HAK PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ATAS PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN (STUDI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN KOTA)
TESIS
Oleh :
BELINDA SITI AYESHA SEMBIRING NIM : 02701106
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2004 Belinda Siti Ayesha Sembiring : Hak Pemungutan Pajak Penghasilan Dan Bea Perolehan Hak Atas…, 2004 USU Repository © 2007
HAK PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ATAS PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN (STUDI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN KOTA) BELINDA SITI AYESHA SEMBIRING.1 MUHAMMAD ABDUH.2 CHAIRANI BUSTAMI.3 BUDIMAN GINTING.3 INTISARI Dana-dana yang diterima negara berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) salah satunya adalah pajak. Mengenai pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan yakni Pajak Penghasilan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, pada prakteknya masih saja timbul sengketa antara Wajib Pajak dengan Fiskus berkaitan dengan perhitungan pajak yang berlaku. Oleh sebab itu, apakah pemungutan Pajak Penghasilan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dapat diletakkan terhadap semua jenis tanah dan bangunan. Disamping itu juga bagaimanakah upaya hukum bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan atas tindakan perpajakan serta apakah kendala-kendala yang terdapat dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris yakni melihat kenyataan yang terjadi mengenai fenomena-fenomena yang berhubangan dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) atas perolehan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Populasi dan sampel dalam penulisan ini adalah petugas pajak dan notaris yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan khususnya dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota. Pemungutan PPh dan BPHTB dapat diletakkan terhadap tanah Flak Miiik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Flak Pengelolaan dan Hak Atas Rumah Susun. Pengajuan keberatan hanya dapat dilakukan Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak atas sesuatu Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
1
Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara. Guru Besar Hukum Administrasi Negara Universitas Sumatera Utara. 3 Dosen Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara. 3 Dosen Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara. 2
Belinda Siti Ayesha Sembiring : Hak Pemungutan Pajak Penghasilan Dan Bea Perolehan Hak Atas…, 2004 USU Repository © 2007
dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar (SKBLB) dan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Nihil (SKBN) yang pada prakteknya memakan waktu berbulan-bulan lamanya. Syarat-syarat penAuan keberatan yaitu antara lain melampirkan fotokopi Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ; Asli SKBKB/SKBKBT/SKBLB/SKBN ; fotokopi Akta/Risalah Lelang/ Surat Keputusan Pemberian Hak Baru/Putusan Hakim ; dan fotokopi KTP/SIM/ Paspor/Kartu Keluarga/Identitas lain. Kendala yang terdapat dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan antara lain NJOP yang terdaftar atas sertifikat tanah tidak sesuai dengan harga pasar, sehingga Wajib Pajak keberatan untuk membayar pajak melebihi kapasitas yang seharusnya, dan Wajib Pajak sering menghindari dari kewajiban membayar pajak dengan membuat akta perikatan jual beli dihadapan notaris atau akta dibawah tangan dari pada membuat akta jual beli yang dibuat oleh PPAT. Akibatnya pemerintah kehilangan uang masuk ke kas negara. Hendaknya pemerintah lebih giat mensosialisasikan peraturan perundangundangan khususnya mengenai Pajak Penghasilan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dalam kaitannya dengan pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Disamping itu juga kepada pejabat negara baik Kantor Pajak Bumi dan Bangunan juga aparat yang terkait dengannya, seperti Camat dan Lurah memberikan laporan yang wajar mengenai harga tanah di bawah lingkungannya, sehingga NJOP yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan harga pasar. Riga kepada pihak yang melakukan transaksi jual beli untuk mematuhi peraturan yang berkaitan dengan pembayaran Pajak Penghasilan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
Kata Kunci : Pemungutan, Pajak, Bea, Peralihan Hak.
Belinda Siti Ayesha Sembiring : Hak Pemungutan Pajak Penghasilan Dan Bea Perolehan Hak Atas…, 2004 USU Repository © 2007
EARNING TAX COLLECTING RIGHTS AND RIGHT OWNERSHIP FEE ON THE LAND AND BUILDING IN THE TRANSFER OF RIGHTS ON LAND AND/OR BUILDING (STUDY AT TAX OFFICE OF MEDAN CITY) BELINDA SITI AYESHA SEMBIRING1 MUHAMMAD ABDUH2 CHAIRANI BUSTAMI3 BUDIMAN GINTING3 ABSTRACT The funds earned by government in State Budget are tax. In the right ownership tax on land and building, i.e. the earning tax and ownership fee of rights on land and/or building, there is a conflict between tax payer and fiscus in the calculation o f v a l i d t a x . T h e r e f o r e , w h e t h e r o r n o t t h e e a r n i n g t a x c o l l e c t i o n a n d r i g h t ownership fee on land and/or building can apply on all of land and building types. In addition, what the law efforts for the tax payer to submit objection on taxes claim and what the obstacles in the collecting of earning tax and right ownership fee on land and/or building. This study is an analytic descriptive in juridical empiric approach, i.e. to observe the facts of phenomenon’s related to the collection of earning tax (PPh) and Right Ownership Fee on land and/or building (BPHTB) based on the transfer of right on land and building. Population and sample in this study are the tax collectors and notary involved in the collecting of tax earning and right ownership fee on land and/or building especially in the Tax Office of Medan city. Collection of earning tax and right ownership fee on land and/or building (BPIITB) is applied on land in the Property rights, Building utilization rights, Business utilization rights, Utilization rights, processing rights and rights on the stage houses. The submission of objection is submitted by tax payer to the General Director of Tax based on the Confirmation of Right Ownership fee on land and/or building on the less paid (SKBKB), Confirmation of right ownership fee on land and/or building on addition of less paid (SKBKBT), Confirmation of right ownership fee on land and/or building on over paid (SKBLB) and Confirmation of right ownership fee on land and/or building on zero value (SKBN) that consume more times in several months. The requirement of objection is copy of payment on right ownership fee on land and/or building; original form of SKBKB/SKBKBT/SKBLB/SKBN; copy of 1
Postgraduate Students in Notary Magistery, North Sumatera University Professor in State Administration Law, North Sumatera University 3 Postgraduate Lecturer in Notary Magistery, North Sumatera University 2
Belinda Siti Ayesha Sembiring : Hak Pemungutan Pajak Penghasilan Dan Bea Perolehan Hak Atas…, 2004 USU Repository © 2007
Deed/ auction document/Decree on new rights issue/decree of judge; and copy of identity card/driving license/Passport/Family Card/another identity. The obstacles in the collection of earning tax and right ownership fee on land and/or building such as registered 1\1,10P (selling value of tax object) on land certificate that did not suitable to the market price, so the tax payer did not pay the tax more than the normal value and the tax payer avoid his liability to pay the tax and to prepare the selling — buying agreement before the notary or under hand signature that prepared by PPAT. This cause the loss of earning to the government cash. The government must socialize the regulations specially in earning tax and right ownership fee on land and/or building in its relationship to the transfer of right on land and building. In addition the state official either land and building tax office and another related official such as Head of sub district and Head of urban village must provide the normal report on the land price in their region in order to determine the suitable selling price on tax object by the tax office. And also to the parties who involved in selling and buying transaction must obey the regulation related to the payment of earning tax and right ownership fee on land and/or building. Keywords: Collecting, Tax, Fee and Transfer of rights
Belinda Siti Ayesha Sembiring : Hak Pemungutan Pajak Penghasilan Dan Bea Perolehan Hak Atas…, 2004 USU Repository © 2007
