PUTUSAN Nomor 40/Pdt. G/2011/PTA Mks. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan mal waris antara : 1. Pembanding, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kaca, Kelurahan Kaca, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sebagai penggugat I konvensi/ tergugat I rekonvensi/ Pembanding I. 2. Pembanding, umur 13 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Panci, Kelurahan Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sebagai penggugat II konvensi / tergugat II rekonvensi /Pembanding II. 3. Pembanding, umur 3 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Panci, Kelurahan Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sebagai penggugat III konvensi/ tergugat III rekonvensi/ Pembanding III. 4. Pembanding,
umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah-tangga,
bertempat tinggal di Panci, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, yang dalam hal ini sebagai wali dari penggugat II konvensi/ tergugat II rekonvensi/ Pembanding II dan penggugat III konvensi/ tergugat III rekonvensi/ Pembanding III, sebagai penggugat IV konvensi/ tergugat IV rekonvensi/ Pembanding IV. yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya
Mustakim, S.H., Advokat /
Pengacara dan Penasihat Hukum, yang beralamat di Bila Selatan Nomor 8 Watansoppeng, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 29 April 2010 yang sudah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan No.20
2
SK/Daft.2010/PA.Wsp, tertanggal 29 April 2010, sebagai para penggugat Konvensi/tergugat rekonvensi/pembanding. melawan Terbanding I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kaca, Kelurahan Kaca,
Kecamatan
Marioriawa,
Kabupaten Soppeng, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Abd. Rasyid, S.H., dan Bunaiyah, S.H., keduanya Advokat/Pengacara yang beralamat di BTN Lalabata Indah Blok A/1 Watansoppeng, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 31 Mei 2010 yang sudah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama
Watansoppeng
dengan
Register
SK/Daft.2010/PA.Wsp, tertanggal 31 Mei 2010, sebagai
No.23 tergugat
konvensi/ pengugat rekonvensi/ Terbanding. Terbanding II, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal diLajjoa, Kelurahan Jennae, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, sebagai turut tergugat konvensi / turut penggugat rekonvensi / turut Terbanding. Pengadilan Tinggi Agama tersebut. Telah membaca berkas perkara banding dan semua surat yang terkait dengan perkara ini. TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watansoppeng nomor : 182/Pdt.G/2010/PA Wsp. tanggal 24 Februari 2011M. bertepatan tanggal 21 Rabi’ul Awal 1432 H yang amarnya berbunyi: 1. Mengabulkan eksepsi tergugat 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
3
3. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2 671 000 ( dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah ) Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2011, para penggugat konvensi/ para tergugat rekonvensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 9 Maret 2011. Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh para penggugat konvensi/ para tergugat rekonvensi/para pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh tergugat konvensi/ penggugat rekonvensi /terbanding. Telah pula membaca berita acara pemeriksaan berkas perkara banding
{
inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng yang isinya menerangkan bahwa Kuasa hukum para pembanding dan Kuasa hukum terbanding telah memeriksa berkas perkara banding Nomor 182/Pdt.G/2010/PA. Wsp. Masingmasing tanggal 6 April 2011. TENTANG HUKUMNYA Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh para penggugat konvensi/ para tergugat rekonvensi/ pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat menurut
ketentuan
perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima. Dalam Konvensi. a. Dalam Eksepsi. Menimbang bawa
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar
sesudah membaca, meneliti dan mencermati putusan hakim tingkat pertama, berita acara serta semua surat yang menyangkut eksepsi, berpendapat bahwa atas dasardasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya
4
sudah tepat dan benar oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih alasan – alasan dan peertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri dengan tambahan pertimbangan mengenai keberatan-keberatan pembanding dalam memori bandingnya sebagai berikut. Menimbang bahwa keberatan para penggugat/pembanding dalam memori bandingnya terhadap putusan Pengadilan Agama Watansoppeng yang mengabulkan eksepsi tergugat/terbanding kaitannya dengan kekurangan obyek perkara berupa uang taspen almarhum Drs. Abdul Muthalib bin H.Baeleng yang dikuasai oleh para penggugat konvensi/tergugat rekonvensi yang belum dibagi, dimasukkan dalam budel warisan harta peninggalan Drs. Abd. Muthalib bin H. Baeleng, karena menurut para penggugat/pembanding, bahwa uang taspen tersebut sudah dianggap selesai setelah adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Watansoppeng nomor : 16/Pdt.P/2006/ PA. Wsp tanggal 8 November 2006 M. bertepatan tanggal 16 syawal 1427 H sebagaimana pada alat bukti P.2, maka masalah uang taspen tidak perlu diungkit-ungkit lagi dalam perkara ini, karena kalau dipermasalahkan lagi masalah uang taspen itu sudah menjadi kewenangan pengadilan umum. Menimbang bahwa keberatan para penggugat/pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Agama Watansoppeng tidak salah memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi kekurangan obyek perkara yang diajukan oleh tergugat/terbanding bahwa uang taspen milik almarhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng sebesar Rp.17.000.000, ( tujuh belas juta rupiah) setelah tercair tidak sepersenpun yang diserahkan kepada tergugat/terbanding, pada hal uang tersebut termasuk budel harta peninggalan yang harus dibagi, dan bahwa dalam sanggahan penggugat/pembanding terhadap eksepsi tersebut, penggugat/pembanding mengakui adanya uang taspen an. Almarhum Drs. Abd. Muttalib, tetapi penggugat/pembanding menganggap persoalan tersebut telah selesai karena sudah ada penetapan ahli waris tentang itu, sehingga tidak perlu lagi dikemukakan dalam perkara ini.
5
Menimbang pula bahwa Penetapan Ahli Waris Nomor : 16/Pdt.G/2006/ PA.Wsp. adalah merupakan produk Pengadilan Agama Watansoppeng, akibat adanya permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh La Ele BE bin H. Baeleng yang bertujuan untuk: 1. Menetapkan siapa- siapa saja yang menjadi ahli waris dan berapa porsi masing masing terhadap harta peninggalan Almarhum Drs.Abd. Muthalib bin H. Baeleng. 2. Dengan Penetapan ahli waris tersebut dapat dipergunakan sebagai sarana pencairan uang taspen almarhum Drs. Abd. Muthalib. Menimbang bahwa dalam Penetapan Pengadilan Agama Watansoppeng sebagaimana bukti surat P.2 adalah hanya menyatakan bahwa alhi waris dari almarhum Drs. Abd. Muthalib bin H. Baeleng dan porsi yang menjadi haknya masing-masing adalah sebagai berikut : 1. La Ele BE bin H. Baeleng mendapat ½ bagian ( 50%) 2. Hj. Salaming binti H. Baeleng, mendapat ¼ bagian (25%) 3. Hj. Nurhaeda binti H.Baeleng, mendapat ¼ bagian(25%) Harus dipahami, bahwa porsi tersebut adalah terhadap keseluruhan harta peninggalan almarhum Drs. Abd Muthalib bin H.Baeleng, termasuk uang taspen, akan tetapi bukan khusus terhadap uang taspen saja, seperti pemahaman para penggugat konvensi/ para tergugat rekonvensi/pembanding, terbukti dari amar penetapan tersebut yangbersifat declaratoir, seandainya penetapan seperti bukti P2. tersebut khusus untuk pembagian uang taspen, pasti didalam amarnya ada amar yang bersifat condemnatoir ( Menghukum kepada para ahli waris untuk membagi uang taspen Drs. Abd. Muthalib bin H.Baeleng, sesuai bagian/ porsi masing –masing ) Menimbang bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, maka Penetapan ahli waris sebagaimana bukti P2, harus dipahami hanya sebatas menyatakan ahli waris dan porsi masing-masing ahli waris tersebut terhadap seluruh
6
harta peninggalan almarhum Ds. Abd. Muthalib bin H,Baeleng termasuk uang taspen, tidak dapat dipahami sebagai penyelesaian uang taspen semata, oleh karena itu alasan para penggugat/pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan dengan adanya Penetapan Pengadilan Agama Watansoppeng
sebagaimana bukti P2
menganggap telah menyelesaikan uang taspen adalah pemahaman yang keliru atau tidak benar, oleh karenanya memori banding para pembanding tidak berdasar hukum, maka harus ditolak. b. Dalam Pokok perkara Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam pokok perkara sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding dapat menerimanya, dan mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara aquo pada tingkat banding. Menimbang pula bahwa Muliana binti Laele umur 13 tahun sebagai penggugat II dalam konvensi/tergugat II dalam rekonvensi/pembanding II dan Afdhal bin Laele umur 3 tahun sebagai penggugat III dalam konvensi/tergugat III dalam rekonvensi/pembanding III adalah masih dibawah umur, maka majelis hakim Pengadilan
Tingkat
Banding
berpendapat
bahwa
penggugat
II
dan
III
konvensi/tergugat II dan III dalam rekonvensi/pembanding II dan III tidak cakap bertindak hokum untuk menjadi pihak dalam perkara aquo, yang mengakibatkan gugatan tersebut mengandung cacat formil katagori error in person dalam bentuk diskwalifikasi disebabkan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk menjadi pihak dalam perkara aquo, oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvlankelijk verklaard ). Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan tingkat pertama ditambah dengan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding, maka putusan majelis hakim Pengadilan tingkat pertama dalam pokok perkara harus dikuatkan.
7
Dalam Rekonvensi Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam rekonvensi sudah tepat dan benar, bahwa gugatan rekonvensi adalah merupakan accecoir dengan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding akan memberikan pertimbanganya sendiri lebih lanjut. Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat apabila ternyata materi gugatan penggugat rekonvensi adalah merupakan accecoir dari materi dalam pokok perkara, maka apabila gugatan dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima (neit ontvankelijk verklaard) dengan sendirinya gugatan rekonvensi yang merupakan accecoir harus mengikuti gugatan dalam pokok perkara, yaitu harus dinyatakan tidak dapat diterima pula. Menimbang bahwa pertimbangan hukum dalam putusan majelis hakim Pengadilan tingkat pertama sudah terpormat secara berurutan dalam Konvensi, dalam Eksepsi, dalam pokok perkara, dalam rekonvensi dan dalam konvensi dan rekonvensi, maka dalam amar putusan juga harus mengacu pada format tersebut, oleh karenanya majelis hakim Pengadilan tingkat banding harus memperbaiki format amar putusan majelis hakim Pengadilan tingkat pertama sehingga format amar putusan tersebut sebagaimana format amar putusan majelis hakim Pengadilan tingkat banding. Menimbang bahwa substansi dari pertimbangan hokum majelis hakim Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka majelis hakim Pengadilan tingkat banding dapat menerimanya dan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara aquo pada tingkat banding, ditambah dengan pertimbangannya sendiri sebagaimana tersebut diatas, maka putusan majelis hakim Pengadilan tingkat pertama harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sehingga bunyi amar putusan selengkapnya sebagaimana
8
amar putusan majelis hakim Pengadilan tingkat banding. Dalam Konvensi dan Rekonvensi Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada pihak yang kalah, yaitu para penggugat Konvensi/ para tergugat rekonvensi, maka dalam tingkat banding dibebankan kepada para pembanding. Menimbang bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sudah terformat secara berurutan dalam Konvensi, dalam Eksepsi, dalam Pokok Perkara, dalam Rekonvensi dan dalam Konvensi dan Rekonvensi, maka dalam amar putusan juga harus mengacu pada format tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding harus memperbaiki format amar putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sehingga format amar putusan tersebut sebagimana format amar putusan Pengadilan tingkat banding. Menimbang bahwa substansi dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding dapat menerimanya dan mengabil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara aquo pada tingkat banding, ditambah dengan pertimbanganya sendiri sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sehingga bunyi amar putusan selengkapnya sebagaimana amar putusan Pengadilan tingkat banding. Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini. MENGADILI - Menyatakan bahwa permohonan banding para penggugat konvensi/ para tergugat rekonvensi/ para Pembanding dapat diterima.
9
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Watansoppeng nomor. 182/Pdt.G/2010/ PA.Wsp.tanggal 24 Pebruari 2011 M. bertepatan tanggal 21 Rabiul Awal 1432 H. dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut: Dalam Konvensi Dalam Eksepsi -
Mengabulkan eksepsi tergugat.
Dalam Pokok Perkara -
Menyatakan gugatan para penggugat konvensi tidak dapat diterima.
Dalam Rekonvensi Menyatakan gugatan penggugat rekonvensi tidak dapat diterima. Dalam Konvensi dan Rekonvensi -
Menghukum kepada para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan tingkat pertama sejumlah Rp. 2.671.000{Dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)dan
-
Menghukum para pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150 000 ( seratus lima puluh ribu rupiah ). Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Penagdilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2011 M bertepatan tanggal 7 Rajab 1432 H yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs, H.Muh. Rasul Lily,SH.MH. sebagai ketua majelis dihadiri oleh Dra. Hj. Rahmah Umar dan Drs. H. Mohammad Chanif,SH.MH. masing masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 18 April 2011 dengan dibantu oleh Drs. M. Akmal sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.
10
Hakiim Anggota
Ketua Majelis
Dra. Hj. Rahmah Umar.
Drs.H.Muh. Rasul Lily, SH.MH.
Drs. H.Mohammad Chanif,SH.MH.
Panitera Pengganti.
Drs. M.Akmal Rincian biaya perkara: 1. Materai
Rp. 6.000,-
2. Redaksi
Rp. 5.000,-
3. Proses penyelesaian perkara Rp.139.000,Jumlah
Rp.150.000,-
