PUTUSAN Nomor 91/Pdt.G/2013/MS-Aceh
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara cerai talak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Bireuen, sekarang berdomisili di Desa Teladan, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh
Besar,
dahulu
Termohon
Konvensi/Pengugat
Rekonvensi sekarang Pembanding ; melawan TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Bireuen, dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding ; Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ; Telah mempelajari berkas perkara dan
semua
surat
yang
berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan
Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 310/Pdt.G/2013/MS-Bir
tanggal 16 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1434 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONVENSI 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Mahkamah Syar’iyah Bireuen;Hal 1 dari 12 hal. Put. No.0091/Pdt.G/2013/MS-Aceh
3. Memerintahkan
Panitera
Mahkamah Syar’iyah
Bireuen untuk
mengirim sehelai salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dan Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu. DALAM REKONVENSI: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian; 2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa : a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);b. Mut’ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);c. Kiswah berupa uang sebesar Rp. 500.000,-- (lima ratus ribu rupiah); 3.
Menetapkan seorang anak bernama : ANAK, umur 9 (sembilan) tahun,
berada di bawah hadhanah / pemeliharaan Penggugat
Rekonvensi atau Termohon Konvensi (PEMBANDING );4. Menghukum
Tergugat
Rekonvensi
untuk
membayar
nafkah
seorang anak tersebut minimal sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;5. Menolak yang lain dan selebihnya; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :
Hal 2 dari 12 hal. Put. No. 0091/Pdt.G/2013/MS-Aceh
-
Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera
Mahkamah Syar’iyah Bireuen, bahwa Termohon/Pembanding pada tanggal 12 Agustus 2013 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Bireuen Nomor 310/Pdt.G/2013/MS-Bir tanggal 16 Juli 2013 Masehi
bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1434 Hijriyah,
permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 13 Agustus 2013 ; Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding dari pihak-pihak berperkara ; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon /Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai dengan cara-cara sebagaimana ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dimintakan banding dan juga putusan Mahkamah Syar’iyah Bireuen Nomor 0310/Pdt.G/2013/MS-Bir tanggal 16 Juli 2013 M, bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1434 H, Majelis Hakim tingkat banding akan memberi pertimbangan seperti dibawah ini; DALAM KONVENSI Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan dari hasil pemeriksaan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut: Hal 3 dari 12 hal. Put. No. 0091/Pdt.G/2013/MS-Aceh
-
Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan Pembanding/Termohon Konvensi
dengan Terbanding/Pemohon
Konvensi sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 82 Undang Undang No. 7 Tahun 1989 jo PERMA No. 1 Tahun 2008, namun ternyata tidak berhasil; -
Bahwa antara Termohon Konvensi /Pembanding dan Pemohon konvensi /Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan mereka hidup terpisah, selama itu pula tidak pernah ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri, sudah tidak saling melaksanakan kewajiban hukum selama 6 (enam) bulan lebih sebagaimana yang disampaikan oleh saksi Pemohon Konvensi dan saksi Termohon Konvensi dipersidangan; Menimbang bahwa dari fakta diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding
berpendapat bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami isteri kemudian terbukti pisah tempat tinggal dan telah diupayakan damai tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut sebagai indikator kuat terwujudnya maksud Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 hal ini sesuai dengan putusan MARI No. 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang yang tidak terbantahkan karenanya dalil permohonan Pemohon Konvensi /Terbanding tersebut harus dinyatakan telah terbukti; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi /Terbanding telah terbukti dan terdapat cukup alasan bagi suatu perceraian dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia Hal 4 dari 12 hal. Put. No. 0091/Pdt.G/2013/MS-Aceh
meskipun Pembanding/Termohon Konvensi menyatakan tidak ada atau tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka pernyataan tersebut adalah illusisionis (khayalan) belaka yang tidak mendapat sambutan dari Terbanding/Pemohon
Konvensi
oleh
Pembanding/Termohon
Konvensi
untuk
karenanya tidak
bercerai
keberatan dengan
Terbanding/Pemohon Konvensi tersebut harus dikesampingkan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan permohonan Pemohon Konvensi /Terbanding tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan Termohon Konvensi /Pembanding dalam rumah tangganya dinyatakan telah terbukti karenanya permohonan Pemohon Konvensi /Terbanding yang memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon Konvensi /Terbanding untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konvensi /Pembanding patut dikabulkan; DALAM REKONVENSI : Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik/ Rekonvensi bersamaan dengan jawaban, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan pasal 158 RBg / Pasal 132 b HIR Pasal 245 Rv. Oleh karenanya secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa semua yang telah dipertimbangkan dalam konvensi menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan rekonvensi yang tidak dapat dipisah-pisahkan; Menimbang, bahwa karena talak yang akan dijatuhkan Tergugat Rekonvensi talak raj’i, maka segala akibat hukumnya akan dipertimbangkan sekaligus menjawab memori banding Penggugat Rekonvensi;
Hal 5 dari 12 hal. Put. No. 0091/Pdt.G/2013/MS-Aceh
Menimbang,
bahwa
Penggugat
Rekonvensi
dalam
memori
bandingnya keberatan Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan tuntutan nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta lima ratus ribu rupaih) dan Mut’ah Rp. 500.000,-( Lima ratus ribu rupiah) serta nafkah Kiswah Rp. 500.000,-( Lima ratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah dalam masa iddah sebesar Rp. 5.000.000,- ( Lima juta rupiah) dan nafkah kiswah dalam masa iddah sebesar Rp. 5.000.000,- ( Lima juta rupiah) serta Mut’ah sebesar Rp. 5.000.000,- ( Lima juta rupiah) dengan alasan sudah menjadi kewajiban
Tergugat
Rekonvensi
membayarnya
menurut
peraturan
perundang-undangan yang berlaku; Menimbang, bahwa pihak Tergugat Rekonvensi dalam kontra memori bandingnya menyatakan keberatan memberi nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- ( Lima juta rupiah) dan nafkah kiswah dalam masa iddah sebesar Rp. 5.000.000,- ( Lima juta rupiah) serta Mut’ah sebesar Rp. 5.000.000,- ( Lima juta rupiah) dengan alasan tidak mempunyai keuangan sebesar itu; Menimbang, bahwa apabila seorang wanita dijatuhi talak raj’i oleh suaminya dan ternyata wanita tersebut tidak nusyuz, maka suami wajib memberikan nafkah maskan dan kiswah dalam masa iddah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b serta Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan
tersebut maka Majelis Hakim Tinggkat Banding mengabulkan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang nafkah Iddah dan Mut’ah dan Kiswah dengan merubah Nominal dari Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan rasa kepatutan serta keadilan dan Rekonvensi tersebut telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b serta Pasal 158 Hal 6 dari 12 hal. Put. No. 0091/Pdt.G/2013/MS-Aceh
Kompilasi Hukum Islam serta telah terbukti Tergugat Rekonvensi sebagai PNS yang berpenghasilan tetap serta besarannya
dianalogikan dengan
Pasal 8 (1) dan (2) Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Karena Pemohon Konvensi/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil Golongan II/b. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp 2.500.000,- ( Dua Juta lima ratus ribu rupiah), Mut’ah sebesar Rp. 1.000.000,- ( Satu Juta rupiah ) dan Kiswah sebesar Rp. 1.000.000,- ( Satu Juta rupiah ) sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini; Menimbang, Penggugat Rekonvensi menuntut agar anak Penggugat Rekonvenis anak dari hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, yaitu ANAK ( laki-laki umur 9 tahun) masih belum mummayyiz, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan demi kepentingan pendidikan dan pertumbuhan anak tersebut maka mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi; Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat Banding menjadi pertimbangannya sendiri; Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut nafkah anak ANAK ( laki-laki umur 9 tahun)
sebesar Rp. 1.000.000,- (satu
juta rupiah) setiap bulannya; Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut pihak Tergugat Rekonvensi/Terbanding menyampaikan jawabannya dalam kontra memori bandingnya hanya bersdia Rp. 500.000,- ( Lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya; Hal 7 dari 12 hal. Put. No. 0091/Pdt.G/2013/MS-Aceh
Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh/hadhanah anak tersebut telah ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka biaya terhadap hak asuh/hadhanah dibebankan kepada ayahnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil Golongan II/b yang berpenghasilan tetap. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan nafkah anak tersebut yang sepatutnya dan seadilnya sebesar Rp. 1.000.000,- ( Satu Juta rupiah ) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri; Menimbang, bahwa Penggugat Rekovensi/Pembanding menuntut nafkah masa lalu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya; Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar tentang tuntutan nafkah masa lalu Penggugat Rekonvensi/Pembanding, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan sendiri ; Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut pembagian gaji Tergugat Rekonvensi/Terbanding dibagi dua separo untuk Penggugat
Rekonvensi/Pembanding
dan
separo
untuk
Tergugat
Rekonvensi/Terbanding; Menimbang, bahwa Pembagian gaji PNS sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, bukan Kewenangan Pengadilan untuk menyelesaikannya maka tuntutan tersebut harus dikesampingkan;
Hal 8 dari 12 hal. Put. No. 0091/Pdt.G/2013/MS-Aceh
Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Mahkamah Syar’iyah Bireuen
Nomor :
0310/Pdt.G/2013/MS-Lsg tanggal 16 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1434 Hijriyah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut pada amar dibawah ini : DALAM KONPENSI DAN REKONVENSI : Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya
perkara
pada
tingkat
banding
dibebankan
kepada
Pembanding/Penggugat Rekonvensi dan biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi ; Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ; MENGADILI
Mengabulkan permohonan banding Pembanding.
Membatalkan
Putusan
Mahkamah
Syar’iyah
Bireuen
00310/Pdt.G/2013/MS-Bir tanggal 16 Juli 2013 Masehi
Nomor
bertepatan
dengan tanggal 07 Ramadhan 1434 Hijriyah ; Dengan mengadili sendiri : DALAM KONVENSI 1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi; 2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING ) untuk menjatuhkan
talak
satu
raj’i
terhadap
Termohon
konvensi
(PEMBANDING) didepan sidang Mahkamah Syar’iyah Bireuen ; Hal 9 dari 12 hal. Put. No. 0091/Pdt.G/2013/MS-Aceh
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar’iyah Bireuen untuk mengirim sehelai salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dan Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, untuk dicatat perceraian mereka dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu. DALAM REKONVENSI 1.
Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2.
Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Penggugat Rekonvensi; a.
Nafkah selama dalam masa iddah berupa uang sebesar Rp 2.500.000,-( Dua juta lima ratus ribu rupiah)
b.
Nafkah Kiswah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,-( Satu juta rupiah);
c.
Memberi Mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp 1.000.000,-( Satu juta rupiah);
3. Menetapkan seorang anak bernama : ANAK, umur 9 tahun,
(sembilan)
berada di bawah hadhanah / pemeliharaan Penggugat
Rekonvensi (PEMBANDING );4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah ( Alimentasi) seorang anak tersebut minimal sebesar Rp. 1.000.000,(Satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa; 5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya ; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.
Hal 10 dari 12 hal. Put. No. 0091/Pdt.G/2013/MS-Aceh
Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sebesar Rp. 571.000,(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
Membebankan
kepada
Penggugat
Rekonvensi/Pembanding
untuk
membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah). Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013
Masehi
bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abdul Mu’in A. Kadir, S.H.
Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua
Majelis, Drs. H. S. Syekhan Al Jufri dan Drs. Chotman Jauhari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis didampingi para
Hakim Anggota dibantu oleh Hj. Humaidah, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.-
HAKIM ANGGOTA dto DRS. H. S. SYEKHAN AL JUFRI
KETUA MAJELIS dto DRS. H. ABDUL MU’IN A. KADIR,S.H
dto DRS. CHOTMAN JAUHARI, M.H. PANITERA PENGGANTI dto HJ. MUMAIDAH, S.H., M.H. Hal 11 dari 12 hal. Put. No. 0091/Pdt.G/2013/MS-Aceh
Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Meterei
.................................... Rp.
6.000.-
2. Biaya Redaksi
.................................... Rp.
5.000,-
3. Biaya Leges
.................................... Rp.
3.000,-
4. Biaya Proses
.................................... Rp. 136.000,Jumlah
Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)
Hal 12 dari 12 hal. Put. No. 0091/Pdt.G/2013/MS-Aceh
