TRANSFORMASI-9. Transforming Administration Strengthening Innovation (TRANSFORMASI)

TRANSFORMASI-9

Transforming Administration Strengthening Innovation (TRANSFORMASI) Keuangan Publik/Tata Kelola Keuangan yang Baik Laporan Triwulan III Tahun 2016

Transforming Administration Strengthening Innovation (TRANSFORMASI)

Daftar Isi Latar Belakang ....................................................................................................................... 2 1. Dampak Fiskal Reformasi Birokrasi .................................................................................. 4 2. Pembangunan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah .................................................. 5 2.1. Penguatan Sistem Pelatihan Keuangan Daerah (PKD) .............................................................. 6 2.2. Jabatan Fungsional ‘Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD) ............................................... 8 3. Pembiayaan Perubahan Iklim dan Reformasi Subsidi Energi ........................................... 13 3.1. Mekanisme Hibah untuk Pembiayaan Rencana Aksi Daerah untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca ............................................................................................................................... 14 3.2. Opsi Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang Lebih Tepat Sasaran .......................... 14 3.3. Opsi Kebijakan Subsidi Listrik yang Lebih Tepat Sasaran ........................................................ 15 4. Studi Subsidi Pupuk dan Pangan .................................................................................... 15 4.1. Kebijakan Subsidi Langsung Pupuk ..................................................................................... 16 4.1. Sinergi Program Beras untuk Keluarga Sejahtera (Rastra) dan Program Keluarga Harapan ........ 22 Tim Keuangan Publik/Tata Kelola Keuangan yang Baik ....................................................... 28

Keuangan Publik/Tata Kelola Keuangan Yang Baik – Laporan Kuartal 3 Tahun 2016

1


Latar Belakang Reformasi birokrasi di Indonesia merupakan langkah penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi, mengurangi kesempatan korupsi, dan memperkuat pelayanan publik, khususnya ketika pemerintah Indonesia berusaha mencegah terjadinya ‘middle-income trap’. Administrasi publik di Indonesia saat ini belum mampu menyediakan pelayanan publik yang efisien dan efektif yang berorientasi pada kebutuhan warga. Berdasarkan data peringkat internasional, rendahnya tingkat pelayanan publik merupakan salah satu penyebab lambatnya pembangunan ekonomi dan masyarakat di Indonesia. Aparatur sipil negara kurang mendapat pelatihan yang baik, rotasi jabatan dilakukan terlalu sering, dan promosi serta penyesuaian gaji tidak berorientasi kinerja. Perubahan pola pikir aparatur sipil negara sangat diperlukan untuk melayani publiK secara wajar. Dampak fiskal dari reformasi birokrasi kurang mendapat perhatian dari tahap awal serta kurangnya alternatif model pembiayaan. Meskipun target reformasi birokrasi tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 serta diterjemahkan ke dalam Grand Design Reformasi Birokrasi dan road-map reformasi birokrasi pada tingkat pusat dan daerah, implementasi antar daerah sangat berbeda satu dengan lainnya tergantung dari “political will” dari masing-masing daerah. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berusaha membangun program reformasi birokrasi nasional dengan pendekatan menyeluruh, melakukan review atas efektivitas biaya, memperkenalkan orientasi kinerja dan mengedepankan profesionalisme dalam penyediaan layanan publik. Program program TRANSFORMASI (Transforming Administration Strengthening Innovation) memberikan dukungan bagi stakeholder terkait di tingkat pusat dan daerah dalam perumusan dan implementasi kebijakan, pengembangan instrumen dan mekanisme untuk penguatan “ evidence based policy making” serta mempromosikan inovasi pelayanan publik yang ramah lingkungan dalam rangka menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, dan akuntabel serta berorientasi pada layanan. Tujuan TRANSFORMASI adalah untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan administrasi publik yang lebih efektif, efisien, akuntabel dan berorientasi warga. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi program ini tidak hanya membangun pendekatan untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada, tetapi juga memberikan kontribusi untuk implementasi yang berkelanjutan. Pendekatan pada tingkat nasional dan daerah diidentifikasi, disempurnakan, dan disosialisasikan. Program ini mengedepankan pendekatan berbagi pengetahuan yang dapat mendukung pelaku utama reformasi birokrasi untuk secara bersama-sama membangun pendekatan untuk mengatasi permasalahan, mengidentifikasi praktek implementasi yang berhasil, mereplikasikannya pada tingkat nasional dan membagi pengalaman dalam diskusi-diskusi internasional di ASEAN dan OECD-OPSI (Observatory of Public Sector Innovation) dan OECD Knowledge Sharing Alliance (KSA). Dengan demikian, diharapkan dapat diciptakan rangkaian umpan balik antara standar dan inovasi di berbagai bidang reformasi birokrasi pada tataran global, nasional, dan daerah. Untuk memperlancar upaya reformasi birokrasi di Indonesia, program TRANSFORMASI mengedepankan pendekatan ‘multi-level’ dan ‘multi-stakeholder’, bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Lembaga Administrasi Negara, Badan Kepegawaian Negara, dan Asosiasi Pemerintah Kota (APEKSI).


2


TRANSFORMASI mengembangkan konsep, pengalaman, dan solusi bersama-sama dengan mitra kerja untuk mendukung percepatan reformasi birokrasi yang ditetapkan oleh KemenPAN-RB. Kegiatan yang dilakukan saat ini merupakan kelanjutan dari implementasi instrumen yang telah dibangun oleh program kerjasama sebelumnya, seperti coaching clinic yang memungkinkan aparatur sipil negara mencari dukungan untuk mengatasi masalah teknis yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi. Program ini juga memperkuat pusat penghubung reformasi nasional (national hub) yang ada di KemPAN-RB dengan mendukung pelaku utama (Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri) dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi serta berfungsi sebagai interface antara berbagai Kementerian dan Lembaga. TRANSFORMASI juga mendukung reform corner, suatu mekanisme pertukaran pengetahuan antara tim reformasi birokrasi dari berbagai Kementerian dan Lembaga. Dari sembilan program percepatan reformasi birokrasi, tiga diantaranya telah dipilih untuk dikembangkan secara lebih rinci: sistim promosi dan rekruitmen terbuka, profesionalisasi aparatur sipil negara, dan pengelolaan remunerasi, dengan tujuan untuk memperkuat orientasi kinerja dan perbaikan pelayanan publik. Reformasi birokrasi hanya akan dapat diimplementasikan apabila tersedia ruang fiscal yang cukup untuk membiayai kebijakan reformasi. Oleh karena itu, program TRANSFORMASI akan bekerja dengan mitra kerja utama untuk membangun evidence based policy analysis terutama berkaitan dengan dampak dari reformasi remunerasi. Hal ini merupakan prasyarat bagi pengelolaana reformasi dan menghindarkan konflik antara ruang fiscal dan penggajian aparatur sipil negara. Berdasarkan kerjasama sebelumnya dengan Kementerian Keuangan, program TRANSFORMASI juga melanjutkan dukungannya untuk menyelaraskan pelatihan keuangan daerah dengan sistim pengembangan karir pegawai sipil daerah. Orientasi sipil sebaiknya dimonitor oleh Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Program TRANSFORMASI mendukung OMS tertentu dalam partisipasi dan fungsi pertanggungjawaban mereka mengawal reformasi administrasi. Melalui subnational innovation hub, pemerintah daerah membagikan pengalamannya mengenai praktek yang berhasil di bidang layanan publik dan memberikan feedback kepada pemerintah pusat untuk menyempurnakan kebijakan nasional yang telah diterbitkan (evidence based decision making) sehingga dapat memperbaiki arah reformasi. Selanjutya, pemerintah daerah dapat bekerjasama untuk meniru dan mengembangkan praktek-praktek yang baik. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kerjasama sebelumnya dengan agen perubahan di 19 pemerintah daerah di Indonesia. Juga dikembangkan secara bersama-sama One Agency One Innovation Award’ untuk memberikan insentif bagi inovasi pelayanan publik secara nasional. Secara umum, dukungan program TRANSFORMASI dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian besar, yaitu: reformasi birokrasi (bureaucracy reform) dan keuangan publik/tata kelola keuangan yang baik (public finance/financial governance). 1) Reformasi birokrasi terdiri dari 4 (empat) dukungan strategis, yaitu: arsitektur reformasi birokrasi, pengelolaan sumber daya manusia, reformasi birokrasi berorientasi warga, dan hub pembelajaran daerah. Tim yang bekerja pada 4 wilayah strategis ini berpusat di kantor KemPAN-RB.


3


2) Keuangan publik/tata kelola keuangan yang baik terdiri dari 2 (dua) topik utama, yaitu: dampak fiskal dari reformasi birokrasi dan pengembangan kapasitas pengelolaan keuangan daerah. Disamping itu, program TRANSFORMASI juga mendukung pengembangan kebijakan pembiayaan perubahan iklim (climate financing) dari aspek tata kelola keuangan yang baik (financial governance). Tim yang bekerja di bidang keuangan publik/tata kelola keuangan yang baik berpusat di kantor Kementerian Keuangan. Uraian berikut ini akan difokuskan pada bidang keuangan publik/tata kelola keuangan yang baik. Dukungan di bidang ini diarahkan untuk mencapai tujuan yang dirumuskan sebagai berikut: “Tata kelola keuangan yang baik dan aparatur yang kompeten menjamin implementasi reformasi birokrasi yang efektif”.

1. Dampak Fiskal Reformasi Birokrasi TRANSFORMASI telah menyediakan dukungan terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Gaji, Tunjangan dan Fasilitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berupa penyediaan kajian mengenai dampak fiskal sistem remunerasi dan pensiun yang dirancang. Studi tersebut mencakup pembangunan suatu financial modelling yang dapat digunakan untuk melakukan analisis dan simulasi terhadap berbagai variable dalam sistem penggajian dan kajian terhadap best practices di negara lain yang mungkin dapat diterapkan di Indonesia. Dalam kaitan ini, TRANSFORMASI telah menyediakan dukungan berupa: 1) Penyediaan tenaga ahli (nasional dan internasional) untuk melakukan kajian fiskal atas sistem penggajian yang dirancang 2) Pelaksanaan uji petik dan pengumpulan data di berbagai daerah 3) Pembangunan financial modelling untuk sistem penggajian 4) Pelaksanaan konsultasi publik di beberapa daerah 5) Pelaksanaan workshops/FGD untuk pengayaan materi RPP Gaji. Dalam penyediaan dukungan tersebut sejumlah tenaga ahli telah dilibatkan baik tenaga ahli nasional di bidang keuangan publik, yaitu Prof. Dr. Candra F. Ananda (Universitas Brawijaya) dan Luhur Fajar Martha (FE-UI) serta satu orang tenaga ahli international dari German University of Administrative Sciences Speyer, Germany, yaitu Prof. Dr. Gisela Faerber. Secara teknis, para tenaga ahli tersebut dibantu oleh beberapa ahli dari Direktorat Jenderal Anggaran, Badan Kebijakan Fiskal, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Pada bulan Juli 2016, laporan akhir berupa Policy Paper telah disampaikan secara resmi oleh TRANSFORMASI dengan surat pengantar Nomor 033/TRANSF-MOF/07-2016 dan telah diterima oleh Tim Perumus RPP Gaji untuk digunakan lebih lanjut dalam pembahasan dan perumusan RPP Gaji, Tunjangan dan Fasilitas PNS.


4


2. Pembangunan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pembangunan kapasitas sumber daya manusia merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di bidang pengelolaan keuangan publik, ada dua topik besar yang menjadi fokus dukungan program TRANSFORMASI, yaitu: 1) Pelatihan Keuangan Daerah (PKD) 2) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat-Daerah (AKPD). Penguatan sistem Pelatihan Keuangan Daerah (sebelumnya dikenal dengan nama Kursus Keuangan Daerah dan Kursus Keuangan Daerah Khusus dan sejak awal 2016 diubah dengan nama Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah) dilakukan untuk mendukung program dan misi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, menuntut dilakukannya pengaturan kembali organisasi dan tata kerja di Kementerian Keuangan, termasuk didalamnya pengaturan kembali organisasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) yang secara lengkap telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234 /PMK.01/ 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Pengaturan kembali organisasi tersebut memunculkan beberapa perubahan, antara lain pemindahan unit yang selama ini menangani Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) dari Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah (Direktorat PKD) ke Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah (Direktorat PKKD). Unit baru ini mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendapatan asli daerah serta peningkatan kapasitas keuangan daerah. Sementara itu, terminologi yang selama ini dipakai dalam pengembangan kapasitas daerah adalah ‘pelatihan pengelolaan keuangan daerah’, sedangkan dalam struktur organisasi yang baru, terminologi yang dipakai adalah ‘bimbingan teknis pengelolaan Keuangan daerah’. Perubahan ini memerlukan penyesuaian dalam program kerja (work plan) TRANSFORMASI, khususnya menyangkut ruang lingkup, pendekatan, dan fokus dukungan. Sedangkan pengembangan jabatan fungsional AKPD dilakukan untuk mendukung program dan misi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam implementasi dan pengadministrasian jabatan fungsional tersebut dalam rangka pengembangan karir aparatur pengelolaan keuangan pusat dan daerah. Secara teknis, administrasi jabatan fungsional AKPD dilaksanakan oleh Sekretariat Diorektorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Pengembangan PKD dan AKPD perlu dilakukan secara harmonis dan sinergi mengingat kedua komponen tersebut saling melengkapi satu dengan yang lain dan memiliki kontribusi besar dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam blueprint Transformasi Kelembagaan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menargetkan untuk melatih 82.000 aparatur daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2016. Dalam kaitan ini, DJPK meminta dukungan program TRANSFORMASI untuk penyempurnaan lebih lanjut sistem PKD. Salah satu kebutuhan mendesak adalah mengelompokkan modul pelatihan keuangan daerah yang telah distandardisasi (terdiri dari 6 buku pegangan dan 6 panduan bagi pelatih) ke dalam 4 (empat) modul terintegrasi masing-masing untuk tingkat dasar (basic), menengah (intermediate), lanjutan (advanced), dan eksekutif (executive). Disamping itu, penyelenggaraan Training of Master Trainers (ToMaT) dan Training of Trainers (ToT) merupakan salah satu langkah penting untuk memperluas jangkauan pelatihan keuangan daerah dengan kualitas yang lebih baik. Keuangan Publik/Tata Kelola Keuangan Yang Baik – Laporan Kuartal 3 Tahun 2016

5


2.1.

Penguatan Sistem Pelatihan Keuangan Daerah (PKD)

Beralihnya tugas peningkatan kapasitas keuangan daerah kepada Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah (PKKD) pada awal tahun 2016 menghendaki adanya penyesuaian rencana kerja dari dukungan yang diberikan oleh GIZ kepada DJPK. Demikian pula dengan berubahnya moda peningkatan kapasitas keuangan daerah dari pelatihan pengelolaan keuangan daerah menjadi bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah membutuhkan pula perubahan sistem yang dibangun dalam rangka peningkatan kapasitas keuangan daerah tersebut. Selanjutnya, dalam menyediakan dukungannya tersebut TRANSFORMASI dibantu oleh sejumlah ahli, termasuk dalam hal ini perusahaan konsultan internasional yakni PARTICIP yang memulai pekerjaannya pada bulan Juni 2015. Berdasarkan kontrak, dukungan yang disediakan oleh PARTICIP dijadwalkan selesai dalam kurun waktu 15 bulan, yakni sampai September 2016. Dalam rencana kerja yang disusun, disepakati bahwa seluruh output direncanakan tersedia selambatnya pada bulan September 2016. Namun, disebabkan beberapa penyesuaian baik secara internal maupun eksternal maka penyediaan output tersebut tidak semuanya dapat dipenuhi pada bulan September 2016. Oleh karena itu maka dukungan PARTICIP diperpanjang waktunya hingga 30 November 2016 dengan fokus pada penyelesaian atau penyediaan hasil-hasil sebagaimana yang tercantum dalam rencana kerja, serta mendukung kegiatan-kegiatan terkait peningkatan kapasitas berdasarkan prioritas mitra kerja guna memastikan keberlanjutan dan dampak positif dari dukungan GIZ. Dalam kurun waktu Juli-September 2016 terdapat beberapa kegiatan penting yang telah dilaksanakan bersama oleh tim Transformasi dan DJPK, yakni penyelenggaraan: 1) Lokakarya pembaharuan bahan-bnahan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Pengelolaan Keuangan Daerah (Jakarta, 25 Juli 2016) 2) Lokakarya Pembekalan Coach BIMTEK Pengelolaan Keuangan Daerah (Jakarta, 15-16 Agustus 2016) 3) Pelatihan Tehnik Coaching untuk Bimbingan Teknis yang Lebih Baik (Bandung, 18-19 Agustus 2016) Lokakarya Pembaharuan Bahan-bahan BIMTEK Pengelolaan Keuangan Daerah – Jakarta, 25 Juli 2016 Untuk keperluan pemutakhiran kalendar kegiatan kerjasama TRANSFORMASI-PKKD, serta memperbaharui bahan-bahan coaching untuk topik Pendapatan Daerah dan Akuntansi Pemerintah Daerah, telah diselenggarakan Lokakarya Pembaharuan Bahan-bahan BIMTEK Pengelolaan Keuangan Daerah pada tanghgal 25 Juli 2016 di Jakarta. Dalam lokakarya ini sekaligus dilakukan pemilihan para coach yang akan bertugas memberikan BIMTEK ke daerah.

Tim PKKD sedang menjelaskan kriteria coach serta tugas dan kewajibannya

Lokakarya dibuka oleh Kepala Sub Direktorat PDRD IV, yaitu Ibu Cecilia Risyana dan dihadiri oleh tim TRANSFORMASI serta pejabat dan pelaksana dari Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Daerah (Dit. PKKD).


6


Adapun hasil-hasil yang diperoleh dari lokakarya tersebut diantaranya adalah: 1) Outline untuk topik Pendapatan Daerah dan Akuntansi Pemerintah, dan penanggungjawab untuk masing-masing topik tersebut. 2) Rencana kerja dan identifikasi kebutuhan untuk pengembangan BIMTEK Pengelolaan Keuangan Daerah 3) Revisi dan updating jadwal untuk piloting. Lokakarya Pembekalan Coach Bimbingan Teknis (BIMTEK) Pengelolaan Keuangan Daerah – Jakarta, 15-16 Agustus 2016 Dalam rangka mempersiapkan dan menjaga kualitas bimbingan teknis (BIMTEK) yang akan dilakukan oleh para pejabat dan pegawai Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah (PKKD) yang akan bertindak sebagai coach dalam kegiatan bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah bagi pemerintah daerah, maka pada tanggal 15-16 Agustus 2016 telah dilaksanakan Lokakarya Pembekalan Coach Bimbingan Teknis (BIMTEK) Pengelolaan Keuangan Daerah di Jakarta. Cecilia Risyana (Kepala Sub Direktorat PDRD IV) tengah memandu diskusi mendalam aspek pelaksanaan ketentuan peraturan Lokakarya dibuka oleh Kepala Sub Direktorat PDRD perundang-undangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IV, DJPK, yang dihadiri oleh Direktur PKKD dan tim TRANSFORMASI, serta diikuti oleh tiga puluh orang peserta (pejabat/pegawai Direktorat PKKD).

Bertindak sebagai nara sumber dalam lokakarya pembekalan tersebut diantaranya: 1) Kepala Sub Direktorat Potensi Pendapatan Asli Daerah, Direktorat PKKD, yang menyampaikan topik mengenai pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, serta data dan informasi permasalahan/kendala yang pernah terjadi di berbagai daerah. 2) Kepala Sub Direktorat PDRD IV, mendiskusikan secara mendalam terkait pemahaman terhadap semua aspek pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3) Dua orang konsultan TRANSFORMASI, yang menyampaikan materi masing-masing mengenai reviu dan pemeriksaan keuangan serta beberapa teknik menghadapi auditor, dan persiapan para coach BIMTEK dalam membantu pemerintah daerah menemukan solusi terhadap permasalahan pengelolaan keuangan di daerahnya. Pelatihan Tehnik Coaching untuk Bimbingan Teknis yang Lebih Baik, Bandung, 18-19 Agustus 2016. Pada tanggal 18-19 Agustus 2016, bertempat di Hotel Sensa Bandung, telah diselenggarakan pelatihan mengenai teknik coaching bagi pejabat Ditjen Perimbangan Keuangan yang akan melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah kepada aparatur pemerintah daerah. Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada peserta mengenai coaching, khususnya (1) pentingnya menerapkan metode coaching dalam pemberian bimbingan teknis, (2) pentingnya menguasai five coaching skills, dan (3) meningkatkan rasa percaya diri dalam menerapkan tehnik dasar model GROW (Grow, Reality, Options, Will) dalam pelaksanaan bimbingan teknis. Keuangan Publik/Tata Kelola Keuangan Yang Baik – Laporan Kuartal 3 Tahun 2016

7


Pelatihan dibuka oleh Cecilia Risyana (Kasubdit PDRD IV) dan diikuti oleh 25 peserta dari DJPK dan 6 peserta dari TRANSFORMASI. Acara pelatihan dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu (1) pemahaman mengenai concept dan theory coaching serta (2) praktek, terutama 2 skill utama: mendengar (listening) dan bertanya (questioning). Terdapat beberapa isu penting yang diungkapkan oleh peserta selama pelatihan, terutama mengenai bagaimana menggunakan coaching skill dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di lapangan, seperti: Bagaimana merespons secara efektif terhadap adanya penolakan, ketika seorang yang sedang dicoach tidak bersedia berbicara. Bagaimana menggunakan skill yang dipelajari dalam pekerjaan sehari-hari dimana dalam kenyataan mereka tidak selalu dapat bertindak sebagai coach yang professional karena kadangkala mereka harus terlibat jauh agar pelaksanaan tugas bisa berhasil baik.

Penyerahan sertifikat pelatihan kepada peserta pelatihan yanng dilakukan oleh Cesilia Risyana (Kepala Sub Direktorat PDRD IV)

Kedua hal ini didiskusikan dan dipraktekkan dengan mebentuk beberapa group secara berpasangan yang secara bergantian berperan sebagai coach, coachee, Foto bersama usai acara dan observer. Pada akhir acara diserahkan sertifikat pelatihan kepada peserta yang diserahkan secara bergantian oleh Ibu Cecilia Risyana (DJPK) dan Bapak Budi Sitepu (GIZ). 2.2.

Jabatan Fungsional ‘Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD)

Jabatan AKPD merupakan jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis keuangan pusat dan daerah dalam lingkungan instansi pusat dan daerah. Jabatan fungsional ini telah ditetapkan dengan Peraturam Menteri PAN dan RB Nomor 42 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD). Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri tersebut, Kementerian Keuangan ditetapkan sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat-Daerah. Untuk mengimplementasikan jabatan fungsional AKPD, beberapa peraturan pelaksanaan (petunjuk teknis) telah diterbitkan, antara lain: 1) Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 74/PMK.07/2015 dan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 42 Tahun 2014, 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.07/2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah, 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.07/2015 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah, 4) Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-854/PK/2015 tentang Implementasi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Jafung AKPD).


8


Dalam penyusunan rencana operasional jabatan fungsional AKPD, TRANSFORMASI dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menugaskan suatu tim konsultan internasional, PARTICIP, untuk menyusun petunjuk operasional pengembangan karir jabatan Analis Keuangan Pusat-Daerah dan program pembangunan kapasitasnya. Bertitik tolak dari kondisi yang sudah ada, tenaga ahli TRANSFORMASI menyusun langkah-langkah operasional untuk mengimplementasikan jabatan AKPD secara bersama-sama dengan staf Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Selama periode Juli-September 2016, sejumlah kegiatan telah dilaksanakan untuk membangun dan menghasilkan output yang direncanakan, antara lain: 1) Pelatihan tentang Metoda Penelitian, Jakarta, 4 Agustus 2016 2) Sharing Session tentang Manajemen Karir Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Jafung AKPD). Jakarta, 26 Agustus 2016 3) Rapat Pembahasan Pola Karier Analis Keuangan Pusat dan Daerah, Jakarta, 29 Agustus 2016 4) Lokakarya Pembahasan Work Plan Dukungan TRANSFORMASI terhadap Program PKKD dan AKPD, Jakarta 15 September 2016. Pelatihan tentang Metoda Penelitian - Jakarta, 04 Agustus 2016 AKPD merupakan jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis keuangan pusat dan daerah dalam lingkungan instansi pusat dan daerah. Sebagaiman diketahui tugas pokok para AKPD tersebut adalah melakukan identifikasi dan inventarisasi data, memberikan rekomendasi, dan sosialisasi/bimtek terkait Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), melakukan pengolahan dan analisis data, memberikan rekomendasi dan sosialisasi/bimbingan teknis terkait HKPD, melakukan monitoring dan evaluasi, memberikan rekomendasi, dan sosialisasi/bimbingan teknis terkait HKPD. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171 /Pmk.07 /2015 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah salah satu kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh seorang AKPD adalah penguasaan metode dan teknik analisis. Hal ini secara ideal dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi peristiwa, mencari data terkait, mengenali informasi penting serta menginterpretasikan, mengevaluasi dan menilai data, informasi dan fakta, untuk selanjutnya melakukan analisis secara rasional dan obyektif. Dalam rangka melengkapi pengetahuan dan keterampilan para pejabat fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD) ini TRANSFORMASI telah menyelenggarakan pelatihan tentang Metoda dan Teknik Analisis: Refreshment di Bidang Penelitian. Bertindak sebagai narasumber pelatihan ini adalah Khoirunurrofik, dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Topik-topik yang dibahas dalam pelatihan tersebut adalah: (1) konsep berpikir ilmiah, (2) data dan informasi, (3) metoda dan teknik analisis dan evaluasi kebijakan, dan (4) teknik penulisan ilmiah. Pelatihan tersebut diiukuti oleh 28 orang AKPD di lingkungan DJPK, dan dihadiri pula oleh tim dari Sekretariat DJPK dan tim TRANSFORMASI. Sharing Session tentang Manajemen Karir Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Jafung AKPD) - Jakarta, 26 Agustus 2016 Sharing session tentang Manajemen Karir Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Jafung AKPD) dibuka oleh Sekretaris Dirjen Perimbangan Keuangan dan dihadiri oleh Kasubbag Kepegawaian, beserta sejumlah pelaksana dari Sekretariat DJPK. Sementara dari Badan Kepegawaian Keuangan Publik/Tata Kelola Keuangan Yang Baik – Laporan Kuartal 3 Tahun 2016

9


Negara (BKN) hadir Direktur Jabatan Aparatur Sipil Negara, Kasubdit Jabatan Bidang Perekonomian, dan sejumlah pelaksana direktorat dimaksud. Selain untuk membahas mengenai sejumlah tindaklanjut yang telah dilakukan oleh DJPK terkait dengan pengembangan karir Jabatan Fungsioal Analis Keuangan Pusat dan Daerah, sharing session ini dilakukan untuk memperoleh persamaan pemahaman tentang jabatan fungsional tersebut. Terkait dengan pengembangan karir Jafung AKPD dalam sharing session tersebut dibahas hal-hal yang berhubungan dengan jenjang karir baik secara Pramono Widyo Utomo (Direktur Jabatan Aparatur Sipil Negara) menyampaikan paparan tentang pengembangan karir dalam vertikal, horizontal, dan regional, persyaratan jabatan fungsional AKPD jabatan pada masing-masing tingkatan jabatan fungsional tersebut, serta mekanisme perpindahan dan promosi. Hal-hal yang dapat digarisbawahi dari paparan yang disampaikan oleh Direktur Jabatan Aparatur Sipil Negara, BKN diantaranya sebagai berikut: 1) Karier awal PNS dilakukan melalui pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah dengan pola alur karier secara vertikal, horizontal, dan diagonal. 2) Jenjang Jafung AKPD adalah Ahli Pertama (III/a-III/b), Ahli Muda (III/c-III/d), Ahli Madya (IV/a-IV/c), dan Ahli Utama (IV/d-IV/e). 3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah, adalah melalui inpassing, pengangkatan pertama, dan pengangkatan perpindahan.

Suasana acara sharing session jabatan fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah


10


Rapat Pembahasan Pola Karier Analis Keuangan Pusat dan Daerah – Jakarta, 29 Agustus 2016 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) merupakan instansi yang diberi tugas sebagai Pembina Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah. Dalam rangka rnemberikan kepastian arah pengembangan karier bagi Analis Keuangan Pusat dan Daerah perlu adanya pola karier yang merupakan pola pembinaan Analis Keuangan Pusat dan Daerah yang menggambarkan alur pengembangan karier dan menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara unsur-unsur karier. Tujuan pembangunan pola karier Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD): 1) Menjamin kepastian arah pengembangan karier AKPD, mulai dari karier terendah sampai karier tertinggi sesuai dengan kompetensi, kinerja dan prestasi yang dimiliki; 2) Menyelaraskan kebutuhan organisasi dengan kepentingan pegawai; 3) Mewujudkan pola karier AKPD yang obyektif, terencana, terukur, terbuka, tepat waktu, transparan, dan akuntabel sehingga dapat memperkuat dan mengakselarasi penerapan merit sistem. 4) Menyelaraskan kemampuan, kecakapan dan keterampilan AKPD sesuai dengan jenjang dan jenis penugasan dalam jabatan yang tersedia untuk menghasilkan prestasi kerja yang optimal. Guna membahas mengenai pola karir AKPD ini, maka pada tanggal 29 Agustus 2016 di Jakarta telah dilakukan rapat pembahasan pola karir AKPD. Dengan dipandu oleh Bapak Agung Hendarto, tenaga ahli TRANSFORMASI tim Setditjen dan TRANFORMASI secara bersama-sama membahas secara mendalam hal-hal yang diperlukan dalam pengembangan pola karir tersebut, diantaranya: 

Jenjang karir



Pola dasar karir AKPD



Pengisian jabatan fungsional AKPD, termasuk didalamnya pengangkatan pertama, perpindahan dalam jabatan lain, dan inpassing/penyesuaian



Pola perpindahan jabatan fungsional AKPD, termasuk didalamnya pola perpindahan, mutasi dan promosi



Pemberhentian sementata dari jabatan dan pengangkatan kembali



Program pensiun.

Suasana rapat pembahasan pola karir Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD)

Pola karir AKPD ini akan menjadi lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tentang Pola Karir Analis Keuangan Pusat dan Daerah, yang direncanakan dapat ditetapkan pada tahun 2016 ini. Lokakarya Pembahasan Work Plan Dukungan TRANSFORMASI terhadap Program PKKD dan AKPD – Jakarta 15 September 2016 Untuk mengetahui posisi dan hasil kerja TRANSFORMASI dalam mendukung DJPK terkait dengan pengembangan BIMTEK PKD dan Jabatan Fungsional AKPD serta merencanakan kegiatan bersama Keuangan Publik/Tata Kelola Keuangan Yang Baik – Laporan Kuartal 3 Tahun 2016

11


untuk periode Oktober-Desember 2016, telah diselenggarakan suatu lokakarya pada tanggal 15 September 2016 bertempat di Hotel Double Tree, Jakarta. Lokakarya dipandu bersama oleh Budi Sitepu (Team Leader of Public Finance/Financial Governance) dan Irianto Nainggolan (Kasi Jabatan Fungsional DJPK). Hadir pada acara tersebut Doris Becker (TRANSFORMASI program Director), para pejabat Direktorat PKKD (yang dipimpn oleh Cecilia Risyana) dan Sekretariat DJPK yang membidangi SDM, serta Tim Ahli (Particip) yang dipimpin oleh Michael Palmbach. Dalam lokakarya tersebut, Doris Becker menyampaikan empat hal penting yang merupakan pola dukungan Program TRANSFORMASI, yaitu: 1) Dukungan TRANSFORMASI akan selalu menyesuaikan dengan arah dan kebijakan DJPK 2) Perlu terus-menerus diupayakan agar dukungan yang diberikan oleh TRANSFORMASI dapat lebih efektif dan efisien sehingga dampak yang diperoleh akan lebih besar 3) Sumber daa yang tersedia perlu Doris Becker (Direktur Program TRANSFORMASI) dan Tim Palmbach (Team Leader PARTICIP) mengikuti jalannya diskusi dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mendukung kegiatan tiga bulan ke depan 4) Perlu diupayakan agar program yang dilakukan memberikan nilai tambah bagi program reformasi birokrasi dan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, Cecilia Risyana, mewakili Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah (PKKD), menyampaikan terima kasih atas dukungan TRANSFORMASI, sehingga sejumlah agenda prioritas dapat dipercepat. Selain itu Ibu Yana (sapaan akrab Ibu Cecilia Risyana) menyampaikan sejumlah hal penting diantaranya sebagai berikut: 1) IHT (In House Training) menjadi dasar untuk coach kepada pemerintah daerah; 2) Modul Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD), yang telah dikembangkan dengan dukungan GIZ menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan BIMTEK ke daerah. Oleh para coach, modul tersebut dibuat summary-nya disesuaikan dengan kebutuhan daerah 3) Dukungan TRANSFORMASI terhadap Direktorat PKKD terkait dengan pelatihan exellent performance untuk para coach BIMTEK, menjadi pembekalan yang penting

Budi Sitepu (TRANSFORMASI) tengah memberi pengantar lokakarya dukungan TRANSFORMASI kepadaDJPK

4) Dalam mengembangkan program BIMTEK PKKD membutuhkan infra struktur. Minilab diharapkan dapat menjadi infrastruktur PKKD ke depan. Selain itu, minilab juga akan dijadikan sebagai tempat job training/internship bagi pemerintah daerah yang akan belajar di DJPK. Selanjtnya, dengan adanya minilab maka akan disusun data base profile daerah. Sampai saat ini terdapat 165 daerah tetapi masih sifatnya masih scatered inilah yang kemudian akan dimasukkan ke dalam data base. Keuangan Publik/Tata Kelola Keuangan Yang Baik – Laporan Kuartal 3 Tahun 2016

12


5) Dalam pengembangan BIMTEK diperlukan dukungan pengembangan e-learning membangun komunikasi dengan daerah berbasis teknologi.

guna

6) Dipertimbangkan untuk dibentuk sebuah forum guna mensinergikan support lembaga kerjasama, misalnya GIZ, ADB, dan KOMPAK sehingga dengan demikian setidaknya kegiatan BIMTEK dapat difokuskan di wilayah kerja lembaga kerjasama masing-masing. 7) Terkait dengan kegiatan dukungan TRANSFORMASI, PKKD sudah memperoleh bukti dari setiap dukugan tersebut, bukti tanda terima pun sudah tersedia, dan segera akan disampaikan kepada Direktur PKKD. Selain mengkonfirmasi dukungan yang telah disampaikan oleh TRANSFORMASI, dalam kesempatan tersebut DJPK diperkenankan pula untuk menyampaikan program/kegiatan prioritas yang masih memerlukan dukungan TRANSFORMASI pada kurun waktu Oktober-Desember 2016. Dari diskusi yang dilakukan muncul sejumlah kegiatan prioritas terkait BIMTEK dan pengembangan karir AKPD, yaitu: 1) Kegiatan terkait profiling wajib pajak 2) Capacity development untuk DJPK terkait topik penilaian, pemeriksaan, penagihan 3) Penyusunan Grand Design untuk capacity development 4) Pengembangan tool dan instrumen untuk piloting AKPD 5) Pengembangan panduan BIMTEK 6) Kerjasama internasional untuk pengembangan program BIMTEK.

Irwan Sitorus (Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah) sedang mengkonfirmasi sejumlah output yang dihasilkan dalam kerjasama dukungan TRANSFORMASI dan DJPK

Selanjutnya, usulan kegiatan ini akan dirumuskan sedemikian rupa sehingga menjadi bagian dari kesepakatan dukungan TRANSFORMASI terhadap DJPK periode Oktober – Desember 2016.

3. Pembiayaan Perubahan Iklim dan Reformasi Subsidi Energi Pembiayaan perubahan iklim (climate financing) merupakan isu penting dalam upaya global untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Berbagai upaya mitigasi dan adaptasi atas perubahan iklim memerlukan pembiayaan dari berbagai sumber, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri; pemerintah maupun swasta. Salah satu prasyarat untuk mengoptimalkan mobilisasi dan pemanfaatan dana publik dalam pembiayaan perubahan iklim adalah tersedianya mekanisme pembiayaan dan kebijakan nasional yang memenuhi prinsip tata kelola keuangan yang baik (good financial governance). Program TRANSFORMASI turut berperan mendukung upaya penerapan prinsipprinsip good financial governance dalam kebijakan pembiayaan perubahan iklim. Saat ini terdapat 3 (tiga) bidang intervensi dimana TRANSFORMASI memberikan dukungan dalam kebijakan pembiayaan perubahan iklim: (i) perumusan mekanisme hibah untuk pembiayaan Rencana Aksi Daerah untuk penurunan emisi gas rumah kaca (RAD GRK), (ii) kajian subsidi BBM yang lebih tepat sasaran, dan (iii) kajian subsidi listrik yang lebih tepat sasaran. Pelaksanaan ketiga kegiatan tersebut harus memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip keuangan publik dan tata kelola keuangan yang baik (good financial governance) dan peningkatan kualitas belanja negara.


13


3.1. Mekanisme Hibah untuk Pembiayaan Rencana Aksi Daerah untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Pada akhir tahun 2014, suatu Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Mekanisme Hibah untuk Pembiayaan RAD GRK telah disiapkan, termasuk pedoman umum pelaksanaan teknis, serta diserahkan kepada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, untuk direview dan proses lebih lanjut. Saat ini, RPMK tersebut sedang direview oleh Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM) BKF dan dikoordinasikan dengan pemangku kepentingan terkait seperti Bappenas dan Kementerian/Lembaga lainnya. Sampai dengan akhir Desember 2015 belum ada perkembangan yang berarti terkait dengan penyelesaian RPMK dimaksud. Pimpinan unit yang memiliki fungsi perumusan kebijakan pembiayaan perubahan iklim telah meminta TRANSFORMASI untuk melanjutkan dukungan bagi penyelesaian RPMK dimaksud dan mengkaitkannya dengan upaya mobilisasi dana-dana ICTTF. Tindak lanjut mengenai rencana penyelesaian RPMK dimaksud belum dibahas oleh TRANSFORMASI dan PKPPIM. Selama periode Juli-September 2016, tidak terdapat kegiatan bersama terkait dengan penyelesaian RPMK Mekanisme Hibah untuk pembiayaan RAD GRK. Dengan kondisi ini, TRANSFORMASI menganggap dukungan untuk penyelesaian RPMK dapat diselesaikan oleh BKF secara internal 3.2. Opsi Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang Lebih Tepat Sasaran Kebijakan yang berlaku saat ini di bidang subsidi bahan bakar minyak (BBM) dinilai tidak tepat sasaran. Idealnya, subsidi disaluran ke rumah tangga sasaran dan bukan diterapkan untuk harga barang seperti halnya subsidi BBM. Ketika subsidi diterapkan pada harga barang, maka pihak yang memiliki kemampuan daya beli yang lebih tinggi akan lebih banyak mengkonsumsi barang yang disubsidi tersebut sehingga subsidi justru tidak tepat sasaran. GIZ mendukung Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dalam melakukan kajian subsidi BBM yang lebih tepat sasaran sebagai masukan dalam mendesain kebijakan subsidi BBM kedepan. TRANSFORMASI mendukung Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan dalam melakukan kajian mengenai opsi kebijakan subsidi BBM yang lebih tepat sasaran dengan menugaskan sebuah Tim Konsultan di bawah naungan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM-UI). Setelah melalui sejumlah kegiatan bersama, mulai dari desk study, riset lapangan, analissis data, penyusunan laporan, dan beberapa workshop dan FGD untuk mendiskusikan hasil studi, laporan akhir studi telah disetujui oleh Badan Kebijakan Fiskal. Selanjutnya laporan studi tersebut telah dicetak dan didistribusikan kepada para stakeholder sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan di bidang subsidi BBM. Selama periode Juli-September 2016 tidak ada kegiatan lanjutan yang berkaitan dengan hasil studi dimaksud.


14


3.3. Opsi Kebijakan Subsidi Listrik yang Lebih Tepat Sasaran Sebagai bagian dari upaya pembaharuan sistim subsidi, khususnya subsidi energi, opsi mengenai kebijakan subsidi listrik yang lebih tepat sasaran perlu dikaji dan didesain kembali. Selain nilai subsidi listrik yang cukup besar, yang memberikan beban berat bagi anggaran negara, sistim subsidi yang diterapkan saat ini juga dinilai kurang tepat sasaran. Oleh karena itu, Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal, meminta dukungan TRANSFORMASI untuk pelaksanaan suatu kajian yang dapat menghasilkan Opsi Kebijakan Subsidi Listrik yang lebih tepat sasaran. Langkah yang dilakukan mulai dari mereview sistim subsidi listrik yang diterapkan saat ini dan mengusulkan alternatif kebijakan yang dapat ditempuh sehingga pemberian subsidi listrik dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. Untuk melaksanakan kajian subsidi listrik tersebut, TRANSFORMASI dan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan menunjuk suatu tim ahli yang terdiri dari 3 akademisi dari Universitas Indonesia, yaitu Riyanto Umar, Khairunurrofiq dan Chaikal Nuryakin. Dalam melaksanakan tugasnya, tim ini bekerjasama dengan pejabat Badan Kebijakan Fiskal dan advisor TRANSFORMASI. Pelaksanaan kajian secara bersama-sama ini dimaksudkan untuk mempercepat pengembangan kapasitas (capacity development) internal BKF sehingga di masa depan para peneliti BKF dapat melakukan kaijan secara mandiri dengan kualitas yang semakin baik. Sampai dengan akhir bulan Desember 2015, sejumlah kegiatan telah dilakukan oleh tim ahli, mulai dari penyusunan operational plan, review terhadap kajian yang sudah ada, survei lapangan dan pengumpulan data, analisis, serta penyusunan laporan. Hasil kajian telah didiskusikan pada berbagai FGD dan workshop di Jakarta dan di Bandung. Secara paralel, pokok-pokok kajian dan rekomendasi dari studi ini juga dikomunikasikan dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya penyempurnaan sistim subsidi listrik serta menyediakan masukan bagi Pemerintah dalam proses perumusan kebijakan subsidi listrik yang lebih tepat sasaran. Laporan akhir studi subsidi listrik telah direview bersama oleh tim ahli dan staf BKF. Laporan yang telah disempurnakan telah disampaikan kepada Kepala Badan Kebijakan Fiskal dan telah mendapat persetujuan. Selanjutnya laporan tersebut dicetak untuk didistribusikan kepada pihak-pihak terkait. Dalam rangka pemantapan pemahaman mengenai kajian subsidi listrik yang telah dilaksanakan, tim ahli dari LPEM-UI juga telah melakukan transfer of knowledge kepada sejumlah staf BKF. Selama periode Juli-September 2016 tidak ada kegiatan lanjutan yang berkaitan dengan hasil studi dimaksud.

4. Studi Subsidi Pupuk dan Pangan Redesign pola subsidi, baik subsidi energi maupun non-energi, menjadi sangat penting untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dari mekanisme subsidi tidak langsung yang diterapkan saat ini. Permasalahan tersebut antara lain berbentuk peningkatan belanja subsidi yang Keuangan Publik/Tata Kelola Keuangan Yang Baik – Laporan Kuartal 3 Tahun 2016

15


semakin mempersempit ruang fiskal bagi pemerintah, kurangnya insentif bagi BUMN untuk mencapai tingkat produksi yang paling efisien, serta dualisme harga yang menyebabkan penyelewengan dan ketidaktepatan sasaran. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah memandang perlu menerapkan kebijakan subsidi langsung yang dilakukan secara bertahap.

4.1.

Kebijakan Subsidi Langsung Pupuk

Kebijakan Fiskal bekerja sama dengan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) melakukan kajian mengenai mekanisme pemberian subsidi pupuk secara langsung kepada petani. Kebijakan ini dipandang lebih efektif dan lebih tepat sasaran, namun dengan tetap memperhatikan dampaknya bagi ekonomi, sosial dan politik. Usulan mengenai opsi kebijakan subsidi pupuk diharapkan dapat diperoleh dalam waktu dekat untuk segera dapat diimplementasikan. Dukungan GIZ untuk kajian ini dilakukan melalui Study and Expert Fund (SFF) Non-energy Subsidy Reform. Badan

Sebagai bagian dari proses kajian, suatu tim ahli dari Institut Pertanian Bogor ditunjuk untuk melakukan analisis dan mengusulkan opsi yang mungkin diterapkan untuk memperbaiki sistim subsidi pupuk yang diterapkan saat ini. Dengan berbagai pertimbangan, Pulau Lombok dipilih sebagai obyek penelitian dan sekaligus sebagai wilayah uji coba atas berbagai opsi mekanisme pemberian subsidi pupuk yang dipilih. Langkah pertama dari kegiatan tersebut adalah melakukan sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) di Lombok, dengan tujuan untuk menyampaikan rencana pemerintah melakukan kajian subsidi pupuk dan uji coba sistim baru di Lombok. Kegiatan tersebut diselenggarakan pada tanggal 16 Februari 2016 dengan melibatkan stakeholder yang luas, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun produsen pupuk dan perguruan tinggi. Selanjutnya, Tim IPB melaksanakan kajian sesuai dengan rencana studi yang telah disepakati, mulai dari pengumpulan dan verifikasi data, survei lapangan, analisis, diskusi, dan penyusunan laporan. Selama kurun waktu Juli-September 2016, terdapat beberapa rapat koordinasi yang dilaksanakan bersama stakeholder terkait, utamanya untuk mempersiapkan pelaksanaan uji coba pemberian subsidi langsung pupuk di Lombok, antara lain: 1) Rapat Teknis Spot Check Untuk Uji Coba Subsidi Langsung Pupuk di Pulau Lombok, Jakarta, 18 Juli 2016. 2) Rapat Koordinasi Persiapam Uji Coba Subsidi Langsung Pupuk di Pulau Lombok, Mataram, 22 Juli 2016. Sementara itu, untuk mendiskusikan hasil studi yang dilakukan oleh tim IPB, suatu FGD telah diselenggarakan di Bogor pada tanggal 16 Agustus 2016. Rapat Teknis Spot Check Uji Coba Subsidi Langsung Pupuk di Pulau Lombok – Jakarta, 18 Juli 2016 Dalam rangka persiapan Uji Coba Pelaksanaan Subsidi Langsung Pupuk di Pulau Lombok, pada tanggal 18 Juli 2016 dilakukan Rapat Teknis untuk melihat hasil pemadanan data petani calon penerima subsidi langsung pupuk di Pulau Lombok antara Basis Data Terpadu (BDT) 2015 dengan data Sensus Pertanian (ST) 2013, bertempat di Kementerian Keuangan Jakarta.


16


Rapat Teknis dibuka oleh Bapak Rofiyanto (Kepala Pusat Kebijakan APBN, BKF) dan dihadiri oleh para pejabat dan staff dari Pusat Kebijakan APBN BKF, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS), Institut Pertanian Bogor; dan TRANSFORMASI. Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari rapat tersebut adalah: 1) Berdasarkan TNP2K, sampai minggu ke-3 Juli 2016, hasil pemadanan data BDT 2015 dengan data RDKK 2016 Pulau Lombok, hanya sekitar 37% yang terpadankan. 2) Tingkat akurasi dari kepadanan pun kemungkinan relatif rendah, karena metode pemadanan hanya berdasarkan nama, desa dan kecamatan. 3) Untuk mendapatkan data yang lebih baik dan faktual, disepakati untuk menurunkan Tim terpadu untuk melakukan spot check ke lapangan pada Rabu tanggal 20 Juli. Tim terpadu dimaksud terdiri dari: 4 (empat) orang dari BKF, 7 (tujuh) orang dari TNP2K, 7 (tujuh) orang dari Kementan dan 3 (tiga) orang dari BPS.

Rofyanto Kurniawan (Kepala Pusat Kebijakan APBN) memimpin jalannya rapat teknis

Perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan masukan untuk uji coba subsidi langsung pupuk di Kota Mataram

4) Hasil spot check lapangan akan diolah dan ditetapkan menjadi data yang akan digunakan sebagai data penerima subsidi langsung pupuk dalam uji coba bulan Oktober. Data tersebut akan diserahkan kepada pihak perbankan untuk bahan pembuatan kartu penerima subsidi. 5) Berhubung data yang ada dalam RDKK 2016 belum mencerminkan seluruh data yang diperlukan, maka format RDKK yang ada harus disempurnakan.

FGD Menuju Implementasi Subsidi Langsung Pupuk: Persiapan Uji Coba di Pulau Lombok – Mataram, 21 Juli 2016 Dalam rangka persiapan uji coba pelaksanaan subsidi langsung pupuk di Pulau Lombok, telah dilakukan Focus Group Discussion (FGD) pada tanggal 21 Juli 2016 bertempat di Hotel Golden Tulip Mataram. FGD tersebut dihadiri oleh berbagai peserta, diantaranya dari Kementerian Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, TNP2K, BPS, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (Bakorluh) Provinsi NTB, Badan Pelaksana

Noor Iskandarsyah (Kepala Bidang Subsidi BKF Kementerian Keuangan) memimpin jalannya FGD


17


Penyuluhan (Bapeluh) Kabupaten Lombok Timur, Dinas Pertanian Provinsi NTB, Dinas Pertanian Kota Mataram, Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), Pupuk Kaltim, dan Universitas Mataram. FGD dibuka oleh Bapak Noor Iskandarsyah, Kepala Bidang Subsidi BKF sementara Bapak Yusman Syaukat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, memberikan kata sambutan. Materi persiapan uji coba subsidi langsung pupuk kemudian dipaparkan oleh tim peneliti IPB berdasarkan kajian yang tengah dilakukan. Pada kesempatan ini perwakilan BRI diberikan kesempatan untuk memaparkan mekanisme kartu tani yang merupakan identitas bagi petani yang sekaligu berfungsi sebagai kartu debit/ATM yang diterbitkan oleh Himpunan Bank Negara (Himbara). Kartu tani ini berisikan data petani (nama, NIK), data lahan, data komoditas, data kios dan saprotan maupun data offtaker dari komoditas tersebut. Data dan informasi yang ada dalam kartu tani diintegrasikan menjadi Sistem Informasi Pertanian Indonesia (SINPI).

Sri Hery Susilowati (Kementerian Pertanian) memberikan saran untuk uji coba subsidi langsung pupuk di Pulau Lombok

Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram menyambut baik rencana uji coba subsidi langsung pupuk di Kota Mataram

Beberapa kesimpulan dan rekomendasi dari FGD tersebut adalah: 1) Diusulkan 3 mekanisme penyaluran subsidi pupuk yaitu kupon/voucher, kartu, dan natura. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mekanisme kartu dinilai lebih efektif dan efisien. Usulan mekanisme “natura” seperti preferensi petani berdasarkan hasil survei tidak akan berbeda dengan mekanisme yang ada sekarang ini. 2) Apapun mekanisme penyaluran subsidi Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia langsung pupuk yang dipilih, yang terpenting memberikan masukan terhadap uji coba a subsidi langsung pupuk adalah ketepatan jumlah pupuk dan ketepatan waktu penyaluran sesuai dengan kebutuhan riil. Pemerintah dinilai perlu menjammi ketersediaan pupuk di daerah. 3) Untuk kedepannya, RDKK perlu disempurnakan dengan adanya validasi dari pejabat berwenang. Diharapkan RDKK tidak lagi berbentuk manual agar dapat terus di-update 4) Data penerima pupuk bersubsidi yang tepat menjadi sangat penting.Oleh karena itu, harus dipikirkan siapa dan bagaimana cara membuat data yang akurat. 5) Selain ditujukan untuk petani miskin dan rentan miskin, subsidi pupuk juga diberikan untuk menjaga ketahanan pangan dan meningkatan produktifitas pertanian. Untuk itu perlu dipastikan kriteria petani miskin dan rentan miskin dengan indikator yang jelas.


18


6) Apabila mekanisme kartu akan diimplementasikan, perlu dipastikan kesiapan infrastruktur dan kesiapan pengecer dalam hal mengoperasikan mesin EDC perbankan. Kartu tersebut hanya dapat digunakan untuk membeli pupuk bersubsidi (sub wallet). 7) Perlu segera dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada para pengecer pupuk bersubsidi dan juga para petani dimana uji coba akan dilakukan. 8) Dalam pelaksanaan subsidi langsung pupuk, Pemerintah diharapkan tidak memaksakan suatu mekanisme yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat petani. Pada prinsipnya, Pemerintah Daerah Provinsi NTB akan mendukung uji coba subsidi langsung pupuk di Pulau Lombok. Rapat Koordinasi Persiapan Uji Coba Subsidi Langsung Pupuk di Lombok – Mataram, 22 Juli 2016 Pada tanggal 22 Juli 2016 bertempat di Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB, telah dilakukan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan uji coba subsidi langsung pupuk di Pulau Lombok. Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Bapak Rofyanto Kurniawan, Kepala Pusat Kebijakan APBN, BKF. Acara diawali dengan pemberian kata sambutan oleh Bapak Tauhid, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB diikuti dengan pemaparan rencana uji coba subsidi langsung pupuk Tauhid (Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi di Pulau Lombok oleh Bapak Rofyanto. Bertindak NTB) dan Rofyanto Kurniawan (Kepala Pusat Kebijakan APBN) dalam rapat koordinasi sebagai moderator adalah Bapak Noor Iskandarsyah, Kepala Bidang Kebijakan Subsidi, BKF. Hadir dalam rapat perwakilan dari Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (Bakorluh) Provinsi NTB, Badan Pelaksana Penyuluhan (Bapeluh) Kota Mataram, Dinas Pertanian Provinsi NTB, Dinas Pertanian Kota Mataram, Bank Republik Indonesia (BRI), podusen pupuk (Pupuk Kaltim dan Petro Kimia Gresik), distributor serta pengecer pupuk. Beberapa hal yang disepakati dalam Rapat Koordinasi, sebagai berikut: 1) Uji coba akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2016, dan akan disosialisasikan mulai bulan Agustus 2016. 2) Basis data yang akan digunakan untuk uji coba adalah Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) 2016 yang dipadankan dengan data Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN), Pemuktahiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 dan Survey Tani (ST) 2013. 3) Dengan memperhatikan ketersediaan dan Tim peneliti Institut Pertanian Bogor (IPB) yang membantu mendesain uji coba subsidi langsung pupuk di Pulau Lombok akurasi data, uji coba akan dilakukan di 3 Kabupaten/Kota dengan kecamatan terpilih yaitu:  Kota Mataram (Kecamatan Sekarbella)  Kabupaten Lombok timur (Kecamatan Montong Gading)  Kabupaten Lombok Tengah (Kecamatan Praya Timur). Keuangan Publik/Tata Kelola Keuangan Yang Baik – Laporan Kuartal 3 Tahun 2016

19


4) Mekanisme penyaluran yang dipilih adalah melalui kartu tani yang dikeluarkan oleh BRI. Peneliti IPB akan mencoba memadankan data RDKK yang ada saat ini dengan format data BRI yang terdiri dari identitas petani dan identitas lahan untuk kemudian dapat diintegrasikan kedalam Sistem Informasi Pertanian Indonesia (SINPI) 5) Berdasarkan RDKK yang telah disempurnakan, perlu segera disepakati pihak yang akan menyetujui dan memutuskan siapa petani yang berhak menerima subsidi langsung pupuk di daerah uji coba 6) Produsen pupuk akan menyiapkan data retailer terpilih di lokasi uji coba dan melakukan sosialisasi subsidi langsung pupuk kepada pengecer. BRI kemudian akan Foto bersama setelah rapat koordinasi usai mendatangi pengecer terpilih untuk memberikan penjelasan dan edukasi/training teknis pelaksanaan subsidi langsung pupuk. 7) Selain itu, akan dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada penyuluh dan petani. 8) Simulasi offline teknis penggunaan kartu dan mesin EDC akan dilakukan sebelum disosialisasikan kepada petani dan penyuluh. 9) Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Daerah setempat (Gubernur/Walikota/Bupati) dengan BRI akan dilakukan segera sebagai dasar pelaksanaan penyaluran subsidi langsung pupuk dengan menggunakan kartu tani dan juga menjadi dasar pembuatan petunjuk langsung, petunjuk teknis, dan SOP pelaksanaan subsidi langsung. FGD Paradigma Baru Kebijakan Subsidi Pupuk Bagi Komoditas Pangan – Bogor, 16 Agustus 2016 Alokasi anggaran yang tinggi dan ditenggarai tidak tepat sasaran membuat Pemerintah memutuskan untuk mereformasi kebijakan subsidi pupuk. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI bekerjasama dengan GIZ tengah melakukan kajian yang bertujuan untuk memberikan usulan rekomendasi penyaluran subsidi pupuk yang lebih tepat sasaran. Dalam rangka persiapan uji coba pelaksanaan subsidi langsung pupuk di Pulau Lombok, telah dilakukan Focus Group Discussion Ketua Kelompok Kerja Pupuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memberikan saran dan masukan (FGD) kedua pada tanggal 16 Agustus 2016 bertempat di Hotel Santika Bogor. FGD tersebut dihadiri oleh berbagai peserta, diantaranya dari Kementerian Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, TNP2K, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Bank Indonesia, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), Pupuk Kaltim, dan Petrokimia Gresik.


20


FGD ini menghadirkan lima narasumber yaitu: (1). Ibu Palmira Bachtiar, the SMERU Research Institute, (2). Dr Enny Sri Hartati, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), (3). Prof Achmad Suryana, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kementerian Pertanian, (4). Bapak Entang Sastraadtmadja, Himpunan Kerukunan Tani (HKTI) Provinsi Jawa Barat, dan (5). Bapak Khoirunurrofik, LPEM Universitas Indonesia. Materi persiapan uji coba subsidi langsung pupuk kemudian dipaparkan oleh tim peneliti IPB berdasarkan kajian yang tengah dilakukan. FGD kemudian ditutup oleh Bapak Rofyanto Kurniawan, Kepala Pusat Kebijakan APBN Kementerian Keuangan RI.

Prof Achmad Suryana (PSEKP Kementerian Pertanian) memberikan saran dan masukan untuk uji coba subsidi langsung pupuk

Beberapa kesimpulan dan rekomendasi dari FGD tersebut adalah: 1) Mekanisme kebijakan penyaluran subsidi pupuk akan direformasi menjadi subsidi langsung kepada petani. Perubahan paradigma dari yang berbasis peningkatan produktivitas pertanian menjadi bantuan Dr. Enny Sri Hartanti (INDEF) memberikan kritik terhadap kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat sasaran untuk petani miskin dan rentan miskin. 2) Ketepatan sasaran penerima subsidi akan dilandaskan pada data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan Basis Data Terpadu (BDT) TNP2K. Data yang akurat menjadi kunci keberhasilan penyaluran langsung pupuk bersubsidi. 3) Mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi langsung akan diujicoba di tiga kecamatan terpilih di Pulau Lombok dengan menggunakan mekanisme kartu tani BRI. PKAPBN BKF dan tim peneliti IPB menerima seluruh masukan, Petani terpilih akan menerima kartu tani kritik, dan saran untuk perbaikan kebijakan subsidi pupuk yang di dalamnya terdapat nilai uang subsidi. Secara teknis uang subsidi di dalam kartu hanya dapat dipakai untuk membeli pupuk. Hanya terdapat satu jenis pupuk di pasar dengan satu harga. 4) Kartu tani dinilai dapat mengurangi kebocoran subsidi pupuk yang nantinya dapat diuji dengan prinsip 6T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, tepat harga, dan tepat administrasi. 5) Penerapan sistem ini tentu akan mendapat resistensi dari petani karena dianggap lebih rumit daripada sistem yang berlaku saat ini. Diharapkan pada akhirnya petani akan beradaptasi dengan sistem baru ini. 6) Selain tepat sasaran, penyaluran pupuk bersubsidi juga harus tepat penggunaan. Pemerintah perlu menjamin penyaluran pupuk bersubsidi tepat waktu dengan kualitas dan kuantitas yang tepat.


21


7) Pertanyaan yang harus segera dijawab adalah siapakah yang akan mendistribusikan pupuk bersubsidi kepada petani terutama petani di daerah terpecil? Bagaimana sistem distribusi sampai ke kios? Apabila perusahaan pupuk yang akan mendistribusikan perlu dipikirkan bentuk insentif kepada mereka. Masukan dari FGD ini akan diakomodir oleh PKAPBN BKF dan tim peneliti IPB. Uji coba pelaksanaan subsidi langsung pupuk di Pulau Lombok direncakanan akan dilakukan pada bulan Oktober 2016.

4.2. Sinergi Program Beras untuk Keluarga Sejahtera (Rastra) dan Program Keluarga Harapan Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program-program bantuan sosial untuk penduduk miskin, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan bekerjasama dengan GIZ tengah mengkaji kemungkinan sinergi program Rastra (Beras untuk keluarga sejahtera) dengan PKH (Program Keluarga Harapan) sebagai sistem yang terintegrasi. Kebijakan subsidi beras yang ada saat ini dinilai tidak memenuhi kriteria 6T (tepat harga, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat sasaran, dan tepat administrasi). Keluarga miskin cenderung menerima beras lebih sedikit dari yang seharusnya dan membayar lebih tinggi dari harga yang telah ditetapkan. Program Rastra menyediakan beras bersubsidi untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok. PKH sendiri adalah program pemberian uang tunai kepada keluarga sangat miskin berdasarkan persyaratan tertentu atau yang dikenal dengan nama conditional cash transfers. PKH ini utamanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Untuk melihat kemungkinan sinergi program Rastra dan PKH, suatu tim ahli dari Universitas Indonesia, yaitu Suryadi dan Fajar Luhur Martha, telah ditunjuk untuk melakukan kajian. Kegiatan ini diawali dengan melakukan survei di beberapa daerah terpilih untuk kemudian dianalisis dan didiskusikan guna mendapatkan gambaran yang sesuai dengan kenyataan di lapangan. Selama kurun waktu Juli-September 2016, tim ahli sudah melakukan survei di 4 (empat) daerah terpilih yaitu Medan (10-12 Agustus 2016), Surakarta (10-12 Agustus 2016), Manado (18-19 Agustus 2016), dan Serang (18-19 Agustus 2016). Survei dilakukan dengan melakukan kunjungan ke penerima Rastra dan PKH serta wawancara dengan pengelola program tersebut di daerah. Sementara itu, untuk mensosialisasikan gagasan pengintegrasian program Rastra dan PKH, suatu seminar nasional telah diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2016. Survei Kajian Sinergi Program Rastra dan Progran Keluarga Harapan (PKH) di Kota Medan, 10-12 Agustus 2016 Survei di Kota Medan dilaksanakan pada tanggal 10-12 Agustus 2016. Wawancara mendalam dilakukan dengan Dinas Sosial, Unit Pelaksana PKH, pendamping PKH, dan peserta PKH. Beberapa kesimpulan dari survei tersebut adalah:


22


1) Sasaran penerima Rastra adalah keluarga miskin dan rentan miskin, sedangkan sasaran penerima PKH adalah keluarga sangat miskin. Idealnya penerima PKH juga menerima beras bersubsidi. Data di lapangan (Medan dan sekitarnya) menunjukkan bahwa tidak semua penerima PKH menerima beras bersubsidi. Dalam banyak kasus, beras bersubsidi dibagi rata kepada warganya untuk menghindari konflik sosial. 2) Selain menerima PKH, peserta juga menerima bantuan sosial lain seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Noor Iskandarsyah (Kepala Bidang Subsidi BKF Kementerian 3) Implementasi PKH dinilai efektif karena Keuangan) tengah mewawancarai salah satu penerima PKH adanya proses pendampingan dan organisasi yang terstruktur. Para pendamping PKH memiliki peran strategis karena merekalah yang secara berkala melakukan monitoring dengan mendatangi para penerima PKH dan memastikan ketepatan penerima bantuan. 4) Pendamping PKH dapat mengusulkan updating Basis Data Terpadu apabila kenyataan di lapangan menunjukkan peserta PKH memiliki kategori baru untuk Penerima PKH di Kota Medan juga menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) mendapatkan bantuan atau peserta PKH tidak lagi memenuhi syarat untuk kategori bantuan tertentu. Usulan ini akan diteruskan oleh Dinas Sosial kepada Kementerian Sosial untuk dapat dipertimbangan. 5) Secara umum, responden (pendamping dan peserta PKH) memandang integrasi program Rastra dan PKH merupakan langkah yang ideal, baiak ditinjaua dari segi effisiensi dan efektivitas, juga kejelasan sistim bantuan sosial yang diterapkan oleh Indonesia. Survei Kajian Sinergi Program Rastra dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Surakarta, 10-12 Agustus 2016 Survei di Kota Surakarta dilaksanakan pada tanggal 10-12 Agustus 2016. Wawancara mendalam dilakukan dengan Dinas Sosial, Unit Pelaksana PKH, pendamping PKH dan peserta PKH. Beberapa kesimpulan dari survei tersebut adalah: 1) Sasaran penerima PKH adalah keluarga sangat miskin dan sasaran penerima Rastra adalah keluarga miskin dan rentan miskin. Idealnya penerima PKH juga menerima beras bersubsidi, namun data menunjukkan tidak semua penerima PKH menerima beras bersubsidi. Di Surakarta sendiri, kepala Rukun Tetangga umumnya membagi rata beras bersubsidi kepada warganya untuk menghindari konflik sosial.


23


2) PKH di Kota Surakarta merupakan program baru sejak tahun 2015. Selain menerima PKH, peserta juga menerima bantuan sosial lain seperti Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). 3) PKH dinilai efektif karena adanya proses pendampingan. Para pendamping PKH memiliki peran strategis karena merekalah yang secara berkala melakukan monitoring dengan mendatangi para penerima PKH dan memastikan ketepatan penerima bantuan.

Kartu sementara penerima PKH di Kota Surakarta

4) Pendamping dapat mengusulkan jikalau ada keluarga yang dinilai layak mendapat PKH namun tidak ada di dalam Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011. Usulan ini akan diteruskan oleh Dinas Sosial kepada Kementerian Sosial untuk dapat menjadi pertimbangan. 5) Pemerintah Kota Surakarta juga sebenarnya memiliki bantuan sosial serupa namun sejalan dengan PKH, alokasi dana untuk bantuan tersebut telah dikurangi. Bagi warga miskin yang tidak menerima Rastra, Pemerintah Kota memberikan beras bersubsidi atau yang dikenal dengan nama Raskinda. Pemerintah Kota Surakarta juga telah mengalokasi dana dalam APBD-P 2016 untuk mendukung biaya operasional PKH.

Aep Soleh (BKF Kementerian Keuangan) dan Surjadi Basuki (Universitas Indonesia) tengah mewawancarai peserta PKH

6) Responden pada umumnya tidak menerima beras sesuai dengan alokasi 15 kg setiap bulan. Biaya untuk menebus pun lebih tinggi daripada yang seharusnya. Namun responden Foto bersama pendamping PKH Kota Surakarta yang menemani selama survei berlangsung lebih memilih beras dibandingkan dengan nilai uang tertentu. Diharapkan untuk kedepannya beras bersubsidi memiliki kualitas yang baik dan layak untuk dikonsumsi. 7) Kota Surakarta merupakan salah satu lokasi uji coba pelaksanaan sistem penyaluran bantuan sosial berbasis non tunai bernama warung elektronik (e-warung). Penerima PKH akan diberikan semacam kartu yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras, gula, dan minyak goreng di e-warung. Masukan yang diperoleh dari hasil survei akan dikaji oleh Tim Ahli bersama dengan Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal untuk dipakai sebagai bahan diskusi dalam seminar Sinergi Program Rastra dan PKH yang akan diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan.


24


Survei Kajian Sinergi Program Rastra dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Manado, 18-19 Agustus 2016 Survi di Kota Manado dilaksanakan pada tanggal 18-19 Agustus 2016. Wawancara mendalam dilakukan dengan Dinas Sosial, Unit Pelaksana PKH, pendamping PKH, dan peserta PKH. Beberapa kesimpulan dan masukan dari survei tersebut adalah: 1) PKH telah ada di Kota Manado sejak tahun 2007 di 3 Kecamatan. Seiring dengan waktu ruang lingkup PKH meliputi seluruh Kota Manado di 10 Kecamatan sebanyak 3,191 penerima manfaat. PKH sendiri berada di bawah koordinasi Dinas Sosial sedangkan Rastra di bawah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah. Selain itu, Pemerintah Kota Manado memiliki program bantuan sosial seperti Pembagunan Berbasis Lingkungan yang didanai oleh APBD. 2) Seluruh data penerima PKH didapatkan dari Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Manado Kementerian Sosial (PPLS 2011). Setelah proses validasi dan verifikasi, penerima PKH yang dinilai tidak layak menerima bantuan akan dieliminasi. Namun terdapat banyak warga yang sebenarnya layak untuk menerima PKH namun tidak ada di dalam daftar. Usulan penambahan penerima PKH hingga saat ini belum mendapat tanggapan dari Kementerian Sosial. Sejak tahun 2012 tidak ada penambahan penerima PKH baru. 3) PKH hanya dapat diterima dalam batas waktu 9 tahun. Sebelum masa itu berakhir, penerima yang telah dinyatakan graduasi Penerima PKH di Kecamatan Singkil, Kota Manado, dengan pendampingnya agar dipastikan telah menerima Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. 4) Peran pendamping dinilai sangat penting. Pendamping inilah yang menemani saat proses pencairan PKH di kantor pos terdekat dan memantau penggunaan uang bantuan sesuai dengan peruntukannya. Kewajiban untuk hadir dalam pertemuan kelompok setiap bulan menjadi alat untuk dapat berkomunikasi langsung dengan penerima PKH. Luhur Fajar Martha (Universitas Indonesia) tengah mewawancarai 5) Oleh karena PKH ditujukan untuk memenuhi salah satu penerima PKH di Kecamatan Singkil, Kota Manado kebutuhan pendidikan dan kesehatan, maka diharapkan peran aktif Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan setempat agara program ini dapat berjalan dengan baik. Selain itu, koordinasi dengan unit pelaksana seperti sekolah dan puskesmas sangatlah penting untuk mempermudah pekerjaan pendamping di lapangan. Keuangan Publik/Tata Kelola Keuangan Yang Baik – Laporan Kuartal 3 Tahun 2016

25


6) Mekanisme distribusi Rastra di Manado bergantung kepada kearifan lokal (local wisdom). Terdapat RT yang membagi rata Rastra yang diterima dan RT yang membagi Rastra sesuai dengan daftar yang diberikan. Namun ada juga RT yang menggunakan prinsip siapa cepat dia dapat dalam pembagian Rastra. 7) Responden pada umumnya lebih memilih Rastra dalam bentuk uang tunai non cash. Tidak seperti PKH yang disalurkan per tiga bulan, Rastra diharapkan untuk dapat diterima setiap bulannya. Uang tersebut dapat membeli kebutuhan pangan lain dan tidak terbatas pada beras saja. Namun apabila kebijakan yang diambil tetap berbentuk natura, beras bersubsidi diharapkan agar berkualitas baik untuk dapat dikonsumsi. Masukan yang diperoleh dari hasil survei akan dikaji oleh Tim Ahli bersama dengan Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal untuk dipakai sebagai bahan diskusi dalam seminar Sinergi Program Rastra dan PKH yang akan diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan. Survei Kajian Sinergi Program Rastra dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Serang, 18-19 Agustus 2016 Survei di Kota Serang dilaksanakan pada tanggal 18-19 Agustus 2016. Wawancara mendalam dilakukan dengan Dinas Sosial, Unit Pelaksana PKH, pendamping PKH, dan peserta PKH. Beberapa kesimpulan dan masukan dari surve tersebut adalah: 1) Terdapat 4,000 keluarga penerima PKH di Kota Serang dengan 18 pendamping. Untuk keluarga sangat miskin yang tidak menerima PKH, Pemerintah Kota Serang membuat program replikasi PKH bernama Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu) yang didanai melalui APBD. 2) Mekanisme distribusi Rastra perlu diperjelas apakah hanya sampai tingkat kelurahan atau tingkat RT. Di beberapa kecamatan, beras didistribusikan hingga ke tingkat RT

Wawancara dengan salah satu penerima PKH dan beras Rastra di Kota Serang

dan kemudian dibagi rata. Beras bersubsidi tersebut umumnya ditebus dengan harga yang lebih tinggi. Beras yang tidak ditebus akan dijual kepada warga lain. 3) Basis data penerima Rastra perlu ditinjau kembali karena sudah tidak valid lagi dengan kondisi saat ini. 4) Penerima PKH mengambil langsung uang di kantor Pos terdekat setiap 3 bulan sekali didampingi oleh pendamping. Tidak ada Penerima PKH dan Rastra merasakan manfaat dari bantuan sosial kesulitan dan pungutan apapun dalam yang diberikan oleh Pemerintah proses pencairan PKH. Namun jumlah uang yang diterima dinilai tidak mencukupi kebutuhan dasar sekolah, terutama uang sekolah untuk yang bersekolah di swasta dan ongkos harian. 5) Peran pendamping sangatlah diperlukan, mulai dari mengedukasi penerima PKH dalam menggunakan uang bantuan, sampai ke proses pencairan PKH. Keuangan Publik/Tata Kelola Keuangan Yang Baik – Laporan Kuartal 3 Tahun 2016

26


6) Apabila Rastra akan diberikan dalam bentuk natura, maka perlu adanya evaluasi terhadap kinerja Bulog selaku pemasok beras bersubsidi. 7) Apabila Rastra diberikan dalam bentuk uang, maka perlu ada pedampingan dan edukasi penggunaan uang sehingga tidak digunakan untuk keperluan lain yang sifatnya bukan kebutuhan primer. Hal ini menjadi penting terutama jika pemberian Rastra digabungkan dengan Program PKH yang diterima setiap 3 bulan sekali Seminar Nasional “Sinergi Program Rastra dengan Progran Keluarga Harapan (PKH)” – Jakarta, 30 Agustus 2016 Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI bekerjasama dengan GIZ mengadakan seminar berjudul “Sinergi Program Rastra dengan PKH” pada tanggal 30 Agustus 2016 di Hotel Borobudur. Sinergi kedua program tersebut diharapkan dapat memimalisasi inclusion error maupun exclusion error dari pelaksanaan program perlindungan sosial di masyarakat. Seminar ini dihadiri oleh lebih dari 100 peserta dari berbagai institusi seperti BULOG, TNP2K, OJK, Bank Indonesia, Bank BRI, Bank Mandiri, dinas sosial dari berbagai provinsi, dinas sosial dari

Doris Becker (Direktur Program TRANSFORMASI) membuka seminar nasional “Sinergi Program Rastra dan PKH”

berbagai kota dan kabupaten, berbagai universitas, lembaga riset dan donor. Seminar ini dibuka oleh Doris Becker, Programme Director TRANSFORMASI, diikuti sambutan oleh Suahazil Nazara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. Hadir sebagai narasumber adalah: 1) Rahma Iryanti (Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Bappenas) – Evaluasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Masyarakat dan Program Rastra 2) Tb. Achmad Choesni (Deputi Bidang Nazara (Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Prof. SuahasilKeuangan) memberikan opening remarks Perlindungan Sosial, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) – Desain Kebijakan Subsidi Pangan ke Depan 3) Purwiyanto (Staff Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara) – Program Transformasi Rastra menjadi Bantuan Pangan: Beberapa Hipotesis dan Dampaknya 4) Rofyanto Kurniawan (Kepala Pusat Kebijakan APBN, Kementerian Keuangan) – Hasil Kajian Sementara Analisis Desain Sinergi Rastra dan PKH Diskusi dan tanya jawab kemudian dipandu oleh Basuki Purwadi, Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Kementerian Keuangan.


27


Kesimpulan yang didapatkan adalah bahwa sesuai dengan arahan Presiden, setiap bantuan sosial dan subsidi akan disalurkan secara non tunai dengan menggunakan sistem perbankan untuk kemudahan mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan. Penggunaan sistem perbankan dengan memanfaatkan keuangan digital dimaksudkan untuk mendukung perilaku produktif dan meperluas inklusi keuangan. Penggunaan beragam kartu dalam menyalurkan bantuan sosial saat ini agar dapat diintegrasikan dalam satu kartu.

Dari kiri ke kanan: Basuki Purwadi, Rofyanto Kurniawan, Purwiyanto, Tb. Achmad Choesni dan Rahma Iryanti

Penyaluran Rastra kedepannya akan dilakukan melalui mekanisme non tunai (e-voucher). Rumah tangga sasaran dapat membeli beras sesuai dengan kualitas yang diinginkannya dan dapat dikombinasikan dengan pembelian bahan makanan lainnya seperti telur. Program bantuan pangan non tunai akan dilaksanakan pada tahun 2017 di 44 kota di Indonesia. Konsep sinergi Rastra dan PKH mengandung arti transformasi bantuan dari yang tadinya berupa beras menjadi bantuan langsung non tunai yang dilekatkan pada PKH yang juga akan akan menjadi non tunai. Berbeda dengan PKH, bantuan pangan tetap diberikan setiap bulannya. Oleh karenanya, peran pendamping akan diperlukan dalam konteks monitoring bantuan pangan. Berbagai gagasan yang muncul dalam seminar ini akan menjadi bahan masukan yang penting bagi Pemerintah untuk mereformasi subsidi pangan dan mensinergikannya dengan PKH.

Kepala Dinas Sosial Kota Kupang memberikan kritik terhadap program Beras untuk Rakyat Sejahtera (Rastra)

Direktur Operasional Pelayanan Publik BULOG menyatakan dukungannya terhadap sinergi program Rastra dan PKH

Tim Keuangan Publik/Tata Kelola Keuangan yang Baik Tim Keuangan Publik/Tata Kelola Keuangan Yang Baik (Public Finance/Financial Governance) mulai melaksanakan tugasnya pada tanggal 15 April 2014. Adapun tim ini terdiri dari: 1) Budi Sitepu, selaku Team Leader, bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas tim secara keseluruhan. Yang bersangkutan juga diberi tugas sebagai strategic area manager pembiayaan reformasi birokrasi termasuk dampak fiskal sistim remunerasi dan pensiun. 2) Nathalia Marthaleta, Advisor Public Finance, bertanggungjawab terhadap kegiatan seharihari pelaksanaan kajian pembiayaan perubahan iklim dan kebijakan subsidi. Yang bersangkutan juga diberi tugas sebagai koordinator proyek-proyek GIZ di bidang perubahan iklim yang membutuhkan dukungan sistim keuangan. 3) Eneng Fathonah, Advisor Public Finance, bertanggungjawab terhadap kegiatan sehari-hari pelaksanaan capacity development di bidang pengelolaan keuangan publik dan analisa dampak fiskal reformasi birokrasi. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Tim Keuangan Publik/Tata Kelola Keuangan yang Baik didukung oleh 1 (satu) Office Manager yaitu Mila Ridwan. Keuangan Publik/Tata Kelola Keuangan Yang Baik – Laporan Kuartal 3 Tahun 2016

28


Dukungan bagi DJPK di bidang penguatan sistim pelatihan pengelolaan keuangan daerah dibantu oleh suatu tim konsultan internasional (PARTICIP). Tim konsultan tersebut terdiri dari: 1. 2. 3. 4.

Michael Palmbach, International Team Leader Riri Chaidir, Expert for Local Financial Management. Tina T. K Intan, Expert for Human Resources Management and Capacity Development Lisa Astrida, Office Manager

Tim Keuangan Publik/Tata Kelola Keuangan Yang Baik berkantor di Kementerian Keuangan, Gedung Radius Prawiro Lantai 5, Jalan Dr. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat.

GIZ TRANFORMASI Public Finance/Financial Governance Team Budi Sitepu

Nathalia Marthaleta

 Team Leader  +62 81586003893  [email protected]

 Advisor Public Finance  +62 8119208448  [email protected]

Eneng Fathonah

Mila Ridwan

 Advisor Public Finance  +62 8111995787  [email protected]

 Office Manager TRANSFORMASI  +62 81388808031  [email protected]

Michael Palmbach

Tina T. K. Intan

 Team Leader PARTICIP  +62 81287418673  [email protected]

 HRM Expert PARTICIP  +62 8787251841  [email protected]

Riri Chaidir  Local Finance Expert  +62 81280590388  [email protected]

Lisa Astrida Office Manager PARTICIP  + 62 8111220497  [email protected]


29



30

Transforming Administration Strengthening Innovation (TRANSFORMASI) Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Menara BCA Lantai 46 Jl. M. H. Thamrin 1, Jakarta 10310 T + 62 21 235 87 121/122/123 F + 62 21 235 87 120 I www.giz.de

TRANSFORMASI-9. Transforming Administration Strengthening Innovation (TRANSFORMASI)

Recommend Documents