Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Samarinda Arinda Trywilda Fakultas Ekonomi Unifersitas Mulawarman Drs. Hamid Bone, M.Si, Ak Fakultas Ekonomi Unifersitas Mulawarman Anisa Abubakar, SE, M.Si Fakultas Ekonomi Unifersitas Mulawarman Abstrak Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah dan untuk mencari atau mengetahui usaha atau kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah daerah Kota Samarinda untuk meningkatkan penerimaan di sektor Pajak Hotel dan Restoran agar kontribusinya bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda dapat lebih besar atau ditingkatkan lagi. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Hotel dan Restoran di Kota Samarinda di analisis dengan alat analisis “Distribusi Persentase” dan “Rata-rata Hitung” yang memberikan gambaran besarnya kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. Hasil analisis dan pembahasan, memperlihatkan bahwa rata-rata kelebihan realisasi terhadap target Pajak Hotel dan Restoran Kota Samarinda sebesar Rp887.548.811,81 atau dengan persentase 6,86% dari rata-rata yang telah ditargetkan yaitu sebesar Rp12.931.833.333,33. Kemudian dilihat dari hasil analisis selanjutnya, rata-rata kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah selama kurun waktu 6 tahun sebesar Rp13.819.382.145,15 dengan persentase sebesar 12,56%. Berkaitan dengan hal diatas, berarti bahwa setiap ada penambahan (kenaikan penerimaan pajak hotel dan restoran) sebesar puluhan, maka rata-rata Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda akan meningkat sebesar Rp13.819.382.145,15 dengan anggapan faktor-faktor lain yang juga berperan dalam pembentukan Pendapatan Asli Daerah. Kata kunci: Distribusi Persentase, Rata-rata Hitung, kontribusi Abstract Target of this writing is subject to be know Hotel Taxes contribution and Restaurant to Regions Original Income and to look for or knows effort or wisdom that sailed through by Samarinda City local government to increase acceptance at sectorallies Hotel and Restaurant Taxes that its contribution for Region Original Income City Samarinda can be even greater or improved again. Regions Original revenue enhancement pass through Hotel and Restaurant Taxes at Samarinda City at analisis with analysis tool “ Percentage distribution ” and “ Average Accounts ” one give picture outgrow Hotel Taxes contribution and Restaurant to Region Original Income Samarinda City. Analysis result and study, show that realizations excess average to Hotel Taxes target and Samarinda's City Restaurant as big as Rp 887.548.811,81 or with percentage 6,86% of average already been target which is as big as Rp 12.931.833.333,33. Then is seen from analysis result further, averagely Hotel Taxes contribution and Restaurant to Regions Original Income up to time 6 years as big as Rp13.819.382.145,15 by percentages as big as 12,56%. Get bearing with thing upon, that matter each available increases (taxes accepting ascension hotel and restaurant) as big as 1
tens, therefore average Regions Original Income City Samarinda will increase as big as Rp13.819.382.145,15 by other factor assumptions that also gets role in formation Region Original Income. Keywords: Percentage distribution, Average Accounts, contribution I. Pendahuluan Pembangunan daerah perlu dijalankan atau dikembangkan sebagai salah satu upaya penting untuk mewujudkan kehendak otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan otonomi semacam ini diharapkan agar daerah otonom tidak hanya menerima bantuan subsidi dari pusat, tetapi dituntut juga untuk mengali potensi dan sumber keuangan baru serta sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya, yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pembiayaan kegiatan pemerintah dan pembangunan tersebut dapat mendukung terwujudnya otonomi daerah yang luas dan nyata serta bertanggung jawab. Sumber-sumber pendapatan daerah pada dasarnya dapat dikatagorikan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu kelompok pertama merupakan Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan kelompok kedua yaitu pendapatan yang merupakan pemberian pemerintah termasuk sumbangan pemerintah pusat dan daerah tingkat I serta sumbangan lainnya yang telah diatur dengan undang-undang. Diantara sumber-sumber pendapatan tersebut, hasil pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang sangat pontensial dan memegang peranan yang sangat penting dalam penimgkatan Pendapatan Asli Daerah, disamping sumber-sumber pendapatan daerah lainnya. Salah satu jenis pajak daerah yang ada pada sebagian pemerintah kota/kabupaten mempunyai kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan asli daerah adalah pajak Hotel dan Restoran. Begitu juga dengan kota samarinda sebagai daerah tingkat II dan sekaligus ibukota Propinsi Kalimantan Timur juga memerlukan pembiayaan pembangunan dan pemerintahan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang salah satunya diperoleh dengan mengadakan pemungutan pajak hotel dan restoran. Kota Samarinda merupakan daerah yang sedang berkembang serta merupakan pusat pemerintahan dan pembangunan. Sasaran peningkatan sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak hotel dan restoran memiliki dua arti strategis yaitu sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah dan sebagai salah satu komponen dalam melaksanakan otonomi daerah. Efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pajak daerah perlu dilakukan mengingat jumlah target penerimaan yang ditetapkan setiap tahun anggaran relatife lebih kecil dibandingkan potensi yang dimiliki dari pajak hotel dan restoran untuk pemerintah kota samarinda. Kesenjangan antara potensi dan target yang telah di tentukan menyebabkan kecilnya jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan, yang berimplikasi pada para pengambil keputusan yang sulit melakukan perencanaan sumber pembiayaan secara lebih baik, sehingga upaya percepatan pelaksanaan pembangunan dapat terhambat dan otonomi daerah tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus dilakukan secara terintegrasi dan terkordinasi dari keseluruhan sistem penerimaan daerah. Upaya tersebut efektif apabila diketahui sumber penyebabnya. Oleh sebab itu harus ditemukan sumber penyebab masalah pokok dari kecilnya penerimaan pendapatan daerah yang merupakan langkah pertama yang harus dilakukan untuk memperoleh alternatif pemecahan masalah. Oleh sebab itu perlu suatu metode perhitungan untuk melihat sejauh mana pajak Hotel dan Restoran yang merupakan salah satu komponen Pajak Daerah Kota Samarinda, memberikan sumbangannya bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. 2
Penulis dalam mengambil judul Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda adalah untuk menjelaskan kontribusi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap perolehan Pendapatan Asli Daerah, khususnya pada Pemerintah Daerah Kota Samarinda dan juga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tidak saja bagi subjek permasalahan yang relevan dengan administrasi publik, khususnya administrasi keuangan daerah yang menjadi tema dan ruang lingkup penelitian ini, tetapi juga mencangkup disiplin ilmu lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengertian kepada pemilik Hotel dan Restoran bahwa kontribusi manakah yang sangat diperlukan dalam pembangunan daerah kota Samarinda. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah, seberapa besar kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah, seberapa besar kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda ? C. Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain : 1. Untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda. 2. Memberikan masukan bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda dalam menangani masalah pemungutan pajak hotel dan restoran. 3. Menambah pengetahuan penulis tentang permasalahan pemungutan pajak hotel dan restoran. 4. Sebagai bahan informasi penelitian selanjutnya dan semua pihak yang berkepentigan. II. Dasar Teori A. Akuntasi Tujuan akuntansi adalah menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh para pemakai dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi. Akuntansi sering disebut sebagai “bahasa bisnis”, atau akan lebih tepat jika disebut “bahasa pengambilan keputusan”. Semakin kita kuasai bahasa ini, akan semakin baik pula kita menangani berbagai aspek keuangan dalam kehidupan ini. Dalam suatu perusahaan atau unit ekonomi lainnya, akuntansi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan aktifitas oprasinya. Kegiatan akuntansi menghasilkan informasi berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan beserta hasil-hasil yang dicapainya, dimana informasi ini sangat dibutuhkan oleh pihak manajemen dalam mengelola usahanya, dan sebagai media untuk menilai kinerjanya dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan. Ada berbagai pengertian atau definisi tentang akuntansi yang diberikan oleh beberapa ahli, walaupun berdasarkan sudut pandang masing-masing dalam pengungkapan kalimatnya berbeda namun demikian mempunyai inti atau tujuan yang sama. Berikut ini pengertian Akuntansi menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut: Pendapat dari Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati dalam bukunya Akuntansi Perpajakan mendefinisikan akuntansi sebagai berikut: “Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan” (2007:1). Menurut Al. Haryono Jusup dalam bukunya 3
Dasar-dasar Akuntansi Jilid 1, definisi akuntansi dapat dirumuskan dari dua sudut pandang, yaitu definisi dari sudut pemakai jasa akuntansi, dan dari sudut proses kegiatannya adalah sebagai berikut: Ditinjau dari sudut pemakainya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai “suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi”.Sedangkan ditinjau dari sudut kegiatannya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai “proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi”. (2001:4-5) B. Akuntansi Pajak Akuntansi komersial menyajikan informasi tentang keadaan yang terjadi selama periode tertentu bagi manajemen atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan tujuan menilai kondisi dan kinerja perusahaan. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial. Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan. Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adannya akuntansi pajak, Wajib Pajak dapat dengan lebih mudah menyusun Surat Pemberitahuan Pajak. Akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. Namun untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu jika terdapat perbedaan antara ketentuan akuntansi dengan ketentuan perpajakan untuk keperluan pelaporan dan pembayaran pajak, maka Undang-undang perpajakan memiliki prioritas untuk dipatuhi agar tidak menimbulkan kerugian material bagi Wajib Pajak yang bersangkutan. Adapun pengertian Akuntansi Pajak menurut Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati, yaitu “Akuntansi Pajak adalah Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan” (2007:5). Akuntansi Pajak secara sederhana dapat didifinisikan sebagai “Bidang Akuntansi yang mengkalkulasi, menangani, mencatat, bahkan menganalisa dan membuat strategi perpajakan sehubungan dengan kejadian-kejadian ekonomi (transaksi) perusahaan”. (http://putra-finance-accounting-taxation.blogspot.com/2007/11/akuntansi-pajak-tax) C. Pajak 1.1 Pengertian Pajak Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan bersinambungan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan. Salah satu usaha dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber-sumber dana yang berasal dari dalam negeri yaitu pajak. Banyak ahli memberikan batasan tentang pajak, definisi pajak menurut para pakar, diantarannya pengertin pajak yang dikemukakan oleh Tubagus Chairil dalam bukunya Perpajakan menyebutkan bahwa, Pajak adalah iuran Negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dalam menjalankan pemerintahan. (2000:1) Selanjudnya pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro yang dikutib Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan menyebutkan bahwa, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (2003:1)
4
1.2 Fungsi Pajak Pajak mempunyai dua fungsi, sebagai mana yang disebutkan oleh Mardiasmo di dalam bukunya yang berjudul Perpajakan, antara lain: 1. Fungsi Budgetair Yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaranpengeluarannya. 2. Fungsi mengatur (regulerend) Yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. (2003:1) 1.3 Tarif Pajak Tarif yang dikenal dan diterapkan selama ini dibebankan menjadi 4 (empat) menurut Mardiasmo di dalam bukunya yang berjudul Perpajakan, yaitu: 1. Tarif sebanding / proporsional, yaitu tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. 2. Tarif tetap, yaitu tarif yang berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 3. Tarif progresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. 4. Tarif degresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. (2003:9-10) 1.4 Pengelompokan Pajak Dalam hukum pajak terdapat pembagian jenis-jenis pajak yang digolongkan dalam berbagai jenis kelompok sebagai mana di kemukakan oleh Yusdianto Prakoso dalam bukunya Akuntansi Perpajakan Terapan, sebagai berikut: a) Menurut golongannya Menurut golongan, pajak dikelompokan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung b) Menurut sifatnya Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. c) Menurut Lembaga Pemungutnya Menurut lembaga pemungutanya, pajak dapat dikelompokan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. (2004:6-7) 1.5 Syarat Pungutan Pajak Karena pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta kesektoran negara maka agar pemungutannya tidak menimbulkan berbagai hambatan atau perlawatan, maka pemungutannya harus memenuhi syarat sebagaimana yang dikemukakan oleh Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan sebagai berikut: 1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) 3. Tidak menggangu perekonomian (Syarat Ekonomis) 4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil) 5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. (2003:2) Dari kelima syarat diatas harus dipenuhi agar dalam melakukan pungutan pajak tidak akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaannya. 1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak Tata cara pemungutan pajak tersebut akan dijelaskan seperti di bawah ini. Pemungutan pajak dapat di lakaukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, yaitu: a. Stelsel Nyata (riel stelsel) 5
Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir priode (setelah penghasilan rill diketaui). b. Stelsel Anggapan (fictieve stelsel) Pengenaan pajak di dasarkan kepada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. c. Stelsel Campuran Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali. Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 (tiga) asas, yaitu: a. Asas Domisili (asas tempat tinggal) Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri. b. Asas Sumber Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. c. Asas Kebangsaan Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan 3 sistem, yaitu: a. Official Assessment system Adalah suatu system pungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Cirri-cirinya: 1) Wewenang untuk menentukan untuk besarnya pajak terutang ada pada fiskus. 2) Wajib pajak bersifat pasif. 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. b. Self Assessment System Adalah suatu system pungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Cirri-cirinya: 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri. 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. 3) Fiskus tidak ikut campur dan mengawasi. c. With Holding System Adalah suatu sistem pungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Cirri-cirinya: 6
Wewenang menentukan besarnya pajak yag terutang ada pada pihak ketiga, fihak selain fiskus dan wajib pajak. (2003:6-8) D. Pajak dan Retribusi Daerah 2.1 Dasar Hukum Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang terbagi menjadi dua, yaitu pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi propinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-undang tersebut ditetapkan sebelas jenis pajak daerah yaitu empat jenis pajak propinsi dan tujuh jenis pajak kabupaten/kota. 1. Pajak Propinsi, terdiri dari : a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air. b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air. c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. 2. Pajak Kabupaten / Kota, terdiri dari : a. Pajak Hotel b. Pajak Restoran c. Pajak Hiburan d. Pajak Reklame e. Pajak Penerangan Jalan f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C g. Pajak Parkir. 2.2 Definisi Pajak Daerah Pengertian pajak daerah berdasarkan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 yang dikutib oleh Kesit Bambang Prakoso, dalam bukunya Pajak dan Retribusi Daerah, adalah sebagai berikut : Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggeraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. (2003:2) Sedangkan pengertian Pajak Daerah menurut Prof. Dr. Rahardjo Adisasmita, M.Ec. dalam bukunya Pembiayaan Pembangunan Daerah, mengemukakan bahwa, Pajak Daerah yaitu kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memeberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum. (2009:72) 2.3 Definisi Retribusi Daerah Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Menurut Marihot P. Siahaan, S.E. dalam bukunya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undangundang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 26, adalah sebagai berikut, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 7
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (2003:372) Sedangkan Retribusi Daerah menurut Prof. Dr. Rahardjo Adisasmita, M.Ec. dalam bukunya Pembiayaan Pembangunan Daerah, mengemukakan bahwa, Retribusi Daerah yaitu pungutan sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah. (2009:112) E. Pajak Hotel dan Restoran 3.1 Pengertian Pajak Hotel dan Restoran Pajak merupakan sumber keuangan pokok dari daerah termasuk di dalamnya Pajak Hotel dan Restoran. Menurut Muqodium, dalam bukunya yang berjudul Perpajakan, pengertian dari Pajak Hotel dan Restoran adalah sebagai berikut: Pajak Hotel dan Restoran adalah pajak atas pelayanan hotel dan restoran. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau beristirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Restoran atau Rumah Makan adalah tempat menyantap makanan dan / atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering. Pajak Hotel dan Restoran dapat disingkat PHR, tergolong sebagai Pajak Daerah Tingkat II. (2000:127) 3.2 Objek Pajak dan Pengecualiannya Objek Pajak Hotel dan Restoran adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran dihotel dan / atau restoran, termasuk : a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek : Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek meliputi antara lain: gubuk wisata (cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (hostel), losmen, dan rumah penginapan. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar 15 (lima belas) atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pelayanan penunjang antara lain: telpon, faksimil, teleks, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, taksi, dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola penginapan. c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum. d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel. e. Penjualan makanan dan/atau minuman di tempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya. 3.3 Subjek Pajak Subjek Pajak Hotel dan Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel dan restoran. Wajib Pajak Hotel dan Restoran adalah pengusaha hotel dan restoran. 3.4 Tarif dan Dasar Pengenaan Besarnya jumlah pajak hotel dan restoran yang terutang dihitung mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Tarif Pajak Hotel dan Restoran ditetapkan paling tinggi adalah 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Hotel dan Restoran ditetapkan dengan peraturan daerah. Dasar Pengenaan Pajak Hotel dan Restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel dan restoran. Tempat terutangnya Pajak Hotel dan Restoran adalah di wilayah daerah tempat hotel dan/ atau restoran berlokasi. 8
F. Pendapatan Asli Daerah 4.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan asli daerah dikategorikan dalam pendapatan rutin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Jadi pengertian dari pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendaptan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya. Menurut Deddy Supriady Barata Kusuma dan Dadang Solihin dalam bukunya Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, mengemukakan bahwa: Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. (2002:171) Sedangkan menurut Rustian Kamaluddin dalam bukunya Pembangunan Ekonomi Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. (2000:47) 4.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain Penerimaan yang sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan, yang terdiri : a. Pajak Daerah Pajak daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan daerah yang dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik. b. Retribusi Daerah Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. c. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah Bagian Badan Usaha Milik Daerah ialah bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan badan usaha milik daerah. Sedangkan perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Merupakan penerimaan selain yang disebutkan di atas tapi sah. Penerimaan ini mencakup sewa rumah dinas daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah dan penerimaan-penerimaan lain yang sah menurut Undang-Undang. G. Definisi Konsepsional Salah satu sumber penerimaan yang memberikan kontribusi yang cukup besar dalam kegiatan pembangunan adalah berasal dari pajak. Pajak merupakan iuran yang dapat dipaksakan atau diwajibkan pembayarannya dan tidak mendapat imbalan secara langsung yang di tetapkan oleh undang-undang. Hal ini dikarenakan hasil dari penerimaan pajak tersebut dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
9
Pada saat ini ada beberapa macam pajak yang dikelola oleh daerah mengingat potensi yang ada di daerah memungkinkan untuk dijadikan salah satu penerimaan bagi daerah itu melalui pajak. Salah satu pajak daerah dapat diandalkan diantaranya adalah Pajak Hotel dan Restoran. Pajak Hotel dan Retoran merupakan pungutan daerah atas pelayanan hotel dan restoran yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut. Yang dimaksud pungutan disini yaitu fasilitas atau pelayanan yang diberikan atau disediakan di hotel atau restoran. Sedangkan yang memikul beban pajak hotel dan restoran adalah mereka yang melakukan pembayaran atas harga makanan dan minuman di restoran atau sewa kamar dirumah penginapan, dengan kata lain konsumenlah yang menanggung beban pajak hotel dan restoran. Dengan semakin besarnya minat konsumen untuk menggunakan fasilitas jasa hotel dan restoran maka perkembangan hotel dan restoran semakin tinggi. Berkembangnya hotel, rumah penginapan dan rumah makan akan mempengaruhi jumlah penerimaan daerah setempat. Berdasarkan dengan peryataan tersebut, maka penulis mengemukakan beberapa indikator yang dianggap perlu untuk memberikan gambaran yang bersifat konsepsional meliputi : Pendapatan Asli Daerah, Pajak daerah, Retribusi Daerah, Pajak Hotel dan Restoran. H. Kerangka Pikir Kerangka pikir adalah menggambarkan kerangka pemikiran penelitian. Kerangka pemikiran penelitian dapat digambarkan sebagai berikut : Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan Asset Daerah Kota Samarinda Pendapatan Asli Daerah
Pajak Hotel dan Restoran
Target
Realisasi
Rumusan Masalah : Seberapa besar kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah ?
Alat Analisis : Diduga bahwa kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda.
Alat Analisis :
Hasil Penelitian
Gambar 1. Kerangka Pikir 10
I.
Hipotesis Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan maka dapat di tarik suatu hipotesis, adalah : “Diduga bahwa kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda dari Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2011 cukup besar dan mengalami peningkatan”. III. Metode Penelitian A. Definisi Oprasional Dinas Pendapatan Daerah Samarinda adalah salah satu badan instansi pemerintah yang mengurusi bidang pemasukan pendapatan daerah setempat. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan Pemerintah Kota Samarinda yang berasal dari daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan pendapatan lain-lain pada tahun 2006 sampai dengan tahun anggaran 2011. Pajak hotel merupakan pungutan daerah atas pelayanan hotel, yang dikenai pajak sebesar 10% dari jumlah pembayaran. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap / istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan / atau minuman yang disediakan dengan dipungut pembayaran atas PPh, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering. Beberapa variable yang digunakan dalam pnelitian ini adalah: Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hotel dan Restoran. B. Rincian Data Yang Diperlukan Sesuai dengan tujuan analisis dan yang menunjang pembahasan terhadap permasalahan yang dikemukakan, maka data yang diperlukan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : 1. Struktur Organisasi 2. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda dari tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun anggaran 2011. 3. Perkembangan target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kota Samarinda, tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun anggaran 2011. 4. Data yang ada kaitannya dengan materi penelitian ini. C. Jangkauan Penelitian Penelitian dilakukan sesuai dengan objek tujuan penelitian dan lokasi utama yang dijadikan tempat penelitian adalah Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Kota Samarinda. Dimana terdapat data mengenai penerimaan Pendapatan Asli Daerah serta perkembangan target dan realisasi Pajak Hotel dan Restoran di kota Samarinda, Tahun Anggaran 2006 sampai dengan 2011. D. Teknik Pengumpulan Data Metode pengumpulan data adalah salah satu cara yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh atau mendapatkan masukan-masukan yang ada dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan dua cara, yaitu: 1. Penelitian Lapangan (Field Work Research) Dimana digunakan untuk pengumpulan data secara langsung dari lapangan objek yang diteliti dengan cara-cara sebagai berikut: a. Wawancara (Interview) adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui kontak langsung secara lisan atau melalui tatap muka dengan kontak sumber data.
11
b. Observasi langsung adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala (data yang tampak pada objek saat peristiwa keadaan maupun situasi yang sedang berlangsung). c. Penelitian dokumen instansi, yaitu teknik untuk mengumpulkan data dengan cara meneliti catatan-catatan yang terdapat pada objek penelitian serta laporan-laporan yang berhubungan dengan penelitian ini. 2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Yaitu dengan mempelajari literatur-literatur serta buku-buku bacaan yang ada hubungan dengan penelitian ini. E. Alat Analisis Alat yang digunakan adalah, alat kontribusi yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD rumus yang digunakan menurut Sutrisno Hadi dalam bukunya Metodologi Research untuk menghitung kontribusi sebagai berikut : Dimana : P = Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. X = Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran untuk satu tahun anggaran. N = Penerimaan Pendapatan Asli Daerah untuk satu tahun anggaran. Dengan analisis ini kita akan mendapatkan seberapa besar kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Samarinda. Dengan membandingkan hasil analisis tersebut dari tahun ke tahun selama lima tahun kita akan mendapatkan hasil analisis yang berfluktuasi dari kontribusi tersebut dan akan diketahui kontribusi yang terbesar dan yang terkecil dari tahun ke tahun. Sehingga dapat diketahui seberapa besar peran pajak hotel dan restoran dalam menyumbang kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. IV. Hasil Penelitian A. Gambaran Umum Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Keuangan Daerah Kota Samarinda Pelaksanaan Undang-undang No.32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan Undangundang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi yang berhubungan erat dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga menyebabkan Perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan Pusat dan Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dikenal sebagai Otonomi Daerah.Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara optimal sesuai dengan perkembangan dinamika dan tuntutan masyarakat, perubahan diharapkan menciptakan system pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Pemerintah berupaya mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yaitu dengan terus menerus menyempurnakan berbagai peraturan perundang-undangan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.Peraturan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang telah diterbitkan Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 12
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara komprehensif telah mengakomodasi dan menjabarkan lebih lanjut UU No.32 tahun 2004 dan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah, Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah, dan Undang-Undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sebagai implikasi atas perubahan besar di bidang pengelolaan keuangan daerah dituntut kesiapan daerah, baik secara kelembagaan maupun personil, dalam mengelola perubahan manajemen keuangan daerah dan kemampuan untuk melakukan transformasi mindset bagi aparatur daerah sebagai akibat dari perubahan dari pendekatan incremental menjadi pendekatan performance budgeting. B. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Keuangan Daerah Kota Samarinda Rincian tugas dan tata kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda yaitu : 1. Kepala Dinas Sejalan dengan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tersebut, maka Kepala Dinas mempunyai tugas : Memimpin, membina mengkoordinasikan dan mengevaluasi serta mengendalikan kegiatan penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah 2. Sekretariat Sejalan dengan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tersebut, maka Sekretariat mempunyai tugas : Memimpin, membina dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan yang meliputi urusan administrasi penganggaran, akuntansi, pengelolaan keuangan, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepegawaian, penyusunan program kedinasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta kegiatan umum lainnya sesuai dengan arahan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang searah dengan kebijakan umum daerah. Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan ; c. Sub Bagian Perencanaan Program. 3. Kelompok Jabatan Fungsional a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. b. Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. c. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. C. Analisis Hasil Penelitian 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Untuk membahas dan menganalisis masalah ini, penulis mengambil dasar perhitungan dari tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun 2011 sebagaimana hasil penelitian berdasarkan dari tabel 1, dengan menggunakan peralatan analisis sebagai berikut : 13
Dimana : P = Persentase realisasi terhadap target untuk suatu tahun anggaran. X = Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah untuk suatu tahun anggaran. N = Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah untuk suatu tahun anggaran. Maka persentase (%) realisasi terhadap target untuk tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun 2011 adalah sebagai berikut :
Perkembangan jumlah target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan oleh pemerintah Kota Samarinda untuk tahun anggaran 2006 sampai dengan 2011 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 1 : perkembangan jumlah target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda dari tahun anggaran 2006 sampai dengan 2011. TAHUN
TARGET
REALISASI
PERSENTASE
2006
81.065.769.871,00
85.346.118.726,47
95,62
2007
97.409.067.120,00
94.808.854.575,20
97,33
2008
103.000.000.000,00
105.290.017.861,14
102,22
2009
109.550.000.000,00
115.250.000.000,45
105,20
2010
120.275.250.000,00
122.250.211.871,81
101,87
2011
137.000.000.000,00
141.265.985.231,20
103,54
648.300.086.991,00
664.211.188.265,60
102,45
TOTAL Sumber :
Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Keuangan Daerah Kota Samarinda.
2.
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Pajak Hotel dan Restoran. Dalam membahas dan menganalisis masalah ini, penulis mengambil dasar perhitungan dari tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun 2011 sebagaimana hasil penelitian berdasarkan dari tabel 2, dengan menggunakan peralatan analisis sebagai berikut : Dimana : P = Persentase realisasi terhadap target untuk suatu tahun anggaran. X = Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran untuk suatu tahun anggaran. N = Target Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran untuk suatu tahun anggaran. 14
Maka persentase (%) realisasi terhadap target untuk tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun 2011 adalah sebagai berikut :
Perkembangan jumlah target dan realisasi dari sektor pajak hotel dan restoran yang diperoleh pemerintah Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2 : Perkembangan Jumlah Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Samarinda dari tahun anggaran 2006 sampai dengan 2011. TAHUN
TARGET
REALISASI
PERSENTASE
2006
7.500.000.000,00
7.590.136.833,00
101,21
2007
8.814.000.000,00
9.195.999.196,38
104,33
2008
9.250.000.000,00
9.379.482.494,50
101,39
2009
14.202.000.000,00
16.389.000.000,00
115,39
2010
18.550.000.000,00
19.111.251.396,00
103,02
2011
19.275.000.000,00
21.250.422.951,00
110,24
79.778.000.000,00
80.729.320.104,77
101,19
TOTAL Sumber :
Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Keuangan Daerah Kota Samarinda.
Pada tabel berikut ini, dapat di lihat selisih antara realisasi terhadap target sebagai berikut : Tabel 3 : Selisih Realisasi terhadap Target Pajak Hotel dan Restoran Priode tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun 2011. TAHUN
SELISIH (REALISASI TERHADAP TARGET) RUPIAH
PERSENTASE
2006
90.136.833,00
1,21
2007
381.999.196,38
4,33
2008
129.482.494,50
1,39
2009
2.187.000.000,00
15,39
2010
561.251.396,00
3,02
2011
1.975.422.951,00
10,24
JUMLAH
5.325.292.870,88
35,58
Sumber : Data diolah
15
Selanjudnya untuk mengetahui rata-rata setiap tahun anggaran dipergunakan rumus sebagai berikut :
Dimana : = Rata-rata selisih Pajak Hotel dan Restoran terhadap target setiap periode. = Jumlah selisih (realisasi-target) n = Tahun anggaran yang berjalan selama 6 tahun. Maka rata-rata setiap tahun anggaran adalah sebagai berikut :
(a) Rata-rata target setiap tahun anggaran, yaitu :
3.
Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. Berdasarkan pada tabel 1 dan tabel 2 serta dengan menggunakan rumus sebagai berikut : Dimana : P = Persentase kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Samarinda. X = Penerimaan pajak hotel dan restoran untuk suatu tahun anggaran. N = Penerimaan Pendapatan Asli Daerah untuk suatu tahun anggaran. Maka persentase kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda untuk setiap tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun 2011 adalah sebagai berikut :
Berdasarkan perhitungan diatas maka terlihat kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda yang dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 4 : Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda dari tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun 2011. 16
TAHUN
PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
PAD
PERSENTASE KONTRIBUSI
2006
7.590.136.833,00
85.346.118.726,47
9,33
2007
9.195.999.196,38
94.808.854.575,20
9,74
2008
9.379.482.494,50
105.290.017.861,14
8,90
2009
16.389.000.000,00
115.250.000.000,45
14,22
2010
19.111.251.396,00
122.250.211.871,81
15,63
2011
21.250.422.951,00
141.265.985.231,20
15,04
TOTAL
80.729.320.104,77
664.211.188.265,60
12,15
Sumber : Data diolah
Untuk melihat rata-rata kontribusi pajak hotel dan restoran di setiap tahun anggaran, maka dipergunakan rumus sebagai berikut : Dimana : = Rata-rata kontribusi Pajak Hotel dan Restoran setiap tahun anggaran. = Jumlah kontribusi pajak hotel dan restoran selama 6 tahun anggaran. n = Tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun 2011. Maka rata-rata kontribusi pajak hotel dan restoran di setiap tahun anggaran adalah sebagai berikut : Selanjudnya, untuk melihat rata-rata Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda untuk setiap tahun anggaran adalah sebagai berikut : Dimana : = Rata-rata Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda setiap tahun anggaran. = Jumlah Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda selama 6 tahun anggaran. n = Tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun 2011. Maka rata-rata Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda untuk setiap tahun anggaran adalah sebagai berikut : Sehingga dengan demikian persentase rata-rata kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda untuk setiap tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun 2011, adalah sebagai berikut :
D. Pembahasan Berdasarkan hasil perhitungan dari tabel 1 antara target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, diketahui bahwa hampir setiap tahun realisasinya selalu melebihi target bahkan untuk tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun anggaran 2011 terjadi kenaikan. Analisis data selanjudnya diketahui rata-rata kelebihan realisasi terhadap target pajak hotel dan restoran kota Samarinda sebesar Rp887.548.811,81 atau dengan persentase 6,67% dari rata-rata yang ditargetkan yaitu sebesar Rp13.296.333.333,33. Kemudian dilihat dari 17
hasil analisis selanjudnya, maka nampak bahwa rata-rata kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah selama kurun waktu 6 tahun sebesar Rp13.454.886.684,12. dengan persentase sebesar 12,15% dari Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. Setelah kita melihat pembahasan diatas, dapat kita lihat bahwa dari persentase kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah terjadi perubahanperubahan atau berfluktuasi dari satu tahun ke tahun berikutnya, artinya kadang mengalami penurunan tetapi kemudian mengalami peningkatan. Hal lain yang menurut penulis juga menyebabkan realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran mengalami naik turun , disebabkan oleh semakin ketatnya persaingan diera globalisasi saat ini dan semakin berkembangnya selera konsumen, ini dapat dilihat dengan terus tumbuhnya jaringan-jaringan Hotel dan Restoraan, dan berbagai macam bentuk usaha lainnya. Berdasarkan analisis perhitungan data yang telah dilakukan diatas dengan mengunakan uji satu rata-rata maka diperoleh hubungan antara kontribusi pajak hotel dan restoran dengan Pendapatan Asli Daerah, dengan kenaikan pendapatan rata-rata sebesar Rp13.454.886.684,12 per tahun. Kenaikan pendapatan rata-rata tersebut diatas menunjukan bahwa pajak hotel dan restoran mempunyai pengaruh positif dalam pembentukan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda atau dengan kata lain hasil tersebut menunjukan adanya pengaruh yang nyata dari penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah, dimana semakin tinggi penerimaan pajak hotel dan restoran maka semakin tinggi pula Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda yang diperoleh. Hal ini berarti bahwa setiap ada penambahan (kenaikan penerimaan pajak hotel dan restoran) sebesar puluhan, maka rata-rata Pendapatan Asli Daerah akan meningkat sebesar Rp13.454.886.684,12 dengan anggapan faktor-faktor lain yang juga berperan dalam pembentukan Pendapatan Asli Daerah. V. Kesimpulan dan Saran A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan yang terdapat pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Dari hasil perbandingan antara target dan realisasi pajak hotel dan restoran diketahui selama tahun anggaran 2006 sampai dengan 2011, target penerimaan pajak hotel dan restoran selalu tercapai bahkan melebihi daripada yang telah ditargetkan sebelumnya, dimana selisih rata-rata realisasi terhadap target pajak hotel dan restoran kota Samarinda sebesar Rp887.548.811,81 dengan persentase 6,67%. 2. Kontribusi penerimaan yang diberikan pajak hotel dan restoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda selama tahun anggaran 2006 sampai dengan 2011, memberikan kontribusi yang relatif besar yaitu sebesar Rp80.729.320.104,77 atau dengan rata-rata sebesar Rp13.454.886.684,12 per tahun anggaran. Dengan persentase rata-rata kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda untuk setiap tahun anggaran 2006 sampai dengan 2011 sebesar 12,15%. B. Saran Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka disarankan kepada pemerintah Daerah Kota Samarinda untuk lebih meningkatkan lagi penerimaan disektor pajak khususnya dalam hal ini pajak hotel dan restoran, untuk menunjang itu semua perlu dilakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: 1. Kontribusi pajak hotel dan restoran sudah cukup baik sehingga harus dipertahankan dan kalau bisa samakin ditingkatkan agar kontribusi pajak hotel dan restoran semakin besar. 2. Sebaiknya dinas terkait melakukan pendataan ulang yang lebih lengkap tahdap subjek dan objek pajak baik pajak hotel dan restoran sehingga hasil yang diperoleh dapat 18
3.
meningkat secara signifikan sehingga mampu mendorong pendapatan daerah yang lebih optimal dan sekaligus dapat membantu Pendapatan Asli Daerah membiayai kegiatan pemerintah. Untuk mengoptimalkan hasil perolehan pajak hotel dan restoran, sebaiknya pungutan pajak yang tadinya hanya berdasarkan target sebaiknya dipungut berdasarkan potensi yang sesungguhnya sehingga potensi yang belum tergali lebih dioptimalkan yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat diminimalisir.
DAFTAR PUSTAKA Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati, 2007, Akuntansi Perpajakan, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Jusup, Al. Haryono, 2001, Dasar-dasar Akuntansi Jilid 1, Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta. Chairil, Tubagus, 2000, Perpajakan, Cetakan Pertama, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Adisasmita, Rohardjo, 2009, Pembiayaan Pembangunan Daerah, Penerbit PPKED, Makasar. Siahaan, Marihot .P, 2003, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Kusuma, Deddy Supriady Barat, dan Dadang Solihin, 2002, Otonomi Penyelengaraan Pemerintah Daerah, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. Kamaluddin, Rustian, 2000, Pembangunan Ekonomi Daerah, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta. Mardiasmo, 2003, Perpajakan, Penerbit ANDI, Yogyakarta. Prakoso, Kesit Bambang, 2003, Pajak dan Retribusi Daerah, Penerbit UII Press, Yogyakarta. Muqodim, 2000, Perpajakan, Penerbit UII Press dan Ekonisia, Yogyakarta. http://putra-finance-accounting-taxation.blogspot.com/2007/11/akuntansi-pajak-taxaccounting.
19
