TUGAS DAN WEWENANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN AGAM ARTIKEL Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Oleh:
HERU HARINDO ARIATMA NPM: 1010012111192 Program Kekhususan Hukum Tata Negara
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2014
2
TUGAS DAN WEWENANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN AGAM Heru Harindo Ariatma1, Nurbeti1, Suparman Khan1, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Email :
[email protected] Abstract Bappeda is conducting a Goverment Planner elements carry out and coordinate the preparation, control, and evaluation of the implementation of the regional development plan and have detailed product performance by way of comparing a target with the achievement of each goal and its realization. So the author raised the issue of how the duties and authorities of the Bappeda planning in Agam Regency. What are the obstacles faced in the implementation of duties and authorities of the Bappeda planning in Agam Regency and efforts to overcome the obstacles faced in the implementation of duties and authorities of the Bappeda planning in Agam Regency?. The methods used in this research is the juridical sosiological data source by using the primary and secondary data obtained through interview and document study. The results of this research it can be concluded that the implementation of duties and authorities of the Bappeda planning in Agam Regency, besides a good planning system is needed and able to anticipate the effectivness of the implementation of the plan. Implementation of the five-years of Renja based on performance in achievement yet Renstra consistent due to several external and internal factors. To overcome these constraints are to conduct discussions in a forum SKPD and Musrembang development planning are carried out each year, the planning drown up in order to be more technically structured and the amound of found budgeted better suited to the needs, and the activities carried out in accordance with a set schedule and coordinate with relevant agencies. Keywords: The duties and authorities, Regional Development, Bappeda. evaluasi
Pendahuluan Bappeda perencana pemerintahan tugas
dan
penyusunan,
adalah
unsur
penyelenggaraan yang melaksanakan mengkoordinasikan pengendalian,
dan
pelaksanaan
rencana
pembangunan daerah. Untuk penyusunan
melaksanakan Perencanaan
Pembangunan di Daerah Kabupaten Agam, bahwa sistem perencanaan
1
dilakukan oleh Bappeda Kabupaten
pelaksanaannya dalam penyusunan
Agam berupa RPJM, RPKD, yang
perencanaan
berisikan
evaluasi serta pelaporan pelaksanaan
Rencana
Kerja
SKPD
pembangunan
dan
memuat visi dan misi, Program yang
rencana
menampung kebijakan dan strategi
pembangunan daerah ada beberapa
Pembangunan. Dalam hal itu fungsi
kendala atau permasalahan yang
koordinasi secara vertikal, horizontal
menghambat pencapaian kinerjanya
dimuat
yaitu:
berdasarkan
kewenangan
sesuai dengan sistem dan mekanisme peencanaan.
1. Tujuan
program/kegiatan
dan
sasaran
belum
mencapai target kinerja sasaran
Dalam
mewujudkan
tata
sepenuhnya.
yang
2. Perencanaan yang disusun agar
merupakan prioritas pembangunan
lebih terukur secara teknis dan
Kabupaten
satunya
jumlah dana yang dianggaran
sebagai
lebih sesuai dengan kebutuhan.
pemerintahan
yang
Agam
akuntabilitas
baik
salah
kinerja,
pertanggungjawaban tugas
dan
pelaksanaan
fungsinya
Bappeda
3. Kegiatan
dilaksanakan
sesuai dengan jadwal yang telah
Kabupaten Agam menyusun Laporan
disusun
Akuntabilitas
dikordinasikan
Kinerja
Instansi
Pemerintah (LAKIP) tahun 2013.
belum
sebelumnya, dengan
dan pihak
terkait. 4. Kurangnya jumlah personil yang
Dalam penyusunan LAKIP Bappeda Kabupaten Agam Tahun 2013 dengan mempedomani Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Agam Tahun 2011-2015 telah dilaksanakan 5 dari 8 program dengan 24 kegiatan, dengan pencapaian kinerja 96,80% sedangan realisasi keuangan sebesar 73,66,%. Dari laporan di atas dapat
dibutuhkan dalam pelatihan teknis dan fungsional. 5. Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung tugas perencanaan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :
disimpulkan bahwa Bappeda pada Tahun 2013 belum konsisten dalam
1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang
Bappeda
dalam
2
perencanaan
pembangunan
Kabupaten Agam?
yang
2. Bagaimana konsistensi Bappeda dalam
melaksanakan
kerja lima tahunan
rencana
berdasarkan
Renstra 2011-2015?
dicapai dalam penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui pelaksanaan dan
Bappeda
ada
norma dan
wewenang
dalam
dari
perencanaan
pembangunan Kabupaten Agam
2. Sumber Data Penulis menggunakan beberapa sumber data yaitu:
Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung di
lapangan,
wawancara
mengetahuikonsistensi dalam
rencana
kerja
melaksanakan lima
tahunan
(Renstra 2011-2015).
melalui
dengan
Bapak
Syahrial, S.T,. M.T. selaku Sekretaris Bappeda Kabupaten dengan
pertanyaan Bappeda
bagaimana
penerapannya di lapangan.
Agam
dalam pembangunan daerah. 2. Untuk
hukum
a. Data Primer
Tujuan penelitian yang hendak
tugas
memperhatikan
beberapa
yang
telah
dipersiapkan terlebih dahulu. b. Data Sekunder Data yang diperoleh melalui studi dokumen yang meliputi Agam dalam angka, Peraturan
Metodologi
Perundang-Undangan, Untuk
memperoleh
hasil
Peraturan
Daerah
serta
yang optimal dan juga melengkapi
dokumen-dokumen
bahan-bahan yang diperlukan, maka
perencanaan pada unit kerja
salah satu cara penulis tempuh
Bappeda Kabupaten Agam.
adalah dengan melakukan penelitian
1) Bahan hukum primer yang di
(research). Oleh karena itu penulis
pakai dalam penelitian ini
menentukan:
adalah sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian
a. Undang-Undang
Dalam
penulisan
menggunakan yuridis
ini,
jenis
penulis penelitian
sosiologis,
Negara
Dasar
Republik
Indonesia 1945.
yaitu
3
b. Undang-Undang Nomor
h. Peraturan Menteri Dalam
25 Tahun 2004 tentang
Negeri Nomor 54 Tahun
Sistem
2010
Perencanaan
Pembangunan Nasional.
Pelaksanaan
Peraturan
Pemerintah
c. Undang-Undang Nomor
Tahun
32 Tahun 2004 tentang
Nomor
2008
Tahapan,
Pemerintah Daerah. d. Peraturan
tentang
8
tentang Tatacara
Penyusunan,
Pemerintah
Pengendalian,
dan
Nomor 6 Tahun 1988
Evaluasi
Pelaksanaan
tentang
Rencana
Pembangunan
Kegiatan
Koordinasi Instansi
Daerah.
Vertikal di Daerah. e. Peraturan
i. Peraturan
Daerah
Pemerintah
Kabupaten Agam Nomor
Nomor 58 Tahun 2005
7 Tahun 2008 tentang
tentang
Pembentukan Organisasi
Pengelolaan
Keuangan Daerah. f. Peraturan
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2007
j. Peraturan Bupati Agam
tentang
Pembagian
Nomor 44 Tahun 2011
Urusan
Pemerintahan
tentang Penjabaran Tugas
Antara
Pemerintah,
Pemerintah
Badan
Daerah
Pembangunan Daerah.
Provinsi, dan Pemerintah
2) Bahan hukum sekunder
Daerah Kabupaten/Kota. g. Peraturan
Meliputi buku-buku yang
Pemerintah
berkaitan dengan penelitian,
Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Perencanaan
hasil penelitian, karangan
Organisasi
ilmiah dan lain-lain.
Perangkat Daerah.
3. Teknik Pengumpulan Data a.
Studi Dokumen
4
Penelitian mengumpulkan data dari buku-buku atau literatur-
Hasil Penelitian dan Pembahasan
literatur, peraturan perundangundangan dan bahan bacaan yang
berkaitan
dengan
permasalahan yang diteliti. b.
Peneliti melakukan wawancara langsung dengan pegawai dan pihak-pihak lain yang terkait permasalahan
akan
diteliti
yang dengan
berpedoman pada pertanyaanpertanyaan
yang
telah
dipersiapkan terlebih dahulu. 4. Analisis Data Setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan didapat
analisis dengan
data
yang
menggunakan
kenyataan-kenyataan
dalam
bentuk kalimat. Terhadap suatu data yang diperoleh dari hasil penelitian
tersebut,
menggunakan secara
penulis
metode
kualitatif
analisis
yaitu
uraian
terhadap data yang terkumpul diambil
suatu
berdasarkan
perundang-undangan
untuk
mencapai
tujuan
yang
efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, secara
umum
perencanaan
pembangunan adalah cara atau teknik mencapai
tujuan
pembangunan
secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan kondisi Negara atau daerah
bersangkutan.
Sedangkan
tujuan pembangunan pada umumnya adalah
untuk
mendorong
proses
pembangunan secara lebih cepat guna mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera. Tugas Bappeda Kabupaten Agam antara lain: 1. Bappeda
mempunyai
tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
kesimpulan
dengan/tanpa menggunakan angka statistik
merupakan cara, teknik atau metode
diinginkan secara tepat, terarah, dan
Wawancara
dengan
Perencanaan pada dasarnya
peraturan dan
2. Dan fungsi Bappeda antara lain: a. Perumusan
kebijakan
teknis
perencanaan;
pandangan pakar.
5
b. Pengkoordinasian
penyusunan
pada
Dokumen
Penetapan
Kinerja
(Tapkin) tahun 2011 sebagai perjanjian
perencanaan pembangunan;
kinerja yang diamanahkan oleh Bupati
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang
perencanaan
pembangunan daerah;
Agam dan harus dicapai oleh Badan Perencanaan Kabupaten
Pembangunan Agam
melaksanakan
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
mempunyai
wewenang
melaksanakan
tugas
untuk
perencanaan
pembangunan di Kabupaten Agam serta melaksanakan evaluasi atas pembangunan
di
Kabupaten Agam.
dan
rangka fungsinya
sebagai unsur pelaksana penyusunan perencanaan pembangunan dan evaluasi
program kegiatan pembangunan daerah. Pencapaian Sasaran 2011
Darirealisasi program/kegiatan
pelaksanaan yang
pada
Bappeda Kabupaten Agam pada tahun 2011 mencapai 99,80%. Ada 2 (dua kegiatan yang tidak mencapai
Program pembangunan
dalam
serta pelaporan pelaksanaan rencana
Bappeda Kabupaten Agam
pelaksanaan
tugas
Daerah
Perencanaan daerah
dengan
kegiatan sebagai berikut : 1. Penyelenggaraan
realisasi 100% yaitu: a. Koordinasi
perencanaan
pembangunan bidang prasarana
Musrembang
wilayah dan sumber daya alam mencapai
RKPD;
98,02%
hal
ini
disebabkan sub kegiatan yaitu 2. Penyusunan RKPD; 3. Penyusuanan
rapat WISMP tidak terealisasi
rancangan
revisi
dikarenakan
DIPA
dari
Pemerintah Pusat tahun 2011
RPJMD lima tahunan.
tidak turun. Sesuai hasil rakor Rencana Badan
Strategis
Perencanaan
(Renstra)
Pembangunan
pusat WISMP di Jakarta akan dilanjutkan pada tahun 2012.
Daerah Kabupaten Agam Tahun 20112015, selanjutnya dijabarkan ke dalam
b. Koordinasi penataaan ruang dan
Rencana Kerja Tahunan (Renja). Tahun
lingkungan
hidup
mencapai
2011 telah dituangkan dan ditetapkan
97,22%, hal ini disebakan Rapat
6
koordinasi
BKPRD
bersifat
a. Monitoring,
evaluasi
dan
insidentil yang mana rapat ini
pelaporan pelaksanaan rencana
terlaksana
jika
pembangunan
permasalahan
yang
terjadi
daerah,
hal
ini
berkaitan
disebabkan rakor evaluasi kinerja
dengan tata ruang. Pada tahun
pemerintah tahun 2012 ditunda
2011 pembahasan masalah tata
dilaksanakan
ruang terlaksana 5 kali dari 6 kali
narasumber dari Pemerintah Pusat
yang direancanakan.
(Kementerian Dalam Negeri dan perumusan
Kementerian
kemiskinan
yang
c. Koordinasi penanggulangan hanya
mencapai
adanya
Apartur
semula
Negara)
bersedia
hal
namun
akhirnya
struktur
dengan
alasan
97,34%,
perubahan
dikarenakan
hadir
membatalkan ada
kesibukan
organisasi ini disebabkan adanya
pekerjaan yang mendesak dan
pengantian
Pejabat
Pengelola
mengharapakan penundaan waktu.
Teknis
Kegiatan
yang
b. Kegiatan pembinaan kelembagaan
menyebabkan terjadinya kegiatan
sumber
bersifat
dan
disebabkan petunjuk teknis dari
dipersiapkan pada awal tahun
pemerintah pusat kelur setelah
untuk
tahun anggran berjalan sehingga
insidentil
mengantisipasi
adanya
daya
(WISMP),
pembahsan antara calon investor
kegiatan
dengan pemda yang berkeinginan
perubahan
melakukan investasi di Kabupaten
pelaksanaannya kurang optimal
Agam
dengan kterbatasan waktu.
sehingga
tidak
harus
dilaksanakan 100%.
pencapaian
anggaran
Darirealisasi realisasi
pelaksanaan program/kegiatan yang pada Bappeda Kabupaten Agam pada tahun 2012 mencapai 96,40%. Ada 3 (tiga kegiatan yang tidak mencapai realisasi 100% yaitu:
muncul
pada
sehingga
Pencapaian sasaran 2013
Pencapaian sasaran 2012 Dari
ini
air
pelaksanaan
program/kegiatan pada tahun 2013 mencapai 95,57%, hal ini disebabkan antara
lain
tidak
terlaksananya
pekerjaan pengadaan data citra satelit resolusi disebabkan cuaca yang tidak mendukung (musim hujan sehingga wilayah Agam cenderung tertutup
7
awan)
yang
menyebabkan
tidak
perencanaan
pembangunan,
terpenuhi sesuai spesifikasi teknis
pembinaan dan pelaksanaan tugas
yang
dibidang
dibutuhkan.
Akibat
tidak
perencanaan
terlaksananya pengadaan data citra
pembangunan
satelit resolusi berpengaruh terhadap
melaksanakan tugas lain yang
tidak terlaksananya Pelatihan GIS
diberikan
angkatan II (tingkat lanjut), dan
dengan
Updating Data GIS.
Sedangkan
oleh tugas
dan
dalam
yang penulis lakukan di Bappeda Kabupaten Agam, maka dapat ditarik
pembangunan Agam
perencanaaan
dalam
perencanaan
adalah
di
serta
Kabupaten melaksanakan
atas
pembangunan 1. Pelaksanaan tugas dan wewenang
yang
melaksanakan tugas perencanaan
evaluasi
simpulan sebagai berikut :
sesuai
Kabupaten
pembangunan
Berdasarkan hasil penelitian
dan
fungsinya.
Bappeda
Agam
Bappeda
Bupati
wewenang
dimiliki
Simpulan
daerah,
pelaksanaan di
Kabupaten
Agam.Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai lembaga
pembangunan Kabupaten Agam
perencana
yaitu untuk mencapai berbagai
Bappeda
sasaran dan tujuan pembangunan
melakukan musyawarah dengan
secara efisien dan efektif, di
masyarakat
samping
mengkoordinasikannya
perencanaan
diperlukan yang
baik
sistem dan
pembangunan, Kabupaten
Pemerintah
Agam
dan kepada
Daerah
agar
mampu mengantisipasi efektifitas
pembangunan yang dilakukan di
pelaksanaan
Kabupaten Agam berasal dari
rencana.
Tugas
Bappeda Kabupaten Agam adalah
aspirasi
masyarakat.
dalam perencanaan pembangunan
setiap
pembangunan
di
Kabupaten
merumuskan
Sehingga yang
Agam
adalah
dilakukan di Kabupaten Agam
kebijakan
teknis
benar-benar
perencanaan mengkoordinasikan
pembangunan, penyusunan
merupakan
pembangunan yang dibutuhkan oleh
masyarakat
Kabupaten
8
Agam. Ada beberapa indikator
pencapaian
yang
adanya
program/kegiatan
kualitas
dibebankan.
menyebabkan
peningkatan penyelenggaraan
perencanaan
yaitu meliputi:
keterlibatan
intensitas berbagai
pemangku
DPRD,
SKPD,
serta
umum
dengan mekanisme
perencanaan partisipatif. c. Terselenggaranya
Forum
konsistensi
mekanisme
penyusunan anggaran. Bappeda
Dari sasaran tahun 2011-2013 realisasi
program/kegiatan
telah
melaksanakan tugas dan fungsinya
pembangunan dan evaluasi serta pelaporan
antara dokumen perencanaan
pelaksanaan
program/kegiatan
rencana
pembangunan
daerah. Namun terdapat penurunan pencapaian dari tahun 2011-2013. Ada
beberapa
faktor
yang
mempengaruhi : dalam
melaksanakan rencana kerja lima tahunan berdasarkan Renstra dari tahun 2011-2015.
a. Terbatasnya sumber daya yang tersedia. b. SKPD
a. Sasaran tahun 2011 secara telah
yang
sebagai unsur pelaksana perencanaan
SKPD dan Musrenbang.
umum
95,57%
dibebankan.
perencanaan
2. Konsistensi
melaksanakan
program/kegiatan
b. Meningkatnya kualitas sistem
dengan
telah
pencapaian
masyarakat lainnya.
d. Meningkatnya
yang
c. Sasaran tahun 2013 secara
lembaga
terselenggaranya
96,40%
dibebankan.
organisasi profesi, dan sektor swasta
melaksanakan
program/kegiatan
kepentingan
LSM,
telah
pencapaian
unsur
pembangunan antara lain :
yang
b. Sasaran tahun 2012 secara umum
a. Meningkatnya
99,80%
melaksanakan
kurang
dokumen
memperhatikan
perencanaan
sebagai
acuan dalam menyusun program kegiatan.
9
c. Terdapatnya perbedaan persepsi dengan
SKPD/instansi
3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas
tentang
Hukum Universitas Bung hatta
data yang diminta atau yang
serta Karyawan dan Karyawati
diberikan.
Fakultas Hukum Universitas Bung
d. Adanya sikap egosektoral antar instansi
baik
pusat
maupun
daerah.
Hatta. 4. Ibu Ir. Erniwati, MSP. selaku Kepala
Kabupaten
Agam.
Ucapan Terima Kasih Penulis
Bappeda
menyadari
bahwa
dalam penyelesaian skripsi tidak terlepas dari bantuan, Ibu Nurbeti,
5. Bapak Syahrial, S.T,. M.T. selaku Sekretaris
Bappeda
Kabupaten
Agam.
S.H, M.H, selaku pembimbing I
6. Buat Ayahanda Dafrines, S.E. dan
sekaligus Wakil Dekan Fakultas
Ibunda Sesmita, BBAyang selalu
Hukum dan Bapak Drs. Suparman
mendo’akan
Khan, M.Hum selaku pembimbing II
dukungan baik moril maupun
sekaligus
materil.
Wakil
Rektor
III
Universitas Bung Hatta yang telah memberikan
arahan,
bimbingan,
motivasi dan petunjuk. Selain itu, penyelesaian penulisan skiripsi ini juga tidak terlepas dari bimbingan
dan memberikan
7. Buat abang Wirandi Herdiatma, S.E. terima kasih atas motivasi dan dukungannya selama ini. 8. Seluruh
mahasiswa
Fakultas
dan dukungan dari berbagai pihak,
Hukum Universitas Bung Hatta
maka penulis mengucapkan terima
angkatan 2010.
kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H,
9. Buat para sahabat yang telah berpartisipasi dalam memberikan
selaku Dekan Fakultas Hukum
masukan
Universitas Bung Hatta.
penyelesaian skiripsi ini.
2. Bapak
Suamperi,
S.H,
M.H,
dan
doa
dalam
Daftar Pustaka
selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara.
10
Bagir Manan. 2002. Menyongsong Fajar
Otonomi
Agam Tahun 2014. Lubuk
Daerah.
Basung: Bappeda Kabupaten
Yogyakarta: Pusat Studi Ilmu
Agam.
Hukum Fakultas UII. ________________________. 2011. Bappeda Kabupaten Agam. 2011. Laporan
Rencana Strategis (Renstra)
Akuntabilitas
Kabupaten
Agam
Kinerja Instansi Pemerintah
2011.
(LAKIP)
Bappeda Kabupaten Agam.
2011.
Bappeda Lubuk
Tahun
Lubuk
Tahun Basung:
Basung:
Bappeda Kabupaten Agam.
Hanif Nurcholis. 2005. Teori & Praktek Pemerintahan dan Otonomi
Daerah.
Jakarta:
Gramedia.
________________________. 2012. Laporan
Miftah Thoha. 1983. Administrasi
Akuntabilitas
Kepegawaian
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2012.
Bappeda Lubuk
Daerah.
Jakarta: Ghalia Indonesia.
Tahun Basung:
Bappeda Kabupaten Agam.
Rianto
Adi.
2004.
Metodologi
Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit.
________________________. 2013. Laporan
Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013.
Bappeda Lubuk
Tahun Basung:
Bappeda Kabupaten Agam.
________________________. 2014. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten
Samora
Wibawa.
1991.
Pembangunan Berkelanjutan: Kosep
dan
Kasus.
Yogyakarta: Tiara Wacana.
Soehino. 2002. Pemerintahan di Daerah. Yogyakarta: Liberti.
Sjafrizal.
2014.
Perencanaan
Pembangunan Daerah Dalam
11
Era Otonomi. Jakarta: PT
Daerah
Provinsi,
Raja GrafindoPersada.
Pemerintah
dan Daerah
Kabupaten/Kota. Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik Indonesia 1945.
tentang
Perencanaan
Nomor
Pembangunan
tentang
54
Undang-Undang Nomor 32 Tahun tentang
Pemerintah
Daerah.
2010
Pelaksanaan
Tahun
2008
Tahapan, Penyusunan, dan
Pemerintah
Nomor
1988
6
tentang Tatacara
Pengendalian,
Evaluasi
Rencana
Tahun
Tahun
Peraturan Pemerintah Nomor 8
Peraturan
tentang
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Sistem
Nasional.
2004
2007
Organisasi Perangkat Daerah.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
Tahun
Pelaksanaan Pembangunan
Daerah.
tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005
Pengelolaan
tentang
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
Keuangan
Daerah.
Peraturan Bupati Agam Nomor 44 Tahun
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
Penjabaran
tentang
Perencanaan
Pembagian
Urusan
Daerah.
Pemerintahan
Antara
Pemerintah,
2007
2011 Tugas
tentang Badan
Pembangunan
Pemerintah
12
