sekarang Pembanding III ;

PUTUSAN Nomor ; 56 / PDT / 2015 / PT MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: KASIANNA BR. SIANIPAR, perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Gatot Subroto No.36-B, Kelurahan Siringo-Ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I sekarang Pembanding I ; SAUT SIRAIT, laki-laki, alamat Jl. By Pass RT.003 RW.002, Kelurahan Siringo Ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II, sekarang Pembanding II ; NURHAYATI SIRAIT, Perempuan, alamat di Jl. Gatot Subroto No.36, Jl. Gatot Subroto No.36, Kelurahan Siringo-Ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT III,

sekarang Pembanding III ; Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberi kuasa CHARDI TAMPUBOLON, S. H. AdvokatPenasehat Hukum dari kantor Chardi Tampubolon, S. H & Rekan, yang beralamat di Jalan Cemara No. 41 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor : 56/Pdt/2015/PT Mdn

Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 16 Juli 2013 Nomor : 115/SKC/2013/PN-RAP ; LAWAN ROSNIWATI LELI, Perempuan, Lahir di Medan tanggal 2 April 1957, KTP NIK 2171064204570002, Agama Kristen, bertempat tinggal di Komplek Baloi Impian Blok A2 Nomor 5 RT. 002/RW. 005, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Batam, Kepri, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT sekarang Terbanding ; Penggugat dalam hal ini memberi kuasa kepada I MADE

SAHPUTRA,

SH.MH,

Advokat-Penasehat

Hukum dari kantor Hukum I MADE SAHPUTRA, SH.MH & ASSOCIATES yang beralamat di Komplek Ruko Kampus Widuri Blok A No. 7 Lt. II Jalan Palmerah Barat Raya No. 353 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2013

yang

telah

didaftarkan

di

Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 17 April 2013 Nomor : 62/SKC/2013/PN-RAP; Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor ; 56/PDT/2015/PT.MDN dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor : 56/Pdt/2015/PT Mdn

Setelah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.Rap tanggal 8 Mei 2014 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA . Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 April 2013, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada

tanggal

17

April

2013,

di

bawah

Register

perkara

Nomor

:

22/Pdt.G/2013/PN-RAP, telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas 49.512,50 M 2 yang terletak di Kelurahan Lobusona (dahulu Kelurahan Ujung Bandar), Kecamatan Rantau Selatan (dahulu Kecamatan Bilah Hulu), Kabupaten Labuhan Batu, dengan batas-batas adalah : - Sebelah Utara

: Popar Simanjuntak ;

- Sebelah Timur

: Popar Simanjuntak ;

- Sebelah Selatan : Sumarti Tani dan Rosnawati Leli (SHM. 19); - Sebelah Barat

: Jalan ;

berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No.24 tanggal 26 Maret 1975 (untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa) ; 2. Bahwa Penggugat adalah anak dari Bapak Sulianto yang meninggal pada tahun 2004, dimana semasa hidup almarhum Bapak Sulianto, beliaulah yang mengurus objek sengketa serta memegang Sertifikat Hak Milik No.24 tahun 1975; 3. Bahwa Penggugat merasa tidak pernah mengalihkan hak atas tanah obyek sengketa kepada siapapun juga,baik atas dasar jual beli maupun atas dasar


yang lain sehingga menurut hukum tanah obyek sengketa tetap sah masih menjadi milik Penggugat, terbukti bahwa Sertifikat Hak Milik No.24 Tahun 1975 masih tetap atas nama Penggugat ; 4. Bahwa akan tetapi dengan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sejak tahun 1991, telah tanpa hak menguasai objek sengketa serta menanaminya dengan pohon kelapa sawit ; 5. Bahwa penguasaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas tanah objek sengketa berdasarkan Akta Perjanjian Nomor : 7 tanggal 11 Desember 1966 yang secara melawan hukum telah pernah Penggugat ajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan Register Perkara Nomor : 08/PDT.G/1998/PN-RAP, tanggal 10 Juni 1998, dimana dalam perkara tersebut Penggugat bertindak selaku Penggugat I dan perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 18 Agustus 1998 dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA ; - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; - Menyatakan Akta Perjanjian Nomor : 07 tanggal 13 Desember 1966 yang dibuat Penggugat II dan Tergugat II di hadapan Tergugat I dengan Sertifikat No.24 tanggal 26 Maret 1975 milik Penggugat I sebagai jaminan adalah cacat hukum dan batal demi hukum; - Menyatakan Penggugat I adalah Pemilik yang sah atas Sertifikat No.24 tanggal 26 Maret 1975 yang disimpan Tergugat I ;


6. Bahwa

Putusan

Pengadilan

Negeri

Rantauprapat

Nomor

:

08/PDT.G/1998/PN-RAP, tanggal 10 Juni 1998 tersebut telah dikuatkan oleh

Putusan

Banding

Pengadilan

Tinggi

Medan

Nomor

:

72/PDT/1999/PT.MDN tanggal 20 April 1999 serta telah dikuatkan pula oleh Putusan

Kasasi

Mahkamah

Agung

Republik

Indonesia

Nomor

:

393K/PDT/2000 tanggal 14 Desember 2000 ; 7. Bahwa Penggugat menolak dan sangat berkeberatan atas perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan menanami tanah milik Penggugat dengan kelapa sawit ; 8. Bahwa dengan demikian telah terbukti sah menurut hukum tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menguasai tanah objek sengketa milik sah dari Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas, adalah tindakan melanggar hukum (onrechtmatige daad) yang mengakibatkan kerugian baik secara materiil maupun secara moril bagi Penggugat, dan Tergugat wajib dihukum untuk mengganti kerugian akibat perbuatannya, sebagaimana bunyi Pasal 1365 KUH Perdata : “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” ; 9. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menguasai dan menanami tanah sengketa dengan kelapa sawit adalah perbuatan melawan hukum maka kami mohon kepada Majelis Hakim dalam putusannya untuk menghukum Para Tergugat mengosongkan tanah sengketa dari tanaman dan segala bentuk bangunan yang ada ; 10. Bahwa kerugian materiil yang telah diderita oleh Penggugat, dapat dirinci sebagai berikut :


a. Luas tanah yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah seluas 49.512,50 M2 atau dibulatkan seluas 4,9 hektar b. Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menguasai tanah objek sengketa tersebut sejak tahun 1991 hingga saat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat, selama 22 tahun, atau sama dengan selama 264 bulan ; c. Perhitungan penghasilan kelapa sawit per hektar dan harganya saat ini adalah : 3 ton/bulan/hektar x Rp. 1.500/kg ; d. Jika ditanami pohon kelapa sawit, tanah seluas 4,9 hektar tersebut diperkirakan untuk setiap bulannya dalam jangka waktu 22 tahun dapat menghasilkan buah kelapa sawit sebanyak (264 bulan x 3 x 4,9) = 3.880,8 ton setara dengan 3.880.800 kg ; e. Harga buah kelapa sawit saat ini per kg adalah sebesar Rp. 1.500,f. Total kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat selama 22 tahun adalah sebesar : 3.880.800 x Rp. 1.500,- = Rp. 5.821.200.000,- (lima milyar delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) ; 11. Bahwa kerugian immaterial yang telah diderita oleh Penggugat akibat tindakan Para Tergugat yang telah menguasai tanah objek sengketa secara melawan hukum selama 22 tahun, telah mengakibatkan perasaan frustasi dan

merasa

tertekan

sehingga

mempengaruhi

ketenangan

pikiran

Penggugat dalam menjalani kehidupan sehari-hari sehingga mempengaruhi juga kehidupan keluarga Penggugat yang Para Penggugat nilai sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ; 12. PERMOHONAN SITA JAMINAN ; Bahwa untuk menjamin agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mengalihkan objek sengketa dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar kerugian yang dialami Penggugat serta supaya gugatan Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor : 56/Pdt/2015/PT Mdn

Penggugat ini tidak sia-sia (illusoir), dan disamping itu karena adanya kekhawatiran bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak menjalankan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat berkenan meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah sengketa (Sertifikat Hak Milik No. 24 Tahun 1975, luas 49.512,50 M2) dan bangunan serta harta milik Tergugat I, harta milik Tergugat II dan harta milik Tergugat III lainnya yang akan Penggugat ajukan secara tersendiri pada kesempatan persidangan lainnya ;

13. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan akan tetapi tidak pernah menemukan penyelesaian secara musyawarah oleh karena itu Penggugat harus menempuh jalur hukum melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri Rantauprapat ; 14. Bahwa oleh karena dalil dan gugatan Penggugat didasarkan oleh fakta dan bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 3 tahun 2000, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, menyatakan bahwa

putusan perkara aquo

dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi (uitvoorbaar bijvooraad) ; 15. Bahwa oleh karena Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sudah seharusnya Para Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; Maka berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut;


1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang tanpa hak menguasai dan menanami tanah milik Penggugat sebagaimana Sertifikat No.16 Tahun 1975, seluas 49.512,50 M2 dengan tanaman kelapa sawit adalah Perbuatan Melawan Hukum ; 3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang menguasai, menduduki serta memperoleh hak atas tanah sengketa untuk mengosongkan tanah sengketa dari tanaman dan segala bentuk bangunan yang ada ditanah sengketa serta menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan baik tanpa beban apapun, jika perlu dengan bantuan pihak yang berwajib/kepolisian ; 4. Menyatakan Sita Jaminan atas obyek sengketa (tanah Sertifikat Hak Milik No. 24 Tahun 1975, luas 49.512,50 M2) dan harta milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sah dan berharga ; 5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng

untuk

membayar

ganti

kerugian

materiil

sebesar

5.821.200.000,- (lima milyar delapan ratus dua puluh satu juta dua

Rp. ratus

ribu rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Penggugat; 6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai memenuhi putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; 7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih (uitvoorbaar

bijvooraad)

meskipun

ada

upaya

ataupun kasasi; Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor : 56/Pdt/2015/PT Mdn

hukum

dahulu banding

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara ; Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis yang diterima dan dibacakan di persidangan pada tanggal 01 Oktober 2013, pada pokoknya sebagai berikut : DALAM KONPENSI ; I.

DALAM EKSEPSI ; 1. Gugatan penggugat tidak dapat diterima, sebab alamat Tergugat I dan Tergugat II dalam surat gugatan tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) ; Dalam surat gugatan, Penggugat membuat alamat Tergugat II di Jl.By Pass RT.003 RW002, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu. Padahal Tergugat II penduduk dan bertempat tinggal di kota Medan (akan dibuktikan dipersidangan) ; Demikian juga alamat Tergugat I, dibuat Penggugat di Jl. Gatot Subroto No. 36-B, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Labuhan Batu. Padahal, Jl. Gatot Subroto tidak ada di Kelurahan Siringo-ringo ; Menurut hukum kekeliruan penulisan atau penyebutan alamat Tergugat yang menyimpang dari yang semestinya sehingga benar benar mengubah identitas alamat Tergugat dianggap melanggar syarat formil gugatan, sehingga mengakibatkan surat gugatan tersebut cacat formil ;


Bahwa pencantuman alamat Tergugat I dan Tergugat II dalam surat gugatan Penggugat sengaja dibuat Penggugat tidak benar guna untuk maksud agar gugatan dan panggilan sidang tidak sampai ke Tangan Tergugat I dan II sehingga Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan dan akhirnya gugatan Penggugat diputus Verstek tanpa kehadiran Tergugat I dan II ; Benar dan ternyata sampai saat ini gugatan Penggugat tidak sampai ke tangan Tergugat I dan Tergugat II ; Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengetahui dirinya digugat di Pengadilan Negeri Rantau Prapat dari adanya laporan pegawai Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memberitahukan bahwa Tergugat I dan Tergugat II diperkarakan digugat di Pengadilan Negeri Rantau Prapat sehingga Tergugat I dan Tergugat II menyuruh utusannya untuk mengecek kebenarannya dan ternyata benar adanya sehingga Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya sekarang untuk mewakilinya di setiap persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat ; Bahwa pembuatan alamat Tergugat I dan Tergugat II dalam surat gugatan tidak sesuai dengan kebenarannya jelas merugikan kepentingan hukum Tergugat I dan Tergugat II.

Apalagi bila perkara ini berlanjut

dengan upaya hukum sampai tingkat kasasi dan Peninjauan Kembali karena penyampaian relaas-relaas panggilan atau pemberitahuan yang akan disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Rantau Prapat akan merugikan Tergugat I dan Tergugat II dikemudian hari karena tidak sampai ketangan Tergugat I dan Tergugat II ;


Bahwa pembuatan alamat Tergugat I dan Tergugat II dalam surat gugatan yang tidak sesuai dengan kebenarannya/kenyataannya menurut hukum Acara Perdata maupun Jurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI merupakan pelanggaran tata tertib beracara yang mengharuskan identitas para Tergugat baik nama maupun alamat tempat tinggal Tergugat harus jelas dan terang dengan maksud agar penyampaian relaas-relaas pemberitahuan maupun panggilan sidang dapat sampai ke tangan Tergugat-Tergugat secara patut dan sah ; Menurut hukum Acara Perdata, penyebutan identitas (baik nama maupun alamat tempat tinggal Tergugat) dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan, sehingga surat gugatan yang tidak menyebut identitas alamat Tergugat dengan jelas dan tepat atau salah menyebut alamat Tergugat menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima diterima ; Dalam hal ini karena, Penggugat telah melanggar tata tertib

beracara

dengan sengaja membuat identitas alamat Tergugat I dan Tergugat II tidak

sesuai

dengan

kebenarannya

atau

tidak

sesuai

dengan

kenyataannya sehingga menjadi alamat Tergugat I dan Tergugat II dalam surat gugatan tidak jelas, maka menurut hukum gugatan semacam ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkheid = N.O.) ; 2. Gugatan Penggugat tidak dapat diterima sebab alamat Tergugat III (Nurhayati Sirait) dalam surat gugatan dibuat tidak benar sehingga surat gugatan kabur (Obscuur Libel) dan tidak jelas ; Menurut hukum kekeliruan penulisan atau penyebutan alamat Tergugat yang menyimpang dari yang semestinya sehingga benar benar


mengubah identitas alamat Tergugat dianggap melanggar syarat formil gugatan, sehingga mengakibatkan surat gugatan tersebut cacat formil ; Dalam surat gugatan Penggugat membuat alamat Nurhayati Sirait (Tergugat III) di Jl. Gatot Subroto No. 36, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu. Padahal Tergugat III ini tidak pernah bertempat tinggal atau beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 36, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu melainkan bertempat tinggal, beralamat dan berpenduduk di kota Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau ; Karena Tergugat III penduduk dan bertempat tinggal dan beralamat di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau menyebabkan gugatan dan surat panggilan sidang di Pengadilan Negeri Rantau Prapat sama sekali tidak pernah diketahuinya.

Andaikata relas panggilan sidang dan gugatan

disampaikan juru sita Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Kelurahan

Siringo-ringo

bagaimana

mungkin

Lurah

Siringo-ringo

menyampaikan surat panggilan sidang tersebut ke Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

Apalagi Tergugat III Nurhayati Sirait bukan

warganya dan bukan penduduk Jl. Gatot Subroto No. 36 ; Secara hukum relas panggilan sidang yang disampaikan oleh Juru Sita kepada Tergugat III dialamat yang disebutkan Penggugat

dalam surat

gugatan adalah tidak sah dan tidak patut ; Oleh karena penyebutan atau penulisan identitas alamat atau tempat tinggal Tergugat III dalam surat gugatan merupakan syarat formil dari keabsahan gugatan menyebabkan surat gugatan yang menyebut atau menulis alamat Tergugat III yang menyimpang dari semestinya atau menyebut tetapi tidak sesuai dengan kebenarannya atau tidak sesuai Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor : 56/Pdt/2015/PT Mdn

dengan kenyataan atau salah meneyebutkannya atau menulisnya tidak dengan tepat atau tidak menyebut dengan jelas menyebabkan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkheid = N.O.) ; 3. Bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sebab gugatan Penggugat kurang pihak (Pluriumlitis Consortium) karena tidak menarik alm. Bapak Sulianto atau ahli warisnya kedalam perkara ini; Dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa almarhum Bapak Sulianto semasa hidupnya yang mengurus objek sengketa serta memegang sertifikat Hak Milik No.12 tahun 1975 dan Bapak Sulianto meninggal pada tahun 2004 ; Selanjutnya

Penggugat

menyebut

bahwa

sejak

tahun

1991

Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah sengketa dengan menanam pohon kelapa sawit ; Maka menurut hukum harus menarik alm. Bapak Sulianto atau ahli warisnya sebagai pihak dalam perkara ini ; Dengan tidak menarik alm. Bapak Sulianto atau ahli warisnya sebagai pihak dalam perkara ini menyebabkan gugatan Penggugat ini tidak dapat diterima ; 4. Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sebab ukuran luas serta batas-batas tanah yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tidak jelas dan kabur ; Bahwa

batas-batas

tanah

yang

dikemukakan

Penggugat

dalam

gugatannya adalah mengacu pada batas-batas tanah yang dibuat pada


tahun 1975 sebagaimana yang tercantum dalam serifikat Hak Milik No. 24 yang dibuat pada tahun 1975. Padahal sekarang ini diatas tanah tersebut sudah berdiri rumah-rumah penduduk/masyarakat ; Dengan berpedoman pada batas-batas tanah tahun 1975 membuktikan bahwa Penggugat sejak tahun 1975 tidak pernah kelokasi melihat tanah yang diperkarakannya hanya memegang

buku sertifikat, bagaimana

keadaan tanah sebenarnya tidak diketahui Penggugat ; Dengan berbedanya ukuran tanah dan luas tanah serta batas-batasnya dengan keadaan sekarang, menyebabkan batas-batas tanah dan ukuran luas tanah yang tercantum dalam gugatan menjadi kabur dan tidak jelas; Atas dasar alasan ini maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkheid = N.O.) ; 1. Jurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971 ; tgl. 9 Juli 1973 ; 2. Jurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 ; tgl. 17 April 1979 ;

II. DALAM POKOK PERKARA ; -

Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsi diatas, dianggap telah dimasukkan didalam pokok perkara ini disengketakannya terbukti bahwa batas-batas tanah, ukuran dan luas tanah yang didalilkannya dalam surat gugatan adalah batas-batas tanah, ukuran dan luas yang dibuat pada tahun 1975 yang termuat dalam sertifikat Hak Milik No. 24 tahun 1975 yang nyata telah berubah dengan keadaan sekarang ;


-

Bahwa sepengetahuan Tergugat I, II bahwa tanah sertifikat Hak Milik No. 24 tgl. 26 Maret 1975 lokasinya dan letaknya berada dibelakang Kantor Bupati Labuhan Batu yang sekarang sudah jadi lokasi perumahan setempat dikenal dengan Perumnas dimana dulunya tanah itu berasal dari Bapak Sulianto ;

-

Bahwa sebagaimana yang didalilkan Penggugat bahwa Penggugat adalah anak dari Bapak Sulianto yang meninggal tahun 2004 dan semasa hidupnya alm. Bapak Sulianto beliaulah yang mengurus objek sengketa serta memegang sertifikat Hak Milik No. 24 Tahun 1975 ;

-

Oleh karena itu masuk diakal bila bapak Penggugat Sulianto mengalihkan tanah penggugat sertifikat Hak Milik No. 24 Tahun 1975 kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat dengan cara memalsukan tanda tangan Penggugat sebagai anaknya. Karena alm. Sulianto merasa dialah sebagai pemilik tanah tersebut sebab hasil keringatnyalah yang dipakai membeli tanah itu pada tahun 1975, sedangkan Penggugat pada saat itu tahun 1975 masih berumur 18 tahun dan masih duduk dibangku sekolah/pelajar (lihat identitas Penggugat dalam gugatan yang lahir pada 2 April1957). Dan tidak mungkin seorang pelajar mampu membeli tanah seluas 49.512,50 M2 sedang dia masih dibiayai oleh orang tuanya.

Oleh karena itu Sulianto

bapak dari penggugat dapat berbuat sesuka hatinya terhadap tanah sertifikat Hak Milik No. 24 Tahun 1975. Kalau Sulianto memalsukan tanda tangan anak-anaknya mana mungkin anak-anaknya mengadukan Sulianto Kepihak Kepolisian karena tanah itu adalah hasil keringat orang tuanya Sulianto ; -

Bahwa buku sertifikat Hak Milik No. 24 Tahun 1975 yang didalilkan Penggugat pernah diserahkan alm. Sulianto sebagai jaminan hutangnya kepada Tergugat I tetapi tidak langsung ketangan Tergugat I melainkan


dititipkan ke Kantor Notaris/PPAT H.Djatim Solin,SH untuk menyimpannya. Hal ini disepakati dan dituangkan dalam Akta Perjanjian No. 7 ; tgl. 13 Desember 1996 dalam Pasal 5 ; -

Sebagaimana lazimnya sebagai jaminan hutang tidak ikut tanah diserahkan Sulianto.

Yang diserahkan adalah surat atau buku tanah yang berupa

sertifikat tanah lalu diserahkan kepada notaris untuk menyimpannya ; --

Andaikata tanah diserahkan Sulianto berikut sertifikat tanahnya berarti sudah terjadi peralihan hak atau jual beli bukan lagi sebagai jaminan hutang. Namun dalam hal ini Tergugat I tidak ada menerima penyerahan tanah objek sertifikat Hak Milik No. 24. Oleh karena itu Tergugat I tidak ada menguasai apalagi mengusahai objek tanah sertifikat Hak Milik No. 24 sebagaimana yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat I ;

-

Bahwa oleh karena wanprestasinya Sulianto (Bapak dari Penggugat) yang tidak bisa memenuhi janji-janjinya dalam Akta Perjanjian No.07; tgl. 13 Desember 1996 dengan akal liciknya mengajak anaknya Rosniwaty Leli untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Rantauprapat melawan Tergugat I dan Notaris H.Djamin Solin,SH agar dikembalikan sertifikat yang dititipkan sama Notaris tersebut. Dan perkara tersebut terdaftar dengan No.Reg. 08/Pdt.G/1998/PN.Rap dimana Rosniwaty Leli sebagai Penggugat I dan Sulianto bapaknya sebagai Penggugat II melawan Notaris H.Djatim Solin SH selaku penyimpan sertifikat sebagai Tergugat I dan Kasianna br Sianipar sebagai Tergugat II. Dan diputus tgl. 10 juni 1998 ;

-

Bahwa putusan perkara perdata No. 08/Pdt.G/1998/PN.Rap; tgl. 10 Juni 1998 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 72/Pdt/1999/PT.Mdn; tgl.20


April 1999 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.393 K/Pdt/2000; tgl. 14 Desember 2000 telah berkekuatan hukum yang tetap ;

-

Bahwa putusan perkara perdata No. 08/Pdt.G/1998/PN.Rap; tgl. 10 Juni 1998 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 72/Pdt/1999/PT.Mdn; tgl.20 April 1999 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.393 K/Pdt/2000; tgl. 14 Desember 2000 tersebut telah dieksekusi oleh jurusita Pengadilan Negeri Rantauprapat atas permohonan Sulianto (Penggugat II), sehingga Notaris H.Djatim Solin,SH menyerahkan buku sertifikat Hak Milik No. 24 yang disimpannya itu ketangan Sulianto (Penggugat II) bukan kepada Rosniwaty Leli ;

-

Akibatnya Kasianna br Sianipar (Tergugat I) sungguh dirugikan karena tidak ada lagi jaminan hutang Sulianto yang dapat dipegang oleh Kasianna br Sianipar meskipun dititipkan di Kantor Notaris ;

-

Oleh karena dalam bunyi Pasal 3 akta Perjanjian no.07 tgl.13 Desember 1996 yang dibuat dihadapan notaris/PPAT H.Djatim Solin,SH mengandung klausula yang berbunyi :

“Demikian pula dengan meninggalnya salah satu pihak tidak akan memutus perjanjian ini, melainkan menurut dan harus ditaati oleh para ahli waris yang meninggal dunia tersebut”. ; -

Oleh karena penggugat adalah ahli waris dari alm. Sulianto, maka besar kemungkinan Tergugat I,II dan III akan menuntut kembali pihak Penggugat guna untuk mengembalikan sertifikat Hak Milik No. 24 tersebut dari tangan Penggugat untuk dijadikan sebagai jaminan hutang orang tua Penggugat bapak Sulianto ;


-

Bahwa oleh karena perkara perdata No. 08/Pdt.G/1998/PN.Rap telah selesai dan sertifikat tanah milik Nomor .24 sudah dikembalikan kepada orang tua penggugat Sulianto, maka Sulianto sudah bebas berbuat apa saja terhadap tanah itu temasuk mengalihkan atau menjualnya kepada siapapun;

-

Jadi adalah hal yang tidak benar dan fitnah bila Penggugat menuduh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menguasai tanah objek sertifikat hak milik No.24 milik Penggugat ;

-

Bahwa tergugat I dan II dengan membantah, bahwa adalah bohong besar dalil Penggugat point 13 yang menyebut : bahwa Penggugat

telah

berusaha menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan akan tetapi tidak pernah menemukan penyelesaian secara musyawarah ; -

Hal ini adalah fitnah, keterangan yang tidak benar dan mengada-ada serta merekayasa atau mengarang-arang sendiri. Seolah-olah Tergugat I,II dan III menguasai tanah objek yang disengketakan Penggugat dan pernah berdamai secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil ;

-

Bahwa sejak dulu Tergugat I,II dan III tidak pernah menguasai tanah milik Penggugat sertifikat Hak Milik No. 24 tahun 1975 yang menguasai tanah milik Penggugat tersebut adalah Sulianto bapak Penggugat sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam gugatannya ;

-

Bahwa oleh karena Tergugat I,II dan III tidak ada menguasai maupun mengusahai tanah objek sertifikat hak milik No. 24 yang didalilkan Penggugat, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak ada melakukan perbuatan melanggar hukum (onrecht matigedaad) kepada Penggugat. Oleh sebab itu tuntutan petitum point 2 haruslah ditolak ;


-

Demikian juga oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) terhadap objek yang tanah yang disengketakan Penggugat yaitu tanah sertifikat hak milik No. 24 tahun 1975, menyebabkan petitum point 1; point 3; point 4; point 5; point 6; point 7 serta point 8 haruslah ditolak seluruhnya atau menolak gugatan penggugat seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI ; -

Bahwa Tergugat I dan II dalam konvensi (d.k) sekarang menjadi Penggugat dalam rekonvensi (Penggugat d.r) dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi kepada Penggugat dalam konvensi (Penggugat d.k) yang sekarang menjadi Tergugat dalam rekonvensi (Tergugat d.k) ;

-

Bahwa Tergugat dalam rekonvensi (Tergugat d.r) dalam dalil gugatan konvensi ada menyebut dengan tuduhan bahwa Penggugat d.r menguasai tanah sengketa dengan menanaminya dengan tanaman kelapa sawit. Padahal hal tersebut tidak benar dan tidak pernah tuduhan-tuduhan tersebut dilakukan oleh Penggugat ;

-

Bahwa tuduhan Tergugat d.r tersebut merupakan fitnah/penghinaan dan mencemarkan nama baik diri Penggugat d.r.

apalagi tuduhan-tuduhan

tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat d.r sehingga merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) ;

-

Bahwa

sesuai

dengan

ketentuan

pasal

1372

KUHPerdata

yang

membolehkan tuntutan ganti rugi akibat penghinaan/fitnah, maka dalam hal ini Penggugat d.r mengajukan tuntutan ganti rugi yang dinilai dengan uang kepada Tergugat d.r ;


-

Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat d.r akibat perbuatan fitnah/penghinaan yang dilakukan Tergugat d.r yang dinilai dengan uang sebesar Rp 10.000.000.000; (sepuluh milyard rupiah) karena kedudukan Penggugat d.r di kota Rantau Prapat sebagai orang terpandang dan dituakan masyarakat ;

-

Bahwa untuk menjamin agar tidak hampa tuntutan gugatan rekonvensi ini nantinya,

maka

kiranya

Hakim

Majelis

meletakkan

sita

jaminan

(Conservatoir beslaag) atas harta-harta Tergugat d.r baik bergerak maupun tidak bergerak ; -

Berdasarkan alasan-alasan gugat rekonvensi diatas, maka mohon kiranya kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan rekonvensi ini untuk membuat suatu putusan rekonvensi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat dalam

rekonvensi

(Penggugat d.r) seluruhnya ; 2. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir beslaag) yang telah dijalankan juru sita pengadilan Rantau Prapat dalam gugat rekonvensi ini sah dan berharga ; 3. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam rekonvensi (Tergugat d.r) yang memfitnah/menghina atau mencemarkan nama baik Penggugat d.r adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) ; 4. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi (Penggugat d.r) untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam rekonvensi (Tergugat d.r) sebesar Rp 10.000.000.000; (sepuluh milyard rupiah) ; 5. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi (Tergugat d.r) untuk membayar ongkos perkara ; Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor : 56/Pdt/2015/PT Mdn

I.

Akta Pernyataan Permohonan Banding

tanggal 16 Mei 2014 yang

dibuat oleh BAIK SITEPU,SH Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menerangkan bahwa CHARDI TAMPUBOLON,SH sebagai Tergugat I dan SAUT RAIT ( Tergugat ) II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.Rap tanggal 8 Mei 2014; II.

Relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 Juni 2014 dan Tergugat III/Terbanding pada tanggal 03 Juni 2014 ;

III.

Memori

Banding

yang di ajukan oleh kuasa Pembanding

semula

Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 31 Oktober 2014 ; IV.

Relaas

penyerahan

memori

banding

kepada

Penggugat

semula

Terbanding yang diterima oleh RATIH WIDANINGSIH ,SH pada tanggal 18 Nopember

2014 dan Tergugat III/Terbanding yang menerima Jurusita

RAHUDDIN pada tanggal 26 Nopember 2014 ; V.

kontra memori banding yang di ajukan oleh Terbanding semula Penggugat tanggal 16 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ratauprapat

VI.

;

Relaas penyerahan kontra memori banding Tergugat III / Terbanding pada tanggal 22 Desember 2014;

VII. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa Tergugat I dan II pada tanggal 08 September 2014 dan Tergugat III/ Terbanding pada tanggal 20 Agustus 2014 dan telah diberitahukan kuasa hukum Penggugat/Terbanding untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah


diterimanya pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

--- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

--- Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan memori banding tanggal 31 0ktober 2014 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ; -

Menerima permohonan banding dari Pembanding /Tergugat I dan Tergugat II .

-

Membatalkan

Putusan

Pengadilan

Negeri

Rantauprapat

No.22/Pdt.G/2014/PN.Rap ,tanggal 8 Mei 2014 ,serta mengadili sendiri . -

Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya .

-

Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi /Pembanding ;

--- Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding semula Penggugat , telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebangai berikut ;


A.Dalam eksepsi . 1. Menolak Eksepsipara Pembanding . 2. Menolak memori banding Para Pembanding . 3.Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No.22/Pdt.G/2014 /PN.Rap ,tanggal 8 Mei 2014 ; B.Dalam Pokok Perkara. 1. Menolak memori banding Para Pembanding . 2.Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau prapat No.22/Pdt.G/2013/Rap, tanggal 8 Mei 2014 ;

--- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No.22/Pdt.G/2013/PN.Rap tanggal 8 Mei 2014,dan telah pula membaca dengan seksama memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II,dan Surat Kontra momori

banding

yang

diajukan

oleh

Terbanding

semula

Penggugat,

berpendapat sebagai berikut ;

--- Menimbang, bahwa Pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya telah berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dengan perbaikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam mengambil putusan ditingkat banding,

mengenai besarnya ganti rugi materil sebesar

Rp.4.498.200.000.- (empat milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), menurut hemat Pengadilan Tinggi tidak tepat, dengan alasan Hukumnya :


-- bahwa tidakada hubungan hukum Penggugat dengan penghasilan kelapa sawit per hektar

dan harganya

yakni : 3 ton /bulan/perhektar x

Rp.1,500/Kg. tidak ada hubungan hukumnya

Penggugat

dengan hasil

sawit setiap bulannya, karena yang menanam sawit dan merawat sawit tersebut adalah Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena itu harus ditolak

--

;

bahwa hubungan hukum Penggugat dengan sawah seluas 4,9 hektar tersebut, jelas hubungan hukum Penggugat

dengan sawahnya adalah

hubungan pemilikan, oleh karena itu adalah patut dan pantas, Penggugat memperoleh Hak Sewa selama 22 tahun x Rp.7.500.000.- /per tahun sehingga : 22 tahun x Rp.7.500.000.- = Rp.165.000.000.- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dibayar kepada Penggugat

secara tunai dan

sekaligus ;

--- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No.22/Pdt.G/2013/PN-Rap tanggal 8 Mei

2014, mengenai ganti rugi

materil

perlu diperbaiki

sebagaimana

disebut dibawah ini ;

--- Menimbang, bahwa

Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II,

tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan : pasal 1365 KUHPerdata dan ketentuan RBG serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;


MENGADILI : -

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat

I dan

Tergugat II ; Dalam Pokok Perkara -

Memperbaiki

putusan

No.22/Pdt.G/2013/PN-Rap

Pengadilan

Negeri

tanggal 8 Mei

2014

Rantau

Prapat

sepanjang mengenai

kerugian materil, sehingga berbunyi sebagai berikut : -

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III, secara tanggung renteng untuk membayar uang sewa tanah Hak milik No.24 tahun 1975, selama

22 tahun

x Rp.7.500.000.-/ pertahun, sehingga

: 22 tahun

x

Rp.7.500.000.- = Rp.165.000.000.- ( seratus enam puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus ; - Menguatkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Rantau

Prapat

No.22/Pdt.G/2013/PN-Rap tanggal 8 Mei 2014 untuk selebihnya ; - Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa, tanggal 19 Mei

2015, oleh kami,

SAUT H PASARIBU,SH, sebagai Hakim Ketua, SAMARAJA MARPAUNG,SH dan ROBETH SIMORANGKIR,SH.M.Hum,

masing-masing

sebagai Hakim

Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan

Surat

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor

56/PDT/2015/PT.MDN tanggal 29 Januari

2015,

dan

pada hari

SENIN

tanggal 25 MEI 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh


Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu MASRUKIYAH, SH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh ; Pembanding dan Terbanding ; HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SAMARAJA MARPAUNG,SH.

SAUT H PASARIBU,SH

ROBETHSIMORANGKIR SH,MHum

PANITERA PENGGANTI,

MASRUKIYAH,SH

Perincian biaya: 1. Materai ………………

Rp

6.000,00

2. Redaksi……..............

Rp

5.000,00

3. Pemberkasan ………

Rp139.000,00

Jumlah ……………....

Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);


sekarang Pembanding III ;

Recommend Documents