PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENGALAMI PENARIKAN PAKSA KENDARAAN BERMOTOR OLEH PIHAK KETIGA (DEBT COLLECTOR) KARENA KREDIT MACET DITINJAU MENURUT KONTRAK BAKU PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PT. SUMMIT OTO FINANCE CABANG MEDAN
SKRIPSI
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Oleh:
TOGA ADI PUTRA SINAGA NIM 090200232
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN PROGRAM KEKHUSUSAN PERDATA BW
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2014
Universitas Sumatera Utara
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENGALAMI PENARIKAN PAKSA KENDARAAN BERMOTOR OLEH PIHAK KETIGA (DEBT COLLECTOR) KARENA KREDIT MACET DITINJAU MENURUT KONTRAK BAKU PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PT. SUMMIT OTO FINANCE CABANG MEDAN
SKRIPSI
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Oleh: TOGA ADI PUTRA SINAGA NIM 090200232
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN PROGRAM KEKHUSUSAN PERDATA BW DISETUJUI OLEH: KETUA DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
Dr. Hasim Purba, SH. M. Hum NIP. 196603031985081001 Dosen Pembimbing I
Dosen Pembimbing II
Dr. Hasim Purba, SH. M. Hum NIP. 196603031985081001
Zulkifli Sembiring SH. MH NIP. 196101181988031010
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2014
Universitas Sumatera Utara
ABSTRAK Perkembangan perekonomian Indonesia yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis lembaga pembiayaan. Menjamurnya perusahaan pembiayaan tidak terlepas dari suburnya permintaan pembiayaan untuk konsumsi masyarakat atau kredit untuk barang-barang seperti motor dan alat elektronik di Indonesia. Kebutuhan masyarakat yang besar akan alat transportasi khususnya kendaraan bermotor, seringkali membuat perusahaan pembiayaan dijadikan dewa penolong atau dewa penyelamat bagi sebagian besar kebutuhan alat transportasi masyarakat Indonesia. Namun fakta saat ini keberadaan perusahaan pembiaayaan banyak yang melakukan pelanggaran hukum atas penarikan paksa kendaraan bermotor yang menjadi objek pembiayaan konsumen, sehingga hal ini sangat meresahkan konsumen. Hal ini terbukti dari banyaknya kasus penarikan paksa yang dilakukan oleh pihak perusahaan pembiayaan atas objek pembiayaan milik debitur, terlebih lagi pada saat ini banyak perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa pihak ketiga (debt collector), untuk melakukan penarikan paksa dari objek pembiayaan, hingga akhirnya konsumen harus mengalami kerugian karena penarikan paksa oleh pihak debt collector. Yang menjadi permasalahan disini adalah bagaimana kedudukan pihak ketiga (debt collector) dalam perjanjian kredit pembiayaan konsumen, bagaimana ketentuan dan prosedural penarikan kendaraan bermotor dikarenakan kredit macet, dan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen yang mengalami penarikan paksa kendaraan bermotor karena kredit macet. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris yaitu dengan pengumpulan data secara studi pustaka (library research), penelitian lapangan, dan wawancara. Data yang digunakan adalah data primer dan skunder. Data sekunder yang telah diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu semaksimal mungkin memakai bahan-bahan yang ada yang berdasarkan asas-asas, pengertian serta sumber-sumber hukum yang ada dan menarik kesimpulan dari bahan yang ada tersebut. Kesimpulan dalam skripsi ini, bahwa kedudukan pihak ketiga (debt collector) dalam perjanjian kredit pembiayaan konsumen hanyalah sebagai alat bantu dan upaya terakhir perusahaan pembiayaan untuk mengembalikan objek pembiayaan yang tertunggak kreditnya. Penggunaan jasa debt collector seharusnya tidak perlu diambil oleh pihak perusahaan pembiayaan. Penarikan atas kendaraan bermotor tidak diperbolehkan tanpa alas hak yang benar. Jika debitur wanprestasi atau tidak melaksanakan kewajibannya melunasi kredit, maka berdasarkan alasan syarat batal kreditur dapat membatalkan perjanjian. Dengan batalnya perjanjian maka kreditur dapat menarik kembali barang-barang yang telah diserahkannya kepada debitur. Namun pembatalan itu tidak serta merta dapat dilakukan oleh kreditur. Pembatalan perjanjian itu harus dinyatakan oleh putusan pengadilan. Tanpa adanya putusan pengadilan maka tidak ada pembatalan, dan tanpa pembatalan maka kreditur tidak dapat menyita barang yang telah diterima oleh debitur melalui debt collector. Dalam hal kaitannya dengan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang mengalami penarikan
Universitas Sumatera Utara
paksa dijalan raya pemerintah melalui kementerian keuangan telah mengeluarkan satu terobosan peraturan baru yang dicantumkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan, yang melarang perusahaan leasing malakukan penarikan paksa kendaraan bermotor dijalan raya. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Penarikan, Debt Collector.
Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR
Salam Sejahtera, Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini guna melengkapi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Adapun judul skripsi ini mengenai “ Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Mengalami Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Oleh Pihak Ketiga ( Debt Collector ) Karena Kredit Macet Ditinjau Pada Kontrak Baku ( Studi Pada PT. Summit Oto Finance Cabang Medan ) Penulis sadar dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangannya, baik dari segi materi maupun penyusunan kalimatnya, serta tak lepas dari bantuan pihak-pihak tertentu baik berupa bimbingan, kritik, saran bahkan pengarahan. Oleh karenanya pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih yang tulus penulis ucapkan kepada: 1. Prof. Dr. Runtung, SH. M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2. Dr. H. Hasim Purba, SH. M. Hum selaku Ketua Departemen Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 3. Syamsul Rizal, SH. M. Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata BW Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
Universitas Sumatera Utara
4. Dr. H. Hasim Purba, SH. M. Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, nasehat, dan saran selama proses penyusunan skripsi. 5. Zulkifli Sembiring, SH. MH selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar memberikan bimbingan, nasehat, dan saran selama proses penyusunan skripsi. 6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama ini. 7. Para Staff Pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang ikut serta dalam membantu proses pendidikan, 8. Keluargaku tercinta, Ayahanda St. Rasmi Halomoan Sinaga, Ibundaku tersayang Rosmaida br. Siagian, Abangda Lambok Sinaga, Kakanda Rayani Lorentina Sinaga, Sri Yanti Sinaga, Kamelia Sinaga, dan Adinda Asnita Sinaga yang sudah memberikan dukungan, semangat, perhatian, dan senyum untukku. 9. Sahabat-Sahabatku seperjuangan, Budi Bahreisy, Ari Ade Bram Manalu, Aldar Valeri, Luthfi Fauzi Fahmi, Fauzul Asyura, Ismail Ginting, Agustinus C Siallagan, Evan Ricardo T, King Richter S, Andi Azlansah Putra, Lia Hartika, Sarah Sylviana, Dea Arum Amelia, Putri Indah Sari, Dewi Ratih, Arini Wulandari, Dian Sasmita, Yudhistira Frandana, terima kasih atas semuanya yang sudah kita jalani bersama. 10. Teman-Temanku Stambuk 2009 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk semuanya.
Universitas Sumatera Utara
Penulis menyadari bahwa skripsi ini kurang sempurna. Oleh karena itu mohon kritik dan sarannya agar skripsi ini bisa menjadi lebih sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkati kita semua.
Medan, 05 Oktober 2014 Penulis,
Toga Adi Putra Sinaga Nim 090200232
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI
ABSTRAK…………………………………………………………………….
i
KATA PENGANTAR………………………………………………………..
ii
DAFTAR ISI………………………………………………………………….
iv
BAB I
BAB II
BAB III
PENDAHULUAN A. Latar Belakang………………………………………….….
1
B. Permasalahan………………………………………….……
4
C. Tujuan Penulisan…………………………………………..
5
D. Manfaat Penulisan…………………………………………
5
E. Metode Penelitian………………………………………….
6
F. Keaslian Penulisan…………………………………………
9
G. Sistematika Penulisan……………………………………...
9
TINJAUAN UMUM PERJANJIAN/PERIKATAN A. Pengertian Perjanjian/Perikatan………………………….
12
B. Asas Dalam Perjanjian…………………………………...
21
C. Jenis-Jenis Perjanjian…………………………………….
25
D. Syarat Sahnya Perjanjian………………………………...
31
E. Wanprestasi……………………………………………...
38
F. Perbuatan Melawan Hukum……………………………..
44
TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN A. Pengertian Perlindungan Konsumen…………………….
47
B. Asas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen……………..
51
Universitas Sumatera Utara
BAB IV
C. Hak Dan Kewajiban………………………………......
53
1. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha…………….….
53
2. Hak Dan Kewajiban Konsumen…………………..
58
D. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen…………….
59
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENGALAMI
PENARIKAN
BERMOTOR
OLEH
PAKSA
PIHAK
KENDARAAN
KETIGA
(DEBT
COLLECTOR) KARENA KREDIT MACET A. Kedudukan Pihak Ketiga (Debt Collector) Dalam Perjanjian Leasing……………………………………………….. B. Ketentuan
Dan
Prosedural
Penarikan
Paksa
64
kendaraan
Bermotor………………………………………………
71
C. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Terhadap Konsumen Yang Mengalami Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Karena Kredit Macet…………………….... BAB V
79
KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan……………………………………………
85
B. Saran…………………………………………………..
86
DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………. LAMPIRAN………………………………………………………………
89 92
Universitas Sumatera Utara
