Sektor Informal yang Teroganisasi: Menata Kota untuk Sektor Informal Haryo Winarso Gede Budi1
Pengantar Istilah “sektor informal” biasanya digunakan untuk menunjukkan sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil. Sektor informal di kota terutama harus dipandang sebagai unit-unit berskala kecil yang terlibat dalam produksi dan distribusi barang-barang yang masih dalam suatu proses evolusi daripada dianggap seagai sekelompok perusahaan yang berskala kecil dengan masukanmasukan (inputs) modal dan pengelolaan (managerial) yang besar (Sethurahman, 1996). Kota-kota utama di negara sedang berkembang, seperti Indonesia, memiliki konsentrasi penduduk yang tinggi dan berkontribusi terhadap tumbuhnya tenaga kerja informal (Riddel, 1997; Lyons and Snoxell, 2005). Di negara-negara Afrika, sektor informal diperkirakan menyediakan lapangan kerja sekitar 60% dari lapangan kerja yang tersedia dan lebih dari 90 persen pada tahun 2000 (Charmes, 2000). Sebagian besar merupakan home working dan PKL (ILO, 2002). Hal ini menunjukkan bahwa peran sektor informal masih sangat besar dalam menggerakan perekonomian kota.
Peran sektor informal kota sangat strategis sebagai katup pengaman pengangguran. Di berbagai kota besar, ketika situasi krisis melanda Indonesia dan pengangguran terjadi di mana-mana, maka peluang satu-satunya yang dapat menyelamatkan kelangsungan hidup jutaan korban PHK dan pengangguran dari desa adalah sektor informal. Di Jakarta, misalnya, sektor informal yang ada menurut survei BPS DKI Jakarta ternyata mampu menyerap 193 ribu tenaga kerja (Koran Tempo, 13/2 dalam Suyanto, 2006). Informal sektor di Indonesia memberikan kontribusi yang cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja.
1
Haryo Winarso, PhD dan Ir Gede Budi MT dari Kelompok Keahlian Perencanaan dan Perancangan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung
Menurut laporan yang disusun oleh World Bank pada tahun 1993, sektor formal terhitung kurang dari 32% dari populasi tenaga kerja 2. Sementara 68% bekerja di sektor informal. Sethurahman juga telah melakukan studi komprehensif tentang sektor informal di Indonesia 3. Berdasarkan studi tersebut, pada awal tahun 1980-an, kontribusi pekerja informal sektor di bidang manufaktur sebesar 48% dan di bidang perdagangan dan restaurant 0%. Keseluruhan pekerja informal sektor adalah 53,8 % dari total jumlah pekerja. Penemuan ini juga menguatkan studi sebelumnya, yang menyebutkan sejak awal 1980-an, 53,4 % pekerja di bidang non-pertanian termasuk dalam informal sektor4. Pertumbuhan ekonomi selama pembangunan jangka panjang pertama berkisar antara 5-8 persen per tahun, proporsi pekerja sektor informal, khususnya di perkotaan cenderung meningkat. Pada 1971 proporsi pekerja sektor informal terhadap jumlah angkatan kerja di kota mencapai sekitar 25 persen. Angka ini meningkat menjadi sekitar 36 persen pada 1980 dan menjadi 42 persen pada tahun 1990. Tahun 2000 angka tersebut menjadi sekitar 65 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sektor informal masih cukup dominan menyerap angkatan kerja khususnya di perkotaan. Selain itu perkembangan ekonomi belum dapat mengatasi persoalan klasik keterbatasan peluang kerja (Firnandy, 1998). Di Indonesia aktifitas yang sering didefiniskan sebagai sektor informal ini antara lain adalah: pedagang kaki lima, pedagang asongan, penjual jasa semir sepatu, penyedia payung di waktu hujan, penjual air dorongan, pembantu parkir tak berseragam.
Persoalan Sektor Informal Selain kenyataan bahwa sektor informal bisa menjadi katup penyelamat dan mendorong pertumbuhan ekonomi perkotaan, sektor informal juga menjadi salah satu penyebab persoalan penataan ruang dan ekonomi perkotaan,
2 Franck Wiebe, 1996, Income Insecurity and Underemployment in Indonesia’s Informal Sector, Policy Research Working Paper No. 1639 (Washington, DC, World Bank East Asia and Pacific Country Department III, Indonesia Policy and Operations Division), pp. 2-3. 3 S.V. Sethuraman, 1997, Urban Poverty and the Informal Sector: A Critical Assessment of Current Strategies (Geneva, International Labour Organization). 4 J.S. Uppal, 1988, “Informal sector in Jakarta”, in The Asian Economic Review, Indian Institute of Economics, vol. XXX, No. 2, pp. 230-245.
Ketidak efisien an Adanya sektor informal di perkotaan secara umum sebenarnya juga menunjukkan adanya ketidak efisienan ekonomi perkotaan. Pada masalah perparkiran misalnya, kota-kota seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya bisa mendapatkan pemasukan yang sangat besar dari perparkiran yang saat ini lebih banyak dilakukan oleh sektor informal. Informasi yang belum dikonfirmasikan menyatakan bahwa di Bandung uang yang didapatkan dari perparkiran ini bisa mencapai lebih dari 4,5 - 5 Milyar Rupiah setahun. Hal yang sama juga terjadi pada aktifitas perdagangan informal. Retribusi informal yang dikenakan kepada pedagang kaki lima oleh preman-preman bisa mencapai angka yang hampir sama dengan perparkiran dalam setahunnya. Keadaan itu juga menunjukkan ada distribusi pendapatan yang tidak merata. Preman, ataupun apapun namanya yang mengelola secara informal pelaku sektor informal ini menerima uang yang sangat besar jumlahnya sementara pelaku sektor informal bisa dikatakan tidak menerima peningkatan pelayanan apapun dari kota, selain “keamanan” pelaku sector informal dari perusakan.
Dari sisi konsumen, sebenarnya tidak pula semua diuntungkan dengan harga murah, karena untuk beberapa jenis jasa tertentu konsumen dari sektor informal ini sebenarnya membayar lebih mahal. Sebagai contoh adalah konsumen air bersih dari penjaja air informal. Konsumen untuk jenis ini sangat dirugikan oleh ketidak mampuan pemerintah kota menyediakan air bersih.
Kesemerawutan Banyaknya sektor informal dalam bentuk penyedia barang; yang dilakukan dengan cara membuka lapak ataupun menjaja dalam kereta dorong, seringkali menjadikan kesemrawutan pada ruang-ruang kota. Jika mereka ini menjajakan secara sembarangan dipinggir jalan, maka yang terjadi adalah kemacetan. Lagi-lagi keadaan ini menyebabkan pemborosan yang besar, baik dilihat dari segi energy dan waktu. Ketidak aturan seperti itu tidak hanya menyebabkan kemacetan tetapi juga pemandangan yang tidak baik dan seringkali sektor informal seperti ini menyebakan kerusakan lingkungan dengan buangannya yang sembarangan. Pedangang Kaki Lima sebagai salah satu bentuk aktifitas sektor
informal ini juga seringkali mengganggu pejalan kaki karena menutupi jalan yang seharusnya dipakai oleh pejalan kaki.
Mengorganisasikan Sektor Informal Diskusi di atas ingin menunjukkan bahwa sebenarnya sektor informal, selain mempunyai dampak yang positif juga membawa dampak yang negative. Memformalkan sector informal agaknya masih akan sangat sulit, karena pelaku sektor informal ini sebagian besar adalah orangorang yang kurang tinggi pendidikannya dan jumlahnya sangat besar dan terus bertambah. Membiarkan saja sektor informal juga bukan suatu keputusan yang baik, karena sektor ini juga bisa sangat tidak efisien dan bisa membahayakan keamanan lingkungan. Oleh karenanya diperlukan usaha untuk mengatasi dampak negative dan memperbesar dampak positif. Salah satu yang dapat dilaksanakan adalah dengan mengorganisasikan sector informal tanpa harus membuat langsung menjadi formal. Mengorganisasikan sektor informal ini di beberapa kota sudah menunjukkan hasil yang sangat positif. Pemda Surakarta misalnya telah berhasil mengoraganisasikan sektor informal yang mengganggu di salah satu jalan utama dan dipindahkan ke dalam suatu bangunan yang khusus “diberikan” kepada mereka. Diberikan dalam tanda kutip, karena sebenarnya setelah mereka diorganisasikan dan tinggal di dalam bangunan yang disediakan, mereka diminta membayar iuran bulanan yang tidak besar, namun secara perhitungan ekonomi dalam waktu tertentu sudah bisa membayar biaya pembangunan gedung dan biaya pemeliharaan termasuk membayar satpam dan manajemen. Pemerintah kota Surakarta juga telah berhasil mengorganisasikan penjaja makanan dan memberinya tempat di satu jalan yang secara khusus diubah menjadi tempat penjualan makan di malam hari. Semua usaha pemda Surakarta tersebut telah menunjukkan hasil yang sangat positif. Mengorganisasikan sektor informal tidak harus dilaksankan oleh pemda, walaupun tetntu akan lebih baik kalau pemda turut serta. Di kawasan penjaringan di Jakarta misalnya, Sebuah LSM telah berhasil mengorganisasikan penjualan air bersih secara informal menjadi suatu Community Based Clean Water Provision dengan cara partisipasi masyarakat. Saat ini masyarakat mampu menyediakan air yang cukup bersih melalui pemipaan dan membayar lebih murah dibandingkan
ketika masih membeli eceran dari penjaja informal. Dalam skema ini penjaja air inforla dilibatkan dan kemudian dilatih untuk menjadi pengelola teknis penyediaan air. Mengorganisasikan sector informal ini memang bisa menjadi langkah awal untuk memformalkan aktifitas informal ini. Sebenarnya dengan mengoraganisasikan saja, yang tidak berati memformalkan, pemerintah kota tidak harus mengeluarkan uang yang besar untuk pelayanan yang biasanya harus diberikan pada sector formal.
Menata Ruang Kota untuk Sektor Informal Menyediakan ruang untuk sector informal secara cuma-cuma tidak akan menyelesaikan masalah. Karena jika disediakan ruang untuk 100 pelaku sector informal misalnya, maka akan sangat sulit untuk menahan pelaku yang ke 1001 atau 1002 untuk tidak juga masuk ke dalam ruang yang disediakan. Cara menata ruang dengan hanya menyediakan ruang tanpa mengorganisasikan pelaku sektor informal sangat tidak disarankan. Menata ruang kota untuk sektor informal sangat penting, namun penataan ini harus pula diikuti dengan pengorganisasian pelaku sektor tersebut untuk kemudian ditempatkan kedalam ruang ruang yang disediakan. Dengan cara seperti ini mereka akan mampu menjaga supaya pelaku baru yang tidak tercatat dan tidak terorganisasi akan masuk dan menambah kepadatan pada ruang yang disediakan. Namun demikian yang juga sangat penting selain dari menata ruang dan mengorganisasikan pelaku sektor informal adalah mneydiakan lapangan pekerjaan di sektor formal. Pemerintah kota, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat harus mampu menyediakan lapangan pekerjaan formal yang besar yang dapat menyerap kelebihan angkatan kerja. Bagaimanapun, tanpa penyediaan lapangan kerja formal yang cukup, sektor informal ini akan terus ada dan terus bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja. Dan jika ini terus terjadi, maka seberapaun besarnya ruang kota yang disediakan untuk pelaku sektor informal ini tidak akan pernah cukup. Oleh karenanya diperlukan perencanan fisik dan non fisik secara terintegrasi.
