P U T U S A N Nomor 130/Pdt.G/2011/PTA Mks BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :
PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, (PT.Karya Harum Bakti), tempat tinggal di Kota Makassar, semula termohon konvensi / penggugat rekonvensi, sekarang pembanding.
melawan TERBANDING, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan Swasta (PT. Pertamina), tempat tinggal di Kota Makassar, semula
pemohon
konvensi
/
tergugat
rekonvensi,
sekarang
terbanding. Pengadilan Tinggi Agama tersebut, Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding. DUDUK PERKARANYA Mengutip sergala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 130/Pdt.G/2011/PTA Mks tanggal 28 November 2011 M. bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1433 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
Hal 1 dari 7 Hal.Put.No.130/Pdt.G/2011/PTA.Mks
-
Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh pembanding dapat diterima.
- Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara. -
Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Makassar untuk membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini untuk memenuhi sebagaimana yang dimaksudkan dalam putusan sela ini yakni melaksanakan pemeriksaan tambahan mengenai letak dan luas tanah, batas-batas tanah serta luas bangunan rumah tersebut.
- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Makassar agar setelah selesai melaksanakan pemeriksaan tambahan dimaksudkan di atas, segera mengirim kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Makassar. - Menangguhkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir. Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh hakim tingkat pertama sebagaimana diperintahkan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar. PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan tambahan pengadilan tingkat pertama tanggal15 dan 23 Desember 2011, yang oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar di pandang telah termuat dalam putusan ini. Dalam Konvensi Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Makassar mempelajari berkas perkara, berita acara persidangan, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi serta setelah memperlajari pula pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim tingkat pertama dalam masalah perceraian dan akibat putusnya perkawinan karena talak dengan mewajibkan pemohon
untuk
Hal 2 dari 7 Hal.Put.No.130/Pdt.G/2011/PTA.Mks
memberikan mut’ah dan nafkah iddah kepada termohon adalah sudah tepat dan benar karena berdasarkan fakta rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sehingga pengadilan tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri. Menimbang, bahwa mengenai keberatan termohon tentang perbedaan alamatnya yang tertera dalam surat gugatan dengan alamat termohon sewaktu menerima surat panggilan, hal itu tidak prinsipil karena kedua alamat tersebut masih dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Makassar, sehingga dengan demikian keberatannya tidak dapat diterima. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan hakim tingkat pertama dalam konvensi dapat dikuatkan . Dalam Rekonvensi Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tambahan pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2011, majelis hakim tingkat pertama telah melakukan pemeriksaan setempat pada obyek sengketa, diperoleh data sebagai berikut : 1 (satu) unit rumah permanent dan tanahnya terletak di Jalan Gontang Raya RT. D RW.1, Kelurahan Tanjug Merdeka ,Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan luas tanah 23 m x 18 m dan luas rrumah 20 m x 9 m dengan batas-batas : -
Sebelah Utara : tanah Abd.Hamid Dg.Tanri
-
Sebelah Timur : tanah Rudding Dg. Apalang
-
Sebelah Selatan : Jalanan
-
Sebelah Barat
: rumah Hj.Hawa Dg. Mene.
Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan tambahan tesebut, telah jelas letak dan luas rumah serta batas-batas tanah yang digugat oleh penggugat rekonvensi sehingga Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak menerima gugatan rekonvensi dengan pertimbangan ketidak jelasan tentang rumah dan ukuran luas tanah dan batas-batasnya.
Hal 3 dari 7 Hal.Put.No.130/Pdt.G/2011/PTA.Mks
Menimbang, bahwa tentang rumah yang digugat oleh penggugat rekonvensi, tergugat mengakui bahwa rumah tersebut dibangun dalam masa perkawinan antara penggugat dengan tergugat, akan tetapi tergugat beralasan bahwa rumah tersebut dibangun dengan uang pinjaman (utang), dengan mengajukan catatan-catatan penghasilan dan utang / pinjaman, yang dibuat sendiri oleh tergugat, yang menurut Pengadilan Tingkat Banding tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti karena tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding menganggap rumah tersebut adalah harta bersama penggugat dan tergugat. Menimbang, bahwa tentang tanah tempat berdirinya rumah tersebut yang menurut penggugat 1/3 dibayar sebelum perkawinan dan 2/3 dibayar setelah perkwinan, namun dalam gugatan tersebut penggugat tidak mengajukan perincian besarnya jumlah pembayaran yang telah dilakukan sebelum
perkawinan dan besarnya jumlah
pembayaran setelah perkawinan sehingga gugatan tersebut dianggap kabur, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang, bahwa demikian pula gugatan penggugat tentang perabot rumah tangga, penggugat tidak mengajukan perincian barang yang dibeli selama perkawinan sehingga gugatan tersebut dianggap kabur dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tingkat pertama pada halaman 18 tentang permohonan yang diajukan sebesar 1 Milyar kurang tepat, seharusnya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak berdasarkan hukum. Menimbang, bahwa tentang mahar yang dituntut oleh penggugat rekonvensi yang diajukan dalam memori bandingnya, tidak dapat diperiksa pada tingkat banding, karena tidak pernah diajukan pada tingkat pertama sesuai dengan pasal 156 ayat 2 RBg. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian maka putusan tingkat pertama dalam rekonvensi harus dibatalkan dengan mengadili sendiri
Hal 4 dari 7 Hal.Put.No.130/Pdt.G/2011/PTA.Mks
dengan menyatakan gugatan penggugat rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan tidak diterima selainnya. Dalam Konvensi dan Rekonvensi ; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada pemohon konvensi / tergugat rekonvensi, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada termohon konvensi / penggugat rekonvensi / pembanding. Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini MENGADILI Dalam Konvensi - Menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 713/Pdt.G/2011/PA Mks tanggal 6 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1432 H. Dalam Rekonvensi -
Membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 713/Pdt.G/2011/PA Mks tanggal 6 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaiddah l432 H. dengan mengadili sendiri.
-
Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk sebagian.
-
Menyatakan obyek sengketa berupa 1 (satu) unit rumah permanen luas 20 m x 9 m yang terletak di Jalan Gontang Raya RT. D RW. 1 Kelurahan Tanjung Merdeka , Kecamatan Tamalate, Kota Makassar yang berdiri diatas tanah 23 m x 18 m² yang batasnya sebagai berikut : - sebelah utara : tanah Abd.Hamid Dg. Tanri - sebelah timur : tanah Rudding Dg. Apalang - sebelah selatan : Jalanan
Hal 5 dari 7 Hal.Put.No.130/Pdt.G/2011/PTA.Mks
- sebelah barat : rumah Hj.Hawa Dg. Mene. Adalah harta bersama penggugat dengan tergugat. - Menyatakan
½
(seperdua) dari harta bersama tersebut adalah hak dan bagian
penggugat dan ½ lainnya adalah hak dan bagian tergugat. - Menghukum
penggugat
dan
tergugat
untuk
membagi
harta
bersama
tersebut sesuaidengan bagiannya masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura / riil, maka dijual lelang kemudian hasilnya dibagi dua. - Menyatakan tidak menerima gugatan penggugat selainnya. Dalam Konvensi dan Rekonvensi - Membebankan kepada pemohon konvernsi / tergugat rekonvensi / terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah). - Membebankan kepada termohon konvensi / penggugat rekonvensi / pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1433 H. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Dra. Hj. Rahmah Umar, sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Samparaja, S.H,.M.H, dan Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H,.masing-masing sebagai hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 7 Desember 2011 dengan dibantu oleh Hj. Nailah Akib, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanpa dihadiri oleh pihak-pihak berperkara.
Hakim Anggota,
Drs.H.Samparaja, S.H., M.H.
Ketua Majelis,
Dra. Hj.Rahmah Umar.
Hal 6 dari 7 Hal.Put.No.130/Pdt.G/2011/PTA.Mks
Drs.H.Amiruddin Tjiama,S.H.
Panitera Pengganti,
Hj. Nailah Akib, S.H.
Rincian Biaya : - Redaksi
: Rp
5.000,00,-
- Meterai
: Rp
6.000,00,-
- Proses penyelesaian perkara
: Rp 139.000,00,-
Jumlah
: Rp 150.000,00,-(seratus lima puluh ribu rupiah).
Hal 7 dari 7 Hal.Put.No.130/Pdt.G/2011/PTA.Mks
