Sumber : Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sukoharjo Tahun 2011 commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id 34

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.

Letak Geografis dan Wilayah Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo terletak di Provinsi Jawa Tengah bagian

tenggara, dengan batas – batas daerah sebagai berikut: 

Sebelah Utara

: Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar



Sebelah Timur

: Kabupaten Karanganyar



Sebelah Selatan

: Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



Sebelah Barat

: Kabupaten Boyolali dan Klaten

Gambar 1 : Geografis Kabupaten Sukoharjo

Sumber : Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sukoharjo Tahun 2011 commit to user



Letak geografis Kabupaten Sukoharjo adalah diantara 110º42’6,79” Lintang Selatan - 110º57’33,7” Lintang Selatan dan antara 7º32’17” Bujur Timur - 7º49’32” Bujur Timur. Kabupaten Sukoharjo dalam suatu sistem hidrologi, merupakan kawasan yang berada pada aliran sungai Bengawan Solo, mengalir beberapa sungai yang tergolong besar seperti yaitu Sungai Bengawan Solo, Sungai Proyek Waduk GM, Sebagai Daerah aliran, dengan sendirinya merupakan daerah limpasan debit air dari sungai yang melintas dan sering mengakibatkan terjadinya banjir pada musim penghujan. Secara klimatologi curah hujan rata-rata sebesar 100 – 200 mm/tahun dan rata-rata hari hujan sebanyak 100 hari/tahun. Pola tata guna lahan terdiri dari Perumahan, Tegalan, Kebun campuran, Sawah, Perusahaan, Jasa, Industri dan Penggunaan lahan sawah memiliki luas yang cukup besar dengan sebaran sawah sebesar 45,26 %, dan lahan bukan sawah 54,74%, dari lahan sawah tersebut terdiri dari 70,17% irigasi teknis, irigasi setengah teknis 8,98%, irigasi

sederhana

9,17%

dan

sawah

tadah

hujan

11,67

%.

(http://Sukoharjokab.go.id/tentang-Sukoharjo-2/geografis, diakses pada tanggal 21 Maret 2014 pukul 18.30) Kabupaten Sukoharjo secara topografi terdiri atas daerah dataran rendah dan perbukitan. Daerah dataran rendah merupakan kawasan di bagian Utara, daerah perbukitan merupakan kawasan di bagian Selatan dan Timur sesuai dengan letak geografis,

dipengaruhi iklim daerah tropis yang

dipengaruhi oleh angin muson dengan 2 musim, yaitu musim kemarau pada bulan April – September dan musim penghujan antara bulan Oktober – Maret. Daerah dataran rendah yang terletak di 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Gatak, Kartasura, Baki, Grogol, Mojolaban, dan Sukoharjo serta daerah perbukitan atau daerah dengan topografi bergelombang yang terletak di 6 (enam) kecamatan yaitu : Kecamatan Weru, Tawangsari, Bulu, Nguter, Bendosari dan Polokarto. commit to user



Tabel 1. Luas dan Jumlah Penduduk Wilayah Administrasi Kabupaten Sukoharjo No.

Kecamatan

Luas

Jumlah Penduduk

Ha

% Wilayah

Jiwa

% Penduduk

Kepadatan Penduduk (jiwa/km²)

1

Weru

4.385,356

8,94

66.893

7,90

1.525

2

Bulu

4.598,564

9,38

51.418

6,07

1.118

3

Tawangsari

3.947,563

8,05

58.885

6,95

1.492

4

Sukoharjo

4.659,317

9,50

85.166

10,06

1.828

5

Nguter

5.763,588

11,75

64.528

7,62

1.120

6

Bendosari

5.567,314

11,35

67.734

8,00

1.216

7

Polokarto

6.681,826

13,63

74.900

8,84

1.121

8

Mojolaban

3.822,983

7,80

79.427

9,38

2.078

9

Grogol

3.154,504

6,43

104.055

12,29

3.299

10

Baki

2.312,428

4,72

53.055

6,26

2.294

11

Gatak

1.990,602

4,06

48.772

5,76

2.450

12

Kartasura

2.153,497

4,39

92.145

10,188

4.279

Jumlah

49.037,542

100,00

846.978

100,00

1.727 (rata-rata)

Sumber : Perhitungan luas administrasi Kab. Sukoharjo, Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 dan Badan Pusat Statistik Kab. Sukoharjo tahun 2011.

commit to user



Perhitungan luas peta gambaran umum penguasaan tanah di wilayah Kabupaten Sukoharjo yang dilakukan oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 menunjukan Penguasaan tanah di wilayah Kabupaten Sukoharjo sebagian besar adalah tanah sebagai Hak Milik dimana tanah hak milik mencakup 93,61 % dari luas wilayah Kabupaten Sukoharjo. Gambar 2 : Penggunaan Lahan Di Kabupaten Sukoharjo

commit to user



No

Tabel 2. Gambar Umum Penguasaan Tanah Kabupaten Sukoharjo Gambaran umum penguasaan tanah Jumlah (GUPT) Luas (Ha) % Wilayah

1

Hak Milik

45.907,74

93,610

2

Hak Pakai

92,32

0,19

3

Hak guna bangunan

758,78

1,55

4

Hak guna usaha

806,38

1,64

5

Tanah Negara dikelola oleh kehutanan

316,67

0,65

6

Tanah kas desa/bengkok

724,42

1,48

7

Waduk

96,62

0,20

8

Sungai

337,62

0,69

49.037,54

100,00

Jumlah

Sumber : Perhitungan luas Peta Gambaran Umum Penguasaan Tanah Wilayah Kab. Sukoharjo, Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011. B.

Pengaturan mengenai Izin Alih Fungsi Lahan

Pembangunan pertanian di Indonesia saat ini diarahkan menuju pembangunan pertanian yang berkelanjutan (sustainable agriculture). Kabupaten Sukoharjo sebagai salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Tengah yang menjadi sentral penghasil bahan pertanian pokok dan memiliki potensi lahan pertanian yang memadai dan potensial sudah seharusnya menerapkan kebijakan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Dalam menerapkan suatu kebijakan, perlu adanya suatu peraturan yang mengatur mengenai

commit to user



kebijakan tersebut. Sehingga dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan arah tujuan yang ingin di capai. Kabupaten Sukoharjo beberapa tahun ini mengalami perkembangan pembangunan yang cukup pesat. Perkembangan fisik dapat dilihat pada munculnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur baik umum maupun pribadi di daerah-daerah yang menjadi pusat perekonomian maupun tidak, contohnya pembuatan perumahan, gedung perkantoran maupun pusat perbeanjaan.

Kebutuhan

pembangunan

ekonomi

akan tersebut

lahan

untuk

berdampak

memenuhi pada

fungsi-fungsi

perluasan

daerah

penggunaan tanah dan akibatnya adalah alih fungsi penggunaan lahan pertanian ke non pertanian. Luas lahan pertanian akan berbanding terbalik dengan luas lahan-lahan yang diperuntukan untuk sektor komersial, industri, perdagangan, jasa serta pembukaan kawasan pemukiman baru. Lahan Pertanian dari tahun ke tahun luasnya akan semakin menyusut, dari data hasil analisis Kanwil Badan Pertanahan Kabupaten Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012 dapat dilihat dimana luas lahan pertanian pada tahun 2006 sampai tahun 2012 berkurang dengan cepat yaitu sebesar 0,66% dari luas semula. Perlu adanya aturan hukum yang mengatur mengenai alih fungsi lahan untuk menjadi payung hukum bagi lahan pertanian produktif di Kabupaten Sukoharjo tidak semakin berkurang dari tahun ke tahun. Izin merupakan salah satu instrument hukum yang berfungsi mengendalikan perilaku orang atau lembaga (badan usaha) yang bersifat prefentif. Izin dimaksudkan dalam memberikan kontribusi positif bagi kegiatan perekonomian, terutama dalam hal pendapatan daerah dan investasi. Suatu izin yang diberikan pemerintah memiliki untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib agar setiap kegiatan sesuai dengan peruntukannya. Hukum perizinan timbul karena adanya hubungan yang terjalin antara penguasa dengan masyarakat. Pada suatu sisi, masyarakat mempengaruhi penguasa dalam menjalankan tugasnya, pada sisi lain penguasa memberi commit to user



pengaruh tertentu pada masyarakat (Hery Listyawati, 2010: 49). Izin adalah salah satu instrument yang digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku warga negara izin adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan undangundang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan. Dengan memberi izin penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini merupakan perkenaan suatu tindakan yang demi kepetingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasannya (Hery Listyawati, 2010: 49-50). Dalam arti sempit, izin adalah memberi perkenaan , tetapi tindakan-tindakan yang diperkenakan harus dilakukan dengan cara-cara tertentu yang dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan. Penolakan izin hanya dilakukan jika kriteria yang diterapkan oleh penguasa tidak dipenuhi atau karena suatu alasan tidak mungkin memberi izin kepada semua orang yang memenuhi kriteria. Ini disebut izin restriktif, karena alasan-alasan kesesuaian tujuan (doelmatigheid), penguasa dapat menganggapperlu untuk menjalankan kebijakan restriktif dan membatasi jumlah pemegang izin (Philipus M.Hadjon, 2002: 2-3). Aturan hukum mengenai izin alih fungsi lahan pertanian di kabupaten Sukoharjo diatur secara umum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 Tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Ruang. Konsep perizinan yang dimaksud dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 Tahun 2011 dinyatakan dalam ketentuan umum pasal (1) angka 15 yang berbunyi Perizinan adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana commit to user



atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Penebitan Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati Sukoharjo mengenai pelaksanaan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di Kabupaten Sukoharjo didasarkan pada peraturan-peraturan yang berkaitan dengan izin perubahan penggunaan tanah dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang sudah diatur secara nasional. Peraturanperaturan yang bersangkutan antara lain : 1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA). UUPA menjadi dasar pengaturan mengenai hukum pertanahan di Indonesia, dimana salah satunya mengenai perlindungan lahan pertania. UUPA menjadi dasar dari kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menerbitkan suatu produk peraturan mengenai pertanahan. Berikut beberapa pasal dalam UUPA yang mengatur mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan : a. Pasal 2 :

Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

b. Pasal 7 :

Untuk

tidak

merugikan

kepentingan

umum

maka

pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. c. Pasal 10 : Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan. commit to user



d. Pasal 14 : Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya: a.

untuk keperluan negara,

b.

untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;

c.

untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;

d.

untuk

keperluan

memperkembangkan

produksi

pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu; untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan. e. Pasal 17 : diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai oleh satu keluarga atau badan hukum. Penetapan batas maksimum dilakukan dengan peraturan perundangan didalam waktu yang singkat. Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum diambil oleh Pemerintah dengan. Ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuanketentuan dalam Peraturan Pemerintah. Tercapainya batas minimum

yang

akan

ditetapkan

dengan

peraturan

perundangan, dilaksanakan secara berangsur-angsur. f. Pasal 18 : Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undangundang. commit to user



Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang UUPA mejadi dasar pengaturan menenai perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Pasal 14 mempunyai penjelasan dalam mengatur soal perencanaan persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa. Mengingat akan corak perekonomian negara dikemudian hari dimana industri dan pertambangan akan mempunyai peranan yang penting, maka disamping perencanaan untuk pertanian perlu diperhatikan, pula keperluan untuk industri dan pertambangan. Perencanaan itu tidak saja bermaksud menyediakan tanah untuk pertanian, peternakan, perikanan, industri dan pertambangan, tetapi juga ditujukan untuk memajukannya. Pengesahan peraturan Pemerintah Daerah harus dilakukan dalam rangka rencana umum yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan sesuai dengan kebijaksanaan Pusat. 2) UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional menjadi dasar dari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031. Pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 bahwa untuk mernperkukuh Ketahanan Nasional berdasarkan Wawasan Nusantara dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan terscbut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antar daerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan antardaerah; penataan mengenai lahan pertanian dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 disebutkan pada Pasal 48 yaitu tentang penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk pertahanan kawasan lahan commit to user



abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan; dan selanjutnya ketentuan pengaturan mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan di atur dalam UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindunggan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Permentan Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian. 3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindunggan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Di dalam UU Nomor 41 Tahun 2009 dibuat berdasarkan berbagai pertimbangan, yaitu : a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa Indonesia sebagai negara agraris perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan

prinsip

kebersamaan,

efisiensi

berkeadilan,

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional; c. bahwa negara menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara sehingga negara berkewajiban menjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; d. bahwa

makin

meningkatnya

pertambahan

penduduk

serta

perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; commit to user



e. bahwa sesuai dengan pembaruan agraria yang berkenaan dengan penataan

kembali

penguasaan,

pemilikan,

penggunaan,

dan

pemanfaatan sumber daya agraria perlu perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk UndangUndang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; UU Nomor 41 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris karena terdapat sejumlah besar penduduk Indonesia yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Dengan demikian, lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sosial, bahkan memiliki nilai religius. Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat. Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan makin sempitnya luas lahan yang diusahakan dan sering berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan commit to user



lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan,

dalam rangka meningkatkan

kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan diselenggarakannya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah : 1. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; 2. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; 3. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; 4. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; 5. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; 6. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; 7. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; 8. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan 9. mewujudkan revitalisasi pertanian. Penetapan

Rencana

Perlindungan

Lahan

Pertanian

Pangan

Berkelanjutan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Tahunan baik nasional melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP), provinsi, maupun kabupaten/kota. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan: a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan bagian dari penetapan rencana tata ruang Kawasan Perdesaan di wilayah kabupaten dalam rencana tata ruang kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan Lahan Pertanian Pangan commit to user



Berkelanjutan merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Selanjutnya,

Penetapan

Kawasan

Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi dasar peraturan zonasi. Dalam hal suatu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan tertentu memerlukan perlindungan khusus, kawasan tersebut dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis

nasional.

Perlindungan

khusus

dilakukan

dengan

mempertimbangkan: a. luas kawasan pertanian pangan; b. produktivitas kawasan pertanian pangan; c. potensi teknis lahan; d. keandalan infrastruktur; dan e. ketersediaan sarana dan prasarana pertanian. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada wilayah kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada wilayah kota menjadi dasar peraturan zonasi untuk pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dan kriteria penetapan Perlindungan Lahan

Pertanian

Pangan

Berkelanjutan

diatur

dalam

Peraturan

Pemerintah. Pengaturan mengenai alih fungsi lahan pertanian dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 diatur dalam Pasal 44. Dalam pasal 44 menyebutkan bahwa Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan

Pertanian

Pangan

Berkelanjutan

dilindungi

dan

dilarang

dialihfungsikan. Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan commit to user



Berkelanjutan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan syarat: a. dilakukan kajian kelayakan strategis; b. disusun rencana alih fungsi lahan; c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 menjelaskan Penggunaan dan pemanfaatan tanah harus memenuhi ketentuan dan syarat sebagai berikut : e. Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialih fungsikan. f. Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dialih fungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. g. Pengalih fungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan syarat: (1) Dilakukan kajian kelayakan strategis; (2) disusun rencana alih fungsi lahan; (3) dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan (4) disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialih fungsikan. Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, dilakukan atas dasar kesesuaian lahan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. paling sedikit tiga kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi; commit to user



b. paling sedikit dua kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak); dan c. paling sedikit satu kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi. Penyediaan lahan pertanian pangan sebagai pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sudah harus dimasukkan dalam penyusunan Rencana Program Tahunan, Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Program Jangka Panjang (RPJP) instansi terkait pada saat alih fungsi direncanakan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 yang diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, dalam Pasal 5 yang di dengan lahan untuk kepentingan umum adalah: a. Jalan umum, jalan tol, rel kereta api (diatas tanah, di ruang atas tanah, ataupun diruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi; b. Waduk, bendungan, irigasi, dan bangunan pengairan lainnya; c. Rumah sakit umum dan kesehatan masyarakat; d. Pelabuhan, Bandar udara, stasiun kreta api dan terminal; e. Peribadatan; f. Pendidikan atau sekolah; g. Pasar umum; h. Fasilitas pemakaman umum; i. Fasilitas keselamatan umum; j. Pos dan telekomunikasi; k. Sarana olah raga; l. Stasiun penyiaran radio, televise dan sarana pendukung lainnya; m. Kantor Pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan Negara asing, Perserikatan

Bangsa-Bangsa,

dan

atau

lembaga-lembaga

internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bansa; commit to user



n. Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan; o. Rumah susun sederhana; p. Tempat pembuangan sampah; q. Cagar alam dan cagar budaya; r. Pertamanan; s. Panti sosial; t. Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik. Tujuan daripada penyediaan lahan penganti yang untuk lahan pertanan teknis

yang dialih fungsikan adalah untuk menjamin

keberlangsungan lahan pertanian berkelanjutan yang dapat dimanfaatkan untuk menjaga hasil panen agar tidak berkurang. Lahan penganti tersebut berasal dari lahan pembukaan lahan baru, lahan bekas hutan, tanah rawa atau tanah terlantar, yang kemudian diubah menjadi ahan pertanian potensial baik secara irigasi maupun teknis agar lahan penganti tersebut terjamin kelangsungannya sebagai lahan pertanian beririgasi. Penyediaan lahan pengganti diharapkan dapan memberikan keuntungan bersama antara pemerintah maupun pihak yang menerima pengantian lahan tersebut serta tidak mempengaruhi pendapatan mauun hasil pertanian yang ada. Jangka waktu penyediaan lahan penganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialih fungsikan untuk kepentingan umum maupun infrastruktur dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulansetelah alih fungsi lahan dilakukan. Syarat teknis yang harus dipenuhi pemohon adalah : a. Tidak boleh mengorbankan kepentingan umum; b. Tidak boleh saling menganggu pengguna tanah sekitarnya; c. Memperhatikan asas keadilan; dan d. Memenuhi ketentuan perundang-undangan. Segala kewajiban yang harus dilakukan dalam proses penggantian lahan pertanian

menjadi

tanggung jawab commit to user

pihak

yang

melakukan



pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihfungsian, nilai investasi infrastruktur, kriteria, luas lahan yang dialihfungsikan, ganti rugi pembebasan lahan dan penggantian lahan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pemerintah kabupaten Sukoharjo saat ini menggunakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 sebagai dasar hukum dalam pengaturan lahan pertanian berkelanjutan dikarenakan belum adanya peraturan daerah mengenai kebijakan lahan pertanian berkelanjutan di wilayah Kabupaten Sukoharjo. 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. PP Nomor 1 Tahun 2011 dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dimana perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. PP Nomor 1 Tahun 2011 dibuat dengan bertujuan untuk mewujudkan dan menjamin tersedianya lahan pertanian pangan berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan kesejahteraan

pangan petani,

nasional,

meningkatkan

memberikan

kepastian

pemberdayaan

dan

berusaha

dan

tani

mewujudkan keseimbangan ekologis serta mencegah pemubaziran investasi infrastruktur pertanian. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. 5) Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2012 tentang Inisiatif

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Insentif Perlindungan

Lahan

Pertanian Pangan commit to user

Berkelanjutan.

Peraturan



Pemerintah ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang mengatur mengenai Insentif kepada Petani guna memberikan penghargaan kepada Petani. Sebagaimana telah dijelaskan dalam UndangUndang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan,

pengendalian

Lahan

Pertanian

Pangan

Berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui pemberian

Insentif.

Insentif

merupakan

bentuk

perhatian

dan

penghargaan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah terhadap Petani yang lahannya bersedia ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Insentif yang diberikan kepada Petani dapat berupa keringanan pajak bumi dan bangunan, pengembangan infrastruktur pertanian, pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul, kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi, penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, jaminan penerbitan sertipikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematik, dan penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi. Petani penerima insentif memiliki kewajiban diantaranya untuk memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukannya sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, mencegah kerusakan irigasi, menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah, mencegah kerusakan lahan, serta memelihara lingkungan. Berikut ini adalah beberapa pasal mengenai pemberian insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkrlanjutan : a. Pasal 2 : Pemberian Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bertujuan untuk: (1)

mendorong perwujudan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan; commit to user



(2)

meningkatkan upaya pengendalian alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

(3)

meningkatkan pemberdayaan, pendapatan, dan kesejahteraan bagi Petani; memberikan kepastian hak atas tanah bagi Petani; dan

(4)

meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan, pengembangan, dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan tata ruang.

b. Pasal 3 : Pemberian Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam: (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; (3) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan/atau (4) Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. c. Pasal 4 : Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya memberikan Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Petani. Penjelasan tujuan PP Nomor 12 Tahun 2012 dari pemberian Insentif terhadap Petani adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian. Sumber daya manusia pertanian sangat diperlukan guna meningkatkan hasil dan mutu produksi pertanian. Dengan adanya sumber daya manusia pertanian maka Petani mampu berinovasi menciptakan teknologi pertanian yang mampu menghasilkan produk pertanian yang berkualitas juga dalam kuantitas yang tinggi sehingga mampu memenuhi kebutuhan akan pangan secara nasional bahkan internasional. Disinsentif, yang dalam Peraturan Pemerintah ini disebut pencabutan Insentif, dilakukan apabila Petani sebagai penerima Insentif tidak melakukan kewajibannya dengan tidak melakukan commit to user



perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimilikinya dengan melanggar norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta apabila lahannya telah dialihfungsi. Pencabutan Insentif dikenakan secara bertahap dengan melalui pemberian peringatan tertulis, pengurangan pemberian Insentif, dan pencabutan Insentif. 6) PP Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayayan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

perlu

menetapkan

Peraturan

Pemerintah

tentang

Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam ketentuan umum PP Nomor 30 Tahun 2012 enjelaskan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bahwa Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selain bersumber sebagaimana dimaksud di atas dapat juga diperoleh dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha. Tujuan Berkelanjutan

Pembiayaan adalah

Perlindungan

menjamin

Lahan

tersedianya

Pertanian

Pangan

pendanaan

dalam

penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka mewujudkan implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan peraturan perundangundangan yang commit to user



diamanatkannya dalam rangka pencapaian kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Selanjutnya,

untuk

mewujudkan

dan

mengimplementasikan

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayayan Perlindungan

Lahan

Pertanian

Pangan

Berkelanjutan

ini

harus

memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada antara lain Undang- Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang pada

dasarnya

untuk

mengintegrasikan

dan

sinkronisasi

dalam

pelaksanaannya mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kabupaten/kota. Untuk memenuhi Pembiayaan sistem dan proses Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tersebut, ada 3 (tiga) hal utama yang perlu diatur dalam kebijakan Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yaitu: a. kegiatan-kegiatan yang perlu dibiayai terkait dengan perencanaan dan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, system informasi, serta perlindungan dan pemberdayaan Petani, yang merupakan bagian Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; b. sumber-sumber dan bentuk Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota terhadap kegiatan-kegiatan yang perlu dibiayai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan commit to user



c. penyelenggaraan Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 7) Permentan Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian; Permentan Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian dibuat untuk menindaklanjuti amanat Pasat 66 Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional,

perlu

menetapkan

Kriteria

Teknis

Kawasan

Peruntukan Pertanian; Pedoman teknis penggunaan dan pemanfaatan tanah menjadi pedoman dalam menyusun dan menerbitkan pertimbangan teknis pertanahan, dengan tetap memperlihatkan kekhususan karakteristik dan kondisi wilayah masing-masing. Latar belakang dari penerbitan Permentan Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian adalah untuk menenetapankan kawasan peruntukan pertanian. Penetapan kawasan peruntukan pertanian ini diperlukan untuk memudahkan dalam penumbuhan dan pengembangan kawasan pertanian berbasis agribisnis mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, pengolahan pasca panen dan pemasaran serta kegiatan pendukungnya secara terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan. Kriteria teknis peruntukan kawasan pertanian dimaksudkan sebagai dasar dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang peruntukan pertanian oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pernerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Kritenia teknis kawasan peruntukan pertanian bertujuan untuk mengembangkan kawasan pertanian sesuai dengan tingkat ketersediaan

air,

mempertahankan

kawasan

pertanian

secara

berkelanjutan, dan mendukung ketahan pangan. Manfaat penetapan kriteria peruntukan kawasan pertanian untuk: a. meningkatkan daya dukung lahan balk kawasan pertanian yang telah ada maupun melalui pembukaan Iahan baru untuk pertanian tanaman commit to user



pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan pendayagunaan investasi; b. meningkatkan sinergitas dan keterpaduan pembangunan lintas sektor dan sub sektor yang berkelanjutan; c. meningkatkan pelestarian dan konservasi sumber daya alam untuk pertanian dan mengendalikan alih fungsi lahan dan pertanian ke non pertanian agar ketersediaan lahan tetap berkelanjutan; d. membenikan kemudahan dalam mengukur kinerja program dan kegiatan penumbuhan dan pengembangan kawasan pertanian; e. mendorong tersedianya bahan baku industni hulu dan hilir dan/atau mendorong

pengembangan

sumber

energi

terbarukan,

dan

meningkatkan ketahanan pangan, kemandinian pangan dan kedaulatan pangan; f. menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan nasional dan daerah, melestarikan nilai sosial budaya dan daya tank kawasan perdesaan sebagal kawasan agropolitan dan agrowisata. Ruang Iingkup kriteria teknis kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan budidaya perkebunan, kawasan budidaya hortikultura dan kawasan budidaya perternakan. Permentan Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian menentukan Prinsip dasar pengembangan kawasan peruntukan pertanian dimana Kawasan peruntukan pertanian ditetapkan berdasarkan kesesuaian lahan dalam pengembangan komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Tipologi lahan kawasan pertanian berdasarkan kesesualan Iahan dan persyaratan agroklimat tersaji dalam tabel berikut :

commit to user



Tabel 3 : Tipologi lahan kawasan berdasarkan kesesuaian lahan dan persyaratan agroklirnat

Sumber : Permentan Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian Ketentuan penutup Permentan Nomor 41 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa Pedoman ini hendaknya dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan commit to user



pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat. Pedoman kriteria kawasan peruntukan pertanian

ini

bersifat

dinamis

dan akan dilakukan

penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan, kebijakan, dan teknologi yang berkembang di masyarakat. Penetapan kawasan peruntukan pertanian sebagai bagian dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan melalui Peraturan Daerah. 8) Permentan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Latar belakang dibuatnya Permentan Nomor 7 Tahun 2012 yaitu : a. bahwa tanah sebagai salah satu sumber daya alam, wilayah hidup, media lingkungan, dan faktor produksi termasuk produksi biomassa yang mendukung kehidupan manusia serta mahluk hidup lainnya harus dijaga dan dipelihara kelestarian fungsinya; b. bahwa meningkatnya kegiatan produksi pangan melalui pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus dilakukan sesuai dengan kriteria dan persyaratan penetapan; c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, 24 dan 32 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu menetapkan Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Dalam rangka perlindungan lahan pertanian pangan, telah ditetapkan Undang-Undang nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut UU PLPPB yang mengamanatkan 8 Peraturan Pemerintah yang harus disusun dan diterbitkan dalam 24 bulan sejak Undang-Undang tersebut diundangkan yang merupakan bagian operasional mengatur implementasi commit to user



Undang-Undang tersebut. Dengan memperhatikan substansi yang diamanatkan dan efisiensi, maka peraturan pemerintah yang akan disusun disederhanakan menjadi 4 Peraturan Pemerintah yaitu: Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Peraturan Pemerintah tentang Insentif Perlindungan

Lahan

Pertanian

Pangan

Berkelanjutan;

Peraturan

Pemerintah tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Peraturan Pemerintah tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Salah satu Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan adalah Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang kriteria, persyaratan dan tata cara penetapan kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta kriteria dan tata cara alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Maksud dan tujuan dari diterbitkannya Permentan Nomor 7 Tahun 2012 ini dimaksudkan sebagai dasar teknis pelaksanaan pelayanan bagi Pemerintah,

pemerintah

daerah

provinsi,

pemerintah

daerah

kabupaten/kota dalam penetapan kriteria dan persyaratan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berkeadilan dan dengan kepastian hukum bagi seluruh pihak termasuk memberikan perlindungan hukum bagi petani dan pelaku usaha pertanian. Sedangkan tujuannya untuk meningkatkan kelancaran pelayanan pelaksanaan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan Penetapan Kawasan Lahan, dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi: a. Kriteria dan Persyaratan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan. commit to user



b. Kriteria dan persyaratan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. c. Kriteria

dan

persyaratan

Lahan

Cadangan

Pertanian

Pangan

Berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur bahwa kriteria Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah: a. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan b. menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat setempat, kabupaten/kota, dan/atau nasional. Permentan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini kemudian dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

9) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2003 menetapkan beberapa kebijakan mengenai Norma

dan

Standar

Mekanisme

Ketatalaksanaan

Kewenangan

Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Ketetapan

dari

Peraturan

Menteri

Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2003 adalah : 1. Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah commit to user



Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini. 2. Norma

dan

standar

mekanisme

ketatalaksanaan

kewenangan

Pemerintah dibidang pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas : (1) pemberian ijin lokasi; (2) penyelenggaraan

pengadaan

tanah

untuk

kepentingan

pembangunan; (3) penyelesaian sengketa tanah garapan; (4) penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk kegiatan pembangunan; (5) penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee; (6) penetapan dan penyelesaian tanah ulayat; (7) pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; (8) pemberian ijin membuka tanah; (9) perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/ kota. 10) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031. Dasar dibuatnya Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 tahun 2011 adalah : a. untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo yang berdaya guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan serta dalam rangka

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat,

mewujudkan

dinamisasi dan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar daerah, dan antara pemeritah daerah dan masyarakat perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah; b. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo sudah tidak sesuai commit to user



dengan kebutuhan dan tantangan pengembangan wilayah sehingga perlu untuk disesuaikan; c. berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo; d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 20112031; Tujuan dari dibuatnya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2014 adalah Penataan ruang wilayah Kabupaten yang bertujuan mewujudkan Kabupaten yang bertumpu pada sektor pertanian, sektor industri ramah lingkungan dan pengembangan infrastruktur untuk peningkatan aksesibilitas. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka perlu adanya kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah yang dituangkan dlam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2014 yaitu Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah yang meliputi: a. kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang wilayah; b. kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah; dan c. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung produksi pertanian di Kabupten Sukoharjo meliputi: 1. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pertanian untuk meningkatkan produktifitas; 2. mencegah alih fungsi lahan pada sawah beririgasi teknis; 3. mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif pada lahan pertanian pangan berkelanjutan; commit to user



4. mengembangkan dan mensinergikan kegiatan budidaya perkebunan dengan kegiatan pertanian dan peternakan; Lahan pertanian di RTRW Kbupaten Sukoharjo masuk dalam kawasan budidaya yang termuar dalam pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 tahun 2011. Kawasan budidaya tersebut terdiri atas: a. kawasan peruntukan hutan produksi; b. kawasan hutan rakyat; c. kawasan peruntukan pertanian; e. kawasan peruntukan perikanan; f. kawasan peruntukan pertambangan; g. kawasan peruntukan industri; h. kawasan peruntukan pariwisata; i. kawasan peruntukan permukiman; dan j. kawasan peruntukan lainnya. Kawasan peruntukan pertanian diatur dalam Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 tahun 2011 yang menetapkan kawasan Peruntukan Pertanian sebagai berikut : 1) Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas: (1)Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan; (2)kawasan peruntukan hortikultura; (3)kawasan peruntukan perkebunan; dan (4)kawasan peternakan. 2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan terdiri atas: a.

pertanian lahan basah; dan

b.

pertanian lahan kering.

3) Pertanian lahan basah dengan luas kurang lebih 21.113 (dua puluh satu ribu seratus tiga belas) hektar meliputi: a. Kecamatan Kartasura; commit to user



b. Kecamatan Gatak c. Kecamatan Baki; d. Kecamatan Grogol; e.

Kecamatan Mojolaban;

f.

Kecamatan Polokarto;

g.

Kecamatan Sukoharjo;

h.

Kecamatan Bendosari;

i.

Kecamatan Nguter;

j.

Kecamatan Tawangsari;

k.

Kecamatan Weru; dan

l.

Kecamatan Bulu.

4) Pertanian lahan kering dengan luas kurang lebih 2.629 (dua ribu enam ratus dua puluh sembilan) hektar meliputi: a.

Kecamatan Sukoharjo;

b.

Kecamatan Bendosari;

c.

Kecamatan Nguter;

d.

Kecamatan Polokarto;

e.

Kecamatan Weru;

f.

Kecamatan Bulu; dan

g.

Kecamatan Tawangsari.

5) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo sudah ditetapkan pembagian luas daerah-daerah budidaya maupun kawasan perekonomian agar dalam penataan ruang sesuai dengan struktur dan pola ruang wilayah yang sudah ditentukan. Penetapan luasan ruang ini juga bertujuan untuk memuluskan rencana program lahan pertanian pangan berkelanjutan yang harus diakomodir dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo. commit to user



Tabel 4 : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo (PERDA No. 14 Tahun 2011) No

RTRW

Luas (ha)

%

1

Kawasan Hutan Lindung

309,97

0,63

2

Perlindungan Kawasan Bawahnya

16,27

0,03

3

Perlindungan setempat

893,14

1,82

4

Ruang terbuka hijau

175,98

0,36

5

Hutan produksi tetap

126,88

0,26

6

Pertanian

25.370,71

51,74

7

Permukiman

20.386,61

41,57

8

Industry

1.203,33

2,45

9

Pertambangan

26,85

0,05

10 Pariwisata

14,33

0,03

11 Kawasan cagar budaya

3,06

0,01

12 Peruntukan lainnya

74,18

0,15

13 Waduk

98,62

0,20

14 Sungai

337,62

0,69

49.037,54

100,00

Grand total

Sumber : Perhitungan luas Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Sukoharjo, Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011.

Dalam mengatur ketentuan perizinan di Kabupaten Sukoharjo, diatur dalam Pasal 67 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 tahun 2011, yaitu :

commit to user



a. Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini. b. Ketentuan perizinan merupakan perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang. c. Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh instansi pemerintah yang berwenang. d. Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut e. prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. f. Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. g. Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar batal demi hukum. h. Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh pemerintah daerah. i. Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin. j. Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak. k. Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. l. Jenis perizinan terkait dengan pemanfaatan ruang meliputi: (1)

Izin prinsip;

commit to user



(2)

Izin lokasi;

(3)

Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT);

(4)

IMB; dan

(5)

Izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Izin alih fungsi lahan dalam pengaturannya termasuk kedalam izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT). Selanjutnya dalam Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 menjelaskan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) adalah izin yang diberikan kepada pengusaha untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan kriteria batasan luasan tanah lebih dari 5.000 (lima ribu) m², ketentuan lebih lanjut mengenai izin penggunaan pemanfaatan tanah akan diatur dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 Tahun 2011 yakni Izin Perubahan Penggunaan Tanah. Kabupaten Sukoharjo belum memiliki peraturan yang khusus yang mengatur mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Berdasar asas kepastian hukum adalah aspek penting dalam peraturan perundang-undangan dan untuk menciptakan keadilan pada setiap kebijakan penyelenggaraan Negara. Kebijakan

perlindungan Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sukoharjo di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 sebagai dasar kepastian hukum. Sementara itu aturan hukum mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Sukoharjo masih dibahas di tingkat SKPD dan masih disusun pada tahun 2014 dan baru akan dibahas pada tahun 2015, SKPD terkait adalah Dinas Pertanian . Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 tahun 2011 menetapkan kawasan pertanian tanaman pangan oleh pemerintah daerah Sukoharjo sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas kurang lebih 24.742 (dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh dua) hektar. commit to user



Sehingga lahan pertanian atau sering disebut dengan Sawah lestari itu artinya lahan sebagai zona hijau dan tidak dapat dialih fungsikan. Ketentuan peralihan dalam Pasal 94 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 tahun 2011menyebutkan : a. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini. b. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka : (1) izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; (2) izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan: i.

untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

ii.

untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; dan

iii.

untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.

c. pemanfaatan ruang di Kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; commit to user



d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan. 11) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 Tahun 2011 yakni Izin Perubahan

Penggunaan Tanah Penetapkan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Ruang bertujuan untuk memenuhi ketentuan Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2011 ini memuat mengenai Ketentuan Perizinan dan perubahan penggunaan tanah di wilayah Kabupatan Sukoharjo. Ketentuan dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk kegiatan pembangunan fisik dan/atau untuk keperluan lain wajib memperoleh izin pemanfaatan ruang dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Selanutnya dalam Pasal 3 memuat ketentuan mengenai Izin pemanfaatan ruang dapat diberikan untuk : a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang; b. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan c. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas Izin alih fungsi lahan dalam pembahasan ini termasuk dalam kriteria izin yang tercantum dalam Pasal 4 Huruf (d) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 Tahun 2011 yakni Izin Perubahan Penggunaan Tanah, yang dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) Izin perubahan penggunaan tanah adalah izin pemanfaatan ruang yang wajib dimiliki orang atau badan yang akan melaksanakan kegiatan yang akan mengubah peruntukan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian dengan commit to user



batasan keluasan 1 (satu) hektar. Pengaturan mengenai tata cara pemberian izin perubahan penggunaan tanah diatur dalam Pasal 30 yaitu : a.

Permohonan izin perubahan penggunaan tanah diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.

b.

Melengkapi Persyaratan izin perubahan penggunaan

c.

Permohonan izin perubahan penggunaan tanah dikaji secara teknis oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

d.

Permohonan izin harus sesuai dengan format yang ditentukan oleh Pemerintahan Sukoharjo yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Dalam Pasal 33 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 Tahun 2011 dijelaskan cara dan alas Izin pemanfaatan ruang dapat dicabut yaitu apabila : a.

atas permintaan pemegang izin;

b.

data yang dilampirkan sebagai persyaratan tidak sama dengan keadaan yang sebenarnya;

c.

adanya kepindahan tempat usaha ke lokasi lain yang dikehendaki pemegang izin;

d.

menelantarkan tanah yang sudah memperoleh izin;

e.

melakukan kegiatan pembangunan diluar ketentuan izin yang telah ditetapkan; dan/atau

f.

tidak mengindahkan peringatan yang diberikan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin.

Pengaturan mengenai izin alih fungsi lahan untuk mewujudkan dan melindungi lahan pertanian berkelanjutan saat ini sudah cukup memadai. Adanya program-program yang terstruktur, kriteria dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang jelas, dialokasikannya luas minimum lahan pertanian berkelanjutan dan adanya kriterian pemberian izin alih fungsi commit to user



lahan yang cukup melidungi lahan pertanian berkelanjutan. Dalam peraturan saat ini Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan yang dilindungi dan dilarang dialihfungsikan akan tetapi lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak secara mutlak tidak dapat dialih fungsikan. Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan masih dpat terjadi dimana hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana. Namun, untuk menjaga dan melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan Penyediaan lahan pengganti dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan. Dalam hal alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan karena terjadi bencana, lahan pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Kabupaten Sukoharjo merespon mengenai bagaiman pentingnya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031. Dalam perencanaan pembangunan dan tata ruang,Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo mempunyai tujuan mewujudkan Kabupaten yang bertumpu pada sektor pertanian, sektor industry ramah lingkungan dan pengembangan infrastruktur untuk peningkatan aksesibilitas. Sektor pertanian termasuk dalam sektor budidaya dalam RTRW Kabupaten Sukoharjo. Dalam melindungi lahan pertanian

pangan

berkelanjutan

Pemerintahan

Kabupaten

sukoharjo

menetapkan luasan Pertanian lahan basah dengan luas kurang lebih 21.113 (dua puluh satu ribu seratus tiga belas) hektar dan Pertanian lahan kering dengan luas kurang lebih 2.629 (dua ribu enam ratus dua puluh sembilan) hektar. Ketentuan Perizinan diatur dalam Pasal 67 Perda Kabupaten Sukoharjo No. 14 Tahun 2011 yang kemudian mengnenai izin pemanfaatan ruang diatur dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 Tahun 2011 yakni Izin Perubahan Penggunaan Tanah. Izin pemanfaatan ruang diberikan untuk menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan commit to user



zonasi dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang dan melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas. Dalam hal ini kriterian pemberian izin alih fungsi lahan di Kabupaten Sukoharjo berfungsi untuk mengarahkan pembangunan dan penataan ruang wilayah agar sesuai dengan peta dan pola ruang wilayah Kabupaten Sukoharjo serta untuk menjamin kelangsungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan agar tidak dialih fungsikan tanpa izin dari Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo.

C.

Pelaksanaan izin alih fungsi lahan di Kabupaten Sukoharjo menurut Peraturan Perundang-Undangan. Penunjukan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam kewenangan mengatur dan menentukan kebijakan pertanahan diatur dalam

Pasal 46

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disebutkan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada: 1.

bupati/walikota dalam hal lahan yang dialihfungsikan dalam 1 (satu) kabupaten/kota;

2.

gubernur setelah mendapat rekomendasi bupati/walikota dalam hal lahan yang dialihfungsikan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; atau

3.

Presiden setelah mendapat rekomendasi bupati/walikota dan gubernur dalam hal lahan yang dialihfungsikan lintas provinsi.

Usulan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelnjutan disampaikan setelah mendapat persetujuan Menteri. commit to user



Urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan pemerintahan daerah dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo, yaitu meliputi : 1. pendidikan; 2. kesehatan; 3. lingkungan hidup; 4. pekerjaan umum; 5. penataan ruang; 6. perencanaan pembangunan; 7. perumahan; 8. kepemudaan dan olahraga; 9. penanaman modal; 10. koperasi dan usaha kecil dan menengah; 11. kependudukan dan catatan sipil; 12. ketenagakerjaan; 13. ketahanan pangan; 14. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 15. keluarga berencana dan keluarga sejahtera; 16. perhubungan; 17. komunikasi dan informatika; 18. pertanahan; 19. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 20. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; 21. pemberdayaan masyarakat dan desa; 22. sosial; 23. kebudayaan; 24. statistik;

commit to user



25. kearsipan; dan 26. perpustakaan. Dalam poin 5, 13 dan 18 adalah kebijakan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pemberian izin alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dan kebijakan tata ruang dan pemetaan wilayah daerah. Perda No. 14 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo dalam mengatur mengenai Ketentuan Perizinan pada Pasal 67 ayat (3) menyebutkan Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh instansi pemerintah yang berwenang. Selanjutnuya kewenangan pemberian izin tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 Tahun 2011 Tentang

Izin

Pemanfaatan

Ruang

yang

menunjuk

Kantor

Bagian

Pemerintahan Sekertariat Daerah Kabupaten Sukoharjo merupakan badan pelaksana pemberi izin alih fungsi lahan atau izin perubahan penggunaan tanah. Dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 Tahun 2011 menjelaskan ketentuan perizinan dimana setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk kegiatan pembangunan fisik dan/atau untuk keperluan lain wajib memperoleh izin pemanfaatan ruang dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Selanjutnya para pemohon yang berkeinginan untuk menrubah penggunaan tanah dari tanah pertanian ke non pertanian harus mengajukan permohonan izin perubahan tanah secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Sekertariat Daerah, yang kemudian akan diproses lebih lanjut sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Bupati Sukoharjo. Pelaksanaan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di Kabupaten Sukoharjo di dasarkan dari Pasal 68, Pasal 69, pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 72 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 yang selanjutnya untuk memenuhi ketentuan mengenai izin Pemanfaatan Ruang pada PERDA Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 tahun commit to user



2011 tersebut diterbitkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang. Pemohon izin penggunaan pemanfaatan tanah permohonannya akan dikaji secara teknis oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo. Pasal 16 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang menjelaskan izin perubahan penggunaan tanah adalah izin pemanfaatan ruang yang wajib dimiliki orang atau badan yang akan melaksanakan kegiatan yang akan mengubah peruntukan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian dengan batasan keluasan 1 (satu) hektar, 1 (satu) izin perubahan penggunaan tanah berlaku untuk 1 (satu) lokasi tanah. Bupati Kabupaten Sukoharjo melalui Bagian Pemerintahan Sekertariat Daerah berwenang memberikan izin alih fungsi lahan. Bupati selaku pemberi izin sebelum memutuskan memberikan izin atau menolak izin perubahan penggunaan tanah mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Sukoharjo (BKPRD). Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Sukoharjo dibentuk oleh Bupati

Sukoharjo

dengan

Keputusan

Bupati

Sukoharjo

Nomor

:

650.05/220/2012 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian di ubah menjadi Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 690.05/1283/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 650.05/220/2012 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Sukoharjo. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Sukoharjo bertugas melakukan koordinasi penataan ruang daerah Kabupaten Sukoharjo dengan dibantu oleh Sekertaris Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Sukoharjo, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Sukoharjo, dan Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Sukoharjo.

commit to user



Tabel 5. Susunan Kelompok Kerja Pemanfaatan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Sukoharjo No

1

JABATAN / INSTANSI

Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas

KEDUDUK AN DALAM POKJA Ketua

Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo 2

3

Kepala Bagian Hukum pada Sekertariat

KETERANGAN

Mengkoordinir seluruh kegiatan

Wakil Ketua

Bertanggung

Daerah Kabupaten Sukoharjo;

jawab sesuai

Kepala Seksi Pengendalian Ruang pada

bidangnya.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Sekertaris

Sukoharjo;

Bertanggung jawab dalam kesekertariatan.

4

5

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan

Anggota

Bertanggung

Hortikultura pada

jawab sesuai

Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo;

bidangnya.

Kepala Bidang Penegaan Perundang-

Anggota

Bertanggung

Undangan Daerah pada Satuan

jawab sesuai

PolisiPamong Praja Kabupaten

bidangnya

Sukoharjo; 6

Kepala Sub Bidang Penerapan Sistim

Anggota

Bertanggung

Manajemen dan Laboratorium

jawab sesuai

Lingkungan pada Badan Lingkungan

bidangnya

Hidup Kabupaten Sukoharjo; 7

Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan

Anggota

Bertanggung

Parasarana Wilayah pada Badan

jawab sesuai

Perencanaan dan Pembangunan Daerah

bidangnya

Kabupaten Sukoharjo; 8

Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah

Anggota

Bertanggung

dan Kawasan Tertentu pada Kantor

jawab sesuai

Pertanahan Nasional Kabupaten

bidangnya

commit to user



Sukoharjo 9

Kepala Sub bagian Pertanahan pada

Anggota

Bertanggung

Bagian Pemerintahan Sekertariat Daerah

jawab sesuai

Kabupaten Sukoharjo

bidangnya

Sumber : Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 690.05/1283/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 650.05/220/2012 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Sukoharjo. Badan

Kooordinasi

Penataan

Ruang

Daerah

Kabupaten

Sukoharjo

mempunyai tugas dalam memberikan pertimbangan teknis mengenai lahan yang dimohonkan untuk di ajukan perizinan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian dengan pertimbangan zonasi lahan yang dimohonkan dan dampak lingkungan yang akan terjadi. Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar batal demi hukum. Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencanatata ruang wilayah, dibatalkan oleh pemerintah daerah. Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin pemanfatan ruang yang sudah sesuai dengan prosedur yang benar, dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin. Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak. Ketentuan perizinan sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan peraturan. perundang-undangan. commit to user



Pelaksanaan izin perubahan penggunaan tanah di Kabupaten Sukoharjo dalam Pasal 33 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 Tahun 2011 mencantumkan kriterian izin yang dapat di cabut. Izin pemanfaatan ruangyang dapat dicabut apabila : 1. atas permintaan pemegang izin; 2. data yang dilampirkan sebagai persyaratan tidak sama dengan keadaan yang sebenarnya; 3. adanya kepindahan tempat usaha ke lokasi lain yang dikehendaki pemegang izin; 4. menelantarkan tanah yang sudah memperoleh izin; 5. melakukan kegiatan pembangunan diluar ketentuan izin yang telah ditetapkan; dan/atau 6. tidak mengindahkan peringatan yang diberikan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin. Berdasarkan teori sistim hukum yang dikemukakan oleh Fuller, pertauran mengenai izin alih funsi lahan/izin pemanfaatan lahan di Kabupaten Sukoharjo sudah sesuai dengan kedelapan asas-asas yang ada. Peraturan mengenai izin alih fungsi lahan di Kabupaten Sukoharjo diatur oleh Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang yang mana peraturan tersebut menjadikan peraturan diatasnya sebagai acuan dan dibuat sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ada serta tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lain agar tercipta

suatu

peraturan hukum positif tertulis yang sinkron dan serasi dengan peraturan lainnya mengenai izin alih fungsi lahan untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Sukoharjo. Selain itu di buatnya peraturan hukum positif tertulis bertujuan agar terciptanya kepastian hukum dan sesuai asas legalitas dalam suatu peraturan.

commit to user



Table 6. Rekapitulasi Perubahan Penggunaan Tanah Kabupaten Sukoharjo. NO

Penggunaan Tanah

Luas Pengguanaan Tanah (Ha) Th 2006

Th 2012

Perubahan Penggunaan Tanah Luas (Ha)

% Wilayah

Ratarata/Th

1

Sawah Irigasi 1xpadi

4.349,00

4.345,82

-3,19

-0,01

-0,64

2

Sawah Irigasi 2xpadi

21.922,62

21.647,20

-275,42

-0,56

-55,08

3

Tegalan

4.239,88

4.218,25

-21,63

-0,04

-4,33

4

Kebun Campuran

845,96

823,10

-22,86

-0,05

-4,57

5

Kuburan

96,32

96,32

-

-

00

6

Perumahan

249,60

372,89

123,30

0,25

24,66

7

Terminal

00,00

6,38

6,38

0,01

-1,28

8

Pemukiman/Kampung

1.528,81

15.388,13

129,32

0,26

25,86

9

Industri

289,97

355,11

65,14

0,13

13,03

10

Lapangan

85,05

85,05

-

-

00

11

Tanah Kosong

51,52

51,52

-

-

00

12

Perkebunan

805,98

805,98

-

-

00

13

Peternakan

29,50

29,50

-

-

00

14

Semak

56,56

55,51

-1,05

-0,0021

-0,21

15

Hutan

320,54

320,54

-

-

00

16

Waduk

98,62

98,62

-

-

00

17

Sungai

337,62

337,62

-

-

00

Jumlah

49.037,54

49.037,54

-

-

-

Sumber : hasil analisis kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, 2012. commit to user



Pengaturan izin mengenai pemanfaatan tanah bertujuan agar terciptanya asas kepastian hukum (Rechtssicherheit), asas kemanfaatan (Zweckmassigkeit) dan asas keadilan (Gerechtigkeit) dalam pemberian izin pemanfaatan tanah yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Tanah. Ketiga asas tersebut sangat diperlukan dalam menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut dimana hal ini perlu adanya sosialisasi lebih intens kepada masyarakat agar masyarakat lebih sadar hukum. Peraturan hukum akan lebih efektif apabila ada sanksi yang mengikutinya. Sanksi administratif yang diberlakukan di kabupaten Sukoharjo didukung oleh sanksi pidana apabila sanksi aministratif tersebut belum membuat jera pelaku pelangaran. Sanksi administratif berupa pencabutan izin dan penanguhan izin. Sanksi pidana pelangaran alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan diatur dalam

Ketentuan pidana Pasal 92 ayat (1)

Peraturan Daerah Kabuparen Sukoharjo Tahun 2011 tentang RTRW dimana Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 79 huruf (a) dalam pemanfaatan ruang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 72 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yaitu : 1. Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 2. Orang perseorangan yang tidak melakukan kewajiban mengembalikan keadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). commit to user



3.

Dalam hal perbuatan pelanggaran dilakukan oleh pejabat pemerintah, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diancamkan.

D. Pelaksanaan Prosedur Izin Alih Fungsi Lahan Di Wilayah Kabupaten Sukoharjo menurut Prinsip-Prinsip Birokrasi Weber. Birokrasi

adalah

keseluruhan

organisasi

pemerintah,

yang

menjalankan tugas-tugas negara dalam berbagai unit organisasi pemerintah di bawah departemen dan lembaga-lembaga non departemen, baik di pusat maupun di daerah, seperti di tingkat propinsi, kabupaten, kecamatan, maupun desa atau kelurahan. Syamsul Ma’arif, 2013: 4). Mekanisme pelaksanaan prosedur izin alih fungsi lahan di wilayah Kabupaten Sukoharjo mengacu pada peraturan-peraturan di atsanya bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Pemanfaatan Ruang. Menurut undang-undang dan peraturan yang ada sekarang, izin alih fungsi lahan di Kabupaten Sukharjo sudah sesuai dan sejalan dengan ketentuan perizinian yang ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Pasal 67 PERDA 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo menjelaskan Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini. Ketentuan perizinan merupakan perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan

harus

dimiliki

sebelum

pelaksanaan

pemanfaatan ruang. Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh instansi pemerintah yang berwenang.

commit to user



Pelaksanaan Prosedur Izin Alih Fungsi Lahan Di Wilayah Kabupaten Sukoharjodiatur khusus oleh Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 Tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Ruang. Mekanisme pengajuan perizinan Perubahan Penggunaan Tanah diatur dalam Pasal 30 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 Tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Ruang, yaitu : 1.

Permohonan izin perubahan penggunaan tanah diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.

2.

Persyaratan izin perubahan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a.

foto copy kartu tanda penduduk pemohon;

b.

foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon;

c.

foto copy akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;

d.

gambar kasar letak tanah/denah letak tanah yang dimohon;

e.

foto copy bukti kepemilikan tanah yang akan diperoleh;

f.

foto copy surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB) dari tanah yang direncanakan akan diperoleh;

g.

uraian rencana pemanfaatan lahan;

h.

site plan;

i.

rekomendasi teknis tata ruang dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD); rekomendasi teknis Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah diperoleh di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) bidang Tata Ruang . Rekomendasi teknis dibutuhkan untuk mengetahui apakah lahan yang diajukan permohonan izin alih fungsi tanah tersebut berada pada zona pertanian atau zona pemukiman. Dalam peta RTRW kabupaten Sukoharjo sudah ditentukan lokasi zonasi-zonasi yang boleh atau tdaknya dilakukan alih fungsi lahan. Dalam proses commit to user



pemberian rekomendasi teknis tata ruang dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) membutuhkan waktu 7 hari sampai 10 hari masa kerja. Syarat formal rekomendasi teknis dari DPU 1) Menyerahkan foto kopi Sertifikat tanah; 2) Menyerahkan foto kopi identitas; 3) Peta lokasi tanah 4) Akte pendirian perusahaan (apabila diajukan oleh PT/Badan hukum) 5) Surat pernyataan kegiatan 6) Surat kuasa bilamana diperlukan; 7) Uraian kesehatan dan dampak yang ditimbulkan; 8) Mengisi blangko formulir. j.

pertimbangan

teknis

pertanahan

dari

Kantor

Pertanahan

Kabupaten Sukoharjo; Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo bertugas sebagai seksi pengaturan dan penataan pertanahan. Pertimbangan teknis pertanahan diproses dalam kurun waktu 7 hari sampai 10 hari masa kerja. k.

surat pengantar Lurah/Kepala Desa yang diketahui Camat untuk pengurusan izin pemanfaatan ruang dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

l.

Permohonan izin perubahan penggunaan tanah dikaji secara teknis oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Mekanisme pemberian izin : 1) Setelah blangko permohonan diserahkan dan diterima oleh sekertaris secara periodik dilakukan pembahasan; commit to user



2) Bersama oleh anggota Pokja dalam pembahasan ada beberapa lokasi yang perlu ditinjau; 3) Diperlukan rekomendasi dari instansi terkait yang diperlukan 4) Berita acara hasil siding harus ditanda tangani anggota pokja; 5) Berita acara tersebut menjadi bahan penerbitan rekomendasi ketua BKPRD. Dengan ketentuan : 1) Pemanfaatan ruang harus mengacu pada RTRW 2) Pokja dalam proses pembahasan permohonan acuan utama RTRW 3) Apabila dalam rapat pokja tidak dapat diambil keputusan bersama terhadap permohonan, maka akan dilaporkan oleh ketuan BKPRD untuk dibahas. (dalam rabes dapat diputus /tidak oleh semua anggota BKPRD) 4) Pleno yang menyelenggarakan adalah sekertariat bukan pokja lagi 5) Dari sidang pleno, dihasilkan kebijakan yang diambil dan diberikan bilamana dalam siding tersebut berjalan buntu maka diperlukan melakukan konsultasi di BKPRD provinsi. h.

Permohonan izin harus mengisi blangko permohonan dengan format sebagaimana yang ditetapkan dalan peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2011 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

commit to user



Gambar 3. Peta Pola Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo

Sumber : Kantor DPU Kabupaten Sukoharjo Setelah mendapat keputusan permohonan izin perubahan penggunan tanah terebut disetujui maka pemohon harus segera mendaftarkan ke Kantor pertanahan Kabupaten Sukoharjo untuk perubahan penggunan tanah. Pemohon akan dikenakan biyaya administrasi. untuk permohonan izin perubahan pengunaan lahan. commit to user



Gambar 4. Daftar Biaya Pendaftaran Tanah

Sumber : www.portaldaerah.bpn.go.id Pemohon akan dikenakan biyaya administrasi. untuk permohonan izin perubahan pengunaan lahan. sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran commit to user



Negara Republik Indonesia Nomor 5100). Setelah melakukan pendaftaran dan pembayaran biaya administrasi selanjutnya Kantor pertanahan Kabupaten Sukoharjo akan menerbitkan sertifikat tanah perubahan lahan pertanian ke non pertanian. Kantor pertanahan Kabupaten Sukoharjo selanjutnya mencatat dan melakukan monitoring terhadap Izin Perubahan Penggunan Tanah tersebut yang kemudian setiap triwulan dibuat laporan monitoring Izin Perubahan Penggunan Tanah. Pada pelaksanaan izin alih fungsi lahan di kabupaten Sukoharjo, peraturan mengenai pemberian izin sudah berlangsung dan mengikat bagi semua pemohon yang ingin mengajukan izin alih fungsi lahan di kawasan Kabupaten Sukoharjo. Hal ini demi terciptanya prinsip validitas hukum yang baik dimana norma hukum tersebut harus dipatuhi dan ditegakkan. Menurut Hans Kelsen untuk menilai apakah peraturan perundangundangan dapat mendorong alih pengetahuan digunakan indikator validitas kewajiban hukum dan sanksi. Pada peraturan di Kabupaten Sukoharjo inikator validitas tersebut sudah ada dan diberikan kepada setiap individuindividu yang terhadap perbuatannya sanksi dilekatkan di dalam norma hukum tersebut. Menurut teori birokrasi, pelaksanaan izin alih fungsi lahan di Kabupaten Sukoharjo ini sudah sesuai dengan teori birokrasi Max Weber dan melalui alur birokrasi yang tersusun rapi dan terstruktur,yaitu: 1.

Adanya suatu struktur hirarki, termasuk pendelegasian wewenang dari atas ke bawah dalam organisasi, Dalam Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo mempunyai struktur kerja yang baik, dimana pemimpin (superordinat) mempraktekkan kontrol atas bawahan (subordinat). Bupati Sukoharjo selaku pemimpin (superordinat), mengkoordinir dan memberikan tugas kepada bawahan (subordinat) atau serangkaian posisi-posisi jabatan, yang masingmasing memiliki tugas dan tanggungjawab yang tegas. Tugas bawahan commit to user



(subordinat) dalam pemberian izin alih funfsi lahan yaitu dalam memberikan rekomendasi-rekomendasi teknis dalam pemberian izin alih fungsi lahan yang kemudian diputuskan oleh Bupati Kabupaten Sukoharjo apakah permohonan izin tersebut diberikan atau ditolak. 2. Adanya serangkaian posisi-posisi jabatan, yang masing-masing memiliki tugas dan tanggungjawab yang tegas. serangkaian posisi-posisi jabatan, yang masing-masing memiliki tugas dan tanggungjawab yang tegas sudah jelas di tentukan dalam Keputusan Bupati Nomor : 650. 05/220/2012 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian diubah dengan

Keputusan Bupati Nomor : 690.

05/1283/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 650. 05/220/2012 Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Sukoharjo (BKPRD). Tim BKPRD terdiri dari dinas-dinas di Kabupaten Sukoharjo yang mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan bagian masing-masing dinas dalam memberikan pertimbangan teknis mengenai izin alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. 3.

Adanya peraturan dan regulasi yang mengatur pelaksanaan izin alih fungsi lahan. Dalam mengkoordinasikan proses menetapan dan perencanaan ruang serta pemberian izin pemanfaatan ruang perlu adanya aturan-aturan, regulasi-regulasi, dan standar-standar formal yang mengatur tata kerja organisasi dan tingkah laku para anggotanya. Regulasi peraturan diatur dalam kebijakan izin alih fungsi lahan

di kabupaten Sukoharjo

mengacu pada beberapa peraturan terkait, yaitu : Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindunggan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang commit to user



Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, PP Nomor 12 Tahun 2012 tentang Inisiatif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan,

PP

Nomor

30

Tahun

2012

tentang

Pembiayayan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Permentan Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian, Permentan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan

Pertanian

Pangan

Berkelanjutan,

Permen

Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, PERDA Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 Tahun

2011 Tentang Izin

Pemanfaatan Ruang . peraturan-peraturan tersebut berfungsi sebagai dasar kebijakan pemberian izin alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Selain itu perlu adanya kontrol pembatasan pemberian izin alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, apabila tidak dilakukan kontrol pembatasan, berakibat pada akumulasi kekuatan absolut di tangan superordinat. Sebagai kontrol dari pemberian izin tersebut maka diterbitkan Peraturan Daeran Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Daerah Kabupaten Sukoharo Tahun 2011-2031 yang mengatur mengenai pengalokasian kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan yaitu terdiri atas pertanian lahan basah dengan luas kurang lebih 21.113 (dua puluh satu ribu seratus tiga belas) hektar dan pertanian lahan kering dengan ketentuan luas kurang lebih 2.629 (dua ribu enam ratus dua puluh sembilan) hektar. commit to user



4.

Adanya personel yang secara teknis memenuhi syarat yang dipekerjakan atas dasar karir, dengan promosi yang di dasarkan pada kualifikasi dan penampilan. Dalam birokrasi di Kabupaten Sukoharjo, penempatan pegawai sesuai dengan bidangnya sudah dilakukan, dimana ada kualifikasi penetapan maupun penerimaan pegawai sejak awal sebelum bekerja dalam suatu instansi pemerintahan serta dalam pembentukan tim-tim atau suatu badan pemerintahan ditunjuk sesuai dengan keahlian dan bidangnya. Dalam kebijakan penataan ruang dan pemberian izin alih fungsi lahan, dibentuk sesuai kualifikasi dan keahlian pada masing-masing bidang dimana masing-masing bidang memiliki tugas dan wewenag tersendiri dan Bertanggung jawab sesuai bidangnya.

commit to user



Diagram penyelenggaraan penatagunaan tanah Ijin/rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah yang ada

Tidak sesuai

Hak tidak diberikan

sesuai

Hak dapat diberikan

Rencana tata ruang Kondisi penguasaan, penggunaan danpemanfaatan tanah yang telah ada

Pemegang ha katas tanah wajib menggunakan, memanfaatkan, memelihara dan mencegahkerusakan tanah sesuai persyaratan PTPGT/PTP

sesuai

Tidak sesuai

Hak atas tanah tetap diakui Penggunaan dan pemanfaatan tanah tidak dapat dikembangkan Terdiri dari

Penggunaan dan pemanfaatan tanah “disesuaikan”

Penyelenggaraan penatagunaan tanah

Penetapan rencanakegiatan penatagunaan tanah

Dilaksanakan melalui

Terdiri dari

3.

Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota debgan keterangan 1. Adanya partisipasi masyarakst; 2. Memperhatikan hak kepentingan masyarakat, kebijakanpenatagunaan tanah dan investasi pembangunan. 3. disosialisasikan

Pelaksanaan kegiatan penatagunaan tanah

melalui

Oleh pemegang ha katas tanah dengan memperhatikan pedoman,standar dan kriteria teknis yang disusun oleh Pemda Kabupaten/Kota

1. 2.

Penataan kembali, kemitraan, penyerahan hak, pelepasan hak

Penguasaan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang

Evaluasi

commit to user

Inventarisasi Pembuatan neraca penggunaan tanah Penetapan pola penyesuaian

Masyarakat yang melaksanakan diberikan insentif

Masyarakat yang belum melaksanakan diberikan disinsentif

Sumber : Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sukoharjo Tahun 2011 commit to user

Recommend Documents