EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2007-2009

SKRIPSI

Disusun Oleh: NIKEN INDRIANI K7406110

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2010 commit to user 1


digilib.uns.ac.id

EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2007-2009

Oleh: NIKEN INDRIANI K7406110

SKRIPSI

Ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Program Pendidikan Ekonomi BKK Pendidikan Tata Niaga Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

FAKULATAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2010

commit to user ii


digilib.uns.ac.id

PERSETUJUAN Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan TIM Penguji Skripsi Fakultas Program Pendidikan Ekonomi BKK Pendidikan Tata Niaga Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Surakarta, 1 Juli 2010

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Sri Wahyuni, MM

Dra. Mintasih Indriayu, M.Pd

NIP.19540817 198203 2 001

NIP.19661108 199203 2 001

commit to user iii


digilib.uns.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta dan diterima untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarsaja Pendidikan.

Pada Hari

:

Tanggal

:

Tim Penguji Skripsi: Nama Terang

Ketua

: Sudarno, S. Pd, M.Pd

Sekretaris

: Leny Noviani, S.Pd, M.Pd

Anggota I

: Dra. Sri Wahyuni, MM

Anggota II

: Dra. Mintasih Indriayu, M. Pd

Disahkan oleh, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Dekan,

commit to user iv


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT Niken Indriani, EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION OF HOTEL AND RESTAURANT TAX AGAINST REGIONAL PURE INCOME OF SURAKARTA CITY IN THE YEAR OF 20007 UP TO 2009, Script, Surakarta: Pedagogic Faculty of Sebelas Maret University of Surakata, Juli 2010. The aims of the research are: 1) to know how the effectiveness of the hotel and restaurant tax income receiving of Surakarta city wholly in the year of 2007 up to 2009 is, 2) to know how the effectiveness of hotel and restaurant effectiveness of Surakarta city based on its classification in the year of 2007 up to 2009 is, 3) to know contribution of hotel and restaurant tax wholly against regional pure income of Surakarta in the year of 2007 up to 2009, 4) to know contribution of hotel and restaurant tax based on its classification against regional pure income of Surakarta city in the year of 2007 up to 2009. This research uses qualitative-descriptive method. Population in this research is hotel and restaurant tax of Surakarta city in the year of 2007 up to 2009. Data collecting technique is trough documentation. Data which is used in this research is target and realization of hotel and restaurant tax report of Surakarta city. While technique of data analysis used is ratio analysis. Based on the result of the research, it can be concluded : 1) receiving of hotel and restaurant tax of Surakarta city wholly in for the year of 2007 up to 2009 is very effective, 2) the receiving of hotel and restaurant tax of Surakarta city based on its classification for 2007 up to 2009 has not yet all effective. This is because of several of tax objects of hotel and restaurant whose its receiving is far from target which is determined, 3) the receiving of hotel and restaurant tax give wholly contribution against regional pure income of Surakarta city for the year of 2007 up to 2009, 4) the receiving of hotel and restaurant tax based on its classification have not yet all have contribution against regional pure income of Surakarta for the year of 2007 up to 2009.

commit to user v


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK

Niken Indriani. EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2007-2009. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2010. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran kota Surakarta secara keseluruhan tahun 2007-2009, (2) untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran kota Surakarta berdasarkan klasifikasinya tahun 2007-2009, (3) untuk mengetahui kontribusi

pajak hotel dan restoran kota Surakarta secara

keseluruhan terhadap pendapatan asli daerah tahun 2007-2009, (4) untuk mengetahui kontribusi pajak hotel dan restoran kota Surakarta berdasarkan klasifikasinya terhadap pendapatan asli daerah tahun 2007-2009. Penelitian ini menggunakan metode diskritif kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah pajak Hotel dan Restoran Kota Surakarta dari tahun 20072009.Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis rasio atau perbandingan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan (1) penerimaan pajak hotel dan restoran kota Surakarta secara keseluruhan tahun 2007-2009 sangat efektif. (2) Penerimaan pajak hotel dan restoran kota Surakarta berdasarkan klasifikasinya selama tahun 2007-2009 belum semuanya efektif. Hal ini karena ada beberapa objek pajak yang penerimaanya jauh darai target yang telah ditetapkan. (3) Penerimaan pajak hotel dan restoran kota Surakarta secara keseluruhan sangat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah selama tahun 2007-2009. (4) Penerimaan pajak hotel dan restoran kota Surakarta berdasarkan klasifikasinya belum semuanya memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta selama tahun 2007-2009.

commit to user vi


digilib.uns.ac.id

MOTTO •

Hari gini tidak bayar pajak. Apa kata dunia. (Dirjen Pajak)

•

Sesungguhnya sesudah kesulitas itu ada kemudahan. (QS. Al-Nasyrah: 6)

•

Kita belajar bukan hanya untuk mengejar kesuksesan tetapi juga untuk membesarkan jiwa. (Rhachordas Chamchad)

•

Ketika semua orang mau dan berkehendak untuk sadar terhadap kekurangannya, maka semua masalah menjadi mudah untuk diselesaikan. (Aisha Chuang)

•

Syukuri apa yang selama ini telah kita punya dan iklaslah menjalani hidup, maka kebahagian ada ditanggan kita. ( Penulis)

commit to user vii


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada: • •

Almarhum bapak tercinta, akhirnya aku bisa memenuhi harapanmu.

Ibuku tercinta, yang selalu mendampingi disetiap langkahku dengan kasih sayang •

Buat Mas Pour, kakak terbaikku yang selalu menjadi tempat berbagi •

Lek Yono, yang selama ini telah menjadi pengganti bapak buatku •

•

Keponakanku tersayang Dek Daffa

Nining, Rina, Risti dan Wiji yang selalu memberi semangat saat mengerjakan skripsi

•

Mbak nanak, fahim dan mbak yati yang telah memberi dukungan saat mengerjakan skripsi •

Teman-teman PTN 2006 •

Almamaterku

commit to user viii


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang memberi Kenikmatan dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi sebagian persyaratan mendapat gelar Sarjana Pendidikan. Selama pembuatan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ucapkan terima casi lepada: 1. Prof. Dr. H. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd, Dekan Facultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, yang telah memberikan izan penulisan skripsi. 2. Drs. Saiful Bachri, M. Pd. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, yang telah memberikan persetujuan skripsi. 3. Sudarno, S. Pd, M.Pd. Ketua Program Pendidikan Ekonomi BKK PTN, yang telah memberikan izan penulisan skripsi. 4. Dra. Sri Wahyuni, MM selaku pembimbing I dan Dra. Mintasih Indriayu, M.pd selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa penulis selesaikan dengan lancar. 5. Prof. Dr. Soetarno, M.Pd. pembimbing Akademik, yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama menjadi mahasiswa di Program Pendidikan Ekonomi BKK Pendidikan Tata Niaga FKIP UNS. 6. Bapak dan Ibu dosen Program Pendidikan Ekonomi BKK Pendidikan Tata Niaga yang secara tulus memberikan ilmu dan masukan-masukan kepada penulis. 7. Rekan-rekan PTN 06’ yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang membantu dan memberikan warna selama menjadi mahasiswa dan dalam menyelesaikan skripisi ini. 8. Semua Staf Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Surakarta. Terima kasih sebesar-besarnya karena membantu dalam memperoleh data penelitian dan dengan sukarela bersedia penulis wawancari.

commit to user ix


digilib.uns.ac.id

9. Semua staf Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga kota Surakarta, terima kasih atas waktu dan bantuannya dalam meperoleh data penelitian. 10. dan berbagai pihak yang telah membantu penulis, yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca.

commit to user x


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI JUDUL ........................................................................................................

i

PENGAJUAN SKRIPSI ..............................................................................

ii

PERSETUJUAN ..........................................................................................

iii

PENGESAHAN ...........................................................................................

iv

ABSTRACT……………………………………………………………......... ABSTRAK ..................................................................................................

v vi

MOTTO .......................................................................................................

vii

PERSEMBAHAN ........................................................................................

viii

KATA PENGANTAR .................................................................................

ix

DAFTAR ISI ...............................................................................................

xi

DAFTAR TABEL .......................................................................................

xiv

DAFTAR GAMBAR ................................................................................... xvii DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................ xviii BAB I PENDAHULUAN ............................................................................

1

A. Latar Belakang Masalah ...................................................................

1

B. Rumusan Masalah ............................................................................

3

C. Tujuan Penelitian .............................................................................

4

D. Manfaat Penelitian ............................................................................

4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..................................................................

6

A. Landasan Teori .................................................................................

6

1. Perpajakan ..................................................................................

6

2. Pajak Hotel dan Restoran ............................................................

15

3. Pendapatan Asli Daerah ..............................................................

21

4. Efektivitas ..................................................................................

29

5. Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran ..........................................

33

B. Hasil Penelitian yang Relevan ..........................................................

33

C. Kerangka Pemikiran .........................................................................

35

D. Hipotesis ..........................................................................................

37

BAB III METODE PENELITIAN ...............................................................

39

A. Tempat dan Waktu Penelitian ...........................................................

39

commit to user xi


digilib.uns.ac.id

B. Populasi ...........................................................................................

39

C. Teknik Pengumpulan Data ...............................................................

40

D. Rancangan Penelitian .......................................................................

41

E. Teknik Analisis Data ........................................................................

43

BAB IV HASIL PENELITIAN ....................................................................

46

A. Diskripsi Data ..................................................................................

46

B. Pengujian Hipotesis ..........................................................................

51

C. Pembahasan Hasil Analisis Data .......................................................

65

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN ......................................

74

A. Simpulan ..........................................................................................

74

B. Implikasi ..........................................................................................

76

C. Saran ................................................................................................

77

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................

78

LAMPIRAN ................................................................................................

81

commit to user xii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL Tabel 1.

Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah kota Surakarta Tahun 2007-2009 ..................................................................

2

Tabel 2.1

Tarif Pajak Tetap ..................................................................

13

Tabel 2.2

Tarif Pajak Proposional .........................................................

14

Tabel 2.3

Tarif Pajak Progresif..............................................................

14

Tabel 2.4

Tarif Pajak Degresif ..............................................................

15

Tabel 3.

Jenis dan Tarif Pajak Daerah .................................................

25

Tabel 4.1

Target dan Realisasi Pajak Hotel Kota Surakarta Tahun 2007 ...........................................................................

47


47


48

Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Surakarta Tahun 2007 ...........................................................................

49


49


50

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2007-2009 .................................................................

51

Tabel 7.

Kriteria Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran .......................

52

Tabel 8.1

Efektivitas Pajak Hotel Kota Surakarta secara Keseluruhan Tahun 2007-2009 .............................................

53

Efektivitas Pajak Restoran Kota Surakarta secara Keseluruhan Tahun 2007-2009 .............................................

53

Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran kota Surakarta secara Keseluruhan Tahun 2007-2009 ...................

53

Tabel 10.1

Efektivitas Pajak Hotel Tahun 2007 ......................................

54

Tabel 10.2


54

Tabel 10.3


55

Tabel 10.4

Efektivitas Pajak Restoran Tahun 2007..................................

55

Tabel 10.5

Efektivitas Pajak Restoran Tahun 2008 .................................

55

Tabel 10.6

Efektivitas Pajak Restoran Tahun 2009 .................................

55

Tabel 4.2 Tabel 4.3 Tabel 5.1 Tabel 5.2 Tabel 5.3 Tabel 6.

Tabel 8.2 Tabel 9.

commit to user xiii


Tabel 11.1

digilib.uns.ac.id

Efektivitas Objek-objek Pajak Hotel Terhadap PAD Tahun 2007-2009 ........................................................

56

Efektivitas Objek-objek Pajak Restoran Terhadap PAD Tahun 2007-2009 .........................................................

57

Tabel 12.

Kriteria Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran........................

58

Tabel 13.1

Kontribusi Pajak Hotel secara keseluruhan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2007-2009 ....

58

Kontribusi Pajak Restoran secara keseluruhan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2007-2009 ....

59

Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran secara Keseluruhan Tahun 2007-2009...................................................................

59

Kontribusi Pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2007 .......................................

60


60


61

Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2007................................................................

61


61


61

Kontribusi Objek-objek Pajak Restoran terhadap PAD Tahun 2007-2009 .........................................................

62

Tabel 11.2

Tabel 13.2 Tabel 14. Tabel 15.1 Tabel 15.2 Tabel 15.3 Tabel 15.4 Tabel 15.5 Tabel 15.6 Tabel 16.1 Tabel 16.2

Kontribusi Objek-objek Pajak Restoran terhadap PAD Tahun 2007-2009 .........................................................

commit to user xiv

63


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.

Kerangka Berfikir ..........................................................

commit to user xv

37


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Era Otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini diatur dalam Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 atas perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Undang-undang tersebut sekarang telah resmi berlaku, maka telah resmi pula berlangsung proses pergeseran bandul pendelegasian dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Dengan kata lain desentralisasi lebih besar porsinya pada Undang-undang tersebut dibanding dengan Undang-undang pendahuluanya. Dengan demikian pemberian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertangungjawab berarti bahwa pemberian otonomi kepada daerah harus benarbenar mempertimbangkan kemampuan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri serta bertanggungjawab atas kemajuan pembangunan daerah selama tidak bertentanggan dengan tujuan nasional. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dalam pelaksanaannya memerlukan adanya peran aktif atau partisipasi seluruh masyarakat. Salah satu indikasi yang menunjukan suatu daerah itu dapat dikatakan mampu dalam mengurus rumah tangganya sendiri adalah mampu membiayai urusan yang diserahkan pemerintah pusat dengan keuangannya sendiri. Oleh karena itu daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan meningkatkan sumber keuangan sendiri, mengelola, dan menggunakannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakatnya. Upaya peningkatan sumber pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi. Salah satunya

commit to user 1


digilib.uns.ac.id 2

adalah

dengan

meningkatkan

efektivitas

pemungutan,

yaitu

dengan

mengoptimalkan potensi yang ada serta terus berupaya menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan untuk dipungut pajak maupun retribusi. Sesuai Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-undang No. 18 Tahun 1997, pemerintah kota Surakarta mengelola 6 ( enam ) jenis pajak daerah. Salah satu pajak daerah tersebut adalah pajak hotel dan restoran. Berikut ini adalah gambaran mengenai realisasi pajak hotel dan restoran dan keberadaanya dibandingkan dengan jenis pajak lainya kota Surakarta Tahun Anggaran 2007-2009.

Tabel 1.Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta dari Tahun 2007-2009 N o 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jenis Pajak

P. Hotel P. Restoran P. Hiburan P. Reklame P. P. jalan P. Parkir

2007 (Rp) 4.403.515.967 6.193.638.884 3.958.358.031 3.441.757.063 22.860.946.389 545.865.700

2008 (Rp) 5.213.358.162 7.647.041.788 4.812.372.657 3.527.909.910 24.902.623.244 752.316.260

2009 (Rp) 7.251.331.746 9.044.588.060 5.107.465.262 3.850.377.341 25.937.479.080 972.577.200

Sumber: (diolah) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Surakarta

Dari data diatas dapat diperoleh gambaran mengenai perkembangan pajak daerah, khususnya pajak hotel dan restoran serta perkembangan Pendapatan Asli Daerah di kota Surakarta dari tahun 2007 sampai tahun 2009. Realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran setiap tahunnya mengalami kenaikan.. Apabila dibandingkan dengan penerimaan pajak secara keseluruhan, kelihatan bahwa penerimaan pajak hotel dan restoran merupakan penerimaan terbesar kedu dan ketiga setelah pajak penerangan jalan. Gambaran mengenai penerimaan pajak hotel dan restoran yang selalu mengalami kenaikan menunjukan bahwa potensi pajak hotel dan restoran sebagai sumber pendapatan asli daerah masih bisa untuk dioptimalkan sehingga penerimaan pajak hotel dan restoran dapat meningkat. Untuk itu pemerintah perlu

commit to user


digilib.uns.ac.id 3

berupaya meningkatkan penerimaan pajak Hotel dan Restoran, agar penerimaan pemerintah terus meningkat sehingga dapat mempelancar pembangunan. Untuk mencapai ini pemerintah harus melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah yang dikelola secara efektif. Dengan dasar pertimbangan ini, maka Pemerintah Daerah Kota Surakarta sebagai pelaksana pemerintahan di daerah secara aktif melakukan upaya pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah yang salah satunya adalah pajak Hotel dan Restoran. Pemerintah Kota Surakarta melasifikasikan hotel di surakarta menjadi 8 kelompok dan restoran menjadi 3 kelompok. Hotel dibagi menjadi hotel bintang empat, hotel bintang tiga, hotel bintang dua, hotel bintang satu, hotel melati tiga, hotel metati dua dan hotel melati satu serta home stay. Sedangkan restoran dibagi menjadi restoran, rumah makan dan kafe. Berdasarkan latar belakang yang

telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul ” EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI

PAJAK HOTEL DAN

RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

KOTA

SURAKARTA TAHUN 2007-2009 ”.

B. Rumusan Masalah Perumusan masalah merupakan pernyataan yang lengkap dan terperinci mengenai ruang lingkup atau permasalahan yang akan diteliti. Perumusan masalah dapat memberikan arahan, analisis dan kesimpulan dalam penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka perumusan masalah penelitian ini sebagai berikut 1. Bagaimana efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran kota Surakarta secara keseluruhan tahun 2007-2009? 2. Bagaimana efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran kota Surakarta berdasarkan klasifikasinya tahun 2007-2009 ? 3. Bagaimana kontribusi pajak hotel dan restoran secara keseluruhan terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta tahun 2007-2009? 4. Bagaimana kontribusi pajak hotel dan restoran berdasarkan klasifikasinya terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta tahun 2007-2009 ?

commit to user


digilib.uns.ac.id 4

C. Tujuan Penelitian Setiap kegiatan termasuk penelitian pada dasarnya selalu mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang dijadikan pedoman dan arahan. Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 58) ” Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukan adanya suatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai”. Oleh karena itu dalam penelitian inipun terdapat tujuan penelitian. Sesuai dengan permasahan yang telah dirumuskan maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran kota Surakarta secara keseluruhan tahun 2007-2009. 2. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran kota Surakarta berdasarkan klasifikasinya tahun 2007-2009. 3. Untuk mengetahui kontribusi pajak hotel dan restoran secara keseluruan terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta tahun 2007-2009. 4. Untuk mengetahui kontribusi pajak hotel dan restoran berdasarkan klasifikasinya terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta tahun 20072009. D. Manfaat Penelitian Manfaat penelitian adalah hasil dari penelitian yang dapat digunakan oleh berbagai pihak. Manfaat dalam penelitian ini dibedakan menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis. 1. Manfaat Teoritis Manfaat teoritis adalah manfaat yang berhubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan secara konsep atau teori. Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah : a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah khasanah dan pengetahuan tentang pajak daerah khususnya adalah pajak hotel dan restoran.

commit to user


digilib.uns.ac.id 5

b. Untuk lebih mendukung teori-teori yang sudah ada sehubungan dengan masalah yang telah dibahas dalam penelitian ini yaitu efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah.

2. Manfaat Praktis a. Bagi pihak lain penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menambah perbendaharaan penelitian yang telah ada (bahan pustaka) serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi pengembangan penelitianpenelitian selanjutnya b. Bagi pemerintah daerah Kota Surakarta penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam memaksimalkan penerimaan dan menentukan kebijakan dalam masalah pajak hotel dan restoran.

c. Bagi Penulis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana menerapkan ilmu yang diterima di bangku kuliah sekaligus menambah wawasan dan pengetahuan yang berhubungan pajak daerah, terutama tentang pajak hotel dan restoran.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka Menurut Marx dan Goodson, sebagaimana dikutip Lexy J. Moleong (2000: 36) menyatakan bahwa: Teori ialah aturan menjelaskan proporsi atau seperangkat proporsisi yang berkaitan dengan beberapa fenomena alamiah dan terdiri atas representasi simbolik dari (1) hubungan-hubungan yang dapat diamati di antara kejadian-kejadian (yang diukur), (2) mekanisme atau struktur yang diduga mendasari hubungan-hubungan demikian, dan (3) hubungan-hubungan yang disimpulkan serta mekanisme dasar yang dimaksudkan untuk data dan yang diamati tanpa adanya manisfestasi hubungan empiris apa pun secara langsung. Teori-teori yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Perpajakan

a. Pengertian Pajak Dalam suatu negara pastilah terdapat pemerintahan yang berperan mengatur seluruh kepentingan masyarakat, dalam menjalankan roda pemerintahan diperlukan biaya yang jumlahnya sangat besar untuk memperlancar jalannya pemerintahan tersebut. Biaya itu berasal dari pendapatan-pendapatan pemerintah, yang salah satunya bersumber dari pajak. Ada beberapa pengertian tentang pajak menurut para ahli dimana memberikan definsi yang berbeda-beda. Menurut Kesit Bambang Prakosa (2005: 1) pengertian Pajak adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada negara karena Undang-Undang, dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk. Sedangkan menurut Rokhmad Sumitro, seperti yang dikutip oleh Mardiasmo (2003: 1), “ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal

commit to user 6


digilib.uns.ac.id 7

(kontrapestasi) yang langsung dapat menunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut : 1) Pajak dipungut oleh negara, berdasarkan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 2) Dalam pembayaran pajak tidak mendapat kontra prestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi individu. 3) Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan kontrapestasi dari negara. 4) Diperuntukan bagi pengeluaran rutin pemerintah. 5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter yaitu mengatur.

b. Fungsi Pajak Terdapat 2 (dua) fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regulerrend (mengatur), (Siti Resmi.2004: 2). 1) Fungsi Budgetair, yaitu sebagai sumber penerimaan kas negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. 2) Fungsi Mengatur, yaitu sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi maupun sosial dan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.

c. Pengelompokan Pajak Menurut Siti Resmi (2004) pajak dapat dikelompokan menjadi 3, yaitu pengelompokan menurut golonganya, pengelompokan menurut sifatnya dan pengelompokan menurut lembaga pemungutan.

commit to user


digilib.uns.ac.id 8

1) Pengelompokan Pajak menurut Golongan. Menurut golongannya, pajak dikelompokan menjadi 2(dua) yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

a) Pajak Langsung Pajak langsung adalah pajak yang beban pembayarannya harus ditanggung oleh wajib pajak, tidak dapat dilimpahkan kepihak lain. Contoh : Pajak Penghasilan.

b) Pajak tidak Langsung Pajak tidak langsung adalah pajak yang beban pembayarannya dapat dilimpahkan kepada orang lain. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai. Dimana beban Pajak Pertambahan Nilai dapat dilimpahakan dari produsen ke konsumen.

2) Pengelompokan Pajak menurut Sifat. Menurut sifatnya, pajak dikelompokan menjadi 2(dua) yaitu Pajak Subjektif dan Pajak Objektif

a) Pajak Subjektif Pajak subjektif adalah pajak yang dalam pemungutannya memperhatikan keadaan pribadi pembayarnya (subyeknya), seperti status perkawinan, banyaknya, dan tanggungan lainnya. Keadaan pribadi Wajib Pajak selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh).

b) Pajak Objektif Pajak Objektif adalah pajak yang dalam pemungutannya memperhatikan obyeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang

commit to user


digilib.uns.ac.id 9

menyebabkan kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subyek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contohnya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3) Pengelompokan Pajak menurut Lembaga Pemungut. Menurut lembaga pemungutannya, pajak dikelompokan menjadi 2(dua) yaitu pajak pusat dan pajak daerah. a) Pajak Pusat Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh departemen keuangan dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah,Pajak Bumi dan Bangunan. b) Pajak Daerah Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai anggaran rumah tangga pemerintah daerah masing-masing.Contoh Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi) adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea balik Nama Tanah. Contoh Pajak Daerah Tingkat II (Kotamadya/Kabupaten) adalah Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame. d. Asas-asas Pemungutan Pajak Proses pemungutan pajak baik yang dikelola pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu berpedoman pada asas-asas pemungutan pajak (Siti Resmi, 2004: 9). Yaitu antara lain :

commit to user


digilib.uns.ac.id 10

1) Asas Domisili (Tempat tinggal). Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik yang berasal dari dalam negri maupun berasal dari luar negeri.

2) Asas Kebangsaan Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Contohnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia

3) Asas Sumber Penghasilan Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan wilayah tempat tinggal wajib pajak.

e. Syarat-syarat Pemungutan Pajak Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan dan perlawanan maka harus memenuhi syarat-syarat pemungutanya. Menurut Mardiasmo (2001) syart syarat pemungutan pajak adalah sebagai berikut : 1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) sesuai dengan tujuan dan hukum yang berlaku.

Adil dalam perundang-undangan

diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. 2) Pemungutan pajak haruslah berdasarkan Undang-undang (syarat yuridis). Di Indonesia diatur dalam Undang-undang 1945 pasal 23 ayat 2. hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya. 3) Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu perekonomian ( syarat ekonomis). Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran

commit to user



kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kalesuan perekonomian masyarakat. 4) Pemungutran pajak harus efisien ( syarat finansiil). Sesuai deangan fungsi bugjetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutanya. 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakanya. Disamping itu ada beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya, sehingga secara teoritis pemungutan pajak yang dilakukan negara itu dapat dibenarkan baik dipandang dari sisi yuridis maupun sisi ilmiah menurut Kesit Bambang Prakosa (2005) teori-teori tersebut adalah:

a) Teori Asuransi Pajak diasumsikan sebagai premi asuransi yang harus dibayar oleh masyarakat (tertanggung) kepada negara (penanggung). Kelemahan teori ini, jika rakyat mengalami kerugian seharusnya ada penggantian dari negara kenyataannya tidak ada. Selain itu, besarnya pajak yang dibayar dan jasa yang diberikan tidak ada hubungan langsung.

b) Teori Kepentingan Pajak dibebankan atas dasar kepentingan (manfaat) bagi masing-masing orang. Teori ini dikenal sebagai Benefit Approach Theory.

c) Teori Daya Pikul Kesamaan beban pajak untuk setiap orang sesuai daya pikul masingmasing orang. Ukuran daya pikul ini dapat berupa penghasilan dan kekayaan atau pengeluaran seseorang. Teori ini dikenal sebagai Ability to Pay Approach Theory.

commit to user



d. Teori Bakti Pajak (kewajiban asli) merupakan bukti tanda bakti sesesorang kepada negaranya.

e. Teori Asas Daya Beli Dasar pemungutan pajak, pada kepentingan masyarakat bukan pada individu atau negara. Keadilan dipandang sebagai efek dari pemungutan pajak.

f. Sistem Pemungutan Pajak Menurut Siti Resmi (2004) sistem pemungutan pajak tiga, yaitu :

1) Official Assesment system Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya ditangan aparatur perpajakan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominant ada pada aparatur perpajakan).

2) Self assesment system

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang belaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

commit to user



3) With Holding System Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan undang-undang perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetorkan dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk

f. Tarif Pajak Untuk menghitung pajak diperlukan tarif dan dasar penggenaan pajak. Berikut tariff pengenaan pajak menurut Siti Resmi (2004) :

1) Tarif Tetap Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak. Tabel dibawah ini akan menunjukan tarif penggenaan pajak tetap

Tabel 2.1 Tarif Pajak Tetap Dasar Penggenaan Pajak Rp. 1.000.000,00 Rp. 2.000.000,00 Rp.3.000.000,00

Tarif Pajak Rp. 100.000,00 Rp. 100.000,00 Rp. 100.000,00

Pajak Terutang Rp. 100.000,00 Rp. 100.000,00 Rp. 100.000,00

Di Indonesia, tarif tetap diterapkan pada bea materai. Pembayaran dengan menggunakan cek atau bilyet giro untuk berapapun jumlahnya dikenakan pajak Rp 6000,00. 2) Tarif Proporsional (sebanding) Tarif Proporsional adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Semakin besar dasar

commit to user



pengenaan pajak maka akan semakin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan yang proporsional atau sebanding. Tabel dibawah ini akan menunjukan tarif penggenaan pajak proposional.

Tabel 2.2.Tarif Pajak Proposional Dasar Penggenaan Pajak Rp. 1000.000,00 Rp. 2000.000,00 Rp. 3000.000,00

Tarif Pajak 10 % 10 % 10 %

Pajak Terutang Rp. 100.000,00 Rp. 200.000,00 Rp. 300.000,00

3) Tarif Progresif (Meningkat)

Tarif progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.Tabel dibawah ini akan menunjukan tarif penggenaan pajak progresif

Tabel 2.3. Tarif Pajak Progresif Dasar Penggenaan Pajak Rp. 10.000.000,00 Rp. 40.000.000,00 Rp. 60.000.000,00

Tarif Pajak 15 % 25 % 35 %

Pajak Terutang Rp. 1.500.000,00 Rp. 10.000.000,00 Rp. 21.000.000,00

Tarif progresif dibedakan menjadi tiga yaitu: a) Tarif Progresif-Proporsional, merupakan tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap. b) Tarif Progresif-Progresif, merupakan tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase tersebut juga semakin meningkat. c) Tarif Progresif-Degresif, merupakan tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase tersebut semakin menurun.

commit to user



4) Tarif Degresif (Menurun)

Tarif degresif atau menurun adalah tarif berupa prosentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Contoh penggenaan tarif degresif dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.4 Tarif Pajak Degresif Dasar Penggenaan Pajak Rp. 20.000.000,00 Rp. 30.000.000,00 Rp. 40.000.000,00

Tarif Pajak 10 % 9% 8%

Pajak Terutang Rp. 2.000.000,00 Rp. 2.700.000,00 Rp. 4000.000,00

2. Pajak hotel dan restoran Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan memerlukan biaya atau dana yang tidak sedikit jumlahnya. Tanpa adanya biaya atau dana yang cukup maka tidak mungkin daerah-daerah itu dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya selain dari dana perimbangan, pembiayaan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah juga berasal dari pendapatan asli daerah, oleh karena itu diharapkan pemerintah daerah mampu mengoptimalkan dan mengelola dengan baik sumber penerimaan daerah yang salah satunya adalah dari pemungutan pajak hotel.

a. Pengertian Pajak Hotel Menurut

Hotel Proprietors Act seperti yang dikutip oleh Agus

Sulastiyono (2001: 4) hotel adalah suatu perusahaan yang menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang membutuhkan dan mampu untuk membayar sesuai dengan tarif yang ada sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa perjanjian khusus. Sedangkan menurut Perda Surakarta Nomor 9 Tahun 2002 menyatakan bahwa ” Hotel adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/ istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran”.

commit to user



Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa, hotel seharusnya adalah: 1) Suatu jenis akomodasi 2) Menggunakan sebagian atau seluruh bangunan yang ada 3) Menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman serta jasa penunjang lainya 4) Disediakan bagi umum 5) Dikelola secara komersial Berdasarkan pengertian definisi hotel diatas maka pajak hotel adalah adalah pajak yang dipungut atas semua pelayanan penginapan beserta fasilitas yang diberikan. Pemungutan pajak hotel di Surakarta dikelompokan berdasarkan klasifikasi hotel, yaitu hotel bintang empat, hotel bintang tiga, hotel bintang dua, hotel bintang satu, hotel melati tiga, hotel melati dua, hotel melati satu dan home stay.

b. Pengertian Pajak Restoran Menurut Marsum (1993: 7) ” Restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara komersial, yang menjelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua tamunya baik berupa makan maupun minum”. Sedangkan menurut Perda Kota Surakarta No. 10 Tahun 2002 menyatakan bahwa ” Restoran atau rumah makan (termasuk warungan/ PKL) adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk boga atau katering ”. Restoran ada yang berada dalam suatu hotel, kantor maupun pabrik dan banyak juga yang berdiri sendiri diluar bangunan tersebut. Berdasarkan pengertian diatas pajak restoran adalah pajak atas semua pelayanan penjualan makanan dan minuman di restoran. Dalam pemungutanya dikelompokan berdasarkan pada klasifikasi yaitu restoran, rumah makan dan kafe.

commit to user



c. Objek Pajak Menurut Peraturan Daerah kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2002 yang termasuk objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel, termasuk 1) Fasilitas pengginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. 2) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek, yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. 3) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel dan bukan untuk umum. 4) Jasa persewaan mangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel. Menurut Perda Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2002 tentang pajak restoran, yang dimaksud dengan objek pajak restoran adalah setiap pembayaran atas penjualan makanan dan atau minuman yang disedikan di restoran (termasuk warungan / PKL) dengan pembayaran, termasuk pelayanan atau yang dibawa pulang

d. Pengecualian Objek Pajak Tidak semua pelayanan yang dilakukan oleh hotel termasuk kedalam objek pajak hotel, ada beberapa pengecualian objek pajak hotel. Menurut Perda No. 9 Tahun 2002 beberapa pengecualian objek pajak hotel yaitu ; 1) Penyewaan rumah atau kamar apartemen dan atau fasilitas tempat tinggal lainya yang tidak menyatu dengan hotel. 2) Pelayanan tinggal di asrama atau pondok pesantren 3) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan membayar. 4) Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipakai oleh umum di hotel. 5) Pelayanan perpajakan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dimanfaatkan oleh umum

commit to user



Pengecualiaan objek pajak juga terdapat dalam pajak restoran. Menurut Perda No. 10 Pasal 3 Tahun 2002 Pengecualiaan objek pajak restoran antara lain : 1) Pelayanan usaha jasa boga atau katering 2) pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredaranya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan walikota.

e. Subjek Pajak Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan

perpajakan

ditentukan

untuk

melakukan

kewajiban

perpajakan, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu dan yang dimaksud badan dalam pengertian diatas adalah perseroan terbatas , perseroan komanditer, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan koperasi, lembaga dan bentuk usaha tetap. Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel dan pelayanan penjualan dan atau minuman direstoran (termasuk Warungan/ PKL)

f. Dasar Pengenaan Tarif Pajak Hotel dan Restoran Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 9 pasal 4 dan Nomor 10 pasal 5 Tahun 2002 tentang dasar pengenaan pajak hotel dan restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan subyek pajak kepada pihak hotel dan restoran (termasuk warungan / PKL) atas pelayanan yang diberikan.

g. Tarif Pajak Tarif pajak yang paling tinggi bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penetapan tarif yang terlalu memberatkan. Tarif yang paling rendah tidak ditetapkan untuk memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri besarnya tarif pajak yang sesuai dengan kondisi masyarakat di daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 pasal 5, tarif pajak hotel ditetapkan sebagai berikut : 1) Hotel ditetapkan 10 % dari jumlah pembayaran.

commit to user



2) Hotel lainya ( Home Stay, penginapan, rumah kost yang jumlah kamarnya lebih dari 10 kamar) ditetapkan 5 % dari jumlah pembayaran. 3) Khusus rumah kost yang dihuni mahasiswa dan pelajar dikenakan tarif setinggi-tingginya 5 % dari pembayaran. Sedangkan tarif pajak restoran sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 pasal 6, yang ditetapkan sebagai berikut : 1) Kategori A ( Restoran atau rumah makan dengan fasilitas minimal berupa kontruksi bangunan permanen atau semi permanen) ditetapkan 10 % dari pembayaran. 2) Kategori B ( Restoran atau rumah makan termasuk warungan / PKL) yang maksimal memiliki fasilitas kontruksi bangunan berupa tenda atau kontruksi bongkar pasang/ knockdown) ditetapkan 5 % dari jumlah pembayaran.

h. Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang Menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 9 pasal 7 dan No. 10 Pasal 8 Tahun 2002 mengenai masa pajak dan saat pajak terutang, menjelaskan Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 ( satu) bulan atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh walikota. Sedangkan saat pajak terutang adalah pada saat terjadinya pelayanan penginapan di hotel dan pelayanan atas penjualan makanan dan atau minuman di restoran.

i. Tata cara Pembayaran dan Pemungutan Pajak Tatacara pelaksanaan pembayaran dan pemungutan pajak berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 dan No.10 Tahun 2002 adalah sebagai berikut : 1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah. 2) Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan 3) Pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak yang dapat dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh walikota sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan Surat Pemberitahun Pajak Daerah

commit to user



(SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) atau dokumen lain yang dipersamakan, antara lain berupa rekening yang sudah dilegalkan ataupun akarcis. 4) Untuk

Wajib

Pajak

yang

menjalankan

restoran

(termasuk

warungan/PKL) dengan omzet Rp. 300 juta/tahun atau lebih wajib menyelenggarakan pembukuan, pembukuan tersebut dimaksudkan agar dapat dijadikan dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang. 5) Pembayaran harus dilakukan secara tunai atau lunas paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dan apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh walikota 6) Jika tidak dibayar setelah waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % setiap bulan dan ditagih dengan menebitkan STPD ( Surat Teguran Pajak Daerah) 7) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 7 ( tujuh) hari setelah pemberitahuan Surat Paksa pejabat segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan.

j. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Pemungutan pajak hotel dan restoran dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta dengan berlandaskan sumber hukum antara lain : 1) Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 82 yang menyatakan bahwa : Ayat 1. Daerah dapat menetapkan pajak dan retribusi dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ayat 2. Peraturan tatacara pemungutan pajak dan retribusi daerah termasuk pengembalian atau pembebasan pajak dan /atau

commit to user



retribusi daerah yang dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan antara pemerintah pusat dan daerah. 2) Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangn Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 3) Undang-undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 4) Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel 5) Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 10 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran.

3. Pendapatan Asli Daerah Setiap daerah harus dapat mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam urusan pendanaan yang diperlukan daerah untuk melakukan pembangunan. Untuk itulah diperlukanya sumber-sumber keuangan daerah. Sumber keuangan yang berasal dari dalam daerah itu sendiri biasa disebut dengan pendapatan asli daerah. Menurut UU No. 34 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah ” Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah menurut Deddy Supriadi B dan Dadang Solihin (2002: 173) adalah penerimaan yang diperoleh daerah yang berasal dari sumber-sumber wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Pengertian Pendapatan Asli Daerah dapat diartikan sebagai pendapatan yang didapat oleh daerah yang bersumber dari dalam daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku.

commit to user



a. Keuangan Daerah Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa, ” Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Keuangan daerah timbul dengan adanya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi. Pada umumnya fungís-fungsi yang bersifat lokal diserahkan kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk dapat meningkatkan sumber pendapatan daerah, maka pemerintah daerah harus dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, baik dalam hal pengelolaan maupun penggunaannya. Menurut penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Keuangan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antara propinsi dan kabupaten/ kodya yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintah daerah. 2) Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintah menjadi wewenang daerah. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kewenangan yang dimiliki daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat atau rumah tangganya sendiri sangat berkaitan dengan masalah penyelenggaraan pemerintahan

dan

pembangunan.

Pemerintah

daerah

tidak

akan

dapat

menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan tanpa adanya biaya atau dana. Apalagi di era otonomi daerah saat ini, daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan daerah yang dimilikinya.

commit to user



Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan self supporting dalam bidang keuangan daerah. Dengan perkataan lain faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah. Hal ini berarti dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah membutuhkan dana atau uang. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan daerah, Pamudji menegaskan, seperti yang dikutip oleh J. Riwu Kaho (1995: 124) : Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Bersadarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, daerah membutuhkan dana atau uang. Tanpa dana yang cukup maka daerah tidak mungkin dapat menyelenggarakan tugas kewajiban serta kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah serta pembangunan yang telah direncanakan tidak tercapai.

b. Sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah Pendapatan daerah merupakan semua perolehan uang atau dana bagi daerah yang digunakan untuk membiayai urusan-urusan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah bagian dari sumber pendapatan daerah yang merupakan sumber dana pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Selain itu pendapatan asli daerah juga termasuk usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Adapun sumber-sumber pendapatan daerah menurut UU No. 33 tahun 2004 ada empat, yaitu : a. Hasil pajak daerah b. Hasil retribusi daerah c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainya yang dipisahkan

commit to user



d. Lain-lain PAD yang sah Berikut ini penjelasan dari masing-masing sektor Pendapatan Asli Daerah :

1) Pajak Daerah a) Pengertian Pajak Daerah Agar suatu daerah dapat membiayai, memajukan dan mengurus rumah tangganya sendiri maka haruslah ditempuh suatu kebijaksanaan yang mewajibkan setiap orang untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibanya. Menurut Mardiasmo (2003: 93) ” Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah (melalui Perda) untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah. Pendapat lain juga dikemukanan oleh Andriani seperti yang dikutip oleh Mohammad Zain (2005: 10) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang terutang

yang dibayar

menurut peraturan-peraturan umum dengan tidak mendapat kontrapestrasi secara langsung dan berguna untuk membiayai pengeluaran-pengeluran pemerintah. Sedangkan menurut Perda kota Surakarta No. 9 dan No. 10 Tahun 2002 tentang pajak hotel dan restoran adalah: ” Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan peraturan perundangan yang berlaku yang diperuntukan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah”. Dari pendapat tersebut di atas terlihat bahwa ciri-ciri mendasar pajak adalah : (1) Pajak dipungut oleh negara berdasarkan undang-undang dan peraturan hukum lainya. (2) Pajak dipungut tanpa adanya kontraprestasi yang secara langsung (3) Hasil pemungutan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (4) Pajak disamping sebagai sumber keuangan negara juga berfungsi sebagai pengatur atau melaksanakan kebijakan negara

commit to user



b) Jenis-jenis Pajak Daerah Mengenai ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijaksanaan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah untuk menjamin penerapan prosedur umum pajak daerah telah diatur dalam Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jenis dan tarif pajak daerah adalah sebagai berikut : Tabel 3. Jenis dan Tarif Pajak Daerah No.

1

2

Jenis Pajak

Pajak Propinsi : a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air

Tarif Pajak

Pengenaan Tarif Pajak

5%

1) Tarif pajak kendaraan bermotor dikenakan atas nilai jualnya serta faktor-faktor penyesuaian yang mencerminkan biaya ekonomis yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, misalnya kerusakan jalan dan lingkungan 2) Tarif pajak kendaraan di atas air dikenakan atas nilai jualnya

b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air

10 %

Atas nilai jualnya

c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

5%

Atas nilai jualnya

d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan Pajak kabupaten : a. Pajak hotel

20 %

Atas nilai perolehan air yang diambil dan dimanfaatkan, antara lain berdasarkan jenis, volume, kualiatas air, dan lokasi sumber air

10 %

Atas jumlah pembayaran dilakukan kepada hotel

commit to user

yang



b. pajak restoran

10 %

Atas jumlah pembayaran dilakukan kepada restoran

c. Pajak hiburan

35 %

Atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan / atau menikmati hiburan

d. Pajak reklame

25 %

Atas nilai sewa reklame, yang didasarkan atas nilai jual objek pajak reklame dan nilai strategis pemasangan reklame

e. Pajak penerangan jalan

10 %

Atas nilai jual tenaga listrik yang terpakai

f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C

20 %

Atas nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan C

g. Pajak parkir

20 %

Atas penerimaan penyelenggaraan parkir yang berasal dari pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir kendaraan bermotor

yang

Sumber : ( Diolah) Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah

Dari penggolongan jenis pajak diatas, pajak hotel dan restoran adalah salah satu jenis pajak yang termasuk pajak kabupaten/kota dan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dan keberadaan pajak daerah bertujuan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat umum yang dikelola dan diserahkan oleh pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi Selain jenis-jenis pajak yang telah dikemukakan diatas menurut Deddy Supriadi B dan Dadang Solihin (2002: 268-269) pemerintah daerah dapat menetapkan jenis pajak lainya sesuai dengan peraturan daerah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) Bersifat pajak bukan retribusi (2) Objek pajak terletak atau berada dalam wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat diwilayah daerah yang bersangkuatan

commit to user



(3) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum (4) Objek pajak bukan merupakan objek pajak propinsi atau objek pajak pusat (5) Potensinya memadai, yang berarti bahwa hasil pajak cukup besar sebagai pendapatan daerah dan laju pertumbuhanya sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah (6) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, yang berarti bahwa pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisien dan tidak menghalangi arus sumberdaya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor-impor (7) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat (8) Menjaga kelestarian lingkungan, yang berarti pajak tidak memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk merusak lingkungan yang nantinya akan menjadi beban pemerintah pusat.

2) Retribusi Daerah Sumber pendapatan asli daerah yang penting lainya adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara. Sedangkan menurut Mardiasmo (2003: 100) ,” Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran

atas jasa/pemberian ijin tertentu yang khusus

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Menurut Davey seperti yang dikutip oleh Andrian Sutedi ( 2008: 78), pembayaran retribusi harus memenuhi dua syarat,yaitu dasar untuk mengenakan retribusi biasanya harus didasarkan pada total cost dari pada pelayanan-pelayanan yang disediakan dan dalam beberapa hal, retribusi biasanya harus didasarkan pada kesinambungan harga jasa suatu pelayanan.

commit to user



Retribusi daerah pada dasarnya dapat digolongkan menjadi beberapa macam. Menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000 pasal 18 Ayat 2 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi dapat digolongkan menjadi 2 yaitu: a) Retribusi yang ditetapkan dengan peraturan perintah meliputi : (2) Retribusi jasa umum (3) Retribusi jasa usaha (4) Retribusi perizinan b) Retribusi yang ditetapkan dengan peraturan daerah adalah retribusi selain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainya yang Dipisahkan Sumber pendapatan asli daerah yang lain adalah hasil perusahaan daerah yang diharapkan sebagai sumber pemasukan. Berdasarkan penjelasan UU No.33 Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah, Pasal 157 huruf a Angka 3 jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditetapkan dalam perda berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Tiaptiap daerah memiliki pemasukan yang berbeda tergantung dari potensi daerah masing-masing. Daerah yang memiliki kekayaan yang dipisahkan lalu ditanamkan maka daerah yang bersangkutan akan mendapatkan keuntungan dari investasinya. Keuntungan tersebut bisa berupa bagian laba atau deviden. Daerah yang bersangkutan bisa juga menjual sahamnya kembali

4) Lain -lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Sumber pendapatan asli daerah selanjutnya adalah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Berdasarkan penjelasan UU No. 32 Tahun 2004 pasal 6 Ayat 1 Huruf d, jenis penerimaan yang termasuk lain-lain PAD yang sah adalah : a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan b) Jasa giro c) Pendapatan bunga d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

commit to user



e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/ jasa oleh daerah

4. Efektivitas (Daya Guna) a. Pengertian Efektivitas Menurut The Liang Gie seperti yang dikutip oleh Abdul Halim dan Theresia Damayanti (2004: 166) efektifitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendadaki. Kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. Efektivitas dapat dinilai atas tujuan yang bisa dilaksanakan dan bukan pada konsep tujuan yang maksimum. Sedangkan menurut Jone dan Pendlebury, adalah suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai suatu tujuan (Abdul Halim dan Theresia Damayanti, 2004:156). Dan menurut Devas (1989: 144) efektifitas mengukur hubungan antara hasil pajak yang dipungut dan potensi dari pajak tersebut. Dengan menganggap semua wajib pajak membayar pajak masingmasing dan seluruh pajak yang terutangnya. Devas ( 1989: 144-145) mengemukakan bahwa efektivitas menyangkut semua tahap administrasi penerimaaan pajak yang meliputi penentuan wajib pajak, penetapan nilai kena pajak, pemungutan pajak, penegakan sistem pajak, dan pembukuan penerimaan.

1) Menentukan Wajib Pajak Menentukan wajib pajak dengan menggunakan prosedur yang dapat menyulitkan wajib pajak dalam menyembunyikan utangnya. Hal ini dapat dilakukan bila pembanyaran pajak bersifat otomatis

2) Menetapkan Nilai Pajak Terutang Nilai pajak terutang harus ditentukan dengan cermat. Hal ini melibatkan wajib pajak atau petugas pajak dalam menentukan nilai sesungguhnya dari objek pajak dan menentukan tarif pajak yang benar.

commit to user



Semakin besar wewenang petugas pajak dalam menentukan pajak terutang

semakin

besar

pula

kesempatan

untuk

melakukan

perundingan. Kerjasama ini tidak dapat dihilangkan sama sekali tetapi dapat diminimalisir dengan cara memisahkan fungsi penetapan pajak terutang dengan dengan fungsi pemungutan pajak.

3) Memungut Pajak Memungut pajak terutang pada waktunya dapat lebih mudah apabila pembayaran bersifat otomatis. Misalnya orang membeli karcis nonton bioskop maka dalam pembayaran karcis tersebut sudah dikenai pajak. Selain pemungutan pajak secara otomatis diperlukan juga peraturan dan penegakan hukum yang tegas terhawap wajib pajak yang Belem membayar pajak terutangnya.

4) Pemeriksaaan Kelalaian Pajak Untuk mengetahui wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pajaknya diperlukan sistem pencatatan yang baik , sehingga kelalaian pembayaran pajak dapat diketahui. Sistem ini harus dilengkapi dengan prosedur untuk menegakan pajak dan harus sungguh-sungguh dijalankan.

5) Prosedur Pembukuan yang Baik Prosedur pembukuan yang baik dibutuhkan agar semua pajak yang telah terpungut petugas benar-benar dibukukan dan masuk dalam rekening pemerintah. Untuk itu diperlukan langkah-langkah untuk mencegah kehilangan atau pencurian hasil pajak, pembukuan yang cermat, pemeriksaan silang oleh berbagai petugas dan sistem pengawasan keuangan. Efektivitas bertujuan untuk menentukan tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan, kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya

dan

menentukan

apakah

entitas

commit to user

yang

diaudit

telah



mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah. Secara rinci menurut Abdul Halim dan Theresia Damanyanti ( 2007: 74) tujuan pelaksanaan audit. Efektivitas adalah dalam rangka : 1) Menilai tujuan program, baik yang baru maupun yang sudah berjalan, apakah sudah memadai dan tepat. 2) Menentukan tingkat pencapaian hasil suatu program yang diinginkan. 3) Menilai efektivitas program dan unsur-unsur program secara terpisah. 4) Mengidentifikasikan faktor yang menghambat pelaksanaan program yang mungkin dapat memberikan hasil yang lebih baik dengan biaya yang rendah. 5) Menentukan apakah program saling melengkapi, tumpang tindih atau bertentangan dengan program lain. 6) Mengindentifikasikan cara untuk dapat melaksanakan program tersebut dengan lebih baik. 7) Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk program tersebut. 8) Menilai apakah sistem pengendalian menajemen sudah cukup memadai untuk mengukur, melaporkan dan memantau efektivitas program. 9) Menentukan apakah manajemen telah melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawaban mengenai efektivitas program. . b. Teknik Pengukuran Tingkat Efektivitas Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektifitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan

commit to user



Efektivitas mengukur tingkat output terhadap target yang diharapkan. Oleh karena itu pengukuran efektivitas memerlukan data-data realisasi pendapatan dan anggaran atau target pendapatan. Menurut Mohamad Mahsum (2006: 187) formula untuk mengukur efektivitas adalah sebagai berikut : Tingkat Efektivitas :

Realisasi Pendapatan X

100%

Anggaran Pendapatan

Dengan

perhitungan

diatas

dapat

diketahui

besarnya

efektivitas

pengelolaan Pajak Hotel, dengan asumsi bahwa semakin besar angka efektifitas yang diperoleh, maka semakin tinggi tingkat efektifitasnya. Angka efektifitas ini menunjukkan kemampuan memungut dan mengukur apakah tujuan aktivitas pemungutan dapat dicapai. Dengan demikian, semakin besar efektivitas menunjukan semakin efektif aktivitas pemungutannya. Artinya, semakin besar kemampuan memungutnya dan tujuan aktivitas pemungutan semakin mendekati untuk dapat dicapai (Prakosa Kesit Bambang, 2005:144). Untuk dapat menentukan apakah pemungutan pajak telah efektif atau belum, diperlukan adanya suatu kriteria efektifitas. Kriteria efektivitas menurut A. A. N. B. Dwiranda (http//ejournal. Unud. Ac. Id, diunduh tanggal 24 Agustus, 2009) adalah sebagai berikut ; a. > 100% sangat efektif b. > 90%-100% efektif c. > 80%-90% cukup efektif d. >60%-80% kurang efektif e. ≤ 60% tidak efektif

5. Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Menurut Abdul halim( 2001: 163) kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah dapat diukur dengan membandingkan

commit to user



antara realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini senada dengan yang dikemukan Nugroho Budiyuwono (1995:160) Perbandingan ini dapat dirumuskan sebagai berikut : Pn =

Keterangan

Pn

QXn QYn

X

100%

:

: Kontribusi penerimaan pajak Hotel dan Restoran terhadap pendapatan asli daerah (Rupiah)

QX

:Jumlah penerimaan pajak Hotel dan Restoran (Rupiah)

QY

:Jumlah penerimaan pendapatan asli daerah (Rupiah)

n

: Tahun (periode) tertentu

Setelah hasil perbandingan diperoleh maka dapat dilihat prosentasenya apakah penerimaan pajak hotel dan restoran mempunyai kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dilihat berdasarkan kriterianya. Menurut Fuad Bawasir (1999: 103) kriteria untuk mengetahui kontribusi pajak hotel dan restoran dalam menopang Pedapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut : a. Jika prosentase antara 0%-0,9%, dinyatakan bahwa relatif tidak mempunyai kontribusi. b. Jika prosentase antara 1%-1,9% dinyatakan bahwa kurang mempunyai kontribusi. c. Jika prosentasenya antara 2%-2,9% dinyatakan bahwa cukup mempunyai kontribusi. d. Jika prosentasenya antara 3%-3,9% dinyatakan bahwa mempunyai kontribusi e. Jika prosentasenya > 4% dinyatakan bahwa sangat mempunyai kontribusi.

commit to user



B. Penelitian yang Relevan 1. Skripsi Efektivitas Pajak Hotel dan Kontribusinya terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Semarang Tahun 2000-2004 oleh Agus Rahmanto. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 20 hotel di kota Semarang dengan teknik pengambilan sampel menggunakan stratified random sampling dan

metode

pengumpulan

data

menggunakan

angket

dan

dokumentasi.Penelitian ini bersifat diskriptif kuantitatif, yaitu menggunakan analisis data melalui pengukuran objektif dan analisis numerikal untuk efektivitas pajak hotel. Sedangkan teknik analisis data digunakan deskriptif presentase untuk mengetahui efektif pajak hotel dan regresi sederhana untuk mengetahui kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian diperoleh bahwa efektifitas pajak hotel tahun 2000 adalah 43% yang berarti tidak efektif, efektivitas tahun 2001 adalah 56,92% yang berarti tidak efektif, efektivitas tahun 2002 adalah 66, 46% yang berarti cukup efektif dan efektivitas tahun 2004 adalah 92, 96% yang berarti efektif. Kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah sebesar 10,9% dan sisanya dipengaruhi oleh unsur pajak yang lain.

2. Skripsi Analisis Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Malang dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah oleh Ratih Purbasari. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang relevan untuk memberikan informasi mengenai permasalahan yang akan digunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah dalam kurung waktu 5 tahun ini sebesar 8,97% dan kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah sebesar 20,55%. Sedangkan penerimaan pajak daerah menyumbang 48, 46% dari jumlah pendapatan asli daerah untuk tahun anggaran 2003-2007. kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan belanja daerah masih sangat terbatas, padahal untuk mewujudkan kemandirian daerah

commit to user



diharapkan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan belanja daerah tidak kurang dari 40%.

3. Jurnal Ekonomi bertajuk Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi kasus Pemerintah Kota Bogor) oleh Mohammad Riduansyah. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom. Jumlah penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang terkait dengan penerimaan kedua komponen tersebut. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap perolehan PAD Pemerintah Kota Bogor dalam kurun waktu Tahun Anggaran (TA) 1993/1994 – 2000 cukup significan dengan rata-rata kontribusi sebesar 27,78% per tahun. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total perolehan penerimaan Pemda Bogor tercermin dalam APBD-nya, dikaitkan dengan kemampuannya untuk melaksanakan otonomi daerah terlihat cukup baik. Komponen pajak daerah dalam kurun waktu TA 1993/1994 - 2000 rata-rata pertahunnya memberikan kontribusi sebesar 7,81% per tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,89% pertahunnya. Sedangkan pendapatan yang berasal dari komponen retribusi daerah, pada kurun waktu yang sama, memberikan kontribusi rata-rata per tahunnya sebesar 15,61% dengan rata-rata pertumbuhan pertahunnya sebesar 5,08% per tahun. Untuk meningkatkan kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total penerimaan PAD dan sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap APBD Pemda Kota Bogor perlu dilakukan beberapa langkah di antaranya perlu dilakukan peningkatan intensifikasi pemungutan jenis-jenis pajak daerah dan retribusi

daerah,

kemudian

dilakukan

commit to user

ekstensifikasi

dengan

jalan



memberlakukan jenis pajak dan retribusi baru sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada.

C. Kerangka Pemikiran Sumber pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran dari tugasnya mengurus rumah tangga daerah, yang terdiri dari sumbangan atau subsidi pemerintah pusat, pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain. Dalam hal ini pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang berperan bagi pembiayaan daerah. Pajak hotel dan restoran adalah salah satu pajak daerah yang masuk dalam wilayah kota atau kabupaten. Pajak hotel dan restoran dipungut berdasarkan atas pelayanan yang diberikan oleh hotel dan restoran. Besarnya antara 5 % sampai dengan 10%. Prosentase tarif pajak telah ditentukan berdasarkan perda kota Surakarta yaitu Perda nomor 9 tahun 2002 untuk pajak hotel dan Perda nomor 10 tahun 2002 untuk pajak restoran. Hotel yang ada di Kota Surakarta dapat diklasifikasikan menjadi 8 macam, yaitu Hotel Bintang IV, Hotel Bintang III, Hotel Bintang II, Hotel Bintang I, Hotel Melati III, Hotel Melati II,Hotel Melati I dan Home Stay. Sedangkan restoran sendiri dapat dibagi menjadi 3, yaitu Restoran, Rumah Makan dan Cafe. Dalam pemungutan pajak hotel dan restoran harus dilakukan dengan efektif. Tingkat keefektifan dapat diukur dengan membandingkan antara hasil pajak yang dipungut dengan potensi pajaknya. Apabila potensi pajak hotel dan restoran

tersebut dapat direalisasikan dengan jumlah nominal hampir sama

dengan realisasi pendapatan pajak hotel yang diterima maka pajak hotel tersebut telah efektif. Pajak yang dipungut dengan efektif akan mengoptimalkan penerimaan sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari rasio antara penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Dengan pendapatan pajak hotel dan restoran yang maksimal, diharapkan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap

commit to user



pendapatan asli daerah.Pendapatan Asli Daerah yang tinggi dapat membiayai pembangunan daerah secara maksimal. Oleh karena itu efektivitas pengelolaan pajak hotel dan restoran dan kontribusi pendapatan pajak hotel dan restoran sangat diperlukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut

Efektivitas Pendapatan Pajak hotel dan restoran. - Realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran - Target penerimaan pajak hotel dan restoran P a j a k

D A e r a h

1. Pajak Hotel a. Hotel Bintang IV b. Hotel Bintang III c. Hotel Bintang II d. Hotel Bintang II e. Hotel Bintang I f. Hotel Melati III h. Hotel Melati II i. Hotel Melati I j. Home Stay

Pendapatan Asli Daerah

2. Pajak Restoran a. Restoran b. Rumah Makan c. Cafe

Kontribusi pajak hotel dan restoran. - Realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran - Realisasi penerimaan pajak daerah

Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

D. HIPOTESIS Menurut Purwanto (2008: 145) hipotesis adalah suatu kebenaran yang bersifat lemah. Kebenaran hipotesis

bersifat lemah karena kebenaranya baru

teruji pada tingkat teori. Untuk mendapatkan kebenaranan yang bersifat kuat

commit to user



hipotesis harus diuji dengan menggunakan data-data yang dikumpulkan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 1. Penerimaan pajak hotel dan restoran dikota Surakarta secara keseluruhan sudah efektif selama tahun 2007-2009. 2. Penerimaan pajak hotel dan restoran dikota Surakarta berdasarkan klasifikasinya sudah efektif selama tahun 2007 - 2009. 3. Penerimaan pajak hotel dan restoran secara keseluruhan mempunyai kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2007-2009. 4. Penerimaan pajak hotel dan restoran berdasarkan klasifikasinya mempunyai kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2007-2009.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian 1. Tempat Penelitian Penelitian ini dilaksanakan penulis mengambil tempat di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset ( DPPKA) Kota Surakarta. Alasan mengambil tempat penelitian tersebut adalah sebagai berikut : a. Penulis mendapatkan ijin untuk mengadakan penelitian dari pihak yang berwenang b. Tersedianya data-data yang diperlukan dalam penelitian ini sehingga memudahkan penulis untuk melaksanakan penelitian. c. Lokasi penelitian dapat dijangka dengan mudah oleh penulis, sehingga menghemat biaya, tenaga dan waktu.

2. Waktu Penelitian Penelitian ini direncanakan mulai dari penyusunan proposal sampai dengan penulisan laporan penelitian yang dimulai bulan Januari 2010 sampai dengan selesai

B. Populasi

Menurut Sugiono (2000: 72) ” Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang

diterapkan

oleh

peneliti

untuk

dipelajari

dan

kemudian

ditarik

kesimpulannya”. Dari pendapat diatas dapat dikatakan populasi bukan sekedar subyek yang akan diteliti atau dipelajari tetapi menyangkut keseluruhan karakeristik atau ciri-ciri subyek tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah pajak hotel dan restoran kota Surakarta, sedangkan sample dalam penelitian ini adalah pajak hotel dan restoran kota Surakarta tahun 2007-2009.

commit to user 39



C. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data merupakan cara yang ditempuh untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan dengan menggunakan alat-alat atau instrument pengumpulan data. Karena data merupakan suatu hal yang sangat mendasar yang akan menentukan apakah penelitian itu dapat dikatakan berhasil atau tidak.

1. Jenis dan Sumber Data Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 99) ” Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi adalah hasil penggolahan data yang dipakai untuk keperluan”. Data merupakan faktor yang sangat penting karena melalui data dapat diperoleh keterangan-keterangan yang diperlukan untuk membuktikan suatu kebenaran. Sumber data dalam penelitian dapat berasal dari manusia dengan segala tingkah lakunya, suatu peristiwa, dokumen, arsip dan benda-benda lain. Sumber data dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen mengenai target dan realisasi pajak hotel dan restoran dan realisasi pendapatan asli daerah kota Surakarta yang didapat dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Surakarta dari tahun 2007-2009.

2. Teknik Pengumpulan Data Dalam sebuah penelitian diperlukan data yang obyektif karena data diterapkan sebagai sesuatu hal yang sangat mendasar yang akan menentukan apakah penelitian tersebut dapat dikatakan berhasil atau tidak. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi. Dokumentasi adalah menyelidiki benda-benda tertentu seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Dokumentasi dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu dengan pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau katgori yang akan dicari datanya dan dengan check-list.

commit to user



Dokumen yang digunakan adalah dokumen-dokumen yang berisi laporan penerimaan pajak hotel dan restoran yang didapat dari Dinas Pendapatan Penggelolaan Keuangan dan Aset.

Penelitian ini menggunakan teknik

dokumentasi dengan pertimbangan sebagai berikut : a. Dokumen digunakan sebagai sebagai sumber data karena datanya stabil, kaya akan informasi. b. Berguna sebagai bukti kebenaran dalam suatu pengujian. c. Lebih murah dan mudah didapatkan.

Selain pertimbangan-pertimbangan tersebut, teknik dokumentasi juga terdapat kelemahan antara lain: a. Bila membuat dokumen ini tidak jujur, maka data tersebut menjadi tidak objektif dan tidak benar. b. Karena yang dicatat hanya hal-hal yang penting saja, sedangkan halhal yang kurang penting tidak dicatat, maka akan mempersulit peneliti untuk mengetahui proses secara keseluruhan. c. Jika kejadian atau peristiwa itu sudah lama terjadi, akan sulit sekali membuktikan keabsahan datanya.

D. Rancangan Penelitian Setiap penelitian memerlukan suatu metode tertentu untuk menunjang penelitian dalam mencapai tujuan. Penggunaan metode dalam penelitian dimaksudkan untuk mendapatakan data, keterangan, dokumen yang sesuai dengan materi yang menjadi tujuan penelitian tersebut. Mengenai metode penelitian, terdapat berbagai macam metode yang pada dasarnya semua metode penelitian itu baik. Namun metode itu dapat dikatakan paling baik apabila metode itu sesuai dengan permasalahan, situasi dan kondisi dalam penelitian tersebut. Sesuai dengan permasalahnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Winarno Surachmad (1994: 139) mengemukakan: Metode penelitian deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang, karena banyak sekali ragam penelitian deskriftif yang lebih merupakan istilah umum ialah menuturkan, menganalisa dan

commit to user



mengklasifikasikan, penyelidikan dan teknik survey, dan teknik interview, angket, observasi atau teknik tes, studi kasus. Studi komparatif, studi waktu dan gerak, analisis, kuantitatif, studi kooperatif atau operasional”. Metode deskriptif menurut Moh. Nazir (1999: 63),” Metode diskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”. Berdasarkan pengertian -

pengertian diatas peneliti menggunakan penelitian

deskriftif dengan alasan : 1. Penempatan diri pada pemecahan masalah sekarang dan bersifat aktual 2. Penelitian

ini

menggunakan

tahapan

yang

sistematis

dengan

cara

menggumpulkan data, mengklasifikasikan data dan mennganalisis dan menginterprestasikan. 3. Menjelaskan prosedur setiap langkah penyelidikan dengan teliti dan terperinci. Menurut Sugiono (2008: 60), ” Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulanya”. Menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain menurut Sugiono (2008) macam variabel dapat dibedakan menjadi lima. Berikut penjelasanya masing-masing: 1. Variabel independen (bebas) adalah variabel yang merupakan variabel yang mempengaruhi terjadinya perubahan pada variabel dependen ( terikat). 2. Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. 3. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen. 4. Variabel intervening adalah

variabel yang secara teoritis mempengarui

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati atau diukur. 5. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel independen terhadap dependen tidak dipengarui oleh faktor luar yang tidak diteliti.

commit to user



Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel yaitu 2 variabel bebas dan satu variabel terikat. Berikut ketiga variabel tersebut : a. Variabel bebas pertama adalah pajak hotel b. Variabel bebas kedua adalah pajak restoran c. Varibel terikat adalah pendapatan asli daerah. Pajak hotel dan restoran merupakan bagian dari pendapatan asli daerah. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan diteliti efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah.

E. Teknik Alalisis Data

1. Analisis Efektivitas Efektivitas menurut Jones dan Pendlebury seperti yang dikutip oleh Abdul Halim dan Theresia Damayanti (2004: 164) adalah keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Berikut adalah langkah-langkah perhitungan efektivitas pajak hotel dan restoran a. Membagi realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran dengan target penerimaan pajak hotel dan restoran. b. Setelah didapat hasil pembagian dikalikan dengan 100% c. Hasil prosentase yang didapat kemudian dibandingkan dengan kriteria efektivitas. Langkah-langkah diatas dapat dirumuskan sebagai berikut:

Eektivitas Pajak Hotel dan Restoran :

Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran X 100% B

Target Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran

B

commit to user



Bila telah didapat hasil dari rasio realisasi dengan anggaran pendapatan maka dapat dilihat apakah telah memenuhi kriteria efektif. Kriteria efektivitas menurut A. A. N. B. Dwiranda (http//ejournal. Unud. Ac. Id, diunduh tanggal 24 Agustus, 2009) adalah sebagai berikut ; f. > 100% sangat efektif g. > 90%-100% efektif h. > 80%-90% cukup efektif i. >60%-80% kurang efektif j. ≤ 60% tidak efektif

2. Analisis Kontribusi Alat analisis kontribusi adalah suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta. Berikut adalah langkah-langkah untuk menghitung kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah a. Membagi realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran dengan realisasi pendapatan asli daerah. b. Setelah didapat hasil pembagian dikalikan dengan 100% c. Hasil prosentase yang didapat kemudian dibandingkan dengan kontribusi. Langkah-langkah pehitungan diatas dapat dirumuskan. Menurut Nugroho Budiyuwono (1995:160) rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi sebagai berikut:

Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD

Pn =

QXn QYn

X

100%

commit to user



Keterangan

:

Pn


QX


QY


n


Setelah hasil perbandingan diperoleh maka dapat dilihat prosentasenya apakah penerimaan pajak hotel dan restoran mempunyai kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dilihat berdasarkan kriterianya. Menurut Fuad Bawasir (1999: 103) kriteria untuk mengetahui kontribusi pajak hotel dan restoran dalam menopang Pedapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut : a. Jika prosentase antara 0%-0,9%, dinyatakan bahwa relatif tidak mempunyai kontribusi. b. Jika prosentase antara 1%-1,9% dinyatakan bahwa kurang mempunyai kontribusi. c. Jika prosentasenya antara 2%-2,9% dinyatakan bahwa cukup mempunyai kontribusi. d. Jika prosentasenya antara 3%-3,9% dinyatakan bahwa mempunyai kontribusi e. Jika prosentasenya > 4% dinyatakan bahwa sangat mempunyai kontribusi Dengan analisis ini kita akan mendapatkan seberapa besar kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Surakarta. Dengan membandingkan hasil analisis tersebut dari tahun ke tahun selama tiga tahun kita akan mendapatkan hasil analisis yang berfluktuasi dari kontribusi tersebut dan akan diketahui kontribusi yang terbesar dan yang terkecil dari tahun ke tahun. Sehingga dapat diketahui seberapa besar peran pajak hotel dan restoran dalam menyumbang kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. DISKRIPSI DATA Deskripsi data merupakan gambaran hasil kumpulan data yang telah diperoleh. Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Target dan realisasi penerimaan pajak hotel dari tahun 2007-2009. 2. Target dan realisasi penerimaan pajak restoran dari tahun 2007-2009. 3. Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dari tahun 2007-2009. Kemudian guna mengungkapkan data yang ada dan membuktikan hipotesis yang telah dikemukakan di muka, maka dalam pengumpulan data digunakan teknik dokumentasi. Adapun deskripsi data dalam penelitian ini adalah:

1. Diskripsi Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran dari Tahun 2007-2009 Target dan realisasi penerimaan pajak hotel

dari tahun 2007-2009

diperoleh dari dokumen Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta ( DPPKA). Target dan realisasi penerimaan pajak hotel dikelompokan dalam 8 kelompok berdasarkan klasifikasi hotel yang ada di Surakarta, yaitu hotel bintang empat, hotel bintang tiga, hotel bintang dua, hotel bintang satu, hotel melati tiga, hotel melati dua, hotel melati satu dan home stay. Berikut adalah data target dan realisasi penerimaan pajak hotel dari tahun 2007-2009:

commit to user 46



Tabel 4.1. Target dan Realisasi Pajak Hotel Kota Surakarta tahun 2007 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Jenis Pajak Hotel Hotel Bintang IV Hotel Bintang III Hotel Bintang II Hotel Bintang I Hotel Melati III Hotel Melati II Hotel Melati I Home Stay

Target Rp. 2.484.202.000,00 Rp. 414.794.000,00 Rp. 137.165.000,00 Rp. 203.366.000,00 Rp. 615.717.000,00 Rp. 379.128.000,00 Rp. 146.448.000,00 Rp. 3.180.000,00

Realisasi Rp. 2.413.772.001,00 Rp. 374.213.278,00 Rp. 365.444.778,00 Rp. 294.447.193,00 Rp. 398.398.159,00 Rp. 375.852.009,00 Rp. 143.627.879,00 Rp. 37.760.670,00

Jumlah

Rp. 4.384.000.000,00

Rp. 4.403.515.967,00

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Surakarta

Pada

tahun

2007

total

penerimaan

pajak

hotel

sebesar

Rp.

4.403.515.967,00. Perolehan tertinggi didapat dari pajak hotel bintang IV yaitu sebesar Rp. 2.413.772.001,00 dan perolehan terendah didapat dari pajak home stay yaitu sebesar Rp.37.760.670,00. Dari 8 objek pajak hotel hanya 3 yang dapat

mencapai target yaitu hotel bintang I, hotel bintang I dan home stay, sedangkan lainya belum mencapai target yang telah ditentukan, yaitu hotel bintang IV, hotel bintang III, hotel melati III, hotel melati II dan hotel melati I.

Tabel 4.2. Target dan Realisasi Pajak Hotel Kota Surakarta Tahun 2008 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.




Jumlah Rp. 5.200.000.000,00 Rp. 5.213.358.162,00 Sumber: Dinas Pendapatan Pengeloaan Keuangan dan Aset kota Surakarta

Pada tahun 2008 total penerimaan pajak hotel dan restoran sebesar Rp.5.213.358.162,00. Perolehan tertinggi didapat dari pajak hotel bintang IV yaitu sebesar Rp. 2.722.059.215,00 dan perolehan terendah didapat dari pajak home stay yaitu sebesar Rp.47.619.600,00. Pada tahun 2008 penerimaan pajak hotel

commit to user



meningkat bila

dibandingkan dengan penerimaan pajak hotel tahun 2007.

Penerimaan pajak hotel meningkat dari sebesar Rp. 4.403.515.967,00 menjadi Rp. 5.213.358.162,00 atau mengalami peningkatan sebesar 15.54%. dari 8 objek pajak hotel hanya 2 yang dapat mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu hotel bintang III dan hotel melati II sedangkan untuk hotel bintang IV, hotel bintang II, hotel bintang I, hotel melati III, hotel melati I dan Home Stay belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 4.3. Target dan Realisasi Pajak Hotel Kota Surakarta Tahun 2009 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.




Jumlah

Rp. 6.700.000.000,00

Rp. 7.251.331.746,00

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta

Pada

tahun

2009

total

penerimaan

pajak

hotel

sebesar

Rp.

7.251.331.746,00 Perolehan tertinggi didapat dari pajak hotel bintang IV yaitu sebesar Rp. 3.791.454.969,00 dan perolehan terendah didapat dari pajak home stay yaitu sebesar Rp.48.747.840,00. Pada tahun 2009 penerimaan pajak hotel

terus mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penerimaan pajak hotel meningkat dari sebelumnya tahun 2008 sebesar Rp. 5.213.358.162,00 menjadi sebesar Rp. 7.251.331.746,00, atau mengalami kenaikan sebesar 39.09%. Dari 8 objek pajak hotel ada 4 yang dapat mencapai target yaitu hotel bintang IV, hotel bintang I, hotel melati II, dan hotel melati I sedangkan untuk hotel bintang III, hotel bintang II, Hotel melati III dan home stay belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

commit to user



2. Diskripsi Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran dari Tahun 2007-2009 Target dan realisasi penerimaan pajak restoran dari tahun 2007-2009 diperoleh dari Dokumen Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta (DPPKA). Data target dan realisasi penerimaan pajak restoran di Surakarta dikelompokan menjadi 3, yaitu pajak restoran, pajak rumah makan dan pajak kafe. Berikut adalah data target dan realisasi penerimaan pajak restoran kota Surakarta dari tahun 2007-2009:

Tabel 5.1. Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Surakarta Tahun 2007 No. 1. 2. 3.

Jenis Pajak Restoran Restoran Rumah Makan kafe

Target Rp. 5.282.914.000,00 Rp. 597.807.000,00 Rp. 119.279.000,00

Realisasi Rp. 4.546.331.668,00 Rp. 1.543.859.882,00 Rp. 103.447.334,00

Jumlah

Rp. 6.000.000.000,00

Rp. 6.193.638.884,00


Pada tahun 2007 total penerimaan pajak restoran sebesar Rp. 6.193.638.884,00. Perolehan tertinggi didapat dari pajak Restoran sebesar Rp. 4.546.331.668 sedangkan perolehan terendah didapat dari pajak kafe sebesar Rp. 103.447.334,00. Dari 3 objek pajak restoran 2 telah dapat mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu pajak restoran dan pajak rumah makan. Sedangkan untuk pajak kafe belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan.



Target Rp. 5.630.820.000,00 Rp. 1.744.155.000,00 Rp. 125.025.000,00


Jumlah

Rp. 7.500.000.000,00

Rp. 7.647.041.788,00


Pada tahun 2008 total penerimaan pajak restoran sebesar Rp. 7.647.041.788,00. Total penerimaan pajak ini meningkat dari tahun sebelumnya

commit to user



sebesar Rp. 6.193.638.884,00 atau mengalami peningkatan sebesar 23.47%. Perolehan terbesar didapat dari pajak restoran sebesar Rp. 5.494.370.000,00 sedangkan perolehan terendah didapat dari pajak kafe sebesar Rp. 56.608.514,00. Dari 3 objek pajak restoran terdapat 2 objek pajak yang telah mencapai target yang ditentukan, yaitu pajak restoran dan pajak rumah makan. Sedangkan untuk pajak kafe belum dapat mencapai target yang telah ditentukan.



Target Rp. 6.756.970.000,00 Rp. 2.093.000.000,00 Rp. 150.000.000,00


Rp. 8.999.970.000,00 Rp. 9.044.588.060,00 Sumber: Dinas Pendapatan pengeloaan keuangan dan aset kota Surakarta.

Jumlah

Pada tahun 2009 total penerimaan pajak restoran sebesar Rp. 9.044.588.060,00 Total penerimaan pajak ini meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 7.647.041.788,00 atau mengalami peningkatan sebesar 18.29%. Perolehan terbesar didapat dari pajak restoran sebesar Rp. 6.640.506.330,00 sedangkan

perolehan

terendah

didapat

dari

pajak

kafe

sebesar

Rp.

160.072.768,00. Dari tiga objek pajak restoran terdapat 2 objek pajak yang telah mencapai target yang telah ditentukan yaitu pajak rumah makan dan pajak kafe sedangkan untuk pajak restoran belum dapat mencapai target yang telah ditentukan.

3. Diskripsi Data Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari Tahun 2007-2009. Data realisasi penerimaan Pendapatan Ali Daerah Kota Surakarta dari tahun 2007-2009 didapat dari dokumen Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Surakarta(DPPKA). Berikut adalah data penerimaan Pendapatan Asli Kota Surakarta dari tahun 2007-2009:

commit to user



Tabel 6. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2007-2009 No. 1. 2. 3.

Tahun 2007 2008 2009

Realisasi Rp. 89.430.977.982,00 Rp. 102.929.501.970,00 Rp. 101.972.318.682,00


Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa selama tahun 2007-2009 realisasi penerimaan pendapatan asli daerah mengalami fluktuasi. Dari tahun 2007 ke

tahun

2008

penerimaan

Pendapatan

Asli

Daerah

naik

dari

Rp.

89.430.977.982,00 menjadi Rp. 102.929.501.970,00. Namun dari tahun 2008 ke tahun 2009 penerimaan Pendapatan Asli Derah turun dari Rp. 102.929.501.970,00 menjadi Rp. 101.972.318.682,00.

B. PENGUJIAN HIPOTESIS Pengujian hipotesis merupakan langkah untuk membuktikan pernyataan yang dikemukakan dalam perumusan hipotesis. Hipotesis akan diterima apabila fakta-fakta empiris atau data yang terkumpul dapat mendukung pertanyaan hipotesis. Sebaliknya hipotesis akan ditolak apabila fakta empiris tidak mendukung pertanyaan hipotesis. Dalam pengujian ini ada tiga langkah pokok yang harus dilakukan, yaitu: 1. Pengujian hasil analisis data 2. Penafsiran pengujian hipotesis 3. Kesimpulan pengujian hipotesis.

1. Pengujian Hasil Analisis Data

a. Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran Tingkat

efektivitas

pajak

hotel

dan

restoran

didapat

dengan

membandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran dengan target penerimaan pajak hotel dan restoran. Setelah mendapatkan persentase perbandingannya maka dilihat apakah telah memenuhi kriteria keefektifan. Bila

commit to user



didapat bahwa pemungutan pajak hotel dan restoran telah efektif berarti kinerja pemungutan pajak hotel dan restoran Kota Surakarta

semakin baik. Dalam

penelitian ini yang dipertimbangkan dalam menentukan efektifitas hanya pencapaian target. Sedangkan untuk tujuan lain, seperti keadilan, ketepatan waktu pembayaran, dan kepastian hukum diabaikan. Tingkat efektifitas pajak hotel dan restoran Kota Surakarta dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : Tingkat Efektivitas :

Realisasi Pendapatan X

100%

Anggaran Pendapatan

Setelah didapat presentasenya maka dapat dilihat dengan membandingkan dengan kriteria pengukuran efektivitas. Kriteria efektivitas menurut A. A. N. B. Dwiranda (http//ejournal. Unud. Ac. Id, diunduh tanggal 24 Agustus, 2009) adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Kriteria Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran No. 1. 2. 3. 4. 5.

Prosentase > 100 % >90 %-100 % > 80 %-90 % > 60 %-80 % ≤ 60 %

Tingkat Efektivitas Sangat efektif Efektif Cukup efektif Kurang efektif Tidak Efektif

Tanda/ kode SE E CE KE TE

Dibawah ini disajikan tabel hasil perhitungan efektifitas pajak hotel dan restoran Kota Surakarta tahun 2007-2009.

commit to user



1) Efektivitas

Pajak

Hotel

dan

Restoran

Kota

Surakarta

secara

Keseluruhan Tahun 2007-2009 Tabel 8.1. Efektivitas Pajak Hotel Kota Surakarta secara Keseluruhan Tahun 2007-2009 No.

Tahun

1. 2. 3.

2007 2008 2009

Target (Rp)

4.384.000.000 5.200.000.000 6.700.000.000

Realisasi (Rp)

4.403.515.967 5.213.358.162 7.251.331.746

Efektivitas Pajak Hotel (Rp) 100,45 100,25 108,22

Sumber: (diolah)Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta.

Tabel 8.2. Efektivitas Pajak Restoran Kota Surakarta secara Keseluruhan Tahun 2007-2009 No.

Tahun

1. 2. 3.

2007 2008 2009

Target (Rp)

6.000.000.000 7.500.000.000 8.999.970.000

Realisasi (Rp)

6.193.638.884 7.647.041.788 9.044.588.060

Efektivitas Pajak Hotel (Rp) 103,23 101,96 100,50

Sumber: (diolah)Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta

Dari hasil perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa efektifitas pajak hotel dan restoran sesuai dengan kriteria efektivitas menurut A. A. N. B. Dwiranda

(http//ejournal. Unud. Ac. Id, diunduh tanggal 24 Agustus, 2009) adalah sebagai berikut : Tabel 9. Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran kota Surakarta secara Keseluruhan Tahun 2007-2009

No.

Objek Pajak

1.

Pajak Hotel Keseluruhan

2.

Pajak Restoran keseluruhan

2007 SE

Tahun 2008 SE

2009 SE

SE

SE

SE

Selama tahun 2007-2009 penerimaan pajak hotel dan restoran secara keseluruhan sangat efektif. Hal ini disebabkan oleh penerimaan pajak hotel dan restoran yang selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Namun bila dilihat

commit to user



dari persentase efektivitasnya, untuk pajak hotel selama tahun 2007-2009 mengalami fluktuasi. Sedangkan untuk pajak restoran mengalami penurunan disetiap tahunya. Rata-rata persentase efektivitas pajak hotel secara keseluruhan dari tahun 2007-2009 adalah sebesar 102,97%, sedangkan rata-rata efektivitas untuk pajak restoran secara keseluruhan adalah sebesar101,90%.

2) Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran Kota Surakarta berdasarkan Klasifikasinya Tahun 2007-2009 Tabel 10.1. Efektivitas Pajak Hotel Tahun 2007 No.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Jenis Pajak Hotel

Hotel Bintang IV Hotel Bintang III Hotel Bintang II Hotel Bintang I Hotel Melati III Hotel Melati II Hotel Melati I Home Stay

Target (Rp)

2.484.202.000 414.794.000 137.165.000 203.366.000 615.717.000 379.128.000 146.448.000 3.180.000

Realisasi (Rp)

2.413.772.001 374.213.278 365.444.778 294.447.193 398.398.159 375.852.009 143.627.879 37.760.670

Efektivitas Pajak Hotel (%) 97,16 90,21 266,43 144,79 64,70 99,14 98,07 1187,44


Tabel 10.2. Efektivitas Pajak Hotel Tahun 2008 N o.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Jenis Pajak Hotel


Target (Rp)

2.830.641.000 404.287.000 423.750.000 358.429.000 496.354.000 456.870.000 181.029.000 48.640.000

Realisasi (Rp)

2.722.059.215 684.351.750 416.588.412 291.072.086 422.956.507 487.449.627 141.260.965 47.619.600



commit to user



Tabel 10.3. Efektivitas Pajak Hotel Tahun 2009 No.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Jenis Pajak Hotel


Target (Rp)

3.312.600.000 732.835.000 999.485.000 451.635.000 462.000.000 472.000.000 187.000.000 82.445.000

Realisasi (Rp)

3.791.454.969 302.704.120 462.532.324 465.983.640 452.806.256 538.622.839 188.479.758 48.747.840



Tabel 10.4. Efektivitas Pajak Restoran Tahun 2007 No.

1. 2. 3.

Jenis Pajak Restoran

Restoran Rumah Makan kafe

Target (Rp)

5.282.914.000 597.807.000 119.279.000

Realisasi (Rp)

Efektivitas Pajak Restoran (%) 4.546.331.668 86,06 1.543.859.882 258,25 103.447.334 86,73



1. 2. 3.


Restoran Rumah Makan Kafe

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

5.630.820.000 5.494.370.000 1.744.155.000 2.096.063.274 125.025.000 56.608.514

Efektivitas Pajak Restoran (%) 97,58 120,18 45,28



1. 2. 3.



Target (Rp)

Realisasi (Rp)

6.756.970.000 6.640.506.330 2.093.000.000 2.244.008.962 150.000.000 160.072.768

Efektivitas Pajak Restoran (%) 98,28 107,21 106,70


commit to user



Dari hasil perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa efektifitas pajak hotel dan restoran sesuai dengan kriteria efektivitas menurut A. A. N. B. Dwiranda

(http//ejournal. Unud. Ac. Id, diunduh tanggal 24 Agustus, 2009) adalah sebagai berikut :

Tabel 11.1. Efektivitas Objek Pajak Hotel Terhadap PAD Tahun 2007-2009

No.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Objek Pajak Hotel

Pajak Hotel Bintang IV Pajak Hotel Bintang III Pajak Hotel Bintang II Pajak Hotel Bintang I Pajak Hotel Melati III Pajak Hotel Melati II Pajak Hotel Melati I Pajak Hotel Home Stay

2007 E E SE SE KE E E SE

Tahun 2008 E SE E CE CE SE KE E

2009 SE SE TE SE E SE SE TE

Pada tahun 2007 tidak semua penerimaan pajak hotel berdasarkan klasifikasinya telah efektif. Untuk pajak hotel bintang II, Hotel bintang I dan home stay tingkat efektivitasnya sangat efektif sedangkan untuk hotel bintang IV.

Hotel bintang III , hotel melati II dan hotel melati I tingkat efektifitasnya sudah efektif dan untuk hotel melati III tingkat efektifitasnya tidak efektif. Pada tahun 2008 penerimaan pajak hotel berdasarkan klasifikasi hotelnya ada 2 yang sangat efektif, 3 yang efektif, 2 yang cukup efektif dan satu yang kurang efektif. Untuk hotel bintang III dan melati dua tingkat efektivitasnya sangat efektif. Untuk hotel bintang IV, hotel bintang II dan home stay sudah efektif sedang untuk hotel bintang II, Melati III cukup efektif dan hotel melati I tidak efektif. Pada tahun 2009 penerimaan pajak hotel berdasarkan pada klasifikasinya ada lima yang sangat efektif, 1 yang efektif dan 2 yang tidak efektif. Untuk hotel bintang IV, hotel bintang III, Hotel bintang I, hotel melati II dan hotel melati I sangat efektif. Untuk hotel melati III sudah efektif sedangkan hotel bintang II dan home stay tidak efektif.

commit to user



Tabel 11.2. Efektivitas Objek-objek Pajak Restoran Terhadap PAD Tahun 20072009 No. Objek Pajak Reatoran Tahun 2007 2008 2009 1. Pajak Restoran CE E E 2. Pajak Rumah Makan SE SE SE 3. Pajak Cafee CE TE SE

Pada tahun 2007 penerimaan pajak hotel berdasarkan klasifikasinya ada satu yang sudah sangat efektif dan dua yang cukup efektif. Untuk pajak rumah makan sudah sangat efektif sedangkan untuk pajak restoran dan kafe sudah cukup efektif. Pada tahun 2008 penerimaan pajak restoran berdasarkan klasifikasinya ada satu yang sangat efektif, satu efektif dan satu yang tidak efektif. Untuk pajak rumah makan sangat efektif sedangkan pajak restoran sudah efektif dan pajak kafe tidak efektif. Pada tahun 2009 penerimaan pajak restoran berdasarkan klasifikasinya ada dua yang sangat efektif dan satu yang efektif. Untuk pajak rumah makan dan kafe sangat efektif dan untuk pajak restoran sudah efektif.

b. Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pajak Daerah Pajak hotel dan restoran adalah salah satu penyumbang pendapatan asli daerah yang termasuk dalam golongan pajak daerah. Kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah didapat dari perbandingan antara realisasi pajak hotel dan restoran terhadap pajak daerah. Setelah didapat hasil persentase perbandingannya maka akan dilihat dalam kriteria kontribusi dan dapat disimpulkan apakah pajak hotel dan restoran memiliki kontribusi dalam menyumbang pendapatan asli daerah atau tidak. Untuk mengetahui sejauh mana kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta tahun 2007-2009 digunakan rumus prosentase sebagai berikut:

Pn =

QXn QYn

X commit 100% to user



Keterangan

:

Pn


QX


QY


n


Setelah didapat persentasenya maka dapat dilihat dengan membandingkan dengan kriteria pengukuran kontribusi. Menurut Fuad Bawasir (1999: 103) kriteria untuk mengetahui kontribusi pajak hotel dan restoran dalam menopang Pedapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 12. Kriteria Kontribusi NO. 1.

2.

3.

4.

5.

Prosentase 0%-0,9%

Tingkat Kontribusi Tanda/ Kode Dinyatakan bahwa relatif tidak TB mempunyai kontribusi. 1%-1,9% Dinyatakan bahwa kurang KB mempunyai kontribusi. 2%-2,9% Dinyatakan bahwa cukup CB mempunyai kontribusi. 3%-3,9% Dinyatakan bahwa mempunyai B kontribusi > 4% Dinyatakan bahwa sangat SB mempunyai kontribusi Berikut presentase perbandingan pajak hotel dan restoran terhadap

pendapatan asli daerah kota Surakarta antara tahun 2007-2009:

commit to user



1) Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Berdasarkan Klasifikasinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2007-2009

Tabel 15.1. Kontribusi Pajak hotel Surakarta Tahun 2007 No.

Jenis Pajak Hotel

terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota

Pajak Hotel (Rp) 2.413.772.001 374.213.278 365.444.778 294.447.193 398.398.159 375.852.009 143.627.879 37.760.670

PAD (Rp)

Persentase (%) 2,7 0,42 0,41 0,33 0,45 0,42 0,16 0,04

89.430.977.982 89.430.977.982 89.430.977.982 89.430.977.982 89.430.977.982 89.430.977.982 89.430.977.982 89.430.977.982 Sumber: (diolah)Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.


Tabel 15.2. Kontribusi Pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 No.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Jenis Pajak Hotel


Pajak Hotel (Rp) 2.722.059.215 684.351.750 416.588.412 291.072.086 422.956.507 487.449.627 141.260.965 47.619.600

PAD (Rp) 102.929.501.970 102.929.501.970 102.929.501.970 102.929.501.970 102.929.501.970 102.929.501.970 102.929.501.970 102.929.501.970

Persentase (%) 2,64 0,66 0,40 0,28 0,41 0,47 0,13 0,05


commit to user



Tabel 15.3. Kontribusi Pajak hotel Surakarta Tahun 2009 No.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Jenis Pajak Hotel


terhadap Pendapatan Asli DaerahKota

Pajak Hotel (Rp) 3.791.454.969 1.302.704.120 462.532.324 465.983.640 452.806.256 538.622.839 188.479.758 48.747.840

PAD (Rp) 101.972.318.682 101.972.318.682 101.972.318.682 101.972.318.682 101.972.318.682 101.972.318.682 101.972.318.682 101.972.318.682

Persentase (%) 3,72 1,28 0,45 0,47 0,44 0,53 0,18 0,05


Tabel 15.4. Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2007 No. Jenis Pajak Restoran Pajak Restoran PAD Persentase (Rp) (Rp) (%) 1. Restoran 4.546.331.668 89.430.977.982 5,08 1.543.859.882 2. Rumah Makan 89.430.977.982 1,73 103.447.334 3. Kafe 89.430.977.982 0.,15 Sumber: (diolah)Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta

Tabel 15.5. Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2008 No. Jenis Pajak Restoran Pajak Restoran PAD Persentase (Rp) (Rp) (%) 1. Restoran 5.494.370.000 102.929.501.970 5,34 2. Rumah Makan 2.096.063.274 102.929.501.970 2,04 56.608.514 102.929.501.970 3. Kafe 0,54 Sumber: (diolah)Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta

Tabel 15.6 Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2009 No.

1. 2. 3.



Pajak Restoran (Rp) 6.640.506.330 2.244.008.962 160.072.768

PAD Persentase (Rp) (%) 101.972.318.682 6,51 101.972.318.682 2,20 101.972.318.682 0,17


commit to user



Dari hasil perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah sesuai dengan kriteria kontribusi menurut Fuad Bawasir(1999) adalah sebagai berikut :

Tabel 16.1 Kontribusi Objek-objek Pajak Restoran terhadap PAD Tahun 20072009 No.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8..

Jenis Objek Pajak

Hotel Bintang IV Hotel Bintang III Hotel Bintang II Hotel Bintang I Hotel Melati III Hotel Melati II Hotel Melati I Hotel Home Stay

2007 CB TB TB TB TB TB TB TB

Tahun 2008 CB TB TB TB TB TB TB TB

2009 B KB TB TB TB TB TB TB

Pada tahun 2007 penerimaan pajak hotel berdasarkan klasifikasinya ada satu yang cukup berkontribusi sedangkan lainya tidak memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Untuk pajak hotel bintang IV cukup mempunyai kontribusi sedangkan untuk hotel bintang III, hotel bintang II, hotel Bintang I, hotel melati III, hotel Melati II, hotel melati I dan home stay tidak memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta. Pada tahun 2008 penerimaan pajak hotel berdasarkan pada klasifikasinya hanya ada satu yang cukup berkontribusi yang sisanya tidak memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta. Pajak hotel bintang IV cukup memiliki kontribusi sedangkan yang lainya tidak memiliki kontribusi Pada tahun 2009 penerimaan pajak hotel berdasarkan klasifikasinya ada satu yang berkontribusi, ada satu yang kurang berkontribusi dan enam yang tidak berkontribusi. Untuk pajak hotel bintang IV memiliki kontribusi dalam menyumbang PAD, sedangkan untuk pajak hotel bintang III kurang memiliki konteribusi terhadap PAD dan untuk pajak hotel bintang II, pajak hotel bintang I, pajak hotel melati III, pajak hotel melati II, pajak hotel melati I dan home stay tidak meliki konteribusi terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta.

commit to user



Tabel 16.2. Kontribusi Objek-objek Pajak Restoran terhadap PAD Tahun 20072009

No.


1. 2. 3..

Restoran Rumah makan Kafe

2007 SB KB TB

Tahun 2008 SB CB TB

2009 SB CB TB

Pada tahun 2007 penerimaan pajak restoran berdasarkan klasifikasinya untuk pajak restoran sangat berkontribusi, untuk pajak rumah makan kurang berkontribusi dan untuk pajak kafe tidak memiliki kontribusi dalam menyumpang PAD kota Surakarta. Pada tahun 2008 penerimaan pajak restoran berdasarkan klasifikasinya untuk pajak restoran sangat berkontribusi,untuk pajak rumah makan cukup berkontribusi dan untuk pajak kafe tidak berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta. Pada tahun 2009 sama dengan tahun 2008. Penerimaan pajak restoran berdasarkan klasifikasinya untuk pajak restoran sangat berkontribusi,untuk pajak rumah makan cukup berkontribusi dan untuk pajak kafe tidak berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta.

2. Penafsiran Pengujian Hipotesis Hasil dari analisis rasio tentang efektifitas dan kontribusi pajak hotel dan restoran menunjukan bahwa secara keseluruhan pajak hotel dan restoran sudah sangat efektif dan memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta. Namun bila berdasarkan klasifikasi hotel maupun klasifikasi restoran tidak semua objek pajak hotel dan restoran sudah efektif dan memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian maka Ha1 diterima dan Ho1 ditolak , Ha2 ditolak dan Ho2 diterima, Ha3 diterima dan Ho3 ditolak, Ha4 ditolak dan Ho4 diterima . Yang berarti penerimaan pajak hotel dan restoran

Kota

Surakarta secara keseluruhan sudah efektif selama tahun 2007-2009, penerimaan

commit to user



pajak hotel dan restoran Kota Surakarta berdasarkan klasifikasinya belum efektif selama tahun 2007-2009, Penerimaan pajak hotel dan restoran Kota Surakarta secara keseluruhan memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Surakarta tahun 2007-2009 dan penerimaan pajak hotel dan restoran Kota Surakarta berdasarkan klasifikasinya tidak memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Surakarta tahun 2007-2009. Penafsiran pengujian hipotesis tentang kontribusi pajak hotel dan restoran berdasarkan klasifikasinya terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta tahun 2007-2009 dinyatakan belum semuanya berkontribusi karena berdasar pada kriteria menurut Fuad Bawasir, sedangkan bila merujuk pada data pajak hotel dan restoran berdasarkan klasifikasinya memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta tahun 2007-2009 walaupun jumlahnya sangat kecil

3. Kesimpulan Pengujian Hipotesis Dalam penelitian ini terdapat empat hipotesis sebagai berikut: a. Bahwa penerimaan pajak hotel dan restoran di kota Surakarta secara keseluruhan sudah efektif selama tahun 2007 - 2009. b. Bahwa penerimaan pajak hotel dan restoran di kota Surakarta berdasarkan klasifikasinya sudah efektif selama tahun 2007 - 2009. c. Bahwa penerimaan pajak hotel dan restoran secara keseluruhan mempunyai kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Surakarta dari tahun 20072009. d. Bahwa penerimaan pajak hotel dan restoran berdasarkan klasifikasinya mempunyai kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Surakarta dari tahun 2007-2009. Setelah dilakukan pengujian hipotesis maka hipotesis diatas ada yang ditolak dan ada yang diterima. Berikut rincian masing-masing hipotesis: a. Bahwa penerimaan pajak hotel dan restoran secara keseluruhan di kota Surakarta sudah efektif selama tahun 2007-2009 diterima. b. Bahwa penerimaan pajak hotel dan restoran di kota Surakarta berdasarkan klasifikasinya sudah efektif selama tahun 2007-2009 ditolak.

commit to user



c. Bahwa penerimaan pajak hotel dan restoran secara keseluruhan mempunyai kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Surakarta dari tahun 20072009 diterima. d. Bahwa penerimaan pajak hotel dan restoran berdasarkan klasifikasinya mempunyai kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Surakarta dari tahun 2007-2009 ditolak

C. Pembahasan Hasil Analisis Data Berdasarkan hasil pengujiaan analisis data yang telah peneliti lakukan menggunanakan analisis rasio, maka pembahasanya adalah sebagai berikut: secara keseluruhan penerimaan pajak hotel dan restoran kota Surakarta selama tahun 2007-2009 sudah sangat efektif dan sangat memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Namun bila berdasarkan pada klasifikasi objek pajak hotel dan pajak restoran tidak semua efektif dan berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta tahun 2007-2009.

1. Efektivitas

Pajak

Hotel

dan

Restoran

Kota

Surakarta

secara

Keseluruhan Tahun 2007-2009 Pada tahun 2007 secara keseluruhan pajak hotel dan restoran telah mencapai target yang telah ditetapkkan. Target pajak hotel pada tahun 2007 sebesar Rp. 4.384.000.000,00 sedangkan pencapaian penerimaanya sebesar Rp. 4.403.515.967,00 (100,45%). Untuk pajak restoran target pada tahun 2007 adalah sebesar Rp. 5.282.914.000 sedangkan pencapaian penerimaannya adalah sebesar Rp. 6.193.638.884,00 (103,23%) Pada tahun 2008 sama seperti tahun 2007 yaitu penerimaan pajak hotel dan restoran secara keseluruhan sangat efektif. Hal ini terbukti dengan pencapaian penerimaan yang telah melebihi target yang telah ditentukan. Target penerimaan pajak hotel pada tahun 2008 adalah sebesar Rp. 5.200.000.000,00 sedangkan penerimaanya adalah sebesar Rp. 5.213.358.162,000 (100,25 %). Untuk pajak restoran targetnya adalah sebesar Rp. 7.500.000.000,00 sedangkan penerimaanya sebesar Rp. 7.647.041.788,00 ( 101, 96 %).

commit to user



Pada tahun 2009 pajak hotel dan restoran juga sangat efektif. Target yang telah ditetapkan dapat terlampaui. Target pajak hotel secara keseluruhan pada tahun 2009 adalah Rp. 6.700.00.000,00 sedangkan penerimaanya adalah sebesar Rp. 7.251.331.746,00 ( 108, 22 %). Untuk pajak restoran secara keseluruhan targetnya adalah sebesar Rp. 8.999.970.000 sedangkan penerimaanya adalah sebesar Rp. 9.044.588.060,00 ( 100,50 %). Dengan demikian rata-rata prosentase efektivitas pajak hotel secara keseluruhan selama tahun 2007-2009 yaitu sebesar 102,97 %, sedangkan untuk pajak restoran secara keseluruhan sebesar 101.90 %.

2. Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran Kota Surakarta berdasarkan klasifikasinya Tahun 2007-2009 Selama kurun waktu

tahun 2007-2009 tidak semua pajak hotel dan

restoran berdasarkan klasifikasinya efektif. Hal ini dikarenakan ada beberapa objek pajak yang penerimaanya jauh dari target yang telah ditetapkan. Berikut adalah rincianya masing-masing:

a. Efektivitas Pajak Hotel Bintang IV tahun 2007-2008 Pada tahun 2007-2009 efektitasn pajak hotel bintang IV dapat dikatakan efektif, bahkan untuk tahun 2009 sangat efektif. Pada tahun 2007 target penerimaan pajak hotel bintang IV adalah Rp. 2.848.202.000,00 dan pencapaian penerimaanya adalah sebesar Rp. 2.413.772.001,00, atau tercapai sekitar 97,16 % dan dapat dikatakan efektif. Pada tahun 2008 target penerimaan pajak hotel bintang IV adalah sebesar Rp. Rp. 2.830.641.000,00 dan pencapaian penerimaanya adalah sebesar Rp. 2.722.059.215,00. Dengan tingkat efektivitas sebesar 96,16 %, maka penerimaan pajak Hotel Bintang IV pada tahun 2008 dapat dikatakan efektif. Pada tahun 2009 target penerimaan pajak hotel bintang IV adalah sebesar Rp. 3.312.600.000,00 dan pencapaian penerimaanya adalah sebesar Rp. 3.791.454.969,00. Dengan tingkat efektivitas sebesar 114,46% maka penerimaan pajak Hotel Bintang IV pada tahun 2009 dapat dikatakan sangat efektif.

commit to user



Selama 3 tahun, yaitu tahun 2007-2009 efekrivitas pajak Hotel Bintang IV mengalami fluktuasi naik dan turun. Penurunan efektivitas terjadi pada tahun 2008, tetapi hanya sedikit saja, yaitu sebesar 1 %. Rata-rata efektivitas selama 3 tahun adalah sebesar 102,59 %.

b. Efektivitas Pajak Hotel Bintang III Tahun 2007-2009 Pada tahun 2007-2009 tingkat efektivitasan pajak hotel bintang III sudah efektif, bahkan untuk 2 tahun terakir sangat efektif. Pada tahun 2007 target penerimaan pajak hotel bintang III sebesar Rp. 414.794.000,00 dan tingkat pencapaian penerimaanya sebesar Rp. 374.213.278,00. Hal ini bisa dikatakan bahwa pencapaian targetnya sebesar 90,21 % dan dapat dikatakan efektif. Pada tahun 2008 target penerimaan pajak hotel bintang III sebesar Rp. 404.287.000,00 dan dapat dicapai sebesar Rp. 684.351.750,00. Hal ini berarti tingkat pencapaian target sebesar 169,02 % dan dapat dikatakan sangat efektif. Pada tahun 2009 target penerimaan pajak hotel bintang III sebesar Rp. 732.835.000,00 dan dapat dicapai sebesar Rp. 1.302.704.120. tingkat pencapaian targetnya sebesar 177,76 % dan dapat dikatakan sangat efektif. Selama tahun 2007-2009 efektivitas pajak Hotel Bintang III selalu mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Rata-rata efektivitas pajak Hotel Bintang III selama tahun 2007-2009 adalah sebesar 145,66 %.

c. Efektivitas Pajak Hotel Bintang II Tahun 2007-2009 Selama tahun 2007 pajak hotel bintang dua sangat efektif namun pada tahun 2008 menjadi efektif dan tahun 2009 menjadi tidak efektif Pada tahun 2007 target pajak hotel bintang II sebesar Rp. 137.165.000,00 dan dapat tercapai sebesar Rp. 365.444.778,00. tingkat efektivitasnya sebesar 266,43% dan dapat dikatakan sangat efektif.

commit to user



Pada tahun 2008 target penerimaan pajak hotel bintang II sebesar Rp. 423.750.000,00 dan dapat tercapai sebesar Rp. 416.588.412,00.

Tingkat

efektivitasanya sebesar 98,30 % dan dapat dikatakan efektif. Pada tahun 2009 target penerimaan pajak hotel

sebesar Rp.

999.485.000,00 dan dapat dicapai sebesar Rp. 462.532.324,00. tingkat efektivitasanya sebesar 46,28 % dan dapat dikatakan tidak efektif. Selama tahun 2007-2009 efektivitas pajak Hotel Bintang II selalu mengalami penurunan dari tahun-ketahun. Rata-rata efektivitas pajak Hotel Bintang II selama tahun 2007-2009 adalah sebesar 137,00%.

d. Efektivitas Pajak Hotel Bintang I tahun 2007-2009 Pada tahun 2007 target penerimaan pajak hotel bintang I sebesar Rp. 203.366.000,00 dan dapat tercapai sebesar Rp. 294.447.193,00. tingkat efektivitasnya sebesar Rp. 144,79 % dan dapat dikatakan sangat efektif. Pada tahun 2008 target penerimaan pajak hotel Bintang I sebesar Rp. 358.429.000,00 dan dapat tercapai sebesar Rp. 291.072.086,00. tingkat efektivitasanya sebesar 81,21 % dan dapat dikatakan cukup efektif. Pada tahun 2009 target penerimaan pajak hotel bintang I adalah sebesar Rp. 451.635.000,00 dan dapat dicapai sebesar Rp. 465.983.640,00. Tingkat efektifitasanya mencapai 103,18 % dan dapat dikatakan sangat efektif. Selama kurun waktu 3 tahun efektivitas pajak Hotel Bintang I mengalami fluktuasi. Terjadi penurunan pada tahun 2008 dan kembali naik pada tahun 2009. Rata-rata presentase efektivitas pada tahun 2007-2009 adalah sebesar 109,73 %.

e. Efektivitas Pajak Hotel Melati III Tahun 2007-2009 Pada tahun 2007 target penerimaan pajak hotel melati III adalah sebesar Rp. 615.717.000,00 dan dapat tercapai sebesar sebesar Rp. 398.398.159,00. tingkat efektivitasnya adalah sebesar 64,70 % dan dapat dikatakan kurang efektif. Pada tahun 2008 target penerimaan pajak hotel melati III adalah sebesar Rp. 496.354.000,00 dan dapat tercapai sebesar Rp. 422.956.507,00. tingkat efektivitasnya adalah sebesar 85,21 % dan dapat dikatakan cukup efektif.

commit to user



Pada tahun 2009 target penerimaan pajak hotel melati III adalah sebesar Rp. 462.000.000,00 dan dapat tercapai sebesar Rp. 452.806.256,00. tingkat efektivitasnya adalah sebesar 98,10 % dan dapat dikatakan efektif. Selama kurun waktu 3 tahun presentase efektivitas pajak Hotel Melati III selalu mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Rata-rata presentase efektivitas pajak Hotel Melati III selama tahun 2007-2009 adalah sebesar 82,67%.

f. Efektivitas Pajak Hotel Melati II Tahun 2007-2009 Pada tahun 2007 target penerimaan pajak hotel melati II adalah sebesar Rp. 379.128.000,00 dan dapat dicapai sebesar Rp. 375.852.009,00. tingkat efektivitasanya sebesar 99,14 %. Dan dapat dikatakan efektif. Pada

tahun

2008

target

penerimaan

pajak

hotel

sebesar

Rp.

456.870.000,00 dan dapat tercapai sebesar Rp. 487.449.627,00. tingkat efektivitasnya adalah sebesar 106,69 % dan dapat dikatakan sangat efektif. Pada tahun 2009 target penerimaan pajak hotel melati II adalah sebesar Rp. 472.000.000 dan dapat tercapai sebesar Rp. 538.622.839,00. Tingkat efektivitasnya adalah sebesar 114,11 % dan dapat dikatakan sangat efektif. Selama tahun 2007-2009 presentase efektivitas pajak Hotel Melati II selalu mengalami kenaikan. Rata-rata presentase efektivitas selama tahun 2007-2009 adalah sebesar 106,65 %.

g. Efektivitas Pajak Hotel Melati I Tahun 2007-2009 Pada tahun 2007 target penerimaan pajak hotel melati I adalah sebesar Rp. 146.448.000,00 dan dapat tercapai sebesar Rp. 143.627.879,00. Tingkat efektivitasnya sebesar 98,07 % dan dapat dikatakan efektif. Pada tahun 2008 target penerimaan pajak hotel melati I sebesar Rp. 181.029.000,00 dan dapat tercapai sebesr Rp. 141.260.965,00. tingkat efektivitasanya sebesar 78,03 % dan dapat dikatakan kurang efektif. Pada tahun 2009 Target penerimaan pajak hotel melati I adalah sebesar Rp. 187.000.000,00 dan dapat dicapai sebesar Rp. 188.479.758,00. tingkat efektivitasanya adalah sebesar Rp. 100,79 % dan dapat dikatakan sangat efektif.

commit to user



Selama tahun 2007-2009 presentase efektivitas pajak Hotel Melati I mengalami fluktuasi. Presentase efektivitas pajak hotel Melati I menurun pada tahun 2008 dan kembali naik pada tahun 2009. rata-rata presentase efektivitas selama tahun 2007-2009 adalah sebesar 92,3 %.

h. Efektifitas Pajak Home Stay Tahun 2007-2009. Pada tahun 2007 target penerimaan pajak Hotel Home Stay adalah sebesar .180.000,00 dan dapat tercapai sebesar Rp. 37.760.670,00. tingkat efektivitasnya adalah sebesar 1187,44 % dan dapat dikatakan sangat efektif. Pada tahun 2008 target penerimaan pajak hotel home stay adalah 48.640.000,00 dan dapat dicapai sebesar Rp. 47.619.600,00. tingkat efektivitasnya adalah sebesar 97.90 % dan dapat dikatakan efektif. Pada tahun 2009 target penerimaan pajak hotel home stay adalah Rp. 82.445.000 dan dapat dicapai sebesar Rp. 48.747.840,00. tingkat efektivitasnya adalah sebesar 59,12 % dan dapat dikatakan tidak efektif. Pada tahun 2007 efektivitas pajak home stay mencapai 1187,44 % dan terus mengalami penurunan pada tahun 2008 menjadi 97.90 % dan kembali menurun ditahun 2009 menjadi 59,12 %. Rata-rata presentase efektivitas pajak home stay selama tahun 2007-2009 adalah sebesar 448,15%.

i. Efektivitas Pajak Restoran Tahun 2007-2009 Pada tahun 2007 target pajak restoran adalah sebesar Rp. 5.282.914.000,00 dan dapat tercapai sebesar Rp. 4.546.331.668,00. tingkat efektivitasnya adalah sebesar 86,06 % dan dapat dikatakan cukup efektif. Pada tahun 2008 target pajak restoran adalah sebesar Rp. 5.630.820.000,00 dan dapat tercapai sebesar Rp. 5.494.370.000,00. tingkat efektivitasnya adalah sebesar 97, 00% dan dapat dikatakan efektif Pada tahun 2009 target pajak restoran adalah sebesar Rp. 6.756.970.000,00 dn dapat tercapai sebesar Rp. 6.640.506.330,00. tingkat efektivitasnya adalah sebesar 98,28 % dan dapat dikatakan efektif

commit to user



Selama 3 tahun presentase efektivitas pajak restoran selalu mengalami kenaikan. Rata-rata presentase efektivitas selama tahun 2007-2009 adalah sebesar 93,78 %.

j. Efektivitas Pajak Rumah Makan Tahun 2007-2009 Pada tahun 2007 target pajak rumah makan sebesar Rp. 597.807.000,00 dan dapat dicapai sebesar Rp. 1.543.859.882,00. tingkat efektivitasnya sebesar 258,25 % dan dapat dikatakan sangat efektif. Pada tahun 2009 target pajak rumah makan sebesar Rp. 1.744.155.000,00 dan dapat dicapai sebesar Rp. 2.096.063.274,00. tingkat efektivitasnya sebesar 120,18 % dan dapat dikatakan sangat efektif. Pada tahun 2009 target pajak rumah makan sebesar Rp. 2.093.000.000,00 dan dapat dicapai sebesar Rp. 2.244.008.962,00. tingkat efektivitasnya sebesar 107,21 % dan dapat dikatakan sangat efektif. Selama 3 tahun presentase efektivitas pajak rumah makan terus mengalami penurunan. Rata-rata efektivitas pajak rumah makan selama tahun 2007-2009 adalah sebesar 121,41 %.

k. Efektivitas Pajak Kafe Tahun 2007-2009 Pada tahun 2007 target pajak kafe sebesar Rp. 119.279.000,00 dan dapat dicapai sebesar Rp. 103.447.334,00. tingkat efektivitasnya sebesar 86,73 % dan dapat dikatakan cukup efektif. Pada tahun 2008 target pajak kafe sebesar Rp. 125.025.000,00 dan dapat dicapai sebesar Rp. 56.608.514,00. tingkat efektivitasnya sebesar 45,28 % dan dapat dikatakan tidak efektif Pada tahun 2009 target pajak kafe sebesar Rp. 150.000.000,00 dan dapat dicapai sebesar Rp. 160.072.768,00. tingkat efektivitasnya sebesar 106,70 % dan dapat dikatakan sangat efektif Selama 3 tahun presentase efektivitas pajak kafe mengalami fluktuasi. Menurun pada tahun 2008 dan kembali meningkat pada tahun 2009. rata-rata presentase penerimaan pajak kafe selama tahun 2007-2009 adalah sebesar 79,57%

commit to user



3. Kontribusi

Pajak

Hotel

dan

Restoran

Kota

Surakarta

secara

Keseluruhan terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2007-2009 Kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah dapat diukur dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Setelah didapat perbandinganya maka dapat dilihat berdasarkan kriterianya apakah memiliki kontribusi atau tidak. Berdasarkan perhitungan diatas didapat bahwa nilai perbandingan antara pajak hotel secara keseluruhan terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2007 adalah sebesar 4,91 %

yang berarti bahwa pajak hotel dan restoran secara

keseluruhan sangat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Pada tahun 2008 terjadi peningkatan kontribusi pajak hotel secara keseluruhan terhadap pendapatan asli daerah menjadi 5,06 %, yang berarti bahwa pada tahun 2008 pajak hotel dan restoran sangat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Kontribusi pajak hotel secara keseluruhan terhadap pendapatan asli daerah juga mengalami kenaikan yang besar pada tahun 2009, yaitu sebesar 7,11 %. Yang berarti pada tahun 2009 kontribusi pajak hotel secara keseluruhan sangat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Surakarta. Pada tahun 2007

rasio perbandingan antara pajak restoran secara

keseluruhan terhadap pendaptan asli daerah adalah sebesar 6,73 % yang berarti bahwa pajak restoran secara keseluruhan sangat kontribusi terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta. Tahun 2008 terjadi peningkatan

kontribusi pajak

restoran secara keseluruhan, yaitu menjadi 7,43% dan berarti bahwa pajak restoran secara keseluruhan pada tahun 2008 sangat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Pada tahun 2009 terjadi peningkatan kembali presentase kontribusi pajak restoran secara keseluruhan terhadap pendapatan asli daerah menjadi sebesar 8.87 % dan berarti penerimaan pajak hotel dan restoran secara keseluruhan sangat mempunyai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta tahun 2009.

commit to user



4. Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Kota Surakarta berdasarkan klasifikasinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2007-2009 Selama kurun waktu tahun 2007-2009 tidak semua pajak hotel dan restoran berdasarkan klasifikasinya menurut kriteria Fuad Bawasir mempunyai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta. Hal ini dikarenakan adanya penerimaan objek pajak hotel maupun pajak restoran yang masih sangat sedikit dibandingkan dengan pendapatan asli daerah. Diantara objek pajak hotel dan restoran hanya pajak hotel bintang IV dan pajak restoran yang selama tahun 2007-2009 memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan objek pajak hotel dan restoran bedasarkan klasifikasinya yang lain kurang dan tidak mempunyai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Namun bila melihat pada perhitungan data yang diperoleh didapat bahwa penerimaan pajak hotel dan restoran berdasarkan klasifikasinya memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta tahun 2007-2009 Walaupun jumlahnya sedikit dan belum memenuhi kriteria kontribusi menurut Fuad Bawasir. Pada pajak hotel yang mempunyai kontribusi terbesar adalah pajak hotel bintang IV, dimana pada tahun 2007 nilai perbandinganya terhadap pendapatan asli daerah sebesar 2,7% dan berati cukup berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Pada tahun 2008 terjadi penurunan presentase kontribusi menjadi 2,64% yang berarti cukup memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dan pada tahun 2009 terjadi peningkatan presentase kontribusi menjadi 3,72 % yang berarti memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Pada pajak restoran selama tahun 2007-2009 sangat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta. Pada tahun 2007 presentase kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah sebesar 5,08% dan mengalami peningkatan pada tahun 2008 menjadi 5,34 % serta mengalami peningkatan kembali pada tahun 2009 menjadi 6,51%. Untuk objek pajak hotel dan restoran berdasarkan kualifikasi lainya bisa dikatakan kurang dan tidak memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah karena nilai perbandinganya yang terlalu sedikit, yaitu dbawah 1,73 %. Hal ini

commit to user



dikarenakan jumlah penerimaan yang sedikit dibandinngkan nilai pendapatan asli daerah yang besar

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. SIMPULAN Berdasarkan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran kota Surakarta secara keseluruhan tahun 2007-2009, untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran kota Surakarta berdasarkan klasifikasinya selama tahun 2007-2009, untuk mengetahui kontribusi pajak hotel dan restoran secara keseluruhan terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta tahun 2007-2009, untuk mengetahui kontribusi pajak hotel dan restoran berdasarkan klasifikasinya terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta tahun 2007-2009, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Penerimaan pajak hotel dan restoran kota Surakarta secara keseluruhan selama tahun 2007-2009 sudah sangat efektif. Persentase efektivitas pajak hotel secara keseluruhan tahun 2007 sebesar 100, 45%, tahun 2008 sebesar 100,25 % dan tahun 2009 sebesar 108,22 %. Sedangkan untuk pajak restoran secara keseluruhan persentase efektivitasanya tahun 2007 sebesar 103,23 %, tahun 2008 sebesar 101, 96 % dan tahun 2009 sebesar 100,50 %. 2. Penerimaan pajak hotel dan restoran kota Surakarta berdasarkan klasifikasinya selama tahun 2007-2009 belum semuanya efektif. Hal ini dikarenakan ada objek-objek pajak hotel dan restoran yang penerimaanya jauh dari target yang ada. Berikut adalah rincian efektivitas pajak hotel dan restoran kota Surakarta berdasarkan klasifikasinya dari tahun 2007-2009: a. Pada tahun 2007 penerimaan pajak Hotel Bintang II, Hotel Bintang I dan Home Stay sangat efektif. Penerimaan pajak Hotel Bintang IV, Hotel Bintang III, Hotel Melati II, Hotel Melati I sudah efektif. dan penerimaan pajak Hotel Melati III kurang efektif. Sedangkan untuk pajak restoran rincianya adalah untuk pajak rumah makan sangat efektif, pajak restoran dan cafee cukup efektif.

commit to user 75



b.

Pada tahun 2008 penerimaan pajak hotel bintang III dan pajak Hotel melati II sangat efektif. penerimaan pajak hotel Bintang IV, pajak Hotel Bintang II dan pajak Home Stay sudah efektif. penerimaan pajak Hotel Bintang I, pajak Hotel Melati III cukup efektif dan Penerimaan pajak Hotel Melati I kurang efektif. Sedangkan Rincian efectivitas untuk pajak restoran adalah untuk pajak Rumah makan sangat efektif, untuk pajak restoran efektif dan untuk pajak cafee tidak efektif.

c. Pada tahun 2009 penerimaan pajak Hotel Bintang IV, pajak Hotel Bintang III, pajak Hotel Bintang I, pajak Hotel Melati II, Pajak Hotel Melati I sangat efektif, penerimaan pajak

Hotel Melati III sudah efektif dan

penerimaan Hotel Bintang II, dan Pajak Home Stay tidak efektif. Sedangkan untuk rincian efektifitas pajak restoran adalah untuk pajak rumah makan dan cafee sangat efektif dan pajak restoran sudah efektif. 3. Penerimaan pajak hotel dan restoran kota Surakarta secara keseluruhan sangat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah selama tahun 2007-2009. persentase kontribusi pajak hotel secara keseluruhan terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta tahun 2007 adalah sebesar 4,91 %, tahun 2008 sebesar 5,06% dan tahun 2009 sebesar 7,11 %. Sedangakan persentase kontribusi pajak restoran secara keseluruhan terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta tahun 2007 adalah sebesar 6,75 %, tahun 2008 sebesar 7,43 % dan tahun 2009 sebesar 8,87 %. 4. Penerimaan pajak hotel dan restoran berdasarkan klasifikasinya belum semua berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta selama tahun 2007-2009. Berikut adalah rincian kontribusi pajak hotel dan restoran berdasarkan klasifikasinya terhadap penerimaan asli daerah kota Surakarta tahun 2007-2009: a. Pada tahun 2007 hanya pajak hotel Bintang IV yang cukup berkontribusi, sedangkan untuk pajak

Hotel Bintang III, pajak Hotel Bintang II,

pajak Hotel Bintang I, pajak Hotel Melati III, pajak Hotel Melati II, pajak Hotel Melati I dan pajak Home Stay tidak memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta. Untuk pajak restoran berdasarkan

commit to user



klasifikasinya pajak restoran sangat efektif, pajak rumah makan kurang efektif dan untuk pajak kafe tidak efektif. b. Pada tahun 2008 sama seperti tahun 2007 yaitu hanya pajak hotel Bintang IV yang cukup berkontribusi, sedangkan untuk pajak Hotel Bintang III, pajak Hotel Bintang II, pajak Hotel Bintang I, pajak Hotel Melati III, pajak Hotel Melati II, pajak Hotel Melati I dan pajak Home Stay tidak memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta. Untuk pajak restoran berdasarkan klasifikasinya pajak restoran sangat efektif, pajak rumah makan cukup efektif dan untuk pajak kafe tidak efektif. c. Pada tahun 2009 untuk pajak Hotel Bintang IV berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta dan pajak Hotel Bintang III kurang berkontribusi, sedangkan untuk pajak Hotel Bintang II, pajak Hotel Bintang I, pajak Hotel Melati III, pajak Hotel Melati II, pajak Hotel Melati I dan pajak Home Stay tidak memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta. Untuk pajak restoran berdasarkan klasifikasinya pajak restoran sangat efektif, pajak rumah makan cukup efektif dan untuk pajak kafe tidak efektif.

B. IMPLIKASI Berdasarkan kesimpulan dan penelitian yang dilakukan, maka dapat dikemukakan implikasi bahwa pajak hotel dan restoran secara keseluruhan sangat efektif dan sangat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarata Namun bila berdasarkan klasifikasinya tidak semua pajak hotel dan restoran efektif dan berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Surakarta. Secara keseluruhan pajak hotel dan restoran sangat efektif berarti bahwa target yang selama ini ditetapkan telah tercapai. Dengan semakin efektif dan berkontribusinya pajak hotel dan restoran secara keseluruhan terhadap pendapatan asli daerah maka semakin besar pengaruh pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan pendapatan asli daerah kota Surakarta.

commit to user



C. SARAN 1. Bagi Pemerintah Kota Surakarta a. Pemerintah kota Surakarta perlu mengadakan sosialisasi tentang peraturan baru mengenai pajak hotel dan restoran dengan mengadakan pertemuan dengan wajib pajak hotel dan restoran yang ada di Surakarta, seperti mengadakan pertemuan untuk membahas peraturan dihapusnya pajak pertambahan nilai untuk hotel dan restoran yang berbeda dengan pajak hotel dan restoran. b. Pemerintah kota Surakarta harus dapat menerapkan sangsi yang tegas terhadap wajib pajak yang menunggak pajak, seperti melakukan penyitaan terhadap objek pajak bila telah menunggak lebih dari tiga tahun dan dalam waktu 7 hari

setelah dikeluarkan Surat

Pemberitahuan Paksa

belum dapat melunasi hutang pajaknya. c. Pemerintah kota Surakarta harus dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, seperti meningkatkan keamanan kota Surakarta sehingga usaha perekonomian dan pariwisata menjadi meningkat dan banyak tamu yang mengginap dan makan di hotel maupun restoran dan secara otomatis akan dapat meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran. d. Pemerintah kota Surakarta lebih meningkatkan acara-acara seperti SIEM agar selain dapat meningkatkan image kota Surakarta sebagai kota pariwisata juga dapat meningkatkan tingkat hunian hotel dan kunjungan ke restoran yang akan berakibat meningkatnya penerimaan pajak hotel dan restoran. 2. Bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Surakarta a. Mempertahankan dan meningkatkan persentase pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah melalui usaha-usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak hotel dan restoran. b. Melakukan pendataan ulang tentang objek pajak hotel terutama rumah kos karena masih banyak rumah kos yang belum menjadi objek pajak hotel.

commit to user



c. Melakukan validasi data tagihan pajak , sehingga dalam menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak sudah benar-benar mencerminkan tagihan pajak yang sesuai dengan potensi riilnya.

commit to user



DAFTAR PUSTAKA A. A. N. B. Dwiranda. Efektivitas Keuangan. http:// ejournal. Unud. Ac.Id, diunduh 24 Agustus, 2007 Abdul halim dan Theresia Damayanti.2007. Pengeloaan Keuangan Daerah. Yogyakarta. UPP STIM YKPM

.2004 Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta. UPP STIM YKPM Agus Rahmanto .2005. Efektivitas Pajak Hotel dan Kontribusinya terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Semarang Tahun 2000-2004. Semarang: UNES Agus Sulastiono. ALFABETA.

2001.

Manajemen

Penyelenggaraan

hotel.Bandung:

Andrian Sutedi. 2008. Hukum Pajak dan Retribusi Daerah. Bogor: Ghalia Indonesia. Deddy Supriyadi dan Dadang Sholihin. 2002. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Devas Nick. 1989.Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta: UI Press. Fuad Bawasir.1999. Peranan dan Strategi Keuangan di Daerah. Jakarta: Gramedia. J. Riwu Kaho.1995. Prospek Otonomi di Indonesia. Jakarta. Gunung Agung. Kesit Bambang Prakosa. 2005. Pajak dan Retribusi Daerah. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta Lexy J. Moleong. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rodakarya Mardiasmo. 2003. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Offset. Marsum. 1993. Restoran dan segala permasalahanya. Yogyakarta : Andi Offset. Mohamad Mahsum. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

commit to user



Mohammad Riduansyah.2003. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna Mendukung Pendapatan Asli Pelaksanaan Otonomi Daerah. Vol 7. No 2 Moh. Nazir.1999. Metode Penelitian. Jakarta: Glalia Indonesia Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 15 Tahun 2009, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 9 Tahun 2002, tentang Pajak Hotel. Surakarta: DPPKA Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 10 Tahun 2002, tentang Pajak Restoran. Surakarta: DPPKA Ratih Purbasari. 2008. Analisis Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Malang dalam Melaksanakan Otonomi Daerah. Malang: FE UM Siti Resmi.2004. Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat. Sugiono.2008. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: ALFABETA. Suharsimi Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Reneka Cipta Undang-undang No. 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua UU No. 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah Undang-undang No. 34 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang No. 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Undang-undang No 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-undang No. 34 Tahun 2000, Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Winarno. Surakhmad. 1994. Pengantar Penelitian Ilmiah. Bandung: Tarsito

commit to user

EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN

Recommend Documents