P U T U S A N Nomor : 06/Pdt.G/2014/MS ACEH
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Mahkamah Syar’iyah Aceh
yang mengadili perkara Cerai Talak pada
tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: Pembanding, umur 34, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tamiang, dahulu Pemohon sekarang Pembanding ; melawan Terbanding, umur 30, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tamiang, dahulu Termohon sekarang Terbanding Mahkamah Syar’iyah Aceh tersebut; Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip segala
uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan Mahkamah Syar’iyah
Kualasimpang Nomor : 273/Pdt.G/2013/MS-Ksg
tanggal 27 Nopember 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1434 Hijriyah, amarnya berbunyi sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
Halaman 1 dari 7 hal, Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/MS Aceh
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang; 3. Memerintahkan
Panitera
Mahkamah
Syar'iyah
Kualasimpang
untuk
mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Baru dan Kecamatan Manyak Panyed Kabupaten Aceh Tamiang untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu; 4. Menetapkan pemeliharaan (hadanah) kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama: Anak I, perempuan, umur 8 tahun dan Anak II, laki-laki, umur 4,5 tahun kepada Termohon. 5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :1.Nafkah iddah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) 2. Nafkah dua orang anak yang bernama Anak I dan Anak II setiap bulan minimal sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga kedua anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). 6. Menolak permohonan Pemohon selainnya. 7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.341.000,00 ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah). Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang bahwa Pembanding/Pemohon pada tanggal 9 Desember 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang Nomor : 273/Pdt.G/2013/MS-Ksg tanggal 27 Nopember 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1434 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada lawannya pada tanggal 9 Desember 2013;
Halaman 2 dari 7 hal, Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/MS Aceh
Memperhatikan memori banding yang dibuat oleh pihak Pembanding/ Pemohon tanggal 9 Desember 2013 dan kontra memori banding yang dibuat oleh Terbanding/Termohon tanggal 21 Desember 2013; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pemohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara a quo dan dengan memperhatikan segala uraian pertimbangan hukum sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang Nomor : 273/Pdt.G/2013/MS-Ksg tanggal 27 Nopember 2013
Miladiyah,
bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1434 Hijriyah, Majelis Hakim tingkat banding memandang putusan tersebut sudah benar dan tepat dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pendapatnya sendiri, akan tetapi perlu penambahan pertimbangan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan sudah sedemikian rupa sifatnya, bahkan sejak tanggal 31 Agustus 2013 sudah tidak hidup bersama lagi (berpisah tempat tinggal), sedangkan upaya mendamaikan sudah dilakukan secara maksimal tidak berhasil dan tidak ada harapan untuk hidup rukun damai kembali karena hati keduanya sudah retak, suasana rumah tangga yang demikian sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, maka yang terbaik bagi keduanya adalah perceraian sebagaimana dimaksudkan
Halaman 3 dari 7 hal, Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/MS Aceh
pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jis pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ; Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo, ternyata kehendak perceraian dari pihak Pemohon, bukan semata dari Termohon, lagi pula Termohon tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka kesediaan Pemohon memenuhi kewajiban nafkah masa iddah sejumlah uang Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan telah disetujui oleh Termohon sendiri,
karenanya dapat dibenarkan dan dapat
dijadikan sebagai hukum dalam amar putusan ini ; Menimbang, bahwa mengenai Pemohon ditetapkan dirinya sebagai pemegang hak hadhanah atas kedua anak Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang telah mempertimbangkannya dengan benar dan tepat, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujuinya dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri, akan tetapi perlu penambahan pertimbangan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa meskipun pemegang hak hadhanah anak ditetapkan kepada Termohon, namun hubungan bathin seorang ayah terhadap anak sebagai darah dagingnya sangan sensitif, maka siapapun tidak dapat menghalangi dalam hal Pemohon selaku ayah untuk berjumpa dengan anak-anaknya, selama tidak tertanggu kepentingan bagi anak itu sendiri ; Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang anak telah dipertimbangkan berada dibawah asuhan dan tanggung jawab Termohon selaku ibu kandungnya, sedangkan untuk kelangsungan dan kebutuhan hidup memerlukan biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai menurut kemampuannya, maka berdasarkan pasal 41 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pemohon berkewajiban menanggung segala kebutuhan dan kepentingan kedua orang anak tersebut ; Halaman 4 dari 7 hal, Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/MS Aceh
Menimbang, bahwa oleh karena jumlah nilai biaya hadhanah dan nafkah anak yang ditetapkan oleh Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang belum memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan. Mahkamah Syar’iyah Aceh memandang perlu untuk menambah jumlah nilai biaya hadhanah dan nafkah kedua anak tersebut, sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka keberatan Pemohon/Pembanding sebagaimana terungkap dalam memori banding harus
dikesampingkan
dengan
demikian
putusan
Mahkamah
Syar’iyah
Kualasimpang dapat dikuatkan dengan perbaikan amar, sehingga secara keseluruhan akan berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan ; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dengn Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan
Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding; Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini; M E N G A D I L I Mengabulkan permohonan banding Pembanding ; Menguatkan
putusan
Mahkamah
Syar’iyah
Kualasimpang
Nomor
:
273/Pdt.G/2013/MS-Ksg tanggal 27 Nopember 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1434 Hijriyah, dengan memperbaiki amarnya sebagai berikut : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
Halaman 5 dari 7 hal, Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/MS Aceh
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’I terhadap Termohon didepan sidang Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang ; 3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah masa iddah Termohon sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) ; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada PPN tempat akad nikah dilangsungkan dan para pihak berdomisili untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; 5. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua anak Pemohon dan Termohon bernama : Anak I (perempuan, 8 tahun) dan Anak II (laki-laki, 4,5 tahun) tanpa menghalangi Pemohon bertemu salama tidak terganggu kepentingan si anak tersebut ; 6. Menghukum Pemohon menafkahi kedua anak tersebut pada point 5 di atas minimal sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) perbulan sampai dewasa atau mandiri ; 7. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 341.000.- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sejumlah Rp 150,000. (Seratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah,
diputuskan
dalam
permusyawaratan
Majelis
Hakim
Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah oleh kami Drs.
H.
Muhammad Is, SH, yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. Asri Damsy, SH. dan Drs. H. M. Syamri Adnan, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 06/Pdt.G/2014/MS Aceh, tanggal 23 Januari 2014, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1435 Hijriah oleh Ketua Halaman 6 dari 7 hal, Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/MS Aceh
Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Sabri, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak berperkara; Hakim Ketua,o dto Drs. H. Muhammad Is, MH. Hakim Anggota
Dto
dto
Drs. ASRI DAMSY, SH.
Drs. H.M. SYAMRI ADNAN, SH, MH. Panitera Pengganti dto Drs. SABRI, S.H.
Perincian biaya banding : 1. Biaya Meterai 2. Biaya Redaksi 3. Biaya Leges 4. Biaya Proses Jumlah
Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp. 3.000,Rp. 136.000,Rp. 150.000,-
-------------------- (Seratus lima puluh ribu rupiah) --------------an putusan Untuk salinan putusan yang sama bunyinya ; Banda Aceh, 27 Februari 2013 PANITERA MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH Dto DRS. H. SYAMSIKAR
Halaman 7 dari 7 hal, Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/MS Aceh
