pembanding;

PUTUSAN Nomor 19/Pdt.G/2012/PTA Mks. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh: PEMBANDING, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (kontraktor), bertempat tinggal di Jl. Nomor 1, Kota, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Thamrin A. Achmad, SH dan Dr Adityawarman Kouwagam, SH., M.Kn. keduanya Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Ince Nurdin Nomor 31 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 April 2011, selanjutnya disebut pemohon/pembanding; melawan TERGUGAT, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Nomor 1, Kota, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya H. Fasiun, SH dan Idham Hayat, SH, keduanya Advokat yang berkantor pada LBH-DPP Partai Bulan Bintang, beralamat di Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal

14

Oktober

2011,

selanjutnya

disebut

termohon/terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 7 hal.Put.No19/Pdt.G/2012/PTA.Mks

DUDUK PERKARANYA Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makassar Nomor: 602/Pdt.G/2011/PA.Mks pada tanggal 6 Desember 2011 M., bertepatan

dengan tanggal 10 Muharram 1433 H., yang amarnya

berbunyi sebagai berikut: Dalam Konpensi (in conventie): - Mengabulkan permohonan pemohon. - Mengizinkan pemohon, untuk mengikrarkan talak satu raj’i terhadap termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Makassar. - Menghukum pemohon untuk memberikan kepada termohon: -

Nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

-

Mut’ah sebesar Rp. 50.000.000-, (lima puluh juta rupiah)

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak; Dalam Rekonpensi (in reconventie) : - Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam Konpensi dan Rekonpensi: -

Membebankan kepada pemohon konpensi/tergugat rekonpensi membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung berjumlah Rp. 856.000.- ( delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah ). Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut,

pemohon

konpensi/tergugat rekonpensi merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sesuai Akta Banding Nomor: 602/Pdt.G/2011/PA.Mks., tanggal 29 Desember 2011.


Bahwa permohonan banding a quo telah diberitahukan secara saksama kepada pihak termohon konpensi/penggugat rekonpensi/terbanding melalui mohon bantuan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 27 Januari 2012. Bahwa pemohon konpensi/tergugat rekonpensi/pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 24 Januari 2012, memori banding mana telah diberitahukan kepada termohon konpensi/penggugat rekonpensi/terbanding pada tanggal 2 – 2 – 2012. Bahwa termohon konpensi/penggugat rekonpensi/terbanding tidak mengajukan kontra memori banding. Bahwa dalam perkara ini baik pembanding maupun terbanding oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding, seperti ternyata dalam relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding yang memberikan kesempatan pihak-pihak untuk melihat, membaca dan memeriksa (inzage) berkas perkara banding masing - masing tertanggal 19 Januari 2012 kepada pembanding dan tanggal 14 – 2 – 2012 kepada terbanding. Pihak pembanding telah datang menghadap Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk menggunakan haknya memeriksa berkas pada tanggal 24 Januari 2012, sementara terbanding tidak datang memeriksa berkas. PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima. Dalam Konvensi. Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Makassar mempelajari berkas perkara, berita acara persidangan, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi serta setelah mempelajari pula pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah


dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama tentang pemberian izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj’i terhadap termohon sudah tepat dan benar, karena berdasarkan fakta rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Makassar mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri. Menimbang, bahwa demikian pula tentang pemberian nafkah iddah dan mut’ah bila perkawinan putus karena talak, maka hakim secara ex officio dapat menetapkan kewajiban suami berdasarkan pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, namun dalam masalah ini Pengadilan Tinggi Agama Makassar akan mempertimbangkan keberatan-keberatan pembanding yang diajukan dalam memori bandingnya. Menimbang, bahwa pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan pada pokoknya adalah sebagai berikut : 1. Bahwa pembanding keberatan atas pemberian nafkah iddah dan mut’ah kepada termohon, karena dianggap termohon terbukti telah nusyuz. 2. Tuntutan pemeliharaan anak M. Al Amir Riskullah Ramadhan tidak diterima karena diajukan pada saat replik atau setelah termohon mengajukan jawaban. Menimbang, bahwa keberatan pembanding pada poin 1 (satu) tidak dapat dibenarkan karena termohon meninggalkan pemohon, karena ada sebab akibat tidak tahan menahan tekanan bathin, dimana pemohon marah besar terhadap termohon atas penggunaan uang dengan kartu kredit sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sehingga termohon merasa sangat malu dan kecewa sehingga meninggalkan pemohon untuk menenangkan diri dengan harapan dijemput oleh termohon tapi ternyata tidak, maka dalam hal ini hakim tingkat banding berpendapat bahwa sikap termohon tersebut belum pada tarap nusyuz, sehingga dengan demikian keberatannya ditolak. Menimbang, bahwa keberatan pembanding pada poin 2 (dua) tidak beralasan karena tuntutan atas pemeliharaan anak baru diajukan pada saat mengajukan replik, sementara masalah a quo adalah berkaitan dengan pokok perkara, dan seharusnya


diajukan bersamaan dengan permohonan cerai talak, sehingga dengan demikian keberatannya harus dinyatakan ditolak. Menimbang, bahwa mengenai pembebanan nafkah iddah dan mut’ah secara ex officio Pengadilan Tinggi Agama sependapat namun jumlah nominal nafkah iddah dan mut’ah yang telah ditetapkan oleh hakim tingkat pertama, majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan memperhatikan kemampuan pemohon/pembanding sebagai pemilik perusahaan yang bonafide di Makassar (Direktur PT. Cisco Sinar Jaya), perusahan kontraktor dengan jumlah karyawan lebih dari 200 orang dan nilai asset puluhan milayar, serta biasanya memberikan nafkah kepada termohon/terbanding sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulan, maka menurut majelis hakim

tingkat

banding,

adalah

patut

dan

menurut

rasa

kewajaran

bila

pemohon/pembanding dibebani untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan mut’ah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan hakim tingkat pertama dalam konvensi tentang pemberian izin kepada pemohon/pembanding untuk mengikrarkan talak satu raj’i terhadap termohon/terbanding dan pemberian nafkah iddah dan mut’ah atas putusnya perkawinan karena talak dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam amar konvensi dibawah ini : Dalam Rekonvensi : Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama tidak menerima gugatan penggugat rekonvensi dengan alasan diajukan pada saat duplik konvensi, sehingga secara yuridis formal tidak tepat dan tidak sesuai dengan tata aturan hukum acara. Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat, karena sesuai makna pasal 158 (!) R.Bg, gugatan rekonvensi dapat diajukan bersama dengan jawaban, sedangkan duplik


merupakan jawaban, meskipun bukan jawaban pertama, dalam hal ini gugatan rekonvensi dapat diajukan selama proses jawab-menjawab atau sepanjang pemeriksaan perkara belum memasuki tahap pembuktian. Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai judex pacti akan memeriksa gugatan penggugat rekonvensi sebagaimana yang dikemukakan dalam posita dan tuntutan dalam petitum sebagai berikut : Menimbang bahwa permintaan penggugat dalam masalah nafkah lampau sejak bulan Maret 2011 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulan tidak dapat dipertimbangkan, karena masalah tuntutan tersebut tidak ada dalam petitum, sehingga dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang, bahwa tuntutan pengembalian hadiah pada saat ulang tahun termohon konvensi/penggugat rekonvensi berupa mobil Hammer warna hitam dengan nomor polisi B. 500 W W tidak dapat dipertimbangkan, karena status pemberiannya belum jelas, dan masalah ini dapat diajukan kemudian bersama tuntutan pembagian harta bersama, sehingga dengan demikian tuntutannya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang, bahwa mengenai tuntutan uang mut’ah berupa : -

Uang tunai sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

-

1 (satu) unit mobil Toyota Alphard Velfire warna hitam, nomor polisi DD. 555 SJ atas nama Nyonya Jumriyah.

- 1 (satu) unit mobil Marcedes Type C 200 warna hitam, nomor polisi B. 8445 TM. -

1 (satu) unit tanah dan rumah tempat tinggal beralamat di Jalan Mapala Blok E 23 nomor 1 Makassar Sulawesi Selatan.

- 1 (satu) unit tanah dan rumah tempat tinggal beralamat di Jalan Mapaodang nomor 9 B. Makassar Sulawesi Selatan. - 1 (satu) unit tanah dan rumah tempat tinggal beralamat di Jalan Cempaka Putih Tengan 27 B. Nomor 38 Jakarta Pusat.


Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidak dapat mempertimbangkan lagi, karena pengadilan tingkat pertama secara ex officio telah menetapkan nafkah iddah dan mut’ah dalam konvensi bahkan pengadilan tingkat banding telah menguatkan dengan menambah jumlah nominalnya, sehingga dengan demikian tuntutannya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang, bahwa tuntutan hak hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak dengan biaya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) perbulan sebagaimana dalam posita poin 10 (sepuluh), lalu meminta ditetapkan ketiga anak sebagaimana dalam petitum poin 6 (enam) dengan uang hadhanah sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) setiap bulan sebagaimana dalam posita poin 7 (tujuh), oleh majelis hakim tingkat banding tidak dapat mempertimbangkan dengan alasan bahwa antara posita dan petitum tidak singkron, sehingga dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas putusan hakim tingkat pertama dalam rekonvensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Makassar mengadili sendiri dengan amar seperti tersebut dibawah ini. Dalam Konvensi dan Rekonvensi Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No.50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada pemohon konvensi/pembanding. Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI -

Menyatakan permohonan banding pembanding dapat diterima.


Dalam Konpensi -

Menguatkan

putusan

Pengadilan

Agama

Makassar,

Nomor

602/Pdt.G/2011/PA.Mks., tanggal 6 Desember 2011 bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1433 H., dengan perbaikan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : -

Mengabulkan permohonan pemohon.

-

Mengizinkan pemohon, H. Sahabuddin Sewang untuk mengikrarkan talak satu raj’i terhadap termohon Hj. Jumriah binti Tanggo didepan sidang Pengadilan Agama Makassar.

-

-

Menghukum pemohon memberikan kepada termohon : a.

Nafkah iddah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

b.

Mut’ah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.

Dalam Rekonpensi : - Membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 602/Pdt.G/2011/PA Mks., tanggal 6 Desember 2011 bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1433 H. Dan dengan mengadili sendiri ; -

Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat ditertima (Niet onvantkelijk verklaard)

Dalam Konpensi dan Rekonpensi: -

Menghukum pemohon konvensi/tergugat rekonvensi/pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 856.000,- (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim

Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 2 April 2012 M bertepatan


tanggal 10 Jumadilawal 1433 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Dra. Hj. Zainab, S.H., sebagai ketua majelis, Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H., dan Drs. Irsan Mukhtar Nasution masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 13 Pebruari 2012, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Murni Muin, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H.

Dra. Hj. Zainab, S.H..

ttd. Drs. Irsan Mukhtar Nasution.

Panitera Pengganti,

ttd. Dra. Hj. Murni Muin Perincian biaya perkara :

- Meterai

Rp

6.000.00

- Redaksi

Rp

5.000.00

- Proses penyelesaian perkara

Rp 139.000.00

Jumlah

Rp 150.000.00

Untuk Salinan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. Agus Zainal Mutaqien, S.H.


pembanding;

Recommend Documents