SKRIPSI ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN

SKRIPSI

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2010-2015 (Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)

Oleh WA ODE NELA B1C1 12 183

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI 2017

ABSTRAK WA ODE NELA, 2017 Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran/Rumah Makan dan Retribusi Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna Tahun 2010-2015 Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak hotel, pajak restoran/rumah makan dan retribusi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna Tahun 2010-2015. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Teknik penggumbulan data yaitu wawancara dan dokumntasi berupa data target dan realisasi kontribusi pajak hotel, pajak restoran/rumah makan dan retrbusi daerah. Hasil penelitian mununjukkan bahwa persentase kontribusi pajak hotel, pajak restoran/rumah makan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna kecil yaitu dengan rata-rata 0,10% dan 0,18% untuk pajak restoran/rumah makan. Retribusi daerah memiliki kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah Kabupaten Muna yaitu rata-rata sebesar 42%. Kata Kunci: Pajak Hotel, Pajak Restoran/Rumah Makan, Retribusi Daerah

v

ABSTRACT WA ODE NELA, 2017 Analysis Contribution Hotel Tax, Restaurant/Diner Tax, Retribution Area in Improving Income Muna Regency Year 2010-2015 At the Office of Financial Management Revenue and Asset of Muna Regency. This Research aim to know the level of hotel Tax contribution, restaurant Tax /area retribution and restaurant in Improving Income Muna Regency Year 2010-2015. This research use descriptive analysis method. Technique collecting of source that is and interview of documentation in the form of goals source and hotel Tax contribution realization, restaurant Tax/and restaurant of Retribution area. Result of research appears that percentage of hotel Tax contribution, restaurant tax/diner in Improving Income Muna Regency small that is with mean 0,10% and 0,18% for the Tax of restaurant/diner. Area retribution have big enough contribution in improving Earnings of Income Muna Regency that is mean equal to 42%. Keyword: Hotel Tax, Restaurant Tax /diner, Retribution Area

vi

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran/Rumah Makan dan Retribusi Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli daerah Kabupaten Muna Tahun 20102015 Pada Dinas Pendapan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Tak lupa Penulis haturkan doa, shalawat serta salam junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang setia dalam memperjuangkan nilainilai Ilahi. Pada kesempatan ini dengan segala kesulitan dan kerendahan hati, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibunda Wa Ode Naano dan Ayahanda La Ode Aku yang telah dengan tulus, penuh kasih sayang dan kesabaran memberikan kepercayaan, dorongan, dukungan, materil dan doa yang tidak pernah putus sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Mudah-mudahan dengan selesainya skripsi yang menjadi syarat kelulusan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo menjadi salah satu kado terbaik atas perjuangan kalian selama ini membesarkan Penulis hingga menjadi seperti saat sekarang ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan yang Penulis dan kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada Bapak Dr. H. Andi Basru Wawo., SE., M.Si., Ak., CA selaku pembimbing I dan Ibu Nur Asni, SE,.M.Si. selaku pembimbing II yang banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis.

vii

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu perkenankanlah Penulis dari lubuk hati yang paling dalam menghaturkan terima kasih yang tulus dan teristimewa kepada : 1.

Bapak Prof. Dr. Supriadi, M.Si. Selaku Rektor Universitas Halu Oleo.

2.

Ibu Dr. Hj. Rostin, SE.,MS. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

3.

Ibu Tuti Dharmawati, SE.,M.Si, Ak, QIA, CA. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi.

4.

Bapak Safaruddin, SE, M.SA, Ak, CA. Selaku sekretaris Jurusan.

5.

Ibu Mulyati Akib, SE., M.si., Ak., CA., CTA., CPAI. Bapak Dr. Muntu Abdullah SE, M.Si, Ak, CA, dan Ibu Sulvariani Tamburaka SE, M.Si selaku dosen penguji, terima kasih atas arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

6.

Segenap Bapak/Ibu Dosen dan Staf di lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo yang telah memberikan banyak ilmu selama Penulis berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo.

7.

Segenap Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna yang telah memberi izin kepada Penulis untuk melakukan Penulisan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna, dan para karyawan yang telah membantu memberikan data-data yang dibutuhkan.

8.

Paman La Ode Andi dan Bibi Wa Ode Muhaya yang telah dengan tulus, penuh kasih sayang dan kesabaran memberikan kepercayaan, dorongan, dukungan, materil dan doa yang tidak pernah putus sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tugas akhir ini.

9.

Saudara Kandungku Tercinta Ayunda Wa Ode Hasnia S.si., dan adik adikku La Ode Askar, La Ode jamiruddin, Dessi Aswadi serta iparku Alnawar Sofian yang selalu memberi motivasi dan dukungan.

viii

10.

Sepupu Pipong A.md,.Keb, Niar, Iwa, Nopi, Ani, anis, Irfan Sugianto ST, Pingki, Aeti, Mida, Melati, semoga menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua.

11.

Seluruh Keluarga Besar saya, terima kasih atas doa dan bantuannya baik secara langsung maupun tidak langsung.

12.

Seluruh Guruku semasa SDN 3 Kosambi, SMPN 3 Kosambi, SMAN 1 Kontunaga, terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada Penulis, semoga Allah SWT membalas jasa-jasa dan kebaikan mereka.

13.

Sahabat-sahabatku tercinta semasa SMA, Nurbibi Susianti, Harmin S.pd, La ode Harsila Marafad dan teman-teman yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas kebaikan kalian serta motivasi yang diberikan kepada Penulis.

14.

Teman-teman KKN seperjuangan Nurmin S.pd, Febby Arnia Amir S.Sos, Jasman , Susi S.Sos, Rizal, sukses selalu untuk kalian.

15.

Asrama Annisa Nurjannah, Andi Purnah Wirawan, Andi Kumayanto Lpc, Yuslin Lpc, Jemmi, Feny Hyldawati S.pd, Rosni S.pd, Nartia S.pd, Iksan, Aip, Rangga, La Jamu dan semuanya, terima kasih atas dukungannya, pengertiannya terima kasih banyak.

16.

Sahabat seperkuliahanku SkripSweet, Rahmawati S.Ak, Stiffany Suci Delvi E S.Ak, Andi Nurjanah T. S.Ak, Wa Ode Harlina, S.Ak. Mulawati, yulianti, Rinda Swari S.Ak, dan Nursafitri, terima kasih atas dukungan, bantuan dan doa yang telah di berikan selama ini.

17.

Special Thanks buat teman-teman Akuntansi Kelas D : Asmiatin Rahman S.Ak, Selfi Dewita Yusran S.Ak, Sul S.Ak, Dinan Azmi S.Ak, Sumianti Lasania S.Ak, Kurniawan Hermansyah S.Ak, Sarita Olivia S.Ak. Rois, Mega S.Ak, Yadi, Irwan, Saiful Herman S.Ak, Ika, Auliyana, Ld. Harsila Marafad dan yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas dukungan dan kebaikan kalian, kebersamaan kalian dan teman-teman yang belum bergelar S.Ak, saya doakan semoga cepat menyusul. Aamiin.

ix

18.

Untuk teman-teman Akuntansi angkatan 2012 Ningsi Marliani S.Ak, Falziah S.Ak, Irma S.Ak, Isma Salihi S.Ak, Fitri Sarufa S.Ak, Andi Ainun Senja S.AK, Yaya Cahyanisa S.Ak, Cindy S.Ak, Rahmi Soraya S.Ak,, Marianti S.Ak, Puspita yasir S.Ak serta teman-teman yang tidak bisa di sebutkan satu persatu terima kasih.

19.

Untuk anggota FOSKAD Iksan, Niar, Nofi, Ani, Fibrianti, Andi Purnawirawan, Salmi P, Yuslin, Andi Kusmayanto, Masrin, Rangga, Mayang, Asming, Salmia, Openg, Ati, Oping, Ilmi, Anis, Aif, ancang, irfan, Sapa jaro dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu termakasih kalian yang sudah banyak membantu dalam penyusunan skripsi Penulis.

20.

Untuk saudara, Alfatih, zainnal, Amrun NhanhaZhey, Aif, Iksan, Miudhin, Nifaid S.pd, Jamu Terimasih sudah membantu dan memberikan doa serta motivasi kepada Penulis. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi pribadi Penulis. Semoga Allah SWT, seanantiasa memberikan hidayah, rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Aamiin…..

Kendari,

Januari 2017

Penulis

x

DAFTAR ISI Halaman HALAMAN SAMPUL…………………………………………………..……

i

HALAMAN PERSETUJUAN……………………………………………..…

ii

HALAMAN PENGESAHAN………………………………………………...

iii

PENRYATAAN KEASLIAN TULISAN……………………………………. iv ABSTRAK……………………………………………………………………..

v

ABSTRACT………………………………………………………………….... vi KATA PENGANTAR………………………………………………………...

vii

DAFTAR ISI………………………………………………..…….…......….....

xi

DAFTAR TABEL………………………….……………………..…….…..…

xiv

DAFTAR GAMBAR………………………………………………………….

xv

DAFTAR SKEMA………………………………………………..….…....…..

xvi

BAB I PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang……………………….…………………………......….

1

1.2.Rumusan Masalah……………………………………………...……....

7

1.3.Tujuan Penelitian…….…………………………….…………...….......

7

1.4.Manfaat Penelitian…………..………………………….……...………

8

1.5.Ruang Lingkup Penelitian………..……………….........…………...…

9

BAB II TINJUAN PUSTAKA 2.1.Penelitian Terdahulu……………………………………....…………… 10 2.2.Kontribusi...............................................................................................

12

2.3.Konsep Tentang Pajak……………..………………………..…............

12

2.2.1. Pengertian Pajak…………………..…………………...……….

12

2.2.2. Teori Pengenaan Pajak……………………..……….....……….

13

2.2.3. Fungsi Pajak……………………………………..……………..

15

2.2.4. Sistem Pemungutan Pajak………………………....……..…….. 16 2.2.5. Macam-macam Pajak………………………………..…....……. 17 2.2.6. Asas Pemungutan Pajak…………………………….….....……. 18 2.2.7. Syarat Pemungutan Pajak………………………………..……..

xi

19

2.4.Pajak Daerah…………………………...…………………....…….....

21

2.3.1 Pengertian Pajak Daerah……………………….…..…...……… 21 2.3.2 Kendala Pemungutan Pajak Daerah……………………..……..

25

2.5.Pajak Hotel……………………………………………….…………..

25

2.6.Pajak Restoran……………………………………………...………...

28

2.7.Retribusi Daerah……………………………………………..…...….

30

2.6.1 Pengertian Retribusi Daerah……………………………...….

30

2.6.2 Objek Retribusi Daerah……………………...………....……..

30

2.6.3 Penetapan Tarif Retribusi……..……………............………...

40

2.8.Pendapatan Asli Daerah…………………...….............……..……….

43

2.7.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah..........................................

43

2.7.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah...............................................

44

2.9.Kerangka Pikir......................................................................................

46

BAB III METODE PENELITIAN 3.1.Objek Penelitian...................................................................................

49

3.2.Jenis Data dan Sumber Data................................................................

49

3.3.Teknik Pengumpulan Data..................................................................

49

3.4. Metode Analisis Deskriptif..................................................................

50

3.5. Definisi Operasional variabel..............................................................

51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1. Gambaran Kantor Dinas DPPKAD Kab. Muna...................................

53

4.1.1 Visi Misi Kantor Dinas DPPKAD Kab. Muna............................

54

4.1.2 Tugas Pokok Dan Rincian Tugas................................................

54

4.1.3 Penjabaran Tugas DPPKAD Kab.Muna......................................

55

4.2. Hasil Penelitian......................................................................................

61

4.2.1 Nama Hotel dan Restoran di KabupatenMuna…………………

61

4.2.2

Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Muna………..

64

4.2.3

Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna ………………………….…...……………….

4.2.4

66

Analisis Kontribusi Pajak Restoran/Rumah Makan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna……………………..

xii

68

4.2.5

Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli di Kabupaten Muna………………………………………………..

4.3. Pembahasan...........................................................................................

71 73

4.3.1. Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna ……………………………………………….

73

4.3.2. Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna……………….…………………………..…

74

4.3.3. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna…………………………………….....

75

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan..........................................................................................

76

5.2. Saran....................................................................................................

77

DAFTAR PUSTAKA

xiii

DAFTAR TABEL Halaman Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

1.1 Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran/Rumah Makan dan Retribusi Daerah Tahun 2010-2015………………………… 2.1 Mapping Penelitian Terdahulu………………..……………. 4.1 Nama-nama Hotel/Penginapan di kabupaten Muna 4.2 Nama-nama Restoran/Rumah Makan di Kabupaten Muna….. 4.3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Muna……… 4.4 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Muna Tahun 2010-2015….………………………………….. 4.5 Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2010-2015……….………………………… 4.6 Target dan Realisasi Restoran/Rumah Makan Tahun 20102015………………………………………………………….. 4.7 Kontribusi Pajak Restoran/Rumah Makan terhadap PAD Kabupaten Muna Tahun 2010-2015………………………..... 4.8 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2010-2015…… 4.9 Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Muna Tahun 2010-2015……………………………………………..

xiv

6 11 61 62 65 66 68 69 71 72 73

DAFTAR GAMBAR

Halaman Gambar 4.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna ….66

XV

DAFTAR SKEMA Halaman Skema 2.1 Kerangka Pemikiran………………………………….….............48 Skema 4.1 Struktur Organisasi DPPKAD Kab. Muna…………..…………...60

xvi

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Di Indonesia, pemerintah daerah diberikan suatu kewenangan dalam mengelola dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri atau yang disebut otonomi daerah. Kewengan ini juga menyangkut kewenangan mengenai keuangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999, tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dengan sistem pemerintahan desentralisasi yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah. Dengan adanya otonomi di bidang keuangan maka, pemerintah daerah dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah daerah mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Dengan ini, akan memperbesar keleluasaan daerah mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

1

2

Sumber-sumber penerimaan daerah berasal dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat serta penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Setiap daerah memiliki kekayaan alam yang berbeda-beda yang akan

mendorong

terjadinya

perbedaan

yang

mencolok

dalam

pengembangan daerah. Daerah yang banyak memiliki potensi kekayaan alam yangakan semakin maju dan daerah yang kurang akan potensi alam tidak berkembang bahkan semakin terpuruk sehingga diperlukannya peran pemerintah agar seluruh daerah yang ada di Indonesia berkembang secara merata. Pajak adalah kewajiban masyarakat kepada negara dan sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat dalam membangun tanah air dan negara. Pajak memiliki sifat memaksa tetapi terdapat aturan dalam pengenaan, pemungutan, dan penarikan pajak oleh Negara atau pemerintah dan tidak dilakukan secara semena-mena. Hal ini sesuai dengan pasal 23A UUD 1945 (amandemennya) yang menyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan Undang-Undang. Pajak tidak hanya terdapat di Indonesia, hampir seluruh Negara menerapkan sistem perpajakan. Tetapi, sistem yang diterapkan berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara lainnya tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu menuju pada kemakmuran rakyat. Pendapatan asli daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai

3

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui penerimaan daerah dapat membiayai kegiatan pembangunan. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang dipungut dari masyarakat tanpa mendapatkan imbalan langsung. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengungkapkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaran daerah dan pembangunan daerah. Dengan menggali serta meningkatkan potensi pajak daerah yang ada di daerah tersebut, sehingga pendapatan asli daerah nantinya dapat digunakan untuk pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kota Raha merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan serta diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuannya. Potensi sumber ekonomi di Kota Raha apabila terus dikembangkan dan ditingkatkan, nantinya mampu meningkatkan citra daerah, sehingga mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hotel adalah bangunan yang dipakai orang untuk menginap dan dipungut bayaran. Hal ini didukung oleh (Undang-Undang Nomor 28

4

Tahun 2009) yang menyatakan bahwa hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristrahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup gubuk pariwisata rumah peninapan dan sejenisnya serta rumah kos yang memiliki kamar lebih dari 10 (sepuluh). Sehingga pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang di sediakan oleh hotel yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Muna tarif pajak untuk hotel sebesar 10%. Penetapan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 yang ditindak lanjuti oleh perda Nomor 15 tahun 2011 tarif pajak untuk hotel sebesar 10%. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetarian, warung, dan kantin. Dalam penelitian ini restoran yang diteliti yaitu rumah makan. Sehingga pajak restoran/rumah makan merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran yang mempengaruhi pendapatan asli daerah setempat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Kabupaten muna tarif pajak untuk restoran/rumah makan sebesar 10%. Penetapan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 yang ditindak lanjuti oleh Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan di berikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun

5

2009). Kabupaten muna dalam penetapan tarif retribusi daerah dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif retribusi sesuai dengan peraturan daerah berdasar pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 bagian keenam yaitu besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi. Lima tahun terakhir dalam penelitian ini Retribusi jasa umum ditindak lanjuti oleh peraturan daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2013, Retribusi jasa usaha yang ditindak lanjuti oleh peraturan daerah Kabupaten Muna Nomor 7 Tahun 2013, Retribusi izin tertentu yang ditindak lanjuti oleh peraturan daerah Kabupaten Muna Nomor 8 Tahun 2013. Pajak hotel, pajak restoran/rumah makan dan retribusi daerah mempunyai peranan penting terhadap pendapatan asli Daerah (PAD). Dengan adanya pajak hotel, pajak restoran/rumah makan, retribusi daerah di Kabupaten Muna, maka akan menambah pendapatan asli daerah (PAD) bagi pemerintah daerah Kabupaten Muna.

6

Target dan realisasi penerimaan pajak restoran/rumah makan, pajak hotel, dan retribusi daerah tahun 2010-2015 Tabel 1.1 Kontribusi Pajak Hotel, Restoran/Rumah makan, dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2010-2015 Terhadap PAD Kabupaten Muna Tahun

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Uraian Pajak rumah makan Pajak hotel Retribusi daerah PAD Pajak rumah makan

Target Rp. 38.500.000 Rp. 16.500.000 Rp 17.669.633.000 Rp. 17.724.633.000 Rp. 30.000.000

Pajak hotel

Rp .

Retribusi daerah

Rp 14.011.350.000 Rp. 14.058.350.000 Rp. 30.000.000 Rp. 17.000.000

17.000.000

PAD Pajak rumah makan Pajak hotel Retribusi daerah Rp.14.402.350.000 PAD Rp.14.449.350.000 Pajak rumah makan Rp. 80.000.000 Pajak hotel Rp. 50.000.000 Retribusi daerah Rp. 13.328.795.000 PAD Rp. 13.425.795.000 Pajak rumah makan Rp. 50.000.000 Pajak hotel Rp. 50.000.000 Retribusi daerah Rp. 20.177.316.000 PAD Rp. 20.277.316.000

Realisasi Rp. 28.345.000 Rp . 16.220.000 Rp.6.337.156.894 Rp.6.461.721.894 Rp. 24.210.000 Rp.

17.390.000

Rp.8.473.796.793 Rp. 8.505.396.793 Rp. 36.320.000 Rp. 28.550.000 Rp.8.193.025.884 Rp. 8257..895.884 Rp. 39.230.000 Rp. 27.200.000 Rp.14.606.073.256 Rp.14.672.503.256 Rp. 51.820.000 Rp. 35.395.000 Rp.16.532.578.675 Rp. 87.215.000

Pajak hotel

Rp.

50.000.000

Rp.

42.300.000

Pajak rumah makan

Rp

100.000.000

Rp. 121.239.000

Retribusi daerah

Rp. 16.027.316.000

Rp.13.797.484.446

PAD Rp.16.177.316.000 Rp.13.961.023.466 Sumber, Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna Data tabel 1.1 menunjukkan penerimaan pendapatan asli daerah khususnya kontribusi pajak hotel, Pajak restoran/rumah makan dan

7

retribusi daerah berpengaruh dalam meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna tahun 2010-2015. Pembangunan tidak dapat terlaksana tanpa adanya sumber pembiayaan yang cukup dan tersedia dalam waktu yang tepat, sehingga untuk menjalankan terlaksananya pembangunan secara berdaya guna dan berhasil pemerintah telah memberikan sumber-sumber pembiayaan kepada daerah dalam menyelenggarakan pembangunan sebagian besar bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh karena itu, daerah harus berusaha untuk mengelola sumber-sember keuangan (penghasilan daerah) sesuai dengan potensinya, terutama kemampuan rakyatnya sendiri yang merupakan modal kemanusiaan sebagai unsur yang pokok.Untuk meningkatkan sumber-sumber keuangan, pemerintah daerah berkewajiban memberikan bimbingan yang terarah untuk memobilisasikan serta mengembangkan potensi yang ada semaksimal mungkin. 1.2.

Rumusan Masalah Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Seberapa besar kontribusi pajak hotel dalam meningktkan pendapatan

asli daerah (PAD) tahun 2010-2015 Kabupaten Muna? 2. Seberapa besar kontribusi pajak restoran/rumah makan dalam meningktkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2010-2015 Kabupaten Muna?

8

3. Seberapa besar kontribusi retribusi daerah dalam meningktkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2010-2015 di Kabupaten Muna?

1.3.

Tujuan penelitian Tujuan dalam penelitian ini adalah : 1

Untuk

mengetahui

besarnya

kontribusi

pajak

hotel

dalam

meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2010-2015 Kabupaten Muna 2

Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak restoran/rumah makan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2010-2015 Kabupaten Muna

3

Untuk mengetahui besarnya kontribusi retribusi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2010-2015 Kabupaten Muna.

1.4

Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 1. Bagi peneliti, memperdalam ilmu pengetahuan mengenai perpajakan

terutama memahami lebih dalam mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, khususnya di Kabupaten Muna. 2. Bagi instansi terkait, sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan

sekaligus

pertimbangan

dalam

mengambil

kebijakan

guna

meningkatkan PAD guna meningkatkan PAD untuk membiayai

9

pembangunan daerah, khususnya yang berasal dari pajak hotel, pajak restoran/rumah makan dan retribusi daerah. 3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran lebih lanjut dalam bidang yang sama yaitu kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah dalam meningkatkan PAD di suatu Kabupaten.

1.5

Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini untuk lebih terarah dan tidak menjadi bias sehingga menimbulkan banyak persepsi dan padangan, maka peneliti membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini pada kontribusi pajak hotel, pajak restoran/rumah makan, dan retribusi daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restorann/rumah makan, dan retribusi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna tahun 2010-2015.

10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1.

Penelitian Terdahulu Penelitian Ari dkk (2014) yang berjudul Pengaruh Penerimaan pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2013. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebesar 85% Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan dipengaruhi oleh variabel penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan retribusi daerah, sedangkan sisanya sebesar 15% dipengaruhi oleh variabel lain. Putri dkk (2014) meneliti judul Analisis Penerimaan Pajak Hotel,

Pajak Restoran, Pajak Hiburan sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang) dengan hasil kesimpulan rata-rata kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah yaitu pajak hotel sebesar 5,18% dengan persentase rata-rata kontribusi penerimaan yang telah di capai oleh Kota Malang dari tahun 2006-2013 berada pada kriteria sangat kurang berkontribusi setiap tahunnya dan sebesar 10,36% pajak restoran persentase kontribusi penerimaan yang telah dicapai berada pada kriteria sangat kurang berkontribusi yaitu pada tahun 2007, 2011 dan 2012. Pada tahun 2006, 2008, 2009, 2010 dan 2013 berada pada kriteria kurang berkontribusi.

10

11

Dwi (2010) meneliti Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tegal dengan hasil kesimpulan yaitu Kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tegal tahun anggaran 2005-2009 masih relatif kecil akan tetapi dapat dikatakan cukup baik karena penerimaan pajak hotel dan restoran cenderung mengalami kenaikan rata-rata sebesar 12,82% pertahun.

12

Tabel 2.1 Mapping Penelitian Terdahulu NO

Penelitian Terdahulu

1

2

Judul Penelitian

Persamaan

Perbedaan

Ari dkk Pengaruh (2014) penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Badung

Variabel bebas yaitu pajak hotel, pajak restoran, retribusi daerah dan variabel terikat yaitu PAD

Lokasi objek penelitian dan analisis data yang digunakan

Putri dkk Analisis (2014) z penerimaan pajak z hotel, pajak

Variabel bebas pajak hotel, pajak restoran dan variabel terikat adalah PAD

Lokasi objek penelitian, dan variabel bebas lainnya yaitu retribusi daerah

Variabel bebasnya yaitu pajak hotel, pajak restoran dan variabel terikatnya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Lokasi objek penelitian, dan satu variabel bebas yaitu retribusi daerah

restoran, pajak hiburan sebagai sumber PAD

3

2.2.

Dwi (2010)

(Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang) Analisis kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan PAD di Kabupaten Tegal

Kontribusi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penegertian kontribusi adalah sumbangan, sedangkan menurut kamus ekonomi (T Guritno 1992) adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap besarnya belanja pembangunan daerah.

13

2.3.

Konsep Tentang Pajak

2.3.1. Pengertian Pajak Adriani yang dikutip oleh Sumarsan (2010:3) yaitu pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) dan wajib membayarnya menurut Peraturan-Peraturan Umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat interprestasi kembali dan di gunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Rahmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2009:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Waluyo (2007) pajak adalah Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak dan wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat interprestasikembali, langsung dirunjuk, dan digunakan untuk membiayai pengeluaranpengeluaran

umum

berhubungan

dengan

tugas

negara

untuk

menyelenggarakan pemerintahan. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting

dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari negara. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk membiayai pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin. (Yan yan 2013:2).

14

Sumarsan (2010:4) menyimpulkan bahwa pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan secara langsung dan proposional agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Definisi tersebut lebih memfokuskan pada fungsi budgetair dari pajak. Sumarsan (2010:4) menyimpulkan bahwa ciri-ciri pajak antara lain: 1. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasakan Undang-Undang serta aturan pelaksanaanya. 2. Pungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta ke sektor negara. 3. Pungutan pajak diperuntutkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.

15

4. Tidak ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak. 5. Selain berfungsi sebagai anggaran, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur untuk melaksanakan kebijakan negara di bidang sosial dan ekonomi. 2.3.2. Teori pengenaan pajak a. Teori Bakti Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat selalu menyadari bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban. b. Teori Asuransi Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

c. Teori Kepentingan Teori ini mengatakan bahwa pajak dipungut atas dasar besarnya kepentingan rakyat dalam memperoleh jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah. Semakin besar kepentingan seseorang makin tinggi pajak yang harus di bayar.

terhadap Negara,

16

d. Teori Daya Pikul Teori ini mendasarkan pemungutan pajak berdasarkan jasa-jasa yang diberikan negara kepada warganya. Biaya-biaya sehubungan dengan jasa ini harus dipikul oleh warga negara yang menikmatinya. Teori ini mengemukakan bahwa pembebanan pajak, sesuai dengan keadilan, haruslah mempertimbangkan daya pikul sesesorang. e. Teori Asas Daya Beli Pajak dipungut berdasar pada keadilan. Artinya memungut pajak berarti manarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkan kembali kemasyrakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. 2.3.3.

Fungsi Pajak Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai dua fungsi (Mardiasmo 2009), yaitu : 1. Fungsi anggaran (budgetair) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 2. Fungsi mengatur (regulerend) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

2.3.4. Sistem Pemungutan Pajak Sumarsan (2010:14) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga yaitu:

17

1.

Official Assessment System Official Assessment system adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besar nya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya : 1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus 2. Wajib pajak bersifat pasif 3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak

2. Self Assessment System Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya yaitu : 1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada ada wajib pajak sendiri 2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang 3. Fiskus tidak ikut campur hanya mengawasi 3.

Witholding System Withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak memberi wewenangan kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib

18

pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri–cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak. 2.3.5.

Macam-Macam Pajak Mardiasmo (2009), pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Pajak Menurut Golongan a. Pajak Langsung Pajak langsung adalah pajak yang dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Pajak menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: pajak penghasilan. b. Pajak Tidak Langsung Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan kepada pihak lain atau pihak ketiga pajak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: pajak pertambahan nilai. 2. Pajak Menurut Sifat a. Pajak Subjektif Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajakatau pengenaan pajak keadaan subjeknya Contoh: pajak penghasilan.

memperhatikan

19

b. Pajak Objektif Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan

timbulnya

kewajiban

membayar

pajak

tanpa

memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak maupun tempat tinggal. Contoh: pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. 3. Pajak Menurut Lembaga Pemungutannya a. Pajak Pusat Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah. b. Pajak Daerah Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat I maupun tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. 2.3.6.

Asas Pemungutan Pajak Mardiasmo (2009:7) asas-asas pemungutan pajak yaitu: 1. Asas Domisili Negara berhak mengenakan pajak

atas seluruh penghasilan

wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berada dalam negeri maupun luar negeri.

20

2. Asas Sumber Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang besumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Contoh tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia. 3. Asas Kebangsaan Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Asas ini menjadi landasan pengenaan pajak adalah kewarganegaraan

dari

orang

atau

badan

yang

status

memperoleh

penghasilan. 2.3.7.

Syarat Pemungutan Pajak a) Pemungutan pajak harus adil (Syarat keadilan) Pajak pengenaannya harus adil serta diatur dalam perundangundangan. Adil adalah memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan

keberatan,

penundaan

dalam

pembayaran

dan

mengajukan banding. b) Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat yuridis) Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yaitu memeberikan jaminan hukum untuk menyatakanan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

21

c) Tidak menganggu perekonomian (Syarat Ekonomi) Pajak dipungut dengan tidak mengganggu proses kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. d) Pungutan harus efisien (Syarat finansial) Biaya pungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pungutannya. e) Sistem pemungutan pajak harus sederhana Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 2.4. Pajak Daerah 2.4.1. Pengertian Pajak Daerah Mardiasmo (2009:12) menjelaskan bahwa pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan (melalui perda) untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Nurlan (2008:135) pajak daerah adalah iuran wajib pajak dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung dan dilaksanakan berdasarkan pereturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada

22

daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah merupakan wewenang daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang pokok-pokok pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah itu sendiri. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terdapat 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota. 1. Secara rinci pajak provinsi terdiri dari: a) Pajak kendaraan bermotor yaitu pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. b) Bea balik nama kendaraan bermotor yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha. c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

yaitu pajak atas

penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. d) Pajak air permukaan

yaitu pajak atas pengambilan dan

pemanfaatan air permukaan

23

e) Pajak rokok yaitu pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. 2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: a. Pajak hotel Pajak hotel adalah iuran yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atas fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran. b. Pajak restoran Pajak restoran adalah iuran yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atas fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. c. Pajak hiburan Pajak hiburan adalah iuran yang dipungut Pemerintah daerah atas penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. d. Pajak reklame Pajak reklame adalah iuran yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atas pengadaan reklame yang dipungut bayaran. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.

24

e. Pajak penerangan jalan Pajak penerangan jalan adalah iuran yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atas setiap penggunaan tenaga listrik dengan dipungut bayaran. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. f. Pajak parkir Pajak parkir adalah iuran yang pemerintah daerah atas setiap penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, dipungut pajak dengan nama pajak parkir. g. Pajak air tanah Pajak yang dipungut atas setiap pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah dipungut pajak dengan nama pajak air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. h. Pajak sarang burung wallet Burung walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta dan collocalia linchi.

25

i. Pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan Pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan yaitu pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. j. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. 2.4.2. Kendala Pemungutan Pajak Daerah Kendala pemungutan pajak daerah merupakan tugas negara dalam pemungutan dan pengelolaan uang pajak demi pengelolaan dan pembiayaan tugas-tugas negara, sehingga negara bisa memaksa warganya untuk melakukan pembayaran pajak yang telah diatur dalam UndangUndang, akan tetapi bagi petugas pajak daerah dalam hal pemungutan pajak tidak semudah yang diamanahkan oleh Undang-Undang. Seringkali petugas pajak daerah menjumpai kendala yang melemahkan dalam pemungutan pajak daerah. Menurut Yasmin (2011) yang dikutip oleh Irwan (2014), beberapa kendala dalam pemungutan pajak daerah adalah sebagai berikut : 1. Pengawasan peraturan daerah tentang pajak daerah relatif lemah. 2. Pemberian perizinan, rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan umum yang kurang atau tidak sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

26

3. Belum dapat diterapkannya sistem self assessment system dalam pemungutan pajak daerah.

2.5. Pajak Hotel Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pengertian hotel menurut Marihot (2010) adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos yang jumlah kamar lebih dari 10 kamar. Amalia (2006) yang dikutip oleh Irsan (2010) hotel adalah suatu bentuk bangunan, lambang perusahaan atau badan usaha akomodasi yang menyediakan jasa penginapan, penyedia makanan dan minuman serta fasilitas jasa lainnya dimana semua pelayanan itu diperuntutkan bagi masyarakat umum baik mereka yang bermalam di hotel tersebut ataupun mereka yang hanya menggunakan fasilitas tertentu yang dimiliki hotel. pengertian tersebut tidak memiliki perbedaan yang mendasar bahkan cenderung sama dan dapat diambil kesimpulan bahwa hotel adalah sarana akomodasi yang dikelola secara komersial yang memiliki ciri khas dan dapat memenuhi kepuasan bagi konsumen. Pemerintah

daerah

berhak

mengenakan

pungutan

kepada

masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu

27

perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Pemungutan pajak hotel harus didasarkan pada Peraturan Daerah. Peraturan daerah tentang pajak hotel memberikan kepastian hukum mengenai subyek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan cara pemungutan pajak. Selain itu, sanksi dan hukuman bagi setiap pelanggaran pajak juga diatur dalam Peraturan Daerah tersebut. Akumulasi pemungutan pajak hotel merupakan pendapatan asli daerah yang sangat bermanfaat untuk membiayai pembangunan di daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 32 Pasal diatas menjelaskan sebagai berikut: 1. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. 2. Jasa penunjang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah fasiliatas telepon, internet, fotokopi, dan fasiliats yang sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. 3. Tidak termasuk objek pajak hotel sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah :

28

a) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. b) Jasa sewa apartemen dan sejenisnya c) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan d) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, panti jompo, panti asuhan,dan panti sosial lainnya yang sejenis e) Jasa biro perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang yang dapat dimanfaatkan oleh umum. Pasal 33 Pasal diatas menjelaskan sebagai berikut: 1) Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. 2) Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel Pasal 34 Pasal tersebut menjelaskan tentang dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Pasal 35 Pasal diatas menjelaskan sebagai berikut: 1) Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% 2) Tarif pajak hotel ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

29

2.6. Pajak Restoran Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering (marihot, 2013). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 37 Pasal diatas menjelaskan sebagai berikut: 1) Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran 2) Pelayanan yang disediakan oleh restoran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang di konsumsi oleh pembeli, baik yang di konsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. 3) Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Pasal 38 Pasal diatas menjelaskan sebagai berikut: 1) Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau minuman dari restoran

30

2) Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Pasal 39 Pasal diatas menjelaskan tentang dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Pasal 40 Pasal diatas menjelaskan sebagai berikut: 1) Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi 10% 2) Tarif pajak restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah 2.7. Retribusi Daerah 2.7.1. Pengertian Retribusi Daerah Nurlan (2008:35-36) retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan/diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan Mursyidi (2009:135) retribusi dungut oleh pemerintah daerah karena pemberian ijin atau jasa kepada orang pribadi atau badan. Retribusi menurut marihot (2010:5) adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Retribusi yang dikemukakan para ahli di

31

atas, peneliti dapat menarik suatu kesimpulan bahwa retibusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pelayanan dan penggunaan fasiltas yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara. 2.7.2. Objek Retribusi Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 mengenai jenis retribusi. Retribusi daerah terdiri atas 3 golongan, yaitu a.

Retribusi Jasa Umum Pasal 109 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi ini dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil/dan atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan secara sia-sia (Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

32

1.

Retribusi Pelayanan Kesehatan Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran (Pasal 111 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

2.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Objek Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan meliputi : a) Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, b) Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah, c) Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah (Pasal 112 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

3.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Objek retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil meliputi KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta

33

pengesahan dan akta pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian (Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 4.

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Objek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurugan, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah (Pasal 114 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009).

5.

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 115 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

6.

Retribusi Pelayanan Pasar Objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang (Pasal 116 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

7.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

34

Objek retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah

pelayanan

pengujian

kendaraan

bermotor

termasuk

kendaraan bermotor di air sesuai dengan peraturan perundangundangan, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (Pasal 117 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 8.

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Objek retribusi pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat (Pasal 118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

9.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Retribusi penggantian biaya cetak peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah (Pasal 119 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009).

10.

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Objek retribusi pelayanan penyedotan kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair

35

Retribusi pengolahan limbah cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair (Pasal 121 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009) 12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Objek retribusi pelayanan retribusi tera/tera ulang adalah pelayanan

pengujian

alat-alat

ukur,

takar,

timbang,

dan

perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan (Pasal 122 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 13. Retribusi Pelayanan Pendidikan Objek retribusi pelayanan pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah (Pasal 123 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pemanfaatan

ruang

untuk

menara

telekomunikasi

dengan

memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum (Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

36

b.

Jasa Usaha Pasal 126 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi : 1. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. 2. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Pasal 127 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari : 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian kekayaan daerah. Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut (Pasal 128 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Objek retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang

37

dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Pasal 129 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 3.

Retribusi Tempat Pelelangan Objek retribusi tempat pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan (Pasal 130 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

4. Retribusi Terminal Objek retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 131 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 5.

Retribusi Tempat Khusus Parkir Objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 132 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Objek retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah pelayanan

tempat

penginapan/pesanggrahan/villa

yang

disediakan,

dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 133 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009).

38

7. Retribusi Rumah Potong Hewan Objek retribusi rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas

rumah

pemotongan

hewan

ternak

termasuk

pelayanan

pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 134 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Objek retribusi pelayanan kepelabuhan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 135 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Objek retribusi rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 136 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 10. Retribusi Penyeberangan di Air Objek retribusi penyeberangan di air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 137 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

39

Objek retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah (Pasal 138 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). c. Perizinan Tertentu Pasal 140 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya

penyelenggaraan

pemberian

izin

yang

bersangkutan.Biaya

penyelenggaraan izin ini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Menurut Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Daerah Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah : 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Objek retribusi izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Pemberian izin meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang,

40

dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut (Pasal 142 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 2.

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Objek retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu (Pasal 143 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

3. Retribusi Izin Gangguan Objek retribusi izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja (Pasal 144 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 4. Retribusi Izin Trayek Objek retribusi izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu (Pasal 145 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009). 5. Retribusi Izin Usaha Perikanan

41

Objek retribusi izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf e adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan (Pasal 146 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 2.7.3. Penetapan Tarif Retribusi Tarif retribusi terutang dihitung berdasarkan: 1. Tingkat penggunaan jasa Tingkat penggunaan jasa dapat dikatakan sebagai kualitas, penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban yang dipikul daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan, misalnya bebarapa kali masuk ditempat rekreasi, berapa luas pelayanan halaman pasar yang digunakan untuk berjualan. 2. Tarif retribusi Besarnya tarif retribusi yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa bersangkutan dihitung dari perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi. Tarif retribusi adalah nilai presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau diadakan perbedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tersebut. Misalnya perbedaan tarif retribusi tempat rekreasi antara anak dan dewasa, retribusi antara kios dan los, retribusi sampah rumah tangga dan industri. Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi adalah

42

Pasal 152 Pasal diatas menjelaskan sebagai berikut: 1. Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memprihatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. 2. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal. 3. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif biaya untuk menutup sebagian biaya. 4. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan retribusi penggantian biaya cetak peta hanya memperhitungkan biaya cetak dan pengadministrasian. Pasal 153 Pasal diatas menjelaskan sebagai berikut: 1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keutungan yang layak. 2. Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Pasal 154 Pasal diatas menjelaskan sebagai berikut:

43

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentudidasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. 2. Biaya penyelenggaraan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum. 2.8. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2.8.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Halim (2007:96) pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah berupa, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Jadi pengertian dari pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Darise (2008:135) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah disingkat adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarakn peraturan daerah. Nurcholis (2012:182) dikutip oleh Budiarso dkk (2015) pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperopleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang

44

sah. Peneliti menyimpulkan dari beberapa pendapat mengenai pendapatan asli daerah di atas adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah. 2.8.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari : a. Pajak Daerah Pajak daerah merupakan pendapatan yang berasal dari pajak, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pendapatan pajak daerah terdiri dari: Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklamae, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan c, dan pajak parkir. b. Retribusi Daerah Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu. c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Halim (2007:98) hasil pengeloaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan

45

daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang meliputi: 1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD. 2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN. 3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. d.

PAD lain-lain yang sah Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain

milik

pemda.

Rekening

ini

disediakan

untuk

mengakuntansikan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribbusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Permendagri No.59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 26 ayat 4, lain-lain PAD yang sah meliputi: 1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran atau cicilan. 2. Jasa giro 3. Pendapatan bunga 4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah 5. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh daerah.

46

6. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. 7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. 8. Pendapatan denda pajak. 9. Pendapatan denda retribusi. 10. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan. 11. Pendapatan dari pengembalian. 12. Fasilitas sosial dan fasilitas umum 13. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. 14. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 2.9. Kerangka Pikir Pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan Pemerintah bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri. Kategori pendapatan ini merupakan pendapatan yang digali dan ditangani sendiri oleh pemerintah

47

daerah dari sumber-sumber pendapatan yang terdapat dalam wilayah yuridiksinya. Pendapatan yang termasuk kedalam kategori pendapatan ini adalah pajak daerah, retribusi daerah hasil-hasil badanusaha dan lain-lain pendapatan asli daerah yang syah yang dimiliki oleh daerah. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan. Pada penelitian ini akan membahas tentang kontribusi yang diberikan pajak hotel, pajak restoran dan retribusi daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat membantu pemerintah daerah setempat untuk mengetahui

pentingnya

pajak

hotel

dan

restoran

dan

terhadap

penyelenggaraan pemerintahan dan keberlangsungan pembangunan di kabupaten tersebut.

Besarnya kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan retribusi daerah dapat mempengaruhi meningkatnya pendapatan asli daerah sehingga tercermin pada kempampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya semakin besar karena daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah. Berdasarkan uraian diatas maka skema kerangka pikir dapat di gambarkan Sebagai berikut:

48

Skema 2.1. Kerangka Pikir

PEMDA Kab. Muna

Pendapatan Asli Daerah

Retribusi Daerah

Pajak Daerah

Pajak Hotel

Pajak Restoran

Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Analisis Deskriptif

Hasil dan Pembahasan

49

BAB III METODE PENELITIAN

1.1. Objek Penelitian Objek pada penelitian ini adalah pajak hotel, pajak restoran (rumah makan, retribusi daerah sebagai variabel independen dan pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna yang berlokasi Jalan Sidodadi Kabupaten Muna. 1.2. Jenis Data dan Sumber Data 3.2.1. Jenis Data Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data statistik yang diperoleh dari DPPKAD Kabupaten Muna berupa data target dan realisasi kontribusi pajak hotel, pajak restoran/rumah makan, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna selama enam tahun, yakni tahun 2010-2015. 3.2.2. Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 3.3.

Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data sebagai yaitu : 1. Dokumentasi yaitu pengumpulan dengan cara melihat dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data tersebut berupa target dan realisasi pendapatan asli daerah, pajak hotel, pajak restoran/ pajak rumah makan dan retribusi daerah.

49

50

2. Interview adalah wawancara dilakukan secara langsung dengan karyawan pada bagian yang terkait dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3.4.

Metode Analisis Data Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu menguraikan dan menjelaskan tentang kontribusi pajak hotel, restoran dan retribusi daerah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah digunakan rasio kontribusi yang dikemukakan oleh Arikunto yang dikutip oleh Siregar (2009:32) yaitu

(Arikunto oleh Siregar , 2009:2003)

Keterangan : Pn = Kontribusi penerimaan Pajak hotel, restoran/rumah makan, retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah QY =Penerimaan pendapatan asli daerah (rupiah) QX =Penerimaan pajak hotel, restoran/rumah makan, retribusi daerah (x1, x2, x3) n = Tahun (periode) tertentu.

51

Kontribusi pajak hotel dan restoran dan retribusi daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disusun ukuran sebagai berikut:

80% - 100% : Besar Sekali 60% - 79% : Besar 40% - 59% : Cukup besar 20% - 39% : Cukup 0% - 19% : Kecil (Arikunto oleh Siregar , 2009:2003) 1.5

Definisi Operasional Variabel Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap konsep pajak hotel, pajak restoran, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, maka perlu dirumuskan mengenai definisi operasional dari konsep yang dimaksud sebagai berikut: a. Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk tujuan pembiayaan pembangunan daerah. b. Pajak hotel adalah iuran yang diberikan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Muna atas pelayanan hotel/penginapan dan dapat dipaksakan serta tidak mendapat imbalan secara langsung atas pembayaran pajak tersebut. c. Pajak restoran/rumah makan adalah iuran yang diberikan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Muna atas jasa penyedia makanan atau

52

minuman oleh restoran/warung makan Kabupaten Muna yang dipungut bayaran dan dapat dipaksakan serta tidak mendapat balas jasa secara langsung atas pembayaran pajak tersebut. d. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah darah tersebut untuk kepentingan pribadi/badan yang dapat dinikmati secara langsung. e. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah.

53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Kantor Dinas PPKAD Kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah jalan Gatot Subroto No.167 Tel. (0403) 22544 Kabupaten Muna Terselenggaranya good governance merupakan syarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa sehingga pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dapat berlangsung secara efektif dan efisien serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggung jawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan suatu kebutuhan yang harus disusun untuk menjawab dinamika yang ada dalam masyarakat yang menuntut adanya transparansi, dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban pembangunan

53

54

1.1.1 Visi dan Misi Kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna a. Visi Kantor Dinas PPKAD Kab. Muna Dinas Pendapatan pengelola keuangan dan aset daerah Kabupaten Muna yaitu terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sehat dan profesional. b. Misi Kantor Dinas PPKAD Kabupaten Muna Visi Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna kedepan sehingga ditetapkan misi sebagai berikut: 1.

Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2.

Optimalisasi pendapatan yang intensifikasi dan ekstensifikasi yang terukur, berkualitas dan berkeadilan.

3.

Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan standar pelayanan.

1.1.2 Tugas Pokok dan Rincian Tugas Dinas Pendapatan Pengelola Keuangn dan Aset Daerah Kabupaten Muna mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam melaksanakan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah serta tugas lain yang diberikan oleh bupati.

55

Tugas Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna menyelengarakan fungsi sebagai berikut: 1.

Perumusan kebijakan teknis pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh bupati,

2.

Pembinaan dan pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan dan pelayanan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

3.

Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas

4.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1.3 Penjabaran Tugas Pokok Organisasi DPPKAD Kabupaten Muna a.

Kepala Dinas Kepala dinas mempunyai tugas membantu bupati dalam memimpin, membina

mengkoordinasikan, mengendallikan daaan merumuskan

kebijakan teknisdi bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan bupati. b. Sekertariat Sekretariat di pimpin oleh oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris membatu kepala dinas dalam membantu pelayanan teknis dan administratif mengendalikan

56

program dan kegiatan pada semua satuan organisasi lingkup diknas serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. c.

Bidang Pendapatan Bidang pendapatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan bidang perumusan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Bidang Akuntansi Bidang Akuntansi mempunyai tugas membantu kepala bidangyang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris dinas. Bidang akuntansi mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam pelaksanaan dan pengkoordinasian penyususnan akuntansi keuangan daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. e.

Bidang Anggaran Bidang anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dibidang anggaran serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

f.

Bidang Perbendaharaan Bidang perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dibidang

57

perbendaharaan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. g.

Bidang Kekayaan Bidang kekayaan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam memnyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan kekayaan daerah.

h. Bidang PBB dan BPHTB Bidang PBB dan BPHTB membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di bidang PBB dan PBHTB serta melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan. i.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Unit pelaksana teknis dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang kas daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan Kota Raha, pendapatan wilayah kecamatam serta melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan.

j.

Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

1.1.4 Susunan Organisasi Kantor Dinas DPPKAD Kabupaten Muna Berdasarkan Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah serta Surat Mentri Dalam Negeri Nomor KUDP 7/12/47-

58

101 tanggal 6 juni 1978 maka ditetapkanlah Pertauran daerah Kabupaten Muna Tingkat II Muna Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muna Daerah Tingkat II Muna, kemudian peraturan daerah dimaksud mengalami perubahan dengan Peraturan Daerah Tingkat II Muna Nomor 4 Tahun 1991 dengan susunan organisasi sebagai berikut: a.

Unsur pimpinan yaitu kepala dinas

b.

Unsur pembantu pimpinan yaitu kepala tata usaha

c.

Unsur pelaksana yaitu kepala seksi Sejak terbentuknya Dinas Pendapatan Kabupaten Muna telah tiga (3) kali mengalalami perubahan adalah sebagai berikut: 1. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muna terbentuk sejak tanggal s/d tanggal 16 januari 2007 (Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 18 Tahun 1981). 2. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Muna terbentuk sejak tanggal 17 januari 2007 s/d tanggal 12 Desember 2007 (Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 3 Tahun 2007), dengan susunan organisasi sebagai berikut: a.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah

b.

Sekertaris

c.

Kepala Bidang Anggaran

d.

Kepala Bidang Perbendaharaan

59

e.

Kepala Bidang Akuntansi

f.

Kepala Bidang Aset

g.

Kepala Bidang Pendapatan

3. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Muna terbentuk sejak tanggal 13 Desember 2007 (Perda Nomor 15 tahun 2007). Perda Nomor 15 Tahun 2007 tersebut pada Bab III pasal 3 Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna mempunyai susunan organisasi Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari: a. Kepala dinas b. Sekertaris c. Bidang pendapatan d. Bidang akuntansi e. Bidang anggaran f. Bidang perbendaharaan g. Bidang kekayaan h. Unit pelaksana teknik dinas i. Kelompok jabatan fungsional

60

Skema 4.1 Struktur Oraganisasi DPPKAD Kabupaten Muna KEPALA DINAS

SEKERTARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB. BAG UMUM DAN KEPEG.

SUB.BAG.KEUANGAN

BIDANG PERBENDAHARAAN

BIDANG KEKAYAAN

BIDANG PENDAPATAN

BIDANG AKUNTANSI

SEKSI PENDATAAN DAN PENETAAN

SEKSI AKUNTANS I

SEKSI ANGGARAN I

SEKSI PENAGIHAN DAN PELAPORAN

SEKSI AKUNTANSI II

SEKSI ANGGARAN II

SEKSI PENGELOLA GAJI

SEKSI INVENTARISASI

SEKSI EVALUASI DAN PENGENDALIAN

SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN

SEKSI PENATA USAHAAN ANGGARAN

SEKSI PELAPORAN DAN GANTI RUGI

SEKSI PEMELIHARAAN DAN PENGHAPUSAN

BIDANG ANGGARAN

SEKSI PERBENDAHARAAN DAN VERIFIKASI

SEKSI PERENCANAAN

SUB.BAG.PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN

BIDANG PBB DAN PBHTB

SEKSI PENDATAAN DAN PENILAIAN

SEKSI PENETAPAN,PENI LAIAN DAN INFO. TEKNOLOGI

SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI

61

4.2. Hasil Penelitian 4.2.1. Nama Hotel dan Restoran di Kabupaten Muna Nama-nama hotel/penginapan yang ada di Kabupaten Muna sebagai berikut: Tabel. 4.1 Nama-Nama Hotel/penginapan Kabupaten Muna No Nama Alamat 1

Muna Indah

Jl. A Yani

2

Napabale

Jl. A Yani

3

Andalas

Jl. S Sukowati

4

Alia

Jl. Jend Sudirman

5

Berlian

Jl. S Sukowati

6

Garuda

Jl. S Sukowati

7

Permata Sari

Jl. A Yani

8

Raudha

Jl. Yos Sudarso

9

Ilham

Jl. Jati

10

Jeneberang

Jl. Bay pas laino

11

Sombaya

Jl. Bay pas laino

12

Rosidha

Jl. Gatot Subroto

13

Rambutan

Jl. Basuki Rahmat

14

Astika

Jl. Srikaya

15

Tiga Dara

Jl. S Sukowati

16

Asrimulia

Jl. S Sukowati

17

Unggu

Jl. Tengiri

18

Mutiara

Jl. Bay Pas

Sumber: DPPKAD Kabupaten Muna,2015

62

Tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa jumlah hotel/penginapan Kabupaten Muna tahun 2015 berjumlah 18 unit. Jumlah tersebut dapat berubah sewaktu-waktu apabila hotel/penginapan tidak beroperasi atau tutup usaha sementara. Hotel yang berdiri baik kelas melati maupun berbintang senantiasa dilandasi oleh peluang pasar yang ada di daerah dimana hotel akan didirikan atau permintaan pasar penginapan. Semakin banyak wisatawan masuk ke daerah maka akan memperbesar potensi yang dapat dipungut dari kegiatan pada sektor perhotelan. Bertambahnya jumlah hotel yang ada di Kubupaten Muna salah satunya mempengaruhi Penetapan target untuk pajak hotel oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muna. Biasanya, bertambahnya jumlah hotel dapat mengakibatkan tingginya kontribusi penerimaan pajak hotel tetapi, hal tersebut tidak tercermin pada daerah Kabupaten Muna. Karena tingkat hunian hotel/penginapan di Kabupaten Muna masih rendah. Restoran/rumah makan yang terdapat di Kabupaten Muna sebagai berikut: Tabel. 4.2 Nama-Nama Restoran/Rumah Makan di Kabupaten Muna No Nama Alamat 1

RM. Madura

Jl. Jend. Sudirman

2

RM. Maskesi

Jl. Jend. Sudirman

3

RM. Afan Jaya

4

RM. Jeneberang I

Jl Bay Pas

5

RM. Jeneberang II

Depan Pertamina Bay pas

6

RM Jawa Timur

Jl. Yos Sudarso

63

7

RM. Amalia

Jl. Gatot Subroto

8

RM. Sumber Rezeki

Jl. Gatot Subroto

9

RM. Sombaya

10

RM. Jawa Sunda

Jl. Jend. Sudirman

11

RM.Sari laut Jakarta

Jl. Jend. Sudirman

12

RM. Lamongan

13

RM. Bang Kumis

Jl. Gatot Subroto

14

RM. Romantis

Jl. Gatot Subroto

15

RM. Ardeza

16

RM. Anda

Jl. Muh. Tamrin

17

RM. Roxi

Jl. Jend. Sudirman

18

WR. Ikan Bakar/Andi

19

WR. Ikan Bakar

Jl. Laino

20

WR. Tiara

Bay Pas

21

WR. Kita

Bay Pas

22

WR. Lampera

23

RM. Wakenta

24

WR. Bakso Barokah

25

WR. Bakso Dasuki

26

WR. Sup Ubi Maitora

Jl. Abdul Kudus

27

WR. Najwa

Jl. Muh Tamrin

28

WR. Nasi Kuning

Jl. Sumur Bata

29

WR. Nasi Kuning/ Ibu Z.

Jl. Sumur Bata

30

WR. Bakso Solo

31

WR. Bakso Posal

32

WR. Irel

Jl. A Yani

33

WR. Intan

Jl. A Yani

Jl. Laino

Somabaya

Jl. A Yani

Jl. Bay Pas Raha

64

34

WR. Laisya Kun. Kun

Jl. Bay Pas Raha

35

WR. Solo Barseri

Jl. Gatot Subroto

36

WR. Ami Laiworu

Jl. Gatot Subroto

37

WR. Sup Ubi Jati

Jl. Gatot Subroto

38

WR. Es Buah

Jl. Husni Tamrin

39

WR. Bakso Asam Indah

Jl. Gatot Subroto

40

WR. Fira

Jl. A Yani

41

WR. Sabar

Jl. A Yani

42

WR. Surabaya

Jl. Jend. Sudirman

43

WR. Cahaya Pangkep

Jl. Jend. Sudirman

Sumber: DPPKAD Kabupaten Muna,2015 Tabel 4.2. di atas menunjukkan bahwa jumlah restoran/rumah makan Kabupaten Muna berjumlah 43 unit. Jumlah tersebut dapat berubah sewaktuwaktu apabila hotel/penginapan tidak beroperasi atau tutup usaha. Peningkatan

jumlah

pajak

restoran

seiring

berkembangnya

perekonomian suatu daerah menyebabkan kontribusi pajak restoran/rumah semakin meningkat. Sebaliknya, jika ada pengusaha rumah makan menutup usahanya maka secara otomatis akan mengurangi sumber penerimaan rumah makan. Begitu pula yang terjadi pada daerah Kabupaten Muna perkembangan jumlah rumah makan mengakibatkan kontribusi penerimaan pajak rumah makan meningkat. 4.2.2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Muna Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna dari Tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut:

65

Tabel 4.3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna Tahun 2010-2015 Tahun Target Realisasi 2010 Rp.78.448.894.700 Rp. 14.820.983.287 2011 Rp. 22.162.666.704 Rp. 17.529.488.931 2012 Rp. 22.756.730.000 Rp.20.731.623.170 2013 Rp.31.682.215.000 Rp. 27.234.626.802 2014 Rp. 46.472.672.472 Rp. 39.408.269.378 2015 Rp.48.990.852.025 Rp.40.154.122.538 Sumber: Data Sekunder DPPKAD Kabupaten Muna Tabel 4.3 di atas menunjukkan penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Muna mengalami peningkatan dari tahun 2010-2015 yaitu Pada tahun 2010 total penerimaan PAD sebesar Rp.14.820.983.287 dengan total target

PAD

yang

ditetapkan

oleh

pemerintah

daerah

sebesar

Rp.78.448.894.700. pada tahun 2011 meningkat dengan selisih sebesar Rp. 2.708.505.644 dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015 total pendapatan asli daerah meningkat yang diikuti dengan peningkatan jumlah target untuk setiap tahunnya hingga pada tahun 2015 mencapai Rp.40.154.122.538 dengan target sebesar

Rp.48.990.852.025.

Total pendapatan asli daerah tiap tahunnya bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

66

Gambar 4.1 Taget dan Realisasi PAD di Kabupaten Muna Rp90,000,000,000.00 Rp80,000,000,000.00 Rp70,000,000,000.00 Rp60,000,000,000.00 Rp50,000,000,000.00

Target

Rp40,000,000,000.00

Realisasi

Rp30,000,000,000.00 Rp20,000,000,000.00

Rp10,000,000,000.00 Rp2010

2011

2012

2013

2014

2015

Data diolah tahun 2017 4.2.3. Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna Target dan realisasi penerimaan pajak hotel Kabupaten Muna tahun 2010-2015 sebagai berikut: Tabel 4.4 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Muna Tahun 2010-2015 Tahun Target anggaran 2010 Rp.16.500.000 2011 Rp.17.000.000 2012 Rp.17.000.000 2013 Rp.50.000.000 2014 Rp.50.000.000 2015 Rp. 50.000.000 Sumber : data sekunder DPPKAD

Realisasi Rp.16.220.000 Rp.17.390.000 Rp.28.550.000 Rp.27.200.000 Rp.35.395.000 Rp.42.300.000

67

Tabel 4.4 menunjukkan realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Muna mengalami fluktuasi diikuti dengan terjadinya peningkatan target penerimaan pajak hotel tiap tahunnya. Pada tahun 2010, realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target dimana kontribusi nya sebesar Rp 16.220.000 dan target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebesar Rp16.500.000. Pada tahun 2011 dan 2012, pemerintah menetapkan target pajak menjadi Rp.17.000.000 dan realisasi penerimaan pajak hotel semakin meningkat, dalam hal ini melebihi target yang telah di anggarkan. Peningkatan realisasi penerimaan pajak hotel menagkibatkan target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah pada tahun 2013, 2014, 2015 secara konstan ditingkatkan sebesar Rp. 50.000.000. . Akan tetapi, penetapan target penerimaan pajak yang terlalu tinggi dari sebelumnya, mengakibatkan realisasi pajak di tahun 2013, 2014 dan 2015 tidak mencapai target, yakni sebesar 54,4%, 70,79% serta 84,6% pada tahun 2015 dari target yang di anggarkan. Pada tahun 2013 kontribusi pajak hotel mengalami penurunan yaitu sebesar Rp.27.200.000 dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar Rp.28.550.000. Kontribusi pajak hotel dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Muna yang dapat di lihat pada tabel berikut:

68

Tabel 4.5 Konribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2010-2015 Tahun Penerimaan Pendapatan asli Kontribusi anggaran pajak Hotel daerah (%) 2010 Rp.16.220.000 2011 Rp.17.390.000 2012 Rp.28.550.000 2013 Rp.27.200.000 2014 Rp.35.395.000 2015 Rp.42.300.000 Rata-rata Rp 27.842.500 Data diolah tahun 2016

Rp.14.820.983.287 Rp.17.529.488,931 Rp.20.731.623.170 Rp.27.234.626.802 Rp. 39.408.269.378

Rp.40.154.122.538 Rp.27.106.147.351

0,10 0,09 0,13 0,09 0,10 0,10 0,10

Tabel 4.5 di atas mununjukkan persentase kontribusi pajak hotel mengalami fluktuasi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Muna dari tahun 2010-2015. Dimana, pada tahun anggaran 2010 dengan persentase sebesar 0,10% dari total penerimaan pendapatan asli daerah. Selanjutnya pada tahun anggaran 2011-2012 kontribusi pajak hotel mengalami peningkatan. Tetapi, pada tahun anggaran 2013 kontribusi pajak hotel mulai mengalami penurunan sebesar 0,04% yaitu dari 0,13% menjadi 0,09% dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2014 sebesar 0,10% dan 0,10% pada tahun 2015. Persentase kontribusi pajak hotel Kabupaten Muna dari tahun 2010-2015 masih tergolong kecil hal ini dipengaruhi oleh jumlah hotel yang ada di Kabupaten Muna masih rendah serta semua hotel yang ada di Kabupaten Muna semua tergolong kelas melati. Jadi, dapat dipahami apabila tinggat hunian hotel di Kabupaten Muna masih tergolong kecil.

69

4.2.4. Analisis Kontribusi Pajak Restoran/Rumah Makan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna Target dan realisasi penerimaan pajak restoran Kabupaten Muna dari tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut: Tabel 4.6 Target dan Realisasi Pajak Restoran Tahun 2010-2015 Target Realisasi Tahun anggaran 2010 Rp.38.500.000 Rp.28.345.000 2011 Rp.30.000.000 Rp.24.210.000 2012 Rp.30.000.000 Rp.36.320.000 2013 Rp.80.000.000 Rp.39.230.000 2014 Rp.50.000.000 Rp.51.820.000 2015 Rp.100.000.000 Rp.121.239.000 Sumber: data sekunder DPPKAD Tabel 4.6 di atas menunjukkan realisasi penerimaan pajak restoran mengalami fluktuasi seiring dengan target pajak yang berubah-ubah. Pada tahun 2010, realisasi penerimaan pajak restoran tidak mencapai target, yakni hanya sebesar 73,62% dari target yang di anggarkan oleh pemerintah daerah. Akibat tidak tercapainya target pada tahun 2010 pemerintah daerah menunrunkan target yang ditetapakan untuk tahun 2011-2012 menjadi Rp.30.000.000 yang sebelumnya sebesar Rp 38.500.000. Penurunan target pajak tersebut diikuti dengan menurunnya kontribusi pajak restoran pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp.24.210.000 dibandingkan dengan 2010 sebesar Rp.28.345.000 dan pada tahun 2012 sudah mengalami peningkatan sebesar Rp.36.320.000, dalam hal ini melebihi target yang di anggarkan pemerintah

70

daerah, yakni sebesar 121,06%. Dengan adanya peningkatan realisasi penerimaan pajak tersebut, maka pada tahun 2013 pemerintah daerah meningkatkan kembali target sebesar Rp.80.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.39.230.000. Pada tahun 2014, pemerintah daerah menurunkan target pajak menjadi Rp.50.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.51.820.000. Realisasi penerimaan pajaknya mencapai target bahkan melebihi yakni sebesar 103,64% dan tahun 2015 mencapai 121,23% yang diperoleh dari realisasi pajak restoran sebesar Rp.121.239.000 dengan target Rp.100.000.000. Peningkatan target dan realisasi pada tahun 2015 karena adanya penyesuaian pembayaran pajak rumah makan dengan pendapatan yang diperoleh pemilik restoran/rumah makan di Kabupaten Muna. Realisasi penerimaan pajak restoran tersebut berpengaruh dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Muna yang dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 4.7 Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2010-2015 Tahun anggaran

Penerimaan pajak restoran

2010 Rp.28.345.000 2011 Rp.24.210.000 2012 Rp.36.320.000 2013 Rp.39.230.000 2014 Rp.51.820.000 2015 Rp.121.239.000 Rata-rata Rp.50.194.000 Data diolah tahun 2016

PAD

Rp.14.820.983.287 Rp.17.529.488,931 Rp.20.731.623.170 Rp.27.234.626.802 Rp. 39.408.269.378 Rp.40.154.122.538 Rp 27.106.147.351

Kontribusi (%) 0,19 0,14 0,18 0,14 0,13 0,30 0,18

71

Tabel 4.7 di atas mununjukkan persentase kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2010 mencapai 0,19% dari total penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Selanjutnya pada tahun anggaran 2011 terjadi penurunan sebesar 0,5%. Persentase kontribusi pajak restoran kembali mengalami peningkatan pada tahun 2012. Pada tahun anggaran 2013 dan 2014 persentase kontribusi pajak restoran mulai mengalami penurunan sebesar 0,1% yaitu dari 0,14% menjadi 0,13%. Pada tahun anggaran 2015 mengalami peningkatan persentase kontribusi 0,30% yang diperoleh dari realisasi kontribusi pajak restoran dibagi dengan total PAD Kabupaten Muna kali seratus persen (%). 4.2.5. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Muna Target dan realisasi penerimaan retribusi daerah Kabupaten Muna dari tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut: Tabel 4.8 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Dari Tahun 2010-2015 Tahun Target Realisasi anggaran Rp.6.337.156.894 2010 Rp.17.669.633.000 Rp.8.473.796.793 2011 Rp.14.011.150.000 2012 Rp. 14.402.350.000 Rp.8.193.025.884 2013 Rp. 13.328.795.000 Rp.14.606.073.256 2014 Rp.20.177.316.000 Rp.16.532.578.675 2015 Rp.16.027.316.000 Rp.13.797.484.446 Sumber: data sekunder DPPKAD

72

Tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi daerah

tahun

2010

sebesar

Rp.6.337.156.894

meningkat

menjadi

Rp.8.473.796.793. Target yang tidak tercapai pada tahun 2010 pemerintah daerah menurunkan target pada tahun 2011 sebesar Rp.14.011.150.000 dengan realisasi sebesar Rp.8.473.796.793. Pada tahun 2012 terjadi penurunan

realisasi

retribusi

daerah

sebesar

Rp.280.770.909

dari

Rp.8.473.796.793 menjadi Rp.8.193.025.884 , Pada tahun 2013 pemerintah daerah kembali menurunkan target menjadi Rp. Rp.13.328.795.000 dengan realisasi sebesar Rp.14.606.073.256 atau dengan persentase sebesar 109% realisasi penerimaan retribusi daerah terhadap target yang ditetapkan pemerintah daerah. Target yang tercapai Pada tahun 2013 mengakibatkan pemerintah

meningkatkan

target

pada

tahun

2014

sebesar

Rp.20.177.316.000 dengan realisasi Rp.16.532.578.675. Pada tahun 2015 realisasi retribusi daerah menurun sebesar Rp.2.735.094.229 dari selisih antara Rp.16.532.578.675 menjadi Rp.13.797.484.44. Penurunan target dan retribusi daerah tahun 2015 karena terjadinya penurunan kontribusi retribusi daerah dari beberapa sektor yang disebabkan adanya pemekaran pertengahan tahun 2014 di Kabupaten Muna menjadi 2 yaitu Kabupaten Muna Induk dan Kabupaten Muna Barat Realisasi kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Muna, dapat di lihat pada tabel berikut:

73

Tabel 4.9 Konribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2010-2015 Tahun Penerimaan Pendapatan asli Kontribusi anggaran retribusi daerah daerah (%) 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Rp.6.337.156.894 Rp 14.820.983.287 Rp.8.473.796.793 Rp.17.529.488.931 Rp.8.193.025.884 Rp.20.731.623.170 Rp.14.606.073.256 Rp.27.234.626.802 Rp.16.532.578.675 Rp 39.408.269.378 Rp.13.797.484.446 Rp.40.154.122.538

Rata-rata Rp.11.323.352.658 Data diolah tahun 2016

Rp.26.646.519.017

42 48 40 54 42 34 42

Tabel 4.11 di atas menunjukkan penerimaan retribusi daerah dari tahun 2010-2014 meningkat kecuali pada tahun 2015 terjadi penurunan penerimaan retribusi daerah yaitu pada tahun 2010 sebesar 42% dan pada tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi 48% terjadi selisih persentase sebesar 0,5% dengan tahun 2010. Selanjutnya, pada tahun 2012 terjadi penurunan manjadi 40% jika dibandingkan dengan tahun 2011. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan kembali persentase kontribusi sebesar 14% dari 40% menjadi 54%. Pada tahun 2014 dan 2015 terjadi lagi penurunan persentase kontribusi yaitu 42% dan 34% pada tahun 2015. Jika dilihat dari besarnya penerimaan retribusi daerah pada tahun 2014 sebesar Rp.16.532.578.675 merupakan penerimaan yang paling tinggi dari tahun 2010-2015 disebabkan karena adanya peralihan peraturan daerah yang ditindak lanjuti oleh perda tahun 2014.

74

4.3. Pembahasan 4.3.1. Kontribusi Pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna Hasil analisis yang telah di paparkan dalam penelitian ini, dapat di lihat bahwa penerimaan PAD di Kabupaten Muna dari tahun 2010-2015 mengalami fluktuasi. Pada tabel 4.4 persentase kontribusi pajak hotel dari tahun 2010-2015 terhadap PAD di Kabupaten Muna masih tergolong kecil. Pada tahun 2010 persentase kontribusi pajak hotel sebesar 0,10% dan pada tahun 2011 mengalami penurunan persentase sebesar 0,1% dari 0,10% menjadi 0,09% dan pada tahun 2012 merupakan persentase kontribusi tertinggi dari tahun anggaran 2010-2015 yaitu 0,13% dari total pendapatan asli daerah Kabupaten Muna. Pada tahun 2013 persentase kontribusi kembali menurun menjadi 0,09% dan tahun 2014 dan 2015 memiliki persentase kontribusi yang sama yaitu 0,10%. Hal ini sesuai pendapat Arikunto oleh siregar, 2009 yang menyatakan bahwa, ukuran persentase kontribusi sebesar

0%-19% masuk kategori kecil. Faktor yang menyebabkan perubahan kontribusi pajak hotel dalam meningktkan pendapatan asli daerah kabupaten muna tahun 2010-2015 yaitu pertama, tingkat hunian hotel yang masih rendah. serta jumlah hotel yang ada di Kabupaten Muna relatif kecil dengan kualifikasi semuannya adalah hotel kelas melati. Sehingga dapat dipahami tingkat hunian kamar hotel kurang berperan dalam penerimaan pendapatan asli daerah.

75

4.3.2. Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna Hasil Analisis pada tabel 4.7 kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2010 mencapai 0,19% dari total penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Selanjutnya, pada tahun anggaran 2011 persentase kontribusi pajak restoran mengalami penurunan sebesar 0,5% dari 0,19% menjadi 0,14%. pada tahun 2012 persentase kontribusi pajak restoran meningkat mencapai 0,18% . Tetapi, pada tahun anggaran 2013 dan 2014 persentase kontribusi pajak restoran mulai mengalami penurunan kembali sebesar 0,4% yaitu dari 0,18% menjadi 0,14% dan sebesar 0,2% pada tahun 2014. Pada tahun 2015 kontribusi restoran/rumah mengalami peningkatan sebesar Rp.121.239.000 terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Muna sehingga memperoleh hasil persentase sebesar 0,30% peningkatan tersebut dipengaruhi oleh adanya penyesuaian pembayaran pajak rumah makan tahun 2015 dengan pendapatan rumah makan. Persentase kontribusi pajak restoran dalam meningkatkan PAD Kabupaten Muna masih dikategorikan kecil disebabkan: Satu, kurangnya hunian restoran/rumah makan. Dua, kurangnya pengadaan kegiatan-kegiatan tertentu di Kabupaten Muna yang bisa menarik perhatian banyak orang.

76

4.3.3. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna Retribusi daerah yang memiliki persentase kontribusi cukup besar dalam meningkatkan PAD Kabupaten Muna. Jika dilihat dari besarnya penerimaan retribusi daerah juga mengalami peningkatan dari tahun 2010-2014 serta terjadi penurunan kontribusi pada tahun 2015 yaitu Rp.13.797.484.446, dapat di lihat pada tabel 4.9 di atas. Faktor-faktor penyebabnya yaitu pertama, masih kurangnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang penerimaan retribusi daerah Kabupaten Muna. Kedua, pengelolaan sarana dan prasarana yang sudah ada belum dikelola secara maksimal oleh pemerintah daerah Kabupaten Muna. Ketiga, adanya peralihan peraturan daerah 2013 ke 2014 yakni menghapus sebagian objek pajak retribusi daerah sehingga dengan adanya peraturan tersebut menagkibatkan kontribusi retribusi daerah dalam meningkatkan PAD Kabupaten Muna mengalami penurunan.

77

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

1.1. Kesimpulan Dari hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya maka, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Kontribusi pajak hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna pada tahun anggaran 2010-2015 tergolong kecil hal ini disebabkan karena kurangnya hunian kamar hotel otomatis akan mengurangi sumber penerimaan pajak hotel. Kedua, Kurangnya jumlah wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Muna sehingga mempengaruhi penerimaan pajak hotel. 2. Kontribusi pajak restoran/rumah makan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna pada tahun anggaran 2010-2015 tergolong kecil yakni dengan rata-rata sebesar 0,18%. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya hunian rumah makan. 3. Kontribusi retribusi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna pada tahun 2010-2015 tergolong cukup besar di lihat dari rata-rata, yakni sebesar 42%. Hal ini berarti retrbusi daerah memberikan kontribusi tertinggi dalam meningkatkan PAD Kabupaten Muna.

77

78

1.2.

Saran Saran yang diajukan oleh peneliti dari penelitian yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut: 1. Bagi Pemerintah Kabupaten Muna a. Untuk meningkatkan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pemerintah daerah disarankan mengadakan kegiatan tertentu yang bisa menarik perhatian banyak orang/wisatawan di Kabupaten Muna. Misalnya pengadaan lomba karya seni antar kabupaten yang ada di Sulawesi tenggara.. b. Untuk meningkatkan kontribusi retribusi daerah pemerintah daerah disarankan untuk melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang bisa menciptakan penerimaan retribusi yang lebih meningkat lagi serta pengembangan sarana dan prasana yang sudah ada sehingga yang bisa mendorong peningkatan PAD Kabupaten Muna. 2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas objek penelitian pada daerah/kabupaten lain

dan menambah variabel yang dapat

meningkatkan pendapatan asli daerah.

1

DAFTAR PUSTAKA

Ari Prayanti, Suwendra, yadiaatmaja. 2014. Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung. e-Journal Bisma.Volume 2 Tahun 2014. Budiarso Novi, Fredly De Rooy. 2015. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Raja Ampat Darwin.2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Mitra Wacana Media Ero, Irsan.2010. Analisis Varians Atas Biaya Operasional Pada Hotel Estate Kota Kendari.Universitas Halu Oleo Halim, Abdul. 2007. Akuntasi Keuangan Daerah. Edisi 3.Erlangga. Jakarta. Irsan,

Ripaldi. 2007.Pengaruh Retribusi Pendaoatan Asli Daerah Kota Kendari.

Daerah terhadap Peningkatan

Irwan, Syah. 2014. Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Universitas Diponegoro Sumarsan, Thomas. 2010. Perpajakan Indonesia (Pedoman Perpajakan Yang Lengkap Berdasarkan Undang- Undang ). Jakarta:PT. Indeks Siregar, Amri 2009. Analisis Tingkat Evektivitas Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Pendapatan Asli Daerah Sumatra Utara, (online), Http://etd.emprint.ums.ac.id/, diakses 3 november 2011. Nurlan, Darise,. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntasi Sektor Publik). Jakarta: PT Indeks Prasetio Putri, Srikandi Kumadji, Agung Darono. 2014. Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (studi pada dinas pendapatan daerah kota malang) Tiyasari, Dwi 2010 Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tegal Mardiasmo. 2009.Perpajakan. Edisi Revisi.Yogyakarta: Andi Offset Mursyidi. 2009. Akuntasi Pemerintah di Indonesia. Rafika Aditama. Bandung. Mursyidi. 2009. Akuntasi Pemerintah di Indonesia. Rafika Aditama. Bandung.

2

Marihot, Siahaan. 2013. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rajawali Persada : Jakarta. Marihot, Siahaan.2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.Rajawali. Jakarta. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ____ Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Pajak Hotel ____ Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Pajak Hotel ___ Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Retribusi Jasa Umum ___ Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Retribusi Perizinan Tertentu _____RI 28 tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983tentang ketentuan umum dan tata cara Perpajakan. 2010. Bandung: Fokus Media. ______Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ______Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Waluyo (2007). Perpajakan Indonesis, Buku 1, Jakarta Yan Yan Analisis Peranan dan Kotribusi Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi [email protected] eprints. ndpmanado.ac.id/690/1/Jurnal. Hal 1-6. Diakses 15 November 2015