00
250,000
Ret. Ijin Usaha Pertanian Ret. Ijin Usaha/Investasi/Perindustrian/Perdagangan Ret. Pelayanan Administrasi untuk Mendapatkan dan/Leglisasi Naskah Dinas Ret. Dokumen Lelang, Jembatan Darurat, Andang Steiger Ret. Ijin Pelayanan Kesehatan Swasta Ret. Ijin Usaha Hotel Ret.Usaha Rumah Makan Total
-
-
-
-
-
-
-
-
33,656,338,000
37,388,581,828
41,532,964,000
43,917,458,154
Sumber: Data Olahan Peneliti
47
4,350,000
5,950,000
24,111,739,000
25,382,928,677
0.00
0.00
125,000
19,603,427,000
20,486,595,018
2. Lampiran 2 Tingkat Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah
Tabel 16 Kontribusi Sektor-Sektor pajak Daerah Kabupaten Boyolali 2005-2011 Jenis Pajak Daerah Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Umum Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol C Pajak Parkir Pajak Air Bawah Tanah Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Rata-Rata
2005
2006
Kontribusi % 2007 2008 2009
0.668 1.368 0.077 1.764
0.507 0.889 0.056 1.612
0.534 0.846 0.055 1.926
0.543 0.851 0.036 2.722
0.506 0.847 0.099 2.976
0.531 1.179 0.201 2.977
0.431 1.795 0.168 3.677
0.531 1.110 0.099 2.522
94.078
93.809
93.475
94.327
94.203
93.469
79.005
91.767
2.034
3.114
3.145
1.485
1.044
1.202
0.534
1.794
0.012 -
0.014 -
0.019 -
0.036 -
0.326 -
0.441 -
0.624 0.593
0.210 0.593
-
-
-
-
-
-
13.174
13.174
14.286
14.286
14.286
14.286
14.286
14.286
11.111
13.965
Sumber: Data Olahan Peneliti
48
2010
2011
Rata-Rata
Tabel 17 Kontribusi Sektor-Sektor Retribusi Terhadap Pendapatan Retribusi Kabupaten Boyolali tahun 2005-2011 Jenis Retribusi Daerah Ret. Pelayanan Kesehatan Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan Ret. Penggantian Cetak KTP/Akte Capil Ret. Pelayanan Pemakaman dan pengabuan mayat Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Ret. Pelayanan Pasar Ret. Pengujuian Kendaraan Bermotor Ret. pemeriksaan Alat pemadam Kebakaran Ret. Pelayanan Pendididikan Retr. Pasar Grosir/Pertokoan Ret. Jasa pemakaian Kekayaan Daerah Ret. Usaha Terminal Ret. Jasa Usaha Khusus Parkir Ret. Jasa Usaha Rumah Potong Hewan Ret. Jasa Usaha Tempat Rekreasai Dan OR Ret. Jasa Usaha pengelolaan Limbah Cair Ret. Jasa Usaha Produksi Usaha Daerah Retr. Ijin Mendirikan Bangunan Ret. Ijin Gangguan Ret. Ijin Trayek Ret. IjinUsaha Perikanan/ Peternakan Ret. Ijin Usaha Pertanian Ret. Ijin Usaha/Investasi/Perindustrian/Perdagangan Ret. Pelayanan Administrasi untuk Mendapatkan dan/Leglisasi Naskah Dinas Ret. Dokumen Lelang, Jembatan Darurat, Andang Steiger Ret. Ijin Pelayanan Kesehatan Swasta Ret. Ijin Usaha Hotel Ret.Usaha Rumah Makan Rata-Rata
2005
2006
2007
Kontribusi % 2008
2009
2010
2011
57.880 0.786 3.597 0.024 0.127 4.520 1.170 0.003 23.528 0.754 0.072 1.413 1.303 0.016 0.044 2.213 0.831 0.086 0.179 0.204 1.096 0.153 -
70.459 0.915 6.213 0.023 0.328 5.028 1.210 0.003 6.852 1.499 0.281 1.208 1.265 0.015 0.052 1.139 1.335 0.083 0.178 0.120 1.573 0.223 -
71.169 0.787 3.663 0.024 0.332 5.133 1.202 0.003 0.003 0.513 6.113 1.507 0.317 1.135 1.247 0.007 0.053 1.040 0.091 0.170 0.941 1.302 0.051 3.076 0.123 -
73.329 0.791 4.089 0.028 0.154 4.920 1.186 0.003 0.004 0.505 5.655 1.411 0.225 0.989 1.266 0.007 0.067 0.912 1.112 0.075 0.169 0.899 0.281 0.025 1.858 0.080 -
75.657 0.821 3.830 0.022 0.307 3.951 1.009 0.003 0.003 0.429 5.003 1.217 0.258 0.740 1.112 0.009 0.063 1.503 0.833 0.064 0.153 0.886 0.205 0.110 1.873 0.098 -
32.178 1.345 7.478 0.041 0.576 7.413 1.772 0.012 0.005 0.792 30.955 2.064 0.441 1.484 2.031 0.021 0.111 4.975 2.118 0.084 0.201 1.463 0.386 0.062 1.744 0.208 0.017 0.023
42.456 1.726 7.419 0.059 1.029 10.830 2.352 0.015 14.436 2.578 0.637 2.374 2.682 0.161 6.549 2.856 0.107 1.708 0.023 0.001 0.001
60.447 1.024 5.184 0.031 0.408 5.971 1.415 0.006 0.003 0.448 13.220 1.576 0.318 1.335 1.558 0.011 0.079 2.619 1.514 0.084 0.139 1.179 0.365 0.082 1.603 0.127 0.009 0.012
4.348
4.545
4.000
3.848
3.852
3.571
3.571
3.599
Sumber: Data Olahan Peneliti
49
Rata-Rata
3. Lampiran 3 Tingkat Pertumbuhan Pajak Dan Retribusi Daerah
Tabel 18 Pertumbuhan sektor-Sektor Pajak Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2011
Jenis Pajak Daerah
Pertumbuhan % 2008 2009 6.542 7.723 5.467 15.019 -30.802 214.673 48.137 26.389
Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame
2005 9.211 8.735 -47.789 70.614
2006 2.510 -12.150 -1.838 23.595
2007 18.847 7.261 11.619 34.626
Pajak Penerangan Jalan Umum
-5.593
34.818
12.312
5.764
Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol C
99.037 -
106.946 64.329 -
13.825 51.406 -
22.369
31.173
21.414
Pajak Parkir Pajak Air Bawah Tanah Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Rata-Rata Sumber: Data Olahan Peneliti
50
Rata-Rata
2010 14.671 52.224 121.611 9.344
2011 10.886 107.957 14.331 68.753
15.460
8.434
15.487
12.383
-50.517 97.897 -
-18.734 940.714 -
25.888 47.856 -
-39.327 93.264 -
19.588 215.911 0
11.784
171.606
40.004
38.764
10.056 26.359 40.258 40.208
0 52.408
Tabel 19 Pertumbuhan Sektor-Sektor Retribusi Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2005-2011 Jenis Retribusi Daerah Ret. Pelayanan Kesehatan Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan Ret. Penggantian Cetak KTP/Akte Capil Ret. Pelayanan Pemakaman dan pengabuan mayat Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Ret. Pelayanan Pasar Ret. Pengujuian Kendaraan Bermotor Ret. pemeriksaan Alat pemadam Kebakaran Ret. Pelayanan Pendididikan Retr. Pasar Grosir/Pertokoan Ret. Jasa pemakaian Kekayaan Daerah Ret. Usaha Terminal Ret. Jasa Usaha Khusus Parkir Ret. Jasa Usaha Rumah Potong Hewan Ret. Jasa Usaha Tempat Rekreasai Dan OR Ret. Jasa Usaha pengelolaan Limbah Cair Ret. Jasa Usaha Produksi Usaha Daerah Retr. Ijin Mendirikan Bangunan Ret. Ijin Gangguan Ret. Ijin Trayek Ret. IjinUsaha Perikanan/ Peternakan Ret. Ijin Usaha Pertanian Ret. Ijin Usaha/Investasi/Perindustrian/Perdagangan Ret. Pelayanan Administrasi untuk Mendapatkan dan/Legalisasi Naskah Dinas Ret. Dokumen Lelang, Jembatan Darurat, Andang Steiger Ret. Ijin Pelayanan Kesehatan Swasta Ret. Ijin Usaha Hotel Ret.Usaha Rumah Makan Rata-Rata
2005
2006
2007
8.720 3.500 114.853 12.450 5.454 2.291 10.030 81.818 369.562 9.207 15.972 -2.867 1.102 3.001 0.090 105.755 24.243 -12.208 47.119 2.783 35.572 39.926
18.023 12.765 67.443 -10.652 149.469 7.844 0.289 0.000 -71.766 92.766 278.453 -17.083 -5.855 -35.295 13.804 -50.120 55.852 -6.474 -3.637 -43.057 39.203 41.375 24.243
4.302 -11.193 -39.119 7.770 4.382 5.408 2.582 0.000 -7.865 3.804 16.346 -2.989 1.802 -51.418 5.578 -5.691 14.192 655.389 -56.442 101.861 -42.806 28.852
Sumber: Data Olahan Peneliti
51
Pertumbuhan % 2008 2009 12.719 4.403 22.119 28.589 -49.090 4.866 7.873 25.000 50.126 7.700 1.199 2.450 -22.366 -4.640 11.041 7.552 38.781 -4.019 -10.109 8.675 4.544 -76.386 -46.667 -33.893 -28.948 -1.539
21.192 3.593 10.030 -6.283 133.635 -5.665 -0.004 0.000 -13.591 -0.100 3.910 1.289 34.639 -12.180 3.205 51.385 10.084 93.531 -11.926 -0.747 6.641 15.707 -14.325 423.414 18.383 43.828 31.140
2010
2011
-75.418 17.382 12.834 6.808 8.431 8.431 1.502 140.000 5.825 6.628 257.627 -1.950 -1.048 15.959 5.522 40.269 2.168 91.301 46.893 -23.288 -24.359 -4.524 8.705 -67.583 -46.181 22.702 17.486
6.491 3.599 -19.917 16.079 44.283 17.917 7.088 1.600 -100.000 -100.000 -62.361 0.808 16.525 29.109 6.590 -100.000 17.182 6.247 8.820 2.477 -100.000 -5.746 -95.213 -100.000 -100.000 -100.000 -94.125 -97.899 -31.802
Rata-Rata -0.567 4.864 24.035 7.823 42.366 5.870 4.194 35.488 -14.410 -21.443 70.044 15.482 48.360 0.758 3.344 -12.072 12.527 33.858 24.776 -5.165 -27.261 2.495 74.522 16.064 2.135 -10.641 -94.125 -97.899 5.323
4. Lampiran 4 Tingkat Efektivitas Pajak Dan Retribusi Daerah
Tabel 20 Efektifitas Sektor-Sektor Pajak Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2011 Jenis Pajak Daerah
Efektivitas % 2007 2008 2009
2005
2006
Pajak Hotel
111.65
103.35
118.36
105.73
Pajak Restoran
100.86
104.56
108.63
Pajak Hiburan
108.05
106.06
Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Umum Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol C Pajak Parkir
130.77
Rata-Rata
2010
2011
113.90
110.71
111.84
110.79
111.02
127.70
153.89
141.07
121.10
118.38
88.34
278.00
121.70
107.77
132.61
138.23
102.11
136.16
118.81
128.32
129.93
126.33
102.98
124.37
110.49
103.39
119.38
109.78
107.81
111.17
235.56
152.51
111.56
165.61
193.65
243.78
176.28
182.71
164.00
117.17
116.58
175.54
1826.91
146.18
133.41
382.83
-
-
-
-
-
163.09
163.09
120.89
112.30
126.54
396.90
144.91
70.47 126.85
70.47 155.678
Pajak Air Bawah Tanah Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Rata-Rata 136.27 Sumber: Data Olahan Peneliti
52
Tabel 21 Efektivitas Sektor-Sektor Retribusi Daerah Kabupaten Boyolali Tahun2005-2011 Jenis Retribusi Daerah Ret. Pelayanan Kesehatan Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan Ret. Penggantian Cetak KTP/Akte Capil Ret. Pelayanan Pemakaman dan pengabuan mayat Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Ret. Pelayanan Pasar Ret. Pengujuian Kendaraan Bermotor Ret. pemeriksaan Alat pemadam Kebakaran Ret. Pelayanan Pendididikan Retr. Pasar Grosir/Pertokoan Ret. Jasa pemakaian Kekayaan Daerah Ret. Usaha Terminal Ret. Jasa Usaha Khusus Parkir Ret. Jasa Usaha Rumah Potong Hewan Ret. Jasa Usaha Tempat Rekreasai Dan OR Ret. Jasa Usaha pengelolaan Limbah Cair Ret. Jasa Usaha Produksi Usaha Daerah Retr. Ijin Mendirikan Bangunan Ret. Ijin Gangguan Ret. Ijin Trayek Ret. IjinUsaha Perikanan/ Peternakan Ret. Ijin Usaha Pertanian Ret. Ijin Usaha/Investasi/Perindustrian/Perdagangan Ret. Pelayanan Administrasi untuk Mendapatkan dan/Leglisasi Naskah Dinas Ret. Dokumen Lelang, Jembatan Darurat, Andang Steiger Ret. Ijin Pelayanan Kesehatan Swasta Ret. Ijin Usaha Hotel Ret.Usaha Rumah Makan Rata-Rata
2005
2006
107.773 105.023 143.800 167.100 100.462 108.580 113.761 100.000 62.398 98.160 108.691 103.208 98.273 89.779 100.173 126.508 84.020 115.010 149.606 168.786 176.656 173.917 118.258
107.284 106.988 77.267 114.846 101.047 40.112 114.090 100.000 857.553 110.062 100.000 105.225 109.207 80.484 100.589 127.421 147.314 107.564 122.750 126.192 148.564 184.406 144.953
Sumber: Data Olahan Peneliti
53
Tingkat Efektivitas % 2007 2008 2009 110.597 100.358 94.415 123.769 101.798 110.987 103.408 100.000 72.182 110.983 113.675 100.055 109.261 84.053 101.972 67.589 100.300 104.521 122.709 105.281 142.268 123.469 185.856 157.001 105.469 110.079
112.148 103.900 111.015 144.685 51.779 107.377 107.829 100.000 108.364 107.546 107.097 101.712 95.137 102.368 103.886 72.694 100.222 106.787 134.065 104.074 114.414 149.394 112.330 110.838 109.256 74.938 105.917
101.553 105.422 175.222 143.630 120.973 103.091 107.684 100.000 93.636 106.583 112.362 103.023 128.092 80.490 101.050 101.359 99.395 243.585 118.076 100.686 120.918 154.953 133.402 115.914 128.833 102.649 119.330
2010
2011
111.245 106.697 138.541 103.550 104.400 96.901 103.333 100.000 99.091 101.575 98.404 98.297 102.210 107.038 99.603 142.175 101.550 105.586 112.017 77.238 91.464 113.212 125.092 84.065 75.407 125.952 100.000 136.782 105.765
99.521 102.553 128.021 100.167 86.784 108.078 103.524 101.600 102.504 97.921 80.646 115.269 91.332 100.831 96.334 117.021 109.625 102.455
Rata-Rata 107.160 104.420 124.040 128.250 95.320 96.447 107.661 100.229 93.318 106.672 207.713 101.318 103.434 99.664 100.760 92.347 100.437 130.106 118.752 105.272 108.019 139.957 127.775 131.942 132.619 127.888 100.000 136.782 115.297
5. Lampiran 5 Kinerja Pajak Dan Retribusi Daerah
Tabel 22 Kinerja Pajak Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2011 Jenis Pajak Daerah
Rata-Rata
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Pajak Hotel
1.298
0.984
1.037
1.055
0.983
1.031
0.837
1.032
Pajak Restoran
1.172
0.762
0.725
0.730
0.726
1.011
1.539
0.952
Pajak Hiburan
0.689
0.500
0.495
0.327
0.890
1.805
1.511
0.888
Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Umum Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol C
0.649
0.593
0.709
1.002
1.095
1.096
1.353
0.928
1.040
1.037
1.033
1.042
1.041
1.033
0.873
1.279
1.958
1.978
0.934
0.656
0.756
0.336
Pajak Parkir
0.043
0.052
0.070
0.132
1.184
1.602
2.266
0.764
-
-
-
-
-
-
4.387
4.387
-
-
-
-
-
-
4.387
Pajak Air Bawah Tanah Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sumber: Data Olahan Peneliti
1.014 1.128
4.387
54
Tabel 23 Kinerja Retribusi Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2011 Jenis Retribusi Daerah Ret. Pelayanan Kesehatan Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan Ret. Penggantian Cetak KTP/Akte Capil Ret. Pelayanan Pemakaman dan pengabuan mayat Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Ret. Pelayanan Pasar Ret. Pengujuian Kendaraan Bermotor Ret. pemeriksaan Alat pemadam Kebakaran Ret. Pelayanan Pendididikan Retr. Pasar Grosir/Pertokoan Ret. Jasa pemakaian Kekayaan Daerah Ret. Usaha Terminal Ret. Jasa Usaha Khusus Parkir Ret. Jasa Usaha Rumah Potong Hewan Ret. Jasa Usaha Tempat Rekreasai Dan OR Ret. Jasa Usaha pengelolaan Limbah Cair Ret. Jasa Usaha Produksi Usaha Daerah Retr. Ijin Mendirikan Bangunan Ret. Ijin Gangguan Ret. Ijin Trayek Ret. IjinUsaha Perikanan/ Peternakan Ret. Ijin Usaha Pertanian Ret. Ijin Usaha/Investasi/Perindustrian/Perdagangan Ret. Pelayanan Administrasi untuk Mendapatkan dan/Leglisasi Naskah Dinas Ret. Dokumen Lelang, Jembatan Darurat, Andang Steiger Ret. Ijin Pelayanan Kesehatan Swasta Ret. Ijin Usaha Hotel Ret.Usaha Rumah Makan
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Rata-Rata
0.913 0.853 0.737 0.844 0.358 0.818 0.883 0.580 1.955 0.509 0.247 1.142 0.898 1.482 0.613 0.993 0.722 1.047 0.475
1.111 0.993 1.272 0.778 0.920 0.910 0.913 0.598 0.569 1.013 0.966 0.977 0.872 1.376 0.720 0.511 1.161 1.010 0.472
1.123 0.854 0.750 0.812 0.930 0.928 0.907 0.579 1.293 1.555 0.508 1.018 1.088 0.917 0.860 0.647 0.736 0.467 1.117 1.623 1.216 3.450
1.157 0.815 0.837 0.954 0.433 0.890 0.895 0.662 1.775 1.531 0.470 0.954 0.772 0.800 0.873 0.636 0.934 0.409 0.966 0.918 1.612 1.162 0.745
1.193 0.718 0.784 0.761 0.861 0.715 0.762 0.563 1.306 1.302 0.416 0.822 0.885 0.598 0.767 0.820 0.875 0.675 0.724 0.775 1.463 1.145 0.543
0.508 1.459 1.531 1.407 1.615 1.341 1.338 2.340 2.391 2.403 2.572 1.395 1.515 1.200 1.400 1.991 1.547 2.233 1.841 1.029 1.915 1.892 1.022
0.670 1.873 1.519 2.023 2.887 1.959 1.775 2.945 0.000 0.000 1.199 1.742 2.187 1.919 1.849 0.000 2.246 2.939 2.482 1.307 0.000 2.209 0.061
2.336
1.372
0.579
0.282
1.257
0.705
0.000
0.954 1.081 1.061 1.083 1.143 1.080 1.067 1.181 1.353 1.358 1.098 1.065 1.094 1.079 1.074 0.993 1.096 1.175 1.316 1.029 1.323 1.525 0.967 0.933
0.641 1.188 -
0.921 1.732 -
1.800 0.959 -
1.088 0.623 -
1.096 0.763 -
1.021 1.620 8.506 8.820
0.000 0.000 0.619 0.230
Sumber: Data Olahan Peneli
55
0.938 0.984 4.562 4.525
6. Lampiran 6 Daftar pertanyaan wawancara 1. Mengapa pada tahun 2008 anggaran penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah diturunkan, padahal pada tahun 2007 realisasi penerimaannya melebihi anggaran yang ditetapkan? 2. Mengapa pada tahun 2010 dan 2011 anggaran penerimaan Retribusi Daerah kembali diturunkan? 3. Mengapa pada tahun 2007 Ret. ijin gangguan tidak dipungut atau dihilangkan dari Perda? 4. Pada tahun 2007, Ret. ijin usaha/investasi mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Faktor apa saja yang mempengaruhi keniakan tersebut dan berapa jumlah permohonan ijin usaha pada tahun tersebut? 5. Pada tahun 2008 terjadi peneurunan pada kontribusi pajak hiburan dan pajak pengambilan bahan galian gol C, faktor apa yang mengakibatkan kondisi teresbut? 6. Pada tahun 2009 pajak parkir mengalami kenaikan kontribusi yang tinggi, faktor apa yang menyebabkan kenaikan tersebut? 7. Terdapat kecenderungan penurunan kontribusi Ret. jasa pemakaian kekayaan daerah selama tahun 2006-2009. Mengapa kondisi tersebut dapat terjadi? 8. Pada tahun 2010 Ret. pelayanan kesehatan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? 9. Mengapa pada tahun 2011 banyak sektor Retribusi yang anggaran penerimaan dan realisasinya nol (0)? 10. Pada Tahun 2011, pajak restoran mengalami kenaikan kontribusi yang tinggi, faktor apa yang menyebabkan kenaikan tersebut?
56
7. Lampiran 7 Skema Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah
Skema Penyusunan Angaran Pendapatan Daerah
Faktor Institusional
Realisasi Penerimaan tahun t-1
Anggaran Pendapatan (Target) tahun t Anggaran Pendapatan (Target) tahun t-1
Matriks Potensi
Keterangan: t = Tahun berjalan t-1= Tahun Sebelumnya
57
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
