1.1.
Latar Belakang. Dalam kontek Program Pembangunan Sektor Sanitasi Indonesia (ISSDP),
sanitasi didefinisikan sebagai tindakan memastikan pembuangan tinja, sullage dan limbah padat agar lingkungan rumah dan sekitar menjadi bersih dan sehat. Pasokan air bersih, penyaluran air limbah and fasilitas pengolahan air limbah, dan layanan pembuangan limbah padat dan drainase yang mencukupi di daerah perkotaan ditujukan untuk memberikan layanan sanitasi yang baik untuk masyarakat. Tujuan ISSDP adalah untuk membantu Pemda dalam mengembangkan peningkatan yang ditargetkan untuk penyediaan layanan sanitasi perkotaan, dengan fokus pada penyusunan kerangka kerja penyediaan layanan sanitasi yang berkelanjutan untuk masyarakat miskin. Untuk tujuan ini, ISSDP mendukung perubahan kelembagaan untuk menjamin koordinasi yang efektif antara pembuatan kebijakan dan perencanaan. Sesuai UU 32/2004, sektor sanitasi menjadi urusan wajib Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas staf Pemerintah Kabupaten/Kota agar mampu membuat peta kondisi sanitasi, merancang kebutuhannya, implementasi, operasi dan pemeliharaan, serta monitoring dan evaluasi. Hal ini menimbulkan kebutuhan adanya peningkatan kapasitas dari staf Pemerintah Kota/Kabupaten untuk mampu membuat peta kondisi sanitasi, merancang kebutuhannya, implementasi, operasi dan pemeliharaan, serta monitoring dan evaluasi. Usaha peningkatan kondisi sanitasi di Indonesia boleh dikatakan mulai ditangani secara serius sejak tahun 1980 dengan dicanangkannya “Dekade Air Bersih dan Sanitasi 1980 – 1990 di perdesaaan dimana sektor sanitasi, terutama sub-sektor persampahan, mendapatkan perhatian yang setara dengan sector lainnya. Proyek-proyek tersebut bersifat “top-down” dengan inisiatif dan dukungan pendanaan sebagian besar dari Pemerintah Pusat. Strategi Sanitasi Kabupaten Pasaman. ( Refisi 2012 )
I.1
Perencanaan pembangunan sanitasi harus dilakukan secara terintegrasi dan komprehensif dan diharapkan dapat dicapai melalui penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) yang merupakan instrumen untuk meningkatkan perencanaan dan implementasi kegiatan sanitasi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan sanitasi Kabupaten. Dalam konteks yang lebih luas, SSK adalah suatu langkah penting dalam pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) bagi Indonesia, khususnya tujuan ke-7c, yaitu berkurangnya separuh dari jumlah penduduk Indonesia yang tidak memiliki akses berkelanjutan kepada air minum dan sanitasi dasar pada tahun 2015. Sanitasi merupakan isu krusial yang masih belum menjadi prioritas hampir di banyak daerah. Dampak sanitasi yang buruk sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan dan kesehatan masyarakat serta berimplikasi pada banyaknya biaya tanpa disadari oleh banyak pihak. Sehingga membiarkan sanitasi sebagai “bussiness as usual”menjadi keniscayaan sehingga perlu diintervensi dan didorong agar bisa menempatkan masyarakat menjadi lebih berkualitas. Berdasarkan laporan “Progress on Sanitation and Drinking Water, Update 2010" yang dirilis oleh WHO-Unicef (2010), menyatakan bahwa dari 1,1 Milyar penduduk dunia yang masih Open Defecation Practice (BABS), Indonesia adalah penyumbang kedua dibawah India dan diatas China yang berada diurutan ketiga. Tindakan buang air besar sembarangan itu menyebabkan kerugian kurang lebih Rp.56 triliun per tahun. Angkanya dihitung dari orang produktif yang sakit, gaji yang hilang, biaya rumah sakit, biaya pengobatan, dan dikalikan dengan pendapatan perkapita. Hingga kini, banyak kalangan yang berpikir bahwa perekonomian
akan
meningkat
bila
infrastruktur
dibangun,
padahal
pertumbuhan ekonomi tidak akan banyak berarti bila masyarakat sakit. Sanitasi selalu dan biasanya erat berkaitan dengan masalah tingkat pendidikan, tingkat kemiskinan, kepadatan penduduk, daerah kumuh dan berujung pada kesehatan lingkungan. Sanitasi lingkungan pada gilirannya akan menentukan taraf produktivitas penduduk Kabupaten. Situasi ini memberikan
Strategi Sanitasi Kabupaten Pasaman. ( Refisi 2012 )
I.2
tantangan signifikan dimana pemerintah Kabupaten masih dihadapkan pada persoalan belum tertanganinya tingkat kemiskinan Kabupaten. Masalah ini masih menjadi persoalan pembangunan nasional. Menyadari kondisi tersebut mendorong Kabupaten Pasaman ikut serta dalam Program Percepatan Sanitasi Permukiman, yaitu suatu program yang diprakarsai oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan pembangunan sanitasi di Indonesia yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hasil kajian sanitasi yang komprehensif diharapkan dapat membantu penentuan area beresiko untuk melakukan tindakan preventif agar biaya sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh sanitasi yang buruk dapat diminimalisir. Selain itu adanya opsi tehnologi dan sitem sanitasi yang tepat akan membantu efektifitas impelementasi sanitasi yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) merupakan action plan dalam bentuk program dan kegiatan yang dijabarkan dari kondisi ekisting sanitasi yang dirangkum dalam buku putih. Dengan adanya SSK ini diharapkan adanya langkahlangkah yang konkrit dalam merumuskan kegiatan yang strategis dalam menanggulangi masalah sanitasi secara lebih komprehensif dan terintegrasi dengan berbagai SKPD. 1.2.
Maksud dan Tujuan Penyusunan SSK Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dimaksudkan untuk menjadi rujukan
bagi pemerintah Kabupaten dan para pemangku kepentingan Kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi yang komprehensif, terkoordinasi dan terpadu
dengan
baik,
sehingga
kesinambungan
pelaksanaan
program
pembangunan sektor sanitasi dapat berjalan dalam suatu payung strategi utama setiap subsektor, meliputi subsektor air limbah, persampahan, drainase dan penyediaan air bersih. Adapun tujuan penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Pasaman adalah tercapainya sasaran pembangunan sektor sanitasi dalam koridor pembangunan
Strategi Sanitasi Kabupaten Pasaman. ( Refisi 2012 )
I.3
yang berkelanjutan dalam strategi yang telah disusun secara sistematis, terpadu dan berkesinambungan. 1.3.
Landasan Hukum Dasar Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Pasaman ini adalah
regulasi pemerintah yang telah dikeluarkan, mencakup : 1.
Undang-Undang No. 7 Tahun 2003 tentang Sumber Daya Alam;
2.
Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
3.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4.
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5.
Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
6.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7.
Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
8.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9.
Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
10. Undang- undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan ; 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ; 12. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai; 13. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL ; 14. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas air dan Pengendalian Pencemaran Air; 15. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 16. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
Strategi Sanitasi Kabupaten Pasaman. ( Refisi 2012 )
I.4
17. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 18. Instruksi Presiden No 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan; 19. Keputusan Presiden No. 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan; 20. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 35/MenLH/1995 Tentang Program Kali Bersih; 21. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan AMDAL; 22. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup; 23. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik; 24. Keputusan
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
Nomor
852/Menkes/SK/IX/2008 Tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Bebasis Masyarakat; 25. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 12 Tahun 2007 Tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan atau Kegiatan yang Tidak Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup. 26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum .
Strategi Sanitasi Kabupaten Pasaman. ( Refisi 2012 )
I.5
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No 11 Tahun 2011 Tentang tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2007 Nomor 21); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2011 – 2015; 30. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Pasaman Tahun 2010 – 2030; 31. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Taman ; 32. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor
3 Tahun 2000 tentang
Restribusi Pelayanan Sampah. 33. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor
9 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan sampah dan taman. 1.4.
Metoda Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten ini disusun berdasarkan data yang telah
dihimpun pada Buku Putih Sanitasi Kabupaten Pasaman yang merupakan hasil kajian pokja terhadap kondisi sanitasi dan berdasarkan dokumen yang telah ada yakni RPJMD 2010-2015, Renstra SKPD 2010-2015, RPIJM Cipta Karya 2009-2013, RTRW 2004-2013, Master Plan Air Minum, Corporate Plan PDAM dan berbagai sumber informasi lainnya. Selain itu juga dilakukan pembahasan kegiatan sanitasi secara bersama-sama dengan pokja agar program dan kegiatan yang dibuat terintegrasi dan didukung secara penuh oleh pemerintah. 1.5.
Sistematika Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten ini disusun secara sistematis terdiri dari 7 Bab
yang mencakup ; Bab pertama berisi pendahuluan yang menggambarkan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan SSK, landasan hukum, metode penyusunan dan sistematika penyusunan.
Strategi Sanitasi Kabupaten Pasaman. ( Refisi 2012 )
I.6
Bab kedua menyajikan arah pengembangan sektor sanitasi Kabupaten yang menggambarkan tentang Gambaran umum sanitasi Kabupaten, Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten, Kebijakan Umum, Tujuan, Sasaran Sanitasi dan Arahan Pentahapan Pencapaian Sektor Sanitasi. Bab ketiga memaparkan isu-isu strategis dan tantangan yang dihadapi sektor sanitasi Kabupaten Pasaman, yang mendasari perlunya penyusunan SSK, termasuk di dalamnya mengulas aspek non teknis layanan sanitasi serta masingmasing sub sektor sanitasi dan aspek higiene-nya. Bab keempat menguraikan kerangka kerja SSK Kabupaten Pasaman, termasuk di dalamnya tujuan, sasaran dan tahapan pencapaian yang akan dilaksanakan dalam penerapan strategi pada masing-masing sub-sektor termasuk pada aspek non teknis layanan sanitasi Kabupaten Pasaman. Bab kelima memaparkan program yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan aspek teknis dan PHBS (persampahan, air limbah, drainase lingkungan, air bersih/air minum dan PHBS) dan aspek non teknis (kebijakan daerah dan kelembagaan,
keuangan,
komunikasi,
keterlibatan
pelaku
bisnis
dan
pemberdayaan masyarakat) Bab keenam memaparkan gambaran umum struktur monitoring dan evaluasi sanitasi, peran dan tanggung jawab lembaga yang menangani sanitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sanitasi serta sistem pelaporannya. Bab ketujuh berisi penutup.
Strategi Sanitasi Kabupaten Pasaman. ( Refisi 2012 )
I.7
