PUTUSAN Nomor
25/Pdt.G/2014/MS-Aceh
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam persidangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding
telah
menjatuhkan putusan dalam perkara antara :
PEMBANDING, umur
55 tahun, agama Islam, pendidikan D III,
pekerjaan pegawai negeri sipil (guru), tempat tinggal Kabupaten Pidie, sebagai Termohon /Pembanding; melawan
TERBANDING, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan
Kabupaten
tani,
tempat
tinggal
Pidie,
sebagai Pemohon/Terbanding; Mahkamah Syar’iyah Aceh tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding.
TENTANG DUDUK PERKARANYA
Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor : 48/Pdt.G/2013/MS-SGI tanggal 07
Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1435
Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
DALAM KONVENSI 1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya; 2. Memberi
izin
kepada
Pemohon
Konvensi/Tergugat
Rekonvensi
(TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon
Hal 1 dari 9 hal. Sal.Put. No.25/Pdt.G/2014/MS-Aceh
Konvensi/Penggugat Rekonvensi (PEMBANDING) di depan sidang Mahkamah Syar’iyah Sigli; 3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar’iyah Sigli untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; DALAM REKONVENSI 1. Mengabulkan
gugatan
rekonvensi
Termohon
Konvensi/Penggugat
Rekonvensi sebagian; 2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah
iddah
kepada
Termohon
Konvensi/Penggugat
Rekonvensi
sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah); 3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang mut’ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah); 4. Menyatakan gugatan Penggugat tentang harta bersama selesai dengan perdamaian; 5. Menghukum kedua belah pihak berperkara untuk melaksanakan isi perdamaian tersebut; 6. Menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard) gugatan Penggugat selebihnya; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI -
Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar’iyah Sigli
bahwa
Termohon/Pembanding pada
20 Januari 2014 , telah mengajukan permohonan banding Mahkamah
Syar’iyah
Sigli
atas
Nomor 48/Pdt.G/2013/MS-Sgi
tanggal Putusan
tanggal
7
Januari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1435 Hijriyah. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya/Terbanding pada tanggal 21 Januari 2014 ; Hal 2 dari 9 hal. Sal. Put. No. 25/Pdt.G/2014/MS-Aceh
Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 30 Januari 2014, dan telah disampaikan kepada pihak Terbanding
pada tanggal 7 Februari 2014 serta kontra memori banding
Terbanding tanggal 12 Februari 2014, dan telah disampaikan
kepada
Pembanding pada tanggal 19 Februari 2014 ;
TENTANG HUKUMNYA
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut caracara yang ditentukan dalam Undang-Undang,
maka permohonan banding
tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli nomor 48/Pdt.G/2013/MS-Sgi tanggal 07 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1435 Hijriyah, dan telah pula mempelajari secara seksama berkas banding perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut:
DALAM KONVENSI
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan proses mediasi untuk mendamaikan Pemohon dengan
Termohon
tetapi
tidak berhasil sebagaimana laporan hakim mediator tanggal 27 Februari 2013. Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil dan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2010, tidak terjalin komunikasi yang baik serta telah pisah 6 bulan lamanya dari tempat tinggal bersama; Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum dan pendapat dalam putusannya dengan mengacu kepada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dalil syar’i lainnya, pertimbangan dan pendapat tersebut dinilai telah tepat dan benar. Karena Hal 3 dari 9 hal. Sal. Put. No. 25/Pdt.G/2014/MS-Aceh
meskipun tidak semua point dari alasan permohonan cerai talak Pemohon dipertimbangkan, namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat fakta hukum yang telah terbukti dipersidangan telah cukup sebagai indicator kuat terwujud maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf
(f) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini
sesuai
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan “ bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian. Dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan ;
DALAM REKONVENSI
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding
sependapat
dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak dan nafkah istri yang lampau selama 17 tahun, dinyatakan tidak diterima ( niet ontvankelijke verklarrd), namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan tidak diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap tuntutan nafkah lalu bagi isteri/ Penggugat Rekonvensi karena digabung dengan nafkah anak. Sebab antara nafkah istri yang lampau dengan tuntutan nafkah anak suatu hal yang berbeda, karena nafkah anak merupakan karena
itu
nafkah
lampau
anak
kewajiban ayah dan ibu, oleh
tidak
dapat
dituntut
oleh
istri
(Penggugat/Rekonvensi) sebagai hutang suami (Tergugat Rekonvensi) sebagaimana disebutkan dalam pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, sedangkan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau selama 17 tahun bagi Penggugat Rekonvensi adalah merupakan kewajiban suami memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga kepada istri sesuai dengan kemampuan, hanya saja dalam hal ini istri
tidak menjelaskan secara rinci berapa kebutuhan hidup layak
perhari, karena tuntutan tersebut tidak jelas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau tersebut menjadi kabur (obscuur libel) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) Hal 4 dari 9 hal. Sal. Put. No. 25/Pdt.G/2014/MS-Aceh
Menimbang, mengenai
bahwa
terhadap
gugatan
Penggugat
Rekonvensi
nafkah iddah dan mut'ah, Majelis hakim Tingkat Banding
sependapat dengan apa yang telah
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim
tingkat pertama sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam ; Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding, dapat menyetujui pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama
mengenai Harta
Bersama, karena ternyata antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah tercapai perdamaian sesuai Surat Keterangan Perdamaian tanggal 3 Desember 2013 yang telah ditandatangani kedua belah pihak dan dibacakan di depan persidangan, sehingga dapat mengikat kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh AlBukhari yang berbunyi :
المسلمون على شروطهم Artinya : Orang Islam terikat pada perjanjian yang dibuatnya.
Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding didalam memori bandingnya pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dengan demikian apa yang menjadi keberatan tersebut harus dikesampingkan; Menimbang bahwa oleh karena keterangan pada bagian penutup putusan Nomor 48/Pdt.G/2013/MS.Sgi. tanggal 7 Januari 2014 yang menyatakan bahwa putusan diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, oleh Drs. Bahril. M.H, Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Sigli sebagai Ketua Majelis, Irwan, S.H.I dan Zulkifli Firdaus,SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, ternyata ada kesalahan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki pernyataan tersebut sehingga berbunyi : …… oleh Drs Bahril, M.H, Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Sigli sebagai Ketua Majelis, Nurmaisal, S.Ag dan Zulkifli Firdaus, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Hal ini sesuai dengan Berita Acara Sidang tanggal 7 Januari 2014 yang menyebutkan susunan persidangan sama dengan persidangan yang lalu serta nama Hakim Anggota yang menanda tangani putusan tersebut
Hal 5 dari 9 hal. Sal. Put. No. 25/Pdt.G/2014/MS-Aceh
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar’iyah Aceh dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri, namun menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Majelis Hakim Tingkat Pertama masih kurang sempurna didalam merumuskan format amar putusannya. Oleh karena itu putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor 48/Pdt.G/2013/MS.Sgi tanggal 07 Januari 2014 bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1435 H. harus diperbaiki sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini. Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding; Mengingat
peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang
berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
Menyatakan, permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
Memperbaiki
putusan
Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor :
48/Pdt.G/2013/MS.Sgi tanggal 07 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1435 Hijriyah sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
DALAM KONVENSI
1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
Hal 6 dari 9 hal. Sal. Put. No. 25/Pdt.G/2014/MS-Aceh
2.
Memberi izin kepada Pemohon
( TERBANDING) untuk
menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (PEMBANDING), di depan sidang Mahkamah Syar’iyah Sigli. 3.
Memerintahkan
Panitera
Mahkamah
Syar’iyah
Sigli
untuk
mengirimkan sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mila Kabupaten Pidie untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; DALAM REKONVENSI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ; 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi; 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah); 2.2. Uang Muth’ah sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah); 3. Menyatakan telah Rekonvensi
tercapai perdamaian
dengan
Tergugat
antara
Penggugat
Rekonvensi mengenai
Harta
Bersama sesuai dengan Surat Keterangan Perdamaian, tanggal 3 Desember 2013; 4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk
mentaati dan melaksanakan isi perdamaian tersebut ;
5. Menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijverklaard) gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya ; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI. - Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk Membayar biaya
perkara
pada
tingkat pertama
sejumlah
Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Hal 7 dari 9 hal. Sal. Put. No. 25/Pdt.G/2014/MS-Aceh
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh pada hari
Rabu tanggal 7 Mei
2014
Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Hafidhah Ibrahim
Hakim Tinggi Mahkamah Syar’iyah Aceh
yang
ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosmawardani,S.H. M.H., dan Drs. H. Firdaus HM, S.H., M.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota
berdasarkan Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh tanggal 15 April 2014 dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 Masehi
bertepatan dengan tanggal 14 Rajab
1435 Hijriyah, dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, yang didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh Humaidah, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ; HAKIM ANGGOTA d.t.o
KETUA MAJELIS d.t.o
Dra. Hj. ROSMAWARDANI, S.H., M.H. d.t.o Drs. H. FIRDAUS HM, S.H., M.H.
Dra. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM
PANITERA PENGGANTI d.t.o HUMAIDAH, S.H., M.H.
Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Meterai ...................................... Rp.
6.000.-
2. Biaya Redaksi
...................................... Rp.
5.000,-
3. Biaya Leges
...................................... Rp.
3.000,-
4. Biaya Proses
..................................... Rp. 136.000,Jumlah
Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah) Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Banda Aceh, 26 Mei 2014 PANITERA MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH dto
DRS. H. SYAMSIKAR
Hal 8 dari 9 hal. Sal. Put. No. 25/Pdt.G/2014/MS-Aceh
