TATA HUBUNGAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR: TAHUN 2009

RANCANGAN

TATA HUBUNGAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR: TAHUN 2009

DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DEPARTEMEN KESEHATAN RI TAHUN 2009

KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa maka telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

tahun 2009 tentang Tata Hubungan Kerja Direktorat

Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Penyusunan Tata Hubungan Kerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan merupakan

tindak

lanjut

dari

ditetapkannya

Peraturan

Menteri

Kesehatan

Nomor

1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan dalam hal pengaturan tata hubungan kerja yang jelas, sehingga organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dapat berlangsung dengan baik.

Penyusunan Tata Hubungan Kerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan ini telah melalui pembahasan dengan seluruh pihak-pihak yang terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Dinamika organisasi terus berkembang, oleh karena itu diperlukan masukan dan evaluasi secara berkala terhadap pedoman tata hubungan kerja.

Dengan berlakunya ketetapan tentang tata hubungan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan ini, semua pelaksana diharapkan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara baik.

Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Tata Hubungan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan kami sampaikan terima kasih.

Jakarta,

2009 Direktur Jenderal

Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Dra.Kustantinah,Apt,M.AppSc NIP 195112271980032001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan

BAB II

DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN A. Visi dan Misi B. Tugas Pokok dan Fungsi C. Struktur Organisasi D. Uraian Tugas Satuan Organisasi

BAB III

PENGERTIAN TATA HUBUNGAN KERJA A. Tata Hubungan Kerja Intern B. Tata Hubungan Kerja Ekstern

BAB IV

TATA HUBUNGAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN A. Tata Hubungan Kerja Intern B. Tata Hubungan Kerja Ekstern C. Kegiatan Yang Memerlukan Tata Hubungan Kerja Intern

BAB V PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

A.

LATAR BELAKANG Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Depkes RI ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009. Dengan Keputusan tersebut, tugas pokok Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Pembinaan Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Agar pelaksanaan tugas pokok Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dapat berjalan dengan optimal, efisien dan efektif, maka perlu didukung dengan TATA HUBUNGAN KERJA. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana, yang menyatakan bahwa setiap pelembagaan organisasi harus dilengkapi dengan TATA HUBUNGAN KERJA, karena keberhasilan suatu organisasi belum dapat dijamin hanya dengan dibentuknya susunan atau struktur organisasinya saja.

TATA HUBUNGAN KERJA ini telah dibahas bersama dengan unit-unit terkait baik di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan maupun antara unit utama yang lain dengan Biro Hukum dan Organisasi Setjen Depkes RI. Namun demikian TATA HUBUNGAN KERJA ini dapat dirubah sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perubahan

Struktur Organisasi, tugas pokok dan

fungsi serta perubahan kebijakan pimpinan Departemen Kesehatan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud. Maksud disusunnya tata hubungan kerja adalah untuk acuan bagi unit terkait dalam melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya dalam penyusunan kebijakan dan program Direktorat Jenderal Bina Kefarmasain dan Alat Kesehatan.

2. Tujuan . a)

Umum : Meningkatkan pemahaman dalam pengaturan hubungan kerja antara satu unit dengan unit lainnya dalam bentuk koordinasi fungsional yang didasari tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dalam rangka mendukung tercapainya Visi dan Misi yang jelas sehingga tidak ada tumpang tindih antar unit dan program Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

b)

Khusus :

1.

Meningkatnya kinerja yang didasarkan dan kejelasan dalam hubungan antar unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan hubungan kerjasama baik lintas program maupun lintas sektor.

2

Meningkatkan jejaring dengan berbagai pihak khususnya dengan unit-unit di lingkungan Departemen Kesehatan dengan berbagai sektor terkait maupun masyarakat dan daerah.

BAB II DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

A.

VISI DAN MISI 1.

Visi Visi Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah Masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat.

2.

MISI Misi Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah Membuat Rakyat Sehat

3.

Untuk dapat mewujudkan Visi dan Misi Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan berupaya : a.

Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan.

b.

Menjamin obat dan perbekalan kesehatan memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan.

B.

c.

Meningkatkan mutu pelayanan farmasi komunitas dan farmasi rumah sakit.

d.

Meningkatkan kerasionalan penggunaan obat dan perbekalan kesehatan.

TUGAS POKOK dan FUNGSI

Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

1575/Menkes/Per/XI/2005, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 Pasal 530, tugas pokok Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah “merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan” Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsi: 1.

Penyiapan perumusan kebijakan di bidang bina penggunaan obat rasional, farmasi komunitas dan klinik, obat publik dan perbekalan kesehatan serta bina produksi dan distribusi alat kesehatan.

2.

Pelaksanaan kebijakan di bidang bina penggunaan obat rasional,farmasi komunitas dan klinik, obat publik dan perbekalan kesehatan, serta bina produksi dan distribusi alat kesehatan.

3.

Penyusunan standard, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang bina penggunaan obat rasional, farmasi komunitas dan klinik, obat publik dan perbekalan kesehatan serta bina produksi dan distribusi alat kesehatan.

4.

Perumusan kebijakan dan perizinan yang berkaitan dengan obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C.

5.

Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi.

6.

Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan terdiri dari: 1.

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

2.

Sekretariat Direktorat Jenderal

3.

Direktorat Bina Penggunaan Obat Rasional

4.

Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik

5.

Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

6.

Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan

Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan membawahkan Bagian Program dan Informasi, Bagian Umum dan Kepegawaian, Bagian Keuangan serta Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat.

Direktorat Bina Penggunaan Obat Rasional membawahkan Subdirektorat Standardisasi dan Bimbingan Teknis Penggunaan Obat Rasional, Subdirektorat Promosi Penggunaan Obat Rasional, Subdirektorat Bina Obat Esensial Nasional dan Subbagian Tata Usaha.

Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik membawahkan Subdirektorat Farmasi Komunitas, Subdirektorat Farmasi Klinik , Subdirektorat Kerjasama Profesi dan Subbagian Tata Usaha.

Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan membawahkan Subdirektorat Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Subdirektorat Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan serta Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dan Subbagian Tata Usaha.

Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan membawahkan Subdirektorat Alat Kesehatan Elektromedik, Subdirektorat Alat Kesehatan Non Elektromedik, Subdirektorat Produk Diagnostik dan Reagensia, Subdirektorat Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Subbagian Tata Usaha.

D.

URAIAN TUGAS SATUAN ORGANISASI

Dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, tambahan lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, tambahan lembaran Negara Nomor 3890) tentang

Pokok-Pokok Kepegawaian pada pasal 17 ayat (2) disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural, jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu organisasi. Sedangkan yang dimaksud dengan Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam memimpin suatu organisasi Negara.

Dalam

Peraturan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009, dalam pasal 530 disebutkan bahwa Direktorat Jenderal Bina

Kefarmasian

dan

Alat

Kesehatan

mempunyai

tugas

merumuskan

serta

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dibantu oleh seorang Sekretaris Direktorat Jenderal dan empat orang Direktur yaitu Direktur Bina Penggunaan Obat Rasional, Direktur Bina Farmasi Komunitas dan Klinik, Direktur Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dan Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan.

Untuk kejelasan dalam pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, maka perlu dilengkapi dengan merumuskan uraian tugas dari setiap satuan organisasi tersebut. Dengan adanya uraian tugas masing-masing satuan organisasi, diharapkan dapat menjadi acuan bagi setiap pemangku jabatan dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya. Adapun uraian tugas yang dilampirkan dalam Tata Hubungan Kerja ini hanya sampai setingkat Eselon III, sedangkan yang lengkap dengan seluruh jabatan struktural dari Eselon I sampai dengan Eselon IV ada dalam Pedoman Susunan Jabatan dan Uraian Jabatan sebagaimana ditetapkan dalam KepmenKes Nomor 099/Menkes/SK/I/2009 Tanggal 30 Januari 2009.

BAB III PENGERTIAN TATA HUBUNGAN KERJA

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana, yang dimaksud dengan TATA HUBUNGAN KERJA (TAHUBJA) adalah pengaturan hubungan kerja antara satu unit dengan unit lainnya dalam bentuk koordinasi fungsional, administratif operasional dan atau teknis operasional.

Tata Hubungan Kerja perlu dibuat untuk unit-unit kerja yang memiliki tugas-tugas yang cenderung tumpang tindih dengan tugas-tugas unit lain atau sungguh-sungguh memerlukan kerjasama yang perlu diatur. TAHUBJA diharapkan akan lebih memperjelas batas tugas pekerjaan dan batas wewenang antar unit kerja. TAHUBJA disusun sesuai dengan urutan langkah-langkah kegiatan agar dapat menggambarkan prosedur kerja yang jelas dari kegiatan tersebut.

TAHUBJA mencakup TAHUBJA INTERN dan TAHUBJA EKSTERN. TAHUBJA Intern adalah pengaturan hubungan kerja yang menyangkut hanya unit-unit kerja di dalam suatu organisasi. Sedangkan TAHUBJA Ekstern adalah pengaturan hubungan kerja antara unit-unit kerja dalam suatu organisasi dengan unit kerja di luar organisasi tersebut. Dalam Pedoman ini, TAHUBJA yang disajikan lebih banyak berupa TAHUBJA Intern.

A.

TAHUBJA INTERN

Pengaturan hubungan kerja yang menyangkut unit-unit kerja di dalam suatu organisasi merupakan tata hubungan kerja intern. Berdasarkan pengertian tersebut TAHUBJA perlu dibuat untuk unit-unit kerja yang cenderung tumpang tindih atau memang memerlukan kerjasama yang harus diatur dengan tata hubungan kerja. TAHUBJA perlu dibuat terutama untuk tugas-tugas yang bersifat strategis yang memerlukan kejelasan peran, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing unit kerja. Langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam penyusunan TAHUBJA Intern adalah : 1.

Mengidentifikasi tugas-tugas yang cenderung tumpang tindih atau benar-benar memerlukan pengaturan kerja sama.

2.

Menetapkan unit kerja yang menjadi pelaku utama (focal point) dari setiap tugas.

3.

Menetapkan peran unit-unit terkait dalam pelaksanaan setiap tugas.

4.

Menetapkan

urutan

kegiatan

yang

harus

dilakukan

untuk

melaksanakan/menyelesaikan setiap tugas, sesuai dengan peran masing-masing unit.

B.

TAHUBJA EKSTERN

TAHUBJA Ekstern adalah pengaturan hubungan kerja antara unit-unit kerja dalam suatu organisasi dengan unit kerja di luar organisasi tersebut. Hubungan kerja dengan unit organisasi lain tersebut dapat berupa kerjasama lintas program ataupun lintas sektor. Adapun bentuk hubungan dengan unit-unit kerja di luar organisasi dapat berbentuk: 1.

Hubungan teknis fungsional yaitu hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara dua atau lebih unit organisasi yang secara teknis mempunyai fungsi yang sama.

2.

Hubungan koordinatif yaitu hubungan dalam rangka penyatuan upaya dan daya dengan unit kerja lain untuk mencapai tujuan bersama.

C.

PERAN DAN FUNGSI

Terdapat sejumlah peran dalam TAHUBJA yang menggambarkan fungsi dari suatu unit kerja.

Satu unit kerja dapat melakukan satu atau lebih peran. Adapun peran-peran

tersebut adalah :

1.

Pelaku utama (Focal point), yaitu peran unit kerja sebagai penggerak sebab tugas yang bersangkutan merupakan tugas unit kerja tersebut.

2.

Pemberi Rekomendasi (Recommending), yaitu peran unit kerja sebagai pemberi usul, pertimbangan, atau saran-saran sebagai bahan pengambilan keputusan.

3.

Koordinator ( Coordinating) yaitu peran unit kerja/pejabat sebagai pengatur keselarasan, kesesuaian, ketepatan, dan efektivitas kerjasama dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan.

4.

Pemberi dukungan (Supporting), yaitu peran unit kerja sebagai penyedia sumber daya dan jasa yang diperlukan unrtuk pelaksanaan tugas yang bersangkutan.

5.

Tempat Berkonsultasi (Consulting), yaitu peran unit kerja sebagai pemberi verifikasi dan mitra untuk mematangkan pertimbangan bilamana diperlukan.

6.

Pemberi

informasi

(Informing),

yaitu

peran

unit

kerja

sebagai

pemberi

data/informasi. 7.

Pengambilan Keputusan

(Decision Making), yaitu peran unit kerja /pejabat

sebagai pembuat ketetapan akhir (final) terhadap sesuatu atau sejumlah hal dalam rangka pelaksanaan tugas yang bersangkutan.

BAB IV TATA HUBUNGAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

A.

TAHUBJA INTERN

Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

1575/Menkes/Per/XI/2005, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009, tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan lebih banyak tugas-tugas/kegiatan

yang

bersifat

teknis

manajerial,

bukan

teknis

operasional.

Tugas/kegiatan tersebut antara lain : 1.

Melaksanakan perumusan kebijakan teknis

2.

Melaksanakan perumusan norma, standar, pedoman, prosedur, dan kriteria.

3.

Memberikan regulasi

3.

Memberikan bimbingan teknis

4.

Melaksanakan pemantauan/evaluasi

Hal ini sesuai dengan isi Kepres Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, Pasal 57 yang menyatakan Departemen Kesehatan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Departemen Kesehatan menyelenggarakan fungsi : a.

perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang kesehatan.

b.

Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya

c.

Penetapan sertifikasi alat kesehatan

d.

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugasnya dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi dibidangnya;

e.

Penetapan standar pemberian izin

f.

Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya.

Sedangkan tugas-tugas/kegiatan yang bersifat manajemen umum yang menunjang kelancaran pelaksanaan program yang bersifat teknis manajerial, termasuk ke dalam kegiatan-kegiatan kesekretariatan yang meliputi antara lain manajemen program, ketenagaan, perlengkapan, keuangan, serta hukum organisasi dan kehumasan.

Berdasarkan inventarisasi masalah di lingkungan Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan maka tugas-tugas/Kegiatan yang memerlukan pengaturan

TAHUBJA

dikelompokkan kedalam dua kelompok besar yaitu : 1.

Tugas-tugas/kegiatan pelaksanaan program pembinaan/pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan yang bersifat teknis manajerial.

2.

Tugas-tugas/kegiatan kesekretariatan.

Adapun tugas-tugas/kegiatan pelaksanaan program pembinaan/pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan yang bersifat teknis manajerial meliputi antara lain: a.

Penyusunan/pelaksanaan kebijakan, norma, standar, pedoman, prosedur dan kriteria

di bidang penggunaan obat rasional, farmasi komunitas dan klinik, obat

publik dan perbekalan kesehatan serta produksi dan distribusi alat kesehatan. b.

Pemberian perizinan yang terkait dengan obat dan makanan serta sertifikasi alat kesehatan

c.

Bimbingan teknis

d.

Pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis.

Sedangkan tugas-tugas/kegiatan kesekretariatan berupa penyusunan kebijakan, norma, standar, pedoman, prosedur dan kriteria di bidang penyusunan program, ketenagaan, perlengkapan, keuangan serta hukum, organisasi dan kehumasan meliputi antara lain: 1.

Penyusunan program dan informasi

2.

Penyusunan kebutuhan tenaga/diklat

3.

Penyusunan kebutuhan fasilitas kerja dan pemeliharaannya

4.

Pengelolaan anggaran

5.

Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pertimbangan hukum dan bantuan hukum

6.

Penyusunan rancangan penataan dan evaluasi organisasi, jabatan fungsional dan ketatalaksanaan.

7.

B.

Penyusunan laporan pelaksanaan program

TAHUBJA EKSTERN

Dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan melakukan hubungan secara lintas sektor maupun lintas program yang melibatkan beberapa unit kerja/unit organisasi sebagai berikut:

1)

Hubungan hirarkhis dengan Menteri Kesehatan dalam hal-hal antara lain: a. Penetapan kebijakan/peraturan perundang-undangan b. Penetapan norma, standar, pedoman, prosedur dan kriteria teknis.

2)

Hubungan lintas program koordinasi dengan Unit Utama Depkes, institusi pendidikan dan hubungan lintas sektor koordinasi dengan organisasi profesi dalam hal kefarmasian dan alat kesehatan.

2.1 Hubungan koordinatif dengan Ditjen Pelayanan Medik dalam hal: a)

Sosialisasi pengelolaan dan penggunaan obat di Rumah Sakit dan Puskesmas.

b)

Pembinaan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit dan puskesmas.

c)

Penyusunan Daftar Harga Eceran Tertinggi untuk Sarana Pelayanan Kesehatan, Apotek, Rumah Sakit, Obat Program Kesehatan dan Obat Generik

d)

Penyediaan obat untuk pelayanan kesehatan dasar, obat program kesehatan untuk Puskesmas dan daftar harga obat generik untuk Apotik, Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan.

2.2 Hubungan koordinatif dengan Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat dalam hal a)

Sosialisasi pengelolaan dan penggunaan obat

b)

Penyusunan Daftar Harga Eceran Tertinggi untuk Sarana Pelayanan Kesehatan, Apotik, Rumah Sakit, Obat Program Kesehatan dan Obat Generik.

c)

Pembinaan pelayanan kefarmasian di Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas.

2.3 Hubungan koordinatif dengan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan dalam hal :

3)

a)

Pendidikan dan pelatihan pegawai

b)

Sertifikasi tenaga kefarmasian

Hubungan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota dalam hal pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan dalam hal: a. Sosialisasi pengelolaan dan penggunaan obat b. Pembinaan pelayanan kefarmasian di Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas c. Penyediaan obat untuk pelayanan kesehatan dasar, obat program kesehatan untuk Puskesmas dan daftar harga obat generik untuk Apotek, Rumah Sakit dan sarana pelayanan kesehatan. d. Penyusunan kebijakan, norma, standar, pedoman, prosedur dan kritera teknis

4)

Hubungan koordinasi dengan program-program terkait di tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat dalam hal perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kefarmasian dan alat kesehatan.

5)

Hubungan

koordinasi

dengan

organisasi

profesi

dalam

hal

perencanaan,

pelaksanaan dan evaluasi program kefarmasian dan alat kesehatan dalam hal: a. Pendidikan Kefarmasian b. Pembinaan/kerjasama profesi c. Sosialisasi program-program pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan

C. KEGIATAN YANG MEMERLUKAN TATA HUBUNGAN KERJA INTERN

Kegiatan pada Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan penekanannya lebih banyak pada kegiatan pembinaan teknis pelayanan yang bersifat fungsional dan kegiatan lain yang bersifat umum meliputi kegiatan penunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan berupa manajemen administratif dan manajemen sumber daya. Disamping itu kegiatan yang bersifat khusus lebih terarah pada pembinaan teknis pelayanan yang mengutamakan pedoman/standar pelayanan, prosedur pelayanan dan pengembangan prosedur tetap (protap/Standard Operating Procedure ).

Tata Hubungan Kerja Intern yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005

tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan,

sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009.

Untuk menghindari tumpang tindih dan memperjelas tugas ataupun kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan memerlukan penegasan dalam pengaturan Tata Hubungan Kerja yang jelas, dan khusus mulai dari penyusunan program kegiatan teknis yang meliputi; perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai penyusunan teknis operasional.

Secara lebih rinci, kegiatan-kegiatan yang memerlukan TAHUBJA adalah: a.

Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan program teknis pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan antara lain:

1.

Penyusunan Rancangan Kepmenkes tentang Daftar Obat Esensial Nasional;

2.

Penyusunan Rancangan Kepmenkes tentang Farmakope Herbal Indonesia;

3.

Penyusunan Rancangan Kepmenkes tentang Formularium Spesialistik;

4.

Penyebarluasan Informasi dan Peningkatan Pengetahuan didalam Penggunaan Obat untuk masyarakat dengan metode CBIA

5.

Penyusunan Rancangan Kepmenkes tentang Daftar dan Harga Patokan Tertinggi Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) Obat Program Kesehatan (OPK) dan Obat Generik (OG);

6.

Perencanaan Pengadaan Obat Esensial dan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) Sangat Esensial (Buffer Stock Nasional);

7.

Penyusunan Surat Izin Penyalur Alat Kesehatan dan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;

8.

Penyusunan Surat Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;

9.

Monitoring Periklanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dalam rangka Perlindungan Konsumen.

b.

Kegiatan-kegiatan yang termasuk kesekretariatan antara lain:

1.

Penyusunan Rencana Kerja Lima Tahunan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

2.

Penyusunan Laporan Kegiatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

3.

Perencanaan Program dan Anggaran Tahunan;

4.

Perencanaan Kebutuhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

5.

Perencanaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

6.

Penyusunan Usulan Biaya Pemeliharaan Barang Milik Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

7.

Penyusunan Laporan SAI (SAK dan SIMAK BMN) di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

8.

Penyusunan Rumusan Indeks Satuan Biaya di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

9.

Penyusunan Usulan Jenis dan Besaran Tarif

Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP); 10. Penyusunan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti rugi (TP/TGR); 11. Penyusunan Rancangan Kepmenkes tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di bidang Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan; 12. Penyusunan Rancangan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan; 13. Penyusunan Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan; 14. Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Bidang Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan; 15. Penyusunan Penetapan Izin Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional, Industri Kosmetika, Pedagang Besar Farmasi (PBF), dan Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi (PBBBF); 16. Penyusunan Penetapan Izin Prinsip Industri Farmasi, Izin Tetap Industri Farmasi, Izin Prinsip Industri Obat Tradisional dan Izin Tetap Industri Obat Tradisional; 17. Penerbitan Surat Persetujuan Impor dan Ekspor, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi;

18. Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan program teknis pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan antara lain: 1.

Penyusunan Rancangan Kepmenkes tentang Daftar Obat Esensial Nasional 1)

Direktur Bina Penggunaan Obat Rasional menginstruksikan kepada Kepala Subdirektorat Bina Obat Esensial Nasional untuk melaksanakan penyiapan Kepmenkes tentang Daftar Obat Esensial Nasional (recommending);

2)

Kepala Subdirektorat Bina Obat Esensial Nasional meminta bahan/masukan penyusunan rancangan Kepmenkes tentang Daftar Obat Esensial Nasional dari para Kepala Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Vertikal, Rumah Sakit Swasta, Rumah Sakit TNI Polri, pemegang program Direktorat terkait (focal point);

3)

Para Kepala Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Vertikal, Rumah Sakit Swasta, Rumah Sakit TNI Polri, pemegang program Direktorat terkait menyampaikan usulan/masukan penyusunan rancangan Kepmenkes tentang Daftar Obat Esensial Nasional (informing);

4)

Kepala Subdirektorat Bina Obat Esensial Nasional mengkoordinasikan masukan penyusunan rancangan Kepmenkes tentang Daftar Obat Esensial Nasional dari para Kepala Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Vertikal, Rumah Sakit Swasta, Rumah Sakit TNI Polri, pemegang program Direktorat terkait (coordinating);

5)

Kepala Subdirektorat Bina Obat Esensial Nasional meminta Kepala Seksi Standardisasi Obat Esensial Nasional, serta Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi untuk menyiapkan bahan penyusunan rancangan Kepmenkes tentang Daftar Obat Esensial Nasional (focal point);

6)

Kepala Seksi Standardisasi Obat Essensial Nasional, serta Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi menyiapkan bahan penyusunan rancangan Kepmenkes tentang Daftar Obat Esensial Nasional untuk disampaikan kepada Kepala Subdirektorat Bina Obat Esensial Nasional (supporting);

7)

Para Kepala Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Vertikal, Rumah Sakit Swasta, Rumah Sakit TNI Polri, pemegang program Direktorat terkait menyampaikan usulan/masukan untuk penyusunan rancangan Kepmenkes tentang Daftar Obat Esensial Nasional (supporting);

8)

Kepala Subdirektorat Bina Obat Esensial Nasional menerima dan mengolah data usulan menjadi rancangan Kepmenkes tentang Daftar Obat Esensial Nasional (focal point);

9)

Para Direktur dan Sekretaris Direktorat Jenderal memverifikasi data rancangan Kepmenkes tentang Daftar Obat Esensial Nasional (consulting);

10)

Direktur Bina Penggunaan Obat Rasional mengkoordinir pembahasan rancangan Kepmenkes tentang Daftar Obat Esensial Nasional (coordinating);

11)

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan memberikan arahan dan pertimbangan dalam pembahasan rancangan Kepmenkes tentang Daftar Obat Esensial Nasional (recommending);

12)

Kepala Subdirektorat Bina Obat Esensial Nasional menyempurnakan rancangan Kepmenkes tentang Daftar Obat Esensial Nasional dan disampaikan kepada Direktur Bina Penggunaan Obat Rasional (focal point);

13)

Sekretaris Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan meneliti kembali rancangan Kepmenkes tentang Daftar Obat Esensial Nasional dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (consulting);

14)

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menetapkan rancangan Kepmenkes tentang Daftar Obat Esensial Nasional dan disampaikan Menteri Kesehatan (decision making).

kepada

2.

Penyusunan Rancangan Kepmenkes tentang Farmakope Herbal Indonesia 1)

Direktur Bina Penggunaan Obat Rasional menginstruksikan kepada Kepala Subdirektorat Standarisasi dan Bimbingan Teknis Penggunaan Obat Rasional untuk melaksanakan penyiapan penyusunan rancangan Kepmenkes tentang Farmakope Herbal Indonesia (recommending);

2)

Kepala Subdirektorat Standarisasi dan Bimbingan Teknis Penggunaan Obat Rasional meminta bahan/masukan kepada para pakar Perguruan Tinggi Negeri, Badan POM, Direktorat Jenderal Pelayanan Medik, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Badan Standarisasi Nasional, LIPI, BPPT BBPP TO-OT(focal point);

3)

Para pakar Perguruan Tinggi Negeri, Badan POM, Direktorat Jenderal Pelayanan Medik, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Badan Standarisasi Nasional, LIPI, BPPT BBPP TOOT menyampaikan usulan/masukan penyusunan rancangan Kepmenkes tentang Farmakope Herbal Indonesia (informing);

4)

Kepala Subdirektorat Standarisasi dan Bimbingan Teknis Penggunaan Obat Rasional mengkoordinasikan masukan penyusunan rancangan Kepmenkes tentang Farmakope Herbal Indonesia dari para pakar Perguruan Tinggi Negeri, Badan POM, Direktorat Jenderal Pelayanan Medik, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Badan Standarisasi Nasional, LIPI, BPPT BBPP TO-OT (coordinating);

5)

Kepala Subdirektorat Standarisasi dan Bimbingan Teknis Penggunaan Obat Rasional meminta Kepala Seksi Standardisasi Penggunaan Obat Rasional, serta Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Penggunaan Obat Rasional untuk menyampaikan bahan penyusunan rancangan Kepmenkes tentang Farmakope Herbal Indonesia (focal point);

6)

Kepala Seksi Standardisasi Penggunaan Obat Rasional, serta Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Penggunaan Obat Rasional untuk menyiapkan bahan penyusunan rancangan Kepmenkes tentang Farmakope Herbal Indonesia untuk disampaikan kepada Kepala Subdirektorat Standarisasi dan Bimbingan Teknis Penggunaan Obat Rasional (supporting);

7)

Para pakar Perguruan Tinggi Negeri, Badan POM, Direktorat Jenderal Pelayanan Medik, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Badan Standarisasi Nasional, LIPI, BPPT BBPP TOOT menyampaikan usulan/masukan untuk penyusunan rancangan Kepmenkes tentang Farmakope Herbal Indonesia (supporting);

8)

Kepala Subdirektorat Standarisasi dan Bimbingan Teknis Penggunaan Obat Rasional menerima dan mengolah data usulan menjadi rancangan Kepmenkes tentang Farmakope Herbal Indonesia (focal point);

9)

Para Direktur dan Sekretaris Direktorat Jenderal memverifikasi data rancangan Kepmenkes tentang Farmakope Herbal Indonesia (consulting);

10)

Direktur Bina Penggunaan Obat Rasional mengkoordinir pembahasan rancangan Kepmenkes tentang Farmakope Herbal Indonesia dan disampaikan kepada Direktur Bina Penggunaan Obat Rasional (coordinating);

11)

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan memberikan arahan dan pertimbangan dalam pembahasan rancangan Kepmenkes tentang Farmakope Herbal Indonesia (recommending);

12)

Kepala Subdirektorat Standarisasi dan Bimbingan Teknis Penggunaan Obat Rasional menyempurnakan rancangan Kepmenkes tentang Farmakope Herbal Indonesia dan disampaikan ke Direktur Bina Penggunaan Obat Rasional (focal point);

13)

Sekretaris Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan meneliti kembali rancangan Kepmenkes tentang Farmakope Herbal Indonesia dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (consulting);

14)

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menetapkan rancangan Kepmenkes tentang Farmakope Herbal Indonesia dan disampaikan Menteri Kesehatan (decision making).

kepada

3.

Penyusunan Rancangan Kepmenkes tentang Formularium Spesialistik 1)

Direktur Bina Penggunaan Obat Rasional menginstruksikan kepada Kepala Subdirektorat Bina Obat Esensial Nasional untuk melaksanakan penyiapan penyusunan

rancangan

Kepmenkes

tentang

Formularium

Spesialistik

(recommending); 2)

Kepala Subdirektorat Bina Obat Esensial Nasional meminta Kepala Seksi bahan/masukan

penyusunan

rancangan

Kepmenkes

tentang

Formularium

Spesialistik dari para pakar Perguruan Tinggi Negeri, Akademisi, Praktisi, Organisasi Profesi, Dinas Kesehatan Propinsi, Rumah Sakit Pendidikan, Rumah Sakit Propinsi dan Direktorat terkait. (focal point); 3)

Para pakar Perguruan Tinggi Negeri Akademisi, Praktisi, Organisasi Profesi, Dinas Kesehatan Propinsi, Rumah Sakit Pendidikan, Rumah Sakit Propinsi dan Direktorat terkait menyampaikan usulan/ masukan penyusunan rancangan Kepmenkes tentang Formularium Spesialistik (Informing);

4)

Kepala Subdirektorat Bina Obat esensial Nasional mengkoordinasikan masukan penyusunan rancangan Kepmenkes tentang Formularium Spesialistik dari para pakar Perguruan Tinggi Negeri, Akademisi, Praktisi, Organisasi Profesi, Dinas Kesehatan Propinsi, Rumah Sakit Pendidikan, Rumah Sakit Propinsi dan Direktorat terkait (coordinating);

5)

Kepala Subdirektorat Bina Obat Esensial Nasional meminta Kepala Seksi Strandarisasi Obat Esensial Nasional serta Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi untuk

menyiapkan

bahan

penyusunan

rancangan

Kepmenkes

tentang

Formularium Spesialistik (focal point); 6)

Kepala Seksi Standarisasi Obat Esensial Nasional dan Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Obat Esensial Nasional untuk menyiapkan bahan penyusunan rancangan Kepmenkes tentang Formularium Spesialistik untuk disampaikan kepada Kepala Subdirektorat Bina Obat Esensial Nasional (supporting);

7)

Para pakar Perguruan Tinggi Negeri Akademisi, Praktisi, Organisasi Profesi, Dinas Kesehatan Propinsi, Rumah Sakit Pendidikan, Rumah Sakit Propinsi dan Direktorat terkait menyampaikan usulan/ masukan untuk penyusunan rancangan Kepmenkes tentang Formularium Spesialistik (supporting);

8)

Kepala Subdirektorat Bina Obat Esensial Nasional menerima dan mengolah data usulan menjadi rancangan Kepmenkes tentang Formularium Spesialistik (focal point);

9)

Para Direktur dan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan memverifikasi data rancangan Kepmenkes tentang Formularium Spesialistik (consulting);

10)

Direktur Bina Penggunaan Obat rasional mengkoordinir pembahasan rancangan Kepmenkes tentang Formularium Spesialistik (coordinating);

11)

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan memberikan arahan dan pertimbangan dalam rancangan Kepmenkes tentang Formularium Spesialistik (recomending);

12)

Kepala Subdirektorat Bina Obat Esensial Nasional menyempurnakan rancangan Kepmenkes tentang Formularium Spesialistik dan disampaikan kepada Direktur Bina Penggunaan Obat Rasional (focal point);

13)

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan meneliti kembali rancangan Kepmenkes tenatng Formularium Spesialistik (consulting);

14)

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menetapkan rancangan Kepmenkes tentangFormularium Spesialistik dan disampaikan Kesehatan (decision making).

kepada Menteri

4.

Penyebarluasan Informasi dan Peningkatan pengetahuan didalam Penggunaan Obat untuk masyarakat dengan Metode CBIA 1)

Direktur Bina Penggunaan Obat Rasional menginstruksikan kepada Kepala Subdirektorat

Promosi

Penggunaan

Obat

Rasional

untuk

melaksanakan

penyiapan Pemberdayaan kepada masyarakat tentang penyebarluasan informasi dan peningkatan Metode CBIA (recommending); 2)

Kepala

Subdirektorat

bahan/masukan

Promosi

untuk

Penggunaan

Pemberdayaan

Obat

kepada

Rasional

meminta

masyarakat

tentang

penyebarluasan informasi dan peningkatan Metode CBIA dari Promosi Kesehatan Pusat, Dinas Kesehatan Propinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, PKM, LSM, YLKI, IKJ dan Media Elektronik (focal point); 3)

Promosi Kesehatan Pusat Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan Propinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, PKM, LSM, YLKI, IKJ dan Media Elektronik (Radio) menyampaikan usulan/masukan untuk Pemberdayaan kepada masyarakat tentang penyebarluasan informasi dan peningkatan Metode CBIA (Informing);

4)

Kepala Subdirektorat Promosi Penggunaan Obat Rasional mengkoordinasikan masukan tentang Pemberdayaan kepada masyarakat tentang penyebarluasan informasi dan peningkatan Metode CBIA dari Promosi Kesehatan Pusat Departemen

Kesehatan,

Kabupaten/Kota,

PKM,

Dinas LSM,

Kesehatan

YLKI,

IKJ

Propinsi,

dan

Dinas

Media

Kesehatan

Elektronik

(Radio)

(coordinating); 5)

Kepala Subdirektorat Promosi Penggunaan Obat Rasional meminta Kepala Seksi Materi Promosi Penggunaan Obat Rasional serta Kepala Seksi Bimbingan Kerjasama Promosi Penggunaan Obat Rasional untuk menyiapkan bahan Pemberdayaan kepada masyarakat tentang penyebarluasan informasi dan peningkatan Metode CBIA (focal point);

6)

Kepala Seksi Materi Promosi Penggunaan Obat Rasional serta Kepala Seksi Bimbingan Kerjasama Promosi Penggunaan Obat Rasional untuk menyiapkan bahan/masukan

tentang

Pemberdayaan

kepada

masyarakat

tentang

penyebarluasan informasi dan peningkatan Metode CBIA untuk disampaikan kepada Kepala Subdirektorat Promosi Penggunaan Obat Rasional (supporting); 7)

Promosi Kesehatan Pusat Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan Propinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, PKM, LSM, YLKI, IKJ dan Media Elektronik (Radio) menyampaikan usulan/masukan untuk Pemberdayaan kepada masyarakat tentang penyebarluasan informasi dan peningkatan Metode CBIA (supporting);

8)

Kepala Subdirektorat Promosi Penggunaan Obat Rasional menerima dan mengolah

data

kegiatan

Pemberdayaan

kepada

masyarakat

penyebarluasan informasi dan peningkatan Metode CBIA (focal point);

tentang

9)

Para Direktur dan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan memverifikasi data Pemberdayaan kepada masyarakat tentang penyebarluasan informasi dan peningkatan Metode CBIA (consulting);

10)

Direktur Bina Penggunaan Obat rasional mengkoordinir usulan Pemberdayaan kepada masyarakat tentang penyebarluasan informasi dan peningkatan Metode CBIA (coordinating);

11)

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan memberikan arahan dan pertimbangan Pemberdayaan kepada masyarakat tentang penyebarluasan informasi dan peningkatan Metode CBIA (recomending);

12)

Kepala Subdirektorat Promosi Peenggunaan Obat Rasional menyempurnakan usulan Pemberdayaan kepada masyarakat tentang penyebarluasan informasi dan peningkatan Metode CBIA dan disampaikan kepada Direktur Bina Penggunaan Obat Rasional (focal point);

13)

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan meneliti kembali usulan Pemberdayaan kepada masyarakat tentang penyebarluasan informasi dan peningkatan Metode CBIA (consulting);

14)

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menetapkan usulan Pemberdayaan kepada masyarakat tentang penyebarluasan informasi dan peningkatan Metode CBIA dan disampaikan kepada Menteri Kesehatan (decision making).

5. Penyusunan Rancangan Kepmenkes tentang Daftar dan Harga Eceran Tertinggi Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD), Obat Program Kesehatan (OPK), dan Obat Generik 1)

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menginstruksikan Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan untuk menyusun rancangan Kepmenkes tentang daftar dan harga eceran tertinggi obat pelayanan kesehatan dasar, obat program kesehatan, dan obat generik (recommending);

2)

Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan berdasarkan instruksi dari Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menugaskan Kepala Subdirektorat Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan untuk meminta bahan usulan/masukan penyusunan rancangan Kepmenkes tentang daftar dan harga eceran tertinggi obat pelayanan kesehatan dasar, obat program kesehatan, dan obat generik dari para Kepala Subdirektorat di lingkungan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (focal point);

3)

Kepala Subdirektorat Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Subdirektorat Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Subdirektorat Pemantauan

dan

menginstruksikan

Evaluasi kepada

Obat

para

Publik

Kepala

dan

Seksi

Perbekalan

terkait

untuk

Kesehatan, menyiapkan

usulan/masukan penyusunan rancangan Kepmenkes tentang daftar dan harga eceran tertinggi obat pelayanan kesehatan dasar, obat program kesehatan, dan obat generik dari Subdirektorat masing-masing (recommending); 4)

Para Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan menyiapkan usulan/masukan penyusunan rancangan Kepmenkes tentang daftar dan harga eceran tertinggi obat pelayanan kesehatan dasar, obat program kesehatan, dan obat generik dari Subdirektorat masing-masing (supporting);

5)

Kepala Subbagian Tata Usaha mengkoordinasikan usulan/masukan penyusunan rancangan Kepmenkes tentang daftar dan harga eceran tertinggi obat pelayanan kesehatan dasar, obat program kesehatan, dan obat generik di lingkungan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (coordinating);

6)

Para Kepala Subdirektorat di lingkungan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan menyampaikan usulan/masukan penyusunan rancangan Kepmenkes tentang daftar dan harga eceran tertinggi obat pelayanan kesehatan dasar, obat program kesehatan, dan obat generik dari Subdirektorat masingmasing untuk disampaikan kepada Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan melalui Kepala Subdirektorat Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (informing);

7)

Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Kepala Subdirektorat Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

menerima dan mengolah data usulan menjadi rancangan Kepmenkes tentang daftar dan harga eceran tertinggi obat pelayanan kesehatan dasar, obat program kesehatan, dan obat generik (focal point); 8)

Para Kepala Subdirektorat di lingkungan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan memverifikasi data rancangan Kepmenkes tentang daftar dan harga eceran tertinggi obat pelayanan kesehatan dasar, obat program kesehatan, dan obat generik (consulting);

9)

Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan mengkoordinasikan pembahasan rancangan Kepmenkes tentang daftar dan harga eceran tertinggi obat pelayanan kesehatan dasar, obat program kesehatan, dan obat generik (coordinating);

10)

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan memberikan arahan dan pertimbangan dalam pembahasan rancangan Kepmenkes tentang daftar dan harga eceran tertinggi obat pelayanan kesehatan dasar, obat program kesehatan, dan obat generik (recommending);

11)

Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Kepala Subdirektorat Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan menyempurnakan rancangan Kepmenkes tentang daftar dan harga eceran tertinggi obat pelayanan kesehatan dasar, obat program kesehatan, dan obat generik (focal point);

12)

Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan meneliti kembali rancangan Kepmenkes tentang daftar dan harga eceran tertinggi obat pelayanan kesehatan dasar, obat program kesehatan, dan obat generik (consulting);

13)

Sekretaris Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan meneliti kembali rancangan Kepmenkes tentang daftar dan harga eceran tertinggi obat pelayanan kesehatan dasar, obat program kesehatan, dan obat generik dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (consulting);

14)

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menetapkan rancangan Kepmenkes tentang daftar dan harga eceran tertinggi obat pelayanan kesehatan dasar, obat program kesehatan, dan obat generik untuk disampaikan kepada Menteri Kesehatan (decision making).

6. Perencanaan Pengadaan Obat Esensial dan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) sangat esensial (Buffer Stok Nasional) 1)

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menginstruksikan Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan untuk melaksanakan pengadaan Obat esensial dan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) sangat esensial (Buffer Stok Nasional) (recommending);

2)

Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan berdasarkan instruksi dari Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menugaskan Kepala Subdirektorat Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan untuk menerima dan menelaah data sisa Buffer Stok Nasional dari Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (focal point);

3)

Kepala Seksi Pengadaan Obat mengolah dan menyiapkan daftar obat Buffer Stok Nasional yang akan dibeli pada tahun anggaran berjalan (supporting);

4)

Kepala Subdirektorat Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan menelaah dan meneliti kembali data obat Buffer Stok Nasional yang akan dibeli (focal point);

5)

Tim Teknis membuat SPEK dan meneliti/mengkaji serta memberi rekomendasi (recommending);

6)

Direktur Bina Obat Publik dan perbekalan Kesehatan meneliti dan memverifikasi jenis obat Buffer Stok Nasional yang akan dibeli (consulting);

7)

Kepala Subdirektorat Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan memperbaiki rancangan jenis obat Buffer Stok Nasional yang akan dibeli dan akan disampaikan kepada Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (focal point);

8)

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menetapkan jenis obat Buffer Stock Nasional (decision making).

7.

Penyusunan Surat Izin Penyalur Alat Kesehatan dan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 1)

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menginstruksikan Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan untuk menyusun surat keputusan Izin Penyalur Alat Kesehatan, sertifikat produksi alat kesehatan dan PKRT terhadap berkas pemohon yang disampaikan melalui loket setelah dipenuhi kewajibannya membayar PNBP (recommending);

2)

Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan berdasarkan instruksi dari Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menugaskan Kepala Subdirektorat yang terkait untuk menyusun surat keputusan Izin Penyalur Alat Kesehatan, sertifikat produksi Alat Keswehatan dan PKRT (focal point);

3)

Kepala Subdirektorat, Kepala Seksi dan Penilai terkait menyiapkan konsep/net surat keputusan Izin Penyalur Alat Kesehatan, dan menyampaikan data beserta persyaratan yang diperlukan (supporting);

4)

Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyampaikan konsep dan net surat keputusan Izin Penyalur Alat Kesehatan, Sertifikat Produksi Alat Kesehatan dan PKRT kepada Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan dan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (supporting);

5)

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menetapkan surat keputusan Izin Penyalur Alat Kesehatan, Sertifikat Produksi Alat Kesehatan dan PKRT (decision making).

8.

Penyusunan Surat Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 1)

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menginstruksikan Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan untuk menyusun naskah Izin Edar Alat Kesehatan dan PKRT terhadap berkas yang disampaikan pemohon melalui loket setelah dipenuhi kewajibannya membayar PNBP (recommending);

2)

Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan berdasarkan instruksi dari Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menugaskan Kepala Subdirektorat yang terkait untuk menyusun naskah Izin Edar Alat Kesehatan dan PKRT (focal point);

3)

Kepala Subdirektorat, Kepala Seksi dan Penilai yang terkait menyiapkan konsep/net naskah Izin Edar Alat Kesehatan dan PKRT berikut data dan persyaratan yang diperlukan (supporting);

4)

Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyampaikan konsep dan net naskah izin edar kepada Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan (supporting);

5)

Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan membaca dan meneliti naskah izin edar (consulting);

6)

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menetapkan naskah Ijin Edar Alat Kesehatan dan PKRT (decision making).

9.

Monitoring Periklanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dalam rangka Perlindungan Konsumen 1)

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menginstruksikan Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan untuk melaksanakan monitoring periklanan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga dalam rangka perlindungan konsumen (recommending);

2)

Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan berdasarkan instruksi dari Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menugaskan Kepala Subdirektorat terkait menyusun instrumen monitoring periklanan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (focal point);

3)

Kepala Subdirektorat terkait berkonsultasi dengan Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan (consulting);

4)

Kepala Seksi terkait menyampaikan surat pemberitahuan ke Dinas Provinsi sebagai koordinator dan Dinas Kabupaten/Kota sebagai pelaksana (supporting);

5)

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melaksanakan dan mengirimkan hasil monitoring ke Dinkes Provinsi (supporting);

6)

Dinas Kesehatan Provinsi mengirimkan hasil monitoring ke Pusat/Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alkes (supporting);

7)

Kepala Subbagian Tata Usaha mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan monitoring periklanan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (coordinating);

8)

Kepala Subdirektorat terkait bersama dengan Tim Penilai melakukan penilaian terhadap hasil monitoring yang diterima (focal point);

9)

Kepala Subdirektorat terkait menerima dan mengolah data hasil penilaian monitoring (focal point);

10) Kepala Subdirektorat terkait menyusun laporan hasil monitoring untuk disampikan ke Direktur (focal point); 11) Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan menerima dan menindaklanjuti hasil monitoring periklanan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (decision making).

TATA HUBUNGAN KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN NO (1) 1

KEGIATAN

PELAKU UTAMA (Focal Point)

PEMBERI REKOMENDASI (Recommending)

SEBAGAI KOORDINATOR (Coordinating)

PEMBERI DUKUNGAN (Supporting)

PEMBERI VERIFIKASI (Consulting)

PEMBERI INFORMASI (Informing)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Penyusunan Rancangan Kepmenkes tentang Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN)

(2) Kasubdit Bina OEN meminta bahan/masukan penyusunan rancangan Kepmenkes tentang DOEN dari para Ka Dinkes Prop/Kab/Kota, RS Vertikal, RS Swasta, RS TNI Polri, pemegang program Direktorat terkait

PENGAMBIL KEPUTUSAN (Decision Making) (9)

(1) Direktur Bina Penggunaan Obat Rasional menginstruksikan kepada Kasubdit Bina OEN untuk melaksanakan penyiapan Kepmenkes tentang DOEN

(5) Kasubdit Bina OEN meminta Kasie Standarisasi OEN serta Kasie Bimbingan dan Evaluasi untuk menyiapkan bahan penyusunan rancangan Kepmenkes tentang DOEN

(3) Para Ka Dinkes Prop/Kab/Kota, RS Vertikal, RS Swasta, RS TNI Polri, pemegang Program Direktorat terkait menyampaikan usulan/ masukan penyusunan rancangan Kepmenkes tentang DOEN

(4) Kasubdit Bina OEN mengkoordinasikan masukan penyusunan rancangan Kepmenkes tentang DOEN dari para Ka Dinkes Prop/Kab/Kota, RS Vertikal, RS Swasta, RS TNI Polri, pemegang program dan Direktorat terkait (6) Kasie Standarisasi OEN serta Kasie Bimbingan dan Evaluasi untuk menyiapkan bahan rancangan Kepmenkes tentang DOEN untuk disampaikan ke Kasubdit Bina OEN (7) Para Ka Dinkes Prop/Kab/Kota, RS Vertikal, RS Swasta, RS TNI Polri, pemegang program Direktorat terkait menyampaikan usulan/masukan untuk penyusunan rancangan Kepmenkes tentang DOEN

(8) Kasubdit Bina OEN menerima dan mengolah data usulan menjadi rancangan Kepmenkes tentang DOEN

(11) Dirjen Binfar dan Alkes memberikan arahan dan pertimbangan dalam pembahasan rancangan Kepmenkes tentang DOEN (12) Kasubdit Bina OEN menyempurnakan rancangan Kepmenkes tentang DOEN dan disampaikan kepada Direktur Bina POR

(10) Direktur Bina POR mengkoordinir pembahasan rancangan Kepmenkes tentang DOEN

(9) Para Direktur dan Sesditjen memverifikasi data rancangan Kepmenkes tentang DOEN

(13) Sesditjen Binfar dan Alkes meneliti kembali rancangan Kepmenkes tentang DOEN dan menyampaikan kepada Dirjen Binfar dan Alkes

(14) Dirjen Binfar dan Alkes menetapkan rancangan Kepmenkes tentang DOEN untuk disampaikan kepada Menteri Kesehatan

16


KEGIATAN







(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Penyusunan Rancangan Kepmenkes tentang Farmakope Herbal Indonesia

(2) Kasubdit Standarisasi Bimtek POR meminta bahan/masukan kepada para pakar Perguruan Tinggi Negeri, Badan POM, Ditjen Yanmedik, Ditjen Binkesmas, Badan Litbangkes, Badan Standarisasi Nasional, LIPI BPPT BBPP TO-OT


(1) Direktur Bina POR menginstruksikan kepada Kasubdit Standarisasi Bimtek POR untuk melaksanakan penyiapan penyusunan rancangan Kepmenkes tentang Farmakope Herbal Indonesia

(5) Kasubdit Standarisasi Bimtek POR meminta Kasie Standarisasi POR serta Kasie Bimbingan dan Evaluasi POR untuk menyampaikan bahan penyusunan rancangan Kepmenkes tentang Farmakope Herbal Indonesia

(3) Para Pakar Perguruan Tinggi Negeri, Badan POM, Ditjen Yanmedik, Ditjen Binkesmas, Badan Litbangkes, Badan Standarisasi Nasional, LIPI BPPT BBPP TO-OT menyampaikan usulan/ masukan penyusunan rancangan Kepmenkes tentang Farmakope Herbal Indonesia

(4) Kasubdit Standarisasi Bimtek POR mengkoordinasi masukan penyusunan rancangan Kepmenkes tentang Farmakope Herbal Indonesia dari para pakar Perguruan Tinggi Negeri, Badan POM, Ditjen Yanmedik, Ditjen Binkesmas, Badan Litbangkes, Badan Standarisasi Nasional, LIPI BPPT BBPP TO-OT (6) Kasie Standarisasi POR dan Kasie Bimbingan dan Evaluasi POR untuk menyiapkan bahan penyusunan rancangan Kepmenkes tentang Farmakope Herbal Indonesia untuk disampaikan ke Kasubdit Standarisasi Bimtek POR (7) Para Pakar Perguruan Tinggi Negeri, Badan POM, Ditjen Yanmedik, Ditjen Binkesmas, Badan Litbangkes, Badan Standarisasi Nasional, LIPI BPPT BBPP TO-OT menyampaikan usulan/ masukan untuk penyusunan rancangan Kepmenkes tentang Farmakope Herbal Indonesia

(8) Kasubdit Standarisasi Bimtek POR menerima dan mengolah data usulan menjadi rancangan Kepmenkes tentang Farmakope Herbal Indonesia

(12) Kasubdit Standarisasi Bimtek POR menyempurnakan rancangan Kepmenkes tentang Farmakope Herbal dan disampaikan ke Direktur Bina POR

(11) Dirjen Binfar dan Alkes memberikan arahan dan pertimbangan dalam pembahasan rancangan Kepmenkes tentang Farmakope Herbal Indonesia

(10) Direktur Bina POR mengkoordinir pembahasan rancangan Kepmenkes tentang Farmakope Herbal Indonesia

(9) Para Direktur dan Sesditjen Binfar dan Alkes memverifikasi data rancangan Kepmenkes tentang Farmakope Herbal Indonesia (13) Sesditjen Binfar dan Alkes meneliti kembali rancangan Kepmenkes tentang Farmakope Herbal Indonesia dan menyampaikan kepada Dirjen Binfar dan Alkes

(14) Dirjen Binfar dan Alkes menetapkan rancangan Kepmenkes tentang Farmakope Herbal Indonesia untuk disampaikan kepada Menteri Kesehatan

19


KEGIATAN







(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Penyusunan Rancangan Kepmenkes tentang Formularium Speasialistik

(2) Kasubdit Bina OEN meminta bahan/ masukan penyusunan rancangan Kepmenkes tentang Formularium Spesialistik dari Para Pakar Perguruan Tinggi Negeri, Akademisi, Praktisi, Organisasi Profesi, Dinkes Propinsi, RS. Pendidikan, RS. Propinsi dan Direktorat terkait


(1) Direktur Bina POR menginstruksikan kepada Kasubdit Bina OEN untuk melaksanakan penyiapan penyusunan rancangan Kepmenkes tentang Formularium Spesialistik (3) Para Pakar Perguruan Tinggi Negeri, Akademisi, Praktisi, Organisasi Profesi, Dinkes Propinsi, RS. Pendidikan, RS. Propinsi dan Direktorat terkait menyampaikan usulan/ masukan penyusunan rancangan Kepmenkes tentang Formularium Spesialistik (4) Kasubdit Bina OEN mengkoordinasi masukan penyusunan rancangan Kepmenkes tentang Formularium Spesialistik dari Para Pakar Perguruan Tinggi Negeri, Akademisi, Praktisi, Organisasi Profesi, Dinkes Propinsi, RS. Pendidikan, RS. Propinsi dan Direktorat terkait

(5) Kasubdit Bina OEN meminta Kasie Standarisasi OEN serta Kasie Bimbingan dan Evaluasi untuk menyampaikan bahan penyusunan rancangan Kepmenkes tentang Formularium Spesialistik

(6) Kasie Standarisasi OEN dan Kasie Bimbingan dan Evaluasi OEN untuk menyiapkan bahan penyusunan rancangan Kepmenkes tentang Formularium Spesialistik untuk disampaikan ke Kasubdit Standarisasi Bina OEN (7) Para Pakar Perguruan Tinggi Negeri, Akademisi, Praktisi, Organisasi Profesi, Dinkes Propinsi, RS. Pendidikan, RS. Propinsi, Direktorat Terkait menyampaikan usulan/ masukan untuk penyusunan rancangan Kepmenkes tentang Formularium Spesialistik

(8) Kasubdit Bina OEN menerima dan mengolah data usulan menjadi rancangan Kepmenkes tentang Formularium Spesialistik

(12) Kasubdit Standarisasi Bimtek POR menyempurnakan rancangan Kepmenkes tentang Formularium Spesialistik dan disampaikan ke Direktur Bina POR

(11) Dirjen Binfar dan Alkes memberikan arahan dan pertimbangan dalam pembahasan rancangan Kepmenkes tentang Formularium Spesialistik

(10) Direktur Bina POR mengkoordinir pembahasan rancangan Kepmenkes tentang Formularium Spesialistik

(9) Para Direktur dan Sesditjen Binfar dan Alkes memverifikasi data rancangan Kepmenkes tentang Formularium Spesialistik

(13) Sesditjen Binfar dan Alkes meneliti kembali rancangan Kepmenkes tentang Formularium Spesialistik

(14) Dirjen Binfar dan Alkes menetapkan rancangan Kepmenkes tentang Formularium Spesialistik untuk disampaikan kepada Menteri Kesehatan

22


KEGIATAN







(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Penyebarluasan Informasi dan Peningkatan pengetahuan didalam Penggunaan Obat untuk masyarakat dengan Metode CBIA

(2) Kasubdit Promosi POR meminta bahan/masukan untuk Pemberdayaan kepada masyarakat tentang penyebarluasan informasi dan peningkatan metode CBIA dari Promkes Pusat, Dinkes Propinsi, Dinkes Kab/Kota, PKM, LSM YLKI, IKJ dan Media Elektronik


(1) Direktur Bina POR menginstruksikan kepada Kasubdit Promosi POR untuk melaksanakan penyiapan Pemberdayaan kepada masyarakat tentang penyebarluasan informasi dan peningkatan metode CBIA (3) Promkes Pusat Depkes, Dinkes Propinsi, Dinkes Kab/Kota, PKM, LSM, YLKI, IKJ dan Media Elektronik (Radio) menyampaikan usulan/masukan untuk Pemberdayaan kepada masyarakat tentang Penyebarluasan Informasi CBIA

(4) Kasubdit Promosi POR mengkoordinasi masukan penyusunan rancangan Kepmenkes tentang Pemberdayaan kepada masyarakat tentang penyebarluasan informasi dan peningkatan metode CBIA dari Promkes Pusat, Dinkes Propinsi, Dinkes Kab/Kota, PKM, LSM, YLKI, IKJ dan Media Elektronik (Radio)

(5) Kasubdit Promosi POR meminta Kasie Materi Promosi POR serta Kasie Kerjasama Promosi POR menyiapkan bahan Pemberdayaan kepada masyarakat tentang penyebarluasan informasi dan peningkatan metode CBIA

(6) Kasie Materi Promosi POR dan Kasie Kerjasama Promosi POR untuk menyiapkan bahan/masukan Pemberdayaan kepada masyarakat untuk disampaikan kepada Kasubdit Promosi POR (7) Promkos Pusat Depkes, Dinkes Propinsi, Dinkes Kab/Kota, PKM, LSM, YLKI, IKJ dan Media Elektronik (Radio) menyampaikan usulan/ masukan untuk Pemberdayaan kepada masyarakat tentang penyebarluasan informasi dan peningkatan metode CBIA

(8) Kasubdit Promosi POR menerima dan mengolah data usulan kegiatan Pemberdayaan kepada masyarakat tentang penyebarluasan informasi dan peningkatan metode CBIA

(12) Kasubdit Promosi POR menyempurnakan usulan Pemberdayaan kepada masyarakat tentang penyebarluasan informasi dan peningkatan Metode CBIA dan disampaikan kepada Direktur Bina POR

(11) Dirjen Binfar dan Alkes memberikan arahan dan pertimbangan Pemberdayaan kepada masyarakat tentang penyebarluasan informasi dan peningkatan Metode CBIA

(10) Direktur Bina POR mengkoordinir usulan Pemberdayaan kepada masyarakat tentang penyebarluasan informasi dan peningkatan metode CBIA

(9) Para Direktur dan Sesditjen Binfar dan Alkes memverifikasi data Pemberdayaan kepada masyarakat tentang Penyebarluasan Informasi dan Peningkatan Metode CBIA (13) Sesditjen Binfar dan Alkes meneliti kembali usulan Pemberdayaan kepada masyarakat tentang Penyebarluasan informasi dan peningkatan metode CBIA dan disampaikan kepada Dirjen Binfar dan Alkes

(14) Dirjen Binfar dan Alkes menetapkan usulan Pemberdayaan kepada masyarakat tentang Penyebarluasan informasi dan peningkatan metode CBIA dan disampaikan kepada Menteri Kesehatan

25


KEGIATAN







(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Penyusunan Rancangan Kepmenkes tentang Daftar dan Harga EceranTertinggi Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD), Obat Program Kesehatan (OPK), dan Obat Generik

(2) Direktur Bina Oblik dan Perbekkes menugaskan Kasubdit Penyediaan Oblik dan Perbekes untuk meminta bahan usulan/masukan penyusunan rancangan Kepmenkes tentang daftar dan harga eceran tertinggi PKD, OPK dan Obat Generik


(1) Dirjen Binfar dan Alkes menginstruksikan Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan untuk menyusun rancangan Kepmenkes tentang daftar dan harga eceran tertinggi PKD, OPK dan Obat Generik

(3) Para Kasubdit menginstruksikan kepada Kasie terkait untuk menyiapkan usulan/masukan penyusunan rancangan Kepmenkes dari Subdit masing-masing

(4) Para Kasie menyiapkan usulan/masukan penyusunan rancangan Kepmenkes dari Subdit masing-masing (5) Kasubbag TU mengkoordinasikan usulan/masukan penyusunan rancangan Kepmenkes di lingkungan Direktorat Bina Oblik dan Perbekkes

(7) Kasubdit Penyediaan Oblik dan Perbekkes menerima dan mengolah data usulan menjadi rancangan Kepmenkes

(6) Para Kasubdit menyampaikan usulan/masukan penyusunan rancangan Kepmenkes dari Subdit masing-masing untuk disampaikan kepada Direktur Bina Oblik dan Perbekkes melalui Kasubdit Penyediaan Oblik dan Perbekkes

(8) Para Kasubdit memverifikasi data rancangan Kepmenkes (9) Direktur Bina Oblik dan Perbekkes mengkoordinasikan pembahasan rancangan Kepmenkes (10) Dirjen Binfar dan Alkes memberikan arahan dan pertimbangan dalam pembahasan rancangan Kepmenkes

(11) Kasubdit Penyediaan Oblik dan Perbekkes menyempurnakan rancangan Kepmenkes

(12) Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan memeriksa kembali rancangan Kepmenkes (13) Sesditjen Binfar dan Alkes meneliti kembali rancangan Kepmenkes

(14) Dirjen Binfar dan Alkes menetapkan rancangan Kepmenkes tentang daftar dan harga eceran tertinggi PKD, OPK dan Obat Generik untuk disampaikan kepada Menteri Kesehatan

28


KEGIATAN







(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Perencanaan Pengadaan Obat Esensial dan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) sangat esensial (Buffer Stok Nasional)


(1) Dirjen Binfar dan Alkes menginstruksikan Direktur Bina Oblik dan Perbekkes untuk melaksanakan perencanaan pengadaan Obat Esensial dan PKD sangat esensial (Buffer Stok Nasional) (2) Direktur Bina Oblik dan Perbekkes menugaskan Kasubdit Penyediaan Oblik dan Perbekkes menerima dan menelaah data sisa Buffer Stok Nasional dari Subdit Pemantauan dan Evaluasi (3) Kasie Pengadaan Oblik dan Perbekkes mengolah dan menyiapkan daftar obat Buffer Stok Nasional yang akan dibeli pada tahun anggaran berjalan (4) Kasubdit Penyediaan Oblik dan Perbekkes menelaah dan meneliti kembali data obat Buffer Stok Nasional yang akan dibeli (5) Tim Teknis membuat SPEK dan meneliti/mengkaji dan memberi rekomendasi

(6) Direktur Bina Oblik dan Perbekkes meneliti dan memverifikasi jenis obat Buffer Stok Nasional yang akan dibeli

(7) Kasubdit Penyediaan Oblik dan Perbekkes memperbaiki rancangan jenis obat Buffer Stok Nasional yang akan dibeli dan disampaikan kepada Direktur Bina Oblik dan Perbekkes (8) Dirjen Binfar dan Alkes menetapkan jenis obat Buffer Stock Nasional

30


KEGIATAN







(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)


(1) Dirjen Binfar dan Alkes menginstruksikan Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan untuk menyusun surat keputusan Izin Penyalur Alat Kesehatan, sertifikat produksi Alkes dan PKRT terhadap berkas pemohon yang disampaikan melalui loket setelah dipenuhi kewajiban membayar PNBP

Penyusunan Surat Izin Penyalur Alat Kesehatan dan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan dan PKRT (2) Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat kesehatan menugaskan Kasubdit yang terkait untuk menyusun surat keputusan Izin Penyalur Alat Kesehatan, sertifikat produksi Alkes dan PKRT

(3) Kasubdit, Kasie dan penilai yang terkait menyiapkan konsep/net surat keputusan Izin Penyalur Alat Kesehatan, dan menyampaikan data beserta persyaratan yang diperlukan (4) Kasubbag Tata Usaha menyampaikan konsep dan net surat keputusan Izin Penyalur Alat Kesehatan, Sertifikat Produksi Alkes dan PKRT kepada Direktur Bina Produksi dan Distribusi dan Sesditjen Binfar dan Alkes (5) Dirjen Binfar dan Alkes menetapkan surat keputusan Izin Penyalur Alat Kesehatan, Sertifikat Produksi Alat Kesehatan dan PKRT

32


KEGIATAN







(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)


(1) Dirjen Binfar dan Alkes menginstruksikan Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan untuk menyusun naskah Izin Edar Alat Kesehatan dan PKRT terhadap berkas yang disampaikan pemohon melalui loket setelah dipenuhi kewajibannya membayar PNBP.

Penyusunan Surat Izin Edar Alat Kesehatan dan PKRT

(2) Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan berdasarkan instruksi Dirjen Binfar dan Alkes menugaskan Kasubdit terkait untuk menyusun naskah Izin Edar Alat Kesehatan dan PKRT (3) Kasubdit, Kasie, dan Penilai yang terkait menyiapkan konsep/net naskah Izin Edar Alat Kesehatan dan PKRT berikut data dan persyaratyan yang diperlukan (4) Kasubbag TU menyampaikan konsep dan net naskah izin edar kepada Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan

(5) Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan membaca dan meneliti naskah izin edar (6) Dirjen Binfar dan Alkes menetapkan naskah Izin Edar Alat Kesehatan dan PKRT

34


KEGIATAN







(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)


(1) Dirjen Binfar dan Alkes menginstruksikan Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan untuk melaksanakan monitoring periklanan Alkes dan PKRT dalam rangka Perlindungan Konsumen

Monitoring Periklanan Alkes dan PKRT dalam rangka Perlindungan Konsumen. (2) Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan menugaskan Kasubdit terkait menyusun instrumen monitoring periklanan Alkes dan PKRT

(3) Kasubdit terkait berkonsultasi dengan Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan (4) Kasie terkait menyampaikan surat pemberitahuan ke Dinkes Propinsi sebagai koordinator dan Dinkes Kab/Kota sebagai pelaksana (5) Dinkes Kab/Kota melaksanakan dan mengirimkan hasil monitoring ke Dinkes Propinsi (6) Dinkes Propinsi mengirimkan hasil monitoring ke Pusat/ Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alkes (8) Kasubdit terkait bersama dengan Tim Penilai melakukan penilaian terhadap hasil monitoring yang diterima

(7) Kasubbag TU Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan monitoring periklanan Alkes dan PKRT

(9) Kasubdit terkait menerima dan mengolah data hasil penilaian monitoring (10) Kasubdit menyusun laporan hasil monitoring untuk disampaikan ke Direktur (11) Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan menerima dan menindaklanjuti hasil monitoring periklanan Alkes dan PKRT

36

Kegiatan-kegiatan yang termasuk kesekretariatan antara lain:

1.

Penyusunan Rencana Kerja Lima Tahunan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan 1)

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menginstruksikan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk menyusun rencana kerja lima tahunan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (recommending);

2)

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan berdasarkan instruksi dari Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menugaskan Kepala Bagian Program dan Informasi untuk meminta bahan usulan/masukan penyusunan rencana kerja lima tahunan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dari para Direktur (focal point);

3)

Direktur Bina Penggunaan Obat Rasional, Direktur Bina Farmasi Komunitas dan Klinik, Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan, menginstruksikan kepada para Kepala Subdirektorat terkait untuk menyiapkan usulan/masukan penyusunan rencana kerja lima tahunan dari Direktorat masing-masing (recommending);

4)

Kepala Subbagian Tata Usaha mengumpulkan dan mengkompilasi usulan/masukan penyusunan

rencana

kerja

lima

tahunan

dari

Direktorat

masing-masing

(supporting); 5)

Sekretaris

Direktorat

Jenderal

Bina

Kefarmasian

dan

Alat

Kesehatan

menginstruksikan Kepala Bagian Program dan Informasi untuk menyiapkan usulan/masukan penyusunan rencana kerja lima tahunan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (recommending); 6)

Kepala Bagian Program dan Informasi dan para Kepala Subbagian Tata Usaha menyiapkan usulan/masukan penyusunan rencana kerja lima tahunan dari Sekretariat dan Direktorat masing-masing untuk disampaikan kepada atasannya (supporting);

7)

Para Direktur menyampaikan usulan/masukan penyusunan rencana kerja lima tahunan dari Direktorat masing-masing untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (informing);

8)

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan mengkoordinir usulan/masukan penyusunan rencana kerja lima tahunan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dari Para Direktur (coordinating);

9)

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang dilaksanakan oleh Kepala Bagian Program dan Informasi menerima dan mengolah data usulan menjadi rancangan rencana kerja lima tahunan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (focal point);

10)

Para Direktur dan Sekretaris Direktorat Jenderal memverifikasi data rancangan rencana kerja lima tahunan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (consulting);

11)

Sekretaris

Direktorat

Jenderal

Bina

Kefarmasian

dan

Alat

Kesehatan

mengkoordinasikan pembahasan rancangan rencana kerja lima tahunan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (coordinating); 12)

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan memberikan arahan dan pertimbangan dalam pembahasan rancangan rencana kerja lima tahunan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (recommending);

13)

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang dilaksanakan oleh Kepala Bagian Program dan Informasi menyempurnakan rancangan rencana kerja lima tahunan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (focal point);

14)

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan meneliti kembali rancangan rencana kerja lima tahunan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (consulting);

15)

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menetapkan rencana kerja lima tahunan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk disampaikan kepada Menteri Kesehatan (decision making).

2.

Penyusunan Laporan Kegiatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan 1.

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menginstruksikan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk menyusun laporan kegiatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (recommending);

2.

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan berdasarkan instruksi dari Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menugaskan Kepala Bagian Program dan Informasi untuk meminta bahan usulan/masukan penyusunan laporan kegiatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dari para Direktur (focal point);

3.

Para Direktur menginstruksikan kepada para Kepala Subdirektorat terkait untuk menyiapkan usulan/masukan penyusunan laporan kegiatan dari Direktorat masingmasing (recommending);

4.

Kepala

Subbagian

Tata

Usaha

mengumpulkan

dan

mengkompilasi

usulan/masukan penyusunan laporan kegiatan dari Direktorat masing-masing (supporting); 5.

Sekretaris

Direktorat

Jenderal

Bina

Kefarmasian

dan

Alat

Kesehatan

menginstruksikan Kepala Bagian Program dan Informasi untuk menyiapkan usulan/masukan penyusunan laporan kegiatan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (recommending); 6.

Kepala Bagian Program dan Informasi dan para Kepala Subbagian Tata Usaha menyiapkan usulan/masukan penyusunan laporan kegiatan dari Sekretariat dan Direktorat masing-masing untuk disampaikan kepada atasannya (supporting);

7.

Para Direktur menyampaikan usulan/masukan penyusunan laporan kegiatan dari Direktorat masing-masing untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (informing);

8.

Sekretaris

Direktorat

Jenderal

Bina

Kefarmasian

dan

Alat

Kesehatan

mengkoordinir usulan/masukan penyusunan laporan kegiatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dari Para Direktur (coordinating); 9.

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang dilaksanakan oleh Kepala Bagian Program dan Informasi menerima dan mengolah data usulan menjadi rancangan laporan kegiatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (focal point);

10.

Para Direktur dan Sekretaris Direktorat Jenderal memverifikasi data rancangan laporan kegiatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (consulting);

11.

Sekretaris

Direktorat

Jenderal

Bina

Kefarmasian

dan

Alat

Kesehatan

mengkoordinasikan pembahasan rancangan laporan kegiatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (coordinating);

12.

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan memberikan arahan dan pertimbangan dalam pembahasan rancangan laporan kegiatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (recommending);

13.

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang dilaksanakan oleh Kepala Bagian Program dan Informasi menyempurnakan rancangan laporan kegiatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (focal point);

14.

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan meneliti kembali rancangan laporan kegiatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (consulting);

15.

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menetapkan laporan kegiatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk disampaikan kepada Menteri Kesehatan (decision making).

3.

Perencanaan

Program

dan

Anggaran

Tahunan

Direktorat

Jenderal

Bina

Kefarmasian dan Alat Kesehatan 1)

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menginstruksikan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk menyusun rencana program dan anggaran tahunan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (recommending);

2)

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan berdasarkan instruksi dari Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menugaskan Kepala Bagian Program dan Informasi untuk meminta bahan usulan/masukan penyusunan rencana program dan anggaran tahunan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dari para Direktur (focal point);

3)

Direktur Bina Penggunaan Obat Rasional, Direktur Bina Farmasi Komunitas dan Klinik, Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan, menginstruksikan para Kepala Subdirektorat terkait untuk menyiapkan usulan/masukan penyusunan rencana program dan anggaran tahunan dari Direktorat masing-masing (recommending);

4)

Kepala Subbagian Tata Usaha mengumpulkan dan mengkompilasi usulan/masukan penyusunan rencana program dan anggaran tahunan dari Direktorat masing-masing (supporting);

5)

Sekretaris

Direktorat

Jenderal

Bina

Kefarmasian

dan

Alat

Kesehatan

menginstruksikan Kepala Bagian Program dan Informasi untuk menyiapkan usulan/masukan penyusunan rencana program dan anggaran tahunan dari Sekretariat

Direktorat

Jenderal

Bina

Kefarmasian

dan

Alat

Kesehatan

(recommending); 6)

Kepala Bagian Program dan Informasi dan para Kepala Subbagian Tata Usaha menyiapkan usulan/masukan penyusunan rencana program dan anggaran tahunan dari Sekretariat dan Direktorat masing-masing untuk disampaikan kepada atasannya (supporting);

7)

Para Direktur menyampaikan usulan/masukan penyusunan rencana program dan anggaran tahunan dari Direktorat masing-masing kepada Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (informing);

8)

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan mengkoordinir usulan/masukan penyusunan rencana program dan anggaran tahunan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dari Para Direktur (coordinating);

9)

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang dilaksanakan oleh Kepala Bagian Program dan Informasi menerima dan mengolah data usulan menjadi rancangan program dan anggaran tahunan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (focal point);

10)

Para Direktur dan Sekretaris Direktorat Jenderal memverifikasi data rancangan program dan anggaran tahunan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (consulting);

11)

Sekretaris

Direktorat

Jenderal

Bina

Kefarmasian

dan

Alat

Kesehatan

mengkoordinasikan pembahasan rancangan program dan anggaran tahunan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (coordinating); 12)

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan memberikan arahan dan pertimbangan dalam pembahasan rancangan program dan anggaran tahunan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (recommending);

13)

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang dilaksanakan oleh Kepala Bagian Program dan Informasi menyempurnakan rancangan program dan anggaran tahunan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (focal point);

14)

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan meneliti kembali rancangan program dan anggaran tahunan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (consulting);

15)

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menetapkan program dan anggaran tahunan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk disampaikan kepada Menteri Kesehatan (decision making).

4.

Perencanaan Kebutuhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan 1)

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menginstruksikan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk menyusun perencanaan kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (recommending);

2)

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan berdasarkan instruksi dari Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menugaskan Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian untuk meminta bahan usulan/masukan perencanaan kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dari para Direktur (focal point);

3)

Direktur Bina Penggunaan Obat Rasional, Direktur Bina Farmasi Komunitas dan Klinik, Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan, menginstruksikan kepada para Kepala Subdirektorat terkait untuk menyiapkan usulan/masukan perencanaan kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia dari Direktorat masing-masing (recommending);

4)

Kepala Subbagian Tata Usaha mengumpulkan dan mengkompilasi usulan/masukan perencanaan kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia dari Direktorat masing-masing (supporting);

5)

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menginstruksikan Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian untuk menyiapkan usulan/masukan perencanaan kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia dari Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (recommending);

6)

Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian dan Para Kepala Subbagian Tata Usaha menyiapkan usulan/masukan perencanaan kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia dari Sekretariat dan Direktorat masing-masing untuk disampaikan kepada atasannya (supporting);

7)

Para

Direktur

pengembangan

menyampaikan

usulan/masukan

sumber

manusia

daya

dari

perencanaan

Direktorat

kebutuhan

masing-masing

dan untuk

disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (informing); 8)

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan mengkoordinir usulan/masukan perencanaan kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dari Para Direktur (coordinating);

9)

Sekretaris

Direktorat

Jenderal

Bina

Kefarmasian

dan

Alat

Kesehatan

yang

dilaksanakan oleh Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian menerima dan mengolah data usulan menjadi rancangan kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (focal point); 10) Para Direktur dan Sekretaris Direktorat Jenderal memverifikasi data rancangan kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (consulting);

11) Sekretaris

Direktorat

Jenderal

Bina

Kefarmasian

dan

Alat

Kesehatan

mengkoordinasikan pembahasan rancangan kebutuhan dan pengembangan sumber daya

manusia

Direktorat

Jenderal

Bina

Kefarmasian

dan

Alat

Kesehatan

(coordinating); 12) Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan memberikan arahan dan pertimbangan dalam pembahasan rancangan kebutuhan dan pengembangan sumber daya

manusia

Direktorat

Jenderal

Bina

Kefarmasian

dan

Alat

Kesehatan

(recommending); 13) Sekretaris

Direktorat

Jenderal

Bina

Kefarmasian

dan

Alat

Kesehatan

yang

dilaksanakan oleh Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian menyempurnakan rancangan kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (focal point); 14) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan meneliti kembali rancangan kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (consulting); 15) Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menetapkan kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat (decision making).

5.

Perencanaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan 1)

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menginstruksikan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk menyusun kebutuhan sarana dan prasarana di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (recommending);

2)

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan berdasarkan instruksi dari Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menugaskan Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian untuk meminta bahan usulan/masukan penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dari para Direktur (focal point);

3)

Direktur Bina Penggunaan Obat Rasional, Direktur Bina Farmasi Komunitas dan Klinik, Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan, menginstruksikan kepada para Kepala Subdirektorat terkait untuk menyiapkan usulan/masukan penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana dari Direktorat masing-masing (recommending);

4)

Kepala Subbagian Tata Usaha mengumpulkan dan mengkompilasi usulan/masukan penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana dari Direktorat masing-masing (supporting);

5)

Sekretaris

Direktorat

Jenderal

Bina

Kefarmasian

dan

Alat

Kesehatan

menginstruksikan Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian untuk menyiapkan usulan/masukan penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana dari Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (recommending); 6)

Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian dan Para Kepala Subbagian Tata Usaha menyiapkan usulan/masukan penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana dari Sekretariat dan Direktorat masing-masing untuk disampaikan kepada atasannya (supporting);

7)

Para Direktur menyampaikan usulan/masukan penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana di lingkungan dari Direktorat masing-masing untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (informing);

8)

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan mengkoordinir usulan/masukan penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dari Para Direktur (coordinating);

9)

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang dilaksanakan oleh Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian menerima dan mengolah data usulan menjadi rancangan kebutuhan sarana dan prasarana di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (focal point);

10)

Para Direktur dan Sekretaris Direktorat Jenderal memverifikasi data rancangan penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (consulting);

11)

Sekretaris

Direktorat

Jenderal

Bina

Kefarmasian

dan

Alat

Kesehatan

mengkoordinasikan pembahasan rancangan kebutuhan sarana dan prasarana di lingkungan

Direktorat

Jenderal

Bina

Kefarmasian

dan

Alat

Kesehatan

(coordinating); 12)

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan memberikan arahan dan pertimbangan dalam pembahasan rancangan kebutuhan sarana dan prasarana di lingkungan

Direktorat

Jenderal

Bina

Kefarmasian

dan

Alat

Kesehatan

(recommending); 13)

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang dilaksanakan oleh Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian menyempurnakan rancangan kebutuhan sarana dan prasarana di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (focal point);

14)

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan meneliti kembali rancangan kebutuhan sarana dan prasarana di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (consulting);

15)

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menetapkan kebutuhan sarana dan prasarana di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (decision making).

6.

Penyusunan Usulan Biaya Pemeliharaan Barang Milik Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan 1)

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menginstruksikan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk menyusun usulan biaya pemeliharaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (recommending);

2)

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan berdasarkan instruksi dari Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menugaskan Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian menerima usulan biaya pemeliharaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (focal point);

3)

Kepala Subbagian Rumah Tangga mengkompilasi dan mengolah berkas usulan biaya pemeliharaan barang milik negara di lingkungan

Direktorat Jenderal Bina

Kefarmasian dan Alat Kesehatan (supporting); 4)

Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian meneliti berkas usulan biaya pemeliharaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (focal point);

5)

Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian menyampaikan usulan biaya pemeliharaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (focal point);

6)

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan memberikan persetujuan rencana pemeliharaan barang milik negara di lingkungan Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (decision making).

Direktorat

7.

Penyusunan Laporan SAI (SAK dan SIMAK BMN) di Lingkungan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan 1)

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menginstruksikan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk menyusun laporan SAI (SAK dan SIMAK BMN) di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (recommending);

2)

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan berdasarkan instruksi dari Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menugaskan Kepala Bagian Keuangan untuk meminta bahan usulan/masukan penyusunan laporan SAI (SAK dan SIMAK BMN) di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dari para Direktur (focal point);

3)

Direktur Bina Penggunaan Obat Rasional, Direktur Bina Farmasi Komunitas dan Klinik, Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan, menginstruksikan kepada para Kepala Subdirektorat terkait untuk menyiapkan data realisasi anggaran dan investasi barang milik negara (BH,BI,BP,KIB,KIR dan KIL) dari Direktorat masing-masing (recommending);

4)

Kepala Subbagian Tata Usaha mengumpulkan dan mengkompilasi data realisasi anggaran dan investasi barang milik negara (BH,BI,BP,KIB,KIR dan KIL) dari Direktorat masing-masing (supporting);

5)

Sekretaris

Direktorat

Jenderal

Bina

Kefarmasian

dan

Alat

Kesehatan

menginstruksikan Kepala Bagian Keuangan untuk menyiapkan data realisasi anggaran dan investasi barang milik negara (BH,BI,BP,KIB,KIR dan KIL) dari Sekretariat

Direktorat

Jenderal

Bina

Kefarmasian

dan

Alat

Kesehatan

(recommending); 6)

Kepala Bagian Keuangan dan Para Kepala Subbagian Tata Usaha menyiapkan data realisasi anggaran dan investasi barang milik negara (BH,BI,BP,KIB,KIR dan KIL) dari Sekretariat dan Direktorat masing-masing untuk disampaikan kepada atasannya (supporting);

7)

Para Direktur menyampaikan usulan/masukan penyusunan laporan SAI (SAK dan SIMAK BMN) di lingkungan dari Direktorat masing-masing untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (informing);

8)

Sekretaris

Direktorat

Jenderal

Bina

Kefarmasian

dan

Alat

Kesehatan

mengkoordinir usulan/masukan penyusunan laporan SAI (SAK dan SIMAK BMN) di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dari Para Direktur (coordinating); 9)

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang dilaksanakan oleh Kepala Bagian Keuangan menerima dan mengolah data usulan menjadi rancangan laporan SAI (SAK dan SIMAK BMN)di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (focal point);

10) Para Direktur dan Sekretaris Direktorat Jenderal memverifikasi data rancangan laporan SAI (SAK dan SIMAK BMN)di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (consulting); 11) Sekretaris

Direktorat

Jenderal

Bina

Kefarmasian

dan

Alat

Kesehatan

mengkoordinasikan pembahasan rancangan laporan SAI (SAK dan SIMAK BMN)di lingkungan

Direktorat

Jenderal

Bina

Kefarmasian

dan

Alat

Kesehatan

(coordinating); 12) Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan memberikan arahan dan pertimbangan dalam pembahasan rancangan laporan SAI (SAK dan SIMAK BMN)di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (recommending); 13) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang dilaksanakan oleh Kepala Bagian Keuangan menyempurnakan rancangan laporan SAI (SAK dan SIMAK BMN) di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (focal point); 14) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan meneliti kembali rancangan laporan SAI (SAK dan SIMAK BMN)di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (consulting); 15) Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menetapkan Laporan SAI (SAK dan SIMAK BMN)di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk disampaikan kepada Menteri Kesehatan (decision making).

8.

Penyusunan Rumusan Indeks Satuan Biaya di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan 1)

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menginstruksikan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk menyusun rumusan indeks satuan biaya di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (recommending);

2)

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan berdasarkan instruksi dari Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menugaskan Kepala Bagian Keuangan meminta data informasi tentang usulan Rumusan Indeks Satuan Biaya (focal point);

3)

Direktorat-direktorat, PK, Bendara Rutin, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Bappenas,

Rorengar

dan

Rokeukap

memberikan

data-data

yang

diminta

berkas

usulan

(informating); 4)

Kepala

Subbagian

Anggaran

meneliti/memperlajari/mengolah

Rumusan Indeks Satuan Biaya (supporting); 5)

Kepala Bagian Keuangan menyusun, meneliti, memverifikasi dan mengkoreksi rancangan usulan Rumusan Indeks Biaya dan membuat surat undangan untuk pembahasan (focal point);

6)

Panitia membahas rancangan usulan Rumusan Satuan Biaya (recommending);

7)

Kepala Bagian Keuangan menyusun kembali rancangan usulan Rumusan Indeks Satuan Biaya yang telah dibahas dan diteruskan ke Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (focal point);

8)

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan meneliti memverifikasi rancangan Rumusan Indeks Satuan Biaya(consulting);

9)

Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menetapkan Rumusan Indeks Satuan Biaya di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (decision making).

9.

Penyusunan Usulan Jenis dan Besaran Tarif

Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP) 1)

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menginstruksikan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menginventarisasi dan menyusun usulan jenis dan besaran tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) (recommending);

2)

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan berdasarkan instruksi dari Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menugaskan Kepala Bagian Keuangan menerima dan memverifikasi usulan jenis dan besaran tarif PNPB (focal point);

3)

Kepala Subbagian Perbendaharaan meneliti/mempelajari/mengolah berkas usulan jenis dan besaran tarif PNBP (supporting);

4)

Direktorat-Direktorat dan Bagian-Bagian memberikan saran dan usulan jenis dan besaran tarif PNBP (Informing);

5)

Kepala Bagian Keuangan meneliti kembali berkas usulan jenis dan besaran tarif PNBP yang telah diolah dan diteruskan ke Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (focal point);

6)

Kepala Bagian Keuangan membuat surat usulan jenis dan besaran tarif PNBP kepada Biro Keuangan dan Perlengkapan (focal point);

7)

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan meneliti dan menandatangani surat usulan jenis dan besaran tarif PNBP (decision making);

8)

Biro Keuangan dan Perlengkapan menyampaikan usulan jenis dan besaran tarif PNPB Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan kepada Menteri Keuangan Cq Ditjen Anggaran dan Setkap (coordinating);

9)

Biro Keuangan dan Perlengkapan besama Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan melakukan pembahasan dengan Ditjen Anggaran dan Setkap (coordinating);

10) Ditjen Anggaran dan unit utama memverifikasi dan memperbaiki jenis dan besaran tarif PNBP (coordinating); 11) Ditjen Anggaran, Setkap dan DepKumHam menyampaikan hasil pembahasan kepada Setjen Depkes Cq. Biro Keuangan dan Perlengkapan (coordinating); 12) Ditjen Anggaran, DepKumHam melakukan pembahasan usulan jenis dan besaran tarif PNBP (supporting); 13) Ditjen Anggaran, Setkap, Unit Utama, Biro Keuangan memverifikasi usulan jenis dan besaran tarif PNBP yang disampaikan kepada Menteri Keuangan (supporting); 14) Menteri Keuangan menindaklanjuti hasil pembahasan menjadi rancangan final Peraturan Pemerintah tentang tarif PNBP yang akan ditandatangani Presiden (supporting); 15) Menteri Keuangan menyampaikan tarif PNBP yang telah ditandatangani Presiden kepada Menteri Kesehatan Cq. Biro Keuangan dan Perlengkapan (supporting); 16) Biro Keuangan dan Perlengkapan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (coordinating);

17) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menerima dan meneruskan kepada Bagian Keuangan (coordinating); 18) Kepala Bagian Keuangan membuat surat pengantar kepada Direktorat untuk melaksanakan pengaturan tarif PNBP (focal point); 19) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan memberlakukan pungutan tarif PNBP sesuai Peraturan Pemerintah (decision making).

10.

Penyusunan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) 1)

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menginstruksikan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk menginventarisasi kasus-kasus kerugian negara yang berdasarkan pada hasil pemeriksaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP/TGR) di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (recommending);

2)

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan berdasarkan instruksi dari Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menugaskan Kepala Bagian Keuangan menerima dan memverifikasi dan mengkompilasi kasuskasus menjadi suatu daftar kasus yang harus segera ditindaklanjuti TP/TGR (focal point);

3)

Kepala Subbagian Perbendaharaan meneliti/mempelajari/mengolah berkas TP/TGR (supporting);

4)

Kepala Bagian Keuangan meneliti kembali daftar usulan TP/TGR yang telah diolah dan diteruskan ke Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (focal point);

5)

Kepala Bagian Keuangan membuat surat daftar inventarisasi TP/TGR untuk segera diselesaikan kepada Sesjen Cq Biro Keuangan dan Perlengkapan (focal point);

6)

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan meneliti dan menandatangani surat laporan daftar TP/TGR ke Sesjen Cq Biro Keuangan dan Perlengkapan (decisión making);

7)

Biro Keuangan dan Perlengkapan membuat surat usulan Menteri Kesehatan tentang TP/TGR ditujukan ke Menteri Keuangan u.p. Dirjen Anggaran (coordinating);

8)

Kepala Subbagian Perbendaharaan mengkonsultasikan kasus yang terjadi kepada Inspektorat Jenderal dan Badan Pemeriksa Keuangan tentang kebenaran kasus (pemeriksaan khusus) (consulting);

9)

Pemberian saran dan kebijakan agar kasus dapat diselesaikan dengan upaya damai (informing);

10) Rekomendasi Inspektorat Jenderal dan Badan Pemeriksa Keuangan tentang penetapan kasus menjadi TP/TGR (recommending); 11) Menteri Kesehatan atau Sekretariat Jenderal atas nama Menteri Kesehatan menandatangani surat ketetapan kepada yang bersangkutan (SK TM) (decision making); 12) Menteri Kesehatan membuat surat kepada Menteri Keuangan melaporkan kasus yang terjadi (decisión making); 13) Menteri Keuangan u.p. Dirjen Anggaran memproses dan memberikan tanggapan kepada Menteri Kesehatan (coordinating); 14) Biro Keuangan dan Perlengkapan menyampaikan tanggapan Menteri Keuangan kepada Dirjen Binfar dan Alkes (coordinating); 15) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menerima dan meneruskan ke Bagian Keuangan (coordinating);

16) Kepala Bagian Keuangan membuat surat pengantar kepada Unit Kerja di Lingkungan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan atau kepada yang bersangkutan untuk menyelesaikan TP/TGR (focal point); 17) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan meneliti dan menandatangani surat pengantar dan disampaikan kepada Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan kepada yang bersangkutan (decision making); 18) Unit Kerja yang bersangkutan atau yang bersangkutan menyelesaikan TP/TGR sesuai ketentuan yang berlaku (supporting).

11.

Penyusunan Rancangan Kepmenkes tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di bidang Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan 1)

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menginstruksikan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk menyusun rancangan Kepmenkes tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kefarmasian dan alat kesehatan (recommending);

2)

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan berdasarkan instruksi dari Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menugaskan Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat untuk meminta bahan usulan/masukan penyusunan rancangan Kepmenkes tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kefarmasian dan alat kesehatan dari para Direktur (focal point);

3)

Direktur Bina Penggunaan Obat Rasional, Direktur Bina Farmasi Komunitas dan Klinik, Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan, menginstruksikan kepada para Kepala Subdirektorat terkait untuk menyiapkan usulan/masukan penyusunan rancangan Kepmenkes tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kefarmasian dan alat kesehatan dari Direktorat masing-masing (recommending);

4)

Kepala Subbagian Tata Usaha mengumpulkan dan mengkompilasi usulan/masukan penyusunan rancangan Kepmenkes tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kefarmasian dan alat kesehatan dari Direktorat masing-masing (supporting);

5)

Sekretaris

Direktorat

Jenderal

Bina

Kefarmasian

dan

Alat

Kesehatan

menginstruksikan Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat untuk menyiapkan usulan/masukan penyusunan rancangan Kepmenkes tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kefarmasian dan alat kesehatan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (recommending); 6)

Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat dan para Kepala Subbagian Tata Usaha menyiapkan usulan/masukan penyusunan rancangan Kepmenkes tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kefarmasian dan alat kesehatan dari Sekretariat dan Direktorat masing-masing untuk disampaikan kepada atasannya (supporting);

7)

Para Direktur menyampaikan usulan/masukan penyusunan rancangan Kepmenkes tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kefarmasian dan alat kesehatan dari Direktorat masing-masing untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (informing);

8)

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan mengkoordinir usulan/masukan penyusunan rancangan Kepmenkes tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kefarmasian dan alat kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dari Para Direktur (coordinating);

9)

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang dilaksanakan oleh Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat menerima dan mengolah data usulan menjadi rancangan rancangan Kepmenkes tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kefarmasian dan alat kesehatan (focal point);

10)

Para Direktur, Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Biro Hukum dan Organisasi memverifikasi rancangan Kepmenkes tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kefarmasian dan alat kesehatan (consulting);

11)

Sekretaris

Direktorat

Jenderal

Bina

Kefarmasian

dan

Alat

Kesehatan

mengkoordinasikan pembahasan rancangan Kepmenkes tentang norma, standar, prosedur,

dan

kriteria

di

bidang

bina

kefarmasian

dan

alat

kesehatan

(coordinating); 12)

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan memberikan arahan dan pertimbangan dalam pembahasan rancangan Kepmenkes tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kefarmasian dan alat kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (recommending);

13)

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang dilaksanakan oleh Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat menyempurnakan rancangan Kepmenkes tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kefarmasian dan alat kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (focal point);

14)

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan meneliti kembali rancangan Kepmenkes tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kefarmasian dan alat kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (consulting);

15)

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menetapkan rancangan Kepmenkes tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk disampaikan kepada Menteri Kesehatan (decision making).

12.

Penyusunan Rancangan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan 1)

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menginstruksikan sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk menyusun rancangan Laporan Akuntabilitas Kinerja di bidang bina kefarmasian dan alat kesehatan (recommending);

2)

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menugaskan Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat untuk meminta bahan usulan/masukna penyusunan rancangan Laporan Akuntabilitas Kinerja di bidang bina kefarmasian dan alat kesehatan dari para direktur (focal point);

3)

Para

Direktur

menginstruksikan

para

Kasubdit

terkait

untuk

menyiapkan

usulan/masukan penyusunan rancangan Laporan Akuntabilitas Kinerja dari Direktorat masing-masing (recommending); 4)

Kepala Subbagian Tata Usaha mengumpulkan dan mengkompilasi usulan/masukan penyusunan

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

dari

Direktorat

masing-masing

(supporting); 5)

Sekretaris

Direktorat

Jenderal

Bina

Kefarmasian

dan

Alat

Kesehatan

menginstruksikan Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat untuk menyiapkan usulan/masukan penyusunan rancangan Laporan Akuntabilitas Kinerja dari Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (recommending); 6)

Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat dan para Kepala Subbagian Tata Usaha menyiapkan usulan/masukan penyusunan rancangan Laporan Akuntabilitas Kinerja dari Sekretariat dan Direktorat masing-masing (supporting);

7)

Para Direktur menyampaikan

usulan/masukan penyusunan rancangan Laporan

Akuntabilitas Kinerja dari Direktorat masing-masing untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (consulting); 8)

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan mengkoordinir usulan/bahan masukan penyusunan rancangan Laporan Akuntabilitas Kinerja dari para Direktur (coordinating);

9)

Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat menerima dan mengolah data usulan menjadi rancangan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (focal point);

10) Para Direktur, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Biro Hukum dan Organisasi memverifikasi rancangan Laporan Akuntabilitas Kinerja (consulting); 11) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan mengkoordinasi pembahasan rancangan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kefarmasian dan Alat Kesehatan (supporting);

Direktorat Jenderal Bina

12) Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan memberikan arahan dan pertimbangan

dalam

pembahasan

rancangan

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (recommending); 13) Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat menyempurnakan rancangan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (focal point); 14) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan meneliti kembali rancangan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (consulting); 15) Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menetapkan rancangan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan disampaikan kepada Menteri Kesehatan RI dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan (decision making).

13. Penyusunan Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan 1)

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menginstruksikan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk menyusun penetapan kinerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (recommending);

2)

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan berdasarkan instruksi dari Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menugaskan Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat untuk meminta bahan usulan/masukan penyusunan penetapan kinerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dari para Direktur (focal point);

3)

Direktur Bina Penggunaan Obat Rasional, Direktur Bina Farmasi Komunitas dan Klinik, Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan, menginstruksikan kepada para Kepala Subdirektorat terkait untuk menyiapkan usulan/masukan penyusunan penetapan kinerja dari Direktorat masing-masing (recommending);

4)

Kepala Subbagian Tata Usaha mengumpulkan dan mengkompilasi usulan/masukan penyusunan penetapan kinerja dari Direktorat masing-masing (supporting);

5)

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menginstruksikan Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat untuk menyiapkan usulan/masukan penyusunan penetapan kinerja dari Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (recommending);

6)

Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat dan para Kepala Subbagian Tata Usaha menyiapkan usulan/masukan penyusunan penetapan kinerja dari Sekretariat dan Direktorat masing-masing untuk disampaikan kepada atasannya (supporting);

7)

Para Direktur menyampaikan usulan/masukan penyusunan penetapan kinerja dari Direktorat masing-masing untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (informing);

8)

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan mengkoordinir usulan/masukan penyusunan penetapan kinerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dari Para Direktur (coordinating);

9)

Sekretaris

Direktorat

Jenderal

Bina

Kefarmasian

dan

Alat

Kesehatan

yang

dilaksanakan oleh Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat menerima dan mengolah data usulan menjadi rancangan penetapan kinerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (focal point); 10) Para Direktur dan Sekretaris Direktorat Jenderal memverifikasi data rancangan penetapan kinerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (consulting); 11) Sekretaris

Direktorat

Jenderal

Bina

Kefarmasian

dan

Alat

Kesehatan

mengkoordinasikan pembahasan rancangan penetapan kinerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (coordinating);

12) Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan memberikan arahan dan pertimbangan dalam pembahasan rancangan penetapan kinerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (recommending); 13) Sekretaris

Direktorat

Jenderal

Bina

Kefarmasian

dan

Alat

Kesehatan

yang

dilaksanakan oleh Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat menyempurnakan rancangan penetapan kinerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (focal point); 14) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan meneliti kembali rancangan penetapan kinerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (consulting); 15) Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menetapkan penetapan kinerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk disampaikan kepada Menteri Kesehatan (decision making).

14.

Penyusunan Standar Prosedur Operasional (SOP) di bidang Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan 1)

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menginstruksikan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk menyusun standar prosedur

operasional

di

bidang

bina

kefarmasian

dan

alat

kesehatan

(recommending); 2)

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan berdasarkan instruksi dari Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menugaskan Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat untuk meminta bahan usulan/masukan

penyusunan

standar

prosedur

operasional

di

bidang

bina

kefarmasian dan alat kesehatan dari para Direktur (focal point); 3)

Direktur Bina Penggunaan Obat Rasional, Direktur Bina Farmasi Komunitas dan Klinik, Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan, menginstruksikan kepada para Kepala Subdirektorat terkait untuk menyiapkan usulan/masukan penyusunan standar prosedur operasional di bidang bina kefarmasian dan alat kesehatan dari Direktorat masing-masing (recommending);

4)

Kepala Subbagian Tata Usaha mengumpulkan dan mengkompilasi usulan/masukan penyusunan standar prosedur operasional di bidang bina kefarmasian dan alat kesehatan dari Direktorat masing-masing (supporting);

5)

Sekretaris

Direktorat

Jenderal

Bina

Kefarmasian

dan

Alat

Kesehatan

menginstruksikan Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat untuk menyiapkan usulan/masukan penyusunan standar prosedur operasional di bidang bina kefarmasian dan alat kesehatan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (recommending); 6)

Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat dan para Kepala Subbagian Tata Usaha menyiapkan usulan/masukan penyusunan standar prosedur operasional di bidang bina kefarmasian dan alat kesehatan dari Sekretariat dan Direktorat masing-masing untuk disampaikan kepada atasannya (supporting);

7)

Para Direktur menyampaikan usulan/masukan penyusunan standar prosedur operasional di bidang bina kefarmasian dan alat kesehatan dari Direktorat masingmasing untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (informing);

8)

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan mengkoordinir usulan/bahan masukan penyusunan standar prosedur operasional di bidang bina kefarmasian dan alat kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dari Para Direktur (coordinating);

9)

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang dilaksanakan oleh Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat menerima dan mengolah data usulan menjadi rancangan standar prosedur

operasional di bidang bina kefarmasian dan alat kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (focal point); 10) Para Direktur dan Sekretaris Direktorat Jenderal memverifikasi data rancangan standar prosedur operasional di bidang bina kefarmasian dan alat kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (consulting); 11) Sekretaris

Direktorat

Jenderal

Bina

Kefarmasian

dan

Alat

Kesehatan

mengkoordinasikan pembahasan rancangan standar prosedur operasional di bidang bina kefarmasian dan alat kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (coordinating); 12) Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan memberikan arahan dan pertimbangan dalam pembahasan rancangan standar prosedur operasional di bidang bina kefarmasian dan alat kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (recommending); 13) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang dilaksanakan oleh Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat menyempurnakan

rancangan

standar

prosedur

operasional

di

bidang

bina

kefarmasian dan alat kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (focal point); 14) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan meneliti kembali rancangan standar prosedur operasional di bidang bina kefarmasian dan alat kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (consulting); 15) Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menetapkan program dan anggaran tahunan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk disampaikan kepada Menteri Kesehatan (decision making).

15.

Penyusunan Penetapan Izin Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional, Industri Kosmetika, Pedagang Besar Farmasi (PBF), dan Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi (PBBF) 1)

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menginstruksikan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk menyusun surat penetapan Izin Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional, Industri Kosmetika, Pedagang Besar Farmasi (PBF), dan Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi (PBBBF) (recommending);

2)

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan berdasarkan instruksi dari Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menugaskan Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat menerima dan meneliti surat rekomendasi dan berkas persyaratan pemohon dari Dinas Kesehatan Propinsi dan Badan POM/Balai Besar POM (focal point);

3)

Kepala Subbagian Hukum meneliti dan mengolah berkas sesuai dengan persyaratan (supporting);

4)

Tim Penilai melaksanakan pemeriksaan/penelitian sesuai dengan persyaratan (informing);

5)

Kepala Subbagian Hukum menyiapkan konsep verbal pemohon SK Izin Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional, Industri Kosmetika, Pedagang Besar Farmasi (PBF), dan Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi (PBBBF) (supporting);

6)

Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat meneliti kembali data/berkas persyaratan dan memaraf konsep verbal SK Izin Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional, Industri Kosmetika, Pedagang Besar Farmasi (PBF), dan Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi (PBBBF) (focal point);

7)

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan meneliti dan memaraf tanda persetujuan (consulting);

8)

Kepala Subbagian Hukum membuat net SK tentang Izin Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional, Industri Kosmetika, Pedagang Besar Farmasi (PBF), dan Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi (PBBBF) (supporting);

9)

Kepala

Bagian

Hukum,

Organisasi,

dan

Hubungan

Masyarakat

melakukan

pemeriksaan final SK tentang Izin Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional, Industri Kosmetika, Pedagang Besar Farmasi (PBF), dan Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi (PBBBF) (focal point); 10) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan meneliti dan memaraf SK tentang Izin Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional, Industri Kosmetika, Pedagang Besar Farmasi (PBF), dan Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi (PBBBF) dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (consulting); 11) Menteri Kesehatan menetapkan/menandatangani SK tentang Izin Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional, Industri Kosmetika, Pedagang Besar Farmasi (PBF), dan Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi (PBBBF) (decision making);

12) Kepala Subbagian Hukum menggandakan dan mengirimkan ke pemohon dan unit/instansi terkait (supporting).

16. Penyusunan Penetapan Izin Prinsip Industri Farmasi, Izin Tetap Industri Farmasi, Izin Prinsip Industri Obat Tradisional, dan Izin Tetap Industri Obat Tradisional 1)

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menginstruksikan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk menyusun surat penetapan Izin Prinsip Industri Farmasi, Izin Tetap Industri Farmasi, Izin Prinsip Industri Obat Tradisional, dan Izin Tetap Industri Obat Tradisional (recommending);

2)

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan berdasarkan instruksi dari Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menugaskan Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat menerima dan meneliti berkas persyaratan pemohon dan surat Rekomendasi Izin Prinsip dari Badan POM (focal point);

3)


4)

Tim Penilai melaksanakan pemeriksaan/penelitian sesuai dengan persyaratan (informing);

5)

Kepala Subbagian Hukum menyiapkan konsep verbal SK (supporting);

6)

Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat meneliti kembali data/berkas persyaratan dan memaraf konsep verbal SK Izin Prinsip Industri Farmasi, Izin Tetap Industri Farmasi, Izin Prinsip Industri Obat Tradisional, dan Izin Tetap Industri Obat Tradisional (focal point);

7)


8)

Kepala Subbagian Hukum membuat net SK tentang Izin Prinsip Industri Farmasi, Izin Tetap Industri Farmasi, Izin Prinsip Industri Obat Tradisional, dan Izin Tetap Industri Obat Tradisional (supporting);

9)

Kepala

Bagian

Hukum,

Organisasi,

dan

Hubungan

Masyarakat

melakukan

pemeriksaan final SK tentang Izin Prinsip Industri Farmasi, Izin Tetap Industri Farmasi, Izin Prinsip Industri Obat Tradisional, dan Izin Tetap Industri Obat Tradisional (focal point); 10) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan meneliti dan memaraf SK tentang Izin Prinsip Industri Farmasi, Izin Tetap Industri Farmasi, Izin Prinsip Industri Obat Tradisional, dan Izin Tetap Industri Obat Tradisional dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (consulting); 11) Menteri Kesehatan menetapkan/menandatangani SK tentang Izin Prinsip Industri Farmasi, Izin Tetap Industri Farmasi, Izin Prinsip Industri Obat Tradisional, dan Izin Tetap Industri Obat Tradisional (decision making); 12) Kepala Subbagian Hukum menggandakan dan mengirimkan ke pemohon dan unit/instansi terkait (supporting).

17.

Penerbitan Surat Persetujuan Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi 1)

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menginstruksikan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk menyusun penerbitan Surat Persetujuan Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi (recommending);

2)

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan berdasarkan instruksi dari Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menugaskan Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat menerima dan meneliti berkas persyaratan pemohon (focal point);

3)


4)

Pelaksanaan Koordinasi dengan

Ditwas NAPZA Badan POM untuk Analisa Hasil

Pengawasan (coordinating); 5)

Kepala Subbagian Hukum menyiapkan konsep verbal SK Persetujuan Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi (supporting);

6)

Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat meneliti kembali data/berkas persyaratan dan memaraf konsep verbal SK Persetujuan Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi (focal point);

7)


8)

Kepala Subbagian Hukum membuat net SK tentang Persetujuan Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi (supporting);

9)

Kepala

Bagian

Hukum,

Organisasi,

dan

Hubungan

Masyarakat

melakukan

pemeriksaan final SK tentang Persetujuan Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi (focal point); 10) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan meneliti dan memaraf SK tentang Persetujuan Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (consulting); 11) Menteri Kesehatan menetapkan/menandatangani SK tentang Persetujuan Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi (decision making); 12) Kepala Subbagian Hukum menggandakan dan mengirimkan ke pemohon dan unit/instansi terkait (supporting).

18.

Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

1) Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menginstruksikan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk menyusun rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang bina kefarmasian dan alat kesehatan (recommending);

2) Sekretaris Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menugaskan Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat untuk meminta bahan usulan/masukan penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang bina kefarmasian dan alat kesehatan (focal point);

3) Para Direktur menginstruksikan para Kepala Subdirektorat terkait untuk menyiapkan usulan/masukan

penyusunan

rancangan

Peraturan

Perundang-undangan

dari

Direktorat masing-masing (consulting);

4) Kepala Subbagian Tata Usaha mengumpulkan dan mengkompilasi usulan/masukan penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan dari Direktorat masing-masing (supporting);

5) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menginstruksikan Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat untuk menyiapkan usulan/masukan Sekretariat

penyusunan

Direktorat

rancangan

Jenderal

Bina

Peraturan

Perundang-undangan

Kefarmasian

dan

Alat

dari

Kesehatan

(recommending);

6) Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat dan para Kepala Subbagian Tata Usaha menyiapkan

usulan/masukan penyusunan rancangan

Peraturan Perundang-undangan dari Sekretariat dan Direktorat masing-masing (supporting);

7) Para Direktur menyampaikan usulan/masukan penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan dari Direktorat masing-masing untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (informing);

8) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan mengkoordinir usulan/masukan penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang bina kefarmasian dan alat kesehatan dari Para Direktur (coordinating);

9) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang dilaksanakan oleh Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat menerima dan mengolah data usulan menjadi rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang bina kefarmasian dan alat kesehatan (focal point);

10) Para Direktur dan Sekretaris Direktorat Jenderal memverifikasi rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang bina kefarmasian dan alat kesehatan (consulting);

11) Sekretaris

Direktorat

mengkoordinasikan

Jenderal

pembahasan

Bina

Kefarmasian

rancangan

rancangan

dan

Alat

Kesehatan

Peraturan

Perundang-

undangan di bidang bina kefarmasian dan alat kesehatan (coordinating);

12) Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan memberikan arahan dan pertimbangan dalam pembahasan rancangan penetapan kinerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (recommending);

13) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang dilaksanakan oleh Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat menyempurnakan rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang bina kefarmasian dan alat kesehatan (focal point);

14) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan meneliti kembali rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang bina kefarmasian dan alat kesehatan (consulting);

15) Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menetapkan rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang bina kefarmasian dan alat kesehatan untuk disampaikan kepada Menteri Kesehatan (decision making).


KEGIATAN


(2)

(3)

Penyusunan Rencana Kerja Lima Tahunan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan






(4)

(5)

(6)

(7)

(8)


(1) Dirjen Binfar dan Alkes menginstruksikan Sesditjen untuk menyusun rencana kerja lima tahunan Ditjen Binfar dan Alkes (2) Sesditjen Binfar dan Alkes menugaskan Kabag Program dan Informasi untuk meminta usulan/masukan penyusunan rencana kerja lima tahunan dari para Direktur

(4) Kasubag Tata Usaha mengkompilasi usulan/masukan penyusunan rencana kerja lima tahunan dari Direktorat masingmasing

(3) Para Direktur menginstruksikan kepada para Kasubdit terkait untuk menyiapkan usulan/masukan penyusunan rencana kerja lima tahunan dari Direktorat masing-masing (5) Sesditjen menginstruksikan Kabag Program dan Informasi untuk menyiapkan usulan/masukan penyusunan rencana kerja lima tahunan dari Setditjen Binfar dan Alkes

(6) Kabag Program dan Informasi dan para Kasubbag TU menyiapkan usulan/masukan penyusunan rencana kerja lima tahunan dari Sekretariat dan Direktorat masing-masing (8) Sesditjen mengkoordinir usulan/ masukan penyusunan rencana kerja lima tahunan dari Para Direktur

(9) Kabag Program dan Informasi menerima dan mengolah data usulan menjadi rancangan rencana kerja lima tahunan Ditjen Binfar dan Alkes

(7) Para Direktur menyampaikan usulan/masukan penyusunan rencana kerja lima tahunan dari Direktorat masing-masing untuk disampaikan kepada Dirjen Binfar & Alkes

( 10 ) Para Direktur dan Sesditjen memverifikasi data rancangan rencana kerja lima tahunan

( 11) Sesditjen mengkoordinasikan pembahasan rancangan rencana kerja lima tahunan (12) Dirjen Binfar dan Alkes memberikan arahan dan pertimbangan dalam pembahasan rancangan rencana kerja lima tahunan (13) Kabag Program dan Informasi menyempurnakan rancangan rencana kerja lima tahunan Ditjen Binfar dan Alkes

(14) Sesditjen Binfar dan Alkes meneliti kembali rancangan rencana kerja lima tahunan

(15) Dirjen Binfar dan Alkes menetapkan rencana kerja lima tahunan untuk disampaikan kepada Menteri Kesehatan

….39


KEGIATAN







(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Penyusunan Laporan Kegiatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan


(1) Dirjen Binfar dan Alkes menginstruksikan Sesditjen untuk menyusun laporan kegiatan Ditjen Binfar dan Alkes (2) Sesditjen Binfar dan Alkes menugaskan Kabag Program dan Informasi untuk meminta bahan usulan/masukan penyusunan laporan kegiatan Ditjen Binfar dan Alkes dari para Direktur (3) Para Direktur menginstruksikan para Kasubdit terkait untuk menyiapkan usulan/ masukan penyusunan laporan kegiatan dari Direktorat masing-masing

(4) Kasubag TU mengumpulkan dan mengkompilasi usulan/masukan penyusunan laporan kegiatan dari Direktorat masing-masing

(5) Sesditjen Binfar dan Alkes menginstruksikan Kabag Program dan Informasi untuk menyiapkan usulan/masukan penyusunan laporan kegiatan dari Setditjen

(6) Kabag Program dan Informasi dan para Kasubag TU menyiapkan usulan/masukan penyusunan laporan kegiatan dari Sekretariat dan Direktorat masing-masing

(7) Para Direktur menyampaikan usulan/masukan penyusunan laporan kegiatan dari Direktorat masing-masing kepada Dirjen melalui Sesditjen

(8) Sesditjen mengkoordinir usulan/ masukan penyusunan laporan kegiatan Ditjen dari Para Direktur

(9) Kepala Bagian Program dan Informasi menerima dan mengolah data usulan menjadi rancangan laporan kegiatan Ditjen Binfar dan Alkes

(10) Para Direktur dan Sesditjen memverifikasi data rancangan laporan kegiatan Ditjen Binfar dan Alkes

(13) Kabag Program dan menyempurnakan rancangan kegiatan Ditjen Binfar dan Alkes

(12) Dirjen Binfar dan Alkes memberikan arahan dan pertimbangan dalam pembahasan rancangan laporan kegiatan

(11) Sesditjen mengkoordinasikan pembahasan rancangan laporan kegiatan Ditjen Binfar dan Alkes

Informasi laporan (14) Sesditjen meneliti kembali rancangan laporan kegiatan Ditjen Binfar dan Alkes

(15) Dirjen Binfar dan Alkes menetapkan laporan kegiatan Ditjen Binfar dan Alkes

42


KEGIATAN







(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Perencanaan Program dan Anggaran Tahunan

(2) Sesditjen Binfar dan Alkes menugaskan Kabag Program dan Informasi untuk meminta bahan usulan/masukan penyusunan rencana program dan anggaran tahunan dari para Direktur

(1) Dirjen Binfar dan Alkes menginstruksikan Sesditjen untuk menyusun rencana program dan anggaran tahunan Ditjen Binfar dan Alkes

(4) Kasubag TU mengumpulkan dan mengkompilasi usulan/masukan penyusunan rencana program dan anggaran tahunan dari Direktorat masing-masing

(3) Para Direktur menginstruksikan para Kasubdit terkait untuk menyiapkan usulan/masukan rencana program dan anggaran tahunan dari Direktorat masingmasing (5) Sesditjen Binfar dan Alkes menginstruksikan Kabag Program dan Informasi untuk menyiapkan usulan/ masukan penyusunan rencana program dan anggaran tahunan dari Setditjen

(6) Kabag Program dan Informasi dan Kasubag TU menyiapkan usulan/ masukan rencana program dan anggaran tahunan dari Sekretariat dan Direktorat masing-masing

(8) Sesditjen mengkoordinir usulan/masukan rencana program dan anggaran tahunan Ditjen dari Para Direktur

(9) Kepala Bagian Program dan Informasi menerima dan mengolah data usulan menjadi rancangan program dan anggaran tahunan Ditjen Binfar dan Alkes

(13) Kabag Program dan Informasi menyempurnakan rancangan program dan anggaran tahunan Ditjen Binfar dan Alkes


(12) Dirjen Binfar dan Alkes memberikan arahan dan pertimbangan dalam pembahasan rancangan program dan anggaran tahunan

(7) Para Direktur menyampaikan usulan/masukan rencana program dan anggaran tahunan dari Direktorat masing-masing kepada Dirjen melalui Sesditjen

(10) Para Direktur dan Sesditjen memverifikasi data rancangan program dan anggaran tahunan Ditjen Binfar dan Alkes

(11) Sesditjen mengkoordinasikan pembahasan rancangan program dan anggaran tahunan Ditjen Binfar dan Alkes

(14) Sesditjen meneliti kembali rancangan program dan anggaran tahunan Ditjen Binfar dan Alkes

(15) Dirjen Binfar dan Alkes menetapkan program dan anggaran tahunan Ditjen Binfar dan Alkes

45


KEGIATAN







(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Perencanaan Kebutuhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

(2) Sesditjen menugaskan Kabag Umum dan Kepegawaian untuk meminta bahan usulan/masukan perencanaan kebutuhan dan pengembangan SDM Ditjen Binfar dan Alkes dari para Direktur


(1) Dirjen Binfar dan Alkes menginstruksikan Sesditjen untuk menyusun perencanaan kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia Ditjen Binfar dan Alkes

(4) Kasubbag TU mengumpulkan dan mengkompilasi usulan/masukkan perencanaan kebutuhan dan pengembangan SDM dari Direktorat masing-masing

(3) Para Direktur menginstruksikan kepada Kasubdit terkait untuk menyiapkan usulan/masukan perencanaan kebutuhan dan pengembangan SDM dari Direktorat masingmasing (5) Sesditjen menginstruksikan Kabag Umum dan Kepegawaian untuk menyiapkan usulan/masukan perencanaan kebutuhan dan pengembangan SDM dari Setditjen Binfar dan Alkes

(7) Para Direktur menyampaikan usulan/masukan perencanaan kebutuhan dan pengembangan SDM untuk disampaikan kepada Dirjen Binfar dan Alkes melalui Sesditjen Binfar dan Alkes

(6) Kabag Umum dan Kepepegawaian dan Para Kasubag TU menyiapkan usulan/masukan perencanaan kebutuhan dan pengembangan SDM untuk disampaikan ke Sesditjen (8) Sesditjen Binfar dan Alkes mengkoordinir usulan/bahan masukan perencanaan dan kebutuhan pengembangan SDM

(9) Kabag Umum dan Kepegawaian menerima dan mengolah data usulan menjadi rancangan perencanaan kebutuhan dan pengembangan SDM

(10) Para Direktur dan Sesditjen memverifikasi data rancangan kebutuhan dan pengembangan SDM

(12) Dirjen Binfar dan Alkes memberikan arahan dan pertimbangan dalam pembahasan rancangan kebutuhan dan pengembangan SDM Ditjen Binfar dan Alkes (13) Kabag Umum dan Kepegawaian menyempurnakan rancangan kebutuhan dan pengembangan SDM Ditjen Binfar dan Alkes

(11) Sesditjen Binfar dan Alkes mengkoordinasi pembahasan rancangan kebutuhan dan pengembangan SDM Ditjen Binfar dan Alkes

(14) Sesditjen Binfar dan Alkes meneliti kembali rancangan kebutuhan dan pengembangan SDM Ditjen Binfar dan Alkes

(15) Dirjen Binfar dan Alkes menetapkan kebutuhan dan pengembangan SDM Ditjen Binfar dan Alkes

48


KEGIATAN







(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Perencanaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

(2) Sesditjen Binfar dan Alkes menugaskan Kabag Umum dan Kepegawaian untuk meminta bahan usulan/masukan penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana dari para Direktur.


(1) Dirjen Binfar dan Alkes menginstruksikan Sesditjen untuk menyusun kebutuhan sarana dan prasarana di lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes

(4) Kasubbag TU mengumpulkan dan mengkompilasi usulan/masukkan penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana dari Direktorat masing-masing

(3) Para Direktur menginstruksikan kepada Kasubdit terkait untuk menyiapkan usulan/masukan penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana dari Direktorat masingmasing (5) Sesditjen menginstruksikan Kabag Umum dan Kepegawaian untuk menyiapkan usulan/masukan penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana

(7) Para Direktur menyampaikan usulan/masukan penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana dari Direktorat masing-masing untuk disampaikan kepada Dirjen Binfar dan Alkes melalui Sesditjen Binfar dan Alkes

(6) Kabag Umum dan Kepepegawaian dan Para Kasubag TU menyiapkan usulan/masukan penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana

(8) Sesditjen Binfar dan Alkes mengkoordinir usulan/masukan penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana dari Para Direktur

(9) Kabag Umum dan Kepegawaian menerima dan mengolah data usulan menjadi rancangan kebutuhan sarana dan prasarana

(10) Para Direktur dan Sesditjen memverifikasi data rancangan penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana (11) Sesditjen Binfar dan Alkes mengkoordinasi pembahasan rancangan kebutuhan sarana dan prasarana (12) Dirjen Binfar dan Alkes memberikan arahan dan pertimbangan dalam pembahasan rancangan kebutuhan sarana dan prasarana. (13) Kabag Umum dan Kepegawaian menyempurnakan rancangan kebutuhan sarana dan prasarana

‘ (14) Sesditjen Binfar dan Alkes meneliti kembali rancangan kebutuhan sarana dan prasarana di lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes

(15) Dirjen Binfar dan Alkes menetapkan kebutuhan sarana dan prasarana di lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes

51


KEGIATAN







(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Penyusunan Usulan Biaya Pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan


(1) Dirjen Binfar dan Alkes menginstruksikan Sesditjen Binfar dan Alkes untuk menyusun usulan biaya pemeliharaan BMN di lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes (2) Sesditjen Binfar dan Alkes menugaskan Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian menerima usulan biaya pemeliharaan BMN di lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes (3) Kasubbag Rumah Tangga mengkompilasi dan mengolah berkas usulan biaya pemeliharaan BMN di lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes (4) Kabag Umum dan Kepegawaian meneliti berkas usulan biaya pemeliharaan BMN di lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes (5) Kabag Umum dan Kepegawaian menyampaikan usulan biaya pemeliharaan BMN di lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes (6) Sesditjen Binfar dan Alkes memberikan persetujuan rencana pemeliharaan BMN di lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes

53


KEGIATAN







(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Penyusunan laporan SAI (SAK dan SIMAK BMN) di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan


(1) Dirjen Binfar dan Alkes menginstruksikan Sesditjen untuk menyusun laporan SAI (SAK dan SIMAK BMN) di lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes (2) Sesditjen Binfar dan Alkes menugaskan Kabag Keuangan untuk meminta bahan usulan/masukan penyusunan laporan SAI (SAK dan SIMAK BMN) dari para Direktur.

(3) Para Direktur menginstruksikan kepada Kasubdit terkait untuk menyiapkan data realisasi anggaran dan investasi barang milik negara (BH,BI,BP,KIB,KIR dan KIL) dari Direktorat masing-masing

(4) Kasubbag TU mengumpulkan dan mengkompilasi data realisasi anggaran dan investasi barang milik negara (BH,BI,BP,KIB,KIR dan KIL) dari Direktorat masing-masing

(5) Sesditjen Binfar dan Alkes menginstruksikan Kabag Keuangan untuk menyiapkan data realisasi anggaran dan investasi barang milik negara (BH,BI,BP,KIB,KIR dan KIL) dari Setditjen Binfar dan Alkes

(7) Para Direktur menyampaikan usulan/masukan laporan SAI (SAK dan SIMAK BMN) dari Direktorat masingmasing untuk disampaikan kepada Dirjen Binfar dan Alkes melalui Sesditjen Binfar dan Alkes

(6) Kabag Keuangan dan Para Kasubag TU menyiapkan data realisasi anggaran dan investasi barang milik negara (BH,BI,BP,KIB, KIR dan KIL) (8) Sesditjen Binfar dan Alkes mengkoordinir usulan/ masukan penyusunan laporan SAI (SAK dan SIMAK BMN) dari Para Direktur

(9) Kabag Keuangan menerima dan mengolah data usulan menjadi rancangan laporan SAI (SAK dan SIMAK BMN)

(10) Para Direktur dan Sesditjen memverifikasi data rancangan laporan SAI (SAK dan SIMAK BMN) (11) Sesditjen Binfar dan Alkes mengkoordinasi pembahasan rancangan laporan SAI (SAK dan SIMAK BMN) (12) Dirjen Binfar dan Alkes memberikan arahan dan pertimbangan dalam pembahasan rancangan laporan SAI (SAK dan SIMAK BMN) (13) Kabag Keuangan menyempurnakan rancangan laporan SAI (SAK dan SIMAK BMN) di lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes

(14) Sesditjen Binfar dan Alkes meneliti kembali rancangan laporan SAI (SAK dan SIMAK BMN) di lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes

(15) Dirjen Binfar dan Alkes menetapkan laporan SAI (SAK dan SIMAK BMN) di lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes untuk disampaikan kepada Menteri Kesehatan

56


KEGIATAN







(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Penyusunan Rumusan Indeks Satuan Biaya di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan


(1) Dirjen Binfar dan Alkes menginstruksikan Sesditjen Binfar dan Alkes untuk menyusun Rumusan Indeks Satuan Biaya di lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes (2) Sesditjen Binfar dan Alkes menugaskan Kabag Keuangan untuk meminta data informasi tentang usulan Rumusan Indeks Satuan Biaya (3) Direktorat-Direktorat, PK, Bendahara Rutin, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Bappenas, Rorengar dan Rokeukap memberikan data-data yang diminta (4) Kasubbag Anggaran meneliti/ mempelajari/mengolah berkas usulan Rumusan Indeks Satuan Biaya

(5) Kabag Keuangan menyusun,meneliti, memverifikasi, dan mengkoreksi rancangan usulan Rumusan Indeks Satuan Biaya dan membuat surat undangan untuk pembahasan (6) Panitia membahas rancangan Rumusan Indeks Satuan Biaya

usulan

(7) Kabag Keuangan menyusun kembali rancangan usulan Rumusan Indeks Satuan Biaya yang telah dibahas dan diteruskan ke Sesditjen Binfar dan Alkes (8) Sesditjen Binfar dan Alkes memverifikasi rancangan Rumusan Indeks Satuan Biaya (9) Dirjen Binfar dan Alkes menetapkan Rumusan Indeks Satuan Biaya di Lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes

58


KEGIATAN







(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Penyusunan Usulan Jenis dan Besaran Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)


(1) Dirjen Binfar dan Alkes menginstruksikan Sesditjen Binfar dan Alkes menginventarisasi dan menyusun usulan jenis dan besaran tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) (2) Sesditjen Binfar dan Alkes berdasarkan instruksi dari Dirjen Binfar dan Alkes menugaskan Kabag Keuangan menerima dan memverifikasi usulan jenis dan besaran tarif PNPB

(3) Kepala Subbagian Perbendaharaan meneliti/mempelajari/mengolah berkas usulan jenis dan besaran tarif PNBP

(4) Para Direktur dan Kepala Bagian memberikan saran dan usulan jenis dan besaran tarif PNBP

(5) Kepala Bagian Keuangan meneliti kembali berkas usulan jenis dan besaran tarif PNBP yang telah diolah dan diteruskan ke Sesditjen Binfar dan Alkes (6) Kabag Keuangan membuat surat usulan jenis dan besaran tarif PNBP kepada Biro Keuangan dan Perlengkapan (7) Sesditjen Binfar dan Alkes meneliti dan menanda-tangani surat usulan jenis dan besaran tarif PNBP (8) Biro Keuangan dan Perlengkapan menyampaikan usulan jenis dan besaran tarif PNPB Ditjen Binfar dan Alkes kepada Menteri Keuangan Cq Ditjen Anggaran dan Setkap (9) Biro Keuangan dan Perlengkapan besama Ditjen Binfar dan Alkes melakukan pembahasan dengan Ditjen Anggaran dan Setkap (10) Ditjen Anggaran dan Unit Utama memverifikasi dan memperbaiki jenis dan besaran tarif PNBP

61

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(11) Ditjen Anggaran, Setkap dan DepKumHam menyampaikan hasil pembahasan kepada Setjen Depkes Cq. Biro Keuangan dan Perlengkapan (12) Ditjen Anggaran, DepKumHam, melakukan pembahasan usulan jenis dan besaran tarif PNBP

(13) Ditjen Anggaran, Setkap, unit utama, Biro Keuangan memverifikasi usulan jenis dan besaran tarif PNBP yang disampaikan kepada Menteri Keuangan (14) Menteri Keuangan menindaklanjuti hasil pembahasan menjadi rancangan final PP tentang tarif PNBP yang akan ditandatangani Presiden (15) Menteri Keuangan menyampaikan usulan tarif PNBP yang telah ditandatangani Presiden kepada Menteri Kesehatan Cq Biro Keuangan dan Perlengkapan (16) Biro Keuangan dan Perlengkapan menyampaikan kepada Dirjen Binfar dan Alkes (17) Sesditjen Binfar dan Alkes menerima dan meneruskan kepada Bagian Keuangan (18) Kepala Bagian Keuangan membuat surat pengantar kepada Direktorat untuk melaksanakan pengaturan tarif PNBP (19) Sesditjen Binfar dan Alkes memberlakukan pungutan tarif PNBP sesuai Peraturan Pemerintah

62


KEGIATAN







(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)


(1) Dirjen Binfar dan Alkes menginstruksikan Sesditjen Binfar dan Alkes untuk menginventarisir kasus-kasus kerugian negara yang berdasar pada hasil pemeriksaan TP/TGR

Penyusunan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) (2) Sesditjen Binfar dan Alkes menugaskan Kabag Keuangan menerima dan memverifikasi dan mengkompilasi kasuskasus menjadi suatu daftar kasus yang harus segera ditindaklanjuti TP/TGR

(3) Ka Subbag Perbendaharaan meneliti/ mempelajari/mengolah berkas TP/TGR (4) Kabag Keuangan meneliti kembali daftar usulan TP/TGR yang telah diolah dan diteruskan ke Sesditjen Binfar dan Alkes (5) Kabag Keuangan membuat surat daftar inventarisasi TP/TGR kepada Biro Keuangan dan Perlengkapan (6) Sesditjen Binfar dan Alkes meneliti dan menandatangani surat laporan daftar TP/TGR ke Sesjen Cq Biro Keuangan dan Perlengkapan (7) Biro Keuangan dan Perlengkapan membuat surat usulan daftar Menteri Kesehatan tentang TP/TGR ditujukan ke Menteri Keuangan u.p. Dirjen Anggaran (8) Kasubbag Perbendaharaan mengkonsultasikan kasus yang terjadi kepada Itjen dan BPK tentang kebenaran kasus (pemeriksaan khusus) (10) Rekomendasi Itjen dan BPK penetapan kasus menjadi TP/TGR

(9) Pemberian saran kebijakan agar kasus dapat diselesaikan dengan upaya damai

tentang

65

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(11) Menteri Kesehatan atau Setjen Depkes atas nama Menteri Kesehatan menandatangani surat ketetapan kepada yang bersangkutan (SK TM) (12) Menteri Kesehatan membuat surat kepada Menteri Keuangan melaporkan kasus yang terjadi

(13) Menteri Keuangan u.p. Dirjen Anggaran memproses dan memberikan tanggapan kepada Menteri Kesehatan (14) Biro Keuangan dan Perlengkapan menyampaikan tanggapan Menteri Keuangan kepada Dirjen Binfar dan Alkes (15) Sesditjen Binfar dan Alkes menerima dan meneruskan ke Bagian Keuangan

(16) Kabag Keuangan membuat surat pengantar kepada Unit Kerja di Lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes atau kepada yang bersangkutan untuk menyelesaikan TPTGR (17) Sesditjen Binfar dan Alkes meneliti dan menandatangani surat pengantar dan disampaikan kepada Unit Kerja di Lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes dan kepada yang bersangkutan (18) Unit Kerja yang bersangkutan atau yang bersangkutan menyelesaikan TP/TGR sesuai ketentuan yang berlaku

66


KEGIATAN


(2)

(3)

Penyusunan Rancangan Kepmenkes tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di bidang Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan






(4)

(5)

(6)

(7)

(8)


(1) Dirjen Binfar dan Alkes menginstruksikan Sesditjen untuk menyusun rancangan Kepmenkes tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) di bidang Binfar dan Alkes (2) Sesditjen Binfar dan Alkes menugaskan Kabag Hukormas untuk meminta bahan usulan/masukan penyusunan rancangan Kepmenkes tentang NSPK dari para Direktur (3) Para Direktur menginstruksikan para Kasubdit terkait untuk menyiapkan usulan/ masukan penyusunan rancangan Kepmenkes dari Direktorat masing-masing

(4) Kasubag TU mengumpulkan dan mengkompilasi usulan/masukan penyusunan rancangan Kepmenkes dari Direktorat masing-masing

(5) Sesditjen Binfar dan Alkes menginstruksikan Kabag Hukormas untuk menyiapkan usulan/masukan penyusunan rancangan Kepmenkes dari Setditjen Binfar dan Alkes (6) Kabag Hukormas dan para Kasubag TU menyiapkan usulan/ masukan penyusunan rancangan Kepmenkes dari Sekretariat dan Direktorat masing-masing (9) Kabag Hukormas menerima dan mengolah data usulan menjadi rancangan Kepmenkes tentang NSPK di bidang bina kefarmasian dan alat kesehatan

(7) Para Direktur menyampaikan usulan/masukan penyusunan rancangan Kepmenkes dari Direktorat masingmasing untuk disampaikan kepada Dirjen Binfar dan Alkes melalui Sesditjen

(8) Sesditjen Binfar dan Alkes mengkoordinir usulan/bahan masukan penyusunan rancangan Kepmenkes dari Para Direktur (10) Para Direktur, Sesditjen, dan Biro Hukum dan Organisasi memverifikasi rancangan Kepmenkes tentang NSPK

(12) Dirjen Binfar dan Alkes memberikan arahan dan pertimbangan dalam pembahasan rancangan Kepmenkes tentang NSPK (13) Kabag Hukormas menyempurnakan rancangan Kepmenkes tentang NSPK

\

(11) Sesditjen Binfar dan Alkes mengkoordinasikan pembahasan rancangan Kepmenkes tentang NSPK

(14) Sesditjen Binfar dan Alkes meneliti kembali rancangan Kepmenkes tentang NSPK

(15) Dirjen Binfar dan Alkes menetapkan rancangan Kepmenkes tentang NSPK dan disampaikan kepada Menteri Kesehatan

69


KEGIATAN


(2)

(3)

Penyusunan Rancangan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan






(4)

(5)

(6)

(7)

(8)


(1) Dirjen Binfar dan Alkes menginstruksikan Sesditjen untuk menyusun rancangan Laporan Akuntabilitas Kinerja di bidang Binfar dan Alkes (2) Sesditjen Binfar dan Alkes menugaskan Kabag Hukormas untuk meminta bahan usulan/masukan penyusunan rancangan Laporan Akuntabilitas Kinerja dari para Direktur (3) Para Direktur menginstruksikan para Kasubdit terkait untuk menyiapkan usulan/masukan penyusunan rancangan Laporan Akuntabilitas Kinerja dari Direktorat masing-masing

(4) Kasubag TU mengumpulkan dan mengkompilasi usulan/masukan penyusunan rancangan Laporan Akuntabilitas Kinerja dari Direktorat masing-masing

(5) Sesditjen Binfar dan Alkes menginstruksikan Kabag Hukormas untuk menyiapkan usulan/masukan penyusunan rancangan Laporan Akuntabilitas Kinerja dari Setditjen Binfar dan Alkes (6) Kabag Hukormas dan para Kasubag TU menyiapkan usulan/masukan penyusunan rancangan Laporan Akuntabilitas Kinerja dari Sekretariat dan Direktorat masingmasing

(9) Kabag Hukormas menerima dan mengolah data usulan menjadi rancangan Laporan Akuntabilitas Kinerja di bidang bina kefarmasian dan alat kesehatan

(8) Sesditjen Binfar dan Alkes mengkoordinir usulan/masukan penyusunan rancangan Laporan Akuntabilitas Kinerja dari Para Direktur

(12) Dirjen Binfar dan Alkes memberikan arahan dan pertimbangan dalam pembahasan rancangan Laporan Akuntabilitas Kinerja (13) Kabag Hukormas menyempurnakan rancangan Laporan Akuntabilitas Kinerja

(7) Para Direktur menyampaikan usulan/masukan penyusunan rancangan Laporan Akuntabilitas Kinerja dari Direktorat masing-masing untuk disampaikan kepada Dirjen Binfar dan Alkes melalui Sesditjen

(11) Sesditjen Binfar dan Alkes mengkoordinasikan pembahasan rancangan Laporan Akuntabilitas Kinerja

(10) Para Direktur, Sesditjen, dan Biro Hukum dan Organisasi memverifikasi rancangan Laporan Akuntabilitas Kinerja

(14) Sesditjen Binfar dan Alkes meneliti kembali rancangan Laporan Akuntabilitas Kinerja

(15) Dirjen Binfar dan Alkes menetapkan rancangan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan disampaikan kepada Menteri Kesehatan

72


KEGIATAN


(2)

(3)

Penyusunan Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan






(4)

(5)

(6)

(7)

(8)


(1) Dirjen Binfar dan Alkes menginstruksikan Sesditjen untuk menyusun Penetapan Kinerja Ditjen Binfar dan Alkes (2) Sesditjen Binfar dan Alkes menugaskan Kabag Hukormas untuk meminta bahan usulan/masukan penyusunan Penetapan Kinerja di bidang Binfar dan Alkes dari para Direktur

(3) Para Direktur menginstruksikan para Kasubdit terkait untuk menyiapkan usulan/masukan penyusunan Penetapan Kinerja dari Direktorat masing-masing

(4) Kasubag TU mengumpulkan dan mengkompilasi usulan/masukan penyusunan penetapan kinerja dari Direktorat masing-masing

(5) Sesditjen Binfar dan Alkes menginstruksikan Kabag Hukormas untuk menyiapkan usulan/masukan penyusunan penetapan kinerja dari Setditjen Binfar dan Alkes (6) Kabag Hukormas dan para Kasubag TU menyiapkan usulan/masukan penyusunan penetapan kinerja dari Sekretariat dan Direktorat masing-masing

(9) Kabag Hukormas menerima dan mengolah data usulan menjadi rancangan penetapan kinerja di bidang bina kefarmasian dan alat kesehatan

(7) Para Direktur menyampaikan usulan/masukan penyusunan rancangan penetapan kinerja dari Direktorat masing-masing untuk disampaikan kepada Dirjen Binfar dan Alkes melalui Sesditjen

(8) Sesditjen Binfar dan Alkes mengkoordinir usulan/bahan masukan penyusunan rancangan penetapan kinerja dari Para Direktur (10) Para Direktur, Sesditjen, dan Biro Hukum dan Organisasi memverifikasi rancangan penetapan kinerja

(12) Dirjen Binfar dan Alkes memberikan arahan dan pertimbangan dalam pembahasan rancangan penetapan kinerja (13) Kabag Hukormas menyempurnakan rancangan Penetapan Kinerja

(11) Sesditjen Binfar dan Alkes mengkoordinasikan pembahasan rancangan penetapan kinerja

(14) Sesditjen Binfar dan Alkes meneliti kembali rancangan Laporan Akuntabilitas Kinerja

(15) Dirjen Binfar dan Alkes menetapkan rancangan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan disampaikan kepada Menteri Kesehatan

75


KEGIATAN


(2)

(3)

Penyusunan Standar Operasional Prosedur di bidang Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan






(4)

(5)

(6)

(7)

(8)


(1) Dirjen Binfar dan Alkes menginstruksikan Sesditjen untuk menyusun standar operasional prosedur (SOP) di bidang Binfar dan Alkes. (2) Sesditjen Binfar dan Alkes menugaskan Kabag Hukormas untuk meminta bahan usulan/masukan penyusunan SOP di bidang Binfar dan Alkes dari para Direktur

(4) Kasubag TU mengumpulkan dan mengkompilasi usulan/masukan penyusunan SOP di bidang Binfar dan Alkes dari Direktorat masing-masing

(3) Para Direktur menginstruksikan para Kasubdit terkait untuk menyiapkan usulan/ masukan penyusunan SOP di bidang Binfar dan Alkes dari Direktorat masing-masing (5) Sesditjen Binfar dan Alkes menginstruksikan Kabag Hukormas untuk menyiapkan usulan/masukan penyusunan SOP di bidang Binfar dan Alkes dari Setditjen Binfar dan Alkes

(7) Para Direktur menyamwepaikan usulan/masukan penyusunan SOP di bidang Binfar dan Alkes dari Direktorat masing-masing untuk disampaikan kepada Dirjen Binfar dan Alkes melalui Sesditjen

(6) Kabag Hukormas dan para Kasubag TU menyiapkan usulan/ masukan penyusunan SOP di bidang Binfar dan Alkes dari Sekretariat dan Direktorat masing-masing (8) Sesditjen Binfar dan Alkes mengkoordinir usulan/bahan masukan SOP di bidang Binfar dan Alkes dari Para Direktur

(9) Kabag Hukormas menerima dan mengolah data usulan menjadi rancangan SOP di bidang bina kefarmasian dan alat kesehatan

(10) Para Direktur dan Sesditjen memverifikasi rancangan SOP di bidang Binfar dan Alkes (11) Sesditjen Binfar dan Alkes mengkoordinasikan pembahasan rancangan SOP di bidang Binfar dan Alkes (12) Dirjen Binfar dan Alkes memberikan arahan dan pertimbangan dalam pembahasan rancangan SOP di bidang Binfar dan Alkes (13) Kabag Hukormas menyempurnakan rancangan SOP di bidang Binfar dan Alkes

(14) Sesditjen Binfar dan Alkes meneliti kembali rancangan SOP di bidang Binfar dan Alkes

(15) Dirjen Binfar dan Alkes menetapkan rancangan Kepmenkes tentang SOP di bidang Binfar dan Alkes dan disampaikan kepada Menteri Kesehatan

78


KEGIATAN







(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Penyusunan Penetapan Izin Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional, Industri Kosmetika, Pedagang Besar Farmasi (PBF), dan Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi (PBBBF)


(1) Dirjen Binfar dan Alkes menginstruksikan Sesditjen Binfar dan Alkes untuk menyusun surat penetapan Izin Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional, Industri Kosmetika, PBF dan PBBBF. (2) Sesditjen Binfar dan Alkes menugaskan Kabag Hukormas menerima dan meneliti surat rekomendasi dan berkas persyaratan pemohon dari Dinkes Propinsi dan Badan POM/BBPOM.

(6) Kabag Hukormas meneliti kembali data/berkas persyaratan dan memaraf konsep verbal SK tentang Izin Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional, Industri Kosmetika, PBF dan PBBBF.

(4) Tim Penilai melaksanakan pemeriksaan/penelitian sesuai dengan persyaratan.

(3) Kasub Bag Hukum meneliti dan mengolah berkas sesuai persyaratan. (5) Kasub Bag Hukum menyiapkan konsep verbal SK tentang Izin Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional, Industri Kosmetika, PBF dan PBBBF. (7) Sesditjen Binfar dan Alkes meneliti dan memaraf konsep tanda persetujuan.

(9) Kabag Hukormas melakukan pemeriksaan final SK tentang izin Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional, Industri Kosmetika, PBF dan PBBBF.

(8) Kasub Bag Hukum membuat net SK tentang Izin Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional, Industri Kosmetika, PBF dan PBBBF. (10) Sesditjen Binfar dan Alkes meneliti dan memaraf SK tentang izin Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional, Industri Kosmetika, PBF dan PBBBF dan disampaikan kepada Dirjen Binfar dan Alkes (11) Menteri Kesehatan menetapkan/menandatangani SK tentang izin Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional, Industri Kosmetika, PBF, dan PBBBF. (12) Kasub Bag Hukum menggandakan dan mengirimkan ke pemohon dan unit/instansi terkait.

81


KEGIATAN







(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Penyusunan Penetapan Izin Prinsip Industri Farmasi, Izin Tetap Industri Farmasi, Izin Prinsip Industri Obat Tradisional, dan Izin Tetap Industri Obat Tradisional


(1) Dirjen Binfar dan Alkes menginstruksikan Sesditjen Binfar dan Alkes untuk menyusun surat penetapan Izin Prinsip Industri Farmasi, Izin Tetap Industri Farmasi, Izin Prinsip Industri Obat Tradisional, dan Izin Tetap Industri Obat Tradisional. (2) Sesditjen Binfar dan Alkes menugaskan Kabag Hukormas menerima dan meneliti berkas persyaratan pemohon dan Surat Rekomendasi Izin Prinsip dari Badan POM (4) Tim Penilai melaksanakan pemeriksaan/penelitian sesuai dengan persyaratan.

(3) Kasub Bag Hukum meneliti dan mengolah berkas sesuai persyaratan. (6) Kabag Hukormas meneliti kembali data/berkas persyaratan dan memaraf konsep verbal SK tentang Izin Prinsip Industri Farmasi, Izin Tetap Industri Farmasi, Izin Prinsip Industri Obat Tradisional, dan Izin Tetap Industri Obat Tradisional.

(5) Kasub Bag Hukum menyiapkan konsep verbal SK tentang Izin Prinsip Industri Farmasi, Izin Tetap Industri Farmasi, Izin Prinsip Industri Obat Tradisional, dan Izin Tetap Industri Obat Tradisional.

(9) Kabag Hukormas melakukan pemeriksaan final SK tentang Izin Prinsip Industri Farmasi, Izin Tetap Industri Farmasi, Izin Prinsip Industri Obat Tradisional, dan Izin Tetap Industri Obat Tradisional.

(8) Kasub Bag Hukum membuat net SK tentang Izin Prinsip Industri Farmasi, Izin Tetap Industri Farmasi, Izin Prinsip Industri Obat Tradisional, dan Izin Tetap Industri Obat Tradisional.

(7) Sesditjen Binfar dan Alkes meneliti dan memaraf tanda persetujuan.

(10) Sesditjen Binfar dan Alkes meneliti dan memaraf SK tentang Izin Prinsip Industri Farmasi, Izin Tetap Industri Farmasi, Izin Prinsip Industri Obat Tradisional, dan Izin Tetap Industri Obat Tradisional dan disampaikan ke Dirjen Binfar dan Alkes

(12) Kasub Bag Hukum menggandakan dan mengirimkan ke pemohon dan unit/instansi terkait.

(11) Menteri Kesehatan menetapkan/menandatangani SK tentang Izin Prinsip Industri Farmasi, Izin Tetap Industri Farmasi, Izin Prinsip Industri Obat Tradisional, dan Izin Tetap Industri Obat Tradisional.

83


KEGIATAN







(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Penerbitan Surat Persetujuan Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi


(1) Dirjen Binfar dan Alkes menginstruksikan Sesditjen Binfar dan Alkes untuk menyusun penerbitan Surat Persetujuan Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi (2) Sesditjen Binfar dan Alkes menugaskan Kabag Hukormas menerima dan meneliti berkas persyaratan pemohon. (3) Kasub Bag Hukum meneliti dan mengolah berkas sesuai persyaratan. (4) Pelaksanaan Koordinasi dengan Ditwas NAPZA Badan POM untuk Analisa Hasil Pengawasan (5) Kasub Bag Hukum menyiapkan konsep verbal SK tentang Persetujuan Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. (6) Kabag Hukormas meneliti kembali data/berkas persyaratan dan memaraf konsep verbal SK tentang Persetujuan Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi

(9) Kabag Hukormas melakukan pemeriksaan final SK tentang Persetujuan Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi

(7) Sesditjen Binfar dan Alkes meneliti dan memaraf tanda persetujuan. (8) Kasub Bag Hukum membuat net SK tentang Persetujuan Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi (10) Sesditjen Binfar dan Alkes meneliti dan memaraf SK tentang Persetujuan Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dan disampaikan kepada Dirjen Binfar dan Alkes

(11) Menteri Kesehatan menetapkan/menandatangani SK tentang Persetujuan Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi

(12) Kasub Bag Hukum menggandakan dan mengirimkan ke pemohon dan unit/instansi terkait.

85


KEGIATAN


(2)

(3)

Penyusunan Rancangan Peraturan Perundangundangan di Bidang Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan






(4)

(5)

(6)

(7)

(8)


(1) Dirjen Binfar dan Alkes menginstruksikan Sesditjen untuk menyusun rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang Binfar dan Alkes (2) Sesditjen Binfar dan Alkes menugaskan Kabag Hukormas untuk meminta bahan usulan/masukan penyusunan rancangan Peraturan Perundangundangan di bidang Binfar dan Alkes dari para Direktur (4) Kasubag TU mengumpulkan dan mengkompilasi usulan/masukan penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan dari Direktorat masing-masing

(3) Para Direktur menginstruksikan para Kasubdit terkait untuk menyiapkan usulan/masukan penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan dari Direktorat masing-masing (5) Sesditjen Binfar dan Alkes menginstruksikan Kabag Hukormas untuk menyiapkan usulan/masukan penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan dari Setditjen Binfar dan Alkes

(6) Kabag Hukormas dan para Kasubag TU menyiapkan usulan/ masukan penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan dari Sekretariat dan Direktorat masingmasing

(8) Sesditjen Binfar dan Alkes mengkoordinir usulan/bahan masukan penyusunan rancangan Kepmenkes dari Para Direktur

(9) Kabag Hukormas menerima dan mengolah data usulan menjadi rancangan Kepmenkes tentang NSPK di bidang bina kefarmasian dan alat kesehatan

(10) Para Direktur, Sesditjen, dan Biro Hukum dan Organisasi memverifikasi rancangan Kepmenkes (11) Sesditjen Binfar mengkoordinasikan rancangan Kepmenkes

(13) Kabag Hukormas menyempurnakan rancangan Kepmenkes

(7) Para Direktur menyampaikan usulan/masukan penyusunan rancangan Peraturan Perundangundangan dari Direktorat masingmasing untuk disampaikan kepada Dirjen Binfar dan Alkes melalui Sesditjen

(12) Dirjen Binfar dan Alkes memberikan arahan dan pertimbangan dalam pembahasan rancangan Kepmenkes

dan Alkes pembahasan

(14) Sesditjen Binfar dan Alkes meneliti kembali rancangan Kepmenkes

(15) Dirjen Binfar dan Alkes menetapkan rancangan Kepmenkes dan disampaikan kepada Menteri Kesehatan

88

BAB V PENUTUP

Pedoman Tata Hubungan Kerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan diharapkan dapat memberikan kejelasan peran, fungsi dan kewenangan masing-masing unit kerja sehingga dapat meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Pedoman ini bukanlah sesuatu yang permanen, akan tetapi akan berubah mengikuti perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, kebijakan Pimpinan serta kondisi dan situasi lingkungan . Untuk itu Pedoman Tahubja ini harus dievaluasi secara berkala.

Mudah-mudahan pedoman ini sebagai acuan bagi unit terkait dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi khususnya dalam penyusunan rencana kebijakan dan program di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

TATA HUBUNGAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR: TAHUN 2009

Recommend Documents